PERPAJAKANPERPAJAKAN

BYBY

ZUHROTUL ISNAINIZUHROTUL ISNAINI

LITERATURLITERATUR

MARDIASMO, PERPAJAKAN, MARDIASMO, PERPAJAKAN, PENERBIT ANDI YOGJAKARTA, 2003 PENERBIT ANDI YOGJAKARTA, 2003 ATAU EDISI TERBARUATAU EDISI TERBARU

UNDANG- UNDANG PERPAJAKAN UNDANG- UNDANG PERPAJAKAN DAN PERATURAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.PELAKSANAANNYA.

WALUYO, PERPAJAKAN INDONESIA, WALUYO, PERPAJAKAN INDONESIA, PENERBIT SALEMBA EMPAT, 2005.PENERBIT SALEMBA EMPAT, 2005.

PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAK

MENURUT ROCHMAT SOEMITROMENURUT ROCHMAT SOEMITROIURAN RAKYAT KEPADA KAS NEGARA IURAN RAKYAT KEPADA KAS NEGARA

BERDASARKAN UU YANG DAPAT BERDASARKAN UU YANG DAPAT DIPAKSAKAN DENGAN TIADA DIPAKSAKAN DENGAN TIADA

MENDAPAT JASA TIMBAL BALIK MENDAPAT JASA TIMBAL BALIK (KONTRAPRESTASI) YG LANGSUNG (KONTRAPRESTASI) YG LANGSUNG

DAPAT DITUNJUKKAN DAN YANG DAPAT DITUNJUKKAN DAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR

PENGELUARAN UMUMPENGELUARAN UMUM

Pajak menurut Dr. P.J.A Pajak menurut Dr. P.J.A AdrianiAdriani

Iuran kepada negara (yg dpt dipaksakan) Iuran kepada negara (yg dpt dipaksakan) yang terutang oleh yg wajib membayarnya yang terutang oleh yg wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dgn tidak menurut peraturan-peraturan, dgn tidak mendapat prestasi kembali, yg langsung mendapat prestasi kembali, yg langsung dpt ditunjuk dan yg gunanya adh untuk dpt ditunjuk dan yg gunanya adh untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dgn tugas negara yg umum berhubung dgn tugas negara yg menyelenggarakan pemerintahan.menyelenggarakan pemerintahan.

CIRI-CIRI CIRI-CIRI PAJAKPAJAK1.1. IURAN DARI RAKYAT KEPADA NEGARAIURAN DARI RAKYAT KEPADA NEGARA

2.2. BERDASARKAN UNDANG-UNDANGBERDASARKAN UNDANG-UNDANG

3.3. TANPA JASA TIMBAL BALIKTANPA JASA TIMBAL BALIK

4.4. DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PUSAT DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH.ATAU DAERAH.

5.5. DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI RUMAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI RUMAH TANGGA NEGARATANGGA NEGARA

6.6. MEMPUNYAI SELAIN TUJUAN BUDGETER MEMPUNYAI SELAIN TUJUAN BUDGETER ADALAH TUJUAN MENGATURADALAH TUJUAN MENGATUR

ASPEK-ASPEK PAJAKASPEK-ASPEK PAJAK

ASPEK EKONOMIASPEK EKONOMI ASPEK HUKUMASPEK HUKUM ASPEK KEUANGANASPEK KEUANGAN ASPEK SOSIOLOGIASPEK SOSIOLOGI

ASPEK EKONOMIASPEK EKONOMI

PAJAK MERUPAKAN PENERIMAAN PAJAK MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA YG DIGUNAKAN UTK NEGARA YG DIGUNAKAN UTK MENGARAHKAN KHDPAN MSY MENUJU MENGARAHKAN KHDPAN MSY MENUJU KESEJAHTERAAN. KESEJAHTERAAN.

PAJAK SBG MOTOR PENGGERAK PAJAK SBG MOTOR PENGGERAK KEHIDUPAN EKONOMI MSY SPT KEHIDUPAN EKONOMI MSY SPT MELALUI PAJAK DPT DIBUAT BERBAGAI MELALUI PAJAK DPT DIBUAT BERBAGAI SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN

ASPEK HUKUMASPEK HUKUM DASAR YG DIGUNAKAN ADLH PASAL 23 DASAR YG DIGUNAKAN ADLH PASAL 23

AMANDEMEN UUD 1945.AMANDEMEN UUD 1945.

