perlem 07 tahun 2011 ttg kepegawaian bapelnas.pdf

8/18/2019 perlem 07 tahun 2011 ttg kepegawaian bapelnas.pdf

1/30


2/30

3


3/30

2

Mengingat : Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

10/PRTM/2010 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta

Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015;

5. Peraturan Lembaga Nomor 06 Tahun 2011 tentang

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERATURANKEPEGAWAIAN BADAN PELAKSANA NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya

disebut Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud


4/30

3

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut LPJK,adalah Lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi.

(3) Badan Pelaksana LPJK Nasional, selanjutnya disebut BAPELNAS, adalah

satuan kerja tetap di LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan

Kesekretariatan Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 10/PRTM/2010.(4) Pegawai, adalah personil BAPELNAS yang bekerja penuh waktu pada

Badan Pelaksana Tingkat Nasional, bertanggung jawab kepada Pengurus

LPJK Nasional dan diangkat serta diberhentikan sesuai hirarki.

(5) Gaji, adalah suatu penerimaan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

LPJK kepada pegawai untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dilakukan, dan

dibayarkan atas dasar Surat Keputusan dan atau suatu perjanjian kerja.

(6) Upah lembur, adalah imbalan yang dibayarkan kepada pegawai sebagai

kompensasi dari kerja lembur yang dilakukan oleh pegawai tersebut, yang

besarnya sesuai dengan perhitungan yang telah diatur di dalam peraturan

perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan kepegawaian ini mengatur tentang hubungan kerja

antara LPJK Nasional dengan pegawai yang meliputi status, hak, dan kewajiban

pegawai, syarat-syarat kerja, tata tertib, penghargaan, dan sanksi.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya peraturan ini agar terjalin hubungan kerja yang jelas,

dinamis, dan harmonis serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing

pihak antara Pengurus LPJK Nasional dengan BAPELNAS.


5/30

4

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini untuk memberikan kepastian tentang hak

dan kewajiban pegawai serta mengetahui dengan jelas kedudukan masing-

masing pegawai dalam hubungan ketenagakerjaan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STATUS, PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Status Pegawai

Pasal 4

(1) Status Pegawai BAPELNAS LPJK terdiri atas :

a. Pegawai Tetap

b. Pegawai Yang Diperbantukan

c. Pegawai Honorer

d. Pegawai Harian

(2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pegawai

yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh LPJK Nasional,

diterima, dipekerjakan, dan mendapat gaji secara bulanan serta terikat

dalam hubungan kerja dengan LPJK sebagai pegawai tetap.

(3) Pegawai yang Diperbantukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

adalah pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/dipekerjakan diLPJK.

(4) Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah pegawai

yang diangkat dengan suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

(5) Pegawai Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan

pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dengan status pegawai

harian dan memperoleh upah harian berdasarkan kehadiran pegawai

tersebut.

Pasal 5

(1) Pegawai BAPELNAS terdiri dari unsur Direksi dan unsur Staf.


6/30

5

(2) Unsur Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu)

orang Direktur Eksekutif dan 3 (tiga) orang Direktur, yang diangkat dan

diberhentikan oleh Pengurus LPJK.

(3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Divisi,

Kepala Kepala Sub Divisi beserta jajarannya yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Eksekutif BAPELNAS atas usulan Direktur yang

menangani kepegawaian.

Bagian Kedua

Penerimaan Pegawai

Pasal 6

Penerimaan pegawai didasarkan pada kebutuhan / formasi pegawai.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang mengajukan lamaran pekerjaan, harus :

a. Warga Negara Indonesia (yang dibuktikan dengan KTP)

b. Berusia antara 18–

35 tahun pada saat penerimaan, kecualidiperlukan oleh LPJK dapat melebihi batas tertinggi usia tersebut.

c. Bagi wanita pada saat penerimaan, tidak dalam keadaan hamil.

