PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional, perlu melakukan pengendalian dalam

pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas pengendalian dan

transparansi dalam pelaksanaan pengadaan calon Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

petunjuk pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional;

-2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

-3-

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1252);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun

2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

-4-

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 DEC 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian pengadaan Pegawai

Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi jabatan administrasi dan/atau

jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pada Pasal 51,

disebutkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan

sistim merit, bertujuan merekrut Aparatur Sipil Negara yang profesional dan

berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi

pemerintah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas

serta bebas dari intervensi politik serta Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Pada

Pasal 59, juga disebutkan setiap instansi Pemerintah merencanakan

pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang

tidak terpisah dari Road Map Penerapan Sistem Merit pada Manajemen

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi

pemerintah. Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sudah diatur

secara terperinci dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang

merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- 2 -

Untuk menjamin efektivitas pengendalian dan transparansi pelaksanaan

pengadaan calon pegawai negeri di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional perlu adanya petunjuk pelaksanaan pengadaan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini

merupakan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Panitia

Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan

pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bertujuan agar :

a. terpenuhinya pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang

meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi

dan pengumuman hasil seleksi, pengangkatan dan masa percobaan

menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan menjadi Pegawai

Negeri Sipil, pelantikan, dan pengambilan sumpah janji Pegawai

Negeri Sipil, dapat berjalan baik, lancar, dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional, oleh putra/putri terbaik bangsa,

berkarakter melayani, mampu berperan sebagai perekat bangsa, serta

memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan dan organisasi.

- 3 -

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional meliputi

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan

pengumuman hasil seleksi, pengangkatan dan masa percobaan menjadi

calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil,

pelantikan, dan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil,

pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, evaluasi, serta jenis dan format

dokumen yang diperlukan.

D. ASAS

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pelamaran, pendaftaran, seleksi, dan

penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi

sesuai keadaan yang sesungguhnya.

2. Transparan, dalam arti proses pengumuman lowongan, pelamaran,

pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil

kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat, penentuan

hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan, dan

pemeringkatan terhadap nilai yang memenuhi ambang batas kelulusan.

4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil

dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak terkait maupun

masyarakat.

5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam arti seluruh

proses seleksi harus terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, seperti penggelapan, suap, gratifikasi, tindakan

mengutamakan kerabat atau sanak saudara sendiri untuk diterima, dan

lain sebagainya.

6. Adil, dalam arti tidak ada keberpihakan kepada pihak tertentu,

memperlakukan peserta sama rata, dan tidak ada pilih kasih dalam

setiap tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, termasuk

tidak membedakan peserta berdasarkan suku, agama, ras, jenis

kelamin, dan golongan.

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya

apapun selama proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

- 4 -

8. Efektif, dalam arti pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai

dengan kebutuhan pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional.

9. Efisien, dalam arti pelaksanaan dilakukan secara efisien pada setiap

tahap pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut

LAPAN adalah Lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian

yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Riset dan Teknologi.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai

aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut manajemen

ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

4. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang

selanjutnya disebut Menpan RB, adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan

melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara

nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Pengadaan PNS LAPAN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS

yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,

pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS

dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS di

lingkungan LAPAN.

- 5 -

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

10. Biro adalah Biro yang menangani sumber daya manusia di lingkungan

LAPAN.

11. Bidang Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut bidang SDM

adalah bidang yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan

administrasi dll, tentang sumber daya manusia di lingkungan LAPAN.

12. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS adalah panitia yang dibentuk

oleh menteri dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara

nasional.

13. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya disebut Panitia

Seleksi Pengadaan PNS LAPAN adalah panitia yang dibentuk oleh PPK

untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di lingkungan LAPAN.

14. Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disebut SKD, dilakukan

untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh

pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

15. Seleksi Kompetensi Bidang, yang selanjutnya disebut SKB, dilakukan

untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh

pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.

16. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu

sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk

mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

17. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan dari seorang peserta

ujian Pengadaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Passing Grade ditentukan oleh Menteri PAN RB.

18. Pimpinan Unit Kerja Penerima Formasi yang selanjutnya disebut User

adalah pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan wawancara dan

memberikan rekomendasi.

- 6 -

BAB II

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN PNS

A. UMUM

1. PPK merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan LAPAN.

2. Perencanaan Pengadaan PNS LAPAN dilakukan agar pelaksanaan

pengadaan PNS berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur

yang telah direncanakan, dan perundang-undangan yang berlaku,

untuk mencapai pengadaan PNS LAPAN yang objektif, transparan,

profesional dan akuntabel.

B. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS LAPAN

1. Dalam rangka Pengadaan PNS LAPAN, PPK membentuk Panitia Seleksi

Pengadaan PNS LAPAN.

2. Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, dengan tahapan

sebagai berikut :

a. PPK LAPAN, setelah menerima Surat tentang Penetapan Formasi

LAPAN tahun berjalan dari Menpan RB, kemudian menugaskan dan

memberikan arahan secara langsung dan via e-Takah, kepada

Sekretaris Utama, untuk menindaklanjuti surat tersebut;

b. Sekretaris Utama, menugaskan dan memberikan arahan kepada

Kepala Biro secara langsung dan via e-Takah, untuk membuat

konsep daftar usul nama Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN,

yang akan ditetapkan PPK;

c. Kepala Biro kemudian menugaskan dan memberikan arahan secara

langsung dan via e-Takah, kepada pejabat fungsional jenjang madya

yang mendapat tugas tambahan untuk mengelola bidang SDM dan

membantu kegiatan pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk

membuat konsep daftar usul nama Panitia Seleksi Pengadaan PNS

LAPAN;

- 7 -

d. Pejabat fungsional jenjang madya yang mendapat tugas tambahan

untuk mengelola bidang SDM dan membantu kegiatan pejabat

pimpinan tinggi pratama membahas tugas dari Kepala Biro, dalam

hal pembuatan konsep daftar usul nama Panitia Seleksi Pengadaan

PNS LAPAN, dengan para pejabat fungsional jenjang muda yang

diberi tugas tambahan untuk mengelola sub bidang SDM dan

pejabat fungsional di lingkungan Bidang SDM. Kemudian, pejabat

fungsional jenjang madya yang mendapat tugas tambahan untuk

mengelola bidang SDM dan membantu kegiatan pejabat pimpinan

tinggi pratama memberikan tugas dan arahan kepada pejabat

fungsional jenjang muda yang diberi tugas tambahan untuk

mengelola sub bidang pengembangan SDM secara langsung dan via

e-Takah, untuk membuat konsep daftar usul nama Panitia Seleksi

Pengadaan PNS LAPAN. Pejabat fungsional jenjang muda yang diberi

tugas tambahan untuk mengelola sub bidang pengembangan SDM,

menyusun dan menyampaikan konsep daftar usul nama Panitia

Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, secara hierarkhis kepada pimpinan

LAPAN mulai kepada pejabat fungsional jenjang madya yang

mendapat tugas tambahan untuk mengelola bidang SDM dan

membantu kegiatan pejabat pimpinan tinggi pratama, kemudian

diteruskan kepada Kepala Biro, kepada Sekretaris Utama sampai

kepada PPK (Kepala Lembaga), untuk disahkan pimpinan.

e. PPK (Kepala Lembaga) mengesahkan konsep daftar usul nama

Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN.

3. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, di bentuk dengan tujuan, untuk

melaksanakan proses Pengadaan PNS LAPAN yang meliputi kegiatan:

a. perencanaan pelaksanaan seleksi;

b. pengumuman lowongan;

c. pelamaran;

d. seleksi; dan

e. pengumuman hasil seleksi.

4. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, diketuai oleh Sekretaris Utama

dan beranggotakan dari unit kerja yang membidangi kepegawaian,

pengawasan, perencanaan, keuangan, dan/ atau unit kerja lain yang

terkait.

- 8 -

5. Susunan Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, paling sedikit memuat:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris;

d. tim seleksi administrasi;

e. tim pelaksanaan SKD dan SKB;

f. tim pemantauan ujian;

g. Tim Hukum

h. Tim Humas

6. Tugas dan tanggung jawab ketua sebagaimana dimaksud pada angka 5

huruf a paling sedikit memuat :

a. Memutuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan Pengadaan

PNS LAPAN;

b. melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh PPK dalam proses

pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN;

c. menyusun metode pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengadaan PNS

LAPAN;

d. menyusun program kerja tim panitia seleksi pelaksanaan Pengadaan

PNS LAPAN dengan menyesuaikan program Pelaksanaan Seleksi yang

telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;

e. menetapkan tim ad hoc antara lain :

1) untuk menyusun pedoman pelaksanaan SKB, berupa :

a) penyusunan soal SKB;

b) penyusunan teknis pelaksanaan CAT SKB;

c) penyusunan pedoman wawancara;

d) penyusunan pedoman psikotes.

2) Untuk menyelesaikan permasalahan serta kebutuhan yang terjadi

selama pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN;

f. menetapkan pedoman pelaksanaan SKB;

g. memantau proses pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN, kepada PPK

dan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

7. Tugas dan tanggung jawab wakil ketua sebagaimana dimaksud pada

angka 5 huruf b paling sedikit memuat :

a. membantu seluruh pelaksanaan tugas ketua; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

- 9 -

8. Tugas dan tanggung jawab sekretaris sebagaimana dimaksud pada

angka 5 huruf c paling sedikit memuat:

a. mengkoordinasikan tugas masing-masing Tim dalam Susunan Panitia

Pengadaan;

b. melakukan korespondensi dan dokumentasi proses pelaksanaan

Pengadaan PNS LAPAN;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan

d. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN,

kepada PPK.

9. Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi Pengadaan PNS

LAPAN, sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d) paling sedikit

memuat:

a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam

pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN berdasarkan tenggang waktu

yang ditetapkan;

b. menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang

penetapan kebutuhan PNS tahun anggaran yang bersangkutan secara

elektronik melalui website https://sscn.bkn.go.id atau website

lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;

c. mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada

masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh Panitia Seleksi

Pengadaan PNS Nasional melalui website https://cpns.lapan.go.id;

d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu website

https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;

e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan

data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini dan disampaikan

kepada tim CAT BKN;

g. menyiapkan data peserta yang lulus seleksi administrasi dengan

mencantumkan lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan

seleksi kepada tim pelaksanaan SKD dan SKB;

h. menyusun pedoman pelaksanaan SKD dan SKB;

- 10 -

i. menyiapkan dokumen pakta integritas untuk peserta SKD dan SKB,

serta pegawai yang ditunjuk dan terlibat di dalam pelaksanaan

kegiatan Pengadaan PNS LAPAN;

j. menyiapkan tata tertib seleksi Pengadaan PNS LAPAN;

k. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan

diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN di

website https://cpns.lapan.go.id, media elektronik, surat kabar,

papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;

l. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi serta

mengamankan ruangan ujian;

m. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi

Nasional Pengadaan PNS dan mengumumkan peserta seleksi yang

berhak mengikuti SKB melalui website https://cpns.lapan.go.id,

media elektronik, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk

lain yang memungkinkan;

n. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui website

https://cpns.lapan.go.id, media elektronik, surat kabar, papan

pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;

o. menyampaikan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada huruf l

kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;

p. Mengumumkan hasil akhir seleksi Pengadaan PNS yang memuat

integrasi nilai SKD dan SKB website https://cpns.lapan.go.id, media

elektronik, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain

yang memungkinkan; dan

q. Memberikan layanan informasi (help desk) berupa jawaban atas

permohonan informasi atau pertanyaan yang diajukan oleh calon

pelamar dan/atau peserta seleksi melalui e-mail, telepon, media

sosial, dan/atau aplikasi pesan elektronik lainnya yang ditetapkan

oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN.

10. Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan SKD dan SKB sebagaimana

dimaksud pada angka 5 huruf e) paling sedikit memuat:

a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait,

antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan

prasarana (komputer, server, jaringan komputer, projector, dan

pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan

pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian

selama ujian berlangsung;

- 11 -

b. menyusun, menelaah, dan menginput materi soal SKB untuk jabatan

yang belum dapat disetarakan dengan jabatan yang serumpun dan

belum ada pada sistem bank soal Panitia Seleksi Nasional Pengadaan

PNS;

c. menyusun pedoman pelaksanaan SKB, yang meliputi mekanisme

penyusunan soal, bentuk atau jenis tes, dan bobot penilaian;

d. menerima server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur

komunikasi virtual private network dari Panitia Seleksi Nasional

Pengadaan PNS;

e. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari Tim

Seleksi Administrasi;

f. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi

sesuai dengan kartu tanda penduduk asli/Surat Keterangan

Perekaman Data Kependudukan dan/atau kartu keluarga asli, dan

kartu peserta seleksi;

g. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan

memberikan Personal Identity Number (PIN) registrasi kepada masing-

masing peserta seleksi;

h. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat

melakukan registrasi;

i. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;

j. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda

apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;

k. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

meliputi:

1) jumlah peserta seleksi yang hadir;

2) hasil seleksi; dan

3) permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan

seleksi; dan

l. menyerahkan hasil SKD berupa dokumen fisik yang ditandatangani oleh

tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN kepada Panitia

Seleksi Nasional Pengadaan PNS dengan berita acara yang dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

11. Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian sebagaimana

dimaksud pada angka 5 huruf f paling sedikit memuat:

- 12 -

a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain

memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi

administrasi;

b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi

kegiatan:

1) memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan

disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari Panitia

Seleksi Nasional Pengadaan PNS kepada Panitia Seleksi Pengadaan

PNS LAPAN yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;

2) memantau uji coba jaringan komputer yang ada dilokasi ujian dan

memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan

aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;

3) memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan

digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan

digunakan; dan

4) memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam

ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;

c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi

administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan

d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil

seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

12. Tugas dan tanggung jawab tim hukum sebagaimana dimaksud pada

angka 5 huruf g, membantu pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN, paling

sedikit memuat yaitu :

a. memverifikasi dokumen instrumen hukum dalam pelaksanaan

pengadaan PNS LAPAN.

b. memberikan supervisi kepada tim pengadaan PNS LAPAN terkait

dengan hukum;

c. membantu menyiapkan dan pelaksanaan advokasi hukum, jika ada

tuntutan / gugatan dari pihak Ombudsman atau pihak luar instansi

terkait dengan pelaksanaan pengadaan PNS LAPAN.

13. Tugas dan tanggung jawab tim hubungan masyarakat, sebagaimana

dimaksud pada angka 5 huruf h paling sedikit memuat :

a. melaksanakan pelaksanaan publikasi, dan layanan informasi publik;

b. memberikan layanan edukasi publik.

- 13 -

Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

C. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN

Jadwal pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN ditetapkan oleh ketua Panitia

Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, dengan memperhatikan jadwal yang telah

ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

D. SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PENGADAAN

1. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyiapkan sarana berupa:

peraturan dan petunjuk pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN, komputer

dan kelengkapan jaringan tes CAT, Alat Tulis Kantor, dan lain-lain serta

prasarana berupa ruangan yang akan dipakai untuk keperluan

pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN, seperti : ruang tunggu kedatangan

peserta test, ruangan untuk registrasi administrasi test, ruangan check

body peserta test, ruang penyimpanan bawaan /tas peserta test, ruang

isolasi peserta test, dan ruang test CAT, media informasi hasil CAT SKD

dan SKB, serta tenaga medis, dan klinik kesehatan (obat – obat penyakit

ringan dan standar).

2. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyiapkan sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk Pengadaan PNS LAPAN, sesuai dengan

kebutuhan khusus, antara lain:

a. kebutuhan untuk peserta seleksi Calon PNS disabilitas, yaitu:

1) kebutuhan sarana disediakan kursi roda, ada pendamping khusus

dari panitia;

2) kebutuhan prasarana : tempat parkir khusus dan ruang test

khusus.

b. kebutuhan untuk peserta seleksi Calon PNS ibu hamil, yaitu:

1) kebutuhan sarana disediakan kursi roda, ada pendamping

khusus dari panitia;

2) kebutuhan prasarana : ruang test disediakan khusus.

- 14 -

BAB III

PENGUMUMAN LOWONGAN, PELAMARAN, SELEKSI DAN PENGUMUMAN

HASIL SELEKSI PENGADAAN PNS LAPAN

A. PENGUMUMAN LOWONGAN

1. Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN.

a. LAPAN mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada

masyarakat.

b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit

memuat:

1) nama jabatan;

2) jumlah lowongan jabatan;

3) unit kerja penempatan;

4) kualifikasi pendidikan;

5) alamat dan tempat lamaran ditujukan;

6) jadwal tahapan seleksi;

7) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

8) tata cara pendaftaran; dan

9) sistem kelulusan;

yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala ini.

c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan

paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

2. Media Pengumuman

Pengumuman lowongan jabatan Pengadaan PNS LAPAN, dilakukan

menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara

lain:

a. media elektronik;

b. surat kabar, papan pengumuman, dan/atau

c. bentuk lain yang memungkinkan.

B. PELAMARAN

1. Umum

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai

kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.

- 15 -

2. Persyaratan

a. Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS:

1) batas usia pelamar ditentukan berdasarkan kebutuhan jabatan di

Lembaga dengan ketentuan usia paling rendah 18 (delapan belas)

tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat

melamar;

2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2

(dua) tahun atau lebih;

3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah);

4) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat

politik praktis;

6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan

jabatan;

7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang

dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari

dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan

persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak

mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor,

dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit

pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang

dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian

zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan

setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;

8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi

Pemerintah;

- 16 -

9) memiliki persyaratan kualifikasi formasi sesuai dengan kategori

yang dipilih;

10) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh

PPK.

b. Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1)

ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah

yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

c. Kualifikasi formasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9)

ditentukan sebagai berikut :

1) Kategori Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" /Cumlaude

Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan

"Dengan Pujian" /Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi

terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi

A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal

kelulusan yang tertulis pada ijazah. Dalam hal keterangan

lulus "Dengan Pujian" /Cumlaude tidak tertera dalam Ijazah,

bisa menggunakan surat keterangan lulus "Dengan Pujian"

/Cumlaude tersendiri/terpisah dengan Ijazah.

Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dibuktikan dengan surat

penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan

predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian" /Cumlaude dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan tinggi.

2) Kategori Penyandang Disabilitas

Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/

Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat

kedisabilitasannya.

3) Kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang

bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala

desa/kepala suku.

d. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua

persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

e. Panitia seleksi menyediakan layanan informasi seleksi PNS kepada

setiap pelamar melalui e-mail, telepon, media sosial, dan/atau

aplikasi pesan elektronik lainnya.

- 17 -

f. Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi

Pengadaan PNS LAPAN.

3. Tahapan Pelamaran

a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website

https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS;

b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan

cara memasukkan data pelamar serta mengunggah dokumen

elektronik pelamar yang paling kurang terdiri atas:

1) nomor identitas kependudukan;

2) nama lengkap;

3) foto dengan latar belakang warna merah;

4) tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;

5) kualifikasi pendidikan sesuai ljazah yang dimiliki yang disyaratkan

oleh jabatan ;

6) jabatan yang dilamar;

7) alamat e-mail; dan

8) nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi.

dokumen elektronik sebagaimana dimaksud di atas berupa hasil

pindai dokumen asli.

c. Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap

pelamar mendapatkan nomor registrasi.

d. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan

untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

C. SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Umum

Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PNS LAPAN, terdiri dari 3 (tiga)

tahap, meliputi:

a. Seleksi administrasi;

b. SKD; dan

c. SKB.

