29

Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan
Page 2: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Komposisi Anggaran

Tahun 2017Total DIPA Deputi Bidang

Produksi dan Pemasaran

Rp. 91.535.962.000,-

-TP (Pasar dan PKL) 56,21 %

- Pusat 2,79 %

Sesdep, Rp. 6,187 M(6,76%)

Asdep Pertanian & Perkebunan, Rp. 2,088 M

(2,28%)

Asdep Perikanan & Peternakan, Rp. 1,731 M

(1,89%)

Asdep Industri & Jasa, Rp. 3,932 M

(4,30%)

Asdep Standardisasi, Rp. 8,952 M

(9,78%)

AsdepPemasaran, Rp.

68,643 M (74,99 %)

Page 3: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

BASELINE :

1. Pertumbuhan TK 10%

2. Peningkatan Pendapatan Kop 10%

3. Jumlah UMKM & Kop menerapkan

Standarisasi dan Sertifikasi 1.000

Perluasan Akses

Pasar melalui

Pameran DN-LN

460 UKM

Kerjasama

Internasional

ACEDAC

ASEAN

BIMP - EAGA

Peningkatan Penerapan

Standarisasi dan Sertifikasi

- Hak Merk : 1.150 UKM

- Hak Cipta : 650 UKM

- Halal : 100 UKM

- SNI, ISO, HACCP : 125 UKM

Penguatan Koperasi

dan UMKM Yang

Menghasilkan Produk

Ramah Lingkungan

22 Kop

Peningkatan Sistem Bisnis

Koperasi (96 Kop)

• Pertanian & Perkebunan :

30 Kop

• Perikanan & Peternakan :

26 Kop

• Industri & Jasa : 40 Kop

Peningkatan Akses Pasar

bagi KUKM melalui

Pemenuhan Ketersediaan

Sarana Pemasaran

51 pasar di 24 Prov

6 kawasan PKL

Page 4: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

MEKANISME

PROGRAM

TUGAS PEMBANTUAN

REVITALISASI

PASAR

RAKYAT YANG

DIKELOLA

OLEH

KOPERASI

DAN PENATAAN

KAWASAN PKL

Page 5: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan surat

permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta

program revitalisasi pasar rakyat atau Penataan Kawasan

PKL dan kesediaan menerima pelimpahan tugas

pembantuan dari Menteri;

Menteri menetapkan peserta dan besaran anggaran

alokasi program pasar rakyat atau Penataan Kawasan PKL

melalui tugas pembantuan dalam Peraturan Menteri;

Gubernur/bupati/wali kota menetapkan SKPD yang

membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sebagai penanggung jawab pelaksanaan pasar rakyat

atau Penataan Kawasan PKL ;

SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan untuk:

• Perencanaan: 3,5%;

• Administrasi Proyek (AP): 3% ;

• Pengawasan: 2,5%; dan

• Pembangunan fisik gedung pasar rakyat: 91%, biaya

tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku

MEKANISME

PROGRAM TUGAS

PEMBANTUAN

REVITALISASI

PASAR RAKYAT YANG

DIKELOLA

OLEH

KOPERASI

DAN

PENATAAN

KAWASAN PKL

Page 6: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

2 Kop

2 Kop

2 Kop

1 Kop2 Kop

1 Kop

4 Kop

1 Kop

3 Kop

1 Kop

7 Kop

2 Kop

7 Kop

2 Kop

1 Kop

1 Kop

1 Kop

Kalimantan

Utara

1 Kop

2 Kop

1 Kop

2 Kop

2 Kop1 Kop

2 Kop

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

Page 7: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan
Page 8: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL,

PERBATASAN DAN PASCA BENCANA

1 Aceh Aceh Selatan Pasar Gampong Ujung Tanah

Koperasi Perkebunan

(Koperbun) "Rahmat

Tamita"

2 Sumatera Barat Solok Selatan

Pasar Desa Sungai Sungkal Jorong Sungai

Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir

Balai Janggo

Koperasi Bina

masyarakat II

3 Sumatera SelatanOgan

Komering Ilir

Pasar Desa Kerta Mukti Desa Sinar Harapan

Mulya Kec. Teluk GelamKUD Tunggal Mulya

4 RiauKepulauan

Meranti

Pasar Desa Topang, Desa Topang Kec.