(2) Setiap orang yang mengajukan lamaran pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diterima apabila memenuhi :

a. Persyaratan administrasi

b. Lulus dalam test mengenai sikap (attitude) dan kemampuan teknis

yang meliputi keahlian dan atau keterampilan sesuai bidang tugas

yang akan diberikan.

d. Bersedia mentaati peraturan kepegawaian.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :

a. Mengajukan surat lamaran pekerjaan; dan

b. Melampirkan :

1) Daftar riwayat hidup (Curiculum Vitae)

2) Photocopy ijazah yang telah dilegalisasi


7/30

6

3) Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit (bagi wanita

melampirkan surat keterangan tidak hamil)

4) Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

(4) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui uji tulis dan wawancara;

(5) Pelaksanaan penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Direktur yang menangani

kepegawaian.

(6)

Pasal 8

Setiap pelamar yang telah memenuhi persyaratan penerimaan pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diangkat sebagai calon pegawai.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pegawai

Pasal 9

(1) Calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan menandatangani Surat Perjanjian

Pegawai Percobaan;

(2) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melampaui

masa percobaan diwajibkan menjalani test kesehatan pada Rumah Sakit

yang ditunjuk.

(3) Calon pegawai yang lulus test kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diangkat sebagai pegawai tetap.

Pasal 10

(1) Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, calon pegawai harus

menandatangani Surat Perjanjian Kerja;

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai dengan

formasi yang dibutuhkan.


8/30

7

(3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Surat Keputusan Direktur Eksekutif BAPELNAS.

Pasal 11

(1) Dalam hal LPJK Nasional memerlukan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan

yang membutuhkan keahlian tertentu atau untuk jangka waktu tertentu,

Direktur Eksekutif BAPELNAS dengan seizin Pengurus LPJK Nasional

dapat menerima pegawai dengan status pegawai honorer atau pegawai

harian.

(2) Penerimaan pegawai honorer atau pegawai harian dilakukan dengan

wawancara.

(3) Penerimaan pegawai honorer atau pegawai harian dituangkan dalam Surat

Perjanjian Kerja, yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.

Pasal 12

(1) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap akan diberikan tugas

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan formasi yang diperuntukan.(2) Untuk pendayagunaan pegawai dan untuk mencapai tujuan operasional

setiap pegawai dapat dipindahkan / mutasi dari unit kerja yang satu ke unit

kerja yang lain.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Bagian KesatuHak Pegawai

Pasal 13

(1) Pegawai Tetap mempunyai hak :

a. Gaji, tunjangan dan lembur serta bonus akhir tahun

b. Cuti

c. Asuransi

d. Pesangon


9/30

8

e. Pendidikan dan Pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan.

(2) Skala gaji, jenis dan besar tunjangan serta pesangon ditetapkan

sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai

Pasal 14

Kewajiban Pegawai meliputi :

a. Mematuhi jam kerja, mengisi daftar hadir, dan mengenakan tanda pengenal;

b. Melaksanakan semua pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya dan mematuhi semua petunjuk dan instruksi kerja dari atasannya;

c. Mentaati peraturan dan tata tertib kepegawaian;

d. Menjaga, menyimpan, dan tidak menyebarluaskan semua keterangan dan

dokumen yang bersifat rahasia;

e. Memelihara dan melindungi dengan baik semua peralatan kerja dan barang

yang menjadi tanggung jawabnya;

f. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan kerapihan tempat kerja dan

lingkungan;

g. Berpakaian dan bersikap sopan, baik tutur kata maupun tindakannya;

h. Menjaga nama baik LPJK;

i. Setiap pegawai wajib melaporkan apabila ada perubahan atas status dirinya

maupun alamat rumahnya dan hal-hal lain yang patut diketahui;

j. Setiap pegawai wajib segera melaporkan kepada atasannya apabila

mengetahui adanya hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi LPJK.

Pasal 15

Hak dan kewajiban pegawai honorer atau pegawai harian sesuai yang tercantum

dalam Perjanjian Kerja masing-masing.


