Upload
iskandar-zulkarnaen
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 1/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 1 -
PEDOMAN TEKNISMENEJEMEN BANJIR
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Ruang Lingkup
2. PENGERTIAN-PENGERTIAN
3. MENEJEMEN
3.1. Pengendalian Banjir 3.1.1. Prinsip Pengendalian Banjir 3.1.2. Strategi Pengendalian Banjir
3.2. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir(15)3.2.1. Tahap sebelum terjadi banjir.(18)
3.2.2. Peramalan(22)3.2.3. Komunikasi(22)
3.2.4. Pemberitaan (22)3.2.5. Tingkat Siaga Banjir(23)3.2.6. peralatan dan bahan banjiran(17)
3.3. Penanggulangan bencana banjir 3.3.1. Pencegahan Bencana Banjir(13)3.3.2. Mitigasi Ancaman Bahaya Banjir (14)
3.3.3. Tanggap Darurat(15)3.4. Pemulihan (16)
3.5. Pengawasan
4 KELEMBAGAN4.1. Umum4.2. Organisasi
4.3. Sumber Daya Pendukung
5. KOORDINASI5.1. Lembaga Koordinasi
a. Tahap Sebelum Banjir
b. Tahap Saat Banjir c. Tahap Setelah Banjir
5.2. Mekanis Koordinasi
5.3. Penyelesaian Perselisihan
6. SISTEM PELAPORAN
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 2/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 2 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering
mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah,
namun hanya dapa t dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya.
Karena datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut
perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu.
Sebagian tugas Dinas dan atau Badan Hukum ya ng mengelola Wilayah Sungai adalah
melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas tersebut diperlukan Pedoman Teknis Menejemen Banjir.
1.2. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan kerja Dinas dan atau Badan Hukum yang
mengelola wilayah sungai dan instansi lain dalam menyelenggarakan kegiatan
menejemen banjir agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan berhasil guna sesuai
dengan pola pengelolaan wilayah sungai. Pedoman ini digunakan bersama pedoman lain
yang terkait dengan maksud saling melengkapi.
Tujuan pedoman ini adalah terselenggaranya menejemen banjir yang menyeluruh dan
terpadu dalam sistem wilayah sungai sehingga korban jiwa, kerusakan atau kerugian
harta benda dan atau kerusakan lingkungan sebagai dampak tak terkendalinya daya rusak
air dapat dicegah dan dihindari, atau diusahakan menjadi seminimal mungkin.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup pedoman ini mencakup pengendalian banjir dan penanggulangan
bencana banjir terdiri dari pokok bahasan yang menyangkut pengertian, kelembagaan,
menejemen, pendanaan dan koordinasi.
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 3/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 3 -
BAB II
PENGERTIAN
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumberdaya alam non
hayati yang terkandung di dalamnya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air
sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh
garis sempadan.
2. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau
lebih Daerah Aliran Sungai.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah
topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan
sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.
4. Palung Sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau
buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.
5. Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar pengamanan sungai.
6. Daerah Sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul
sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing tinggi untuk sungai yang tidak
bertanggul.
7. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi
sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam
8. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang tidak
dibebaskan.
9. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah
sempadan yang tidak dibebaskan
10. Daerah Retensi adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk
sementara waktu.
11. Dataran Banjir adalah lahan yang pada waktu-waktu tertentu terlanda atau tergenang air
banjir.
12. Banjir adalah suatu keadaan sungai dimana aliran airnya tidak tertampung oleh palung
sungai.
13. Pengendalian banjir adalah upaya fisik dan non fisik untuk pengamanan banjir dengan
debit banjir sampai tingkat tertentu yang layak (bukan untuk debit banjir yang terbesar).
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 4/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 4 -
14. Penanggulangan banjir adalah segala upaya yang dilakukan agar banjir tidak
menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, atau untuk mengurangi dan
menekan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh banjir.
15. Debit banjir rencana adalah debit banjir yang dipakai untuk dasar perencanaan
pengendalian banjir, dan dinyatakan menurut kala ulang tertentu. Besarnya kala ulang
ditentukan dengan mempertimbangkan segi keamanan dengan resiko tertentu, serta
kelayakannya baik teknis maupun lingkungan.
16. Bangunan sungai adalah bangunan air yang berada di sungai, danau dan atau di daerah
manfaat sungai, berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai.
