KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN … · Hakim-hakim (peradilan) yang ... memori keberatan; 7. ... Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar: a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;

KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN SYARIAH

DISAMPAIKAN OLEH:

DR. DRS. H. M. FAUZAN, SH., MM., MH

DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL

BADAN PERADILAN AGAMA- MAHKAMAH AGUNG RI

KEPASTIAN HUKUM

Kepastian, adalah perihal (keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

mencirikan hukum.

Hukum yang tidak pasti dan tidak adil, dikatakan sebagai hukum yang buruk, atau sama

sekali tidak ada hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan

bersama,

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak

lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di

mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sebagai kemungkinan

bahwa dalam situasi tertentu:

Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah

diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena

(kekuasaan) negara;

Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat

kepadanya;

Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap

aturan-aturan tersebut;

Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;

Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanaka

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

• Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang syariah. (Psl.1 angka 12)

• Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau

UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban

bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

(Psl.1 angka 13)

KONSTRUKSI PENERAPAN HUKUM

OLEH HAKIM

INDUSTRI PERBANKAN

KONSEP PRODUKPERBANKAN &

JASA KEUANGAN SYARIAH

FATWA DSN MUIREGULASI OJK

PENGAWASAN

SOP/PRINSIP SYARIAHTEKNIS

PERBANKAN

PRINSIP SYARIAH

• Kegiatan perbankan syariah, harus berdasarkan prinsip

syariah.

• Wujud prinsip syariah pada setiap jenis akad, nampak pada

norma-norma yang terkandung pada setiap jenis fatwa dsn

mui.

• Norma-norma hukum tidak tertulis yang terkandung dalam

kitab kuning atau khes harus dicari dan disinkronkan dengan

norma setiap fatwa dsn mui.

• Norma-norma hukum terulis juga mensinronkan diri dengan

prinsip syariah tersebut, sehingga penerapannya akan

menjamin kepastian hukum.

POSISI KHES

KHES disusun setelah UU.No.3/2006 yang disahkan tanggal 20 maret 2006,menyatakan sengketa “ekonomi syariah” menjadi kewenangan absolut peradilanagama.

KHES baru mulai disusun 5 bulan setelah lahirnya kewenangan baru, yaitutanggal 20 oktober 2006.

KHES disusun dalam kondisi mendesak dan terburu-buru untuk mengisikekosongan hukum, guna mengantisipasi gugatan ekonomi syariah yang masukke pengadilan agama.

KHES disusun dengan merujuk pada kitab fiqh yang tersebar dari berbagaimadzhab.

KHES menyadari masih belum bersifat aplikatif, karena produk belum sebanyaksekarang ini.

Saat KHES disusun, fatwa MUI tentang ekonomi syariah baru sekitar 25 fatwa.Saat ini sudah lebih dari 115 fatwa produK perbankan, kegiatan dan bisnissyariah.

Dirjen pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran untukmerekonstruksi ulang khes agar selaras dengan prinsip-prinsip syariahdalam fatwa dsn mui dan regulasi normatif dan teknis lain.

DATA PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG MASUK DI PENGADILAN AGAMA TIGA TAHUN TERAHIR

2014 =73

2015 = 102

2016 = 229

JUNI, 2017 = 121 PERKARA

MASUK

Dasar Hukum

PERMA no. 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi

syariah;

PERMA no.14 tahun 2016 tertang tata cara penyelesaian

perkara ekonomi syariah;

PERMA no. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian

gugatan sederhana.

HUKUM ACARA GUGATAN SEDERHANA PERKARA EKONOMI SYARIAH

Syarat-syarat Gugatan Sederhana• Gugatan bersumber dari perikatan, atau perbuatan melawan

hukum

• Nilai objek gugatan materil kurang dari Rp 200.000.000;

• Objek gugatan bukan perkara yang sengketanya dilakukanmelalui pengadilan khusus;

• Objek gugatan bukan hak atas tanah;

• Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari satu orang, kecualimemiliki kepentingan hukum yang sama;

• Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;

• Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukumpengadilan yang sama;

• Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiappersidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

SUBJEK DAN OBJEK GUGATAN

1. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu orang, kecualimemiliki kepentingan hukum yang sama;

2. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilanyang sama;

3. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;

4. Penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung setiappersidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

5. Nilai objek gugatan materil kurang dari Rp 200.000.000;

6. Objek gugatan bukan perkara yang sengketanya dilakukanmelalui pengadilan khusus;

7. Objek gugatan bukan hak atas tanah.

8. Penggugat dan Tergugat berada dalam satu wilayah hukum.

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan PA

secara lisan, tertulis dg mengisi blanko atau pendaftaran

secara elektronik;

2. Blanko gugatan berisi; identitas penggugat dan tergugat,

penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat;

3. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yg sdh

dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan;

(Ps.6 Perma No. 2 Th. 2015)

PENDAFTARAN GUGATAN

1. Panitera melakukan pemeriksaan syarat-

syarat pendaftaran gugatan sederhana

berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 4;

2. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak

memenuhi syarat tersebut;

3. Jika gugatan telah memenuhi syarat, maka

bekas diteruskan ke KPA.

4. KPA menetapkan panjar biaya perkara;

(Ps. 7 Perma No. 2 Th. 2015)

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

5. Selanjutnya berkas kembali ke Pantera untuk

dilakukan pencatatan dalam buku register

khusus gugatan sederhana;

6. Penggugat membayar panjar biaya perkara;

7. Penggugat yang tdk mampu dapat

mengajukan permohonan beracara secara

Cuma-Cuma.

(Ps. 8 Perma No. 2 Th 2015)

PENETAPAN HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI.

1. Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk

memeriksa gugatan sederhana (Hakim tunggal);

2. Penitera menunjuk panitera pengganti untuk

membantu hakim memeriksa gugatan sederhana;

3. Proses pedaftaran, penetapan hakim, dan

penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat 2

hari.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat-syarat

yang diatur Ps. 3 dan 4 ;

2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan

sederhana;

3. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk

gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan

yang amarnya menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan

sederhana, mencoret dari register perkara, dan

memerintahkan pengembalian sisa panjar;

4. Terhadap penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat

dilakukan upaya hukum apapun.

PENETAPAN HARI SIDANG

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukanpenggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan harisidang pertama; (Psl.12 Perma 2/2015)

1. Dalam hal penggugat tdk hadir pada sidang pertama tanpaalasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

2. Dalam hal tergugat tdk hadir pada sidang pertama, makadilakukan pemanggilan kedua secara patut;

3. Dalam hal tergugat tdk hadir pada sidang kedua, maka hakimmemutus perkara tersebut;

4. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir, sidangberikutnya tdk hadir tanpa alasan yg sah, maka gugatandiperiksa dan diputus secara contrdictoir.

5. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukankeberatan. (Psl. 13 ayat 1 sd 5).

PEMERIKSAAN SIDANG DANPERDAMAIAN1. pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan

memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3);

2. Upaya damai dalam perma ini mengecualikan Perma tentang prosedur

mediasi;

3. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan

perdamaian yang mengikat para pihak;

4. Terhadap putusan akta perdamaian tdk dapat diajukan upaya hukum

apapun;

5. Dalam hal terjadi perdamaian di luar sidang dan tdk dilaporkan kepada

hakim, maka hakim tdk terikat dg perdamaian tersebut. (Ps.15 Perma No.

2 Th. 2015)

6. Dalam hal perdamaian tdk tercapai pada sidang pertama, maka sidang

dilanjutkan dg membacakan gugatan dan jawaban (ps.16);

7. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan

tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau

kesimpulan. (Ps.17 Perma No.2 Th.2015)

PEMBUKTIAN1. Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu

dilakukan pembuktian;

2. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukanpemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yangberlaku.

1. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimatBismillahirrahmanirrahim yang ditulis dengan aksara arab,(kemudian diikuti dengan irah-irah DEMIKI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA)

2. Pertimbangan hukum putusan/penetapan pengadilan memuatprinsip-prinsip syariah, regulasi normatif/hukum formil, faktahukum yang ditemukan di persidangan;

3. Petitum amar putusan/penetapan

4. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejakhari sidang pertama

PUTUSAN

Pemberitahuan putusan gugatan sederhana kepada pihak yg

tdk hadir paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;

Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan

paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.

PEMBERITAHUANPUTUSAN

UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

Cara Mengajukan Keberatan

1. Upaya hukum keberatan terhadap putusan gugatan sederhanaperkara ekonomi syariah dilakukan dengan mengajukankeberatan kepada ketua pengadilan agama.

2. Keberatan diajukan dengan cara menandatangani suatu aktapernataan keberatan di depan panitera.

3. Permohonan upaya hukum keberatan diajukan paling lambat 7hari setelah putusan diucapkan /diberitahukan.

4. Permohonan upaya hukum keberatan diajukan ke PengadilanAgama yang memutus perkara gugatan sederhana denganmengisi blanko permohonan keberatan;

(Ps. 21 dan 22 Perma No.2 Th. 2015)

5. Permohonan keberatan yg diajukan melampaui batas waktu,

permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dg

penetapan ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat

keterangan panitera;

6. Kepaniteraan menerima dan keberatan yg disertai dengan

memori keberatan;

7. Kontra mmemeriksa kelengkapan berkas permohonan emori

keberatan dapat diajukan kepada ketua Pengadilan Agama

dengan mengisi blanko yang disediakan;

1. Pemberitahuan keberatan beserta memori

keberatan disampaikan kepada termohon

keberatan dalam waktu 3 hari sejak

permohonan diterima oleh Pengadilan

Agama;

2. Kontra memori keberatan disampaikan

kepada Pengadilan Agama paling lambat 3

hari setelah pemberitahuan keberatan;

PEMBERITAHUAN KEBERATAN

1. Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis

hakim paling lambat 1(satu) hari setelah

permohonan dinyatakan lengkap;

2. Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar:

a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;

b. Permohonan keberatan dan memori

keberatan;

c. Kontra memori keberatan;

d. Dalam pemeriksaan keberatan tdk

dilakukan pemeriksaan tambahan;

ACARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

1. Putusan thd permohonan keberatan diucapkan paling

lambat 7 hari setelah tgl penetapan majelis;

2. Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para

pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan;

3. Putusan keberatan BHT terhitung sejak

disampaikannya pemberitahuan

4. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yg tdk

tersedia upaya hukum banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

PUTUSAN KEBERATAN

PERSEPSI TERHADAP PERADILAN AGAMA (1)

Prof Tim Lindsey, Melbourne University (2013):

Peradilan Agama adalah cabang peradilan

terbesar di Indonesia;

Peradilan Agama dipandang sebagai

pengecualian dari sistem peradilan yang

disfungsional;

Secara umum dipandang sebagai institusi yang

tidak korup dan memberikan pelayanan yang

bagus kepada para pencari keadilan.

Persepsi di atas tetap bertahan dalam kurun waktu satu

dekade terakhir.

Survey the Asia Foundation & AC Nielsen 2001

Peradilan Agama disebut sebagai lembaga negara yang paling jujur dan efektif;

Peradilan Agama dipersepsikan sebagai lembaga yang baik dengan beberapa kriteria:

Melakukan pekerjaannya dengan baik (does its job well);

Terpercaya (trustworthy); Tepat waktu (timely); dan Membantu (helpful).


Survey 2007 and 2009, dilakukan oleh Pusat

Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,

& didanai oleh Indonesia Australia Legal Development

Facility (IALDF) AusAid:

Lebih dari 80 %

Pengguna Peradilan Agama merasa PUAS dengan

pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.


Cate Sumner & Prof Tim Lindsey (2010):

Peradilan Agama dapat dilihat sebagai salah satu

lembaga peradilan yang paling sukses di Indonesia,

meskipun pernah diabaikan oleh negara.

Dalam berbagai hal reformasi peradilan yang

berorientasi sosial, Peradilan Agama dapat menjadi

contoh tidak hanya bagi lembaga peradilan lainnya

di Indonesia, tapi bagi peradilan Islam lainnya di

Asia Tenggara.


Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan oleh Pusat

Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tahun 2013:

“Pengadilan Agama memiliki lebih banyak responden yang

menyatakan puas dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.”


• Hasil Lomba Inovasi Pelayanan Publik, Peradilan Agama

meraih Juara I dan III dari 250 peserta perwakilan dari 4

lingkungan peradilan di bawah MA.

• PA. Kepanjen Malang menjadi Juara I dengan Inovasi Audio

Texs Recorder (ATR)

• PA. Tanggamus dengan inovasi Tanggamus Mobile Court

(TMC)


TERIMA KASIH

Curiculum Vitae

• Lahir di Jepara, 5 April 1965

• Pendidikan:

1. S.1, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 19912. S.1, Fakultas Hukum universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, 1996.3. S.2 Manajemen SDM, IPWIJA Jakarta, 20064. S.2 Ilmu Hukum, UMJ Jakarta, 2007.5. S.3 Filsafat Hukum, UGM, 2010.

• Karya Ilmiah:

1. Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Jakarta, Rajawali Pres, 1996)2. Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi (Jakarta, Prenada Media Group, 2005)3. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta, Prenada Media group, 2006)4. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (Rajagrafindo Persada Press, 2007)5. Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia

(jakarta, Prenada Media group, 2009)6. Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Jakarta, Prenada Media

Group, 2010)7. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA (Jakarta, Prenada Media

Group, 2010)8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Jakarta, PT. Pilar Yuri Ultima, 2011)9. Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi kekosongan hukum Indonesia (Jakarta, Prenada

Media Group, 2013).10.Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi (prenada Media Group, Jakarta, 2014)11.Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma baru dalam hukum kasus), Prenada media Group,

jakarta, 2015).12.Kamus hukum dan yurisprudensi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.13.Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana dalam Perkara Ekonomi Syariah, (draf buku).

Pengalaman Mengajar:

1. Guru Mata Pelajaran Ushul Fiqh pada MAN I Program Khusus (1990-1991)

2. Dosen Ushul Fiqh, Hukum Acara Perdata pada STAIN/ IAIN Bengkulu (1991-2004)

3. Dosen Hukum Acara Peradilan Agama pada Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. /UNIHAZ Bengkulu (1996-2004)

4. Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum UIJ (2010-Sekarang)

5. Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syahid Jakarta (2011- sekarang)

6. Dosen Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta (2012-Sekarang)

7. Dosen Filsafat Hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta (2015- sekarang)

8. Pengajar pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

9. Penguji S.3 untuk Disiplin Filsafat Hermeneutika pada Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.

Pengalaman Dinas:

1. Hakim Pengadilan Agama Kels IA. Bengkulu (1995-2004)

2. Asisten Hakim Agung (2004-2008)

3. Asisten Koordinator/ Askor Tim K, pada Ketua Muda Pembinaan MA.RI (2008-2010)

4. Askor Tim B.2, pada Wakil Ketua MA.RI (2010-2011)

5. Kepala Bagian Sekretaris Pimpinan Mahkamah Agung RI (2011-2013)

6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA.RI (Akhir 2013 – sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Propinsi Bengkulu (1995-2003)

2. Sekretaris Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan, milik PPHIMM (2010- Sekarang)

3. Sekretaris Majalah Hukum Varia Peradilan, Milik Ikatan Hakim Indonesia (2013-sekarang)

4. Sekretaris PP. Ikatan Hakim Indonesia (2013-2016)

5. Bendahara Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Peradilan (PP. PTWP) MA. RI

Documents

KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENJAMIN … · Hakim-hakim (peradilan) yang ... memori keberatan; 7. ... Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar: a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;