10/30

9

BAB IV

HARI KERJA, JAM KERJA DAN HARI LIBUR

Pasal 16

(1) Hari kerja ditetapkan hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali harilibur;

(2) Jumlah jam kerja 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh)

jam dalam 1 (satu) minggu;

(3) Jam Kerja :

a. Hari Senin s.d. Kamis : Jam 08.00 s.d. 17.00

b. Hari Jumat : Jam 08.00 s.d. 17.30

c. Istirahat Senin s.d. Kamis : Jam 12.00 s.d. 13.00d. Istirahat Jumat : Jam 11.30 s.d. 13.00

Bagian Kedua

Kerja Lembur

Pasal 17

(1) Kerja Lembur dilakukan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3) atau hari libur;

(2) Kerja Lembur dilakukan apabila terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan

dengan segera dan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur.

Pasal 18

(1) Besar upah kerja lembur ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pegawai tetap = 1/173 x gaji pokokb. Untuk pegawai honorer = 3/20 x upah sehari

c. Untuk pegawai harian = 1/7 x upah rata-rata sehari.

(2) Besar upah kerja lembur untuk tiap jam kerja lembur diatur :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

Untuk jam lembur pertama dibayar sebesar 1 ½ x upah sejam untuk

lembur, selebihnya dibayar 2 x upah sejam.


11/30


12/30


13/30

12

(2) Pegawai wanita yang keguguran kandungan berhak atas cuti sesuai

rekomendasi/surat keterangan dokter dan diberikan paling lama 2 (dua)

bulan.

(3) Cuti melahirkan dan cuti keguguran kandungan harus dilengkapi dengan

surat keterangan dokter.

Bagian Ketiga

Cuti Alasan Penting

Pasal 23

(1) Pegawai yang menunaikan ibadah haji / umroh atau ritual keagamaan

diberikan cuti paling lama 40 (empat puluh) hari yang akan diperhitungkan

dengan hak cuti besarnya.

(2) Pegawai yang mendapat tugas belajar singkat (short course ) di luar

tanggungan LPJK diberikan cuti khusus paling lama 1 (satu) bulan yang

diperhitungkan dengan hak cuti besarnya.

Bagian Keempat

Izin

Pasal 24

(1) Pegawai yang :

a. Melangsungkan pernikahan, menikahkan anaknya atau mengkhitankan

anaknya;

b. Isteri/suami, anak, orang tua/mertua, menantu atau garis keturunan

meninggal dunia;

c. Isteri/suami, anak, orang tua/mertua, menantu atau garis keturunan

terkena musibah;

Diberikan izin selama 2 (dua) hari kerja.

(2) Pegawai yang tidak masuk bekerja karena sakit dan memberitahukan

kepada atasan langsungnya diberikian izin selama 1 (satu) hari dan apabila

lebih dari 2 (dua) hari harus dengan surat keterangan dokter.


14/30

13

(3) Izin dapat diberikan setelah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsungnya.

Pasal 25

(1) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas dan tidak

memberitahukan kepada atasan langsungnya maka pegawai tersebut

dianggap mangkir.

(2) Apabila pegawai mangkir selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dan

telah dipanggil secara tertulis namun pegawai tersebut tidak menanggapi,

maka pegawai tersebut dianggap telah mengundurkan diri.

BAB VI

PENGGAJIAN

Bagian Kesatu

Struktur Gaji

Pasal 26

(1) Struktur Penggajian terdiri dari gaji pokok dan tunjangan

(2) Gaji pokok ditetapkan berdasarkan skala gaji sesuai dengan pangkat dan

golongan pegawai, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Eksekutif atas

usulan Direktur yang menangani kepegawaian dengan persetujuan

Pengurus LPJK Nasional.

(3) Gaji Pegawai Honorer dan Pegawai Harian diatur tersendiri berdasarkan

jenis pekerjaan dan jumlah waktu yang diberikan dan dituangkan dalamsurat perjanjian kerja yang disepakati bersama.

