MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINANKEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA 2011-2025 NOMOR : KEP-35/M.EKON/08/2011 TENTANG TIM KERJA
PADA KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
2011-2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA 2011-2025, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung
pelaksanaan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, perlu membentuk
tim kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 tentang Tim Kerja pada
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2010; 3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
84/P Tahun 2009; 5. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -25.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Nomor_:_PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 TENTANG TIM KERJA
PADA KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
2011-2025.
PERTAMA
: Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang disingkat dengan KP3EI, terdiri
dari: a. Tim Kerja Regulasi; b. Tim Kerja Konektivitas; c. Tim
Kerja Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d.
Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera; e. Tim Kerja Koridor Ekonomi
Jawa; f. Tim Kerja Koridor Ekonomi Kalimantan; g. Tim Kerja Koridor
Ekonomi Sulawesi; h. Tim Kerja Koridor Ekonomi Bali dan Nusa
Tenggara; dan i. Tim Kerja Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan
Maluku.
KEDUA ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-3KEDUA : a. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Regulasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, sebagai berikut: Ketua :
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua
I : Deputi Wakil Ketua II : Deputi Kabinet; Wakil Ketua III :
Sofjan Wanandi; Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian
Kehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral; 4. Sekretaris Perhubungan; 5. Sekretaris Perdagangan;
6. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Sekretaris
Kementerian Lingkungan Hidup; 8. Direktur Jenderal Peraturan
PerundangUndangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 9.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 10. Deputi
Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan
Nasional; 11. Dr. Ninasapti Triaswati; 12. Chris Kanter; 13. Dra.
Hartati Murdaya; 14. Dr. Bambang Kesowo, SH, LL.M.; 15. Haryadi ...
Jenderal Kementerian Jenderal Kementerian Bidang Bidang
Perundang-Undangan, Perekonomian, Sekretariat Kementerian
Sekretariat Negara;
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -415.
Haryadi B. Sukamdani; 16. Agung Adi Prasetyo; 17. Fransicus
Welirang; 18. Agus Kartasasmita; 19. Hilman Soelaiman; 20. Hiskia;
21. Hendra Mulyono. b. Tim Kerja Regulasi mempunyai tugas sebagai
berikut: 1) mengkaji dan mengidentifikasi kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
(MP3EI); 2) menyusun peraturan rekomendasi dan langkah-langkah yang
terkait strategis dengan penyelesaian permasalahan dan hambatan
kebijakan dan perundang-undangan pelaksanaan MP3EI; 3) melakukan
sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan yang terkait
dengan pelaksanaan MP3EI; 4) melakukan pemantauan pelaksanaan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pelaksanaan MP3EI; 5) melaksanakan tugas terkait lainnya
berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI. KETIGA : a. Susunan
Keanggotaan Tim Kerja Konektivitas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA angka 1, sebagai berikut: Ketua : Wakil Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional; Wakil Ketua I : Wakil Menteri Perhubungan; Wakil Ketua
II : Wakil Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua III : Wakil Menteri
Perdagangan; Wakil Ketua IV : Wakil Menteri Keuangan; Wakil Ketua V
: Dr. Raden Pardede; Anggota
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-5Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika; 2. Sekretaris Perindustrian; 3. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertahanan; 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 6.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum; 7.
Direktur 8. Direktur 9. Direktur 10. Direktur Jenderal Jenderal
Jenderal Jenderal Perkeretaapian, Darat, Laut, Udara, Kementerian
Perhubungan; Perhubungan Perhubungan Perhubungan Kementerian
Perhubungan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Perhubungan; 11.
Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara 12. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah, Badan Pertanahan Nasional; 13. Staf Ahli Bidang Hubungan
Antar Lembaga, Kementerian Kehutanan; 14. Ir. Jusman Syafii Djamal;
15. Umar Juoro, M.A., MAPE; 16. Pieter Gontha; 17. Natsir Mansyur;
18. Didie Soewondho; 19. Mintandjo Halim; 20. Sanny Iskandar; 21.
Drs. Jenderal Kementerian
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -621.
Drs. H. Aip Syarifuddin; 22. Jimmy Michael Sariono; 23. Ari T.