UU ZAMAN BELANDA:UU ZAMAN BELANDA:

ATURAN BEA MATERAI 1932, ORDONANSI PAJAK ATURAN BEA MATERAI 1932, ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925, ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925, ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1994PENDAPATAN 1994

ZAMAN INDONESIA MERDEKAZAMAN INDONESIA MERDEKA UU TH 1983UU TH 1983 UU TH 1994UU TH 1994 UU TH 2000UU TH 2000 UU TH 2007, PERUBAHAN KETENTUAN KUPUU TH 2007, PERUBAHAN KETENTUAN KUP

ASPEK KEUANGANASPEK KEUANGAN

PAJAK SBG BAGIAN PENERIMAAN PAJAK SBG BAGIAN PENERIMAAN NEGARA, PNERIMAAN NEGARA NEGARA, PNERIMAAN NEGARA BUKAN HANYA DR BBMBUKAN HANYA DR BBM

ASPEK SOSIOLOGIASPEK SOSIOLOGI

MENGNAI AKIBAT THD MSY ATAS MENGNAI AKIBAT THD MSY ATAS PUNGUTAN DAN HASIL APAKH PAJAK PUNGUTAN DAN HASIL APAKH PAJAK YG DPT DISAMPAIKAN KPD MSY.YG DPT DISAMPAIKAN KPD MSY.

FUNGSI PAJAKFUNGSI PAJAK

1.1. FUNGSI BUDGETERFUNGSI BUDGETER SUMBER BAGI PEMERINTAH UNTUK SUMBER BAGI PEMERINTAH UNTUK

MEMBIAYAI PENGELUARAN-MEMBIAYAI PENGELUARAN-PENGELUARANNYA.PENGELUARANNYA.

2.2. FUNGSI REGULERFUNGSI REGULER ALAT UNTUK MENGATUR ATAU ALAT UNTUK MENGATUR ATAU

MELAKSANAKAN KEBIJAKSANAAN MELAKSANAKAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DLM BID SOS DAN PEMERINTAH DLM BID SOS DAN EKO.EKO.

PERBEDAAN PAJAK DAN JENIS PERBEDAAN PAJAK DAN JENIS PUNGUTAN LAINNYAPUNGUTAN LAINNYA

RETRIBUSI, MEMILIKI HUBUNGAN RETRIBUSI, MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG DGN KEMBALINYA PRESTASI LANGSUNG DGN KEMBALINYA PRESTASI KRN PEMBAYARANNYA DITUNJUKKAN KRN PEMBAYARANNYA DITUNJUKKAN SEMATA-MATA UTK SUATU PRESTASI DR SEMATA-MATA UTK SUATU PRESTASI DR PEMERINTAH SPT PARKIRPEMERINTAH SPT PARKIR

SUMBANGAN, SESEORG MENDPTKAN SUMBANGAN, SESEORG MENDPTKAN PRESTASI TAPI TIDAK DPT DITUNJUK, PRESTASI TAPI TIDAK DPT DITUNJUK, TETAPI GOL TTT YG DPT MENIKMATI TETAPI GOL TTT YG DPT MENIKMATI KONTRAPRESTASI CTH SUMBANGAN KONTRAPRESTASI CTH SUMBANGAN BENCANA ALAMBENCANA ALAM

ASAS PEMUNGUTAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAKPAJAK

MENURUT ADAM SMITH DLM BUKUNYA MENURUT ADAM SMITH DLM BUKUNYA AN IQUIRI INTO THE NATURE AND AN IQUIRI INTO THE NATURE AND CAUSE OF THE WEALTH OF CAUSE OF THE WEALTH OF NATIONS, ASAS PAJAK MELIPUTINATIONS, ASAS PAJAK MELIPUTI

EQUALITYEQUALITY CERTAINTYCERTAINTY CONVIENCECONVIENCE ECONOMYECONOMY

EQUALITYEQUALITY

PEMUNGUTAN PAJAK BERSIFAT ADIL PEMUNGUTAN PAJAK BERSIFAT ADIL DAN MERATA, PAJAK DIKENAKAN OP DAN MERATA, PAJAK DIKENAKAN OP HRS SEBANDING DG KEMAMPUAN HRS SEBANDING DG KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK DAN SESUAI DG MEMBAYAR PAJAK DAN SESUAI DG MANFAAT YANG DITERIMA.MANFAAT YANG DITERIMA.

ADIL, STP WP MENGELUARKAN ADIL, STP WP MENGELUARKAN PAJAK SEBANDING DG PAJAK SEBANDING DG KEPENTINGAN DAN MANFAAT YG KEPENTINGAN DAN MANFAAT YG DIMINTADIMINTA

CERTAINTYCERTAINTY

PENETAPAN PAJAK TIDAK BOLEH PENETAPAN PAJAK TIDAK BOLEH SEWENANG-WENANG SHG WP HRS SEWENANG-WENANG SHG WP HRS MENGETAHUI SCR JELAS DAN PASTI MENGETAHUI SCR JELAS DAN PASTI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG, BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG, KAPAN DIBAYAR, BATAS WAKTU KAPAN DIBAYAR, BATAS WAKTU PEMBAYARAN.PEMBAYARAN.

CONVIENCECONVIENCE

PAY AS YOU EARN, MEMBAYAR PAY AS YOU EARN, MEMBAYAR PAJAK PADA SAAT PENGHASILAN PAJAK PADA SAAT PENGHASILAN DIPEROLEH SHG TIDAK DIPEROLEH SHG TIDAK MENYULITKAN WP.MENYULITKAN WP.

ECONOMYECONOMY

BIAYA PEMUNGUTAN, BEBAN YANG BIAYA PEMUNGUTAN, BEBAN YANG DIPIKUL TIDAK MEMBERATKAN WP.DIPIKUL TIDAK MEMBERATKAN WP.

ASAS PAJAK MENURUT RICHARD A. ASAS PAJAK MENURUT RICHARD A. MUSGRAVE DAN PEGGY B. MUSGRAVE DAN PEGGY B.

MUSGRAVEMUSGRAVE..1.1. BENEFIT PRINCLEBENEFIT PRINCLE

2.2. ABILITY PRINCLEABILITY PRINCLE

BENEFIT PRINCPLEBENEFIT PRINCPLE

PENDEKATAN REVENUE AND PENDEKATAN REVENUE AND EXPENDITURE APPROACH.EXPENDITURE APPROACH.

STP WP HARUS MEMBAYAR PAJAK STP WP HARUS MEMBAYAR PAJAK SEJALAN DG MANFAAT YG SEJALAN DG MANFAAT YG

DINIKMATINYA DARI PEMERINTAH. DINIKMATINYA DARI PEMERINTAH.

ABILITY PRINCPLEABILITY PRINCPLE

PAJAK DIBEBANKAN KEPADA WP PAJAK DIBEBANKAN KEPADA WP ATAS DASAR KEMAMPUAN ATAS DASAR KEMAMPUAN MEMBAYAR.MEMBAYAR.

ASAS PAJAK MENURUT ASAS PAJAK MENURUT DR. MANSYURIDR. MANSYURI

1.1. SYARAT KEADILAN HORIZONTAL SYARAT KEADILAN HORIZONTAL

2.2. SYARAT KEADILAN VERTIKALSYARAT KEADILAN VERTIKAL

SYARAT KEADILAN SYARAT KEADILAN HORIZONTALHORIZONTAL

A.A. DEFINISI PENGHASILANDEFINISI PENGHASILAN MEMUAT SEMUA TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS MEMUAT SEMUA TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS B.B. GLOBALITYGLOBALITY SELURUH TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS SELURUH TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS

MERUPAKAN KESELURUHAN KEMAMPUAN MEMBAYAR MERUPAKAN KESELURUHAN KEMAMPUAN MEMBAYAR SHG PENGHASILAN DIJUMLAHKAN MENJADI SATU SHG PENGHASILAN DIJUMLAHKAN MENJADI SATU SEBAGAI OBJEK PAJAK.SEBAGAI OBJEK PAJAK.

C.C. NET INCOMENET INCOME ABILITY TO PAY, JLH NETTO – SEMUA BIAYA YANG ABILITY TO PAY, JLH NETTO – SEMUA BIAYA YANG

TERGOLONG DLM BIAYA 3M.TERGOLONG DLM BIAYA 3M.D.D. PERSONAL EXEMPTINPERSONAL EXEMPTIN PENGURANGAN YG DIBERIKAN KPD WP OP BERUPA PENGURANGAN YG DIBERIKAN KPD WP OP BERUPA

PTKPPTKPE.E. EQUAL TREATMENT FOR THE EQUALS.EQUAL TREATMENT FOR THE EQUALS. SELURUH PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK DG TARIF SELURUH PENGHASILAN DIKENAKAN PAJAK DG TARIF

YG SAMA TANPA MEMBEDAKAN JENIS ATAU SUMBER YG SAMA TANPA MEMBEDAKAN JENIS ATAU SUMBER PENGHASILAN.PENGHASILAN.

SYARAT KEADILANSYARAT KEADILAN VERTIKALVERTIKAL

A.A. UNEQUAL TREATMENT FOR THE UNEQUAL TREATMENT FOR THE UNEQUALSUNEQUALS

BESARNYA TARIF DIBEDAKAN OLEH JLH BESARNYA TARIF DIBEDAKAN OLEH JLH SELURUH PENGHSL ATAU JLH SLH SELURUH PENGHSL ATAU JLH SLH TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMISTAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS

B.B. PROGRESIONPROGRESION WP YG PENGHASILANNYA BSR HRS WP YG PENGHASILANNYA BSR HRS

MEMBAYAR PAJAK YG BESAR DG % MEMBAYAR PAJAK YG BESAR DG % TARIF YG BESAR.TARIF YG BESAR.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT JHON F. DUEMENURUT JHON F. DUE

1.1. ASAS FALSAFAH HUKUMASAS FALSAFAH HUKUM

2.2. ASAS YURIDISASAS YURIDIS

3.3. ASAS EKONOMISASAS EKONOMIS

4.4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM HAL PAJAK PENGHASILAN.HAL PAJAK PENGHASILAN.

ASAS PAJAK MENURUT ASAS PAJAK MENURUT FALSAFAH HUKUMFALSAFAH HUKUM

1.1. TEORI ASURANSITEORI ASURANSI

2.2. TEORI KEPENTINGANTEORI KEPENTINGAN

3.3. TEORI DAYA PIKULTEORI DAYA PIKUL

4.4. TEORI BAKTITEORI BAKTI

5.5. TEORI ASAS DAYA BELITEORI ASAS DAYA BELI

TEORI KEPENTINGANTEORI KEPENTINGAN

PEMBAGIAN BEBAN PAJAK KEPADA PEMBAGIAN BEBAN PAJAK KEPADA RAKYAT DIDASARKAN OLEH RAKYAT DIDASARKAN OLEH KEPENTINGAN. SEMAKIN BESAR KEPENTINGAN. SEMAKIN BESAR KEPENTINGAN SESEORANG KEPENTINGAN SESEORANG SEMAKIN TINGGI PAJAK YANG SEMAKIN TINGGI PAJAK YANG HARUS DI BAYARHARUS DI BAYAR

TEORI DAYA PIKULTEORI DAYA PIKUL

BEBAN PAJAK UNTUK SEMUA ORANG BEBAN PAJAK UNTUK SEMUA ORANG HARUS SAMA BERATNYA, ARTINYA PAJAK HARUS SAMA BERATNYA, ARTINYA PAJAK DIBAYAR SESUAI DG DAYA PIKUL MASING DIBAYAR SESUAI DG DAYA PIKUL MASING * ORANG. * ORANG.

ADA DUA PENDEKATANADA DUA PENDEKATAN a. OBYEKTIF, DG MELIHAT BESARNYA a. OBYEKTIF, DG MELIHAT BESARNYA

PENGHASILAN ATAU KEKAYAAN YG PENGHASILAN ATAU KEKAYAAN YG DIMILIKI SESEORANG.DIMILIKI SESEORANG.

b. SUBYEKTIF, DG MELIHAT BESARNYA b. SUBYEKTIF, DG MELIHAT BESARNYA KEBUTUHAN MATERIAL YG HRS DIPENUHIKEBUTUHAN MATERIAL YG HRS DIPENUHI

CONTOH TEORI DAYA CONTOH TEORI DAYA PIKULPIKUL

TUAN ATUAN A

PENGHASILAN/BLN Rp 2 JTPENGHASILAN/BLN Rp 2 JT

STATUS K/3STATUS K/3

TUAN BTUAN B Rp 2 JTRp 2 JT TKTK

LANJUTANLANJUTAN

SECARA OBYEKTIF BAIK TUAN A DAN SECARA OBYEKTIF BAIK TUAN A DAN TUAN B MEMILIKI PPH YANG SAMA TUAN B MEMILIKI PPH YANG SAMA KARENA PENGHASILANNYA SAMA, NAMUN KARENA PENGHASILANNYA SAMA, NAMUN SECARA SUBYEKTIF BERBEDA, KARENA SECARA SUBYEKTIF BERBEDA, KARENA TUAN A HARUS MENANGGUNG ANAK DAN TUAN A HARUS MENANGGUNG ANAK DAN ISTRINYA SEHINGGA IA DIKENAKAN PTKP ISTRINYA SEHINGGA IA DIKENAKAN PTKP YANG MENGAKIBATKAN BEBAN PAJAK YANG MENGAKIBATKAN BEBAN PAJAK YANG DITANGGUNG TUAN A LEBIH KECIL YANG DITANGGUNG TUAN A LEBIH KECIL DARI TUAN B.DARI TUAN B.

TEORI BAKTITEORI BAKTI

DASAR KEADILAN PEMUNGUTAN DASAR KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLETAK PADA HUBUNGAN PAJAK TERLETAK PADA HUBUNGAN RAKYAT DENGAN NEGARANYA. SBG RAKYAT DENGAN NEGARANYA. SBG WN YANG BERBAKTI, RAKYAT HARUS WN YANG BERBAKTI, RAKYAT HARUS SELALU MENYADARI BAHWA SELALU MENYADARI BAHWA PEMBAYARAN PAJAK ADALAH SUATU PEMBAYARAN PAJAK ADALAH SUATU KEWAJIBAN.KEWAJIBAN.

TEORI ASAS DAYA BELITEORI ASAS DAYA BELI

DASAR KEADILAN TERLETAK PADA DASAR KEADILAN TERLETAK PADA AKIBAT PEMUNGUTAN PAJAK. AKIBAT PEMUNGUTAN PAJAK. ARTINYA MEMUNGUT PAJAK ARTINYA MEMUNGUT PAJAK BERARTI MENARIK DAYA BELI DARI BERARTI MENARIK DAYA BELI DARI RT MSY UNTUK RT NEGARA. RT MSY UNTUK RT NEGARA. SELANJUTNYA NEGARA AKAN SELANJUTNYA NEGARA AKAN MENYALURKAN KEMBALI KE MSY MENYALURKAN KEMBALI KE MSY UNTUK BERBAGAI KEPENTINGAN.UNTUK BERBAGAI KEPENTINGAN.

TEORI ASURANSITEORI ASURANSI

DALAM RANGKA MELINDUNGI DALAM RANGKA MELINDUNGI KESELAMATAN JIWA, HARTA DAN KESELAMATAN JIWA, HARTA DAN HAK-HAK RAKYATNYA, NEGARA HAK-HAK RAKYATNYA, NEGARA MEMERLUKAN DANA YANG TAK MEMERLUKAN DANA YANG TAK SEDIKIT. UNTUK ITU RAKYAT HARUS SEDIKIT. UNTUK ITU RAKYAT HARUS MEMBAYAR PAJAK YANG MEMBAYAR PAJAK YANG DIIBARATKAN SEBAGAI PREMI DIIBARATKAN SEBAGAI PREMI ASURANSIASURANSI

ASAS YURIDISASAS YURIDIS

HUKUM PAJAK HARUS MEMBERIKAN HUKUM PAJAK HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KPD NEGARA KEPASTIAN HUKUM KPD NEGARA DAN RAKYAT. LANDASAN HUKUM DAN RAKYAT. LANDASAN HUKUM PASAL 23a AMANDEMEN 1945.PASAL 23a AMANDEMEN 1945.

ASAS EKONOMISASAS EKONOMIS

SESUAI DGN FUNGSI PAJAK SBG SESUAI DGN FUNGSI PAJAK SBG FUNGSI BUGETER DAN REGULER, FUNGSI BUGETER DAN REGULER, MAKA PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MAKA PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGARA.NEGARA.

ASAS PEMUNGUTAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK KHUSUSNYA PPhPAJAK KHUSUSNYA PPh

1.1. ASAS DOMISILIASAS DOMISILI

NEGARA BERHAK UNTUK NEGARA BERHAK UNTUK MENGENAKAN PAJAK ATAS MENGENAKAN PAJAK ATAS KESELURUHAN PENGHASILAN WP KESELURUHAN PENGHASILAN WP YANG BERDOMISILI DI WILAYAHNYA YANG BERDOMISILI DI WILAYAHNYA BAIK YANG BERASAL DARI DALAM BAIK YANG BERASAL DARI DALAM DAN LUAR NEGERI. WP DNDAN LUAR NEGERI. WP DN

2. ASAS SUMBER2. ASAS SUMBER

NEGARA BERHAK MENGENAKAN NEGARA BERHAK MENGENAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG BERSUMBER DI WILAYAHNYA TANPA BERSUMBER DI WILAYAHNYA TANPA MEMPERHATIKAN TEMPAT TINGGAL MEMPERHATIKAN TEMPAT TINGGAL WPWP

3. ASAS KEBANGSAAN3. ASAS KEBANGSAAN

PENGENAAN PAJAK DIHUBUNGKAN DG PENGENAAN PAJAK DIHUBUNGKAN DG KEBANGSAAN SUATU NEGARA. KEBANGSAAN SUATU NEGARA.

CTH WN ASING YG BERDOMISILI DI CTH WN ASING YG BERDOMISILI DI INDONESIAINDONESIA

TATA CARA PEMUNGUTAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAKPAJAK

1.1. STELSEL PAJAKSTELSEL PAJAK

2.2. ASAS PEMUNGUTAN PAJAKASAS PEMUNGUTAN PAJAK

3.3. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKSISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

STELSEL PAJAKSTELSEL PAJAK

1.1. STELSEL NYATASTELSEL NYATA

PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN PADA OBJEK SHG PEMUNGUTAN PADA OBJEK SHG PEMUNGUTAN NYA BARU DAPAT DILAKUKAN PADA NYA BARU DAPAT DILAKUKAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK YAITU AKHIR TAHUN PAJAK YAITU SETELAH PENGHASILAN YANG SETELAH PENGHASILAN YANG SESUNGGUHNYA DIKETAHUISESUNGGUHNYA DIKETAHUI

2. STELSEL ANGGAPAN2. STELSEL ANGGAPAN

PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN PADA SUATU ANGGAPAN YANG PADA SUATU ANGGAPAN YANG DIATUR OLEH UU.DIATUR OLEH UU.

3. STELSEL CAMPURAN3. STELSEL CAMPURAN

CAMPURAN, PADA AWAL TAHUN CAMPURAN, PADA AWAL TAHUN BESARNYA PAJAK DIHITUNG BESARNYA PAJAK DIHITUNG BERDASARKAN SUATU ANGGAPAN, BERDASARKAN SUATU ANGGAPAN, KMD PADA AKHIR TAHUN BESARNYA KMD PADA AKHIR TAHUN BESARNYA DISESUAIKAN DENGAN KEADAAN DISESUAIKAN DENGAN KEADAAN YANG SEBENARNYA.YANG SEBENARNYA.

SISTEM PEMUNGUTAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAKPAJAK

1.1. OFFICIAL ASSESMENT SYSTEMOFFICIAL ASSESMENT SYSTEMCIRI-CIRICIRI-CIRIa.a. WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK

DITENTUKAN OLEH PEMERINTAHDITENTUKAN OLEH PEMERINTAHb.b. PEMERINTAH MENENTUKAN BESARNYA PEMERINTAH MENENTUKAN BESARNYA

PAJAK TERUTANGPAJAK TERUTANGc.c. WP BERSIKAP PASIFWP BERSIKAP PASIFd.d. UTANG PAJAK TIMBUL SETELAH UTANG PAJAK TIMBUL SETELAH

DIKELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK DIKELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK OLEH FISKUS.OLEH FISKUS.

