K ·KTersanderaMoU

Guru Besar Emeritus UniversitasPadjadjaran (Unpad)

ala m kasus simulator'mengemudi (SM) KPKtelah menetapkan ter-

sangka DS, seorang jenderal ,polisi. Aksi KPK ini telah me-nimbulkan ketegangan antaraPolri dan KPK, khususnya ke-tika KPK melakukan peng-geledahan di Kantor Kor-satlantas.

Timbul pro dan kontra da-lam masyarakat lembaga manayang lebih berwenang. Se-bagian besar masyarakat dan.paraahlihukummerujukpadaVU KPK yang telah mem-berikan kewenangan kepadaKPK. Faktanya benar bahwa

. KPK telah rnelakukan pe-nyelidikan/penyidikan lebihdulu dari Kepolisian (Bares-krim Mabes Polri) dan Bares-krim tidak membantah haltersebut.

Ketegangan tersebut jugapro dan kontra tidak perluterjadi jika kita dengan jernihdan objektif mendalami kasusini khususnya dari landasankedua institusi itu bekerjayaitu UU KPK, KUHAP, danUU Kepolisian RI, dan Ke-sepakatan Kerja Sama untukoptimalisasi pemberantasankorupsi (KB) tanggaI29 Maret2012.RujukanKBadaIah tujuhUU termasuk UUKPK dan UURI Nomor 31Tahun 1999 yangdiubah derigan UU RI Nomor

20Tahun2001danUUPoiridanUUKejaksaan; duaPP dansatuinpres.

KPK bersikukuh denganUU KPK, sedangkan Polri jugabersikukuh dengan KB yangjuga telah ditandatangani olehpimpinan KPK (Abraham Sa-mad), Jaksa Agung, dan Ka-

. polri pada 29Maret 2012.Dam-pak dari kebersikukuhan initerhadap penanganan barangbukti yang dalam penguasaanbaik KPK maupun Polri dandisepakati akan berbagi infor-masi dan barang bukti.

Kasus simulator bukan se-kadar masalah hukumten tang siapa berwenangterhadap apa atau siapayang lebih dulu memilikikewenangan terutamapascapemberlakuanMoU (memorand~m ojun-derstanding) tiga pi-hak padaMaret 2012.Dalam MoU telahdisepakati beberapabutir kesepakatan. Per-tama, melaksanakan pe-ngendalian bersama (joint-in-vestigation) yang tidak dikenaldalarri UU KPK.Kedua, melak-sanakan koordinasi dan super-visi bersama-sama terhadap.kasus korupsi yang menarikperhatian masyarakat, dalamUU KPKkewenangan tersebuthanya ada pada KPK.

Ketiga, penetapan siapalebih dulu menangani korupsitidak lagi dilandaskan padasiapa yang lebih dulu melaku-kan penyelidikan, tetapi jugadidasarkan atas kesepakatanjika salah sa tu pihak keberat-an. Keempat, wewenang peng-alihan kasus korupsi tidak ha-

nya dapat dilakukan KJ>Kter-·hadap Polri atau kejaksaan,tetapi juga dapat dilakukankepolisian dan kejaksaan, se:dangkan ada perbedaan besarantara pengertian "peng-ambilalihan" (versi UU KPK)dan "pengalihan" (versiMoU).Kelima, saling beri tahu •kepada atasan instansi pe-negak hukum jika ada peng-awai/anggotayangmelakukantipikor.

I{ lip i n g Hum a sUn p Cl d 2 0 12

Ketujuh butir kesepakatantersebut telah menciptakanbeberapa kondisi. Pertama, we-wenang koordinasi dan super-visi tidak lagi hanya wewenangKPK, apalagi fungsi "triggermechanism". Kedua, ketigainstitusi tersebut sama-samamemiliki wewenangpencegah-an dan pengembalian keuang-an negara dan kewenanganmelindungi "peniup ipeluit"dan "tersangka yang koope-ratif. Ketiga, kewenangan KPKsetara dengan kepolisian dankejaksaan kecuali penyadapanpembicaraan dan SP3 dan

pemblokiran rekening.Sekalipun MoU dariaspek hukum bukan

hukum (UU) dan ti-dak setara, tetapiMoU merupakan

"gentlemen agreement":yang mengandung muat-

an moral dan juga kewajib-an moral (moral obligation)yang harus ditaati ketiga Insti-tusi tersebut. Ini sesuai ada-gium hukum perjanjian bahwasetiap perjanjian merupakanundang-undang terhadap parapihak yang menyepakati per-janjian tersebut.

Atas dasar itulah, MoUtelah "menyandera" pimpinanKPK untuk saling berkoor-dinasi dalam setiap langkahhukum apa pun yang akan di-laksanakan KPK .termasukpenggeledahan terhadap duainstitusi tersebut, begitu pulasebaliknya. Tidak ada lagi ce-lah hukum dengan MoU ter-sebut bagi KPK untukdapatbertindak cepat dan segeraterhadap dugaankorupsi di ke-dua institusi tersebut,

Jika KPK bersikukuh me-nangani kasus simulator, be-gitu pula Polri, terjadilah seng-keta kewenangan dan haruskembali duduk bersama meng-kaji kembali MoU untuk me-nemukan solusi bersama. Ke-jaksaan Agung tidak dapatberdiam diri dalam kasus initerutama setelah ada pemberi-tahuan dimulainya penyidikan(SPDP) dari Mabes Polri ke-pada KejaksaanAgung.

Wakil Jaksa Agung Dar-mono sudah benar menegas-kan tidak ada mekanisme pe-nolakan SPDP sesuai KUHAP,melainkan hanya melanjutkanatau tidak melanjutkan ber-dasarkan petunjuk teknis darijaksa peneliti. KejaksaanAgungsebagaisalahsatupihakdalam MoU seyogianya proak-tif membahas SPDP ini denganPolri dan KPK sebagai parapihak dalam MoU tersebut un-tuk menentukan langkah se-lanjutnya sebelum berkas per-kara dilimpahkan oleh MabesPolri untuk mencegah konfliksemakin berlanjut antara KPKdanPolri.

Pembatalan MoU tidak da-pat dilakukan KPK secaraserta-merta dengan alasan ber-tentangan dengan UU KPK ke-cuali salah satu pihak meng-undurkan diri dari kesepakat-an bersama tersebut. Selamatidak ada pembatalan ataupencabutan oleh para pihak,selamaitUMoU tetapmengikatpara pihak. Atas dasar uraiantersebut,polemiktentangsiapayang memiliki wewenang (le-bih dulu) dalam kasus simu-latormenjadi tidakrelevanlagibaik bagi KPK dan Polri .•