KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA

SALINANPERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHADALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukungpengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesungyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus TanjungLesung, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan WewenangPemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modalkepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi KhususTanjung Lesung;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KawasanEkonomi Khusus (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5066);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 5587);

tentangRepublik

Lembaran

5. Peraturan ...

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5186) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2012 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentangKawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5284);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang BadanKoordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor210);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang DewanNasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusussebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang DaftarBidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yangTerbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor93);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor221);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka PengenalImportir (API)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian WewenangPemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam RangkaPelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepadaKepala Badan Koordinasi Penanaman. Modal;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.97/Menhut-II/2014 tentang PendelegasianWewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan diBidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam RangkaPelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu .Pintu kepadaKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;

15. Peraturan ...

-3-

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu PintuBidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di BadanKoordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun2015;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40Tahun 2014 tentang Pendelegasian WewenangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BidangKomunikasi dan Informatika kepada Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu PintuBidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang PendelegasianWewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Dalam RangkaPelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BadanKoordinasi Penanaman Modal;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian WewenangPenerbitan Perizinan Penanaman Modal di BidangPerdagangan kepada Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan PelayananTerpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015;

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor3jPERMEN-KPj2015 tentang Pendelegasian WewenangPemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan IkanDalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu kepada Kepala BKPM;

21. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor PoL : -Skep/638/XII/2009 tentang PendelegasianWewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha JasaPengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan PelayananTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepadaKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun2011;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan,Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata CaraPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

25. Peraturan ...

-4-

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata CaraPerizinan dan Nonperizinan Penanaman Modalsebagaimana telah diubah dengan Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun2013;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasidan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

Memperhatikan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah KabupatenPandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten PandeglangTahun 2008 Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

3. Surat Sekretaris Dewan Nasional Kawasan EkonomiKhusus Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianNomor S-81/SES.DNKEK/10/2014 tanggal 7 Oktober2014 hal Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinankepada Administrator KEKTanjung Lesung dan Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL TENTANG PELIMPAHANWEWENANG PEMBERIANIZIN USAHA DALAMRANGKAPENANAMANMODALKEPADAKEPALA ADMINISTRATORKAWASAN EKONOMI KHUSUSTANJUNGLESUNG.

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya

disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertanggung jawab di bidangpenanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepalayang berada di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada Presiden.

2. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yangselanjutnya disebut KEK Tanjung Lesung, adalahkawasan seluas 1.500 ha (seribu lima ratus hektar) yangterletak dalam wilayah Kecamatan Panimbang,Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terletakdalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampirdalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012ten tang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkatprovinsi untuk membantu Dewan Nasional dalampenyelenggaraan KEK.

4. Administrator ...

· ~. , r '

-5-

4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus TanjungLesung, yang selanjutnya disebut Administrator, adalahbagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiapKEK guna membantu Dewan Kawasan dalampenyelenggaraan KEKTanjung Lesung.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal, baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modal asing, untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.

6. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80%mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan dibidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.

7. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan dibidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruhsarana dan prasarana dalam rangka menjalankankegiatan usahanya.

8. Izin Usaha adalah izin dad Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotayang wajib dimiliki perusahaan untuk memulaipelaksanaan kegiatan produksi/operasi yangmenghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan sektoral.

9. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajibdimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaankegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barangatau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecualiditentukan lain oleh peraturan perundang-undangansektoral.

10. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajibdimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadapperubahan realisasi Penanaman Modal yang telahditetapkan sebe13umnya.

11. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usahayang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungandalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksioperasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

12. Pencabutan adalah tindakan administratif yangdilakukan Administrator KEK sesuai dengankewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunyaPerizinan penanaman modal yang telah ada kegiatannyata.

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnyadisingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasidalam satu kesatuan proses dimulai dari tahappermohonan sampai dengan tahap penyelesaian produkpelayanan melalui satu pintu.

14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan InvestasiSecara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE,adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinanyang terintegrasi antara Pemerintah yang memilikikewenangan Perizinan dan Nonperizinan denganpemerintah daerah.

Pasal2 ...

-6-

Pasa12

Kepala BKPM melimpahkan kewenangan penerbitan IzinUsaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusatkepada Kepala Administrator berdasarkan hak substitusidalam rangka penanaman modal di KEKTanjung Lesung.

Pasal3

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 terdiri atas pelayanan penerbitan Izin Usaha, IzinUsaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin UsahaPenggabungan Perusahaan, dan pencabutannya.

Pasal4

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 terdiri atas :a. Penanaman modal yang didalamnya terdapat modal

asing;b. Penanaman modal yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat berdasarkan peraturanperundangan-undangan yang mengatur mengenaipembagian urusan pemerintahan an tara pemerintahpusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahdaerah kabupaten/kota.

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1):a. di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak

mencakup izin prinsip penanaman modal:1) hulu minyak dan gas bumi;2) sumber daya mineral;

b. di bidang Perdagangan tidak mencakup penerbitanAngka Pengenal Impor (API), izm prinsip di bidangusaha penjualan langsung, dan jasa perantaraperdagangan properti.

c. tidak mencakup bidang perbankan dan jasakeuangan lainnya.

PasalS

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Administratorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu di Administrator KEK Tanjung Lesungsebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KawasanEkonomi Khusus.

Pasal6

Ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan di bidang penanaman modal tidak berlaku,kecuali yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi.

Pasal 7 ...

-7 -

Pasal7

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KepalaAdministrator harus memperhatikan:a. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di BidangPenanaman Modal;

b. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM,antaralain:1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan, Pembinaan dan PelaporanPelayanan Terpadu Satu Pintu di BidangPenanaman Modal dan perubahannya;

2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal dan perubahannya;

3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedomandan Tata Cara Perizinan dan NonperizinanPenanaman Modal sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;

4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 4 Tahun 2014 tentang SistemPelayanan Informasi dan Perizinan InvestasiSecara Elektronik dan perubahannya;

c. Peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan olehMenteri/Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian dan peraturan perundang-undangandaerah yang terkait.

(2) Dalam hal diperlukan, Kepala Administrator dapatberkonsultasi kepada BKPMdan instansi teknis lainnya.

Pasa18

Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, IzinUsaha Penggabungan Perusahaan, dan pencabutannya,ditembuskan kepada Kepala BKPM melalui Kepala PusatPengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal BKPMserta instansi teknis lainnya.

Pasal9

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, KepalaAdministrator:a. melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPMsetiap 6 (enam) bulan sekali setiap tahun;

b. melaporkan ...

-8-

b. melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal diwilayah KEK Tanjung Lesung setiap 6 (enam) bulan,semester I dilaporkan paling lambat minggu kedua bulanJuli dan semester II dilaporkan paling lambat mingguketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Pasall0

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Peraturan ini, Kepala BKPM dapat menempatkanpejabat perbantuan di Administrator KEK Tanjung Lesung.

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayananpenanaman modal, BKPM dapat memproses Izin Usaha, IzinUsaha Perluas an , Izin Usaha Perubahan, Izin UsahaPenggabungan Perusahaan, dan pencabutannya yangberlokasi di KEKTanjung Lesung, paling lama 6 (enam) bulansejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Februari 2015KEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

FRANKYSIBARANI

Diundangkan di Jakartapada tanggal 18 Februari 2015MENTERIHUKUMDANHAKASASI MANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

YASONNAH. LAOLY

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR 279