. " I ,.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 27 A IKEP/BSN/3/2007

TENTANG

KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN 5TANDAR

BADAN 5T ANDARDI5A51 NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDI5ASI NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keteraturan dan kualitas

Mengingat

Menetapkan

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baik diperlukan

pengelolaan pengembangan SNI dan pengelolaan panitia teknis

secara baik dan terarah ;

b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pada

huruf a, diperlukan suatu Komisi Manajemen Teknis

Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pad a huruf a dan b, perlu

ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan

Standardisasi Nasional ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4020) ;

2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang

Pengangkatan Kepa la Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTU5KAN:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TENTANG KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN

STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal1 . .. .

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -Pasal 1

Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan

Standardisasi Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut

MTPS adalah lembaga kebijakan dibidang Pengembangan Standar,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Standardisasi Nasional.

Pasal2

MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran

kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka

menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan

kegiatan Pengembangan SNI , agar SNI memberikan manfaat sebesar

mungkin bagi pengguna.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pad a Pasal 2,

MTPS menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang

berkaitan dengan Pengembangan SNI dan Panitia Teknis;

b. penyusunan, pemantauan dan evaluasi Program Nasional

Pengembangan Standar (PNPS) SNI;

c. mengusulkan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Panitia Teknis

dan Subpanitia Teknis perumusan SNI;

d. pengkajian , evaluasi , usulan pembubaran dan pengalokasian

sekretariat Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;

e. penyusunan , pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan

SNI;

f. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BSN dan

kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Pasal4 ....

D \$1-. !'.'1\Sf.. MTPS,,7 I~' 11..( .... ,7'>5" MTPS no' 11 ..(,~17 doc

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

o - J -

Pasal4

Dalam melaksanakan tug as dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi

dengan Instansi Pemerintah (regulator) , Komite Akreditasi Nasional

(KAN) , Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen

Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK) Jaringan Tenaga Ahli

Standardisasi (TAS) , Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian (PT PK)

dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

(1) Susunan Keanggotaan MTPS terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota

b. Sekretaris merangkap anggota

c. Anggota .

(2) Ketua MTPS secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang

Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN.

(3) Sekretaris MTPS secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat

Perumusan Standar BSN .

(4) Anggota MTPS terdiri dari:

a. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN

merangkap sebaga i Sekretaris Komite Akreditasi Nasional ;

b. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

BSN ;

c. Sekretaris Utama BSN;

d. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN ;

e. Ketua Masyarakat Standardisasi (MASTAN) ;

f. Kepala Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian ;

g. Direktur Mutu dan Standardisasi , Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian , Departemen

Pertanian;

h. Direktur Tekn ik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan, Direktorat

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral ;

i. Sekretaris .. ..

o SI-. ~", " ,,).. \!n'~.,'I"' 11 ~,"'-~" \ I TP~ r" II~.·I'-di>..

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

I. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen

Pekerjaan Umum;

J. Direktur Teknik dan Lingkungan , Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi , Departemen Energi dan Sumber Daya Minera l;

k. Koordinator perwakilan National Fire Protection Association

(NFPA) untuk negara-negara ASEAN.

(5) Sekretarial MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusal

Perumusan Standar BSN.

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Kelua MTPS.

Pasal 7

(1) Pengangkalan dan pemberhentian anggola MTPS dilelapkan

dengan keputusan Kepa la BSN .

(2) Masa kerja anggola MTPS selama 2 (dua) lahun .

(3) Selama jangka waktu keanggolaan MTPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , Ketua MTPS mengevaluasi efeklivilas

keanggolaannya dan melaporkan kepada Kepa la BSN .

Pasal8

Dengan berlakunya Kepulusan ini , Kepulusan Kepala BSN Nomor

100/KEP/BSN/5/2006 lenlang Manajemen Teknis Pengembangan

Standar Badan Slandardisasi Nasional dicabul dan dinyatakan lidak

berlaku lagi .

Pasal 9

Segala biaya yang timbu l sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pad a

Anggaran Badan Standardisasi Nasional Kegiatan Nomor 71550913 Tahun

Anggaran 2007.

Pasal10.

.

, , . , , .

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

-AN SUDARWO

NI . 680000200

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua , Sekretaris , dan Anggota

Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar berpedoman

pada Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

27A/KEP/BSN/3/2007 tentang Manajemen Teknis Pengembangan

Standard , pedoman-pedoman dibidang standardisasi dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan

kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional kegiatan Nomor

71550913 Tahun Anngaran 2007.

Dengan berlakunya keputusan ini , maka Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 157 IKEP/BSN/1 0/2 006 tentang

Keanggotaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta

pad a tanggal 30 Maret 2007

~ KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

k /l/" , Ir)~AN SU';;ARWO'1oyL,

HJ MP. 680000200 , 1. Sekretaris Utama dan para Deputi di lingkungan BSN

2. Para Kepala Biro dan Pusat di ling kung an BSN

3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN.