KERANGKA FIKIR

JUDUL : PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA

( Persero ) Tbk UNIT HARAPAN BARU SAMARINDA

1. LATAR BELAKANGKredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal

5 November 2007 dengan di dukung oleh Instruktur Presiden No.5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp. 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan peraturan Menkeu No 135/PM.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 Persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia dan perusahaan Sarana Pengembangan Usaha da 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana.

Pada tahap awal program, kredit Usaha Rakyat ( KUR ) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja yaitu : Bank Rakyat Indonesia ( BRI ), Bank Negara Indonesia ( BNI ), Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Tabungan Negara ( BTN ), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sector usaha seperti : pertanian, perikanan, dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara member pinjaman usaha yang didirikannya.

Atas diajukannya permohonan pemjaminan kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit Usaha Rakyat ( KUR ) tan yapa jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabaila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) tanpa jaminan ini.

2. RUMUSAN MASALAH“Apakah Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Unit Harapan Baru Samarinda sudah sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

3. TUJUAN PENELITIANSebagai sarana peneliti untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat ( KUR ) pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Unit Harapan Baru Samarinda

4. MANFAAT PENELITIANUntuk menembah wawasan dan pengetahuan

5. ALAT ANALISISDalam penerapan system kredit perbankkan terhadap kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Harapan Baru Samarinda menggunakan pedoman peraturan dan analisis deskriptif atau pembanding, yaitu Metode yang digunakan dengan membandingkan undang-undang perbankkan no.10 tahun 1996 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “ Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia” serta memperhatikan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.