Ariwibowo; 24. Carmelita Hartoto; 25. Tjoesugiarto; 26. Ade
Wellington. b. Tim Kerja Konektivitas mempunyai tugas sebagai
berikut: 1) mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan dan
ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas
dalam pelaksanaan MP3EI; 2) menyiapkan rekomendasi kebijakan dan
langkah-langkah strategis dalam rangka sinkronisasi penyediaan
infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam
pelaksanaan MP3EI; 3) melakukan sinkronisasi kebijakan penyediaan
infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas dalam
pelaksanaan MP3EI; dan 4) melaksanakan tugas terkait lainnya
berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI. KEEMPAT : a. Susunan
Keanggotaan Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1,
sebagai berikut: Ketua : Wakil Menteri Pendidikan Nasional; dan
Teknologi, Kementerian Riset dan
Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan
Teknologi; Wakil Ketua II : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil Ketua III
: James T Riady; Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-7Anggota : 1. Kepala Badan Penyuluhan Daya dan Manusia
Pengembangan
Sumber
Pertanian, Kementerian Pertanian; 2. Kepala Badan Pengkajian
Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian; 3.
Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 4. Deputi Bidang
Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan
Teknologi; 5. Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi; 6. Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional; 7. Direktur
Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional; 8.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 9. Deputi Bidang
Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi; 10. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya
Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 11. Deputi Bidang
Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik; 12. Betti Setiastuti
Alisjahbana; 13. Rachmat Gobel; 14. Dr. Ilham Habibie; 15. Prof.
Dr. Badia Ferizade; 16. Edy
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -816.
Edy Surya Atmaja; 17. Erik Tohir; 18. Lukito Wanandi; 19. TP
Rachmad; 20. Wicahyo T. Ratomo; 21. Muhammad Muthowali Kuntjoro;
22. Kamser Lumbanradja; 23. Adi Mahfudz; 24. Bunyamin Setiawan; 25.
Ninok Leksono. b. Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut: 1)
mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan Sumber
Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung
pelaksanaan MP3EI; 2) menyiapkan rekomendasi kebijakan dan
langkah-langkah strategis dalam rangka sinkronisasi penyediaan
Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
mendukung pelaksanaan MP3EI; 3) melakukan sinkronisasi kebijakan
Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
mendukung pelaksanaan MP3EI; dan 4) melaksanakan tugas terkait
lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI. KELIMA : a. Susunan
Keanggotaan Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA angka 1, sebagai berikut: Ketua : Menteri
Kehutanan; Ketua Alternate : Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral; Wakil Ketua I : Ketua Forum Gubernur se-Sumatera;
Wakil
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-9Wakil Ketua II : Deputi Bidang Usaha Primer, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara; Wakil Ketua II : Anindya N. Bakrie; Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, 2. Staf Ahli
Kementerian Koordinator Usaha, Bidang Perkebunan, Pengembangan
Kementerian Bidang Perekonomian; Bidang Persaingan Kementerian
Perekonomian; 3. Direktur 4. Direktur Perwilayahan Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; 6.
Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan
Perubahan Iklim, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 8.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan, Kementerian
Perhubungan; 10. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III; 11.
Prof. Irzan Tandjung, Ph.D.; 12. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri; 13.
Budyarto Linggowiyono; 14. Franky Sibarani; 15. Johannes Kennedy;
16. H. Frimandez Jenderal Jenderal Industri, Kementerian Pertanian;
Koordinator
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 10
16. H. Firmandez; 17. Rully Oktavianto; 18. Mintardjo Halim; 19.
Alizaldi; 20. David Tampubolon; 21. Bustanul Arifin; 22. Bob
Kamandanu. b. Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tugas
sebagai berikut: 1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di Koridor
Ekonomi Sumatera; 2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan
pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Sumatera; 3) melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Sumatera; 4) melakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah di Koridor Ekonomi Sumatera dalam pelaksanaan
MP3EI; 5) menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah
strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan MP3EI di Koridor
Ekonomi Sumatera; dan 6) melaksanakan tugas terkait lainnya
berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI. KEENAM : a. Susunan berikut:
Ketua : Menteri Pekerjaan Umum; Ketua Alternate : Menteri
Perindustrian; Wakil Ketua I : Ketua Forum Gubernur se-Jawa; Wakil
. Keanggotaan Tim Kerja Koridor Ekonomi Jawa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, sebagai
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 11
Wakil Ketua II : Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan
Manufaktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Wakil Ketua III :
Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A; Anggota : 1. Deputi Bidang
Koordinasi Koordinator Jenderal Pengolahan Kerja Sama Bidang dan
Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Perekonomian; 2.
Direktur Pertanian; 3. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Bidang
Kementerian Kementerian Perekonomian; 4. Deputi Bidang Produksi,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Direktur Jenderal Cipta
Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Direktur 7. Direktur Berbasis
Jenderal Jenderal Teknologi Penataan Industri Tinggi, Ruang,
Unggulan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum; Koordinator
Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian
Perindustrian; 8. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,
Kementerian Pertahanan; 9. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan,
Kementerian Nasional; 10. Direktur Utama Perum Perhutani; 11. Prof.
Miyasto, S.U.; 12. John A. Prasetio; 13. Bambang Sujagat; 14.
Shinta Widjaya Sukamdani; 15. Dadan ... Perencanaan Pembangunan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 12
15. Dadan Suhendar; 16. Biben Akbar; 17. Nur Ahmad Affandi; 18.
Alexander Leo; 19. Sarwono A. Wijarso; 20. Trenggono; 21. Febrizal
Rahmana. b. Tim Kerja Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tugas sebagai
berikut: 1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Jawa; 2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan
MP3EI di Koridor Ekonomi Jawa; 3) melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Jawa; 4) melakukan
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah di
Koridor Ekonomi Jawa dalam pelaksanaan MP3EI; 5) menyiapkan
rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan
dalam pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Jawa; dan 6)
melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian
KP3EI. KETUJUH : a. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Koridor Ekonomi
Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1,
sebagai berikut: Ketua : Menteri Pertanian; Ketua Alternate :
Menteri Perumahan Rakyat; Wakil Ketua I : Ketua Forum Gubernur
se-Kalimantan; Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Wakil ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 13
Wakil Ketua III : Boy Garibaldi Thohir; Anggota : 1. Deputi Bidang
Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Staf Ahli Bidang Inovasi
Teknologi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian; 3. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 4.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
Kementerian Kehutanan; 6. Deputi Bidang Pengendalian dan Kerusakan
Iklim, Lingkungan Perubahan
Kementerian Lingkungan Hidup; 7. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Staf Ahli
Bidang Kebijakan Publik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 9.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian
Pertanian; 10. Staf 11. Staf Ahli Ahli Bidang Bidang Investasi Tata
Pertanian, dan Kementerian Pertanian; Ruang Kemaritiman,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional; 12. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero); 13. Dr. Ismeth S. Abidin; 14. Dr. M. Syafii
Antonio, M.EC.; 15. M. Reza Ihsan; 16. Soebronto Laras; 17. Endang
...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 14
17. Endang Kesumayadi; 18. Tugiyo Wiratmodjo; 19. Hengki Purwoko;
20. Bogan S; 21. M. Ridwan Mustofa; 22. Prof. Hermanto Siregar. b.
Tim Kerja Koridor Ekonomi Kalimantan mempunyai tugas sebagai
berikut: 1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Kalimantan; 2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan
pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Kalimantan; 3) melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Kalimantan; 4) melakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah
dan pemerintah daerah di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam
pelaksanaan MP3EI; 5) menyiapkan rekomendasi kebijakan dan
langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan MP3EI
di Koridor Ekonomi Kalimantan; dan 6) melaksanakan tugas terkait
lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI. KEDELAPAN : a.
Susunan Keanggotaan Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1, sebagai berikut: Ketua :
Menteri Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah; Wakil Ketua I : Ketua Forum Gubernur se-Sulawesi; Wakil
Ketua II : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Wakil ... Ketua Alternate : Menteri
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 15
Wakil Ketua III : Erwin Aksa; Anggota : 1. Deputi 2. Deputi Bidang
Bidang Produksi, Tata Kementerian Lingkungan, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah; Kementerian Lingkungan Hidup; 3. Deputi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional 4. Direktur 5. Direktur Jenderal Jenderal Tanaman
Pengolahan Pangan, dan Kementerian Pertanian; Pemasaran Hasil
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Direktur Mineral;
7. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan
Umum; 8. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan,
Kementerian Perhubungan; 9. Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan,
Kementerian Kehutanan; 10. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan
Pemerintah-Swasta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 11.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero); 12. Direktur
Utama PT Semen Tonasa; 13. Ir. Timotius D. Harsono; 14. Franky O.
