30
UNIVERSITAS INDONESIA Peranan Parta Buruh Australia pasca Perang Dunia II Oleh Enrico Yoland 0706279704 PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

Makalah Diplomasi Australia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Makalah Diplomasi Australia

UNIVERSITAS INDONESIA

Peranan Parta Buruh Australia pasca Perang Dunia II

Oleh

Enrico Yoland

0706279704

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

UNIVERSITAS INDONESIA

2010

Page 2: Makalah Diplomasi Australia

2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam percaturan politik internasional Australia pada masa abad ke-20

khususnya dalam pertahanan dan keamanan masih sangat bergantung pada

pemerintah Inggris karena Australia belum memiliki militer yang kuat. Secara

bertahap pemerintah Australia mulai memikirkan sistem pertahanan negara karena

situasi internasional yang berubah. Di Benua Eropa tiap-tiap negara berlomba-

lomba untuk memperkuat militernya dan mencari kawan atau sekutu. Pada

umumnya negara-negara Eropa saling berebut wilayah dan pengaruh di negara-

negara yang lemah baik secara politik, ekononi, dan militer. Akibat adanya

benturan kepentingan konflik pun tidak dapat dihindarkan dan Eropa terjerumus

dalam perang. Negara kerajaan Inggris yang dikenal sebagai penguasa lautan

dibikin kalang kabut oleh Jerman. Akhirnya Inggris mendatangkan serdadu militer

dari Australia. Pelan tapi pasti Australia juga ikut terlibat dalam kancah Perang

Dunia I maupun Perang Dunia II. Keterlibatan Australia tersebut  mempunyai

implikasi bagi perkembangan Australia dalam percaturan politik internasional.

Partai Buruh Australia (Australian Labor Party/ALP) merupakan kekuatan politik

tertua dan berpengaruh di Australia. Sebagai sebuah kekuatan politik tertua, Partai

Buruh Australia memiliki ukiran sejarah yang berliku sehingga menarik untuk

ditelusuri lebih lanjut. Pengaruhnya membawa dampak, baik langsung maupun

tidak langsung, bagi rakyat Australia. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang

dihasilkan pemerintahannya pun berpengaruh khususnya kepada negara-negara

Asia, termasuk Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi akademisi, dalam hal

ini akademisi sejarah, untuk mengetahui seluk-beluk hal yang berkaitan dengan

Page 3: Makalah Diplomasi Australia

3

Partai Buruh Australia, seperti sejarah berdirinya, ideologi, dan sepak terjangnya

dalam mewarnai budaya politik di Australia.

I.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada poin yang tertulis pada latar belakang, ada tiga hal utama

yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu:

a. Sejarah berdirinya Partai Buruh Australia

b. Ideologi yang dianut oleh Partai Buruh Australia

c. Kiprah Partai Buruh Australia dalam kehidupan politik Australia khususnya

setelah peraang Dunia ke II

I.3. Ruang Lingkup

Pembahasan mengenai Partai Buruh Australia dalam makalah ini akan

dibatasi secara spasial pada wilayah geografis Australia. Secara temporal,

pembahasan dibatasi pada tahun-tahun menjelang partai ini didirikan hingga saat

ini (pemerintahan Julia Gillard).

I.4. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah Partai Buruh Australia memiliki tujuan memperkaya

wawasan dan pemahaman akademisi, khususnya mahasiswa peminatan Australia

pada Program Studi Ilmu Sejarah, terhadap kehidupan politik di Australia.

I.5. Tinjauan Kepustakaan

Kepustakaan dalam makalah ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber

media cetak dan media elektronik.

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan kerangka sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Page 4: Makalah Diplomasi Australia

4

b. Rumusan Masalah

c. Ruang Lingkup

d. Tujuan Penulisan

e. Tinjauan Kepustakaan

f. Sistematika Penulisan

II. PEMBAHASAN

a. Keterlibatan Australia dalam PD II dan Latar Belakang Gerakan

Serikat Buruh

b. Proses Pendirian Partai

III. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Partai

b. Australia Pasca Perang Dunia II dan Peranan Partai pasca Perang

Dunia II

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Page 5: Makalah Diplomasi Australia

5

BAB II

PEMBAHASAN

II.1. Latar Belakang Gerakan Serikat Buruh

Perang Dunia II, secara resmi mulai berkecamuk pada tanggal 1

September 1939 sampai tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun demikian ada yang

berpendapat bahwa perang sebenarnya sudah dimulai lebih awal, yaitu pada

tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki Manchuria. Sampai saat ini,

perang ini adalah perang yang paling dahsyat pernah terjadi di muka bumi.