Pasal 27

(1) Gaji minimum pegawai tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi

(UMP)


15/30

14

(2) Gaji pokok pegawai ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali

berdasarkan daftar penilaian prestasi kerja yang dibuat oleh atasan

langsung.

(3) Pegawai yang memperoleh hasil penilaian dengan predikat kurang, tidak

mendapatkan kenaikan gaji.

(4) Daftar penilaian prestasi kerja berisi unsur yang dinilai dan nilai setiap

unsur ditetapkan sebagai berikut :

a. Unsur :

1) Loyalitas

2) Prestasi

3) Disiplin

4) Kejujuran

5) Kepemimpinan/ kerjasama

b. Nilai :

1) Memuaskan : 91 - 100

2) Sangat Baik : 81 - 90

3) Baik : 71 - 80

4) Cukup : 61 - 70

5) Kurang : 60 ke bawah

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 28

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas :

a. Tunjangan Kompensasi Kerja

b. Tunjangan Kesejahteraan

c. Tunjangan Prestasi

d. Tunjangan Jabatan

(2) Besaran nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

tersendiri oleh Direktur Eksekutif atas usulan Direktur yang menangani

kepegawaian dengan persetujuan Pengurus LPJK Nasional.


16/30

15

Pasal 29

Pegawai diberikan tunjangan Hari Raya , tunjangan lainnya dan bonus akhir

tahun berdasarkan persetujuan Pengurus LPJK Nasional.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengembangan Pegawai

Pasal 30

Pengembangan pegawai dilakukan melalui :

a. Pendidikan dan Pelatihan

b. Promosi

c. Mutasi

Pasal 31

(1) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk :a. Meningkatkan kompetensi pegawai

b. Menambah wawasan dan pengalaman pegawai

c. Pengembangan karier pegawai

(2) Program pendidikan dan pelatihan disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pegawai yang secara kualitatif dan kuantitatif memenuhi tugas

dan jabatan yang dipersyaratkan.

(3) Program pendidikan dan pelatihan dilakukan agar pegawai dapat memenuhi

kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan

(4) Program pendidikan dan pelatihan teridiri dari :

a. Pendidikan formal

b. Kursus (short course) dan magang

c. Seminar dan lokakarya.


17/30

16

Pasal 32

(1) Program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (4) didasarkan pada :

a. Ketersediaan biaya;b. Kebutuhan pekerjaan tertentu;

c. Kemampuan pegawai;

d. Penilaian kinerja

(2) Pegawai yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan wajib

membuat laporan dan melakukan presentasi apabila diperlukan.

(3) Untuk pendidikan formal pegawai wajib memberikan laporan secara berkala

yang berkaitan dengan kemajuan pendidikannya.

Pasal 33

(1) Pegawai dapat dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi apabila :

a. Formasi jabatan tersedia;

b. Kualifikasi pegawai memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan;

c. Penilaian kinerja minimal Baik dalam tiga tahun terakhir.

(2) Promosi pegawai diusulkan oleh atasan langsung dan diputuskan oleh

Direktur Eksekutif BAPELNAS

Pasal 34

(1) Pegawai dapat dimutasikan pada posisi atau jabatan lain baik pada unit

kerja yang sama maupun pada unit kerja lain.

(2) Mutasi pegawai dilakukan berdasarkan pengisian formasi yang diperlukan.

(3) Mutasi pegawai diusulkan oleh atasan langsung dan diputuskan oleh

Direktur Eksekutif.


18/30


19/30

18

Pasal 39

(1) Asuransi jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

merupakan jaminan pensiun bagi pegawai.

(2) Besaran pertanggungan dan tata cara pembayaran kepada pegawai yang

menjalani pensiun dilakukan sesuai perjanjian antara LPJK Nasional

dengan pihak asuransi

Pasal 40

LPJK Nasional memberikan sumbangan berupa :

a. Sumbangan pernikahan

b. Sumbangan kedukaan.

