Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA GEDUNG DJUANDA I LANTAI1 9 JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 3852143 FAKSIMILE (021) 345371 0 wwwkemenkeugoid
Nomor S shy 336 SJ52016 25 Februari 2016 Sifat Sangat Segera Lampiran Satu berkas Hal Penawaran Beasiswa Lemhannas
Yth Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Jakarta
Berkenaan dengan surat surat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) nomor B- 12514172SET tanggal 8 Januari 2016 hal Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa S-2 Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut
1 Melalui surat tersebut Gubernur Lemhannas bermaksud menyelenggarakan beasiswa S2 di bidang Ketahanan Nasional (Tannas) bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Universitas Pertahanan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang terbuka bagi para PNS Kementerian Keuangan
2 Informasi lain terkait persyaratan mengikuti program beasiswa S2 Tannas Lemhannas adalah
Kriteria Uraian
Program Studi Ketahanan Nasional Magister Kajian Ketahanan Nasional
Persyaratan 1 WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP)
2 Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum
3 Surat pernyataan tidakmenerima beasiswa dari sumber lain
4 Batas usia maksimal 35 tahun
5 Pangkat minimal Gol IIIa
6 Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi
7 IPK minimal 300 dari perguruan tinggi yang terakreditasi
8 Direkomendasikan oleh 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik
9 Surat izin dari instansi
10 Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal 500
11 Surat keterangan sehat dari dokter
12 Daftar Riwayat Hidup
13 Pas Foto berwarna 3X 4 = 2 lembar
Komponen Beasiswa
Biaya pendaftaran SPP biaya matrikulasi tunjangan buku penelitian tesis wisuda biaya hidup bulanan dan lain-lain
3 Hal lainnya merujuk pada brosur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Ketahanan Nasional tujuan program studi S2 Ketahanan Nasional untuk menghasilkan magister yang memiliki keahlian strategi dan analisis kebijakan ahli dalam bidang resolusi dan manajemen publik
~ I
bull 4 Berkaitan hal tersebut dalam hal terdapat pegawai di lingkungan Saudara yang akan
mePlanfpatkan penawaran beasiswa diatas dan mengingat pada KMK Nomor 51KMK012012 Tentang Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia untuk periode Tahun 2016 sd 2020 program studi yang ditawarkan oleh Lemhannas belum diusulkan pada rencana pengembangan Sumber Oaya Manusia terbaru dimohon kiranya agar Saudara menyampaikan usulan tersebut pad a Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia sesuai kebutuhan Unit Saudara
5 Perlu kami kemukakan juga bahwa untuk setiap penawaran beasiswa yang disampaikan dalam pelaksanaannya mengacu pad a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18PMK012009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sehubungan hal tersebut diatas apabila pada Unit Saudara terdapat pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas sebagaimana surat terlampir kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan daftar para pegawai yang diusulkan mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Pertahanan guna kami terbitkan surat persetujuanrekomendasi dari Kementerian Keuangan kepada Lemhannas atas para pegawai yang diusulkan Adapun rekap nama calon peserta disampaikan kepada kami (dapat terlebih dahulu melalui email capacitybuilding sdmgmailcom) dan konfirmasi melalui (021) 38083963449230 (6281) sebelum tanggal14 Maret 2016
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih
GUBERNUR lEMBAGA KETAHANAN NASIONAl
REPUBLIK INDONESIA
Nomor B 125 ifJ-12 LJ1J Jakarta B Januari 2016 Sifat Biasa Lampiran 8atu berkas Hal Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa 8-2
Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI
Yth Para Pejabat sesuai daftar terlampir di Jakarta
1 Dasar
a Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal4 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI TA 2016
b MoU antara Lemhannas RI dengan Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan tentang Program Pascasarjana Tannas Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) Tahun 2012
c Penerimaan Beasiswa Magister Dalam Negeri TA 2016 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI ( wwwlpdpdepkeugoid )
2 8ehubungan dasar tersebut di atas disampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan kemampuan penelitianpengkajian di bidang Ketahanan Nasional (Tannas) Lemhannas RI bekerja sarna derigan UGM UI dan UNHAN menyelenggarakan program beasiswa S-2 Tannas L-IUN dengan sumber dana dari DIPA Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI Beberapa informasi terkait dengan program tersebut antara lain sebagai berikut
a Program 8-2 Tannas L-IUN ini merupakan program perkuliahan unggulan yang memiliki sistem Ikuliah lintas perguruan tinggi antara UI dan UGM sebanyak 2 (dua) 8K8 ( Academic Shopping )
b Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dari LPDP (bulan Juni 2016) dan perguruan tinggi (bulan Juli 2016) akan memperoleh kuliah matrikulasi 6 (enam) core Lemhannas RI yaitu Ketahanan Nasional Kewaspadaan Nasional Wawasan Nusantara Ideologi Kepemimpinan dan Strategi Nasional Program matrikulasi dilaksanakan sebelum calon mahasiswa memasuki perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing dan ditempuh selama 2 (dua) minggu di Lemhannas RI
c Program ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri (PNS TNI dan Polri) dan anggota organisasi masyarakatlormas yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi dan KabupatenKota
