Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK DALAM
DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 - 2018
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Oleh:
AZMI IBRAHIM
11141130000101
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020
iv
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang keterlibatan masyarakat domestik
Indonesia dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 – 2018. Sebagai aktor
utama dalam diplomasi publik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia (Kemlu RI) menanggapi isu-isu penting yang muncul saat itu, yaitu isu
agama, isu terorisme, dan isu separatisme. Tanggapan tersebut terlihat dalam
diplomasi publik Indonesia Dialog Lintas Agama (DLA) 2015 dan pendekatan ke
masyarakat negara-negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) pada 2018.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui internet dan buku-buku dalam
perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Penelitian ini akan menggunakan konsep
kepentingan nasional, konsep diplomasi publik, dan konsep globalisasi, untuk
menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu mengapa Kemlu RI
memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015
- 2018. Sebelum mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, penelitian
ini akan membahas tentang hubungan antara kepentingan nasional, diplomasi
publik, dan globalisasi.
Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal
penting yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam
diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Pertama, Alokasi dana direktorat
diplomasi publik Kemlu RI yang terus meningkat dari tahun 2015 - 2018. Alokasi
dana yang terus meningkat ini mempermudah direktorat diplomasi publik Kemlu
RI untuk memanfaatkan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat domestik
dalam melakukan praktik diplomasi publik Indonesia. Kedua, isu-isu penting
dalam dunia internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu terorisme, dan
isu separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang kuat terkait
isu-isu ini, sehingga, Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat domestik yang
memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik Indonesia
pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya internet),
masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan
masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini, sehingga mereka
memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publiknya.
Kata Kunci: Masyarakat Domestik, Keterlibatan, Kepentingan Nasional,
Diplomasi Publik, Globalisasi, Kemlu RI, Indonesia.
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat serta karunia yang
diberikan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini sebagai syarat kelulusan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya
hingga akhir zaman.
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa begitu
banyak pihak yang mendukung, memberikan motivasi dan arahan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak hanya itu, saran, kritik
serta masukan yang diterima selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih
kepada pihak-pihak yang selama ini selalu ada untuk penulis. Pihak-pihak tersebut
antara lain :
1. Irfan R. Hutagalung, dosen pembimbing skripsi penulis yang telah sangat
berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Ahmad Al Fajri, Ketua Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Staf tata usaha FISIP UIN Jakarta atas bantuannya untuk menyiapkan
segala dokumen yang diperlukan oleh penulis.
vi
4. A. Fachruddin Hasan, mantan Staff Divisi Informasi dan Diplomasi Publik
Kemlu RI selaku narasumber dalam skripsi ini.
5. Teman-teman selama masa perkuliahan ; Ade Rahman Hakim, M. Aziz
Fikri, Ibnu Fadhillah, Abdurrahman Rabbani, M. Rizki (Kibul), Ahmad
Bayhaqi, Vina Fatwa Fachriana, Rullysef Mifta, Bella Amelya, Allyn
Phita, Veriska Widya, dan Rifda Shifa Nadia.
6. Teman-teman tim futsal (BFC).
7. Teman-teman HI 2014 serta HIMAHI 2017.
8. Fauzan Al Ayyubi, teman dekat penulis di luar kampus.
9. Diah Rahmi Winatra, orang terdekat penulis.
10. Orang tua dan keluarga penulis.
Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam skripsi ini.
Oleh karena itu, saran serta masukan dapat disampaikan melalui e-mail
penulis [email protected]. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
memberikan wawasan baru bagi para pembacanya.
Jakarta, 27 Januari 2020
Azmi Ibrahim
vii
DAFTAR ISI
ABSTRAK..............................................................................................................iv
KATA PENGANTAR.............................................................................................v
DAFTAR SINGKATAN........................................................................................ix
DAFTAR TABEL....................................................................................................x
DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................................xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Pernyataan Masalah...................................................................1
1.2 Pertanyaan Penelitian.................................................................5
1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................5
1.4 Manfaat Penelitian.....................................................................6
1.5 Tinjauan Pustaka.......................................................................6
1.6 Kerangka Konseptual...............................................................10
1.6.1 Kepentingan Nasional.................................................11
1.6.2 Diplomasi Publik.........................................................12
1.6.3 Globalisasi...................................................................15
1.7 Metode Penelitian.....................................................................16
1.8 Sistematika Penulisan...............................................................17
BAB II DIPLOMASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN NASIONAL
2.1 Kepentingan Nasional dan Perkembangan Diplomasi.............20
2.2 Diplomasi Publik Lama dan Diplomasi Publik Baru...............24
2.2.1 Diplomasi Publik Lama...............................................25
2.2.2 Diplomasi Publik Baru................................................26
BAB III PRAKTIK-PRAKTIK DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA
PADA 2015 - 2018
3.1 Diplomasi Publik Indonesia.....................................................29
3.2 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2015: Dialog Lintas
Agama (DLA)..........................................................................30
viii
3.3 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2016: International
Training on Coconut Product Development............................32
3.4 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2017: 12th
Indonesian Film
Festival in Melbourne..............................................................33
3.5 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2018: Pendekatan ke
Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia Spearhead Group
(MSG)......................................................................................34
3.6 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2018: The Indonesia
Channel................................................................................... 37
BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK
DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 -
2018
4.1 Pengertian Masyarakat Domestik............................................40
4.2 Kepentingan Nasional Indonesia, Diplomasi Publik Indonesia,
dan Globalisasi.........................................................................40
4.3 Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi
Publik Indonesia pada 2015 – 2018.........................................45
4.3.1 Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Dialog
Lintas Agama 2015......................................................45
4.3.2 Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Pendekatan
ke Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia
Spearhead Group (MSG)............................................47
4.4 Hambatan dalam Praktik Diplomasi Publik Indonesia............50
4.5 Kesimpulan Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam
Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 - 2018........................51
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan.............................................................................52
5.2. Kritik dan Saran......................................................................54
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
DAFTAR SINGKATAN
AS Amerika Serikat
ASEAN Association of Southeast Asia Nations
DLA Dialog Lintas Agama
FFI Festival Film Indonesia
ITCPD International Training on Coconut Product Development
Kemlu RI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
MoU Memorandum of Understanding
MSG Melanesian Spearhead Group
OPM Organisasi Papua Merdeka
RI Republik Indonesia
TIC The Indonesia Channel
UUD Undang-Undang Dasar
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy........13
Tabel 2.1 The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy........26
Tabel 4.1 Karakteristik Dominan Diplomasi Publik Baru.............................43
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Wawancara dengan A. Fachruddin Hasan, mantan Staff Divisi
Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI...................................xv
Lampiran 2 Alokasi Dana Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 – 2018...........................xix
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Pernyataan Masalah
Terorisme merupakan salah satu isu yang penting dan berpengaruh dalam
hubungan internasional.1 Yoram Schweitzer
2 mengatakan, bahwa selama 2015, telah
terjadi 452 serangan bom bunuh diri di dunia. Yoram juga mengatakan, bahwa 450
dari 452 serangan bom bunuh diri tersebut merupakan perbuatan Muslim Extremists.3
Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas masyarakat yang beragama Islam
tentunya perlu menanggapi isu terorisme ini sehingga tidak memengaruhi citra baik
Indonesia dalam dunia internasional. Sebagai aktor utama dalam diplomasi publik
Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan
bahwa penting untuk menanggapi isu terorisme dan sensitivitas agama yang terjadi
pada 2015 ini.4
Kemlu RI juga menanggapi salah satu isu penting dalam hubungan
internasional yaitu isu separatisme di Nduga, Papua, yang terjadi pada 2018.
1 Gonda Yumitro, 2011, Terrorism, Islam, and International Politics, dalam “Jurnal Studi Hubungan
Internasional”, Vol. 1, No. 2, ISSN 2087-8494, hlm. 169. 2 Catatan: Yoram Schweitzer adalah ketua program Terrorism and Low Intensity Conflict di Tel Aviv
University’s Institute for National Security Studies. 3 Avi Issacharoff, 2016, 450 of 452 Suicide Attacks in 2015 were by Muslim Extremists, study shows,
The Times of Israel, diakses dari https://www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-by-muslim-extremists-study-shows/ pada 20 Januari 2020. 4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.
2
Tanggapan Kemlu RI terhadap isu ini muncul karena perasaan khawatir mereka
terkait citra baik Indonesia di pandangan negara-negara di dunia internasional
khususnya yang termasuk dalam Melanesia Spearhead Group (MSG). Hal ini
dimulai ketika Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku membunuh sejumlah
pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua. Tujuan mereka melakukan hal tersebut
adalah menutut referendum untuk memutuskan masa depan Papua.5
Isu terorisme dan isu separatisme yang terjadi pada tahun 2015 dan 2018 ini
menjadi pembahasan penting dalam diplomasi publik Indonesia. Hal ini terjadi karena
Kemlu RI sebagai aktor utama dalam diplomasi publik Indonesia memanfaatkan
masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia saat itu. Dalam penelitian ini,
yang dimaksud dengan masyarakat domestik adalah masyarakat yang berada di dalam
negeri (Indonesia).
Kedua praktik diplomasi publik tersebut seakan mengingatkan term 'diplomasi
publik baru' yang beberapa tahun terakhir ini dibahas oleh salah satu ahli Ilmu
Diplomasi yaitu Nicholas J. Cull.6 Cull mendefinisikan diplomasi publik baru dengan
cara membandingkannya dengan diplomasi publik yang ia sebut 'diplomasi publik
lama'. Definisi publik lama menurut Cull adalah suatu usaha aktor internasional untuk
5 Ayomi Amindoni, 2018, Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari
Indonesia, apa dan siapa mereka?, BBC News Indonesia, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20 Januari 2020. 6 Pernyataan ini muncul dari: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los
Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019.
3
mengatur lingkungan internasional melalui hubungannya atau keterlibatannya dengan
masyarakat asing (foreign public).7
Sedangkan, diplomasi publik baru adalah
diplomasi publik lama yang memiliki perbedaan karakteristik dominan.
Term diplomasi publik lama yang digunakan Cull dalam bukunya, merupakan
term diplomasi publik lama dari Edmund Gullion, dekan dari Fletcher School of Law
and Diplomacy di Tufts University. Gullion merupakan orang pertama yang
menggunakan term diplomasi publik dengan definisi yang modern.8Menurutnya,
diplomasi publik adalah hal yang berkaitan dengan sikap publik dalam eksekusi
praktik politik luar negeri.9
Pendapat Cull mengenai karakteristik dominan yang berbeda dalam diplomasi
publik lama dan baru ini kemudian diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan
oleh Wang Jisi10
yang dapat dilihat di dalam artikel Moon's Public Diplomacy karya
Lee Seong-Hyon, yaitu: 11
"a government which doesn't have a good image in its own
people's eyes cannot have a good image abroad either".