Widjaja; 15. Zulkarnaen Arief; Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
16. Andi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 16
16. Andi Bachtiar Sirang; 17. Karen Tambayong; 18. Nova Sumolang;
19. Harry Warganegara Harun; 20. Haryanto; 21. Pieter Jasman. b.
Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tugas sebagai berikut:
1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi;
2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI di
Koridor Ekonomi Sulawesi; 3) melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi; 4) melakukan
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah di
Koridor Ekonomi Sulawesi dalam pelaksanaan MP3EI; 5) menyiapkan
rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan
dalam pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi; dan 6)
melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian
KP3EI. KESEMBILAN : a. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Koridor
Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA angka 1, sebagai berikut: Ketua : Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata; Ketua Alternate : Menteri Perdagangan; Wakil Ketua I :
Gubernur Nusa Tenggara Barat; Wakil Ketua II : Edhie Baskoro
Yudhoyono; Wakil Ketua III : Direktur Utama PT. Garuda Indonesia;
Anggota ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 17
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Staf Ahli Bidang
Hukum dan Kelembagaan, Kementerian Perekonomian; 3. Deputi Bidang
Evaluasi Badan Kinerja Pembangunan, Perencanaan Koordinator
Bidang
Pembangunan Nasional; 4. Direktur Jenderal Pengembangan
Destinasi Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 5.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian; 6. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian
Kelautan dan Perikanan; 7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Kementerian Perdagangan; 8. Direktur Jenderal Industri
Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian
Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Deputi Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional,
Kementerian Kehutanan; 13. PT Bali Tourism Development Corporation;
14. Christianto Wibisono; 15. Prof. Dadan Umar Daihani; 16. Yuan
...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 18
16. Yuan Permata Ado; 17. Johnny Darmawan; 18. Ketut Suwardana
Linggih; 19. Barry Djadid; 20. Paul Lyanto; 21. Saharudin Didu; 22.
Meidya Amoraldham; 23. Ahmad Bakri Putra; 24. Jonny Liano; 25.
Intan Fauzi Fitriyadi; 26. Jimmy Gani; 27. Pujiastuti. b. Tim Kerja
Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas sebagai
berikut: 1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Bali dan Nusa Tenggara; 2) mengidentifikasi permasalahan dan
hambatan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa
Tenggara; 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI di
Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara; 4) melakukan sinkronisasi
kebijakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah di Koridor
Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara dalam pelaksanaan MP3EI; 5)
menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang
diperlukan dalam pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa
Tenggara; dan 6) melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan
arahan Ketua Harian KP3EI.
KESEPULUH ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 19
KESEPULUH : a. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Koridor Ekonomi Papua
dan Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
angka 1, sebagai berikut: Ketua : Menteri Perhubungan;
Ketua Alternate : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Wakil
Ketua I : Gubernur Papua; Wakil Ketua II : Gubernur Maluku; Wakil
Ketua III : Arifin Panigoro; Wakil Ketua IV : Direktur Utama PT.
Pertamina; Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan
Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Staf Ahli
Bidang Penanggulangan Koordinator Daerah Kemiskinan, 3. Deputi
Kementerian
Bidang Perekonomian; Bidang Pengembangan Khusus, Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal; 4. Deputi Bidang Pengembangan
Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; 5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian; 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Direktur
Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian
Kelautan dan Perikanan; 9. Deputi
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 20
9. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Deputi Bidang
Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha; 10. Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 11. Staf Ahli Bidang
Revitalisasi Industri Kehutanan, Kementerian Kehutanan; 12. Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian
Perhubungan; 13. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan
Perhubungan, Kementerian Perhubungan; 14. Staf Ahli Bidang Hubungan
Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum; 15. Staf Ahli Bidang
Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral; 16. Mayor Jemderal Putu Buana; 17. Dr. Purbaya
Yudhi Sadewa; 18. Suryadi Sasmita; 19. Adisatrya Sulisto; 20. John
Kabey; 21. Syahrir Hasan; 22. Bahlil Lahadalia; 23. Triharsono. b.
Tim Kerja Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku mempunyai
tugas sebagai berikut: 1) mengoordinasikan pelaksanaan MP3EI di
Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku; 2) mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi
Papua dan Kepulauan Maluku; 3) melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 21
3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI di Koridor
Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku; 4) melakukan sinkronisasi
kebijakan antara Pemerintah dan pemerintah daerah di Koridor
Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku dalam pelaksanaan MP3EI; 5)
menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang
diperlukan dalam pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Papua dan
Kepulauan Maluku; dan 6) melaksanakan tugas terkait lainnya
berdasarkan arahan Ketua Harian KP3EI.
KESEBELAS
: Masa tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum
KETUJUH, Diktum KEDELAPAN, Diktum KESEMBILAN, dan Diktum KESEPULUH
terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI ini sampai dengan 31
Desember 2014.
KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Tim Kerja dibebankan kepada: a. anggaran Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; b. anggaran kementerian dari Ketua
Tim Kerja; dan/atau c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
terkait.
KETIGABELAS
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 22
-
KETIGABELAS : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Harian KP3EI ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2011 MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025,
ttd. M. HATTA RAJASA