d Ketentuan dan persyaratan
1) 8yarat umum a) WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP)
2
b) Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum c) Surat bebas tugasl surat tugas belajar dari satuaninstansi d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain e) Batas usia maksimal 35 tahun pangkat minimal Letda untuk anggota
TNI Ipda untuk anggota Polri dan Penata Muda (IIIa) untuk PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun
f) Bagi anggota ormas harus diusulkan oleh Ketua atau Sekjen ormas di tingkat pusat
2) Persyaratan administrasi
a) Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi b) IPK minimal 300 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
e) Rekomendasi 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik d) Surat izin dari instansilembaga tempat bekerja e) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal
500 f) Surat keterangan sehat dari dokter g) Daftar Riwayat Hidup
i
h) Pas Foto berwarna 3x4 = 2 lembar (warna latar belakang bebas)
e Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendaftaran SPP biaya matrikulasi tunjangan buku penelitian tesis wisuda biaya hidup bulanan dll
3 Dengan pertimbangan tersebut mohon kepada para pejabat sesuai daftar terlampir menyiapkan dan mengirimkan personelnya yang berminat untuk mengikuti program S-2 T annas L-IUN TA 2016 Diharapkan nama calon mahasiswa sudah diterima di Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI paling lambat bulan April minggu I tahun 2016 Personel penghubung yang dapat dihubungi adalah Bapak Afyudin Mubarok SKom MSe Staf Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tip 021-3832112 Faks021-3510582 Hp 081575096388 email sekretariat_lemhannasyahoocom
4 Demikian atas perhatian dan kerja samanya diueapkan terima kasih
bull
Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor 8251111 IJ121JEJ Tanggal B Janlori20$
DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A KEMENTERIANLEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI
1 SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI 2 SEKRETARIS MENKO BID POLITIK HUKUM ampKEAMANAN RI 3 SEKRETARIS MENKO BID KESEJAHTERAAN RAKYAT RI 4 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 5 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 6 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 7 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI 8 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM ampHAM RI 9 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI ampSDM RI 10 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 12 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 13 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP ampKEHUTANAN RI 14 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN ampPERIKANAN RI 15 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ampPERUMAHAN RAKYAT RI 16 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI 17 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI ampINFORMASI RI 19 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 20 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH RI vpoundSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI 23 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ampPENDIDIKAN TINGGI RI 24 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI ampUSAHA KECIL MENENGAH RI 25 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA ampOLAH RAGA RI 26 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN ampPEMBANGUNAN IBAPENAS RI 27 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI 28 SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL amp
TRASNMIGRASI RI 29 SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI 30 SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA amp
REFORMASI BIROKRASI RI 31 SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 32 ASPERS PANGLIMA TNI 33 ASPERS KASAD 34 ASPERS KASAL 35 ASPERS KASAU 36 ASISTEN SDM KAPOLRI 37 SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI 38 SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI 39 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 40 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 41 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN ampPEMBANGUNAN RI 42 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI 43 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
bull 4 Berkaitan hal tersebut dalam hal terdapat pegawai di lingkungan Saudara yang akan
mePlanfpatkan penawaran beasiswa diatas dan mengingat pada KMK Nomor 51KMK012012 Tentang Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia untuk periode Tahun 2016 sd 2020 program studi yang ditawarkan oleh Lemhannas belum diusulkan pada rencana pengembangan Sumber Oaya Manusia terbaru dimohon kiranya agar Saudara menyampaikan usulan tersebut pad a Rencana Program Pengembangan Sumber Oaya Manusia sesuai kebutuhan Unit Saudara
5 Perlu kami kemukakan juga bahwa untuk setiap penawaran beasiswa yang disampaikan dalam pelaksanaannya mengacu pad a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18PMK012009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sehubungan hal tersebut diatas apabila pada Unit Saudara terdapat pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas sebagaimana surat terlampir kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan daftar para pegawai yang diusulkan mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Bidang Pertahanan guna kami terbitkan surat persetujuanrekomendasi dari Kementerian Keuangan kepada Lemhannas atas para pegawai yang diusulkan Adapun rekap nama calon peserta disampaikan kepada kami (dapat terlebih dahulu melalui email capacitybuilding sdmgmailcom) dan konfirmasi melalui (021) 38083963449230 (6281) sebelum tanggal14 Maret 2016