RangsangKSU Nilam

5 Riau Indragiri Hilir Pasar Senin Kel. Kempas Jaya Kec. KempasKoperasi Langeng

Jaya

6 Kalimantan Barat Sintang Jl. Poros Pandan-Sintang RT/RW 024/006

Desa Merarai Satu Kec. Sungai Tebelian

Koperasi Produksi

Rimba Harapan

7 Kalimantan Utara NunukanDesa Atap RT. 04 Jl. Aji Bakti Kec.

Sembakung

KSU Genggilad

Lumampu

8 Gorontalo PahuwatoPasar Desa Tamala Desa Molosipat Kec.

Popayato

Koperasi Wanita Mega

Duren

Page 9: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA

BENCANA

9 Sulawesi Tengah DonggalaDesa Lalundu

Kecamatan Ri Pakava

Koperasi Sejatera

Bersama

10 Papua Mimika

Pasar Kangguru Jaya

Kampung Utikini SP XII

Distrik Kuala Kencana

Kopwan"Kangguru Jaya"

11 Papua Pegunungan

BintangDistrik Batom KUD ASBE

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER

1 Aceh Kota Banda Aceh

Pasar Gampong

Batoh,Jl. Unmuha

Gampong Batoh Kec.

Luweng Batoh

Koperasi Wanita Batoh

Sepakat

2 Sumatera UtaraHumbang

Hasudutan

Pasar Rakyat Sihombu

Desa Sihombu Kec.

Tarabintang

Koperasi Tani

Tapadenggan

3 Sumatera Utara Nias UtaraPasar Sawo Desa Sawo

Kec. Sawo KSU Gowe

4 Sumatera SelatanPenukal Abab

Lematang Ilir

Desa Pengabuan

Kecamatan Abab

Koperasi Muncul Jaya

Pali

5 Sumatera Selatan Musi RawasPasar Benai, Megangsakti

IV Kec.MegangsaktiKoperasi Berkat

6 Sumatera SelatanOgan Komering Ulu

Timur

Desa Sri Bantalo

Kecamatan Belitang IIKUD Mitra Usaha

Page 10: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER

7 Jambi Batang Hari Pasar Senen Desa Karya Mukti KUD Barokah

8 Jambi Bungo

Pasar Desa Mayangsari Desa Tebo

Jaya Kecamatan Limbur Lubuk

Mengkuang

KUD Dharma Bakti

9 Bengkulu SelumaPasar Air Makmur Desa Sukasari

Kecamatan Air PeriukanKoperasi Mega Tani

10 Lampung Lampung TimurPasar Desa Taman cari Kecamatan

Purbolinggo

Kopnak (Koperasi Peternak) Perintis

Jaya

11 Banten SerangPasar Desa Sindang Laya Jl. Desa

Ohen JayawinataKoperasi "Satu Hati Ciparay (KSHC)

12 Jawa Barat KarawangDesa Wancimekar Kecamatan

Kotabaru

Koperasi Serba Usaha (KSU)