- 18 -

2. Seleksi Administrasi

a. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN melaksanakan seleksi

administrasi terhadap dokumen lamaran yang sudah melakukan

registrasi serta mengunggah dokumen persyaratan secara elektronik

di https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

b. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan

untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen

lamaran yang disampaikan oleh pelamar.

c. Pemeriksaan dilakukan secara daring sesuai dengan syarat yang

ditentukan.

d. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar

dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

e. Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat

tersimpan secara digital pada https://sscn.bkn.go.id atau website

lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

f. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, wajib mengumumkan hasil

seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik, surat

kabar, papan pengumuman, surat kabar dan/atau bentuk lain yang

memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi

administrasi.

g. Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi

disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan

tidak lulus.

h. Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi

administrasi menjadi kewenangan ketua Panitia Seleksi Pengadaan

PNS LAPAN.

i. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggahan

kepada Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, melalui sistem

https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dalam jangka waktu 3 (tiga)

hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.

j. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, wajib mempelajari serta

menjawab sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui sistem

https://sscn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari setelah masa sanggah.

- 19 -

k. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, wajib mengumumkan kembali

pelamar yang sanggahannya diterima atau ditolak.

l. Bagi pelamar yang sanggahannya diterima sebagaimana dimaksud

huruf k ditetapkan sebagai peserta yang lulus tahap seleksi

administrasi.

m. Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus

seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau

mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari

website https://sscn.bkn.go.id atau atau website lainnya yang

ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

n. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyampaikan data pelamar

yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Panitia

Seleksi Nasional Pengadaan PNS paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sebelum pelaksanaan SKD.

o. Dalam hal terjadi perbedaan data pelamar yang telah dinyatakan lulus

seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n yang

disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, dengan data

yang berasal dari portal pendaftaran yang terdapat di website

https://sscn.bkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS nasional, maka data yang

digunakan yaitu data yang terdapat di website https://sscn.bkn.go.id.

p. data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada huruf n disampaikan melalui sistem

yang telah terintegrasi dengan CAT BKN.

q. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD

3. SKD

a. Materi SKD

Materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum,

dan tes wawasan kebangsaan.

b. Pelaksanaan SKD

1) Pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui media

elektronik, surat kabar, papan pengumuman, surat kabar dan/atau

bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari

kalender sebelum pelaksanaan SKD.

- 20 -

2) Pengumuman SKD paling kurang memuat:

a) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;

b) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan

Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Perekaman Data

Kependudukan elektronik dan/atau Kartu Keluarga.

c) tata tertib pelaksanaan SKD.

d) Calon Peserta SKD dapat memilih lokasi SKD, tempat

pelaksanaan seleksi.

3) SKD dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN,

bersama Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

4) Pelaksanaan SKD oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN,

menggunakan fasilitas CAT BKN.

5) Panitia Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyediakan sarana

dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta

seleksi.

6) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, wajib mencocokkan kartu

tanda peserta seleksi dan kartu tanda penduduk asli/Surat

Keterangan Perekaman Data Kependudukan dan/atau kartu

keluarga asli, dengan peserta seleksi yang bersangkutan.

7) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda

peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti

SKD.

c. Hasil SKD

1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.

2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

3) Pengumuman hasil SKD

a) Penentuan kelulusan peserta seleksi yang mengikuti SKD

ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal

kelulusan yang ditentukan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan

kebutuhan.

- 21 -

b) Hasil penetapan kelulusan SKD paling banyak 3 (tiga) kali

jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan

peringkat nilai SKD. Dalam hal peserta seleksi yang lulus SKD

melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan

maka jumlah peserta seleksi yang mengikuti SKB tidak boleh

kurang dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing

jabatan.

c) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, mengumumkan hasil

SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang

ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

d) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c) memuat

nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor

kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil

SKD yang disusun berdasarkan nilai ambang batas, peringkat,

dan informasi lain yang diperlukan.

e) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf

d) dilakukan dengan menggunakan media elektronik, surat

kabar, papan pengumuman,surat kabar dan/atau bentuk lain

yang memungkinkan.

4) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti

SKB.

4. SKB

a. Jenis/Bentuk Tes SKB

1) CAT SKB

a) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi

pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal

CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan dikoordinasikan

oleh Badan Kepegawaian Negara.

b) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat

menggunakan soal SKB yang rumpunnya bersesuaian dengan

jabatan fungsional terkait.

- 22 -

c) Dalam hal materi soal SKB untuk jabatan yang belum dapat

disetarakan dengan jabatan yang serumpun dan belum ada

pada sistem bank soal Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS,

materi soal SKB disusun oleh Tim sendiri (melibatkan unit kerja

yang terkait). Jika formasi sama untuk jabatan pelaksana

dengan instansi lain, tim membuat sendiri, dan dapat

mengambil (merujuk) dari instansi lain yang kebutuhannya

sama dan serumpun.

2) Psikotes.

Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN belum mampu

melaksanakan psikotes secara mandiri, maka pelaksanaan psikotes

dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga penyelenggara

psikotes.

b. Pelaksanaan SKB

1) SKB dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN.

2) Pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka menggunakan

media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui

media elektronik, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau

bentuk lain yang memungkinkan paling singkat 7 (tujuh) hari

kalender sebelum pelaksanaan SKB.

3) Pengumuman SKB paling kurang memuat:

a) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;

b) alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi; dan

c) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan

Kartu Tanda Penduduk.

d) Calon Peserta SKB dapat memilih lokasi SKB, tempat

pelaksanaan seleksi.

4) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3

(tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan

peringkat nilai SKD.

5) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang

dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang

sesuai kebutuhan jabatan.

6) Pelaksanaan CAT SKB oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN,

menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan

menggunakan fasilitas CAT BKN.

- 23 -

7) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyusun standar

penilaian psikotes sesuai dengan kebutuhan jabatan.

8) Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, belum mampu

melaksanakan psikotes secara mandiri, pelaksanaan psikotes

bekerjasama dengan Lembaga penyelenggara psikotes;

9) Pelaksanaan wawancara bidang dilakukan oleh pimpinan unit

kerja yang dilamar/pejabat lain yang ditentukan/pejabat lain yang

memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan bidang jabatan

yang dilamar.

10) Unsur penilaian wawancara bidang, paling kurang menyusun dan

menyampaikan panduan kepada Panitia Seleksi Nasional

Pengadaan PNS terkait dengan rencana pelaksanaan SKB sebelum

pelaksanaan SKD dimulai.

11) Hasil SKB disampaikan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan

PNS SIPIL Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional kepada

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dalam bentuk soft copy

dan hard copy.

12) Hasil SKB ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan

PNS.

13) Tahapan pelaksanaan SKB bukan sistem gugur.

c. Pengumuman Hasil SKB

1) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyusun pengumuman

hasil SKB berdasarkan penetapan hasil SKB oleh Panitia Seleksi

Nasional Pengadaan PNS.

2) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, mengumumkan hasil SKB,

yang memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan,

nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai

hasil SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain

yang diperlukan.

3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan

menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas,

antara lain melalui media elektronik, surat kabar, papan

pengumuman, surat kabar dan/atau bentuk lain yang

memungkinkan.

- 24 -

5. Hasil Akhir Seleksi

a. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyusun pengumuman hasil

akhir seleksi berdasarkan integrasi hasil SKD dan SKB yang

ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS

b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat nama

jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda

peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD

dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain

yang diperlukan.

c. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, mengumumkan secara

terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan

menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara

lain melalui media elektronik, surat kabar, papan pengumuman,

dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

- 25 -

BAB IV

PENGANGKATAN MENJADI CALON PNS, MASA PERCOBAAN,

PENGANGKATAN MENJADI PNS, DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS

A. PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN MASA

PERCOBAAN

1. Pengangkatan Menjadi Calon PNS

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan

sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan

penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

a. Pemanggilan

1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi

disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan

kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan

calon PNS dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan

pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan

dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat

luas, antara lain melalui media elektronik, surat kabar, papan

pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi

yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas)

hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada angka 1).

4) Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, apabila sampai

dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada

angka 3) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka

peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi

syarat.

- 26 -

b. Persyaratan Administrasi

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat

menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi

dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah

ditentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, ditujukan kepada PPK disertai

dengan:

1) fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang

ditetapkan;

2) daftar riwayat hidup sesuai dengan ketentuan format dari Panitia

Seleksi Nasional Pengadaan PNS yang telah ditandatangani oleh

peserta dan bermeterai, yang formulir isianya sudah tercetak

pasfoto yang disediakan melalui website https://cpns.lapan.go.id

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan

kesehatan pemerintah;

5) surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani

oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat

yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan

untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

6) surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh Panitia

Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala ini, berisi tentang:

a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2

(dua) tahun atau lebih;

- 27 -

b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS,

prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

c) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat

politik praktis;

e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang

ditentukan oleh LAPAN, dan

f) Tidak mengajukan pindah Unit Kerja/Instansi dalam kurun

waktu 10 (sepuluh) tahun.

c. Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi

dilakukan Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, dengan ketentuan:

1) Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai

jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan.

2) Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan

keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

mengenai:

a) Keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:

i. diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia

Seleksi Nasional Pengadaan PNS; dan

ii. ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan

b) Kesesuaian kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar

lijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi

pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam

tugas/pekerjaan, dengan ketentuan apabila Ijazah yang

diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus

mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah

Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

- 28 -

c) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang

bersangkutan, dengan ketentuan antara lain data yang telah

ditulis sesuai dengan ljazah, surat pernyataan, bukti

pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah

dipersyaratkan.

d) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang

dilampirkan dengan ketentuan:

i. diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

ii. Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih berlaku sesuai

dengan jangka waktu yang ditentukan.

e) Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari

dokter, dengan ketentuan:

i. dokter yang berstatus PNS; atau

ii. dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan

pemerintah.

f) Keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan

narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya,

dengan ketentuan:

i. ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan

pemerintah; atau

ii. pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan

kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada huruf a)

sampai dengan huruf f) tidak dipenuhi maka yang bersangkutan

tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.

3) Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi

syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum

lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:

a) Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi

disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.

b) Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan

kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut

kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang

ditentukan.

c) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan

administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan

tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.

- 29 -

4) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan

diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap

mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan

dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal

dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri

yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap

mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal

dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan.

5) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau

dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan

kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau

meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan

selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD

dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan

keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua

panitia seleksi nasional pengadaan serta diumumkan kepada

masyarakat melalui website instansi, media elektronik, surat

kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang

memungkinkan.

6) Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena

tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu

yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

d. Pengisian Data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai LAPAN

1) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyiapkan data pokok

peserta yang lolos seleksi ke dalam website

https://simpeg.lapan.go.id.

2) Data pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan

isian peserta melalui portal pendaftaran yang ditetapkan oleh

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

3) Data pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2)

paling kurang terdiri dari:

a) Nama lengkap;

b) Tempat dan tanggal lahir; dan

c) Jenis kelamin.

- 30 -

4) Setiap peserta seleksi yang telah menyampaikan persyaratan

administrasi dan melewati tahap pemeriksanaan kelengkapan

melakukan pengisian profil data diri secara online melalui

https://simpeg.lapan.go.id.

5) Profil data diri sebagaimana dimaksud pada angka 4) paling kurang

terdiri atas:

a) Riwayat pendidikan formal;

b) Nomor Pokok Wajib Pajak;

c) Alamat;

d) Nomor telepon;

e) Agama;

f) Status pernikahan;

g) Keluarga;

h) Data suami/istri; dan

i) Data anak.

6) Pengisian profil data diri sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan

angka 5) sesuai dengan isian pada daftar riwayat hidup

sebagaimana dimaksud huruf b angka 2).

e. Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Calon PNS

1) Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN menyiapkan dokumen pakta

integritas bagi Calon PNS;

2) Calon PNS wajib membaca dengan seksama serta menandatangani

pakta integritas tersebut dengan tinta hitam sesuai format yang

telah dtentukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN.

f. Penyampaian Usul Penetapan NIP

1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling

rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul

penetapan NIP calon PNS dengan surat pengantar beserta daftar

nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua) yang dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 dan Anak

Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala ini.

- 31 -

2) Usul penetapan NIP calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka

1 dengan melampirkan:

a) 2 (dua) rangkap usul penetapan NIP calon PNS yang dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala ini, dengan tanda tangan asli oleh PPK atau pejabat lain

yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dan dibubuhi stempel/cap dinas,

serta setiap lembar usul penetapan NIP calon PNS ditempelkan

pasfoto 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah;

b) fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang

ditetapkan;

c) 1 (satu) set daftar riwayat hidup daftar riwayat hidup sesuai

dengan ketentuan format dari Panitia Seleksi Nasional

Pengadaan PNS LAPAN, yang telah ditandatangani oleh peserta

dan bermeterai, yang formulir isianya sudah tercetak pasfoto

yang disediakan melalui website https://cpns.lapan.go.id

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

d) surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh Panitia

Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala ini, berisi tentang:

i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

ii. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon

PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan

tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk

pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah);

- 32 -

iii. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

iv. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau

terlibat politik praktis;

v. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh

LAPAN; dan

vi. Tidak mengajukan pindah Unit Kerja/Instansi dalam kurun

waktu 10 (sepuluh) tahun.

e) fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi

peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja;

f) surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang

berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan

kesehatan pemerintah;

h) surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang

ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan

pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada

badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian

zat narkoba dimaksud; dan

i) surat pernyataan rencana penempatan calon PNS pada unit

kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang

ditetapkan untuk yang bersangkutan dari pejabat pimpinan

tinggi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

g. Penetapan NIP

Seluruh Berkas Usul Penetapan NIP disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya diteliti dan diperiksa

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan:

1) usul penetapan NIP memenuhi syarat (MS)

2) bagi peserta seleksi yang usul penetapan NIP memenuhi syarat

selanjutnya diproses untuk pengangkatan sebagai calon PNS.

3) usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL)

- 33 -

4) bagi peserta seleksi yang usul penetapan NIP yang bahannya tidak

lengkap, Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, melengkapi

berkas usul pentapan NIP dan disampaikan kembali ke Badan

Kepegawaian Negara.

5) usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS)

6) bagi peserta seleksi yang usul penetapan NIP tidak memenuhi

syarat, Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyampaikan

surat pemberitahuan dari Kepala BKN, kepada peserta seleksi.

h. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon PNS:

1) PPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

menerima penetapan NIP dari Kepala BKN, menetapkan

keputusan pengangkatan calon PNS yang dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12a yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

2) Dalam hal keputusan pengangkatan calon PNS ditetapkan secara

kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 12b dan Anak Lampiran 12c yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

3) Keputusan pengangkatan calon PNS pada angka 1) atau angka 2),

disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan

tembusannya kepada Kepala BKN, dan pejabat lain sesuai

peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum calon PNS

yang bersangkutan melaksanakan tugas.

4) Penyampaian Keputusan pengangkatan calon PNS sebagaimana

dimaksud pada angka 3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

5) Dalam hal terdapat peserta seleksi yang lulus mengundurkan diri

atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia,

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

- 34 -

a) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus

dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap

mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan

dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal

dunia, dan telah diusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN,

maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN, dengan

melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau

surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau

surat keterangan meninggal dunia dari Kepala

Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat.

b) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri

atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

pada huruf a), PPK mengambil nama peserta seleksi urutan

selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai

SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan

dengan Keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis dalam

jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada

ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta

diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi,

media elektronik, surat kabar, papan pengumuman, danlatau

bentuk lain yang memungkinkan.

c) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIPnya,

tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai

calon PNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN,

dengan melampirkan surat pengunduran diri yang

bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan

diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan

meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan

setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN.

d) Bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIPnya

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau

meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan

calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas,

ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan

sebagai calon PNS oleh PPK, dan tembusannya segera

disampaikan kepada Kepala BKN, dan pejabat lain yang

dipandang perlu.

- 35 -

e) Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada

huruf c) dan hurud d) tidak dapat dipergunakan dalam tahun

anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan

pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Golongan Ruang

Ketentuan mengenai golongan ruang diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Penugasan/Penempatan

Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, menyiapkan paling kurang:

1) surat tugas penempatan berdasarkan kebutuhan jabatan yang

ditetapkan.

2) surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) bagi calon PNS

digunakan sebagai dasar penggajian pada kantor KPPN satuan

kerja.

3) SPMT berlaku terhitung sejak ditetapkan.

k. Gaji Calon PNS

1) hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen)

dari gaji pokok PNS.

2) gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.

3) tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan

sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.

4) pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul pembayaran gaji

calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan sejak

dibuatnya SPMT.

l. Masa Kerja

1) Dalam hal Calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum

diangkat menjadi calon PNS dapat diperhitungkan untuk

penetapan gaji pokok oleh pejabat yang ditunjuk di bidang

kepegawaian.

2) Masa kerja calon PNS diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.

3) Penghitungan masa kerja yang dapat diperhitungkan diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 36 -

2. Masa Percobaan

a. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

b. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan

masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat

sebagai calon PNS.

c. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan

melalui serta pendidikan dan pelatihan.

d. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral,

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,

karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan

memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

e. Pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud

pada huruf c memadukan antara pelatihan klasikal dengan

nonklasikal, dan antara kompetensi sosial kultural dengan

kompetensi bidang.

f. Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada huruf e yang

menjadi tanggung jawab LAPAN meliputi pengenalan kelembagaan

instansi dan satuan kerja penempatan tugas, pengenalan tugas

jabatan, pembinaan dari atasan langsung, dan pendampingan dari

rekan kerja.

g. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya

dapat diikuti 1 (satu) kali dan wajib memenuhi penilaian sesuai

ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

h. Calon PNS yang mengundurkan diri dan/atau dinyatakan tidak lulus

pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi tidak dapat

mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran

penetapan kebutuhan pegawai.

B. PENGANGKATAN MENJADI PNS DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS

1. Pengangkatan Menjadi PNS

a. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

1) lulus pendidikan dan pelatihan; dan

2) sehat jasmani dan rohani.

- 37 -

b. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan

pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran 13a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala ini.

c. Dalam hal keputusan pengangkatan PNS ditetapkan secara kolektif

maka dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak

Lampiran 13b dan Anak Lampiran 13c yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

d. Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tangal mulai

berlakunya pengangkatan PNS.

e. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu)

tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.

f. Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka

pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh

pada hari kerja.

2. Pemberhentian Calon PNS

a. Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf a diberhentikan sebagai calon PNS.

b. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon PNS

diberhentikan apabila:

1) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

2) meninggal dunia;

3) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;

4) memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu

melamar;

5) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

7) tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat

menjadi PNS.

c. Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

1) tidak lulus pendidikan dan pelatihan;

2) tidak sehat jasmani dan rohani;

3) mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- 38 -

4) meninggal dunia;

5) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang;

6) tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat

menjadi PNS; atau

7) dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana tidak berencana.

d. Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

apabila :

1) terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

2) memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu

melamar;

3) terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian;

atau

4) dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.

e. Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

dan/atau pidana umum;

3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

4) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

3. Pengambilan Sumpah/Janji PNS

a. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan

sumpah /janji.

b. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.

- 39 -

c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan

menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada huruf a berbunyi sebagai

berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia

dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan

yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan

kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung

jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,

pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya

sendiri, seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya

atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan

bersemangat untuk kepentingan negara."

e. Apabila calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena

keyakinannya tentang agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa maka ia mengucapkan janji.

f. Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada

huruf d, maka frasa "Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan

kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji

dengan sungguh-sungguh".

g. Dalam hal calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah

ditambahkan frasa yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".

h. Dalam hal calon PNS yang beragama Hindu, frasa "Demi Allah"

sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Om Atah

Paramawisesa".

i. Dalam hal calon PNS yang beragama Budha, frasa "Demi Allah"

sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Demi Sang

Hyang Adi Budha"

- 40 -

j. Dalam hal calon PNS yang beragama Konghucu, frasa "Demi Allah"

sebagaimana dimaksud pada huruf d diganti dengan frasa "Kehadirat

Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong

Zi, Dipermuliakanlah".

k. Dalam hal calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan

Konghucu, frasa "Demi Allah" pada huruf d Diganti dengan kalimat

lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha

Esa.

l. Sumpah/janji diambil oleh PPK dalam lingkungannya masing-masing.

m. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menunjuk pejabat

lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

n. Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.

o. Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang

rohaniwan.

p. Pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang

pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat calon PNS yang

mengangkat sumpah/janji.

q. Pejabat yang mengambil sumpah/janji, mengucapkan sumpah/janji

kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat

sumpah/janji.

r. Pada saat mengucapkan sumpah/janji, semua orang yang hadir

dalam upacara diwajibkan berdiri.

s. Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang

pengambilan sumpah/janji.

t. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s ditandatangani oleh

pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat

sumpah/janji, dan saksi.

u. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s dibuat rangkap 3

(tiga), yaitu satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji,

satu rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah yang bersangkutan,

dan satu rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara.

v. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf s dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- 41 -

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN,

PEMBIAYAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Dalam pelaksanaan seleksi calon PNS Panitia Seleksi Pengadaan PNS

LAPAN, di bawah pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP) Lembaga berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional

Pengadaan PNS.

2. Dalam hal terdapat aduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan

seleksi penerimaan calon PNS LAPAN, Panitia Seleksi Pengadaan PNS

LAPAN, menyampaikan jawaban dan dokumen bukti.

B. PEMBIAYAAN

1. Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pengadaan PNS

LAPAN, dibebankan pada APBN LAPAN.

2. Pembayaran gaji calon PNS LAPAN dibebankan pada APBN.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Panitia Seleksi Pengadaan PNS LAPAN, membuat laporan tentang

perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan

kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan calon PNS

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Menpan RB).

2. Biro melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan

PNS LAPAN berkoordinasi dengan APIP.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi bahan

penyempurnaan pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS DJAMALUDDIN

- 42 -

ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DAFTAR HADIR*)

SELEKSI ...............................................

Instansi : .................... Ruang : ....................

Lokasi Seleksi : .................... Sesi : ....................

Jenis Seleksi : .................... Waktu : ....................

No. Nomor

Peserta

Nama PIN Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

dst. Dst

Petunjuk:

1. Panitia Seleksi Instansi memeriksa Nomor dan Nama Peserta sesuai

dengan kartu peserta ujian dan memberikan PIN Registrasi.

2. Panitia Seleksi Instansi menyilang Nama Peserta yang tidak hadir pada

kolom tanda tangan.

Jumlah Peserta Keseluruhan : ... (...............) orang

Jumlah Peserta Hadir : ... (...............) orang

Jumlah Peserta Tidak Hadir : ... (...............) orang

- 43 -

..........,...........................20....

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN Panitia Seleksi Instansi

.....................................

......................................

NIP ................................

......................................

NIP ................................

*)Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua), lembar I (satu) untuk Panitia Seleksi

Instansi, lembar 2 (dua) untuk Tim Pelaporan CAT BKN.

- 44 -

ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BERITA ACARA

SERAH TERIMA HASIL SELEKSI ........................................

Pada hari ini .......... tanggal ....... bertempat di .......... telah berlangsung serah

terima hasil pelaksanaan Seleksi ..... Instansi Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional dengan metode Computer Assisted Test BKN, antara:

Nama : ..............................................

NIP : ..............................................

Jabatan : ..............................................

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Pelaksanaan CAT BKN yang

bertugas di lapangan) dengan:

Nama : ..............................................

NIP : ..............................................

Jabatan : ..............................................

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Panitia Seleksi PENGADAAN PNS LAPAN,

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional).

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan

Seleksi ........ Instansi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di .....

dengan Metode Computer Assisted Test BKN berupa:

1. Hasil pelaksanaan Seleksi.

2. Berita Acara terkait dengan penyelenggaraan seleksi sejumlah ..... (.....)

Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

- 45 -

..........,...............................20....

Mengetahui

Tim Pelaksanaan CAT BKN Panitia Seleksi CPNS

LAPAN

......................................

NIP ................................

......................................

NIP ................................

- 46 -

ANAK LAMPIRAN 3

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR .......1) TAHUN .....1)

TENTANG

PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN ..... 2)

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PANITIA PENGADAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN TAHUN ANGGARAN

.....2).

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pengadaan

Calon Pegawai Negeri Sipil LAPAN Tahun Anggaran .....2).

- 47 -

KEDUA : Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil LAPAN Tahun

Anggaran .....2) mempunyai tugas sebagaimana tercantum

dalam lajur 6 lampiran keputusan ini.

KETIGA : Membebankan biaya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

LAPAN Tahun Anggaran .....2) pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LAPAN Nomor : .....3).

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Kepala LAPAN;

b. Para Deputi di lingkungan LAPAN;

c. Kepala Bagian Keuangan LAPAN;

d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara; dan

e. Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

LAPAN Tahun Anggaran .....2).

Ditetapkan di ..... 4)

pada tanggal ....... 5)

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

.......................................6)

- 48 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR .....1) TAHUN .....1)

TENTANG

PANITIA PENGADAAN CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN

TAHUN ANGGARAN .....2)

DAFTAR NAMA TIM

PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN .....2)

NO NAMA / NIP PANGKAT /

GOLONGAN

JABATAN JABATAN

DALAM TIM

TUGAS

1 2 3 4 5 6

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

.......................................7)

- 49 -

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 3

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Tulislah nomor dan tahun keputusan Kepala LAPAN

tentang panitia Pengadaan PNS LAPAN, LAPAN

2. 2) Tulislah tahun pelaksanaan anggaran

3. 3) Tulislah nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) LAPAN

4. 4) Tulislah tempat penetapan Keputusan Kepala ini

5. 5) Tulislah tanggal penetapan Keputusan Kepala ini

6. 6) Tulisalah nama dari Kepala Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional

- 50 -

ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

PENGUMUMAN

NOMOR : ..........2)

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN ....3)

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan:

a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor .....4) Tahun ..... 4) Tanggal ..... 4)

tentang ..... 4)

b. Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor .....5) Tanggal ..... 5), perihal ..... 5)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional akan melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan

ditugaskan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN JENIS FORMASI (ALOKASI

PENEMPATAN)

1. ...... 6)

2. ...... 6)

3. Dst.

II. JENIS DAN JUMLAH FORMASI SEBAGAIMANA TERLAMPIR

III. KRITERIA PELAMAR

1. ..... 7)

2. ..... 7)

3. Dst.

- 51 -

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

2. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Calon pelamar adalah Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar

Negeri.

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua)

tahun atau lebih.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI,

Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat,

sebagai pegawai swasta.

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan

dinas Pemerintah.

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat

politik praktis.

8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.

10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan

terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA

dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib

dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman

kelulusan akhir).

11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

12. Bagi Wanita tidak bertato/ bekas tato dan tindik/ bekas tindik

anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh

ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan

tindik/bekas tindik anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan

oleh ketentuan agama atau adat.

13. .......... 8)

- 52 -

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dokumen persyaratan terdiri dari:

a) Surat lamaran ditujukan Kepada Kepala Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional, diketik mengunakan Komputer,

bermeterai RP. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta

hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman

https://cpns.lapan.go.id).

b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah

melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

c) Dalam hal KTP/Surat telah melakukan perekaman kependudukan

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hilang,

bisa menggunakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

d) Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah asli.

e) Dalam hal Ijazah dan/ atau Transkrip Nilai Ijazah hilang, bisa

menggunakan Surat Keterangan Kehilangan dari Universitas.

f) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer,

bermeterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan

pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh

dilaman https://cpns.lapan.go.id).

g) Pas Photo terbaru berlatar belakang warna merah berukuran 3x4

(1 lembar).

h) Dokumen pendukung lain yang wajib diunggah untuk formasi :

4) Kategori Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"

/Cumlaude

Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat

kelulusan "Dengan Pujian" /Cumlaude dan berasal dari

Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program

Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang

dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada

ijazah. Dalam hal keterangan lulus "Dengan Pujian"

/Cumlaude tidak tertera dalam Ijazah, bisa menggunakan

surat keterangan lulus "Dengan Pujian" /Cumlaude

tersendiri/terpisah dengan Ijazah.

- 53 -

Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dibuktikan dengan surat

penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan

predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian" /Cumlaude

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

5) Kategori Penyandang Disabilitas

Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit

Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat

kedisabilitasannya.

6) Kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Akte kelahiran danjatau surat keterangan lahir yang

bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari

kepala desa/kepala suku.

2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara

online melalui laman : .....9) dengan mengikuti aturan yang berlaku

pada .....10)

3. Pendaftar memilih lokasi penempatan sesuai kualifikasi pendidikan

yang ditentukan.

4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan

pelamaran dimulai pada ..... 11) s.d ..... 11) (ditutup pukul 23.59 WIB).

5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak

kartu peserta ujian secara online melalui laman ..... 9) dimulai pada

..... 12) s.d ..... 12)

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test

(CAT) bobot ..... 13)

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobot ..... 13)

a. ...... 14)

b. ...... 14)

c. Dst.

- 54 -

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi

dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi

akan diumumkan oleh panitia pada laman https://cpns.lapan.go.id

dan .......... 9). Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi

administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman .......... 9)

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai

passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi

3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam

satu wilayah.

2. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan

bobot yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui laman https://

cpns.Iapan.go.id dan .......... 9) pada .......... 15)

2. Tempat Pelaksanaan Tahapan seleksi SKD dan SKB dengan CAT :

a. Seleksi akan dilaksanakan di .......... 16)

b. Peserta dapat memilih lokasi seleksi pada saat pendaftaran.

3. Tempat pelaksanaan seleksi .......... 14) dilaksanakan di .......... 16)

4. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan

seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang

ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima

kemudian mengundurkan diri/ digugurkan, maka panitia dapat

menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik

dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat panitia seleksi.

6. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat

pernyataan bersedia mengabdi pada LAPAN dan tidak mengajukan

pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10

(sepuluh) tahun sejak TMT PNS;

- 55 -

7. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 6 tetapi mengajukan

pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari

PNS;

8. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program

beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai Pengadaan PNS

LAPAN, dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang

bersangkutan berstatus PNS;

9. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi

pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/ atau tidak

memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat

Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan

yang bersangkutan;

10. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah

mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada

yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-

pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal

tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta,

keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk

apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundangundangan terkait

pelaksanaan Pengadaan PNS LAPAN, Apabila dilanggar maka akan

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan

kelulusannya.

12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari

setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat

keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi

dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Hati-

hati terhadap oknum yang menjanjikan dapat meloloskan seleksi

CPNS.

14. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk mengikuti proses seleksi

menjadi tanggungjawab pelamar.

15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

16. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs http://cpns.lapan.go.id.

- 56 -

17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan

PNS LAPAN, Tahun 2019 dapat menghubungi Help Desk:

a. Telephone (021) 4892802 (Help Desk), nomor Whatsapp

081196902674 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d.16.00

WIB.

b. Media social :

Facebook https://id-id.facebook.com/LAPANRI

Twitter https://twitter.com/lapan_ri

Instagram https://www.instagram.com/lapan_ri

c. Laman resmi Pengadaan PNS LAPAN, LAPAN

http://cpns.lapan.go.id

d. E-mail cpns@lapan.go.id

e. FAQ .......... 9)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia

Pengadaan PNS LAPAN,

..............................................

NIP. .......................................

- 57 -

JADWAL SELEKSI

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN ...

No. Kegiatan Tanggal

1.

2.

3.

4.

Dst.

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan

diumumkan melalui website https://cpns.lapan.go.id

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia

Pengadaan PNS LAPAN,

............................................

NIP. ...................................

- 58 -

-59-

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 4

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Gunakan Kop Surat LAPAN

2. 2) Tulislah nomor pengumuman tentang pelaksanaan

pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) LAPAN

3. 3) Tulislah tahun anggaran pelaksanaan pengadaan PNS

4. 4) Tulislah nomor, tahun, tanggal, dan tentang keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang kebutuhan PNS di LAPAN pada tahun

anggaran yang bersangkutan

5. 5) Tulislah nomor, tanggal, dan perihal pengumuman

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang informasi pengadaan PNSahun

anggaran yang bersangkutan

6. 6) Tulislah unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi

7. 7) Tulislah kriteria pelamar pengadaan PNS SIPIL sesuai

keputusan tim panitia pengadaan PNS LAPAN

8. 8) Tulislah ketentuan lain sesuai keputusan tim panitia

pengadaan PNS LAPAN

9. 9) Tulislah laman resmi pelaksanaan pengadaan PNS

sesuai keputusan tim panitia seleksi pengadaan PNS

Nasional

10. 10) Tulislah sistem seleksi PNS sesuai keputusan tim

panitia seleksi pengadaan PNS Nasional

11. 11) Tulislah tanggal, bulan dan tahun dimulai dan

ditutupnya pendaftaran dan unggah dokumen

persyaratan pelamaran

12. 12) Tulislah tanggal, tanggal, bulan dan tahun dimulai dan

ditutupnya pencetakan kartu peserta ujian secara online

bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

13. 13) Tulislah porsentase bobot SKD dan SKB sesuai

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

14. 14) Tulislah jenis seleksi kompetensi bidang (SKB) di LAPAN

15. 15) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun dimulainya

pengadaan PNS

16. 16) Tulislah tempat pelaksanaan seleksi SKD dan SKB

- 60 -

ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

PENGUMUMAN

NOMOR : ..........2)

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

SERTA DAFTAR PESERTA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN ....3)

Merujuk kepada Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan PNS LAPAN

Tahun Anggaran ...3) Nomor: .... 4) tanggal ... 5) dan Nomor: ... 4) tanggal ... 5),

peserta yang terdapat dalam Lampiran II pengumuman ini adalah peserta yang

akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dengan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

1. Mencetak Kartu Peserta Ujian melalui laman aplikasi

https://sscasn.bkn.go.id;

2. Kartu Peserta Ujian wajib divalidasi saat mengikuti Seleksi Kompetensi

Dasar pada masing-masing wilayah pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Dasar;

3. Jadwal, hari, tanggal, waktu dan lokasi tes sebagaimana terlampir pada

Lampiran I;

4. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa:

- Kartu Peserta Ujian;

- KTP/Surat keterangan perekaman kependudukan;

- ljazah dan/atau fotokopi ijazah yang dilegalisir; dan

- Transkrip nilai atau fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir.

5. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan

seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan,

maka dinyatakan gugur;

- 60 -

6. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, celana

panjang/rok berwarna gelap dan sepatu berwarna hitam. Bagi peserta

yang menggunakan jilbab, wajib memakai jilbab warna hitam polos;

7. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;

8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak

yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut

merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;

9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman

menjadi tanggung jawab peserta;

....6)

....

Dst.

Keputusan Ketua Panitia Pengadaan PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN

Tahun Anggaran ...3) ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

...7) , ...8)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan,

............................................

NIP. .....................................

- 61 -

- 60 -

Lampiran I Pengumuman

Nomor :

Tanggal :

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN TAHUN ANGGARAN ...3)

NO NAMA LOKASI9) ALAMAT10) JADWAL PELAKSANAAN

UJIAN11)

1

2

Dst.

...7) , ...8)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan,

............................................

NIP. .....................................

- 62 -

-59-

Lampiran II Pengumuman

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN TAHUN ANGGARAN ...3)

Lokasi Tes:

... 9)

... 10

NO NO

REGISTER NO PESERTA NAMA TANGGAL SESI

WAKTU

SETEMPAT

1

2

Dst.

...7) , ...8)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan,

............................................

NIP. .....................................

Halaman ... dari ...12)

- 63 -

- 75 -

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 5

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Gunakan Kop Surat LAPAN

2. 2) Tulislah nomor pengumuman

3. 3) Tulislah tahun anggaran pelaksanaan pengadaan PNS

4. 4) Tulislah nomor Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan

PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN yang dimaksud

5. 5) Tulislah tanggal Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan

PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN yang dimaksud

6. 6) Tambahkan ketentuan-ketentuan umum lain bila perlu

7. 7) Tulislah nama kota tempat surat diterbitkan

8. 8) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan

9. 9) Tulislah nama tempat atau nama gedung tempat

pelaksanaan SKD

10. 10) Tulislah lengkap nomor dan nama jalan, kecamatan,

kota, dan provinsi tempat pelaksanaan SKD

11. 11) Tulislah tanggal mulai sampai tanggal berakhirnya

pelaksanaan SKD

12. 12) Pada setiap bawah halaman dituliskan nomor halaman

dari total jumlah halaman Lampiran II

- 64 -

- 76 -

ANAK LAMPIRAN 6

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

PENGUMUMAN

NOMOR: ...2)

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN DAFTAR PESERTA SELEKSI

KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

FORMASI TAHUN ...3)

Merujuk surat Badan Kepegawaian Negara ...4) dan surat ... 5),

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil SKD diolah berdasarkan ...8), dengan kriteria sebagai berikut:

a. ...9)

b. ...

c. Dst.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ...6) dan ...7) bahwa jumlah peserta

yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan

berdasarkan peringkat nilai SKD;

3. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dinyatakan lulus adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran pengumuman ini. Rekapitulasi

hasil SKD dari Panselnas secara keseluruhan dapat diakses melalui

portal resmi Pengadaan PNS LAPAN,

4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak

untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

5. Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian.

6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak

yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut

merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia;

- 65 -

- 77 -

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi

tanggung jawab peserta;

8. ....10)

9. ....

10. Dst.

11. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan PNS LAPAN Tahun Anggaran ...3) ini

bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

...11) , ...12)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan,

............................................

NIP. .....................................

- 66 -

- 78 -

Lampiran Pengumuman

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR

(SKD)

DAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPAN FORMASI TAHUN ...3)

Satuan Kerja : ...13)

Jabatan : ...14)

Formasi : ...15)

Jumlah Formasi : ...16)

No Nomor Peserta Nama Lokasi Ujian

1

2

Dst.

Satuan Kerja : ...13)

Jabatan : ...14)

Formasi : ...15)

Jumlah Formasi : ...16)

No Nomor Peserta Nama Lokasi Ujian

1

2

Dst.

Dst.

...11) , ...12)

Sekretaris Utama,

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan,

............................................

NIP. .....................................

- 67 -

- 79 -

Halaman ... dari ...17)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 6

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Gunakan Kop Surat LAPAN

2. 2) Tulislah nomor pengumuman

3. 3) Tulislah tahun anggaran pelaksanaan pengadaan PNS

4. 4) Tulislah nomor, tanggal, dan perihal surat dari Kepala

BKN kepada Kepala LAPAN terkait penyampaian hasil

nilai SKD

5. 5) Tulislah nomor, tanggal, dan perihal surat lainnya yang

perlu dirujuk terkait pelaksanaan pengadaan PNS pada

tahun berjalan.

6. 6) Tulislah nomor, tahun, dan perihal peraturan

pemerintah yang mengatur tentang manajemen PNS

7. 7) Tulislah nomor, tahun, dan perihal peraturan yang

mengatur tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS

dan pelaksanaan seleksi Calon PNS pada tahun

berjalan.

8. 8) Tulislah nomor, tahun, dan perihal peraturan yang

mengatur tentang nilai ambang batas SKD pengadaan

calon PIL tahun berjalan.

9. 9) Tulislah ketentuan nilai ambang batas pada masing-

masing jalur/jenis formasi sesuai peraturan yang

dimaksud pada angka 8.

10. 10) Tambahkan ketentuan-ketentuan umum lain bila perlu

11. 11) Tulislah nama kota tempat surat diterbitkan

12. 12) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan

13. 13) Tulislah satuan kerja lokasi formasi yang dibuka

14. 14) Tulisah jenis, jenjang, dan nama jabatan yang dibuka

15. 15) Tulislah jenis formasi yang dibuka

16. 16) tulislah jumlah formasi yang dibuka

17. 17) Pada setiap bawah halaman dituliskan nomor halaman

dari total jumlah halaman Lampiran II

- 68 -

- 80 -

ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

..................,…...................

Yth. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Di –

….................

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .......................................

Tempat/Tanggal Lahir : .......................................

Jenis kelamin : .......................................

Pendidikan : .......................................

Jabatan yang dilamar : .......................................

Nomor Kartu Peserta Ujian: 4013…………………….......

Alamat Domisili : .......................................

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun

Anggaran ...1) Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Kepala Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional dan ditandatangani dengan pena

bertinta hitam.

2. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir (dilampirkan

fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, dan Sarjana dilegalisir).

Contoh Surat Lamaran dalam bentuk diketik komputer tetapi untuk

keperluaan pemberkasan wajib ditulis tangan, tanpa ada coretan

- 69 -

- 81 -

MATERAI

6000

3. Daftar Riwayat Hidup (terlampir, ditulis tangan dengan huruf kapital,

bertinta hitam/ballpoint, bermaterai Rp.6000 dan ditempel pasfoto 3x4

berlatar belakang merah, rangkap 3).

4. Surat Pernyataan 6 Point (terlampir, diketik dan diberi materai 6000 serta

ditandatangani bertinta hitam, rangkap 3).

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisan

Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan .....2),

dengan tujuan pembuatan SKCK berupa untuk diproses pengangkatan

sebagai Pengadaan PNS LAPAN, (asli dan 2 fotokopi dilegalisir).

6. Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang

terbaru dan harus di tandatangani oleh Dokter (asli dan 2 fotokopi).

7. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit

Pemerintah / BNN yang terbaru ditandatangani oleh Dokter serta

melampirkan hasil laboratorium (asli dan 2 fotokopi).

8. Pasfoto 2 x 3 (5 lembar), 3 x 4 (10 lembar) dan 4 x 6 (5 lembar) berlatar

belakang merah dengan ketentuan bukan editan serta menuliskan nama

dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut.

9. Akte Kelahiran (3 lembar Fotokopi).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang

saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan

data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia

membatalkan kelulusan saya pada seleksi PENGADAAN PNS LAPAN, Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran ….. 1). Atas

perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

ditandatangani

(......................)

Keterangan:

1) Tulislah Tahun Anggaran pengadaan PNS

2) Tulislah bulan dan tahun masa berlaku SKCK yang dipersyaratkan

- 70 -

- 82 -

ANAK LAMPIRAN 8

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nomor Induk Kepegawaian (NIK)

2. Nama

*)

3. Kabupaten/ Kota Tempat Lahir

*)

4. Tanggal Lahir

*)

5. Jenis Kelamin

6. Agama/ Aliran Kepercayaan

7. Status Perkawinan

8. E-mail

9. Nomor Telepon/ Handphone

10. Alamat a. Jalan

b. Kelurahan/Desa

c. Kecamatan

d. Kabupaten/Kota

e. Provinsi

11. Keterangan

Badan

a. Tinggi (cm)

b. Berat Badan (kg)

c. Rambut

d. Bentuk Muka

e. Warna Kulit

f. Ciri Khas

g. Cacat Tubuh

12. Kegemaran (Hobby)

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan tinta hitam

- 71 -

- 83 -

- 72 -

- 84 -

- 73 -

- 74 -

ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...................................................................

Tempat dan Tanggal Lahir : ...................................................................

Agama : ...................................................................

Alamat : ...................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

atau tidak dengan hormat sebagai Calon PEGAWAI NEGERI SIPIL atau

PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah);

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik

praktis;

- 75 -

MATERAI

6000

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

6. Tidak mengajukan pindah Unit Kerja/Instansi dalam kurun waktu 10

(sepuluh) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia

dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil

oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya

ini tidak benar.

.........., ..............................

Yang membuat pernyataan,

(..................................)

- 76 -

ANAK LAMPIRAN 9

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : ..........

Sifat : ..........

Lampiran : .......... Berkas

Perihal : Usul Penetapan NIP A.n .......... dkk (.......... orang)

Kepada Yth,

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Di

...........................................

1. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang

mengacu pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun ...... yang

ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sebagaimana terlampir.

2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan

penetapan NIP.

3. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Lembaga

..............................................

..............................................

- 77 -

ANAK LAMPIRAN 10

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DAFTAR USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

NO. NAMA TEMPAT

LAHIR

TANGGAL

LAHIR PENDIDIKAN

GOL.

RUANG

KEBUTUHAN

JABATAN

UNIT

KERJA

*)

1 2 3 4 5 6 7 8

*) Unit kerja terkecil sesuai kebutuhan jabatan.

Pimpinan Lembaga

..............................................

..............................................

- 78 -

ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR:

INSTANSI: DITERIMA TANGGAL:

Nama Lengkap

Kab/ Kota Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin Pria / Wanita

Status Perkawinan

Agama/ Aliran Kepercayaan

Status Kepegawaian

Ijazah/ STTB No : Tgl :

Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan Tahun Bulan

Gaji Pokok 80% x Rp.

Kebutuan Jabatan

Unit Kerja

Surat Keterangan Sehat Tgl Dokter

Surat Keterangan Tidak

Mengonsumsi/ Menggunakan Napza No Tgl

Surat Keterangan Catatan Kepolisian No Tgl

NIP

Berlaku TMT

Kantor Bayar

Jenis Kebutuhan Pegawai Tahun Anggaran

- 79 -

Pengalaman

Masa Kerja

Mulai dan Sampai

(Tanggal, Bulan

dan Tahun)

Jumlah

Dinilai

Jumlah

Tahun Bulan Tahun Bulan

Jumlah

Seluruhnya

Catatan:

....................., .............................

Pimpinan Lembaga

..............................................

.............................................

- 80 -

ANAK LAMPIRAN 12

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : 1)

Unit kerja : 2)

Instansi : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara/i :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Pendidikan/ Jurusan :

Kebutuhan Jabatan :

Alamat :

Akan kami tempatkan pada unit kerja .................... 3) sebagai

.................................... 4) di lingkungan .................................... 2).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan

sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................ , ........................

Yang membuat pernyataan,

................................ 1)

(...............................)

NIP. ........................

- 81 -

Keterangan :

1) Tulislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja dimaksud sekurang-

kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama;

2) Tulislah nama unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama.

3) Tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati atau kosongkan jika tidak

ada; dan

4) Tulislah nama kebutuhan jabatan calon PNS.

- 82 -

ANAK LAMPIRAN 12a

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : ..........2)

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang

lowong di lingkungan Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional, perlu mengangkat nama yang tersebut

di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam

masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah Nomor .....3) Tahun .....3) tentang .....3);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .....4)

Tahun .....4) tentang .....4);

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor .....5) tanggal .................5).

- 83 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .................6) mengangkat sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ..........7)

NIP : ..........8)

Tempat/Tanggal Lahir : ..........9)

Jenis kelamin : ..........10)

Pendidikan : ..........11) Tahun ..........11)

Golongan ruang : ..........12)

Kebutuhan Jabatan : ..........13)

Masa kerja golongan : ..........14) Tahun/..........14) Bulan

Gaji pokok : 80% x ..........15) = ..........15)

Unit Kerja : ..........16)

Instansi : Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan

diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

..........17)

pada tanggal

..........18)

________________________________

KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN

- 84 -

ANTARIKSA NASIONAL,

.........................19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....21)

4) Kepala Kantor Cabang .....22) P. TASPEN (Persero)

5) .....23)

- 85 -

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 12a

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Gunakan kop surat lembaga penerbangan dan

antariksa nasional

2. 2) Tulislah nomor keputusan

3. 3) Tulislah nomor, tahun, dan tentang perubahan

terakhir peraturan tentang gaji

4. 4) Tulislah nomor, tahun, dan tentang peraturan Badan

Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis

pengadaan PNS

5. 5) Tulislah nomor dan tanggal penetapan pertimbangan

teknis

6. 6) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya

pengangkatan sebagai calon PNS

7. 7) Tulislah nama lengkap beserta gelar calon PNS

(apabila ada)

8. 8) Tulislah NIP calon PNS

9. 9) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir

calon PNS

10. 10) Tulislah jenis kelamin calon PNS

11. 11) Tulislah strata, pendidikan dan tahun lulus calon PNS

sesuai STTB/Ijazah

12. 12) Tulislah golongan ruang pengangkatan calon PNS

13. 13) Tulislah nama kebutuhan jabatan calon PNS

14. 14) Tulislah tahun dan bulan masa kerja golongan calon

PNS

15. 15) Tulislah gaji pokok sesuai golongan ruang beserta

hasil perhitungan 80%-nya

16. 16) Tulislah nama unit kerja penempatan calon PNS

17. 17) Tulislah nama tempat penetapan keputusan

18. 18) Tulislah tanggal penetapan keputusan

19. 19) Tulislah nama dari PPK

20. 20) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara sesuai dengan kantor bayar untuk calon PNS

21. 21) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 86 -

sesuai dengan kantor bayar untuk calon PNS

22. 22) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero)

sesuai dengan wilayah kerja penempatan calon PNS

23. 23) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan

kebutuhan instansi masing-masing

- 87 -

ANAK LAMPIRAN 12b

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : ............2)

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang

lowong, perlu mengangkat nama yang tercantum dalam

lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah Nomor .....3) Tahun .....3) tentang .....3);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .....4)

Tahun .....4) tentang ....4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2, menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang

sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan kepadanya

diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana

tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal

- 88 -

sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran

Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain

yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang

berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di ..........17)

pada tanggal ..........18)

________________________________

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL,

.........................19)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ........21)

4) Kepala Kantor Cabang ..........22) PT. TASPEN (Persero)

5) ..........23)

Catatan: 1) sampai dengan 23) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian

Anak Lampiran 12a

- 89 -

- 90 -

ANAK LAMPIRAN 12c

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

PETIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : ..........2)

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

Memperhatikan : Penetapan NIP .............*) atas nama Sdr./Sdri

....................*) oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara

tanggal ...............5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut

: ..........*)

Nama : ..........7)

NIP : ..........8)

Tempat/Tanggal Lahir : ..........9)

Jenis kelamin : ..........10)

Pendidikan : ..........11) Tahun ..........11)

Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan:

Golongan ruang : ..........12)

Kebutuhan Jabatan : ..........13)

Masa kerja golongan : ..........14) Tahun/..........14) Bulan

Unit Kerja : ..........16)

Instansi : Lembaga Penerbangan dan Antariksa

- 91 -

Nasional

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar

80% x ..........*). = .........*) serta ditambah dengan

penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal

...............*)

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........17)

pada tanggal ..........18)

________________________________

Petikan sesuai dengan aslinya, LEMBAGA

PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

...................19) ttd

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....21)

4) Kepala Kantor Cabang .....22) PT. TASPEN (Persero)

5) .....23)

Catatan:

1. *) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan kolektif.

2. 1) sampai dengan 23) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Anak

Lampiran 12a.

- 92 -

ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : ........2)

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal

..........3) memenuhi syarat untuk diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah

dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri

Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji

Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor ........4)

tanggal ....................4);

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah

dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor

...............5) tanggal ...............5);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah Nomor .....6) Tahun ....6) tentang .....6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .....7)

Tahun .....7) tentang ....7);

- 93 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...............3) mengangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ..........8)

NIP : ..........9)

Tempat/Tanggal Lahir : ..........10) , ...............10)

Pendidikan : ..........11)

Jabatan : ..........12)

Pangkat/Golongan ruang : ..........13) / ....................13)

Masa kerja golongan : ..........14) Tahun/..........14)

Bulan

Gaji pokok : ..........15)

Unit Kerja : ......................16)

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan

diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........17)

pada tanggal ..........18)

________________________________

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL,

.........................19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

- 94 -

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....21)

4) Kepala Kantor Cabang .....22) PT. TASPEN (Persero)

5) .....23)

- 95 -

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 13a

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan

2. 2) Tulislah nomor keputusan

3. 3) Tulislah tanggal bulan dan tahun mulai berlakunya

pengangkatan sebagai PNS

4. 4) Tulislah nomor dan tanggal surat keterangan dari Tim

Penguji Kesehatan / Dokter Penguji tersendiri

5. 5) Tulislah nomor dan tanggal sertifikat kelulusan

Pelatihan Dasar

6. 6) Tulislah nomor dan tahun perubahan terakhir

peraturan tentang gaji

7. 7) Tulislah nomor dan tahun peraturan Badan

Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis

pengadaan PNS

8. 8) Tulislah nama lengkap beserta gelar calon PNS

(apabila ada)

9. 9) Tulislah NIP PNS

10. 10) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir

PNS

11. 11) Tulislah strata, pendidikan dan tahun lulus calon PNS

sesuai STTB/Ijazah

12. 12) Tulislah nama jabatan PNS, jika jabatan tersebut

tidak memerlukan diklat jabatan fungsional maka

ditambahkan "Calon".

Contoh: Calon Perancang perundang-undangan

Calon Pranata Komputer

13. 13) Tulislah golongan ruang PNS

14. 14) Tulislah tahun dan bulan masa kerja golongan PNS

15. 15) Tulislah gaji pokok sesuai golongan ruang

16. 16) Tulislah nama unit kerja PNS

17. 17) Tulislah nama tempat penetapan keputusan

18. 18) Tulislah tanggal penetapan keputusan

19. 19) Tulislah nama PPK

20. 20) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara sesuai dengan kantor bayar PNS

- 96 -

21. 21) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

sesuai dengan kantor bayar PNS

22. 22) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero)

sesuai dengan wilayah kerja penempatan PNS

23. 23) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan

kebutuhan instansi masing-masing

- 97 -

ANAK LAMPIRAN 13a

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : .........2)

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini,

terhitung mulai tanggal ........*) memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini telah

dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan dari

Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri

berdasarkan keterangan dalam lajur 13 dan 14

Lampiran Keputusan;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini telah

dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar

berdasarkan keterangan dalam lajur 15 dan 16

Lampiran Keputusan;

- 98 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah Nomor .....3) Tahun ....3) tentang .....3);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor .....4)

Tahun .....4) tentang ....4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, menjadi

Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang sebagaimana

tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini dan

kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar

sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Lampiran

Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana

tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini, serta

ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang

berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

- 99 -

Ditetapkan di

..........17)

pada tanggal

..........18)

________________________________

KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

.........................19)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....21)

4) Kepala Kantor Cabang .....22) PT. TASPEN (Persero)

5) .....23)

Catatan:

*) Tulislah tangal bulan dan tahun mulai berlakunya pengangkatan sebagai

PNS

1) sampai dengan 23) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Anak

Lampiran 13a

- 100 -

- 101 -

ANAK LAMPIRAN 13b

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Kop Surat LAPAN1)

PETIKAN

KEPUTUSAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Nomor : .......2)

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

Memperhatikan : ...........................................

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut

: ..........*)

Nama : ..........7)

NIP : ..........8)

Tempat/Tanggal Lahir : ..........9)

Jenis kelamin : ..........10)

Pendidikan : ..........11) Tahun ..........11)

Golongan ruang : ..........12)

Gaji Pokok : ..........*)

Jabatan : ..........13)

Masa kerja golongan : ..........14) Tahun/..........14) Bulan

Unit Kerja : ..........16)

Instansi : Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional

- 102 -

Terhitung mulai tanggal .....*) diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji

pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........17)

pada tanggal ..........18)

________________________________

Petikan sesuai dengan aslinya, LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

...................19) ttd

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....20)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....21)

4) Kepala Kantor Cabang .....22) PT. TASPEN (Persero)

5) .....23)

Catatan:

1. *) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan kolektif.

2. 1) sampai dengan 23) diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Anak

Lampiran 13a.

- 103 -

ANAK LAMPIRAN 14

PERATURAN KEPALA LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI*) PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : ..................................................

Pada hari ini....... tanggal ....... bulan ...... tahun ......., dengan mengambil

tempat di ........., saya, nama .....................NIP............

jabatan**)..........................

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan

oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Nama ......................... jabatan**) ......................... NIP .........................;

2. Nama ......................... jabatan**) ......................... NIP .........................;

telah mengambil sumpah/janji*) Pegawai Negeri Sipil nama ....................

jabatan**) ......................... NIP .........................;

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji*) tersebut didampingi

oleh seorang Rohaniwan, nama ......................... NIP .........................

jabatan**) .........................

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji*) tersebut mengucapkan

sumpah/janji*) Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:***)

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya

kepada bangsa dan negara;

- 104 -

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan,

bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan,

serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji*) ini dibuat dengan sebenar-

benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil

Yang mengangkat

sumpah/janji*),

Pejabat

Yang mengambil

sumpah/janji*),

................................................

NIP.

.............................................

...............................................

NIP.

...........................................

SAKSI-SAKSI,

................................................

..

NIP.

...........................................

...............................................

..

NIP.

..........................................

- 105 -

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN 14

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. *) Pilih salah satu

2. **) Dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan

tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum

ditetapkan, maka dapat ditambahkan keterangan pangkat

dan golongan ruang

3. ***) Sesuaikan dengan bunyi sumpah/janji jabatan menurut

dengan agama dan kepercayaan PNS yang mengangkat

sumpah/janji