ifPihakll

A

^PihakI

2. Drs. H. MUNIR, M. Hum

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh

(12-08-2020), bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,

berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggil 9Agustus 2018 tentang Promosi dan

Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pada Lingkungan Peradilan Agama,

berkedudukan di Kota Madiun, Jalan

Ring Road Barat Nomor 1, dalam hali ini

bertindak untuk dan atas nama

Pengadilan Agama Kota Madiun,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMAJKepala Kantor Kementerian Agama Kjota

Madiun, berdasarkan Keputusan MeniteriAgama RI Nomor : B.II/3/05944

berkedudukan di Kota Madiun, Jalan

Mayjend Panjaitan Nomor 3, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama KantorKementerian Agama Kota Madiun,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

NOMOR : B-550/Kk.l3.28/8/BA.01/8/2020

1. Dr. H. AHMAD ZAENALFANANI, S.H.I., M.Si.

KESEPAKATAN BERSAMAANTARA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUNDENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUNTENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PENCATATANITSBAT NIKAH

Pihak II

hPihak I

tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan

Agama;2.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia N(^mor

144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;3.Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tenftang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenanganmasing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

10101. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun '.

PIHAK KESATU dan PIHAK KBDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam

Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut

PIHAK, berdasarkan ::1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;I

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tajhun

2009;3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dafcrah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015;I;

5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;;6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; | ]

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun '. 020

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja SamaDaerah dengan Pihak Ketiga;j \

8.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang PencatjatanPernikahan.

memperhatikan :

-2-

fPihal^II

hPihafcl

berperkara di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Pasal2

RUANG LINGKUPRuang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a.Pelayanan Administrasi Perkara Pengadilan Agama;

b.Pelayanan Pencatatan Administrasi Nikah pada KUA Kecamatan, dan;

Pasal3

PBLAKSANAAN(1)PIHAK KESATU memberikan informasi data rekapitulasi perubahan status

pernikahan masyarakat Kota Madiun yang berperkara di Kantor Pengadilan

Agama Kota Madiun dan Pencatatan Itsbat Nikah di KUA Kecamatan ke]>adaPIHAK KEDUA melalui email dan Whatsapp.! I

(2)PIHAK KEDUA memanfaatkan informasi data perubahan status sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Pencatatan dan Pelaksanaan Pernikahan / Itsbat

Nikah terpadu.

(3)PARA PIHAK sepakat untuk mengatur teknis pelaksanaan Kesepak^tan

Bersama melalui SOP masing-masing PIHAK.

Paal4

EVALUASI(1)PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2)Dalam kondisi tertentu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

saatmemperoleh kemudahan pelayanan administrasi kependudukan pada

-3-[

PASAL1MAKSUD DAN TUJUAN

1.Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi

PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkara |dan

pencatatan pernikahan khususnya bagi masyarakat Kota Madiun seb

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.2.Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah agar masyarakat Kota Madiun dapat

/PihakllPihafcl

NANI

Pasal5

JANGKAWAKTU|(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tajhun

terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(2)Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagain an^

dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri

Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal

pengusulan pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,

bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (fiua)diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

-4-