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih
GUBERNUR lEMBAGA KETAHANAN NASIONAl
REPUBLIK INDONESIA
Nomor B 125 ifJ-12 LJ1J Jakarta B Januari 2016 Sifat Biasa Lampiran 8atu berkas Hal Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa 8-2
Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI
Yth Para Pejabat sesuai daftar terlampir di Jakarta
1 Dasar
a Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal4 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI TA 2016
b MoU antara Lemhannas RI dengan Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan tentang Program Pascasarjana Tannas Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) Tahun 2012
c Penerimaan Beasiswa Magister Dalam Negeri TA 2016 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI ( wwwlpdpdepkeugoid )
2 8ehubungan dasar tersebut di atas disampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan kemampuan penelitianpengkajian di bidang Ketahanan Nasional (Tannas) Lemhannas RI bekerja sarna derigan UGM UI dan UNHAN menyelenggarakan program beasiswa S-2 Tannas L-IUN dengan sumber dana dari DIPA Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI Beberapa informasi terkait dengan program tersebut antara lain sebagai berikut
a Program 8-2 Tannas L-IUN ini merupakan program perkuliahan unggulan yang memiliki sistem Ikuliah lintas perguruan tinggi antara UI dan UGM sebanyak 2 (dua) 8K8 ( Academic Shopping )
b Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dari LPDP (bulan Juni 2016) dan perguruan tinggi (bulan Juli 2016) akan memperoleh kuliah matrikulasi 6 (enam) core Lemhannas RI yaitu Ketahanan Nasional Kewaspadaan Nasional Wawasan Nusantara Ideologi Kepemimpinan dan Strategi Nasional Program matrikulasi dilaksanakan sebelum calon mahasiswa memasuki perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing dan ditempuh selama 2 (dua) minggu di Lemhannas RI
c Program ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri (PNS TNI dan Polri) dan anggota organisasi masyarakatlormas yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi dan KabupatenKota
d Ketentuan dan persyaratan
1) 8yarat umum a) WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP)
2
b) Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum c) Surat bebas tugasl surat tugas belajar dari satuaninstansi d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain e) Batas usia maksimal 35 tahun pangkat minimal Letda untuk anggota
TNI Ipda untuk anggota Polri dan Penata Muda (IIIa) untuk PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun
f) Bagi anggota ormas harus diusulkan oleh Ketua atau Sekjen ormas di tingkat pusat
2) Persyaratan administrasi
a) Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi b) IPK minimal 300 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
e) Rekomendasi 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik d) Surat izin dari instansilembaga tempat bekerja e) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal
500 f) Surat keterangan sehat dari dokter g) Daftar Riwayat Hidup
i
h) Pas Foto berwarna 3x4 = 2 lembar (warna latar belakang bebas)
e Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendaftaran SPP biaya matrikulasi tunjangan buku penelitian tesis wisuda biaya hidup bulanan dll
3 Dengan pertimbangan tersebut mohon kepada para pejabat sesuai daftar terlampir menyiapkan dan mengirimkan personelnya yang berminat untuk mengikuti program S-2 T annas L-IUN TA 2016 Diharapkan nama calon mahasiswa sudah diterima di Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI paling lambat bulan April minggu I tahun 2016 Personel penghubung yang dapat dihubungi adalah Bapak Afyudin Mubarok SKom MSe Staf Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tip 021-3832112 Faks021-3510582 Hp 081575096388 email sekretariat_lemhannasyahoocom
4 Demikian atas perhatian dan kerja samanya diueapkan terima kasih
bull
Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor 8251111 IJ121JEJ Tanggal B Janlori20$
DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A KEMENTERIANLEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI
1 SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI 2 SEKRETARIS MENKO BID POLITIK HUKUM ampKEAMANAN RI 3 SEKRETARIS MENKO BID KESEJAHTERAAN RAKYAT RI 4 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 5 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 6 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 7 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI 8 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM ampHAM RI 9 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI ampSDM RI 10 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 12 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 13 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP ampKEHUTANAN RI 14 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN ampPERIKANAN RI 15 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ampPERUMAHAN RAKYAT RI 16 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI 17 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI ampINFORMASI RI 19 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 20 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH RI vpoundSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI 23 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ampPENDIDIKAN TINGGI RI 24 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI ampUSAHA KECIL MENENGAH RI 25 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA ampOLAH RAGA RI 26 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN ampPEMBANGUNAN IBAPENAS RI 27 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI 28 SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL amp
TRASNMIGRASI RI 29 SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI 30 SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA amp
REFORMASI BIROKRASI RI 31 SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 32 ASPERS PANGLIMA TNI 33 ASPERS KASAD 34 ASPERS KASAL 35 ASPERS KASAU 36 ASISTEN SDM KAPOLRI 37 SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI 38 SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI 39 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 40 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 41 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN ampPEMBANGUNAN RI 42 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI 43 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
GUBERNUR lEMBAGA KETAHANAN NASIONAl
REPUBLIK INDONESIA
Nomor B 125 ifJ-12 LJ1J Jakarta B Januari 2016 Sifat Biasa Lampiran 8atu berkas Hal Pemberitahuan Pendaftaran Beasiswa 8-2
Ketahanan Nasional L-IUN atas Beasiswa Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI
Yth Para Pejabat sesuai daftar terlampir di Jakarta
1 Dasar
a Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal4 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI TA 2016
b MoU antara Lemhannas RI dengan Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan tentang Program Pascasarjana Tannas Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) Tahun 2012
c Penerimaan Beasiswa Magister Dalam Negeri TA 2016 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI ( wwwlpdpdepkeugoid )
2 8ehubungan dasar tersebut di atas disampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan kemampuan penelitianpengkajian di bidang Ketahanan Nasional (Tannas) Lemhannas RI bekerja sarna derigan UGM UI dan UNHAN menyelenggarakan program beasiswa S-2 Tannas L-IUN dengan sumber dana dari DIPA Lemhannas RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI Beberapa informasi terkait dengan program tersebut antara lain sebagai berikut
a Program 8-2 Tannas L-IUN ini merupakan program perkuliahan unggulan yang memiliki sistem Ikuliah lintas perguruan tinggi antara UI dan UGM sebanyak 2 (dua) 8K8 ( Academic Shopping )
b Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dari LPDP (bulan Juni 2016) dan perguruan tinggi (bulan Juli 2016) akan memperoleh kuliah matrikulasi 6 (enam) core Lemhannas RI yaitu Ketahanan Nasional Kewaspadaan Nasional Wawasan Nusantara Ideologi Kepemimpinan dan Strategi Nasional Program matrikulasi dilaksanakan sebelum calon mahasiswa memasuki perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing dan ditempuh selama 2 (dua) minggu di Lemhannas RI
c Program ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri (PNS TNI dan Polri) dan anggota organisasi masyarakatlormas yang memiliki perwakilan di tingkat Provinsi dan KabupatenKota
d Ketentuan dan persyaratan
1) 8yarat umum a) WNI dengan identitas kependudukan yang sah (KTP)
2
b) Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum c) Surat bebas tugasl surat tugas belajar dari satuaninstansi d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain e) Batas usia maksimal 35 tahun pangkat minimal Letda untuk anggota
TNI Ipda untuk anggota Polri dan Penata Muda (IIIa) untuk PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun
f) Bagi anggota ormas harus diusulkan oleh Ketua atau Sekjen ormas di tingkat pusat
2) Persyaratan administrasi
a) Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi b) IPK minimal 300 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
e) Rekomendasi 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik d) Surat izin dari instansilembaga tempat bekerja e) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal
500 f) Surat keterangan sehat dari dokter g) Daftar Riwayat Hidup
i
h) Pas Foto berwarna 3x4 = 2 lembar (warna latar belakang bebas)
e Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendaftaran SPP biaya matrikulasi tunjangan buku penelitian tesis wisuda biaya hidup bulanan dll
3 Dengan pertimbangan tersebut mohon kepada para pejabat sesuai daftar terlampir menyiapkan dan mengirimkan personelnya yang berminat untuk mengikuti program S-2 T annas L-IUN TA 2016 Diharapkan nama calon mahasiswa sudah diterima di Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI paling lambat bulan April minggu I tahun 2016 Personel penghubung yang dapat dihubungi adalah Bapak Afyudin Mubarok SKom MSe Staf Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tip 021-3832112 Faks021-3510582 Hp 081575096388 email sekretariat_lemhannasyahoocom
4 Demikian atas perhatian dan kerja samanya diueapkan terima kasih
bull
Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor 8251111 IJ121JEJ Tanggal B Janlori20$
DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A KEMENTERIANLEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI
1 SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI 2 SEKRETARIS MENKO BID POLITIK HUKUM ampKEAMANAN RI 3 SEKRETARIS MENKO BID KESEJAHTERAAN RAKYAT RI 4 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 5 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 6 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 7 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI 8 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM ampHAM RI 9 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI ampSDM RI 10 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 12 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 13 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP ampKEHUTANAN RI 14 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN ampPERIKANAN RI 15 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ampPERUMAHAN RAKYAT RI 16 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI 17 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI ampINFORMASI RI 19 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 20 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH RI vpoundSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI 23 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ampPENDIDIKAN TINGGI RI 24 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI ampUSAHA KECIL MENENGAH RI 25 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA ampOLAH RAGA RI 26 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN ampPEMBANGUNAN IBAPENAS RI 27 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI 28 SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL amp
TRASNMIGRASI RI 29 SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI 30 SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA amp
REFORMASI BIROKRASI RI 31 SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 32 ASPERS PANGLIMA TNI 33 ASPERS KASAD 34 ASPERS KASAL 35 ASPERS KASAU 36 ASISTEN SDM KAPOLRI 37 SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI 38 SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI 39 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 40 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 41 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN ampPEMBANGUNAN RI 42 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI 43 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
2
b) Surat pernyataan tidak pernah terlibat tindakan hukum c) Surat bebas tugasl surat tugas belajar dari satuaninstansi d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari sumber lain e) Batas usia maksimal 35 tahun pangkat minimal Letda untuk anggota
TNI Ipda untuk anggota Polri dan Penata Muda (IIIa) untuk PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun
f) Bagi anggota ormas harus diusulkan oleh Ketua atau Sekjen ormas di tingkat pusat
2) Persyaratan administrasi
a) Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 terlegalisasi b) IPK minimal 300 dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
e) Rekomendasi 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik d) Surat izin dari instansilembaga tempat bekerja e) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 500 dan TPA Bappenas skor minimal
500 f) Surat keterangan sehat dari dokter g) Daftar Riwayat Hidup
i
h) Pas Foto berwarna 3x4 = 2 lembar (warna latar belakang bebas)
e Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendaftaran SPP biaya matrikulasi tunjangan buku penelitian tesis wisuda biaya hidup bulanan dll
3 Dengan pertimbangan tersebut mohon kepada para pejabat sesuai daftar terlampir menyiapkan dan mengirimkan personelnya yang berminat untuk mengikuti program S-2 T annas L-IUN TA 2016 Diharapkan nama calon mahasiswa sudah diterima di Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI paling lambat bulan April minggu I tahun 2016 Personel penghubung yang dapat dihubungi adalah Bapak Afyudin Mubarok SKom MSe Staf Bagian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tip 021-3832112 Faks021-3510582 Hp 081575096388 email sekretariat_lemhannasyahoocom
4 Demikian atas perhatian dan kerja samanya diueapkan terima kasih
bull
Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor 8251111 IJ121JEJ Tanggal B Janlori20$
DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A KEMENTERIANLEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI
1 SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI 2 SEKRETARIS MENKO BID POLITIK HUKUM ampKEAMANAN RI 3 SEKRETARIS MENKO BID KESEJAHTERAAN RAKYAT RI 4 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 5 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 6 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 7 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI 8 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM ampHAM RI 9 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI ampSDM RI 10 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 12 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 13 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP ampKEHUTANAN RI 14 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN ampPERIKANAN RI 15 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ampPERUMAHAN RAKYAT RI 16 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI 17 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI ampINFORMASI RI 19 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 20 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH RI vpoundSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI 23 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ampPENDIDIKAN TINGGI RI 24 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI ampUSAHA KECIL MENENGAH RI 25 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA ampOLAH RAGA RI 26 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN ampPEMBANGUNAN IBAPENAS RI 27 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI 28 SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL amp
TRASNMIGRASI RI 29 SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI 30 SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA amp
REFORMASI BIROKRASI RI 31 SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 32 ASPERS PANGLIMA TNI 33 ASPERS KASAD 34 ASPERS KASAL 35 ASPERS KASAU 36 ASISTEN SDM KAPOLRI 37 SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI 38 SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI 39 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 40 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 41 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN ampPEMBANGUNAN RI 42 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI 43 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
bull
Lampiran Surat Gubejnur ~emhpnnas RI Nomor 8251111 IJ121JEJ Tanggal B Janlori20$
DAFTAR PARA PEJABAT UNTUK PENGAJUAN CALON MAHASISWA S-2 TANNAS L-IUN
A KEMENTERIANLEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DAN TNIIPOLRI
1 SEKRETARIS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI 2 SEKRETARIS MENKO BID POLITIK HUKUM ampKEAMANAN RI 3 SEKRETARIS MENKO BID KESEJAHTERAAN RAKYAT RI 4 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 5 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI 6 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 7 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI 8 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM ampHAM RI 9 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI ampSDM RI 10 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 12 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 13 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LlNGKUNGAN HIDUP ampKEHUTANAN RI 14 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN ampPERIKANAN RI 15 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ampPERUMAHAN RAKYAT RI 16 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI 17 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI ampINFORMASI RI 19 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 20 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH RI vpoundSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI 22 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA RI 23 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI ampPENDIDIKAN TINGGI RI 24 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI ampUSAHA KECIL MENENGAH RI 25 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA ampOLAH RAGA RI 26 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN ampPEMBANGUNAN IBAPENAS RI 27 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI 28 SEKRETARIS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL amp
TRASNMIGRASI RI 29 SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN RI 30 SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA amp
REFORMASI BIROKRASI RI 31 SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 32 ASPERS PANGLIMA TNI 33 ASPERS KASAD 34 ASPERS KASAL 35 ASPERS KASAU 36 ASISTEN SDM KAPOLRI 37 SEKJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI 38 SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK RI 39 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 40 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI 41 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN ampPEMBANGUNAN RI 42 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEAMANAN LAUT RI 43 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA RI
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
2
44 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI 45 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAIJ ampANTARIKSA NASIONAL RI 46 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL RI 47 SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 48 SEKRETARIS UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI 49 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA RI 50 SEKRETARIS UTAMA BADAN INTELEJEN NEGARA RI 51 SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL RI 52 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA RI 53 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN ampPENERAPAN TEKNOLOGI RI 54 SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR RI 55 SEKRETARIS UTAMA BADAN SURVEY amp PEMETAAN NASIONAL I BIG RI 56 SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA RI 57 SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN ampPERLINDUIJGAIJ TKI IBIJPPTKI 58 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI KLiMATOLOGI ampGEOFISIKA RI 59 SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL RI 60 SEKRETARIS UTAMA BADAN STANDARISASI NASIONAL RI 61 SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT ampMAKANAN RI 62 SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH RI
B ORGANISASI MASYARAKAT DAN LAIIJ-LAIN
1 KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 KETUA UMUM PP MUHAMMADIYAH 3 KETUA UMUM PB NAHDATUL ULAMA 4 KETUA UMUM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA INDONESIA 5 KETUA UMUM KONFERENSI WAll GEREJA INDONESIA 6 KETUA UMUM PARISADA HINDU DHARMA 7 KETUA UMUM WALUBI 8 KETUA UMUM KONI 9 KETUA UMUM ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI) 10 KETUA UMUM MKGR 11 KETUA UMUM KOSGORO 12 KETUA UMUM SOKSI 13 KETUA UMUM FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI) 14 KETUA UMUM PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
C PARA PIMPINAN DAERAH I GUBERNUR WAll KOtA DAN BUPATI 01 SELURUH INDONESIA
