1 | P a g e

KESIMPULAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA ( GAPENSI )

TANGGAL 16 NOPEMBER 2015

Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2015 di Hotel Grand Kemang - Jakarta, dihadiri oleh Badan Pimpinan Lengkap BPP Gapensi, Ketua Kehormatan BPP, Dewan Pertimbangan Gapensi Pusat, dan Pimpinan BPD GAPENSI Propinsi seluruh Indonesia.

RAPIMNAS dihadiri pula oleh:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU-PERA, Bapak Ir.Taufiq Widjojono, MSc.

2. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Muhidin Mohammad Said 3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi – Kementerian PU-PERA, Bapak Ir.Yusid

Toyib, M.Eng,Sc. 4. Direktur Jenderal Bina Marga – Kementerian PU-PERA, Bapak Ir.H. Hediyanto

W.Husaini, MSCE, MSi. 5. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan, Bapak Ir.Rosan

P.Roeslani. 6. Ketua LPJK Nasional, Bapak Ir. Tri Widjajanto, MT. Berdasarkan pembahasan segenap peserta RAPIMNAS GAPENSI dengan memperhatikan sambutan Menteri PU-PERA, yang diwakili oleh Sekrearis Jenderal KemenPU-PERA, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Bina Konstruksi – Kementerian PU-PERA, Direktur Jenderal Bina Marga KemenPU-PERA, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan, Ketua LPJK Nasional dan Ketua Umum BPP GAPENSI, maka Rapimnas Gapensi Tahun 2015 dengan tema “ PENGUATAN PERAN ANGGOTA GAPENSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL SESUAI DENGAN NAWACITA “ menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. RAPIMNAS mengharapkan dengan adanya rencana perubahan /

penyempurnaan Undang-undang Jasa Konstruksi, maka GAPENSI mengusulkan

beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

2 | P a g e

1.1. Asosiasi Jasa Konstruksi agar diberikan kewenangan dalam pelaksanaan

sertifikasi badan usaha, karena lebih mengetahui profil anggotanya

sebagai perwujudan peran masyarakat Jasa konstruksi di dalam

percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

1.2. Perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa

konstruksi dengan pengaturan dan pemberlakuan hukum yang lebih jelas

dan seimbang mengingat banyak pelaku usaha jasa konstruksi menjadi

korban kriminalisasi akibat tidak adanya kepastian hukum

(perdata/pidana).

1.3. Perlunya pemberdayaan badan usaha kecil menengah bidang jasa

konstruksi dengan memperluas lapangan usaha melalui perkuatan

kemitraan, dan dukungan rantai pasok, permodalan serta peningkatan

kapasitas kompetensi SDM.

1.4. Regulasi Jasa Konstruksi harus mengatur secara jelas, tegas, dan

terkoordinasi dengan baik demi terciptanya kesetaraan dan harmonisasi

usaha Jasa konstruksi .

1.5. Dalam rangka pembinaan kepada asosiasi jasa konstruksi, diperlukan

seleksi yang lebih ketat kepada asosiasi yang diberi kewenangan

menerbitkan sertifikat (SBU, SKA/SKT).

2. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, maka RAPIMNAS memandang perlu adanya koordinasi dan kesamaan pandang dalam implementasinya.

3. Sehubungan dengan banyaknya tender/pelelangan yang menetapkan

persyaratan yang berlebihan dan terkesan “ mengada-ada “ telah mengakibatkan sulitnya penyedia jasa dalam memenuhi persyaratan tender yang ditetapkan panitia. Oleh karena itu RAPIMNAS mendesak kepada Kementerian PU-Pera agar menetapkan standarisasi sistim tender sesuai regulasi yang berlaku.

4. Dengan beredar dan berlakunya SBU yang diterbitkan di luar LPJKN, telah

mengakibatkan keresahan di kalangan penyedia jasa. Oleh karena itu Rapimnas mendesak kepada Kementerian PU-PERA agar segera menertibkan beredarnya SBU tersebut.

3 | P a g e

5. Dalam rangka pemberdayaan kontraktor nasional, maka RAPIMNAS mengharapkan agar ketersediaan anggaran pembangunan “ APBN “ seyogyanya hanya dapat dilaksanakan oleh kontraktor nasional.

6. Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya badan usaha jasa konstruksi bersifat spesialis, diperlukan dukungan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu Rapimnas mengharapkan kepada Pemerintah agar menerbitkan regulasi yang dapat memberikan Peluang usaha yang lebih luas kepada ( paket khusus spesialis) BUJK yang bersifat spesialis tersebut.

7. Belum adanya kepastian waktu pemilihan Pengurus Lembaga yang diawali dengan seleksi asosiasi telah menimbulkan keresahan dikalangan asosiasi jasa konstruksi karena dapat berdampak terhadap keberadaan LPJK Provinsi. Oleh karena itu RAPIMNAS mendesak kepada KementerianPU-Pera agar segera melakukan seleksi asosiasi sesuai amanat yang ditetapkan dalam Permen PU No.10/PRT/M/2010.

8. Dalam rangka peningkatan daya saing kontraktor anggota GAPENSI memasuki MEA 2015, diperlukan strategi penguatan kapasitas melalui peningkatan kemampuan dan penciptaan nilai tambah anggota, terutama peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggota melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan.

9. Jajaran GAPENSI se-Indonesia siap untuk mengamankan dan melaksanakan

program registrasi nasional keanggotaan dan Sertifikasi badan usaha anggota GAPENSI Tahun 2016 dengan terus berupaya meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan terukur, terutama dalam pelayanan Registrasi anggota Luar Biasa Tahun 2016 dapat melalui BPP GAPENSI dengan berkoordinasi bersama BPD GAPENSI Provinsi.

10. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan terkini serta demi tercapainya percepatan pelayanan kepada anggota dalam penyelenggaraan R/H Nasional Keanggotaan Tahun 2017, maka Rapimnas menugaskan kepada BPP agar mempersiapkan rencana pelaksanaannya dengan menggunakan system IT secara on line .

11. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada anggota, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi, maka Rapimnas menugaskan kepada BPP untuk menindak lanjuti dibentuknya institusi Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan “ Gamana Krida Tenaga Teknik Indonesia

4 | P a g e

( GAKTINDO) “ yang diharapkan dapat dibentuk di daerah-daerah dengan menyertakan personal dari jajaran GAPENSI .

12. Sehubungan dengan diperpanjang masa berlakunya SBU/SKA/SKT selama 6 (enam) bulan, telah berdampak tidak tertibnya BUJK dalam melakukan Her-Registrasi Keanggotaan yang pada akhirnya akan merugikan asosiasi. Oleh karena itu Rapimnas meminta kepada lembaga agar segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sehingga tidak berlarut-larut yang dapat menyulitkan asosiasi jasa konstruksi.

13. RAPIMNAS GAPENSI mengamanatkan kepada BPP GAPENSI untuk menetapkan waktu dan tempat diselenggarakannya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2016.

Jakarta, 16 Nopember 2015

BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI

5 | P a g e

14. Rapimnas mendesak kepada Pemerintah agar segera melakukan penyempurnaan terhadap Permen PU No.10 Tahun 2010, serta segera dilakukan evaluasi terhadap Permen PU No.8 Tahun 2011.

15. Peningkatan pembangunan Infrastruktur merupakan peluang sekaligus tantangan bagi GAPENSI untuk siap bekerja dan menjadi mitra kerja strategis pemerintah bagi terlaksananya program infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu Rapimnas menyerukan kepada seluruh jajaran organisasi dan anggota agar segera menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, peralatan, metode maupun modal.

6 | P a g e

1. Oleh Karena itu kontraktor nasional, khususnya anggota GAPENSI harus

menyambut baik dengan adanya peluang tersebut dengan melakukan

berbagai persiapan , diantaranya kesiapan di dalam meningkatkan

kompetensi sumber daya manusianya, profesionalisme yang standart, sikap

dan moral serta berakhlak di dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya.

16. Muncul paradigma baru yang meniadakan batas-batas asosiasi perusahaan lex-

generalis dan lex-spesialis, disamping itu kewenangan sertifikasi badan usaha juga telah bergeser pada lembaga. Perubahan ini perlu dipahami dan dicermati sebaik-baiknya oleh semua lapisan pimpinan Gapensi di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat memfokuskan pelayanannya bagi kepentingan anggota.

17. Dalam rangka meningkatkan pelayanan anggota, Gapensi siap untuk menjalankan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).

18. Dalam rangka peningkatan pelayanan KTA dan SBU, Rapimnas mendesak segenap BPD untuk meningkatkan ketertiban menyelesaikan kewajiban dalam bidang keuangan.

19. Rapimnas menyerahkan sepenuhnya kepada BPP Gapensi untuk menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan Munas ke-13 Gapensi.

Jakarta, 09 Desember 2014 BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI

7 | P a g e

1. Gapensi selaku organisasi yang sangat konsentrasi pada pembinaan anggotanya dan

merupakan mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan Nasional, maka dengan itu

Gapensi siap melaksanakan Surat Edaran Menteri PU No. 10/SE/M/2012, sebagai Pedoman

bagi pihak-pihak terkai dalam hal pemberlakuan SBU,SKA, dan SKT pada proses pengadaan

pekerjaan konstruksi tahun 2013.

2. Gapensi siap melaksanakan Perlem NO. 2 Tahun 2013, dalam rangkan mewujudnya tertib

pelaksanaan registrasi perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya , regisrtrasi

perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha, registrasi permohonan baru SBU, registrasi ulang

SBU dan registrasi tahun ke-2 SBU sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan

perundanga-undangan.

3. Mendesak kepada LPJK agar sesegera mungkin membentuk USBU dan USTK didaerah

daerah. Dalam rangka percepatan pelayanan anggota.

4. Mengingat sifat dan prilaku bisnis dalam dunia konstruksi yang mempunyai prilaku

tersendiri maka kami harapkan kepada pemerintah agar dapat disediakan Bank khusus atau

system pembiayaan khusus bagi pelaksana konsrtuksi.

5. Berdasarkan laporan dari daerah-daerah bahwa tahun 2012, banyak proyek yang tidak

selesai sampai 100 % yang dikerjakan oleh anggota gapensi , dimana penyebabnya adalah

lambatnya SPK turun,dan turunnya SPK pada akhir tahun, untuk itu kami

merekomendasikan kepada pemerintah ,agar SPK tidak diterbitkan diakhir tahun, sehingga

pekerjaan dapat diselesaikan proyeknya dengan baik.

6. Dalam rangka percepatan pelayanan anggota secara professionalisme maka, Gapensi

dengan segala sarana yang dimiliki siap untuk menjalankan system Informasi konstruksi

Indonesia ( SIKI ) LPJK Nasional.

7. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam dunia jasa konstruksi , maka kami mendesak

kepada pemerintah agar melakukan tindakan tegas dan nyata terhadap adanya

pemberlakuan SBU yang terbit diluar LPJKN Krida

8. Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan validasi awal oleh Gapensi mepunyai Visi sbb :Terwujudnya

Pelayanan Yang Prima Berlandaskan Asas Ketidakberpihakan , Keadilan, Kemanfaatan, Kemandirian

, Keterbukaan, Kemitraan, Transparan dan Akuntabel,Guna tercapainya Struktur Usaha Jasa

konstruksi yang kokoh, handal dan berdaya saing.

8 | P a g e

20. Rapimnas merekomendasikan LPJK untuk menerbitkan edaran

21. Rapimnas mendorong kepada seluruh jajaran organisasi GAPENSI agar lebih tertib di dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan organisasi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat menurunkan wibawa organisasi di mata anggota dan masyarakat.

22. LPJK juga telah Peraturan menerbitkan ketentuan dan aturan tentang

Registrasi Usaha Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi, Registrasi

23. Dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan profesi sebagai

kontraktor yang lebih professional, maka GAPENSI agar mendorong

anggotanya menuju kontraktor yang mempunyai spesifikasi keahlian khusus,

utamanya kontraktor golongan menengah kecil agar lebih spesialisasi khusus

pada bidangnya.

24. Dalam rangka meningkatkan mutu kontraktor anggota GAPENSI, maka LPJK

dimasa yang akan datang diminta tidak hanya terfocus pada proses Sertifikasi

( SBU/SKA/SKT ), melainkan lebih memprioritaskan pada pendidikan dan

pelatihan SDM.

25. Dalam peningkatan daya saing kontraktor anggota GAPENSI, diperlukan

strategi penguatan kapasitas melalui peningkatan kemampuan dan

penciptaan nilai tambah anggota serta pembentukan lingkungan yang saling

mendukung.

9 | P a g e

26. Untuk menyelesaikan permasalahan LPJKD dan pengurusan SBU bagi anggota

GAPENSI , maka direkomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum R.I.

agar dalam waktu yang singkat dapat menyelesaikan dualisme kepemimpinan

LPJKN.

27. Dengan berakhirnya tugas-tugas BSA GAPENSI sebagaimana ketentuan dalam

Permen PU No. 10 Tahun 2010, maka dalam rangka mempercepat realisasi

pengurusan SBU diharapkan dapat segera dibentuk Unit Verifikasi dan

Validasi pada tingkat BPP dan BPD GAPENSI, termasuk BPC GAPENSI yang

selanjutnya diikuti dengan penyelenggaraan pelatihan khusus untuk

pelaksanaan kerja Unit Verifikasi dan Validasi.

28. Dalam rangka memperkuat kedudukan GAPENSI selaku asosiasi tertua dan

terbanyak anggotanya , maka diharapkan tetap terjaganya hubungan

harmonis antara GAPENSI dengan Pemerintah , LPJK dan asosiasi lainnya.

29. Keputusan Penyelenggaraan MUNASUS GAPENSI Tahun 2012 sepenuhnya

diharapkan agar BPD GAPENSI seluruh Indonesia untuk

mempertimbangkannya.

30. Jajaran GAPENSI seluruh Indonesia siap untuk mengamankan dan

melaksanakan program registrasi nasional keanggotaan GAPENSI Tahun 2012

dan Sertifikasi badan usaha anggota GAPENSI Tahun 2012.

31. Mendesak kepada Pemerintah agar pengaturan segmentasi pasar ditetapkan

berdasarkan kompetensi dan kualifikasi badan usaha untuk memberi

kesempatan kepada Badan Usaha bersaing secara sehat pada kualifikasi yang

sama demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan tertib dalam

penyelenggaraan jasa konstruksi.

32. Kesiapan SDM yang kompeten dan lebih professional pada bidangnya serta

meningkatnya pelayanan organisasi kepada anggota disertai harmonisnya

hubungan GAPENSI dengan Pemerintah, LPJK dan asosiasi lainnya dengan

10 | P a g e

dukungan tertibnya lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta

dengan penguatan kapasitas GAPENSI sebagai asosiasi jasa konstruksi yang

tertua dan terbanyak anggotanya diharapkan akan dapat mengangkat harkat

dan martabat GAPENSI yang professional.

BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI

RAPAT PIMPINAN NASIONAL GAPENSI TAHUN 2011

Kesiapan SDM yang kompeten, lebih professional pada bidangnya,

meningkatnya pelayanan kepada anggota dan harmonisnya hubungan GAPENSI,

dengan Pemerintah, LPJK dan asosiasi lainnya, disamping tertibnya lembaga

dalam menjalankan tugas-tugas lembaga dan penguatan kapasitas sebagai

11 | P a g e

asosiasi diharapkan akan dapat mengangkat harkat dan martabat GAPENSI yang

professional.

Mendesak kepada Pemerintah agar pengaturan segmentasi pasar ditetapkan

berdasarkan kompetensi dan kualifikasi badan usaha untuk memberi kesempatan

kepada Badan Usaha bersaing secara sehat pada kualifikasi yang sama demi

terciptanya iklim usaha yang kondusif dan tertib dalam penyelenggaraan jasa

konstruksi.

Dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat GAPENSI yang

professional, diperlukan kesiapan SDM yang kompeten, lebih professional di

bidangnya, meningkatnya pelayanan kepada anggota dan harmonisnya hubungan

GAPENSI, dengan LPJK, Pemerintah dan asiosiasi lainnya.

12 | P a g e

1.1. Mendesak kepada BPP GAPENSI untuk menertibkan jajarannya yang

telah melakukan menyimpangan terhadap kebijakan yang ditetapkan

organisasi.

13 | P a g e

2. Prospek Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Nasional kedepan sangat menjanjikan

dengan nilai investasi pembangunan yang sangat besar. Oleh Karena itu

kontraktor nasional, khususnya anggota GAPENSI harus menyambut baik

dengan adanya peluang tersebut dengan melakukan berbagai persiapan ,

diantaranya kesiapan di dalam meningkatkan kompetensi sumber daya

manusianya, profesionalisme yang standart, sikap dan moral serta

berakhlak di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Dengan terbitnya Permen PU No.07/MRT/2011, SE Menteri Pekerjaan

Umum No. 09/SE/M/2011 dan Perlem No.02 Tahun 2011, maka jajaran

GAPENSI diharapkan dapat melaksanakan dan mengamankan secara

konsisten kebijakan tersebut dan dipedomani oleh segenap jajaran

Pemerintah/Pengguna Jasa. Oleh karena itu Rapimnas GAPENSI

mengamanahkan kepada BPP untuk segera melakukan langkah-langkah

nyata diantaranya sebagai berikut :

3.1. Mendesak Pemerintah c.q. Menteri Pekerjaan Umum untuk

melakukan tindakan tegas mengakhiri masalah dualisme LPJK Nasional,

dengan tidak memberikan kesempatan kepada LPJK-N “ Arteri Pondok

Indah “ berkiprah lebih jauh karena implikasinya dapat mengganggu

Pembangunan Nasional.

3.2. Mendesak LPJK-N untuk segera melakukan sosialisasi Perlem No. 2

Tahun 2011, terutama mengenai segmentasi pasar disertai dengan

penyiapan Badan Pelaksana, SDM, STI, berikut kelengkapan sistemnya,

dan selanjutnya diikuti dengan pendistribusian blanko SBU demi

percepatan penerbitan SBU dalam rangka memenuhi persyaratan

dalam tender pengadaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2012.

14 | P a g e

1. Kepengurusan Lembaga yang akan dibentuk melalui Permen PU No.10 Tahun 2010 yang

telah diubah dengan Permen PU No.24 Tahun 2010, adalah Kepengurusan Lembaga

yang profesional yang nantinya bersama Pemerintah akan memajukan perkembangan

jasa konstruksi nasional dan hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

produk lembaga yang diberlakukan kepada Publik, dimana Pemerintah turut

bertanggung jawab di dalam penataan dan mengawal produk-produk lembaga

tersebut. Oleh karenanya wakil-wakil GAPENSI yang akan duduk dalam lembaga

haruslah personil yang memilki wawawan yang luas dan memilki kredibilitas yang tinggi

dalam pengabdiannya kepada bangsa dan Negara.

2. Rapat konsultasi mengharapkan agar wakil-wakil dari GAPENSI dapat masuk atau

memimpin dalam kepengurusan lembaga mendatang. Untuk itu langkah atau strategi

yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

2.1. Perlu dilakukan pendekatan secara formal maupun non formal kepada asosiasi-

asosiasi lain yang dinilai dapat lulus dalam seleksi unsur asosiasi perusahaan,

dengan harapan agar wakil GAPENSI yang mengikuti fit and proper test dapat

terpilih sebagai wakil unsur dalam kepengurusan Lembaga.

2.2 Perlu….2/

2.2. Perlu direncanakan pra fit and proper test bagi calon-calon pengurus Lembaga di

tingkat Provinsi, demikian juga agar diprogramkan pra pelatihan asessor

kemampuan badan usaha bagi para anggota GAPENSI.

2.3. Kualitas pelayanan Sertifikasi yang dilakukan selama ini kepada anggota agar tetap

dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi dengan menempatkan wakil-wakil

15 | P a g e

GAPENSI pada Unit Sertifikasi, baik sebagai asessor maupun sebagai unsur

Pengarah.

3. BPD GAPENSI seluruh Indonesia sangat mengharapkan kepada Pemerintah agar

pelaksanaan Permen PU No.10 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Permen PU No.24

Tahun 2010 dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Untuk itu BPD-BPD mengharapkan

kepada BPP GAPENSI agar dapat mengawal pelaksanaan Permen PU tersebut.

4. Mukernas GAPENSI Tahun 2011 yang sedianya diselenggarakan pada bulan Mei 2011

diundur menjadi bulan Juli 2011. Untuk tanggal pelaksanaannya direncanakan pada

12 - 14 Juli 2011. BPP akan mengkonfirmasikan kepada BPD GAPENSI Sulawesi Selatan

sebagai pelaksana untuk segera disampaikan kepada BPD GAPENSI Provinsi Seluruh

Indonesia.

Jakarta, 18 Mei 2011

RAPAT KONSULTASI BPP GAPENSI

DENGAN

BPD GAPENSI PROVINSI SELURUH INDONESIA