7 Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press,
http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 8 Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of
Southern California: USC Public Diplomacy. 9 Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of
Southern California: USC Public Diplomacy. 10
A Prominent Chinese Scholar for International Relations, lihat: http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi. 11
Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019.
4
Artinya, suatu pemerintahan tidak akan mendapatkan kesan yang baik dari
masyarakat luar negaranya jika tidak dapat mendapatkan kesan yang baik dari
masyarakatnya sendiri. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan baru
tentang perlukah lingkup diplomasi publik Indonesia diperluas sampai ke masyarakat
dalam negeri (masyarakat domestik) seperti apa yang Cull bahas.12
Perubahan lingkup diplomasi publik ini menarik, karena hal ini mencakup
masa depan diplomasi publik dalam mendapatkan tujuan dari diplomasi itu sendiri.
Menurut S. L. Roy, diplomasi merupakan alat untuk mendapatkan tujuan politik luar
negeri suatu negara. Artinya, evolusi diplomasi publik yang dibahas oleh Cull, Wang
Jisi, dan Lee Seong-Hyon ini akan memengaruhi peran diplomasi publik dalam
mendapatkan kepentingan nasional suatu negara melalui soft power.13
Soft power yang dimaksud di atas adalah seperti apa yang Joseph Nye katakan
yang kemudian dikutip oleh Lee Seong-Hyon, yaitu:
"soft power is associated with intangible assets such as an
attractive personality, culture, political values and institutions".
12
Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019. 13
S. L. Roy, 1984, Diplomacy, New Delhi: Sterling, hlm. 5.
5
Hal ini kemudian dapat menjelaskan hubungan soft power dan diplomasi publik, yang
menurut Lee Seong-Hyon, diplomasi publik adalah suatu kemampuan untuk
membentuk persepsi melalui atraksi.14
Seperti apa yang sudah dibahas di atas, penelitian ini akan mencoba untuk
melakukan analisis tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik
dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Penelitian ini akan
menggunakan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional yang akan
dijelaskan lebih lanjut untuk mendapakatan hasil analisis tersebut.
1.2. Pertanyaan Penelitian
Dari apa yang telah dibahas dalam pernyataan masalah di atas, muncul
pertanyaan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: Mengapa Kemlu RI
memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 -
2018?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Memberikan pengetahuan tentang diplomasi publik lama menurut Edmund
Gullion, dan diplomasi publik baru menurut Nicholas J. Cull.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat
domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018.
14
Lee Seong-Hyon, 2017, Moon's Public Diplomacy.
6
1.4. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan sumber data dalam pengembangan
Ilmu Hubungan Internasional.
2. Penelitian ini dapat dapat menjadi acuan para pemelajar Ilmu Hubungan
Internasional untuk terus melakukan analisis terhadap isu-isu penting dalam
Ilmu Hubungan Internasional di masa mereka. Sehingga, mereka akan
mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan para Ilmuwan Hubungan
Internasional dalam praktiknya di Dunia Internasional.
1.5. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa tinjauan pustaka yang dapat membantu penelitian ini untuk
mendapatkan informasi tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik
dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Hal ini merupakan upaya untuk
mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini
mencoba untuk merujuk kepada beberapa buku ataupun penelitian terkait pernyataan
masalah yang ada. Dengan adanya beberapa rujukan tersebut, penelitian ini dapat
memberikan kontribusi baru maupun melengkapi penelitian yang telah dipublikasikan
sebelumnya, serta membantu pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.
Tinjauan pertama penelitian ini adalah skripsi dari Agung Imam Zulhatta,
salah satu mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Padang,
7
yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia
yang dipublikasikan pada 2018 lalu. Dalam skripsinya, Agung membahas tentang
bagaimana Indonesia menanggapi status travel warning yang dikeluarkan pemerintah
Australia dengan menciptakan citra positif melalui praktik diplomasi publik
Wonderful Indonesia.15
Zulhatta memulai skripsinya dengan membahas munculnya status travel
warning yang dikeluarkan pemerintah Australia terhadap Indonesia. Hal ini terjadi
karena banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia kala itu. Kemudian,
Zulhatta memperlihatkan respons Indonesia untuk membangun kembali citra positif
sehingga dapat memperkecil dampak dari travel warning tersebut.16
Zulhatta menggunakan metode penelitian deskriptif yang memperlihatkan
upaya-upaya Indonesia dalam Wonderful Indonesia. Konsep yang digunakan dalam
skripsi tersebut adalah konsep diplomasi publik dari Nicholas J. Cull, yang kemudian
terbagi dalam lima aktivitas, yaitu: Listening, Advocacy, Cultural Diplomacy,
Exchange Diplomacy, dan International Broadcasting.17
Skripsi karya Zulhatta ini memiliki beberapa persamaan yang menjadikan
penelitian ini merujuk skripsi tersebut. Persamaan mencakup masalah ide munculnya
15
Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2. 16
Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2. 17
Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2.
8
penulisan. Jika skripsi Agung ingin menunjukkan respons Kemlu RI dalam
menanggapi travel warning dari pemerintah Australia terkait isu terorisme, penelitian
ini akan memperlihatkan respons Kemlu RI dalam menanggapi isu terorisme dan
separatisme pada 2015 - 2018. Perbedaan konsep diplomasi publik dalam skripsi
Agung dengan penelitian ini adalah Agung menggunakan 5 aktivitas diplomasi publik
yang dikemukakan oleh Nicholas J. Cull, sedangkan penelitian ini akan menggunakan
karakteristik dominan dalam diplomasi publik baru menurut Nicholas J. Cull.
Tinjauan kedua adalah buku Public Diplomacy: Lessons from the Past karya
Nicholas J. Cull yang dipublikasikan pada 2009. Cull membahas tentang definisi-
definisi diplomasi publik di masa lalu dan saat ini. Cull juga memaparkan tentang
bagaimana evolusi yang terjadi dalam diplomasi publik, serta memberikan informasi-
informasi tentang diplomasi publik yang berhasil dan diplomasi publik yang gagal.
Seperti apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, Cull
membandingkan bagaimana perbedaan karakteristik dominan dari diplomasi publik
yang lama dengan diplomasi publik yang baru. Lebih jauh lagi, Cull menjelaskan
bagaimana proses re-branding Switzerland yang merupakan salah satu contoh
diplomasi publik yang sukses, dan memberikan peringatan-peringatan dari kasus
gagalnya diplomasi publik yang ia jadikan salah satu bab di bukunya tersebut, yaitu
kasus the United States ‘shared values’ campaign of 2001/2002.18
18
Cull, 2009. hlm. 28-43.
9
Perbedaan dari penelitian ini dengan buku Cull adalah penelitian ini akan
membahas alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi
publik Indonesia pada 2015 - 2018, dengan cara melihat praktik diplomasi publik
yang terjadi di Indonesia. Perbedaan ini jelas terlihat juga karena Cull tidak
membahas diplomasi publik yang ada di Indonesia dan mengaitkannya dengan
konsepnya tersebut.
Tinjauan ketiga merupakan skripsi dari Adina Dwirezanti yang berjudul
Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean Wave dalam
Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010 yang dipublikasikan pada 12 Januari
2012. Dalam skripsi ini, Dwirezanti memaparkan tentang bagaimana Korean Wave
menjadi salah satu contoh diplomasi publik Korea Selatan.19
Dwirezanti menggunakan konsep diplomasi publik, konsep diplomasi
kebudayaan, dan konsep Pop-Culture untuk menjelaskan bagaimana peran dari
praktik diplomasi Korean Wave dalam diplomasi publik Korea Selatan pada 2005-
2010. Dwirezanti membatasi penelitiannya dalam periode 2005-2010 karena praktik
diplomasi Korean Wave mulai digunakan Korea Selatan pada 2005.
Perbedaan skripsi Dwirezanti dan penelitian ini yaitu terdapat pada perbedaan
negara yang diteliti. Skripsi Dwirezanti membahas tentang bagaimana peran
19
Adina Dwirezanti, 2012, Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010, Depok: Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285083-S-Adina%20Dwirezanti.pdf diakses pada 1 September 2019 pukul 21:25.
10
masyarakat dalam praktik diplomasi Korean Wave di Korea Selatan, sedangkan
penelitian ini fokus pada peran masyarakat dari praktik diplomasi publik di Indonesia.
Skripsi Dwirezanti cocok sebagai tinjauan pustaka karena Korean Wave tersebut
merupakan salah satu contoh diplomasi publik yang sukses karena dukungan dari
masyarakat di Korea Selatan.
1.6. Kerangka Konseptual
Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep yang telah dipelajari dalam
Ilmu Hubungan Internasional untuk mengetahui alasan Kemlu RI memanfaatkan
masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Beberapa
konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional
dari Jack C. Plano dan Roy Olton, konsep diplomasi publik baru dari Nicholas J.
Cull, dan konsep globalisasi dari Aisha Shahzad, Robert Jackson dan George
Sorensen. Konsep-konsep dalam hubungan internasional ini akan menjawab
pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.
1.6.1. Konsep Kepentingan Nasional
Dalam buku The International Relations Dictionary karya Jack C. Plano dan
Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting yang
dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik
11
luar negeri.20
Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti akan
merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar
negeri dan kegiatan diplomasi publik.
Plano dan Olton mencantumkan idenya tentang kepentingan nasional dalam
The International Relations Dictionary, yaitu unsur-unsur dalam kepentingan
nasional suatu negara meliputi kebutuhan negara yang paling vital, antara lain: 21
1. Pertahanan diri (self preservations)
2. Kemandirian (independence)
3. Integritas teritorial (territorial integrity)
4. Keamanan militer (military security)
5. Kemakmuran ekonomi (economic well-being)
Dalam penelitian ini, kepentingan nasional Indonesia adalah seperti yang telah
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:
"... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
20
Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio. 21
Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio.
12
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...".22
Kutipan di atas kemudian menjadi acuan utama dalam membuat suatu kebijakan luar
negeri ataupun kegiatan diplomasi publik Indonesia.
1.6.2. Konsep Diplomasi Publik
Cull mendefinisikan diplomasi publik baru dengan cara membandingkannya
dengan diplomasi publik yang ia sebut 'diplomasi publik lama'. Definisi publik lama
menurut Cull adalah suatu usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan
internasional melalui hubungannya atau keterlibatannya dengan masyarakat asing
(foreign public).23
Sedangkan, diplomasi publik baru adalah diplomasi publik lama
yang memiliki perbedaan karakteristik dominan. Perbedaan karakteristik dominan
tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1. di bawah ini:24
22
Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia 23
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 24
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.
13
Tabel 1.1. The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy
Dominant
Characteristics Old Public Diplomacy New Public Diplomacy
Identity of
international actor State State and non-state
Technology
environtment
Short wave radio, print
newspaper, land-line
telephones
Satellite, internet, real-time
news, mobile phones
Media environment Clear line between domestic
and international news sphere
Blurring of domestic and
international news sphere
Source of approach
Outgrowth of political
advocacy theory and
propaganda theory
Outgrowth of corporate
branding theory and network
theory
Terminology 'International image',
'prestige' 'Soft power', 'nation brand'
Structure of role Top down, actor to foreign
people
Horizontal, facilitated by
actor
Nature of role Targeted messaging Relationship-building
Overall aim The management of the
international environment
The management of the
international environment Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past.
Tabel tersebut menjelaskan bagaimana Cull membandingkan karakteristik
dominan dari diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru. Identitas aktor
internasional bertambah karena peran organisasi bukan pemerintah yang menonjol
dalam diplomasi publik. Mekanisme yang digunakan aktor-aktor internasional
tersebut berubah sesuai perkembangan teknologi saat ini, yaitu berita siaran langsung
dan penggunaan internet. Mekanisme yang berubah ini kemudian mempersulit
pembedaan berita-berita nasional dan berita-berita internasional. Pendekatan yang
digunakan dalam diplomasi publik ini berubah, dari propaganda menjadi pendekatan
14
national branding dan network communication. Pendekatan yang berubah tersebut
kemudian mengubah term-term yang digunakan dalam diplomasi publik, yaitu dari
‘international image’ dan ‘prestige’ menjadi ‘soft power’ dan ‘nation brand’.
Struktur dalam diplomasi publik juga berubah, yang dulunya top-down dari aktor
internasional langsung kepada masyarakat internasional karena efek dari Perang
Dingin, sekarang menjadi horizontal, yaitu aktor internasional akan memberikan
fasilitas kepada masyarakat domestik sehingga mereka bisa melakukan interaksi
people to people kepada masyarakat internasional. Struktur yang berubah tersebut
juga mengubah sifat peran dari diplomasi publik, dari targeted messaging menjadi
relationship building. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah tujuan utamanya,
yaitu mengatur lingkungan internasional sehingga sesuai dengan keinginan aktor
internasional.25
Dalam penelitian ini, karakteristik dominan dalam konsep diplomasi publik
baru dari Cull akan membantu dalam menjelaskan tentang alasan Kemlu RI
memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 -
2018.
25
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.
15
1.6.3. Konsep Globalisasi
Menurut Aisha Shahzad26
, globalisasi adalah proses perluasan segal aspek
kehidupan, termasuk aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hubungan sosial.
Dampak globalisasi mulai terlihat setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika
Serikat dan Uni Soviet pada 1991.27
Globalisasi memperlihatkan kemudahan akses
internet, interaksi masyarakat melalui telepon genggam, dan juga kemudahan izin
untuk berpergian ke negara lain.28
Menurut Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to
International Relations, globalisasi merupakan suatu penyebaran dan intensifikasi
yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti hubungan ekonomi, sosial,
budaya, dan lintas batas internasional.29
Akses komunikasi lintas batas negara (internet) yang dibahas dalam konsep
globalisasi ini akan menjadi salah satu kekuatan dari masyarakat domestik. Oleh
karena itu, penelitian ini akan menggunakan konsep globalisasi ini untuk mengetahui
mengapa Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik
Indonesia pada 2015 - 2018.
26
Aisha Shahzad adalah dosen Hubungan Internasional di Lahore College for Women University di Pakistan. 27
Aisha Shahzad, 2006, “What is Globalization Historical Background”, dalam Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 10, No. 1, hlm. 204. 28
Aisha Shahzad, 2006, “What is Globalization Historical Background”, dalam Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 10, No. 1, hlm. 204. 29
Robert Jackson & George Sorensen, 1999, Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.
16
1.7. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, yaitu upaya untuk memaparkan fenomena yang terjadi terhadap objek yang
diteliti, yang meliputi perilaku, motivasi, tindakan, maupun persepsi.30
Metode
kualitatif ini menghasilkan data atau informasi yang diuraikan dalam bentuk deskripsi
kata-kata.31
Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena keinginan untuk
melakukan analisis tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik
dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 – 2018 yang hasilnya nanti akan
disajikan dalam bentuk penjabaran yang deskriptif analitis.
Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa artikel-artikel dalam
jurnal hubungan internasional, website the korea times, the times of israel,
kemlu.go.id, dan buku-buku seperti buku Nicholas J. Cull, Public Diplomacy:
Lessons from the Pasts. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber tersebut untuk
membangun suatu argumen yang valid dalam penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini tersusun setelah mengunjungi Perpustakan
FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetapi, akses internet merupakan sumber
utama untuk mengumpulkan data yang terdapat dalam penelitian ini.
30
Lexy J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rosda Karya, hlm. 69. 31
Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon Inc, hlm. 53.
17
Penelitian ini juga akan melakukan wawancara melalui E-mail dengan
narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Achmad Fachruddin
Hasan, mantan anggota Divisi Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI yang telah
memiliki pengetahuan mengenai hal yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu alasan
Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia
pada 2015 - 2018.
1.8. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini dibuat untuk mempermudah pembaca
memahami hal-hal penting yang terbagi di dalam penelitian ini. Dengan adanya
penjabaran sistematika penulisan ini, pembaca diharapkan dapat melihat bagaimana
ide-ide utama penelitian ini dijabarkan dengan singkat.
1.8.1. Bab I (Pendahuluan)
Bab ini menguraikan hal-hal penting dalam penelitian ini. Penelitan ini akan
memaparkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, tinjauan
pustaka, kerangka konseptual, metode-metode yang digunakan, dan sistematika
penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.
18
1.8.2. Bab II (Kepentingan Nasional, Diplomasi Publik Lama, dan Diplomasi
Publik Baru)
Bab ini akan mencoba menguraikan beberapa pemahaman-pemahaman dari
para Ilmuwan Hubungan Internasional tentang diplomasi publik. Pemahaman-
pemahaman tersebut meliputi hal-hal yang perlu diketahui terkait diplomasi dan
diplomasi publik, termasuk perkembangannya (diplomasi publik lama dan diplomasi
publik baru). Bab ini juga akan menjabarkan pentingnya diplomasi publik bagi aktor-
aktor internasional untuk mendapatkan kepentingan mereka.
1.8.3. Bab III (Praktik-Praktik Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 - 2018)
Bagian ini akan mengelaborasi tentang praktik-praktik diplomasi publik
Indonesia pada 2015 - 2018. Sehingga setelah melakukan elaborasi tentang praktik
diplomasi publik yang dilakukan Indonesia pada 2015 - 2018, penelitian ini akan
melakukan analisis yang akan dilakukan pada bab setelah ini yaitu Bab IV.
1.8.4. Bab IV (Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi
Publik Indonesia pada 2015 - 2018)
Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, yaitu melakukan
analisis dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Dalam bab ini,
penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan
19
Internasional. Beberapa konsep tersebut antara lain: konsep kepentingan nasional,
konsep diplomasi publik, dan konsep globalisasi.
1.8.5. Bab V (Penutup)
Bab ini merupakan kesimpulan, kritik, saran, dan jawaban dari pertanyaan
penelitian dalam penelitian ini. Jawaban tersebut merupakan hasil analisis yang telah
disimpulkan di dalam bab IV penelitian ini dengan menggunakan konsep-konsep
yang telah dipaparkan dalam kerangka teori dalam penelitian ini seperti apa yang
telah disampaikan dalam penjelasan sistematika penulisan bab IV di atas.
20
BAB II
KEPENTINGAN NASIONAL, DIPLOMASI PUBLIK LAMA, DAN
DIPLOMASI PUBLIK BARU
Bagian ini akan menyajikan bagaimana diplomasi publik menjadi salah satu
alat bagi aktor-aktor internasional untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Bab
ini juga akan membahas mengenai bagaimana diplomasi dan diplomasi publik
berkembang di dunia internasional dengan sedikit menjabarkan sejarah singkat dari
diplomasi publik dalam dunia internasional. Tidak hanya itu, bagian ini akan diakhiri
oleh perbedaan diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru dalam hubungan
internasional.
2.1. Kepentingan Nasional dan Perkembangan Diplomasi
Dalam buku The International Relations Dictionary karya Jack C. Plano dan
Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting yang
dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik
luar negeri.32
Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti akan
merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar
negeri dan kegiatan diplomasi.
32
Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio.
21
Diplomasi dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh
aktor internasional untuk mengatur suatu lingkungan internasional melalui
interaksinya dengan aktor internasional lain.33
Artinya diplomasi merupakan
mekanisme yang digunakan aktor internasional untuk mendapatkan kepentingannya
di lingkungan internasional. Aktor-aktor internasional saat ini adalah: negara,
perusahaan multi-nasional, organisasi bukan pemerintah, organisasi internasional, dan
juga organisasi teroris.34
Perkembangan diplomasi paling kuno dapat dilihat pada abad ke-4 S.M.
Kautilya (seorang pemikir dari Kerajaan Maurya di India Kuno) menulis sebuah buku
yang berjudul Arthasastra.35
Arthasastra berisi tentang tindakan-tindakan yang
dilakukan untuk mencapai naya (keuntungan). Dalam Arthasastra, diplomasi
dikatakan sebagai cara halus dan licik untuk memaksa pihak lain agar mau memenuhi
kepentingan nasional (dalam hal ini kepentingan Kerajaan Maurya).36
Terdapat empat tujuan diplomasi yang dikemukakan oleh Kautilya dalam
buku tersebut, antara lain: acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan),
augmentation (penambahan), dan proper distribution (pembagian yang adil).