2. SELF ASSESMENT SYSTEM2. SELF ASSESMENT SYSTEM CIRI-CIRICIRI-CIRIa.a. WEWENANG PENENTUAN BESARNYA WEWENANG PENENTUAN BESARNYA

PAJAK TERUTANG ADA PADA WP SENDIRI.PAJAK TERUTANG ADA PADA WP SENDIRI.b.b. WP HARUS AKTIF MULAI DARI WP HARUS AKTIF MULAI DARI

MENGHITUNG, MENYETOR DAN MENGHITUNG, MENYETOR DAN MELAPORKAN SENDIRI PAJAK YANG MELAPORKAN SENDIRI PAJAK YANG TERUTANGTERUTANG

c.c. FISKUS TIDAK IKUT CAMPUR HANYA FISKUS TIDAK IKUT CAMPUR HANYA MENGAWASIMENGAWASI

3. WITH HOLDING SYSTEM3. WITH HOLDING SYSTEM

CIRI-CIRICIRI-CIRI

WEWENANG PENENTUAN BESARNYA WEWENANG PENENTUAN BESARNYA PAJAK OLEH PIHAK KETIGA SELAIN PAJAK OLEH PIHAK KETIGA SELAIN FISKUS DAN WP.FISKUS DAN WP.

TARIF PAJAK TARIF PAJAK

TARIF PAJAK DLM PPh MELIPUTITARIF PAJAK DLM PPh MELIPUTI1.1. TARIF MARGINALTARIF MARGINAL % TARIF BERLAKU UNTUK SUATU % TARIF BERLAKU UNTUK SUATU

KENAIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK.KENAIKAN DASAR PENGENAAN PAJAK. 0 -----Rp 50 JT TARIF PAJAK 10%0 -----Rp 50 JT TARIF PAJAK 10% Rp 50 JT ----Rp 100 JT TARIF PAJAK 15%Rp 50 JT ----Rp 100 JT TARIF PAJAK 15%2.2. TARIF EFEKTIFTARIF EFEKTIF % TARIF PAJAK YG EFEKTIF BERLAKU % TARIF PAJAK YG EFEKTIF BERLAKU

ATAU HARUS DITERAPKAN ATAS DASAR ATAU HARUS DITERAPKAN ATAS DASAR PENGENAAN PAJAK TTT.PENGENAAN PAJAK TTT.

CONTOH TARIF EFEKTIFCONTOH TARIF EFEKTIF

PKP Rp 100JT, PAJAK PENGHASILAN PKP Rp 100JT, PAJAK PENGHASILAN TERUTANG ADALAHTERUTANG ADALAH

10 % X Rp 50JT = Rp 5.000.000 10 % X Rp 50JT = Rp 5.000.000

15 % x Rp 50 JT = 15 % x Rp 50 JT = Rp 7.500.000Rp 7.500.000

TOTAL = Rp12.500.000TOTAL = Rp12.500.000

TOTAL EFEKTIF = Rp TOTAL EFEKTIF = Rp 12.500.00012.500.000 X 100% = 12,5 % X 100% = 12,5 %

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000

POLA % TARIF PAJAKPOLA % TARIF PAJAK

1.1. TARIF SEBANDING/PROPORSIONALTARIF SEBANDING/PROPORSIONAL

2.2. TARIF TETAPTARIF TETAP

3.3. TARIF PROGRESIFTARIF PROGRESIF

4.4. TARIF DEGRESIFTARIF DEGRESIF

TARIF PROPORSIONALTARIF PROPORSIONAL

TARIF BERUPA % TETAP, THD BRPPUN TARIF BERUPA % TETAP, THD BRPPUN JLH YANG DIKENAKAN PAJAK JLH YANG DIKENAKAN PAJAK SEHINGGA BESARNYA PAJAK YANG SEHINGGA BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG PROPORSIONAL THD TERUTANG PROPORSIONAL THD BESARNYA NILAI YANG DIKENAKAN BESARNYA NILAI YANG DIKENAKAN PAJAKPAJAK

CTH: PENYERAHAN BKP DI DAERAH CTH: PENYERAHAN BKP DI DAERAH PABEAN DIKENAKAN PPN 10 %PABEAN DIKENAKAN PPN 10 %

TARIF TETAPTARIF TETAP

TARIF BERUPA JUMLAH YANG TETAP TARIF BERUPA JUMLAH YANG TETAP TERHADAP BRPPUN JLH YANG TERHADAP BRPPUN JLH YANG DIKENAI PAJAK SEHINGGA BESARNYA DIKENAI PAJAK SEHINGGA BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG TETAPPAJAK YANG TERUTANG TETAP

CTH:CTH:

BESARNYA TARIF BEA MATERAI UNTUK BESARNYA TARIF BEA MATERAI UNTUK CEK DAN BILYET GIRO DGN NILAI CEK DAN BILYET GIRO DGN NILAI NOMINAL BRPPUN RP 6000NOMINAL BRPPUN RP 6000

TARIF PROGRESIFTARIF PROGRESIF

% TARIF YG DIGUNAKAN SEMAKIN % TARIF YG DIGUNAKAN SEMAKIN BESAR BILA JUMLAH YANG DIKENAI BESAR BILA JUMLAH YANG DIKENAI PAJAK SEMAKIN BESARPAJAK SEMAKIN BESAR

SAMPAI DG RP. 5.000.000 TARIF 5 %SAMPAI DG RP. 5.000.000 TARIF 5 %

SAMPAI DG Rp 50 jt- Rp 100jt TARIF 10%SAMPAI DG Rp 50 jt- Rp 100jt TARIF 10%

TARIF DEGRESIFTARIF DEGRESIF

%TARIF YANG DIGUNAKAN SEMAKIN %TARIF YANG DIGUNAKAN SEMAKIN KECIL BILA JUMLAH YANG KECIL BILA JUMLAH YANG DIKENAKAN SEMAKIN BESAR.DIKENAKAN SEMAKIN BESAR.

HAPUSNYA HUTANG PAJAKHAPUSNYA HUTANG PAJAK1.1. PEMBAYARANPEMBAYARAN PEMBAYARAN PAJAK KPD KAS NEGARA MENYEBABKAN PEMBAYARAN PAJAK KPD KAS NEGARA MENYEBABKAN

HILANGNYA HUTANG PAJAKHILANGNYA HUTANG PAJAK2.2. KOMPENSASIKOMPENSASI APB WP MEMPUNYAI TAGIHAN BERUPA KELEBIHAN APB WP MEMPUNYAI TAGIHAN BERUPA KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK., JLH KELEBIHAN HARUS PEMBAYARAN PAJAK., JLH KELEBIHAN HARUS DIKOMPENSASIKAN DGN HUTANG-HUTANG PAJAK DIKOMPENSASIKAN DGN HUTANG-HUTANG PAJAK LAINNYA.LAINNYA.

3.3. DALUARSADALUARSA HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK TELAH HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK TELAH

DALAUARSA KARENA TLH MELAMPAUI 10 TH SEJAK SAAT DALAUARSA KARENA TLH MELAMPAUI 10 TH SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, SHG TDK DPT DITAGIH LAGI.SHG TDK DPT DITAGIH LAGI.

4.4. PEMBEBASANPEMBEBASAN PEMBEBASAN TIDAK DIBERIKAN PADA POKOK PAJAK, PEMBEBASAN TIDAK DIBERIKAN PADA POKOK PAJAK,

AKAN TETAPI PADA SANKSI ADMINISTRASIAKAN TETAPI PADA SANKSI ADMINISTRASI5.5. PENGHAPUSANPENGHAPUSAN WP TIDAK MEMILIKI UANG SAMA SEKALI.WP TIDAK MEMILIKI UANG SAMA SEKALI.

CONTOH KOMPENSASI CONTOH KOMPENSASI PAJAKPAJAK

PT. ALAMANDA DLM TH 1995 MENDERITA KERUGIAN PT. ALAMANDA DLM TH 1995 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp 1M. DLM 5 TH BERIKUT NYA FISKAL SEBESAR Rp 1M. DLM 5 TH BERIKUT NYA L/R FISKAL PT ALAMANDA SBB:L/R FISKAL PT ALAMANDA SBB:

1996: LABA FISKAL Rp 200 JT1996: LABA FISKAL Rp 200 JT1997: RUGI FISKAL Rp 300 JT1997: RUGI FISKAL Rp 300 JT1998: LABA FISKAL NIHIL1998: LABA FISKAL NIHIL1999: RUGI FISKAL Rp 100 JT1999: RUGI FISKAL Rp 100 JT2000: LABA FISKAL Rp 800 JT, BAGAIMANA CARA 2000: LABA FISKAL Rp 800 JT, BAGAIMANA CARA

PENGHITUNGAN KOMPENSASI FISKALNYA? PENGHITUNGAN KOMPENSASI FISKALNYA?