Kewenangan Arbitrase, Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, Cahya...  bersifat rahasia daripada peradilan

  • View
    225

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Kewenangan Arbitrase, Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, Cahya...  bersifat rahasia daripada...

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

1

Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan

adanya suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini dinyatakan

dalam Pasal 1233 KUHPerdata.1 Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdata

menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Di samping itu menurut R. Subekti,

perikatan adalah suatu hubungan hukum di antara dua pihak, yang isinya adalah

hak dan kewajiban di mana terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di

sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.2

Dalam suatu perikatan yang lahir dari persetujuan dua pihak atau lebih,

perikatan tersebut lazim dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian,

terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas

kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam Pasal 1338

KUHPerdata, di mana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian

dengan siapa saja dan meliputi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan

ketertiban umum. Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan

bebas memilih jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu

perjanjian biasanya mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih

oleh para pihak. Hal ini dinamakan choice of forum atau pilihan forum untuk

penyelesaian sengketa.

Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana

sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum adalah

1 Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan

oleh Soedharyo Soimin. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm.313.

2 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Cetakan Kelima, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 1988, hlm.2.

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

2

Universitas Indonesia

pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian

sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Penyelesaian sengketa biasa ditempuh melalui proses litigasi dan non

litigasi. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur

pengadilan, sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di

luar pengadilan.3

Salah satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat

dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah arbitrase. Arbitrase menjadi

sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di dalam

dunia perdagangan karena arbitrase dipandang lebih singkat prosesnya dan lebih

bersifat rahasia daripada peradilan umum.

Arbitrase adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan

formal. Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase

sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan

tingkat akhir, dan keputusan dapat dijalankan atau dieksekusi atas perintah Kepala

Pengadilan Negeri.4

Yurisdiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yurisdiksi

atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase

merupakan badan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk

menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Klausul tersebut disebut

sebagai klausul arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian,

arbitrase akan memiliki kompetensi absolut. Hal ini sesuai dengan yang

dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

3 Eko Marwanto. (2011). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Aspek

Hukum Indonesia. 17 Februari 2012

.

4 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

1995, hlm.182.

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

3

Universitas Indonesia

Alternatif Penyelesaian Sengketa5 yaitu bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase

tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau

beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Pemerintah di Indonesia memberlakukan undang-undang mengenai

arbitrase pada tahun 1999 untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam

praktek arbitrase di negara ini. Peraturan mengenai arbitrase tersebut adalah UU

Arbitrase dan APS. Peraturan ini adalah pengganti peraturan arbitrase yang

terdapat dalam Rv yang sudah tidak berlaku lagi.

Huala Adolf dalam jurnal elektroniknya menyebutkan sebelum UU

Arbitrase dan APS, arbitrase di Indonesia diatur dalam Rv. Disebut oleh Huala

Adolf bahwa :

The government in Indonesia enacted a law related to the arbitration in

year 1999 to give more legal certainty in arbitration practices in the

country. It was Law No.30 of 1999 on Alternative Dispute Resolution and

Arbitration. Before this regulation, Indonesia has adopted Dutch

arbitration procedural law, the Rv (Reglement op de Rechtsverordering or

the Dutch Code of Civil Procedure). The other Dutch legislation that

recognizes arbitration as a dispute settlement procedure is Het Herziene

Indonesisch Reglement, State Gazette (Staatsblad) 1941 No.44, and

Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement

Buitengewesten, or the Civil Procedure for the Islands outside Java and

Madura), State Gazette 1927 No.227.

The Rv laid down basic arbitration regulations. Among other things, it

recognized arbitration as a means of resolution of disputes that parties

could elect to solve their trade problem. It also laid down the subject

matter capable of arbitration (arbitrability and non-arbitrability), the

requirements relating to arbitrators, the arbitration clause and the

arbitration agreement, etc.6

Di dalam peraturan terbaru mengenai arbitrase yaitu UU Arbitrase dan

APS, arbitrase telah didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa dagang di

5 Indonesia. Undang-Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138. Tahun 1999. Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS.

6 Huala Adolf. (2008). Indonesia: Arbitration under the Indonesian Investment Law-

Enactment of A Revised Investment Law in Indonesia. 17 September 2008

.

Kewenangan Arbitrase..., Meydora Cahya Nugrahenti, FH UI, 2013

4

Universitas Indonesia

luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para

pihak yang berselisih. Sebuah perjanjian arbitrase adalah perjanjian dalam bentuk

klausula arbitrase yang termasuk dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para

pihak sebelum para pihak memiliki sengketa. Perjanjian arbitrase juga dapat

berupa perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa

di antara mereka muncul.

Keberadaan UU Arbitrase dan APS memperkuat yurisdiksi arbitrase dan

lebih memberikan kepastian hukum kepada pengadilan negeri untuk tidak

memiliki yurisdiksi atas sengketa yang terjadi dari suatu perjanjian yang

mengandung klausul arbitrase. Pasal 11 ayat 1 UU Arbitrase dan APS menyatakan

bahwa Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak-hak pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dinyatakan dalam perjanjian ke

pengadilan negeri.

Seperti yang telah jelas diketahui bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga

penyelesaian yang terpisah dari pengadilan negeri, yaitu suatu lembaga yang

bukan merupakan bagian dari badan peradilan. Sehingga, ketika para pihak setuju

untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang, maka

pengadilan harus menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. 7

Arbitrase memiliki yurisdiksi sendiri, yaitu suatu kewenangan untuk

memeriksa dan memutus suatu sengketa secara mandiri. Oleh karena itu, tidak ada

alasan bagi pengadilan negeri untuk terlibat dalam proses arbitrase yang sudah

berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini karena para

pihak sendiri tidak memiliki niat untuk menyerahkan kasus tersebut untuk

di