Sejahtera

13 Jawa Barat CiamisPasar Desa Cigayam Kecamatan

BanjarsariKoperasi Tani Sekar Melati

14 Jawa Barat Kuningan Desa Bojong Kec. Cilimus Koperasi Simpan Pinjam "MANDIRI

15 Jawa Tengah GroboganPasar Desa Kradenan Desa Kradenan,

Kec. KradenanKUD Lesanpuro

16 Jawa Tengah Kota Salatiga Desa Tingkir Kec. Tingkir KSP Mentari Dana Mandiri

Page 11: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER

17 Jawa Tengah BrebesPasar Grengseng Kecamatan

Paguyangan, Pasar desa TarabanKUD Paguyangan

18 Jawa Tengah Boyolali Ringin Larik, Kec. Musuk KSU Bina Arta Sejahtera

19 Jawa Tengah DemakPasar Desa Wonosekar, Kec. Karang

awenKoperasi Adil Sejahtera

20 Jawa Tengah Karang AnyarPasar Klumpit Desa Dawung Kec.

MatesihKSU Mantep Sejahtera

21 Jawa Tengah Cilacap Desa Welahan Wetan Kec. Adipala KUD Sri Widodo

22 D.I Yogyakarta Kulon ProgoPasar Desa Bangun Cipto Desa Bangun

Cipto Kec. SentoloKSU BMT Surya Parama Arta

23 D.I Yogyakarta Gunung KidulPasar Desa Mulusan Desa Mulusan

Kecamatan PaliyanKUD Widodo

24 Jawa Timur MalangPasar Desa Waturejo Desa Waturejo

Kec. NgantangKUD Sumber Makmur

25 Jawa Timur Pacitan Pasar Desa Ketro, Kec. Tulakang KUD Mitra

26 Jawa Timur BondowosoPasar Desa Maskuning Wetan Desa

Maskuning Wetan Kec. PujerKopwan Pelangi Nusantara

Page 12: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER

38 Sulawesi Selatan BantaengPasar Sinoa Kec. Sinoa

BantaengKoperasi Wanita Puspa Mandiri

39 Sulawesi Selatan Kepulauan SelayarPasar Barugaia, Desa Barugaia

Kec. BontomaniaKSU Reski Bersama

40 Sulawesi UtaraMinahasa

Tenggara

Pasar Desa Minanga Desa

Minanga Kec. Pusomaen Koperasi Produsen Mulalaliwu

c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH REGULER

NO ProvinsIKabupaten/Kota

Nama Kawasan PKL Alamat Kawasan PKL Ket

1 Aceh Kabupaten Aceh

Tenggara

Kawasan PKL Aceh Tenggara Desa Purwodadi Kec.Badar

Kab.Aceh Tenggara

2 Maluku Utara Kota Tidore

Kepulauan

Kawasan PKL Pantai Tugulufa Spot 1 Kawasan Pantai Tugulufa,

Tidore

3 Nusa Tenggara

Barat

Kabupaten

Lombok Timur

Kawasan PKL Alun-alun

Masbagik Selatan

Jl. Masbagik – Pancor

Kab.Lombok Timur

4 Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi

Moutong

Kawasan PKL Pasar Moutong Jl.Trans Sulawesi, Kab.Parigi

Moutong

5 Sulawesi Selatan Kabupaten

Bantaeng

Kawasan PKL Pantai Seruni Jl. Seruni, Kab.Bantaeng Sulawesi

Selatan

c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PERBATASAN

Provinsi Kabupaten/KotaNama Kawasan PKL Alamat Kawasan PKL

Ket

1 Kalimantan Barat Kabupaten

Kapuas Hulu

Kawasan PKL Pujasera

Putussibau

Jl.Gajah Mada, Kel.Putussibau

Kota Kec.Putussibau Utara

Page 13: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Hak cipta adalah hak

eksklusif bagi pencipta

berprinsip deklaratif setelah

sesuatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan

sesuai peraturan perundang

- undangan.

Page 14: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Ciptaan sebagaimana

terlampir dibuat 4 (empat) rangkap (diketik) dikertas F4

sebagaimana terlampir

2. Surat Pernyataan Bahwa Ciptaan Yang Dimohonkan

Pendaftarannya adalah Milik Pemohon atau Milik

Pendesain dan Tidak Meniru atau Menjiplak Karya Milik

Orang Lain dengan Dibubuhi Materai dan Tanda Tangan

(diketik) sebagaimana terlampir

3. Foto Copy KTP dan NPWP (bila ada)

4. Foto Berwarna Produk yang akan didaftarkan Hak Cipta

Page 15: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

Negara kepada pemilik

merek yang terdaftar dalam

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu,

dengan menggunakan

sendiri merek tersebut atau

memberikan izin kepada

pihak lain untuk

menggunakannya.

Page 16: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Merek dibuat 4 empat rangkap

(diketik) dikertas F4 sebagaimana terlampir

2. Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Merek Bermaterai dan

Ditandatangani (diketik) sebagaimana terlampir

3. Membuat Surat Keterangan Penjelasan tentang Merek dan Jenis

Merek (Kelas Barang/Jasa Nice Edisi 9)

4. Foto Copy KTP dan NPWP (bila ada)

5. Nama dan Label Merek (Ukuran Minimal 2x2cm dan maksimal

9x9cm)

6. Etiket Merek sebanayk 24 (dua puluh empat) helai

Page 17: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

1. Sertifikasi Halal merupakan proses pembuatan

sertifikat halal yang menjadi pengakuan

kehalalan suatu produk berdasarkan Fatwa MUI.

2. Sertifikasi Halal menjadi syarat untuk

mendapatkan izin pencantuman label halal pada

kemasan produk dan Instansi yang berwenang.

3. Pemegang sertifikat Halal MUI

bertanggungjawab memelihara kehalalan

produknya. Sertifikat Halal MUI tidak

dipindahtangankan.

Page 18: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

1. Memiliki legalitas usaha S-PIRT (Perizinan Pangan Industri

Rumah Tangga)

2. Memiliki minimal 1 (satu) jenis produk/jasa yang sudah

memiliki pelanggan/pasar

3. Telah berproduksi secara kontinu serta potensial

dikembangkan minimal 1 (satu)

Page 19: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

TUJUAN :

1. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah

Produk

2. Melindungi dan menjamin usaha UMKM lebih

aman dan berdaya saing.

3. Melindungi konsumen dan produk palsu

berkualitas cenderung rendah

4. Meningkatkan Kreatifitas UMKM

5. Meningkatkan kualitas produk sehingga

memiliki Jaminan Keamanan khususnya Syarat

Kehalalan.

6. Meningktakan Kualitas Manajemen Usaha

KUMKM sesuai dengan Standar Mutu

Indonesia ISO 9001:2008.

Dampak :

1. Meningkatkan Omset Usaha UMKM

2. Meningkatkan Tenaga Kerja yang terlibat dalam

Usaha UMKM

HAK MEREK 1.150 UMKM

HAK CIPTA 650 UMKM

TARGET :

2.025 KUMKMterdiri dari :

KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KERJASAMA DENGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, LPPOM-MUI

DAN BPOM

HALAL 100 UMKM

ISO/HACCP 125 KUMKM

Page 20: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

KONSEP MODEL KERJASAMA

ANTAR KOPERASI

Page 21: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Cara Membangun Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi

KOPERASI :

Berbasis kumpulan

orang yang

berkomitmen hidup

bersama, saling

percaya, keinginan

yang sama kuat

untuk saling

mensejahterakan

1. Joint Education

(Koperasi-

koperasi bisa

membuat

education

center yang

fokus mendidik

anggota

pengurus dan

pengawas

koperasi)

2. Joint Bisnis (Dalam rangka mengembang-kan kerjasama antar koperasi dengan prinsip

saling memperkuat

dan memperluas nilai manfaat)

a. Joint Buying (Memastikan lebih efisien melalui

pembelian skala besar)

b. Joint Marketing (mengangkat profesional koperasi

agar lebih berpeluang berkembang)

c. Joint Technology (menciptakan efesiensi dalam menunjang

informasi, pelayanan, pencitraan, pembangunan trust, dll)

d. Interlanding (membantu perkembangan koperasi yang

sedang membutuhkan dana dari koperasi yang over liquid)

e. Joint Public Relation (membantu peningkatan persepsi dan

apresiasi segenap stakeholder koperasi)

f. Joint Invesment (memenuhi kesamaan kebutuhan anggota misalnya pembangunan hotel, supermarket, perumahan, dll)

Page 22: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

JARINGAN PEMASARAN GABAH/BERAS PEMERINTAH OLEH KOPERASI

Kementan

Bulog/Divre

Dinas Prov

Dinas Kab/Kota

Kemenkop dan UKM

Dinas Prov

Dinas Kab/Kota

Menko PMK (Ketua Tim Raskinas)

Gubernur

Bupati/Walikota

SPA

Petani

Penggilingan

kecil

(Kop & UKM)

Penggilingan

besar

(Swasta)

Bulog

CBP,

Raskin,

Stok

Pangan

Pedagang

besar

Koppas

Gudang

Bulog

Sub

DivreSatker

Raskin

Pokja

Warung

desa

Pokmas

Titik Bagi

(TB)

Pelaksana

distribusi

dan

penjualanKeterangan :

➢ Ketentuan HPP dalam Inpres 5/2015, 17 Maret 2015

▪ GKP, KA max 25%, KH/K 10% Rp. 3700/kg (petani);Rp. 3.750 (penggilingan)

▪ GKG, KA max 14%, KH/K 3% Rp. 4.600/kg(penggilingan);Rp 4.650 (Gd Bulog)

▪ HPB dalam negeri KA max 14%, BP max 20%, KM 2%, DS min 95%, Rp. 7.300/kg (Gd Bulog)

SPPB/DO (KC/DS/KEL)

Beras Raskin (2)

R

T

S

-

P

M

CBP (1)

Jaringan

Semut

BULOG

(Gapoktan)

CBP (1)

CBP (1)

PAGU (TONASE & JML RTS)

PAGU (TONASE & JML RTS)

Operasi

Pasar

Kemendag

Bulog

AsosiasiPedagang Pasar

K

O

N

S

U

M

E

N

PENGENDALIAN HARGA

Beras Raskin (2)