Kurang lebih 50.000.000 (lima puluh juta) orang tewas dalam konflik ini.

Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan

Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14

atau 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat.

Perang Dunia II berkecamuk di tiga Benua tua; yaitu Afrika, Asia dan

Eropa. Berikut ialah data pertempuran-pertempuran dan peristiwa penting di

setiap berbagai medan diantaranya:

Pada tahun 1943-1945 terjadi serangan pasukan Sekutu di Asia Pasifik

pasukan Australia dan Amerika Serikat melancarkan kampanye yang panjang

untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Pasukan Jepang di Kepulauan

Solomon, New Guinea dan Hindia Belanda, dan mengalami beberapa perlawanan

paling sengit selama perang. Seluruh kepulauan Solomon direbut kembali pada

tahun 1943, New Britain dan New Irland pada tahun 1944. Pada saat Filipina

sedang direbut kembali pada akhir tahun 1944, Pertempuran Teluk Leyte

berkecamuk, yang disebut sebagai perang laut terbesar sepanjang sejarah adapun

pimpinan pasukan sekutu adalah Jendral Douglas MacArtur.

Pada tanggal 25 Oktober terjadi penyerangan Kamikaze di Mindanao

Selatan dan mengakibatkan tiga kapal induk pengawal Amerika Serikat rusak.

Serangan besar terakhir di area Pasifik Barat Daya adalah kampanye Borneo

pertengahan tahun 1945, yang ditujukkan untuk mengucilkan sisa-sisa tentara

yang masih bertahan di Asia Tenggara, dan membebaskan tawanan perang yang

ditawan oleh Jepang. Kapal selam dan pesawat-pesawat Sekutu juga menyerang

Page 6: Makalah Diplomasi Australia

6

kapal dagang Jepang, yang menyebabkan industri di Jepang kekurangan bahan

baku. Bahan baku industri sendiri merupakan salah satu alasan Jepang memulai

perang di Asia. Keadaan ini semakin efektif setelah Marinir Amerika Serikat dan

serdadu gabungan dari Australia dan Belanda merebut pulau-pulau yang lebih

dekat dengan kepulauan Jepang.

Kehidupan orang kulit putih (whites) di Australia secara komunal dimulai

pada 1788 semenjak adanya convicts transportation, yaitu proses pemindahan

tahanan Pemerintah Inggris ke sebuah benua yang baru ditemukan, yaitu Benua

Australia. Pemindahan ini dilakukan mengingat kapasitas penjara di Inggris sudah

tidak memungkinkan lagi untuk menampung narapidana (convicts) yang begitu

banyak. Pertumbuhan penduduk berkembang sedemikian hingga Australia terbagi

menjadi lima koloni (sebelumnya hanya satu koloni, yaitu New South Wales).

Pada tahun 1841, emas ditemukan oleh Rev.W.B.Clarke, namun Gubernur

Sir George Gibbs mendesaknya untuk merahasiakan penemuan ini karena

dikhawatirkan akan tersebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1851, Edward

Hargraves, seorang veteran pertambangan emas California menemukan emas di

Sungai MacQuarie di dekat Bathurst, 170 km barat Sydney. Penemuan ini

terpublikasikan di Sidney Morning Herald dan demam emas tidak terhindarkan

lagi. Australia menjadi incaran para pencari emas. Demam emas menjadi cikal

bakal eksistensi komunitas buruh di Australia yang semakin hari semakin

diperhitungkan. Dari sini, terbentuklah karakter trade union movement atau

gerakan serikat buruh Australia yang bermunculan di berbagai koloni pada tahun

1860-an. Serikat Buruh adalah sebuah gerakan yang kelak akan menjadi embrio

lahirnya Partai Buruh Australia (Australian Liberal Party/ALP).

II.2. Proses Pendirian Partai

Pada masa pertumbuhan industri-industri sebelum 1890, kepemilikan

kapitalis sangat terpusat dan dasar eksploitasi lebih terbuka. Perkembangan

berbagai industri seperti emas, batubara, wool, dan sebagainya, meningkatkan

kebutuhan akan buruh di Australia. Sejalan dengan banyaknya kebutuhan tenaga

Page 7: Makalah Diplomasi Australia

7

kerja tersebut, ketidakteraturan dan individualisme di kalangan borjuis terjadi.

Para buruh lantas membentuk serikat buruh pada pertengahan abad ke-XIX.

Serikat buruh Australia mulai aktif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti

Intercolonial Trade Unions Congress pada Oktober 1879. Kongres ini merupakan

yang pertama kalinya dan diadakan di Sydney, dalam kongres ini mereka

membicarakan tentang system kerja 8 jam sehari, penetapan kebijakan pajak dan

pembatasan imigran Cina1. Pada kongres yang kedua, yaitu pada April 1884 di

Melbourne. Para delegasi dalam kongres ini membicarakan tentang penggabungan

dan lagalitas dari Serikat Buruh, pembatasan buruh Cina dan buruh Asia, dan

gambaran langsung tentang buruh dalam Parlemen2

Reformasi sosial ataupun undang-undang industri tergantung sepenuhnya

pada kemauan elite politik, golongan, atau pihak-pihak yang mengakui

kepentingan tersebut. Hal ini tentu tidak baik bagi kaum buruh yang hak-haknya

cenderung terabaikan. Karena itu, mulai timbul urgensi untuk menempatkan

perwakilan kaum buruh di Parlemen (legislative assembly). Sebagai tindak nyata

dari kebutuhan akan wakil kaum buruh di Parlemen, bermunculan kandidat-

kandidat ‘aji mumpung’ yang mengklaim bahwa mereka ada untuk mewakili

kepentingan kaum buruh. Beberapa kandidat lahir dari dukungan resmi serikat

buruh, sisanya memproklamirkan dirinya sendiri sebagai wakil kaum buruh.

Beberapa pemimpin gerakan serikat buruh meyakini bahwa diperlukan

adanya mobilisasi politik yang berbeda untuk menghadapi dampak depresi

ekonomi yang parah pada masa itu dan untuk menghadapi sikap para pengusaha

yang bersifat menekan serikat buruh. Maka, pemogokan pun menjadi alternatif

lainnya. Pada 1890, terjadi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh dan

pelaut. Pemogokan ini mendapat tentangan keras dari pemerintah. Tentangan ini,

bagi kaum buruh, semakin menggambarkan adanya pembatasan aspirasi kaum

buruh. Di sisi lain, peristiwa ini semakin menandakan urgensi dalam mewujudkan

perwakilan politik dalam parlemen.

1 Crowley, Frank.1980. A Documentary History of Australia Volume 3: Colonial Australia 1875-1900. Victoria: Nelson. Hal. 68.2 Clark, Manning. 1980. A Short History of Australia. New York: The New American Library. Hal. 165.

Page 8: Makalah Diplomasi Australia

8

Sebagai sebuah organisasi resmi, keberadaan Partai Buruh diawali di

Queensland (awalnya disebut Asosiasi Politik Pekerja) dan New South Wales

(awalnya Liga Pemilihan Buruh). Namun, Queensland lebih dianggap mewakili

pendirian partai, dengan pertimbangan tingkatan organisasi dan simbolisme yang

lebih kuat. Barcaldine, sebuah kota di Queensland, seringkali dianggap secara

simbolis sebagai tempat kelahiran partai, dimana para pekerja pastoral

berdemonstrasi pada tahun 1891 dan menghasilkan Manifesto of the Queensland

Labor Party di tahun berikutnya.

Bagaimanapun, Federasi Buruh Australia cabang Queensland telah

mengorganisasikan massanya untuk mendukung kandidat caleg pada tahun 1890,

dan cabang lokal pertama Asosiasi Politik Pekerja dibentuk di Fortitude Valley

pada bulan Februari 1891. Sementara itu, melalui komite parlemen pada tahun

1890, Konsul Perdagangan dan Ketenagakerjaan New South Wales sudah

merancang suatu konstitusi dan aturan untuk sebuah partai baru untuk pemilu

pada tahun 1891. Cabang lokal pertama Liga Pemilihan Buruh mengklaim bahwa

tempat pendirian partai buruh adalah di Balmain pada bulan April tahun 1891.

Kedua koloni dari partai yang baru ini, Queensland dan New South Wales, adalah

hasil dari serikat buruh, namun dengan banyak elemen serikat buruh lain yang

berpartisipasi.