33
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 34
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 35
David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge 36
David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge
22
Keempat tujuan tersebut merupakan pemikiran Kautilya tentang alasan diplomasi
perlu dilakukan oleh Kerajaan Maurya di India Kuno.37
Untuk memenuhi empat tujuan diplomasi tersebut, Kautilya memaparkan
empat strategi yang dapat bisa dilakukan. Keempat strategi tersebut antara lain: sama
(negosiasi), dana (pemberian hadiah), bheda (ancaman/pemecahan), dan danda
(intervensi militer/kekerasan).
Sama merupakan tahapan terpenting dan paling awal yang harus dilakukan
untuk mendapatkan kepentingan nasional. Jika sama belum berhasil, maka
selanjutnya negara (Kerajaan Maurya) harus memberikan dana, yaitu pemberian
hadiah kepada pihak yang telah menolak negosiasi, dengan tujuan untuk
memperbesar peluang keberhasilan negosiasi. Lalu menurut Kautilya, jika sama dan
dana belum berhasil juga, maka Kautilya menyarankan untuk melakukan bheda,
yaitu melakukan pemecahan aliansi pihak lawan sehingga pihak lawan melemah, atau
bisa juga menggunakan ancaman agar tingkat keberhasilan negosiasi semakin
meningkat. Jika ketiga strategi tersebut belum membuahkan hasil untuk mendapatkan
kepentingan nasional mereka, maka Kautilya menyarankan untuk menggunakan
strategi danda, yaitu menggunakan kekerasan atau intervensi militer kepada pihak
lawan yang menolak negosiasi tersebut.38
37
David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge 38
David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge
23
Perkembangan diplomasi juga dapat dilihat ketika awal kemunculan Islam,
yaitu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Kepala Negara di Madinah. Tujuan
utama diplomasi dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah untuk
mencari cara penyelesaian damai dari masalah-masalah internasional dan
menciptakan hubungan yang harmoni anatara negara-negara yang beragam. Nabi
Muhammad SAW telah mencapai tujuan ini dengan metode diplomasi yang telah
dipelajari dengan baik, yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi.39
Pada abad ke 20 saat Amerika Serikat (AS) muncul sebagai kekuatan baru
dalam dunia internasional, perkembangan diplomasi mengalami perubahan. Menurut
Henry Kissinger dalam bukunya Diplomacy, Pemikiran-pemikiran AS saat itu telah
memengaruhi diplomasi secara signifikan. Hal ini terjadi sejak AS memasuki arena
politik internasional pada 1917, yaitu saat kekuatan AS telah meningkat pesat dan
memiliki keyakinan yang tinggi dalam memegang kebenaran dan nilai-nilai.40
Pengaruh AS terhadap perkembangan diplomasi saat itu sangat besar.
Pengaruh ini dapat terlihat dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellog-
Briand, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bukunya, Henry Kissinger
mengatakan bahwa keyakinan kuat AS yang ditegaskan saat itu adalah: AS memiliki
sistem pemerintahan yang paling baik di dunia, dan semua umat manusia dapat
39
Afzal Iqbal, 1965, The Prophet's Diplomacy, Delhi: Idarah-I Adabiyat-i Delli, hlm. 103. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 9 - 10. 40
Henry Kissinger, Diplomacy, New York: Simon and Schuster, hlm. 18. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5-6.
24
mencapai perdamaian dan kemakmuran dengan cara meninggalkan diplomasi
tradisional dan mengadopsi referensi AS untuk menerapkan hukum internasional dan
demokrasi.41
Diplomasi yang telah berkembang ini kemudian memunculkan term diplomasi
publik lama, yaitu usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan internasional
melalui interaksinya dengan masyarakat internasional.42
Konsep diplomasi publik ini
kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab 2.2. di bawah ini.
2.2. Diplomasi Publik Lama dan Diplomasi Publik Baru
Diplomasi publik memiliki banyak definisi, penelitian ini menggunakan
definisi dari salah satu Ilmuwan Hubungan Internasional yaitu Nicholas J. Cull. Oleh
karena itu, subbab ini akan memaparkan pemikiran-pemikiran Cull tentang diplomasi
publik lama dan diplomasi publik baru sehingga dapat menjadi acuan untuk
memahami praktik-praktik diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018 dalam bab
III penelitian ini.
41
Henry Kissinger, Diplomacy, New York: Simon & Schuster, hlm. 18. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5-6. 42
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.
25
2.2.1. Diplomasi Publik Lama
Edmund Gullion, dekan dari Fletcher School of Law and Diplomacy di Tufts
University merupakan orang pertama yang menggunakan term diplomasi publik
dengan definisi yang modern.43
Menurutnya, diplomasi publik adalah hal yang
berkaitan dengan sikap publik dalam eksekusi praktik politik luar negeri.44
Gullion juga mengatakan bahwa diplomasi publik lama meliputi dimensi
hubungan internasional yang melewati diplomasi tradisional. 45
Hal ini terlihat dalam
buku Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past. Dalam buku
tersebut, Cull, membahas definisi dari diplomasi dan diplomasi publik lama.
Diplomasi adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh aktor internasional untuk
mengatur suatu lingkungan internasional melalui interaksinya dengan aktor
internasional lain. Sedangkan diplomasi publik lama adalah usaha aktor internasional
untuk mengatur lingkungan internasional melalui interaksinya dengan masyarakat
internasional.46
43
Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of Southern California: USC Public Diplomacy. 44
Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of Southern California: USC Public Diplomacy. 45
Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of Southern California: USC Public Diplomacy. 46
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 13.
26
2.2.2. Diplomasi Publik Baru
Dalam pemikirannya, Cull melihat bahwa perkembangan diplomasi publik
saat ini mengalami perubahan karakteristik dominan dari diplomasi publik lama
seperti apa yang Edmund Gullion. Hal ini membuat Cull membagi diplomasi publik
menjadi dua jenis, yaitu diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru.47
Pembagian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1. di bawah ini:
Tabel 2.1. The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy
Dominant
Characteristics Old Public Diplomacy New Public Diplomacy
Identity of
international actor State State and non-state
Technology
environtment
Short wave radio, print
newspaper, land-line
telephones
Satellite, internet, real-time
news, mobile phones
Media environment Clear line between domestic
and international news sphere
Blurring of domestic and
international news sphere
Source of approach
Outgrowth of political
advocacy theory and
propaganda theory
Outgrowth of corporate
branding theory and network
theory
Terminology 'International image',
'prestige' 'Soft power', 'nation brand'
Structure of role Top down, actor to foreign
people
Horizontal, facilitated by
actor
Nature of role Targeted messaging Relationship-building
Overall aim The management of the
international environment
The management of the
international environment Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past.
47
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 14.
27
Dari tabel di atas, terlihat bahwa definisi diplomasi publik baru adalah
diplomasi publik lama yang memiliki beberapa pergeseran karakterisik dominan di
dalamnya. Beberapa aspek tersebut antara lain adalah identitas aktor, terminologi,
struktur peran, peran secara alami, dan tujuan keseluruhannya. Identitas aktor dalam
diplomasi publik lama adalah negara, sedangkan dalam diplomasi publik baru,
identitas aktornya adalah negara dan non-negara.48
Beberapa terminologi yang ada di dalam diplomasi publik lama dan baru juga
berbeda. Dalam diplomasi publik lama international image dan prestige menjadi
term-term yang sering digunakan, sedangkan diplomasi publik baru lebih mengenal
term-term seperti soft power dan nation brand. Struktur peran tidak lagi dari top-
down negara ke masyarakat asing, namun horizontal, yaitu masyarakat domestik ke
masyarakat asing yang difasilitasi oleh aktor. Sifat alami dari diplomasi publik lama
adalah targeted messaging, sedangkan sifat alami dari diplomasi publik baru adalah
relationship-building.49
Menurut Jan Melissen, definisi diplomasi publik saat ini adalah instrumen
untuk mengubah situasi dunia internasional seperti apa yang negara inginkan.
Menurutnya, saat ini praktik diplomasi di dunia internasional tidak hanya
48
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 14. 49
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 14.
28
menghadapi masalah perubahan hubungan yang terjadi antar negara, akan tetapi juga
menghadapi perubahan yang terjadi dalam level bukan negara.50
Melissen juga mengatakan bahwa saat ini praktik diplomasi memiliki makna
yang baru. Dalam diplomasi publik yang lama, negara adalah aktor satu-satunya.
Namun saat ini organisasi-organisasi internasional yang bukan negara, maupun
masyarakat domestik suatu negara dapat menjadi aktor diplomasi publik karena
pertukaran informasi yang mudah didapatkan saat ini.51
Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi merupakan
hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk
memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Contoh
aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang dibahas dalam penelitian ini
adalah negara (Kemlu RI), organisasi internasional, dan organisasi bukan pemerintah.
Setelah memahami hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional,
diplomasi publik, dan globalisasi, penelitian ini akan membahas praktik-praktik
diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Praktik-praktik ini merupakan respons
dari Kemlu RI terhadap isu-isu terorisme, separatisme, dan isu-isu lain yang terjadi
pada 2015 - 2018.
50
Jan Melissen, 2005, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 23-24 51
Jan Melissen, 2005, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 23-24
29
BAB III
PRAKTIK-PRAKTIK DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA
PADA 2015 - 2018
Bab dua telah menjelaskan definisi kepentingan nasional, diplomasi publik
lama dan diplomasi publik baru, dan globalisasi dalam penelitian ini. Dalam bab ini,
penelitian akan membahas respons Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik
Indonesia dalam menanggapi isu-isu terorisme, separatisme dan isu-isu lain pada
2015 - 2018.
3.1. Diplomasi Publik Indonesia
Diplomasi publik Indonesia merupakan salah satu instrumen yang Indonesia
gunakan untuk mendapatkan apa yang didambakan oleh Politik Luar Negeri
Indonesia. Perumusan politik luar negeri ini tentunya memiliki dasar dari
kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia sendiri telah
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:52
"... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
52
Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia.
30
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, ..."
Dari kepentingan nasional Indonesia di atas, Kementerian Luar Negeri
Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan dalam Buku II Informasi Kerja: Laporan
Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015 bahwa tujuan utama diplomasi publik
Indonesia saat ini adalah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat dalam
negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, ekonomi yang progresif, masyarakat
yang pluralis dan toleran, dan juga Islam yang moderat dan keragaman budaya53
merupakan tujuan utama dalam diplomasi publik Indonesia.
3.2. Diplomasi Publik Indonesia 2015: Dialog Lintas Agama (DLA)
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa
sensitivitas radikalisasi agama di dunia internasional merupakan salah satu isu
terorisme yang menjadi perhatian utama dalam diplomasi publik Indonesia pada
2015. Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik Indonesia menanggapi hal ini
dengan kegiatan diplomasi publik Dialog Lintas Agama (DLA) 2015 yang dilakukan
dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Austria, dan Serbia.54
53
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 70. 54
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.
31
Kemlu RI melakukan DLA sehingga dapat menanggapi sensitivitas isu
radikalisme agama dan kebebasan berekspresi yang saat itu banyak terjadi, sekaligus
menjadi media yang efektif untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk
menyebarkan nilai-nilai Islam yang pluralis dan toleran.55
Sensitivitas isu
radikalisme ini juga dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri
Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Denmark,
Kristian Jensen pada 22 Oktober 2015.56
Pelaksanaan DLA tersebut telah menghasilkan kesepakatan yang jelas.
Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain: penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) kerja sama pendidikan antar perguruan tinggi, institusi
keagamaan, pertukaran mahasiswa dan dosen, sekaligus imam ataupun guru agama,
dan juga workshop-workshop dengan tema yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme
agama dan kebebasan berekspresi.57
55
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71. 56
Hanna Azarya Samosir, 2015, Menlu Indonesia-Denmark Bahas Dialog Antar-Agama, CNN Indonesia, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151022130552-106-86599/menlu-indonesia-denmark-bahas-dialog-antar-agama pada 1 September 2019. 57
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.
32
3.3. Diplomasi Publik Indonesia 2016: International Training on
Coconut Product Development
Sesuai dengan Kepentingan Nasional Indonesia yang tertera dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang di dalamnya dikatakan bahwa pentingnya
memajukan kesejahteraan umum. Salah satu praktik diplomasi publik Indonesia pada
2016 adalah International Training on Coconut Product Development (ITCPD).
Kegiatan ITCPD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada
masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional (di sekitar Asia Pasifik).58
Kegiatan ini dihadiri oleh delegasi dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik,
seperti Fiji, Kamboja, Kepulauan Marshall, Myanmar, Nauru, Palau, Papua Nugini,
Samoa, dan Kepulauan Solomon. Tidak hanya itu, terdapat beberapa delegasi dari
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.59
Negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini diundang karena memiliki jenis tanaman
kelapa seperti di Indonesia.60
58
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019. 59
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019. 60
Tanti Yulianingsih, 2016, Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan ‘Harkat’ Kelapa, Liputan 6, diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019.
33
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI 2016,
Esti Andayani, ITCPD ini diselenggarakan di Manado, Indonesia, karena terdapat
balai penelitian produk kelapa (Palmae Research Institute). Kegiatan ini berlangsung
selama delapan hari, dari 27 Mei 2016 sampai 3 Juni 2016.61
Kemlu RI mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena banyak
para peserta pelatihan yang mengatakan bahwa sebagian besar produk kelapa belum
dikembangkan secara maksimal. Poin-poin penting dalam kegiatan ini yaitu
memberikan pengetahuan kepada para partisipan tentang beberapa cara mengolah
dan menjual produk-produk dari kelapa. Kegiatan ini merupakan hal yang penting
dilakukan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik
yang pada dasarnya memiliki produksi produk-produk kelapa yang melimpah.62
3.4. Diplomasi Publik Indonesia 2017: 12th
Indonesian Film Festival
in Melbourne (12th
IFF Melbourne)
Pada 2017, kegiatan 12th
Indonesian Film Festival (IFF) Melbourne menjadi
salah satu sorotan dalam diplomasi publik Indonesia. Kegiatan IFF Melbourne ini
pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. IFF adalah perayaan perfilman
61
Tanti Yulianingsih, 2016, Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan ‘Harkat’ Kelapa, Liputan 6, diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019. 62
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019.
34
Indonesia yang paling menonjol dan populer di Australia. IFF dikelola oleh
organisasi tanpa profit (IFF Inc.), yang memiliki visi untuk mempromosikan
kesadaran lokal tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan memajukan paparan
perfilman Indonesia di Pasar Internasional.63
IFF juga memiliki beberapa misi,
yaitu:64
1. Memelihara hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan komunitas
di Australia, dengan menggunakan film-film Indonesia.
2. Mendorong agar terbentuknya dialog antara para Film Maker Indonesia,
komunitas perfilman lokal (di Australia), dan para penonton festival supaya
para penonton mengetahui aspek-aspek Sosial dan Budaya Indonesia yang
lebih luas.
3. Memberikan kesempatan untuk para masyarakat lokal merasakan pengalaman
dan pengetahuan yang lebih dalam tentang Budaya Indonesia melalui film-
film yang ditayangkan.
4. Mempromosikan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui media perfilman.
Dalam kegiatan ini, IFF Inc. dapat dikatakan sebagai salah satu aktor non-
negara dalam diplomasi publik Indonesia, pemerintah (dalam hal ini Kemlu RI) ikut
menjadi fasilitator kegiatan ini. Hal ini juga merupakan salah satu praktik nyata
63
Indonesian Film Festival Australia, Who Are We, diakses dari https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019. 64
Indonesian Film Festival Australia, Who Are We, diakses dari https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019.
35
tentang struktur peran dari diplomasi publik baru, yaitu struktur secara horizontal,
(dari masyarakat dalam negeri ke masyarakat luar negeri) yang difasilitasi oleh
negara.
3.5. Diplomasi Publik Indonesia 2018: Pendekatan ke Masyarakat Negara-
Negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG)
Pada 2018, diplomasi publik Indonesia lebih berfokus pada politik, yaitu
ingin mendapatkan citra baik dari negara-negara yang pro dengan Organisasi Papua
Merdeka (OPM). Hal ini terjadi karena pada 2018 isu-isu tentang gerakan
separatisme OPM di Indonesia menjadi isu yang sangat dilirik oleh pemerintah.65
Hal ini dimulai ketika OPM mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek
jembatan di Nduga, Papua. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah menutut
referendum untuk memutuskan masa depan Papua.66
Kemlu RI menanggapi hal ini
dengan kegiatan diplomasi publik yang menggunakan pendekatan ke masyarakat
negara-negara dalam MSG.67
65
Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran. 66
Ayomi Amindoni, 2018, Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?, BBC News Indonesia, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20 Januari 2020. 67
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018, Laporan Kinerja Tahun 2018, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg%3D%3D pada 20 Januari 2020.
36
Dalam menghadapi tantangan ini, Kemlu RI menggunakan pendekatan
people to people, yaitu pendekatan yang menggunakan interaksi antara individu
dengan individu lainnya untuk menjelaskan suatu hal. Pendekatan ini mereka
gunakan tidak hanya untuk melakukan diplomasi publik dalam lingkup sosial-budaya
saja, melainkan juga dalam lingkup politik seperti pada isu ini.68
Pendekatan ini didukung melalui diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat
Melanesia di tanah air seperti menyediakan scholarship-program, short-course, visit
program, dan lain sebagainya. Peserta dari negara-negara tersebut kemudian akan
menjadi para "Duta" Indonesia yang akan menyebarkan persepsi positif yang besar
pengaruhnya karena mereka sesama Ras Melanesia, sehingga opini-opini mereka
lebih dapat diterima oleh negara-negara yang pro dengan OPM.69
Dalam praktik ini, terlihat peranan pemerintah sebagai aktor dalam diplomasi
publik memberikan fasilitasi dengan menggunakan aktor lain, yaitu masyarakat Ras
Melanesia yang ada di Indonesia untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar
negeri (masyarakat di negara-negara yang membela OPM) sehingga terjadinya
pertukaran opini positif. Hal ini merupakan salah satu contoh dari konsep yang telah
dibahas dalam bab dua penelitian ini tentang diplomasi publik baru.
68
Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran. 69
Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran.
37
3.6. Diplomasi Publik Indonesia 2018: The Indonesia Channel
Pada 2018, diplomasi publik Indonesia tidak hanya berfokus pada isu-isu
politik saja. Kemlu RI telah mengembangkan program yang berfokus pada isu sosial-
budaya. Program ini dinamakan The Indonesia Channel (TIC). Saluran Televisi
Indonesia yang memakai Bahasa Inggris ini pertama kali diluncurkan pada Juni
2014, yang pada 2018 telah sangat berkembang dan menjadi salah satu pemanfaatan
dalam diplomasi publik Indonesia di kala itu.70
TIC sendiri adalah salah satu operasi yang didanai oleh pemerintah, yang di
dalamnya terdiri dari tim penyiaran program-program internasional yang bertujuan
untuk memperlihatkan sebuah gambaran tentang Indonesia secara menarik dan tanpa
kendala bahasa kepada masyarakat dunia karena Bahasa Inggris merupakan bahasa
internasional yang paling sering digunakan.71
Program-progam dalam TIC ini penuh dengan berbagai macam aspek sosial
dan budaya sehingga masyarakat internasional dapat melihat keragaman yang ada di
Indonesia. Beberapa contoh program dalam TIC ini antara lain:72
70
The Indonesia Channel, About us and Our Story, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/about pada 1 September 2019. 71
The Indonesia Channel, About us and Our Story, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/about pada 1 September 2019. 72
The Indonesia Channel, Programs, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/program pada 1 September 2019.
38
1. Berita: Today's Indonesia, berisi tentang berita sehari-hari yang sedang
menjadi bahan perbincangan di Indonesia, mulai dari berita bisnis sampai
berita cuaca. ASEAN Today's, berisi tentang berita-berita seputar ASEAN.
2. Perjalanan: The Best of Bali, berisi tentang pemandangan-pemandangan dan
tempat-tempat di Bali yang direkomendasikan oleh Pemerintah Indonesia dan
juga warga-warga lokal.
3. Hiburan: Passion for Fashion, berisi tentang desain-desain pakaian dalam
dunia mode dan juga perkembangan pasar-pasar menggunakan mode asal
Indonesia.
4. Perfilman: Berbagai macam film-film Indonesia yang mengangkat cerita-
cerita rakyat dan juga isu-isu yang ada dalam sosial-budaya di Indonesia juga
menjadi tontonan menarik yang dapat dilihat oleh masyarakat Dunia agar
lebih mengenal Indonesia.
5. Periklanan: Macam-macam iklan yang terdapat dalam TIC ini memiliki
banyak aspek-aspek yang memperlihatkan keindahan suasana dan
pemandangan-pemandangan di wilayah Indonesia.
Program TIC ini kembali menjadi salah satu contoh diplomasi publik baru,
yaitu pemerintah sebagai salah satu aktor diplomasi publik memfasilitasi organisasi
non-pemerintah (Tim Penyiaran Internasional dalam TIC). Program ini juga menjadi
salah satu contoh diplomasi publik baru setelah semakin majunya teknologi dalam
era globalisasi saat ini.
39
Setelah membahas berbagai macam praktik-praktik diplomasi publik
Indonesia pada 2015 - 2018, penelitian ini akan membahas analisis tentang alasan
Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia
pada 2015 - 2018. Penelitian ini akan memaparkan analisis tersebut dalam bab
selanjutnya dalam penelitian ini yaitu bab IV.
40
BAB IV
ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK
DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 - 2018
Pada bab ini, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap praktik-praktik
diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018 yang telah dibahas dalam bab
sebelumnya. Dalam melakukan analisis tersebut, penelitian ini akan menggunakan
beberapa konsep dalam kerangka konseptual penelitian ini.
4.1. Pengertian Masyarakat Domestik
Masyarakat domestik dalam penelitian ini mengacu pada kata domestik dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan atau
mengenai permasalahan dalam negeri. Artinya, istilah domestik mencakup segala
sesuatu dalam ruang lingkup dalam negeri.73
Dalam penelitian ini, yang dimaksud
dengan masyarakat domestik artinya masyarakat yang berada di dalam negeri
(Indonesia).
4.2. Kepentingan Nasional Indonesia, Diplomasi Publik Indonesia, Globalisasi
Kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang harus dibahas ketika
membicarakan diplomasi publik Indonesia. Hal ini terjadi karena tujuan utama dari
73
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, diakses dari https://kbbi.web.id/domestik pada 20 Januari 2020.
41
diplomasi publik adalah untuk mendapatkan kepentingan nasional dengan cara
mengatur lingkungan internasional melalui interaksi dengan masyarakat
internasional.
Seperti apa yang telah dibahas dalam kerangka konseptual dalam bab satu
penelitian ini, dalam The International Relations Dictionary, Plano dan Olton
menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting
yang dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan
politik luar negeri.74
Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti
akan merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar
negeri dan kegiatan diplomasi publik.
Plano dan Olton mencantumkan idenya tentang kepentingan nasional dalam
The International Relations Dictionary, yaitu unsur-unsur dalam kepentingan
nasional suatu negara meliputi kebutuhan negara yang paling vital, antara lain: 75
1. Pertahanan diri (self preservations)
2. Kemandirian (independence)
3. Integritas teritorial (territorial integrity)
4. Keamanan militer (military security)
5. Kemakmuran ekonomi (economic well-being)
74
Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio. 75
Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio.
42
Dari kelima unsur dalam kepentingan nasional di atas, penelitian ini
menganggap bahwa kepentingan nasional Indonesia telah tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:76
"... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, ..."
Dari kepentingan nasional Indonesia di atas, Kementerian Luar Negeri Indonesia
(Kemlu RI) mengumumkan dalam Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja
Kementerian Luar Negeri 2015 bahwa tujuan utama diplomasi publik Indonesia saat
ini adalah untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat domestik maupun
internasional, memiliki masyarakat yang plural dan toleran, dan juga memiliki
keragaman budaya yang memukau.77
Konsep diplomasi publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep
diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull, yaitu usaha aktor internasional untuk
mengatur lingkungan internasional melalui interaksinya dengan masyarakat
76
Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia. 77
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 70.
43
internasional.78
Karakteristik dominan dari diplomasi publik ini dapat dilihat dalam
tabel 4.1. di bawah ini:
Tabel 4.1. Karakteristik Dominan Diplomasi Publik Baru
Dominant Characteristics New Public Diplomacy
Identity of international
actor
State and non-state
Technology environtment Satellite, internet, real-time news, mobile phones
Media environment Blurring of domestic and international news sphere
Source of approach
Outgrowth of corporate branding theory and network
theory
Terminology 'Soft power', 'nation brand'
Structure of role Horizontal, facilitated by actor
Nature of role Relationship-building
Overall aim The management of the international environment
Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the past.
Setelah membahas hubungan kepentingan nasional dan diplomasi publik, penelitian
ini akan memaparkan konsep globalisasi yang akan penelitian ini gunakan.
78
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.
44
Menurut Aisha Shahzad79
, globalisasi adalah proses perluasan segal aspek
kehidupan, termasuk aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hubungan sosial.
Dampak globalisasi mulai terlihat setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika
Serikat dan Uni Soviet pada 1991.80
Globalisasi memperlihatkan kemudahan akses
internet, interaksi masyarakat melalui telepon genggam, dan juga kemudahan izin
untuk berpergian ke negara lain.81
Menurut Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to
International Relations, globalisasi merupakan suatu penyebaran dan intensifikasi
yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti hubungan ekonomi, sosial,
budaya, dan lintas batas internasional.82
Pada era saat ini, perkembangan globalisasi semakin meluas (contohnya akses
internet yang semakin mudah) sehingga mempermudah masyarakat domestik untuk
berinteraksi dengan masyarakat internasional. Interaksi antara masyarakat domestik
Indonesia dengan masyarakat internasional ini merupakan salah satu usaha
masyarakat domestik untuk mengubah pandangan, menyesuaikan opini, dan juga
79
Aisha Shahzad adalah dosen Hubungan Internasional di Lahore College for Women University di Pakistan. 80
Aisha Shahzad, 2006, “What is Globalization Historical Background”, dalam Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 10, No. 1, hlm. 204. 81
Aisha Shahzad, 2006, “What is Globalization Historical Background”, dalam Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 10, No. 1, hlm. 204. 82
Robert Jackson & George Sorensen, 1999, Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.
45
mengubah tingkah laku masyarakat internasional agar sesuai dengan yang Indonesia
inginkan.
Artinya, Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi
merupakan hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk
memanfaatkan akses komunikasi lintas batas melalui globalisasi (internet) untuk
mencapai kepentingan nasional negaranya (pembukaan UUD 1945 alinea 4). Contoh
aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang dibahas dalam penelitian ini
adalah negara (Kemlu RI), organisasi bukan pemerintah (IFF Inc).
4.3. Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi Publik
Indonesia pada 2015 - 2018
Subbab ini akan membahas tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan
masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Praktik-
praktik tersebut adalah beberapa praktik diplomasi publik Indonesia yang menjadi
sorotan dalam isu terorisme dan separatisme dalam bab tiga penelitian ini.
4.3.1. Keterlibatan Masyarakat Domestik Indonesia dalam Dialog Lintas
Agama pada 2015
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan
bahwa sensitivitas radikalisasi agama di dunia internasional merupakan salah satu
isu terorisme yang menjadi perhatian utama dalam diplomasi publik Indonesia
46
pada 2015. Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik Indonesia
menanggapi hal ini dengan kegiatan diplomasi publik Dialog Lintas Agama
(DLA) 2015 yang dilakukan dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman,
Austria, dan Serbia.83
Kemlu RI melakukan praktik diplomasi publik DLA sehingga dapat
menanggapi sensitivitas isu radikalisme agama dan kebebasan berekspresi yang
saat itu banyak terjadi, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menunjukkan
komitmen Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang pluralis dan
toleran.84
Peran masyarakat domestik dalam kegiatan ini sesuai dengan konsep
diplomasi publik yang telah dibahas. Struktur peran dalam kegiatan ini adalah secara
horizontal (dari masyarakat domestik ke masyarakat internasional) dan difasilitasi
oleh negara. Peran alami dari kegiatan ini adalah relationship-building agar terhindar
dari sensitivitas isu radikalisme agama dan kebebasan berekspresi.
Hal ini terjadi karena mudahnya akses para tokoh-tokoh masyarakat domestik
(contoh masyarakat domestik dari pandangan Islam antara lain adalah Din
Syamsuddin dan Prof. Dr. Azyumardi Azra) untuk diberangkatkan dan dipertemukan
dengan tokoh-tokoh masyarakat internasional dalam kegiatan ini. Setelah akses
83
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71. 84
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.
47
masyarakat domestik dipermudah, kemudian masyarakat domestik akan melakukan
interaksi dengan masyarakat internasional untuk berusaha mengubah pandangan,
menyesuaikan opini, dan mengubah tingkah laku masyarakat internasional sehingga
akan sesuai dengan tujuan diadakannya praktik diplomasi ini, yaitu untuk
mendapatkan citra baik dari masyarakat domestik maupun internasional, menangkal
isu terorisme dan radikalisme agama.
Keterlibatan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik DLA ini
penting karena Kemlu RI tidak memiliki kompetensi untuk membahas masalah
agama dalam forum internasional. Oleh karena itu, Kemlu RI mengundang
masyarakat domestik yang memiliki kompetensi dalam isu-isu agama sehingga dapat
berinteraksi dan mengubah opini dan tingkah laku masyarakat internasional seperti
apa yang diinginkan oleh Indonesia.
4.3.2. Keterlibatan Masyarakat Domestik Indonesia dalam Pendekatan ke
Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG)
pada 2018
Pada 2018, diplomasi publik Indonesia lebih berfokus pada politik, yaitu ingin
mendapatkan citra positif dari masyarakat negara-negara dalam MSG, yaitu negara-
negara yang memiliki Ras Melanesia di sekitar Asia-Pasifik. Hal ini terjadi karena
48
pada 2018 isu-isu tentang gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di
Indonesia menjadi isu yang menjadi sorotan dalam negara-negara MSG.85
Dalam menghadapi tantangan ini, Kemlu RI menggunakan pendekatan people
to people, yaitu pendekatan yang menggunakan interaksi antara individu dengan
individu lainnya untuk menjelaskan suatu hal. Pendekatan ini mereka gunakan tidak
hanya untuk melakukan diplomasi publik dalam lingkup sosial-budaya saja,
melainkan juga dalam lingkup politik seperti pada isu ini.86
Peranan masyarakat domestik Indonesia (dalam praktik ini masyarakat
Indonesia yang merupakan Ras Melanesia) dalam pendekatan ke masyarakat negara-
negara MSG ini adalah penting. Pihak Kemlu RI memberikan banyak fasilitas kepada
masyarakat domestik Indonesia dalam scholarship-program, short-course, visit
program, dan lain sebagainya. Setelah menerima fasilitas-fasilitas tersebut,
masyarakat domestik Indonesia yang telah menjadi 'duta' dari Indonesia itu
menyebarkan opini positif kepada negara-negara yang pro dengan OPM. Pengaruh
dari para 'duta' ini besar karena mereka memiliki kesamaan ras, yaitu Ras Melanesia
sehingga opini-opini mereka lebih mudah diterima.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa konsep diplomasi publik, dan
konsep globalisasi, merupakan konsep-konsep yang tepat untuk melihat praktik
diplomasi publik ini. Melalui konsep diplomasi publik, dapat dilihat bahwa Kemlu RI
85
Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran. 86
Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran.
49
merupakan aktor utama sekaligus fasilitator dalam praktik diplomasi publik ini
dengan menggunakan pendekatan horizontal masyarakat Indonesia yang memiliki
Ras Melanesia agar melakukan interaksi ke masyarakat yang memiliki Ras Melanesia
di kawasan Asia Pasifik.
Mudahnya akses internet dalam era globalisasi membuat interaksi menjadi
lebih mudah, tidak harus pergi ke sana, namun bisa melalui situs-situs sosial media.
Interaksi mereka kemudian dapat menyesuaikan opini dan mengubah tingkah laku
masyarakat Ras Melanesia di kawasan Asia Pasifik, sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional Indonesia.
Keterlibatan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik pendekatan
ke masyarakat negara-negara yang pro dengan OPM ini penting, karena masyarakat
Ras Melanesia yang di berada di Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang
mampu melakukan pendekatan ke masyarakat Ras Melanesia di negara-negara yang
dengan OPM. Jika Kemlu RI yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Ras
Melanesia di negara-negara yang pro OPM, maka sulit untuk mendapatkan simpati
mereka. Tetapi kalau masyarakat domestik Indonesia yang memiliki Ras Melanesia
melakukan pendekatan kepada masyarakat Ras Melanesia di negara-negara yang pro
dengan OPM, maka interaksi dan simpati akan menjadi lebih mudah.
50
4.4. Hambatan dalam Praktik Diplomasi Publik Indonesia
Salah satu hambatan yang dominan dalam diplomasi publik Indonesia yang
memanfaatkan masyarakat domestik adalah adanya overlapping interest. Overlapping
interest adalah kondisi saat kepentingan suatu masyarakat berbeda dengan
kepentingan negaranya. Menurut Cull, salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini
adalah perlunya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Rasa percaya ini bisa
didapatkan pemerintah suatu negara dengan melakukan interaksi dengan
masyarakatnya.87
Hal ini memperkuat pernyataan Wang Jisi 88
yang dapat dilihat dalam artikel
Moon’s Public Diplomacy karya Lee Seong-Hyon, yaitu: 89
"a government which doesn't have a good image in its own
people's eyes cannot have a good image abroad either".
Artinya, suatu pemerintahan tidak akan mendapatkan kesan yang baik dari
masyarakat luar negaranya jika tidak dapat mendapatkan kesan yang baik dari
masyarakatnya sendiri. Kemudian ini memunculkan suatu perdebatan dalam studi
Ilmu Hubungan Internasional. Perdebatan yang muncul yaitu, tentang perlunya studi
87
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 14-17. 88
A Prominent Chinese Scholar for International Relations, lihat: http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi. 89
Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019.
51
tentang interaksi antara negara dengan masyarakat domestik dalam studi Ilmu
Hubungan internasional.
4.5. Kesimpulan Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam
Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 – 2018
Terdapat tiga hal penting yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan
masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Pertama,
Alokasi dana direktorat diplomasi publik Kemlu RI yang terus meningkat dari tahun
2015 - 2018. Alokasi dana yang terus meningkat ini mempermudah direktorat
diplomasi publik Kemlu RI untuk memanfaatkan dan memberikan fasilitas kepada
masyarakat domestik dalam melakukan praktik diplomasi publik Indonesia.90
Kedua,
isu-isu penting dalam dunia internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu
terorisme, dan isu separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang
kuat terkait isu-isu ini, sehingga Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat
domestik yang memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik
Indonesia pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya
internet), masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan
masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini, sehingga mereka
memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publiknya.
90
Lihat Lampiran II dalam penelitian ini.
52
BAB V
PENTUTUP
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini akan dibahas dengan cara melihat tujuan
penelitian ini dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini
akan memaparkan kesimpulan penelitian dengan cara numbering list seperti yang
akan terlihat di bawah ini.
1. Diplomasi dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh
aktor internasional untuk mengatur suatu lingkungan internasional melalui
interaksinya dengan aktor internasional lain.91
Diplomasi publik lama adalah
usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan internasional melalui
interaksinya dengan masyarakat internasional.92
Sedangkan diplomasi publik
baru adalah diplomasi publik lama yang memiliki karakteristik dominan yang
berbeda.
2. Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi merupakan
hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk
91
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 92
Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.
53
memanfaatkan akses komunikasi lintas batas melalui globalisasi (internet)
untuk mencapai kepentingan nasional negaranya (pembukaan UUD 1945
alinea 4). Contoh aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang
dibahas dalam penelitian ini adalah negara (Kemlu RI), organisasi bukan
pemerintah (IFF Inc).
3. Hambatan yang mungkin memengaruhi masyarakat domestik dalam praktik
diplomasi publik Indonesia adalah masalah overlapping interests, yaitu
kepentingan masyarakat domestik yang tidak sejalan dengan kepentingan
nasional negaranya sehingga Kemlu RI sulit untuk mengundang /
mengikutsertakan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik
Indonesia.
4. Terdapat tiga hal penting tentang mengapa Kemlu RI memanfaatkan
masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018.
Pertama, Alokasi dana direktorat diplomasi publik Kemlu RI yang terus
meningkat dari tahun 2015 - 2018. Alokasi dana yang terus meningkat ini
mempermudah direktorat diplomasi publik Kemlu RI untuk memanfaatkan
dan memberikan fasilitas kepada masyarakat domestik dalam melakukan
praktik diplomasi publik Indonesia.93
Kedua, isu-isu penting dalam dunia
internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu terorisme, dan isu
separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang kuat terkait
isu-isu ini, sehingga Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat domestik
93
Lihat Lampiran II dalam penelitian ini.
54
yang memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik
Indonesia pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya
internet), masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi
dengan masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini,
sehingga mereka memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi
publiknya.
5.1. Kritik dan Saran
1. Masyarakat domestik Indonesia seharusnya lebih aktif dalam mempromosikan
nilai-nilai sosial-budaya yang ada di Indonesia. Padahal, akses internet sudah
sangat mudah didapatkan, sehingga masyarakat Indonesia bisa dengan mudah
melakukan interaksi dengan masyarakat internasional melalui media-media
sosial maupun platform-platform yang menyebarkan informasi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat domestik Indonesia dalam diplomasi publik
Indonesia. Kemlu RI seharusnya terus melakukan sosialisasi tentang
pentingnya partisipasi masyarakat dalam diplomasi publik Indonesia.
3. Masalah overlapping interest atau situasi saat kepentingan masyarakat
domestik berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia dapat diatasi
dengan cara mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terus melakukan
interaksi dengan masyarakat. Penting juga untuk terus melakukan koordinasi
dan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan
55
Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan
tersebut, sehingga masyarakat memiliki kepentingan yang sama dengan
negara. Atau, paling tidak masyarakat mau membantu Indonesia untuk
melakukan praktik diplomasi publiknya.
xii
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen. 1982. Qualitative Research for
Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and
Bacon Inc.
Cull, Nicholas J. 2006. „Public Diplomacy‟ Before Gullion: The Evolution of a
Pharase. University of Southern California: USC Public Diplomacy.
Djelantik, Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Introduction to International
Relations, Oxford: Oxford University Press.
Moeleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda Karya.
Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1982. The International Relations Dictionary.
Michigan University: ABC-Clio.
Roy, S. L. 1984. Diplomacy. New Delhi: Sterling
Scott, David. 2011. Handbook of India‟s International Relations. New York :
Routledge.
Dokumen / Laporan
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. “Buku II Informasi Kerja
Kementerian Luar Negeri”.
E-Book
Cull, Nicholas J. Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles:
Figueroa Press, 2009.
http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf
diakses pada 1 September 2019.
Jurnal
Shahzad, Aisha. 2006. “What is Globalization Historical Background”. Dalam
Jadavpur Journal of International Relations. Vol. 10, No. 1.
xiii
Yumitro, Gonda. 2011. “Terrorism, Islam, and International Politics”. Dalam
Jurnal Studi Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2, ISSN 2087-8494.
Situs Artikel Resmi
Indonesian Film Festival. “Who Are We” diakses dari
https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. ”Indonesia Shares Best Practices
for Coconut Processing with Asia Pacific Countries” diakses dari
https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-
asia-pacific.aspx pada 1 September 2019.
The Indonesia Channel.”Programs” diakses dari
http://www.theindonesiachannel.com/program pada 1 September 2019.
Situs Berita Online
Amindoni, Ayomi. 2018. Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan
Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?. BBC News Indonesia
diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20
Januari 2020.
Arisandy, Yuni. “Dubes: Diplomasi Publik terhadap Australia Dikoordinasi
Kemlu” diakses dari http://www.antaranews.com/berita/662688/dubes-
diplomasi-publik-terhadap-australia-dikoordinasi-kemlu pada tanggal 23
Juli 2019.
Hyon, Lee Seong. “Moon's Public Diplomacy” diakses dari
http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html
pada 1 September 2019.
Issacharoff, Avi. 2016, 450 of 452 Suicide Attacks in 2015 were by Muslim
Extremists, study shows, The Times of Israel, diakses dari
https://www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-
by-muslim-extremists-study-shows/ pada 20 Januari 2020.
Samosir, Hanna Azarya. “Menlu Indonesia-Denmark Bahas Dialog Antar-Agama”
diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151022130552-106-
86599/menlu-indonesia-denmark-bahas-dialog-antar-agama pada 1
September 2019.
xiv
Tuwo, Andreas Gerry. “Cara Unik Kemlu Jalankan Diplomasi Publik” diakses dari
https://www.liputan6.com/global/read/2139169/cara-unik-kemlu-jalankan-
diplomasi-publik pada 1 September 2019.
Yulianingsih, Tanti. “Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan „Harkat‟ Kelapa” diakses
dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-
negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019.
Skripsi
Dwirezanti, Adina. 2012. Skripsi. Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik:
Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode
2005-2010. Depok: Universitas Indonesia.
Zulhatta, Agung Imam. 2018. Skripsi. Diplomasi Publik Indonesia ke Australia
Melalui Wonderful Indonesia. Padang: Universitas Andalas.
Wawancara
Wawancara Personal dengan A. Fachruddin Hasan, Mantan Staf Direktorat
Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia via e-mail pada tanggal 6 Februari 2019.
xv
Lampiran 1
TRANSKRIP WAWANCARA
Wawancara dengan A. Fachruddin Hasan, Konsuler KBRI Kuwait melalui alamat
e-mail [email protected] pada tanggal 6 Februari 2019.
Catatan :
Q : Penulis
N : Narasumber
Q :
Assalamualaikum Wr. Wb.
Yang Terhormat,
Bapak A. Fachruddin Hasan,
Konsuler KBRI Kuwait.
Saya Azmi Ibrahim, Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional di
Universitas UIN Jakarta. Saya sedang menyusun tugas akhir, dan
memerlukan sumber utama untuk wawancara perihal Signifikansi
Masyarakat Domestik dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018.
Semoga Bapak Fachruddin berkenan memberikan beberapa tanggapan
maupun jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berikut
ini:
xvi
1. Apakah Masyarakat Domestik ikut mengambil peran dan dapat dikatakan
signifikan dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018? Jika benar,
mohon untuk dapat menjabarkan hal tersebut.
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam
memfasilitasi aktor-aktor dalam Diplomasi Publik Indonesia (Diplomat,
Non-Governmental Organizations, ataupun Masyarakat Domestik), dan
bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai bahwa suatu
Diplomasi Publik yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan
Diplomasi Publik yang Sukses?
Terima Kasih.
N:
Waalaikumsalam Wr Wb,
Berikut masukan saya:
1. Apakah Masyarakat Domestik ikut mengambil peran dan dapat dikatakan
signifikan dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018? Jika benar,
mohon untuk dapat menjabarkan hal tersebut.
Jawaban:
Seperti periode lainnya, masyarakat domestik memiliki peran signifikan pada
periode 2014 – 2018 diplomasi publik kita. Pendekatan people-to-people contact
xvii
sering menjadi senjata pamungkas kita dalam melakukan diplomasi tidak saja di
lingkup sosial-budaya dan ekonomi, tapi juga politik.
Sebagai contoh, dalam upaya penggalangan opini positif terkait isu Papua di
negara-negara Pasifik, pendekatan ke negara-negara pro Organisasi Papua
Merdeka sangat terbantu melalui diplomasi masyarakat Melanesia di tanah air.
Melalui berbagai program kebudayaan seperti beasiswa, shortcourse, visit
program dsb, peserta dari negara-negara dimaksud memperoleh persepsi positif
yang banyak dipengaruhi oleh peran masyarakat lokal khususnya dari sesama ras
Melanesia. Peserta tersebut selanjutnya akan menjadi “Duta-duta” Indonesia di
negaranya masing-masing untuk kepentingan penggalangan opini positif.
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam
memfasilitasi aktor-aktor dalam Diplomasi Publik Indonesia (Diplomat,
Non-Governmental Organizations, ataupun Masyarakat Domestik), dan
bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai bahwa suatu
Diplomasi Publik yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan
Diplomasi Publik yang Sukses?
Jawaban:
Secara singkat, diplomasi publik dalam diplomasi luar negeri dapat dikatakan
sukses jika tujuannya (yaitu mempengaruhi publik asing dengan segala aspeknya)
tercapai. Hierarkinya adalah: meningkatnya kedekatan/keakraban dengan publik
asing, meningkatnya apresiasi publik asing, partisipasi publik asing, dan terakhir:
mempengaruhi opini publik asing.
Dalam kaitannya, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penggalangan opini
publik melalui program-program peningkatan people-to-people contact, di
antaranya dengan memfasilitasi dan melibatkan aktor-aktor pelaku diplomasi
publik dari berbagai kalangan pada berbagai kegiatan inbound maupun outbound.
Kementerian Luar Negeri c.q. Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik sendiri
memiliki beberapa kegiatan rutin dalam memfasilitasi tujuan tersebut seperti
Journalist Visit Program, beasiswa dalam skema pledge South West Pacific
Dialogue (SWPD) seperti program darmasiswa dll, Beasiswa Seni Budaya
Indonesia, Indonesia Channel, berbagai promosi budaya, Bali Democracy Forum
for Youth, Interfaith Dialogue, dsb.
xviii
Regards,
A. Fachruddin Hasan
Head of Consular Section (Consul)
The Embassy of the Republic of Indonesia
Kuwait
xix
Lampiran II
Alokasi Dana Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia Tahun 2015 – 2018 (RP Juta Rupiah)1
Program Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Unit
Organisasi
Pelaksana
Penguatan Citra Positif
Indonesia Melalui
Peningkatan Peran
Diplomasi Publik
20,200 22,220 24,442 26,887 Direktorat
Diplomasi
Publik
1 Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diakses melalui
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRm pada 24 Januari 2020. Hlm. 73.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
6,251,765 6,876,942 7,564,636 8,321,099 9,153,209
Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh 50,422 55,465 61,011 67,112 73,823
Indikator Kinerja:Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional
89% 90% 92% 94% 95%
Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri
4,485,216 4,933,738 5,427,111 5,969,822 6,566,805
Indikator Kinerja: 1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia
78 80 81 83 85
2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia 25 35 45 55 65
3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 23 30 38 50 60
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional
26,615 29,277 32,204 35,425 38,967
Indikator Kinerja: Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri
70% 72.4% 75% 77.3% 79.4%
Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik 25,474 28,021 30,824 33,906 37,296
Indikator Kinerja: Hasil evaluasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB Baik Baik Amat Baik Amat Baik Amat Baik
Kebijakan luar negeri yang berkualitas 8,177 8,995 9,894 10,884 11,972
Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi yang diimplementasikan 70% 70% 70% 70% 70%
Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat 49,622 54,584 60,043 66,047 72,652
Indikator Kinerja: Indeks diplomasi maritim dan perbatasan
39% 54.43% 66.29% 81.89% 97.50%
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 17,442 19,186 21,105 23,215 25,537
Indikator Kinerja:Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima
90% 92% 93% 94% 95%
Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat 100,210 110,231 121,254 133,380 146,717
Indikator Kinerja:Indeks peran Indonesia
88% 89% 90% 90% 91%
Diplomasi ekonomi yang kuat 30,974 34,071 37,478 41,226 45,349
Indikator Kinerja:Indeks diplomasi ekonomi
67% 72% 79% 85% 92%
Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima 81 89 98 108 119
Indikator Kinerja:Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora 58% 60.7% 65.1% 70% 74.8%
Monitoring hasil diplomasi yang efektif 33,769 37,145 40,860 44,946 49,441
Indikator Kinerja:Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri
10% 10% 10% 10% 10%
Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional,
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan
Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi
Publik, Sekretariat Jenderal, Perwakilan RI
Ditjen. Protokol dan Konsuler, Perwakilan RI
Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Hukum dan Perjanjian
Internasional, Ditjen. Asia Pasifik
dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral,
Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal
LAMPIRAN 1MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019
PROGRAM/KEGIATANSASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR
TARGET ALOKASI (Rp juta rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA
K/L-N-B-NS-BS
2
7
8
9
Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik,
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika,
Ditjen. Amerika dan Eropa,
Ditjen. Multilateral. Perwakilan RI
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika
dan Eropa, Perwakilan RI
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika
dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral,
Perwakilan RI
Ditjen. Protokol dan Konsuler
10
11
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
1
3
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional,
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan
Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan
RI
Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Perwakilan RI
Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik,
Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika,
Ditjen. Amerika dan Eropa,
Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI
4
5
6
58
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
TARGET ALOKASI (Rp juta rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA
K/L-N-B-NS-BS
KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2 Indeks penguatan diplomasi perlindungan 8,7 9,2 9,8 10,5 11,0
3 Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri 37,7 40,1 42,6 45,3 47,8
3,100 3,410 3,751 4,126 4,539
Sasaran Kegiatan:Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan1. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan protap yang berlaku 95% 96% 97% 98% 98%
2 Persentase tingkat pemahaman atas Keprotokolan 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase jumlah dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu 95% 96% 97% 98% 98%
29,500 32,450 35,695 39,264 43,190
Sasaran Kegiatan:Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat 1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase Penyelesaian Laporan Sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100%
4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 70 71 72 73 74
5 Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase penyelesaian ucapan selamat dan simpati dari dan kepada Presiden, Wapres/Menlu sesuai SOP
100% 100% 100% 100% 100%
66,468 73,115 80,426 88,469 97,316
Sasaran Program:Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional1 Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia
90% 90% 90% 90% 90%
2 Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia
90% 90% 90% 90% 90%
3 Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular
75% 77% 79% 80% 80%
4 Persentase respon positif terhadap pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia
75% 77% 79% 80% 80%
20,200 22,220 24,442 26,887 29,575
Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik
1. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia
90% 90% 90% 90% 90%
2. Persentase kehadiran konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia
90% 90% 90% 90% 90%
5,578 6,136 6,749 7,424 8,167
Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia
90% 90% 90% 90% 90%
2. Persentase partisipasi publik dalam media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu 60% 60% 60% 60% 60%
3. Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan pengelolaannya 90% 90% 90% 90% 90%
2,737 3,010 3,311 3,643 4,007
Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik1. Jumlah rekomendasi dalam rangka peningkatan standar pengamanan perwakilan RI 12
Rekomendasi12
Rekomendasi12
Rekomendasi12
Rekomendasi12
Rekomendasi
2. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia
6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi
3. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan yang diterima dalam setiap pertemuan koordinasi dengan instansi terkait
58 Rekomendasi
58 Rekomendasi
58 Rekomendasi
58 Rekomendasi
58 Rekomendasi
8,302 9,132 10,045 11,049 12,154
Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas1. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular
75% 75% 75% 75% 75%
2. Jumlah kegiatan penguatan/promosi/perluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan kerjasama teknik selatan-selatan dan triangular
6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan
29,651 32,616 35,878 39,466 43,412 Setditjen IDP
Sasaran Kegiatan:Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 95% 95% 95% 95% 95%
Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas
Dit. Kerja Sama Teknik
Kegiatan:Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keprotokolan
Dit. Protokol
Kegiatan:Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
Setditjen Protokol dan Konsuler
Program: Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Ditjen IDP
Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik
Dit. DiplomasiPublik
Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media
Dit. Infomed
Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik
Dit. Keamanan Diplomatik
Kegiatan:Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
65