Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kewenangan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan di Bidang Cukai
Citation preview
Kewenangan ini disebut juga sebagai. Kewenangan ini
melekat atau dimiliki oleh semua Pejabat Beadan Cukai yang bertumpu pada Undang-
Undang Cukai, tanpa diperlukan suatupengangkatan khusus
Kewenangan ini disebut juga sebagai. Kewenangan ini
melekat atau dimiliki oleh semua Pejabat Beadan Cukai yang bertumpu pada Undang-
Undang Cukai, tanpa diperlukan suatupengangkatan khusus
Kewenangan ini disebut juga sebagai. Kewenangan ini
melekat atau dimiliki oleh semua Pejabat Beadan Cukai yang bertumpu pada Undang-
Undang Cukai, tanpa diperlukan suatupengangkatan khusus
Kewenangan ini disebut juga sebagai. Kewenangan ini
melekat atau dimiliki oleh semua Pejabat Beadan Cukai yang bertumpu pada Undang-
Undang Cukai, tanpa diperlukan suatupengangkatan khusus
Kewenangan ini disebut juga sebagai, karena diatur oleh
perundang-undangan lain yang secara khususmengaturnya. Hanya Pejabat DJBC yang
diangkat secara khusus yang dapat memilikikewenangan ini.
1. UMUM (PENINDAKAN) :- PENGHENTIAN S.P.- PEMERIKSAAN- PENEGAHAN- PENYEGELAN- Tidak Melayani CK-1 /tanda
pelunasan lainnya2. AUDIT
1. UMUM (PENINDAKAN) :- PENGHENTIAN S.P.- PEMERIKSAAN- PENEGAHAN- PENYEGELAN- Tidak Melayani CK-1 /tanda
pelunasan lainnya2. AUDIT
KHUSUS :YURIDIS
KHUSUS :YURIDIS
1. UMUM (PENINDAKAN) :- PENGHENTIAN S.P.- PEMERIKSAAN- PENEGAHAN- PENYEGELAN- Tidak Melayani CK-1 /tanda
pelunasan lainnya2. AUDIT
3. PENYIDIKAN (PPNS)4. PENYITAAN (JURU SITA)5. WEWENANG KHUSUS DIRJEND
BC
3. PENYIDIKAN (PPNS)4. PENYITAAN (JURU SITA)5. WEWENANG KHUSUS DIRJEND
BC
3
: Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan,penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea
dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Cukai.
: Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan,penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea
dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Cukai.1
www.themegallery.com
PenghentianPenghentian PemeriksaanPemeriksaan PenegahanPenegahan PenyegelanPenyegelan CKCK--1 tidak1 tidakDilayaniDilayani
PMK Nomor 238/PMK.04/2009
DASAR HUKUM• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2009 tentang Tatacara Penindakan di BidangCukai
• Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 238/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPenghentian, Pemeriksaan, Penegahan,Penyegelan,Tindakan Berupa Tidak MelayaniPemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan CukaiLainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
• Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 322/KMK.05/1996 tentang Tata carapenyelesaian BKC dan barang lain yang dirampasuntuk Negara atau yang dikuasai Negara
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009 tentang Tatacara Penindakan di BidangCukai
• Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 238/PMK.04/2009 tentang Tata CaraPenghentian, Pemeriksaan, Penegahan,Penyegelan,Tindakan Berupa Tidak MelayaniPemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan CukaiLainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
• Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 322/KMK.05/1996 tentang Tata carapenyelesaian BKC dan barang lain yang dirampasuntuk Negara atau yang dikuasai Negara
a. Penghentian sarana pengangkut serta barang kenacukai dan/atau barang lain yang terkait dengan BKCyang berada di sarana pengangkut.
b. Pemeriksaan Pabrik, Tp. Penyimpanan, bangunanatau tempat lain yang berkaitan dengan Barang KenaCukai, Barang Kena Cukai, dan sarana pengangkut;
c. Penegahan terhadap sarana pengangkut, barangKena Cukai dan/atau barang lain yang terkait denganBKC di dalam SP; dan BKC/barang lain yang terkaitdengan BKC di dalam Pabrik, Tp. Penyimpanan,Penyalur atau TPE
d. Penyegelan, penguncian, dan/atau pelekatan tandapengaman yang diperlukan.
e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya.
a. Penghentian sarana pengangkut serta barang kenacukai dan/atau barang lain yang terkait dengan BKCyang berada di sarana pengangkut.
b. Pemeriksaan Pabrik, Tp. Penyimpanan, bangunanatau tempat lain yang berkaitan dengan Barang KenaCukai, Barang Kena Cukai, dan sarana pengangkut;
c. Penegahan terhadap sarana pengangkut, barangKena Cukai dan/atau barang lain yang terkait denganBKC di dalam SP; dan BKC/barang lain yang terkaitdengan BKC di dalam Pabrik, Tp. Penyimpanan,Penyalur atau TPE
d. Penyegelan, penguncian, dan/atau pelekatan tandapengaman yang diperlukan.
e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya.