Pasal 41

(1) Sumbangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a

diberikan kepada pegawai yang menikah dan telah bekerja di LPJK Nasionalsekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(2) Sumbangan pernikahan diberikan untuk pernikahan yang pertama.

(3) Besaran sumbangan pernikahan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif .

Pasal 42

(1) Sumbangan kedukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b

diberikan kepada pegawai yang isteri / suami, anak, orang tua, dan mertuameninggal dunia.

(2) Besaran sumbangan kedukaan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 43

Jenis Pelanggaran yang dilakukan pegawai dikelompokkan dalam :


20/30

19

a. Pelanggaran ringan

b. Pelanggaran sedang

c. Pelanggaran berat

Pasal 44

Sanksi untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan

dengan mempertimbangkan :

a. Jenis Pelanggaran

b. Frekuensi (keseringan/pengulangan) pelanggaran

c. Berat/ringannya pelanggaran

Pasal 45

(1) Pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan :

a. Keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang jelas sebanyak 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Pulang kerja atau meninggalkan pekerjaan lebih awal tanpa seijin

atasannya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

c. Terlambat masuk kembali setelah jam istirahat sebanyak 3 (tiga) kali

dalam 1 (satu) bulan;

d. Tidak memelihara dan melindungi dengan baik semua peralatan kerja

dan barang yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Tidak memakai seragam dan atau tidak mengenakan tanda pengenal 3

(tiga) kali tanpa alasan yang jelas.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

berupa Surat Peringatan I(3) Pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran sedang :

a. Pegawai mengulangi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meskipun telah diberi peringatan secara tertulis;

b. Keterlambatan masuk kerja tanpa alasan yang jelas lebih dari 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) bulan;

c. Pulang kerja atau meninggalkan pekerjaan lebih awal tanpa seijin

atasannya lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;


21/30


22/30

21

(1) Peringatan Pertama diberikan oleh Direktur yang menangani kepegawaian

atas usulan atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan masa laku

selama 6 (enam) bulan;

(2) Peringatan Kedua diberikan oleh Direktur yang menangani kepegawaian

atas usulan atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan masa laku

selama 6 (enam) bulan.

(3) Pemutusan Hubungan Kerja diberikan oleh Direktur Eksekutif atas usulan

Direktur yang menangani kepegawaian.

Pasal 47

(1) Apabila terdapat laporan bahwa pegawai telah melakukan pelanggaran atau

kemungkinan telah melakukan pelanggaran, maka Direktur Eksekutif dapat

membentuk Tim Pemeriksa Pegawai yang akan memeriksa

permasalahannya dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya.

(2) Apabila diperlukan perpanjangan waktu dalam pemeriksaan tersebut,

Direktur Eksekutif dapat memberhentikan untuk sementara pegawai yang

terlibat dan apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pegawai

tersebut bersalah, maka yang bersangkutan akan dipanggil dan dengan

bukti yang ada dan atau keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya sudah

cukup dijadikan dasar sebagai pengenaan sanksi/tindakan disiplin.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama

3 (tiga) bulan dan dalam pemberhentian sementara tersebut kepada

pegawai diberikan gaji pokok tanpa tunjangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) dan setelah 3 (tiga) bulan pembayaran gaji pokok

tersebut dihentikan.

(4) Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pegawai yang bersangkutan

tidak bersalah, maka semua pihak yang berhubungan dengan urusan ini

akan diberitahu dan pegawai tersebut akan diijinkan untuk bekerja kembali.

Semua gaji dan atau pendapatan lain (jika ada) yang ditanggungkan

pembayarannya akan dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.


23/30

22

BAB VIII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PESANGON

Bagian Kesatu

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 48

Pemutusan hubungan kerja dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pegawai meninggal dunia;

b. Pegawai mengundurkan diri;

c. Berakhirnya masa kerja;

d. Mencapai batas usia pensiun;

e. Ketidakmampuan bekerja oleh karena alasan kesehatan;

f. Terkena sanksi atas pelanggaran berat.