Page 9: Makalah Diplomasi Australia

9

BAB III

PEMBAHASAN

III.1 Kebijakan Partai

Dari awal tujuan Partai Buruh adalah lebih ingin bersatu dengan kaum

borjuis daripada menghancurkan intutisi-intutisi dari negara borjuis. Kaum buruh

menginginkan kesetaraan dan dapat menentukan hak-haknya tanpa adanya hak

istimewa dari kaum borjuis. Sehingga dalam kerja politik yang bersangkutan

untuk memberikan suara setiap orang dalam menentukan kondisi di mana dia

tinggal. Partai Buruh banyak berbicara tentang demokrasi politik, tentang

penghapusan pemilihan jamak, penghapusan dewan legislative, pemilihan umum

menteri dan menetapkan satu orang satu suara.

Mereka hanya sebagai peringatan dalam sikap mereka kepada masyarakat

borjuis. Dengan antusiasme dan kepercayaan orang benar di hadapan kejahatan

besar. Pada 1890 pekerja Brisbane mengatakan misi dari Partai Buruh adalah

untuk membebaskan pekerja dari upah-gaji, untuk membuat pria gagah dan wanita

feminin dan menjadikan hidup penuh tawa dan kasih sayang. Selain itu program

partai pertama di New South Wales pada 1891 direfleksikan dari berbagai

pengaruh dari pemikiran Buruh. Salah satunya adalah pajak tunggal. Dengan

dibuatnya pajak tunggal dan menghapuskan semua pajak, dimaksudkan untuk

menghemat nilai tanah mereka dapat meningkatkan pendapatan, meluaskan lahan

pekerjaan, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kriminalitas, dan memurnikan

pemerintahan.

Dasar Partai Buruh 1891 terkonsentrasi pada dua bidang kebijakan

utama, yaitu perbaikan demokrasi politik dan undang-undang industri.

Dalam perbaikan demokrasi politik disini adalah kebijakan dalam hak

pilih masyarakat dalam pemilu. Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan

umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu

Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional

dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada

Page 10: Makalah Diplomasi Australia

10

1892 memberi wanita dewasa hak pilih3. Konferesi buruh 1893 menetapkan kalau

federasi hanya bisa diterima atas prinsip “satu orang, satu suara”4

Partai buruh Australia menetapkan kebijakan White Australia atau

Australia Putih dimana ada diskriminasi ras antara orang-orang kulit putih yang

berasal dari Inggris terhadap bangsa aborigin. Kebijakan ini masih berlaku pada

masa kepemimpinan Arthur Augustus Calwell (1896-1973) yang memimpin ALP

selama 7 tahun. Namun pada tahun 1960-an Gough Whitlam menentang beberapa

kebijakan yang dibuat oleh ALP; nasionalisasi industri, penolakan bantuan secara

mentah-mentah kepada sekolah-sekolah agama, dan dukungan Calwell terhadap

White Australian Policy.

Akhirnya pada tanggal 5 Desember 1972 Gough Whitlam menjabat

sebagai perdana menteri ke-21. ALP menjanjikan kepada publik sebuah paket

perbaikan, terutama mengenai keterlibatan Australia terhadap keterlibatannya di

dalam Perang Vietnam yang dianggap tidak perlu oleh publik Australia. Dan juga

ALP menjanjikan pemberhentian wajib militer (wamil), mendirikan hubungan

diplomasi dengan RRC (Republik Rakyat Cina), Kemerdekaan bagi Papua

Nugini, Bebas Biaya Kuliah atau Biaya Kuliah Gratis, Rencana Kesehatan

Nasional, dan sebuah program desentralisasi kota dengan membangun Regional

Growth Centres. Pemerintah ini juga menghapus kebijakan Australia Putih,

melaksanakan kebijakan multibudaya, dan memperkenalkan perceraian “tanpa

salah” dan gaji yang setara bagi wanita5.

Selain itu ALP juga menetapkan kebijakan Pertahanan Australia. National

interest Australia lebih ditujukan pada pembentukan lingkar Pasifik Barat,

pengiriman pasukan ke mandala perang di laur kawasan dan sistem pertahanan

maritim antarbenua yang dituangkan dalam Australia’s Maritime Identification

System (AMIS). AMIS merupakan manifestasi konsep Regional Maritime

Security AS yang diterjemahkan Australia untuk menguatkan strategi pertahanan

maritimnya.