SURAT PERINTAH PENINDAKANUntuk melaksanakan Penindakan, harusberdasarkan SP PENINDAKAN dari :1. Dirjend BC,2. Kepala Kantor3. Pejabat yang Menangani Pengawasan
Untuk melaksanakan Penindakan, harusberdasarkan SP PENINDAKAN dari :1. Dirjend BC,2. Kepala Kantor3. Pejabat yang Menangani Pengawasan
PENGECUALIAN SP PENINDAKAN, terhadap kasus :1. melakukan pengejaran terus menerus (Hot Persuits)
atas orang atau Pengangkut, dan/atau saranapengangkut
2. melakukan pengawasan secara tetap atau berkala,terhadap Lokasi Reksan Cukai
3. melakukan Audit Cukai kecuali Audit Investigasi Cukai; atau
4. terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akanmelarikan diri atau menghilangkan barang bukti
www.themegallery.com Company Logo
PENGECUALIAN SP PENINDAKAN, terhadap kasus :1. melakukan pengejaran terus menerus (Hot Persuits)
atas orang atau Pengangkut, dan/atau saranapengangkut
2. melakukan pengawasan secara tetap atau berkala,terhadap Lokasi Reksan Cukai
3. melakukan Audit Cukai kecuali Audit Investigasi Cukai; atau
4. terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akanmelarikan diri atau menghilangkan barang bukti
• Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penindakan harus segeramelaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dun Cukai atau Pejabat yangditunjuknya. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam denganmembawa orang atau sarana pengangkut ke Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai terdekat.
• Atas setiap penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan suratbukti penindakan yang disampaikan kepada pihak yang terhadapnyadilakukan penindakan.
• Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan olehMenteri Keuangan.
SURAT PERINTAH DAN SURAT BUKTI PENINDAKAN
• Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penindakan harus segeramelaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dun Cukai atau Pejabat yangditunjuknya. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam denganmembawa orang atau sarana pengangkut ke Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai terdekat.
• Atas setiap penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan suratbukti penindakan yang disampaikan kepada pihak yang terhadapnyadilakukan penindakan.
• Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan olehMenteri Keuangan.
Adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Beadan Cukai untuk menghentikan pengangkut sertaBKC dan/atau bareang lain yang terkait denganBKC yang berada di sarana pengangkut.
Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untukmelakukan penghentian DIBATASI dan dilakukansecara SELEKTIF hanya terhadap Barang KenaCukai yang berdasarkan informasi diduga belummemenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkanoleh Undang-undang.
Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea danCukai dilakukan dengan cara memberikan isyaratkepada pengangkut (isyarat tangan, bunyi, lampu,radio, yg lazim) dan pengangkut wajib menghentikansarana pengangkutnya
Pejabat Bea dan Cukai yung melaksanakan tindakanpenghentian wajib menunjukkan surat perintah dankartu identitas diri kepada pengangkut.
PENGHENTIAN
Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea danCukai dilakukan dengan cara memberikan isyaratkepada pengangkut (isyarat tangan, bunyi, lampu,radio, yg lazim) dan pengangkut wajib menghentikansarana pengangkutnya
Pejabat Bea dan Cukai yung melaksanakan tindakanpenghentian wajib menunjukkan surat perintah dankartu identitas diri kepada pengangkut.
• Penghentian tersebut harus segera diikuti denganpemeriksaan sarana pengangkut dan barang yangberada di atasnya yang diduga merupakan BarangKena Cukai yung belum atau tidak memenuhikewajiban yang diatur dalam Undung-undang.
• Dalam hal di tempat penghentian tidak mungkindilakukan pemeriksaan karena dapat mengganggukepentingan umum, Pejabat Bea dan Cukaiberwenang memerintahkan pengangkut membawasarana pengangkut ke tempat terdekat yang dianggaplayak untuk melakukan pemeriksaan.
PENGHENTIAN
• Penghentian tersebut harus segera diikuti denganpemeriksaan sarana pengangkut dan barang yangberada di atasnya yang diduga merupakan BarangKena Cukai yung belum atau tidak memenuhikewajiban yang diatur dalam Undung-undang.
• Dalam hal di tempat penghentian tidak mungkindilakukan pemeriksaan karena dapat mengganggukepentingan umum, Pejabat Bea dan Cukaiberwenang memerintahkan pengangkut membawasarana pengangkut ke tempat terdekat yang dianggaplayak untuk melakukan pemeriksaan.