Pasal 49

Pegawai yang meninggal dunia hubungan kerjanya secara otomatis terputus

pada tanggal pegawai meninggal dunia.

Pasal 50

(1) Pegawai yang mengundurkan diri :

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis

b. Pengunduran diri dapat disetujui apabila pegawai telah menyerahkan

tugas dan tanggung jawabnya kepada pegawai yang ditunjuk.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan haknya sesuai

dengan peraturan ini.

(3) Pegawai yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak

diberikan uang pesangon.


24/30

23

Pasal 51

(1) Pegawai honorer dan pegawai harian yang telah berakhir masa kerja sesuai

dengan perjanjiannya dan tidak diperpanjang lagi dinyatakan telah putus

hubungan kerjanya.(2) Pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haknya

sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 52

(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan

hormat.

(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Direksi dan KepalaDivisi : 65 tahun

b. Kepala Sub Divisi dan Staf : 60 tahun

(3) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun mendapatkan haknya sesuai

peraturan ini.

(4) Dalam hal pegawai telah mencapai batas usia pensiun namun karena

keahlian / keterampilannya masih diperlukan dalam menunjang tugas-tugas

LPJK maka batas usia pensiun pegawai tersebut dapat diperpanjang selama

2 (dua) tahun berdasarkan Keputusan Pengurus LPJK Nasional.

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja kembali

dengan mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai tetap LPJK sesuai

Peraturan ini.

Pasal 53

(1) Pegawai yang menderita sakit terus menerus akan menerima gaji tanpa

tunjangan selama masa sakit dengan ketentuan sebagai berikut :

MASA SAKIT GAJI / BULAN

4 bulan pertama 100 %

4 bulan kedua 75 %

4 bulan ketiga 50 %


25/30


26/30

25

Pasal 56

(1) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 disamping menerima uang pesangon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (2) diberikan juga uang penghargaan.

(2) Besar uang penghargaan ditetapkan sebagai berikut :a. Masa Kerja 3 tahun - kurang dari 6 tahun : 2 bulan gaji pokok

b. Masa Kerja 6 tahun - kurang dari 9 tahun : 3 bulan gaji pokok

c. Masa Kerja 9 tahun - kurang dari 12 tahun : 4 bulan gaji pokok

d. Masa Kerja 12 tahun - kurang dari 15 tahun : 5 bulan gaji pokok

e. Masa Kerja 15 tahun - kurang dari 18 tahun : 6 bulan gaji pokok

f. Masa Kerja 18 tahun - kurang dari 21 tahun : 7 bulan gaji pokok

g. Masa Kerja 21 tahun - kurang dari 24 tahun : 8 bulan gaji pokok

h. Masa Kerja 24 tahun atau lebih :10 bulan gaji pokok

Pasal 57

Pegawai yang mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat akibat

kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui

batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan

diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 55 ayat (2).

BAB IX

Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Pasal 58

(1) Pemutusan Hubungan Kerja Massal dilakukan karena :

a. Efisiensi LPJK Nasional.

b. Pembubaran LPJK Nasional.

(2) Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja massal sebagaimana dimaksudayat (1) dilakukan atas kesepakatan antara Pegawai dengan LPJK Nasional.

(3) LPJK Nasional dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai yang

bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pesangon sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.


27/30

26

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 59

(1) Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara pegawai dengan

LPJK Nasional maka utang pegawai kepada LPJK Nasional dengan bukti

yang sah akan diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon atas nama

pegawai atau dari sumber dana lain atas nama pegawai yang bersangkutan.

(2) Dalam hal uang pesangon tidak cukup menutup utang pegawai yang

bersangkutan maka tidak secara otomatis membebaskan pegawai tersebutdari sisa utang-utangnya kepada LPJK Nasional.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Kepegawaian ini maka peraturan atau ketentuanyang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan ini

dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.


28/30

27


29/30


30/30

27

Documents

perlem 07 tahun 2011 ttg kepegawaian bapelnas.pdf