Kerangka Dasar Perpajakan

7/21/2019 Kerangka Dasar Perpajakan

http://slidepdf.com/reader/full/kerangka-dasar-perpajakan 1/20

KERANGKA DASAR

PERPAJAKAN



• Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dip aksakan, Tidak adanya kon traprestasi,Dipungu t oleh n egara, Diperuntukk an bagi p engeluaran negara

• Fungsi Pajak Budgetair , Reguler

• Pungutan Lain Retribusi, Sumbangan

• Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal • Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik

• Asas Pemungutan Pajak Domisili, Sumber, Kebangsaan

• Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran

• Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap,

• Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi,Daluarsa, Pembebasan,

Penghapusan

PENGANTAR PERPAJAKAN



• Definisi :

NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagaiidentitas Wajib pajak.

NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang bergunasebagai identitas Wajib Pajak (PKP)

• Fungsi

NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak,untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhikewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu,dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan

NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan

pengawasan perpajakan

• Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJenPajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN

CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP



PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP

KET SPT SKP STPDefinisi Surat untuk

pelaporan

perhitungandan

pembayaran

pajak terutang

Surat keterangan

berupa SKPKB,

SKPKBT,

SKPLB, SKPN

Surat untuk

menagih pajak

dan sanksi adm

Fungsi Pelaporandan

pertanggungjaw

aban

perhitungan jml

pajak terutang,

pembayaran

sendiri dan dari

pemotong

Alat koreksi,

sararna

mengenakan

sanksi, dan alat

menagih pajak

Alat koreksi

pajak terutang,

sararna

mengenakan

sanksi, dan alat

menagih pajak



• Adil (syarat keadilan)• Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat

2 (pajak hrs memberikan keadilan baginegara maupun masyarakat. (syarat

yuridis)• Tidak mengganggu Perekonomian (syarat

ekonomis)

• Efisien (syarat finansial)

• sederhana

Syarat Pemungutan Pajak



Teori Yang mendukung

Pemungutan Pajak

• Teori Asuransi (melindungi)

• Teori Kepentingan

•Teori daya pikul Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)

Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

• Teori Bakti• Teori azas daya beli



Pengertian dan Kedudukan

Hukum Pajak

• Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2)UUD Dasar’45.

• Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik

• Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,

Hukum Administrasi.• Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi.

• Hukum pajak ada 2 macam :

• Hukum pajak materiil (undang-undang pajak

penghasilan)• Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara

Perpajakan



Asas dan cara Pemungutan Pajak

Pajak

Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya

PajakDaerah

PajakPusat

PajakObyektif

PajakSubyektif

Pajak

Lagsung

pajak tdk

langsung



KEWAJIBAN PEMBUKUAN

• Itikad baik

• Menerminkan keadaan dan kegiatan usahasebenarnya

• Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biayadengan stelsel akrual/kas

• Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakanhuruf latin/angka Arab, menggunakan satuan

rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu,menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lainyang diijinkan MenKeu



Tata cara pemungutan pajak

• Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di

akhir tahun

• Stelsel Anggapan (fictieve)

Pemungutan di awal tahun dgn berdasar

nilai pajak tahun sebelumnya.

• Stelsel campuran Pemungutan di

awal tahun dan disesuaikan kembali di

akhir tahun.



Asas Pemungutan Pajak

(1) Asas Domisili

(tempat tinggal)

(2) Asas sumber

(3) Asas Kebangsaan



• Official Assessment System

Sistem pemungutan oleh pemerintah

• Self Assessment System

Sistem pemungutan oleh wajib pajaksendiri

• With Holding System System pemungutan oleh pihak ketiga

Sistem Pemungutan Pajak





Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

• Timbulnya utang pajak ada 2 :

Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karenadikeluarkannya surat ketetapan pajak (officialassessment system)

Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karenaundang-undang ( self assessment system)

• Hapusnya utang pajak disebabkan :

Pembayaran

KompensasiKadaluarsa

Pembebasan/penghapusan



PEMERIKSAAN DAN

PENYIDIKAN PAJAK

• Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah

data dlm rangka pengawasan

• Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutanNPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll)

• Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan,

percobaan



KEBERATAN DAN BANDING

• Tata Cara Penyelesaian Keberatan :

WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak

Tertulis dalam bahasa Indonesia

Jangka waktu 3 bulan

Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidakdipertimbangkan

Bukti penerimaan Surat Keberatan

Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln)

Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan

Tidak menunda kewajiban membayar pajak

Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan



KEBERATAN DAN BANDING

• Tata Cara Penyelesaian Banding

Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak

Jangka waktu 3 bln

Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak

Tidak menunda pembayaran pajak

Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajakdikembalikan



PENAGIHAN PAJAK

• Dasar penagihan STP, SKPKB,SKPKBT, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding• Jenis penagihan seketika, sekaligus

• Negara mempunyai hak mendahului untukmenagih pajak yaitu pokok pajak, bunga,denda adm, kenaikan, biaya penagihan



• SPT = Surat Pemberitahuan Pajak

• STP = Surat Tagihan Pajak

• SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

• SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan

• SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

• SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil



SANKSI PERPAJAKAN

• Bunga

• Kenaikan

• Denda• Sanksi pidana

Documents

Kerangka Dasar Perpajakan