17. Mitigasi bahaya banjir ( Flood Damage Mitigation ) adalah upaya menekan besarnya
kerugian/bencana akibat banjir.
18. Pengelolaan dataran banjir (Flood Plain Management) adalah pengelolaan dataran
banjir sedemikian rupa sehingga meminimal akibat banjir yang mungkin terjadi.
19. Bahan banjiran adalah bahan yang diperlukan untuk penanggulangan darurat kerusakan
yang disebabkkan oleh banjir termasuk tanah longsor karena banjir.
20. Daerah tangkapan air (Catchment Area )adalah daerah resapan air dari suatu daerah aliran
sungai.
BAB III
MENEJEMEN
3.1 Pengendalian Banjir
Pengendalian banjir dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan danterganggunya kegiatan sosial ekonomi.
3.1.1 Prinsip Pengendalian Banjir
a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan
konservasi tanah dan air;
b. Meresapkan kedalam tanah air hujan sebanyak mungkin dengan sumur
sumur resapan atau rorak dan menyediakan daerah terbuka hijau;
c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah
retensi;
d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas
wadah wadah air;
e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, harta benda;
3.1.2 Strategi Pengendalian Banjir
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 5/12
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 6/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 6 -
d. pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan atau bahan lainnya.
e. Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat
pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat dilakukan
dengan:
1) Penyediaan informasi dan pendidikan
2) Rehabilitasi, rekonstruksi dan atau pembangunan fasilitas umum
3) Melakukan penyelamatan, pengungsian dan tindakan darurat lainnya;
4) Penyesuaian pajak;
5) Asuransi banjir.
f. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air
Pengelolaan daerah tangkapan air dalam pengendalian banjir antara lain
dapat dilakukan melalui kegiatan:
1) Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan,
kawasan budidaya dan kawasan lindung);
2) Rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;
3) Konservasi tanah dan air baik melalui metoda vegetatif, kimia,
maupun mekanis;
4) Perlindungan/konservasi kawasan - kawasan lindung.
g. Penyediaan Dana
Penyediaan dana dapat dilakukan dengan cara :
1) Pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola
sendiri oleh masyarakat pada daerah rawan banjir.
2) Penggala ngan dana oleh masyarakat umum di luar daerah yang
rawan banjir
3) penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
3.2 Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir3.2.1 Tahap sebelum terjadi banjir
Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapiancaman bahaya banjir meliputi:
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 7/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 7 -
a. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan/ informasi-informasi baik
dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
masalah banjir,
b. Pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus menerus;
c. Optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;
d. Penyebarluasan informasi Daerah Rawan Banjir, ancaman bahaya dan
tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan
bencana;
e. Peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan menejemen pengendalian banjir
dengan menyiapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan dan berorientasi
kepada pemotivasian individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap
sedia mengendalikan ancaman bahaya;
f. Persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.
g. Penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat seperti karung
plastik, bronjong kawat, dan material-material pengisinya seperti pasir, batu
dan lain-lain, dan disediakan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan
rawan/kritis.
h. Penyediaan peralatan berat (backhoe/excarator, truk, buldozer, dan lain-lain)
dan disiap siagakan pada lokasi yang strategis, sehingga sewaktu-waktu
mudah dimobilisasi.
i. Penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi seperti speed boat, perahu,
pelampung dan lain-lain.
3.2.2 Saat terjadi banjir
Kegiatan yang dilakukan dititik beratkan pada :
a. Penyelenggaraan piket banjir disetiap POSKO.
b. Pengoperasian Flood Warning System:
1). Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pantau.
2). Melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada
Dinas/Instasi terkait, untuk diinformasikan pada masyarakat sesuai
dengan Prosedur Operasi Standar Banjir, selengkapnya tingkat siaga dan
pemberitaan banjir dapat diperiksa pada Tabel 1
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 8/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 8 -
Tabel 1. Tingkat Siaga dan Pemberitaan Banjir
Gawar/Pemberitaan
No Tingkat
Bahaya
Tingkat
Siaga
Tinggi Jagaan
Air Sungai
*)
Selang
Waktu
Pengamatan
Selang
Waktu
Isyarat**)
1. Bahaya-I Siaga-I(Merah)
Ditetapkan sesuaidengan kondisi
sungai
Terus Menerus Maks 1 jam Sirene,Kentongan, atau
yang sejenis
2. Bahaya-II Siaga -II
(Kuning)
Ditetapkan sesuai
dengan kondisi
sungai
1 Jam Maks 3 Jam Sirene,
Kentongan, atau
yang sejenis
3. Bahaya-III Siaga- III
(Hijau)
Ditetapkan sesuai
dengan kondisi
sungai
2 Jam Maks 6 Jam Sirene,
Kentongan, atau
yang sejenis
Keterangan :
*) Tinggi jagaan air sungai ( free board) dipergunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat bahaya
banjir/tingkat siaga yang besarannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sungai dan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah atas usulan fihak Pengelola.
**) Media dan frekwensi isyarat disesuaikan dengan ketentuan setempat
c. Peramalan
Peramalan banjir dapat dilakukan dengan cara :
1). Analisis hubungan hujan dengan banjir ( Rainfall – Runoff relationship ).
2). Metode perambatan banjir ( Flood routing ).
3). Metode Lain.
d. Komunikasi
Sistim komunikasi digunakan untuk kelancaran penyampaian informasi dan
pelaporan, dapat menggunakan radio komunikasi, telepon, faximile dan
sarana lainnya.
e. Gawar/Pemberitaan Banjir (Pemberitaan)
Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan atau sarana
sejenis lainnya dari masing-masing pos pengamatan berdasarkan informasi
dari Posko Banjir.
3.3 Penanggulangan bencana banjir3.3.1 Penjinakan (mitigasi)
Penjinakan ancaman bahaya banjir dilakukan agar keadaan darurat yang
ditimbulkan oleh bahaya banjir dapat diringankan atau dijinakan efeknya
melalui antara lain:
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 9/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 9 -
a Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir.
b Perlindungan sumberdaya air dan lingkungan.
3.3.2 Tanggap DaruratTanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi keadaan
darurat akibat banjir, dilakukan dengan cara :
a mengerahkan sumberdaya seperti: personil, bahan banjiran, peralatan, dana
dan bantuan darurat;
b menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas penanggulangan
bencana banjir (Satlak dan Satkorlak)
c mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir yang
berada dalam kondisi kritis.
d mengevakuasi penduduk dan harta benda.
3.4 PemulihanPemulihan dilakukan terhadap sarana dan prasarana sumberdaya air serta lingkungannya
akibat bencana banjir kepada fungsi semula, melalui:
a Inventarisasi dan dokumentasi kerusakan sarana dan prasarana sumberdaya air,
kerusakan lingkungan, korban jiwa dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan.
b Merencanakan dan melaksanakan program pemulihan berupa: rehabilitasi,
rekonstruksi atau pembangunan baru sarana dan prasarana sumberdaya air.
c Penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana banjir
3.5 PengawasanSalah satu tugas Dinas dan atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai adalah
melaksanakan pengendalian banjir. Agar tugas tersebut dapat terlaksana sebagaimana
mestinya maka diperlukan pengawasan oleh Satkorlak dan Satlak yang meliputi :
a. Pengawasan terhadap dampak dari banjir
b. Pengawasan terhada p upaya penanggulangannya
BAB IV
KELEMBAGAAN
4.1 Pengaturan
Pengendalian Banjir di suatu wilayah sungai diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum sesuai kewenangan masing-masing, yang
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bakornas, Satkorlak dan Satlak.
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 10/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 10 -
4.2 Organisasi
Pengendalian banjir merupakan sebagian tugas yang diemban oleh pengelola
sumberdaya air wilayah sungai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, di dalam struktur
organisasi pengelola sumberdaya air wilayah sungai terdapat unit yang menangani
pengendalian banjir.
Tugas-tugas unit yang menangani pengendalian banjir adalah :
a Melaksanakan pengumpulan data, pembuatan peta banjir, penyusunan rencana dan
rencana teknis pengendalian banjir;
b Melaksanakan analisis hidrologi dan penyebab banjir;
c Melaksanakan penyusunan prioritas penanganan daerah rawan banjir;
d Melaksanakan pengendalian bahaya banjir meliputi tindakan darurat pengendalian
dan penanggulangan banjir;
e Menyusun dan mengoperasikan sistem peramalan dan peringatan dini ba njir;
f Melaksanakan persiapan, penyusunan dan penetapan pengaturan dan petunjuk teknis
pengendalian banjir;
g Menyiapkan rencana kebutuhan bahan untuk penanggulangan banjir;
4.3 Sumberdaya Pendukung
4.3.1 Personil
a Kelompok tenaga ahli
Tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi
di bidang sumberdaya air antara lain bidang hidrologi, klimatologi, hidrolika,
sipil, elektro mekanis, hidrogeologi, geologi teknik, dan tenaga ahli lainnya
yang berhubungan dengan masalah banjir.
b Kelompok tenaga lapangan
Dalam pelaksanaan pengendalian banjir dibutuhkan petugas lapangan dalam
jumlah cukup utamanya untuk kegiatan pemantauan dan tindakan turun
tangan.
4.3.2 Sarana dan Prasarana
Peralatan dan bahan dalam rangka pengendalian banjir terdiri dari :
a peralatan hidrologi dan hidrometri (a.l. peralatan klimatologi, AWLR, ARR,
Extensometer)
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 11/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 11 -
b peralatan komunikasi(a.l. radio komunikasi, telepon, faxcimile)
c alat-alat berat dan transportasi (a.l bull dozer, excavator, truk)
d perlengkapan kerja penunjang (a.l. Sekop, gergaji, cangkul, pompa air)
e perlengkapan untuk evakuasi (a.l. tenda darurat, perahu karet, dapur umum,
obat obatan)
f Bahan banjiran (a.l.karung plastik, bronjong kawat, bambu, dolken kayu.)
4.3.3 Dana
Dalam pengendalian banjir diperlukan alokasi dana yang di upayakan selalu
tersedia. Dana yang diperlukan tersebut harus di alokasikan sebagai dana
cadangan yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya. Dana
cadangan disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V
KOORDINASI
5.1. Lembaga Koordinasi
Berkaitan dengan pengendalian banjir, lembaga koordinasi yang ada adalah Tim
Penanggulangan Bencana Alam. Pada tingkat nasional adalah Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS-PB), pada tingkat provinsi
adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Pena nggulangan Bencana (SATKORLAK-PB)
dan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(SATLAK-PB)
Obyek yang dikoordinasikan dalam pengendalian serta penanggulangan banjir dapat
dipisahkan menjadi pada tahap sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir.
5.1.1. Tahap Sebelum Banjir
a Perencanaan rute evakuasi dan tempat penampungan penduduk
b Perencanaan program penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat
c Perencanaan rute pengiriman material penanggulangan pada tempat-tempat
kritis
d Perencanaan rute pengiriman logistik kepada masyarakat
e Perencanaan jenis dan jumlah bahan serta peralatan banjiran
f Penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta Sumberdaya Manusia
7/21/2019 Kepmen Pedoman Manajemen Banjir
http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-pedoman-manajemen-banjir 12/12
DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003
- 12 -
5.1.2. Tahap Saat Banjir
a Pengevakuasian penduduk sesuai dengan prose dur
b Pemberian bantuan kepada penduduk
5.1.3. Tahap Sesudah Banjir
a pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan
pengendali banjir, dan lain-lain
b pengembalian penduduk ke tempat semula
c pengamatan, pendataan kerugian dan kerusakan banjir
5.2 Mekanisme Koordinasi
Koordinasi dalam pengendalian banjir dilakukan secara bertahap melalui Satlak,
Satkorlak dan Bakornas
Dalam forum koordinasi tersebut, dilakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu
yang sebelumnya mendengarkan pendapat dari anggota yang mewakili instansi terkait.
BAB VI
SISTEM PELAPORAN
Dinas/ Instansi/ Badan hukum pengelola wilayah sungai melaporkan hal-hal sebagai berikut:
a karakteristik banjir(a.l. hidrologi banjir, peta daerah rawan banjir, banjir bandang)
b kejadian banjir(a.l. waktu, lokasi, lama dan luas genangan banjir)
c kerugian akibat banjir(a.l. korban jiwa, harta benda, sosial ekonomi)
d kerusakan(a.l. sarana dan prasarana, permukiman, pertanian, perikanan, lingkungan)
e penanggulangan darurat
f usulan program pemulihan secara menyeluruh
Laporan tersebut di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai
dengan jenis dan tingkatannya.