3 http://www.dfat.gov.au/facts/sys_gov_in.html (02 Oktober 2010, pkl 07:20)4 Raymond Markey, The Making Of The Labor Party In New South Wales 1880-1900, hlm. 204.5 http://www.australia.com/id/about/history.aspx (02 Oktober 2010, pkl 07:31)

Page 11: Makalah Diplomasi Australia

11

Konsep AMIS merupakan kelanjutan Regional Defence yang menjadi

pijakan strategi Forward Defence Australia. Jika ditelusuri, kebijakan pertahanan

Australia, justru menempatkan Indonesia sebagai wilayah ancaman dalam

konsentrik pertahanannya. Secara umum, pertahanan Australia dibagi menjadi 4

fase:

a. Fase pertama, tahun 1901-1942 dan 1945-1969, militer Australia

terintegrasi dalam pertahanan Inggris Imperial Defence dan menjadi

Commonwealth Defence.

b. Kedua, tahun 1955-1972 Australia menerapkan Forward Defence atau

strategi pembendungan komunis di Asia Tenggara.

c. Ketiga, tahun 1973-1997 strategi pertahanan Australia menjadi Defence of

Australia.

d. Keempat, sejak tahun 1997 hingga sekarang, Australia menerapkan

Regional Defence dengan strategi varian kerjasama pengembangan

Pertahanan Misil bersama AS.

Dari tahun ke tahun selama satu abad penuh, kebijakan pertahanan

Australia ternyata tidak pernah berubah. Hal ini berdasarkan data Dibb Report

19866: Review of Australia’s Defense Capabilities, Buku Putih Pertahanan 1987:

The Defense of Australia, Buku Putih Pertahanan 1994; Defending Australia,

Australia’s Strategic Policy 1997, Defense White Paper 2000; Our Future Defense

Force, Australia Natonal Security: A Defence Update 2003 dan A Defence Update

2005.

Melalui Pakta Lombok, muncul dugaan bahwa Indonesia dijadikan buffer

zone (zona penyanggah) kebijakan luar negeri Australia terutama penangkalan

agresi militer dan aktifitas terorisme. Hal ini sudah diduga sebelumnya, ketika

Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang ditandatangani Presiden

SBY dan PM Howard, 4 April 2005 lalu. Dalam pernyataan bersama tersebut,

dibahas hal-hal perbedaan kultur, kesamaan tujuan (common objectives) sampai

keinginan menandatangani persetujuan keamanan (security agreement).

Sedangkan antitesis dalam negerinya, menguatnya desakan Partai Buruh supaya

6 O’Brien, Carolyn. Problems in Australian Foreign Policy Juli – Desember 1986. (E-Book)

Page 12: Makalah Diplomasi Australia

12

kebijakan pertahanan Australia menuju pada kekuatan maritim (maritime power)

dengan postur yang mampu menguasai udara dan laut di sekitar Australia7.

Kebijakan lainnya adalah kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari

Penandatanganan protokol kyoto oleh Kevin Rudd dalam konferensi akbar PBB

mengenai perubahan iklim di Bali pada Desember 2007 yang menghasilkan

sejumlah keputusan salah satunya adalah Bali Roadmap. Bali Roadmap ialah

langkah-langkah yang didalamnya tercakup kesepakatan aksi adaptasi, jalan

pengurangan emisi gas rumah kaca, dan transfer teknologi dan keuangan yang

meliputi adaptasi dan mitigasi.

Terpilihnya Perdana Menteri yang baru, Julia Gillard, saat ini terdapat

beberapa kebijakan Partai Buruh yang akan ia jalankan pada masa

pemerintahannya,antara lain;

1. Kesehatan dan sarana rumah sakit yang lebih baik

Ini adalah perbaikan yang paling berarti terhadap kesehatan dan sistem

rumah sakit di Australia sejak diperkenalkannya Medicare. Dipastikan akan

tersedia banyak tempat tidur, lebih banyak dokter dan perawat, dan mudah untuk

mencapai kualitas GP yang tinggi dan jasa pelayanan dekat dengan rumah.

2. Perbaikan Sekolah

Visinya adalah untuk membuat setiap sekolah menjadi sekolah berbasis

nasional karena sekolah dan pendidikan yang bagus adalah kunci untuk membuka

potensi individu dan masa depan bangsa. Pemerintah telah melakukan investasi

pada modernisasi infrastruktur dengan membangun gedung program Revolusi

Pendidikan dan Pusat Pelatihan Perdagangan bersamaan dengan menaikkan

kualitas pengajarnya.