Gudang

koperasi

Rintisan Jalur Pasar Kop

Page 23: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Kerjasama Usaha KoperasiIndustri Beras (Pasar umum)

KELOMPO

K

TANI/PETA

NI

KELOMPO

K

TANI/PETA

NI

KELOMPO

K

TANI/PETA

NI

KELOMPO

K

TANI/PETA

NI

KELOMPOK

TANI/PETANI

Penggilingan

Koperasi

Perusahaan

Mitra/Patunga

n/Koperasi

Skala

Besar/Koperas

i Sekunder

Koperasi

PasarPenggilingan

Koperasi

Penggilingan

Koperasi

Penggilingan

Koperasi

Joint Marketing

Pasar

Export

Koperasi

Karyawan

Toko/Kios

Page 24: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

KERJASAMA USAHA KOPERASI

INDUSTRI KULIT

TEMPAT

PEMOTONGAN

HEWAN/KULIT

UNIT

PENYAMAKAN

KULIT

KOPERASI

PRODUSEN

KULIT

KOPERASI

KERAJIN-

AN

SEPATU,

JACKET,

TAS,

ASESORIS

TOKO

SEPATU

UKM

Penyamak

Kulit

KOPERASI

PENYEDIA

ASESORIS

PENDUKUNG

KOPERASI

KARYAWAN

KOPERASI

PEMASARAN

INDUK

KOPERASI

ANGKATAN

Info pasar/trend,

Pola

Teknologi

Pelatiha

n

penya-

makan

Bahan

baku

kulit

Kulit

men-

tah

Page 25: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

KONSEP KERJASAMA KOPERASI DALAM

INDUSTRI TENUN

UKM

PRODUSEN

BENANG

UKM

PRODUSEN

PEWARNA

ALAM

UKM

PRODUSEN

ATBM

KOPERASI

KERAJINAN

TENUN

KOPERASI

GARMENT

KOPERASI

KERAJINAN

HANDYCRAFT

TOKO

EKSPORTIR

Unit Usaha

Tenun

Info tren

warna

Info tren warna,

desain

Bimtek

Hasil tenun

Info tren warna dan desain

Info tren warna dan desain

Perajin

tenun

Page 26: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

Produsen/

Vendor

Produsen/ Vendor

Distributor/Pemasok

TokoRitel

Konsumen

Konsumen

Konsumen TokoRitel

TokoRitel

KoperasiToko

GudangRabat

Warung

Warung

Konsumen

Konsumen

KONSEP DASAR KOPERASI PUSAT

DISTRIBUSI

Koperasi Pusat

Distribusi

Page 27: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

MODEL PROSES BISNIS KOPERASI

SEBAGAI PUSAT DISTIRIBUSI

Konsultan Ritel

• Merchandising

• Pergudangan

• SIM on line

• Standarisasi toko

• Transportasi

• SDM Toko

• Kemitraan dengan

pemasok

Toko Ritel

Koperasi

Warung/

Toko

Lainnya

Loyalitas

Konsumen

Koperasi

Distribusi

Pemasok

Barang

Pemasok

Barang

Koperasi

Perjanjian & implementasi

• Pasokan Barang

• Pelatihan teknis toko

• Strategi harga

• Stock opname

• On line dengan koperasi

distribusi

• Promosi bersama

• Reward sistem

• Pengelolaan resiko

• Kerjasama operasional

• Branding

• Pengendalian barang

Toko Ritel

Koperasi

Loyalitas

Konsumen

Pemasok

Barang

Pemasok

Barang

Koperasi

Page 28: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan

SKEMA KERJASAMA

KOPERASI PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KOPERASI PRIMER

SKALA BESAR

• Memiliki Sarana yang memadai

• SDM yang Mumpuni

• Permodalan yang cukup

• Pendampingan dari budidaya sampai

produksi utk Standar Mutu dan sesuai

permintaan pasar

• Mencari peluang pasar

• Membangun Kemitraan baik dgn

Kop/BUMN/BUMD/Pemda

Kopera

si

Primer Agen/

Konsumen

Mempersiapkan bahan baku

sesuai permintaan pasar,

Memproduksi dan Mengirim

Produk

Bahan Baku Pengolahan Komersial

Kopera

si

PrimerKoperasi

Primer

Page 29: Komposisi Anggaran - depkop.go.id fileatau Penataan Kawasan PKL ; SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan