Upload
vuthuy
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN1
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Membantu Menteri Koperasi dan UKM dalam menyiapkan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pembiayaan yang meliputi perumusan, koordinasi,
perencanaan dan pengembangan kebijakan dan
penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di
bidang pembiayaan
Tugas Deputi Bidang Pembiayaan
1) Membuka Kesempatan KUKM terhadap Akses Permodalan/Kredit.
2) Membuat Kebijakan dan Membantu Pertumbuhan Lembaga-Lembaga
Pembiayaan/Lembaga Penjaminan dll.
3) Membina, Mengawasi dan Menilai Kesehatan KSP/USP/KJKS serta
memberikan sanksi .
4) Menjajagi Sumber-Sumber Pendanaan Lain yang dapat di akses
KUKM
5) Monitoring Kegiatan yang telah dilaksanakan
Peranan Kegiatan Pembiayaan KUKM
2
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
8. Peningkatan Kerjasama Pembiayaan Skala Nasional, Regional dan
Internasional
7. Konsolidasi Pemanfaatan IT untuk KISSME (Koordinasi,
Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring & Evaluasi)
6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Lembaga
Pembiayaan
5. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Lembaga Pembiayaan
4. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Pembiayaan
3. Pengembangan Lembaga Pembiayaan
2. Perluasan Sumber Pembiayaan
1. Peningkatan Akses Pembiayaan
Strategi Pengembangan KUMK Bidang Pembiayaan
3
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Tahun Koperasi Anggota
2011 188.181 30.849.913
2012 194.295 33.869.439
2013 203.701 35.258.176
Per Juni 2014 206.288 35.237.990
4
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Kop/Unit Jumlah Anggota
Kopdit/KSP 10.838 3.052.641
USP-Kop 95.881 15.409.283
KJKS 1.197 136.710
UJKS-Kop 2.163 333.282
Jumlah 110.079 18.931.916
5
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
1986 2006 2010 2011 2012 2013
2,765 4,577 4,838 4,952 4,968 5,066
n/a 36,763 42,631 44,280 48,997
52,106
94,534 472,602 573,601 602,195 629,418 654,222
1,416,935 8,101,868 3,207,500 4,559,969 5,856,176
57.189.393
Definisi Sesuai dengan UU No. 20/2008 tentang UMKM :
Berdasarkan Asset per tahun : Usaha Mikro (<Ro. 50 juta), Usaha Kecil (Rp. 50 juta s/d Rp. 1 milyar), Usaha Menengah
(>Rp. 1 milyar s/d 3 milyar), dan Usaha Besar (>Rp. 3 milyar) Atau Berdasarkan omset per tahun; Usaha Mikro (≤Rp. 300
juta), Usaha Kecil (Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar), Usaha Menengah (lebih dari Rp. 2,5 milyar s/d 50 milyar), dan Usaha
Besar (>Rp. 50 milyar)
Data Perkembangan UMKM
Kondisi Aktual 98,77% (± 57,18 juta) Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro
Data Kementerian KUKM dan BPS 2013
6
1.
2.
Target 3.400 Wirausaha Pemula maksimal @ Rp. 25 Juta• Dialokasikan 25% bagi Wirausaha Pemula yang bergerak di sektor
perikanan (Nelayan, masyarakat pesisir) dan sektor ketahananPangan
• Target 600 Koperasi @ Rp. 50 Juta• 25% diantaranya diperuntukan bagi Koperasi di sektor perikanan
(Nelayan, masyarakat Pesisir) dan sektor ketahanan Pangan• Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM melaksanakan monev
terhadap Wirausaha Pemula penerima bansos dan melaporkan
hasilnya
PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS 2015
PROGRAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT
Perkuatan Modal Awal
(Start Up Capital) Bagi Wirausaha Pemula
PROGRAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKAN SEKTOR- SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
Perkuatan Permodalan Bagi Pengembangan Koperasi Wanita
Serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
7
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Keterbatasan akses usaha mikro, kecil & koperasi
memperoleh permodalan/pembiayaan dari lembaga
keuangan formal (Bank, LKBB)
Dasar Hukum Pembentukan:
UU No.20/2008 tentang UMKM Pasal 7(1), 21(1), 22
dan 23(1);
UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
68 dan 69(1);
PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 118(3) dan Pasal 146
Permendagri No.61/2007 tentang PPK BLUD Pasal1,2(1)
Permendagri No. 37/2014 tentang tentang Pedoman
Penyusunan APBD 2015 V, Poin no.15
3. INISIASI PEMBENTUKAN BLUD-DB
8
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Lanjutan.......
PP 58/2005 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
dapat membentuk BLUD untuk :
(a) Menyediakan barang dan/atau jasa untuk
layanan umum dan (b) mengelola dana khusus dalam
rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan
kepada masyarakat.
9
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Provinsi yang sudah membentuk BLUD-DB :
1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Maluku
3. Provinsi Maluku Utara
4. Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten/Kota yang sudah membentuk BLUD-DB :
1. Kota Payakumbu (Sumbar);
2. Kota Batam (Kepri);
3. Kota Cilegon (Banten);
4. Kabupaten Sragen (Jateng);
5. Kabupaten Purworejo (Jateng);
6. Kabupaten Tangerang (Banten)
Lanjutan.......
10
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Dasar
Kepmenkop dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Usaha Jasa Keuangan Syariah.
Tujuan
Penguatan Kapasitas Lembaga dan Pendanaan
KJKS/KBMT dalam Pengelolaan ZISWAF
1. Memperkuat legalitas KJKS/UJKS dalam pengelolaan zakat, infaq,
shodaqoh dan wakaf (ziswaf)
2. Mengoptimalkan pendayagunaan ziswaf sebagai sumber pendanaan bagi
pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
3. Memperkuat kapasitas manajamen dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan
Pendayagunaan Zakat
Melalui kerjasama dengan 7 (tujuh) Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) untuk
memperkuat legalitas pengelolaan zakat oleh koperasi sebagai Mitra Pengelola Zakat
Pendayagunaan Wakaf
Melalui kerjasama dengan Badan wakaf Indonesia, memperkuat legalitas pengelolaan
wakaf uang oleh koperasi sebagai Nazir Wakaf Uang.
Penguatan Kapasitas SDM Pengelola
Bekerjasama dengan Deputi SDM KUKM, melaksanakan Diklat Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan ZISWAF, Dewan Pengawas Syariah, Manajemen dan
Kepatuhan Syariah
4.
11
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
1. Pendayagunaan ZIS melalui Pembentukan Mitra Pengelola Zakat dari Laznas
LAZ Nasional Jumlah MPZ Aktif Keterangan
1. Dompet Dhuafa 128 MPZ LAZNAS yg telah MoU Lainnya:1)Rumah Zakat; 2) PKPU; 3) Baitulmaal Hidayahtullah; 4) LAZ Muhamadiyah; 5) LAZ BSM2. Baitul Maal Muamalat 86 MPZ
2. Fasilitas KJKS/KBMT sebagai Nazir Wakaf Uang
Fasilitasi/
Tahap
2013 2014
Keterangan
1 2 3 4 5 6
Pemohon 12 29 18 13 15 23 KJKS/KBMT yg berminat difasilitasi
Pengajuan 10 20 16 11 13 15 Berkas yang lengkap sesuaipersyartan
Penetapan 8 15 15 10 13 51 KJKS/KBMT Nazir Wakaf Uang
Lanjutan.......
12
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
3. Bimtek Zakat dan Wakaf
Realisasi
2012 2013 2014
120 KJKS/KBMT 120 KJKS/KBMT 120 KJKS/KBMT
4. Diklat Perkuatan Kapasitas SDM Pengelola
a. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola ZIS (MPZ) 105 Orang
b. Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah 142 Orang
c. Diklat Peningkatan Kapasitas Nazir Wakaf Uang 70 Orang
d. Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kompetensi dan Kepatuhan Syariah 280 Orang
Lanjutan.......
13
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Sampai dengan Bulan November 2014 telah berdiri dan beroperasi sebanyak 12 PT.Jamkrida di Provinsi: Jawa Timur, Bali, Riau, NTB, Jawa Barat, Sumatera Barat,Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten danKalimantan Timur.
22 Provinsi sisanya yang belum berdiri dan sedang dalam proses:
Provinsi Jawa Tengah, Papua dan NTT diharapkan dapat memperoleh izin OJK dan segeraberoperasi pada akhir tahun 2014 atau awal 2015.
Provinsi D.I. Yogyakarta dan Sumatera Utara diminta segera membentuk Perda/PergubPenyertaan Modal.
Provinsi Aceh diminta menyusun Perda Pembentukannya, walaupun saat ini modal disetor sudahtersedia.
Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu dan Sulawesi Tengah segera menyesuaikan Perda yangsudah dibentuk dengan PMK 99 Tahun 2011.
Provinsi Kalimantan Barat dan DKI Jakarta diharapkan segera memenuhi jumlah minimal modaldisetor yang dibutuhkan.
Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Lampung diharapkan dapatmengintensifkan kerja tim yang sudah dibentuk untuk mempercepat pendirian PPKD.
Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku dan KalimantanUtara diminta memahami pentingnya memiliki PPKD.
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)5.
14
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Program SHAT merupakan Lintas Sektor yang dipayungi oleh Kesepakatan Bersama
yang pertama kalinya pada tahun 2007 antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian disepakati program
tersebut dilanjutkan dengan diikuti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Realisasi SHAT Tahun 2008 – 2014
Tanah yang telah tersertipikasi: 161.963 bidang atau 86,38% dari total target 187.500
bidang
Sertipikat yang sudah dimanfaatkan untuk akses permodalan: 67.083 sertipikat atau 35,78%.
Target tahun 2014 sebanyak 20.000 bidang dengan realisasi sertipikat yang telah diterbitkan
per akhir November 2014 sebanyak 15.090 bidang atau 77,52%. Sedangkan, target tahun
2015 dialokasikan sebanyak 25.000 bidang.
Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing Provinsi diminta:
Pra sertipikasi (T-1): menginventarisasi data by name by address calon peserta program SHAT.
Pasca sertipikasi (T+1): menjembatani kerjasama peningkatan akses pembiayaan antara UMK
dengan perbankan.
Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)6.
15
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan tugas 2.571 orang anggota
Satgas Pengawas di 317 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi/DI.
Kab/Kota yang belum membentuk Satgas Pengawas agar segera
membentuk Satgas, sehingga tugas pengawasan dapat lebih fokus.
Tugas pengawasan terhadap KSP merupakan pendelegasian
kewenangan dari Menteri Kopearsi dan UKM kepada Pemerintah
Deerah/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM
Tugas Satgas Pengawas adalah
Melaksanakan Pengawasan terhadap KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-
Koperasi dan Koperasi Kredit yang meliputi:
Pengawasan mengenai kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam.
Pengawasan usaha KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit.
Penilaian kesehatan KSP/USP, KJKS/UJKS, dan Kopdit.
Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu.
Pemberdayaan dan Aktivasi Satuan Tugas
(Satgas) Pengawas KSP7.
16
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Pengawasan terhadap aspek kehati-hatian KSP/USP, KJKS/UJKS, dan
Kopdit.
Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan secara
obyektif.
Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus
berkaitan dengan usaha simpan pinjam koperasi di wilayahnya.
Menertibkan kewajiban pelaporan oleh KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS
Koperasi dan Kopdit serta melakukan tindak lanjut analisa dan teguran
atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan-laporan.
Melakukan advokasi dalam rangka perbaikan terhadap aspek-aspek
yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun
sudah terjadi perbaikan dan peningkatan.
Rekapitulasi Perkembangan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
sebagaimana terlampir.
Pemberdayaan dan Aktivasi Satuan Tugas
(Satgas) Pengawas KSP8.
17
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Dalam rangka pemberdayaan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, pada tanggal 11 Juli 2014 telah ditanda tangani Nota
Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Koperasi dan UKM tentang Koordinasi Pelaksanaan UU Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Tugas Kementerian Koperasi dan UKM melakukan:
Sosialisasi UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga yang mempunyai program terkait
dengan pengembangan KUMKM.
Inventarissi LKM yang belum berbadan hukum.
Pembinaan dan pengawasan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Pengawasan LKM dilakukan oleh OJK dan didelegasikan pada Pemerintah Daerah
yang dalam pelaksanaannya dapat diberikan kepada SKPD yang menangani
Koperasi.
Pembagian tugas dan fungsi yang tegas antara pelaksanaan tugas pendelegasian
dari menteri Koperasi dan UKM dan dari OJK.
Diagram Koperasi Simpan Pinjam sebagai Model Pengembangan LKM terlampir.
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro9.
18
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Temu Konsultasi Implementasi Kebijakan Perpajakan Bagi KUKM di
7 Provinsi dengan total jumlah peserta sebesar 225 orang terdiri
dari gerakan koperasi, pelaku dan asosiasi UKM serta pembina
Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini
dimaksudkan selain untuk memberikan informasi juga untuk
menampung aspirasi, masukan dan usulan baik dari peserta
maupun akademisi dan praktisi pajak. Usulan tersebut
dimaksudkan untuk menyempurnakan PP 46/2013 sebagai berikut :
1. Menaikkan batasan omzet yang dikenakan PP 46/2013 dari
semula Rp 4,8 milyar menjadi Rp 6 milyar per tahun.
2. Pengenaan pajak perlu dalam beberapa tingkatan/layer yang
disesuaikan dengan kemampuan UKM untuk membayar pajak
3. Apabila UKM mengalami kerugian diusulkan agar pembayaran
pajaknya dapat diangsur dan dibebaskan dari pengenaan sanksi
administrasi berupa bunga 2% per bulan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kebijakan
Perpajakan Bagi KUKM10.
19
KEMENTERIAN KUKM
DEPUTI PEMBIAYAAN
Merupakan sarana terpadu dan terkoordinasi dengan KPP
setempat, perbankan serta Dinas Koperasi dan UKM. KKP
dimaksudkan untuk mempermudah Koperasi dan UKM dalam
mengakses permodalan sekaligus menjadikan Koperasi dan UKM
taat pajak. Selain itu, kami juga mengusulkan agar Direktorat
Jenderal Pajak menyediakan petugas Account Representative (AR)
di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memahami tentang
Koperasi dan UKM, sehingga apabila Koperasi dan UKM
mengalami masalah dapat secara langsung memperoleh solusi.
Pembentukan Klinik Konsultasi Pajak (KPP) di
Daerah11.
20