3. Jaminan pensiun hingga 12%

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekitar 8,4 juta karyawan.

Pemerintah juga akan memperpanjang jaminan pensiun untuk pekerja yang lebih

tua sampai umur 75. Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan keadilan

7 http://palmkartika.multiply.com/reviews/item/57 (02 Oktober 2010 pkl 07:38)

Page 13: Makalah Diplomasi Australia

13

pensiun dengan konsesi baru senilai $500 untuk 3,5 juta berpenghasilan rendah

yang saat ini tidak mendapatkan konsesi superannuation untuk tabungan wajib

mereka.

4. Pajak

Pajak 30% untuk Sumber Daya Mineral Sewa Pajak akan berlaku untuk

proyek-proyek bijih besi dan batubara. Dan pajak 40% untuk Sumber Daya

Minyak Sewa Pajak akan diperluas untuk digunakan untuk semua minyak darat

dan lepas pantai dan proyek gas.

5. Memperkuat Australia

a. Melindungi kepentingan Australia dalam krisis ekonomi global

b. Pertahanan Buku Putih:

c. Membuat kontribusi untuk keamanan nasional

d. Memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat

e. Bertindak sebagai warga internasional yang baik melalui pengadaan

pada komitmen untuk meningkatkan bantuan luar negeri sampai 0,5% dari

pendapatan nasional bruto dari 2015-16.

f. Membentuk kembali hubungan dengan Pasifik didasarkan pada saling

menghormati dan tanggung jawab bersama.

6. Membangun daerah kota yang lebih baik

Pendanaan baru untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur

lokal yang mendukung pembangunan perumahan baru, seperti jalan penghubung,

pelebaran pipa saluran air dan selokan, dan infrastruktur masyarakat seperti taman

dan pusat-pusat komunitas.

7. Cleaner Power Station

Akan memperkenalkan standar emisi baru untuk semua pembangkit listrik

batu bara. Semua pembangkit listrik batu bara baru akan diperlukan untuk

memenuhi standar emisi praktek terbaik, pengambilan dan penyimpanan karbon.

Page 14: Makalah Diplomasi Australia

14

Serta menempatkan kewajiban tambahan pada pembangkit listrik energi batu bara

yang ada untuk mencari peluang pengurangan emisi dengan memperluas program

Peluang Efisiensi Energi dan penerbitan fasilitas-level data yang diberikan oleh

stasiun-stasiun tenaga listrik dibawah National Greenhouse dan program Energy

Reporting.

8. National Trade Cadetship

Program ini adalah untuk memastikan bahwa siswa di sekolah yang ingin

mengejar karir di perdagangan memiliki jalur jelas, sama dalam kualitas, nilai dan

kelakuan untuk akademis yang lebih sederhana.

9. Connecting Renewables

Berinisiatif akan merubah jaringan energi dengan membawa banyak energi

yang dapat diperbaharui kedalam rumah tangga Australia dan bisnis lebih cepat.

Inisiatif ini akan mengembangkan energi yang aman, berkelanjutan dan

terjangkau untuk masa depan, mendukung peningkatan target energi yang dapat

diperbaharui dan membantu memberikan komitmen pemerintah untuk 20 persen

pasokan listrik Australia yang berasal dari sumber yang dapat diperbaharui pada

tahun 2020. hal ini untuk membantu transisi Australia menuju polusi ekonomi

rendah.

10. Cleaner Car Rebate

Pemerintah akan menyediakan $ 394.000.000 untuk membantu

pengendara memperoleh kendaraan baru, beremisi rendah, dan hemat bahan

bakar. Kendaraan yang sudah tidak layak pakai (mobil tua) akan diuangkan untuk

diganti dengan yang baru.

11. Paket Perlindungan Hak-Hak Pekerja

Meliputi:

Page 15: Makalah Diplomasi Australia

15

a. The Fair Entitlements Guarantee akan melindungi hak-hak pekerja

termasuk: membayar redudansi, semua cuti tahunan, dan semua cuti

panjang sampai dengan tiga bulan gaji yang belum dibayar.

b. Securing Super akan memperkuat langkah-langkah pemenuhan untuk

memastikan karyawan menerima hak tabungan hari tua mereka.

c. Strengthening Corporate and Taxation Law akan memberikan Australian

Securities dan Investment Commision (ASIC) peningkatan kekuatan dan

memperkuat hukuman untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan

yang melakukan hal salah.

12. Jaringan Broadband Nasional

Jaringan Broadband Nasional atau National Broadband Network (BNB)

akan memberikan layanan broadband kecepatan tinggi untuk semua warga

Australia, tidak peduli di mana mereka tinggal atau bekerja. Jaringan Broadband

Nasional akan memperluas serat optik untuk 93 persen dari tempat, dengan

kecepatan 100 megabit per detik - 100 kali lebih cepat dari banyak orang sekarang

pengalaman.

13. Kesehatan Mental: Mengambil Tindakan Untuk Mengatasi Bunuh Diri

Pemerintah akan menginvestasikan $276.900.000 untuk memberikan

layanan kepada mereka yang berisiko terhadap bunuh diri termasuk jasa psikologi

dan psikiatri, layanan konseling, dukungan non-klinis, dan mempromosikan

kesehatan untuk mencegah bunuh diri.

14. Tax Breaks for Green Buildings

Dari tanggal 1 Juli 2011, perusahaan yang berinvestasi dalam aset yang

memenuhi syarat atau karya modal untuk meningkatkan efisiensi energi bangunan

yang ada mereka - dari 2 bintang atau lebih rendah untuk 4 bintang atau lebih

tinggi - akan dapat mengajukan permohonan pengurangan bonus satu kali pajak.

Page 16: Makalah Diplomasi Australia

16

15. Emily’s List

Meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan, diantaranya di

kalangan pengungsi perempuan dan mendirikan Emily’s List, kelompok yang

mengumpulkan dana untuk membantu perempuan dari partai buruh untuk dipilih.

III.2 Australia Pasca Perang Dunia II dan Peranan Partai Pasca Perang Dunia II

Pada masa Perang Dunia II, Australia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dari

Partai Buruh yaitu John Curtin. Selama masa pemerintahannya, Australia merasa

terancam dengan ekspansi Jepang yang sudah sampai Indonesia. Ketika masa

perang dunia I, dia menolak mengikuti wajib militer. Dia lebih memilih dipenjara

karena menolak untuk ikut dalam tes medis ketika perang terjadi. Dia sendiri

sebenarnya tahu bahwa dia tidak akan lulus tes karena pengelihatannya yang tidak

baik. Masa yang mengkhawatirkan ini membuat dia menjadi pecandu minuman

keras. Hal ini membuat karirnya terpuruk dalam beberapa tahun.

Pada masa pemerintahannya, Curtin membuat tiga keputusan yang sangat penting.

Pertama, dia menarik kembali tentara Australia dari Timur Tengah untuk

mempertahankan daratan Australia. Kedua, dia meminta kepada USA untuk

memberikan bantuan terhadap Australia. Curtin mempunyai hubungan baik

dengan Jendral Douglas MacArthur yang memimpin pasukan Australia dan

Amerika Serikat. Ketiga, dia memperkenalkan wajib militer dengan pertimbangan

bahwa hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup negara Australia. Hal ini

mendapat penentangan dari teman-teman lama Curtin. Tekanan-tekanan berat

yang diterima Curtin membuat kesehatannya melemah. Kepemimpinan John

Curtin berakhir pada 1945 karena kematiannya yang mendadak. John Curtin

digantikan oleh Frank Forde untuk sementara waktu. Masa jabatan Forde hanya

berlangsung selama 6 hari, kemudian digantikan oleh Joseph Benedict Chifley.

Chifley adalah seorang mantan pegawai kereta api yang kemudian

bergabung dengan partai Buruh. Pada masa pemerintahannya, terjadi banyak

Page 17: Makalah Diplomasi Australia

17

perubahan di Australia. Chifley menerapkan kebijakan mengenai migrasi besar ke

Australia. Dengan diadakannya kebijakan ini, Australia menjadi negara yang

terbuka bagi para imigran yang ingin tinggal di sana. Dibukanya imigrasi ke

Australia, tidak hanya membantu orang-orang keturunan Inggris, tetapi juga

membantu orang-orang Eropa maupun Asia yang terbuang setelah perang.

Pemerintah mengharapkan kedatangan para imigran dapat membantu

meningkatkan pertahanan Australia karena Australia kekurangan sumber daya

manusia. Meningkatnya jumlah penduduk Australia, diharapakan dapat

meningkatkan perekonomian Australia.

Pada awalnya, para imigran yang baru datang ke Australia ini tidak

diterima dengan baik. Para imigran ini sering dipanggil dengan sebutan-sebutan

yang kasar. Keseriusan mengenai masalah imigrasi di Australia terlihat dengan

dibentuknya kementrian imigrasi dengan diangkatnya mentri imigrasi pertama

yaitu Arthur Calwell. Dalam dokumen yang terdapat di buku ini dijelaskan bahwa

Calwell ingin memeberikan kenyamanan bagi para imigran. Dia melarang kata-

kata atau sebutan kasar seperti “Balts”, “Displaced Persons”, “DP’s” bagi

imigran baru. Calwell menyarankan para pendatang ini dipanggil dengan sebutan

yang lebih baik seperti “New Commers”, “New Settlers”, atau lebih baik lagi

“New Australians”.

Untuk mengurusi masalah luar negeri, Chifley mengangkat Herbert Vere

Evatt sebagai menteri Luar Negeri. Evatt adalah seorang yang humanis dan

sosialis. Evatt berharap bahwa pada masa setelah Perang Dunia II, negara-negara

besar seperti Amerika mau mempertimbangkan keberadaaan Australia dan

negara-negara kecil lainnya.

Dalam pembentukan PBB, Evatt menginginkan agar negara-negara kecil bisa

memiliki andil dalam setiap permasalahan di PBB. Untuk itu, ia mengajukan 4

pokok pemikirannya, yaitu:

1. Mengangkat ide-ide sosial seperti, masalah perbaikan standar

buruh, adanya peraturan mengenai jaminan perlindungan

terhadap pekerja, menguatkan ekonomi sosial, dll.

2. Menjaga kemerdekaan bangsa.

Page 18: Makalah Diplomasi Australia

18

3. Membatasi penggunaan Veto oleh negara-negara yang

memeiliki kekuatan.

4. Menguatkan pihak General Assembly untuk mengimbangi

pihak Security Council.

Ide mengenai perbaikan standar buruh dan pengaturan pekerja tetap menurut

pemerintah negara-negara lain hal itu sangat baik, tetapi kita tidak bisa menjamin

jika nanti suatu saat bisa terjadi lagi “depresi besar” seperti pada tahun 1930-an.

Tidaklah memungkinkan jika dibuat suatu undang-undang mengenai hal tersebut.

Kedua mengenai masalah pembatasan terhadap veto negara-negara kuat, hal ini

tidak bisa ditawar karena jika hal tersebut tidak dipenuhi atau mereka tidak

mendapat keistimewaan tersebut, maka negara-negara besar yang punya kekuatan

itu tidak mau bergabung dengan UN.

Page 19: Makalah Diplomasi Australia

19

BAB IV

KESIMPULAN

1. Parta Buruh memiliki peranan yang sangat besar pada saat menetukan

kebijakan negara pada saat pasca PD II. Ide-ide yang ditawarkan memang

sangat baik namun tetap saja ada hambatan dan ketidaksetujuan dari pihak

dalam dan luar negeri

2. Pemerintahan di Australia merupakan suatu contoh pemerintahan yang

berasaskan “The People Power” dimana setiap rakyat benar-benar

memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Hal ini tercermin dari proses

pendirian Partai Buruh dan aplikasinya sampai saat ini.

Page 20: Makalah Diplomasi Australia

20

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur

Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Ojong, P.K. 2001. Perang Pasifik. Jakarta: Buku Kompas.

Crowley, Frank. 1980. A Documentary History of Australia Volume 3: Colonial

Australia 1875-1900. Victoria: Nelson.

Makey, Raymond. 1988. The Making of The Labour Party in New South Wales

1880-1900. Australia: New South Wales University Press.

Magnis-suseno , Franz. 2005. Pemikiran Karl Mark : Dari Sosialisme Utopis ke

Perselisihan Revolusionisme. Jakarta. Gramedia Pusaka Utama

O’Brien, Carolyn. Problems in Australian Foreign Policy Juli – Desember 1986.

Sumber Online

http://www.laborhistory.org.au/timeline#timeline/item/15/18 (diakses pada

Kamis, 16 Desember 2010, pukul 19:35)

http://www.australia.com/id/about/history.aspx (diakses pada Kamis, 16

Desember 2010, pukul 19:52)