Upload
phamtruc
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT EDARAN
NOMOR SE-18/PJ/2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN DAN PENGAMATAN
Yth. 1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
A. Umum
Bahwa untuk mendorong pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan yang
efektif dalam rangka penghimpunan data dan/atau informasi yang akurat dan andal untuk
kepentingan perpajakan, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dibuat pedoman pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan
di Direktorat lntelijen Perpajakan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta
kegiatan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman bagi unit kerja di
Lingkungan Direktorat lntelijen Perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
dan Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan kegiatan intelijen perpajakan
dan/atau pengamatan.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman,
akuntabilitas, dan transparansi, serta menciptakan tata kelola yang baik dalam
melaksanakan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan di Lingkungan Direktorat
lntelijen Perpajakan, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak.
C. Ruang ...
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
-2-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:
1. Pengertian Umum
2. Kegiatan Intelijen Perpajakan
a. Jenis Kegiatan Intelijen Perpajakan
b. Unit Pelaksana Kegiatan Intelijen Perpajakan
c. Sasaran Kegiatan Intelijen Perpajakan
d. Standar Kegiatan Intelijen Perpajakan
1) Standar Umum;
2) Standar Pelaksanaan; dan
3) Standar Pelaporan
e. Pengambilan Sumpah Petugas Intelijen Perpajakan
f. Perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan
3. Siklus Kegiatan Intelijen Perpajakan
4. Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam Keadaan Mendesak dan Sangat Segera
5. Diseminasi Laporan, Tanggapan, dan Pengarsipan
6. Pola Koordinasi Intelijen Perpajakan
7. Pemantauan dan Evaluasi
8. Pengamatan
a. Jenis-Jenis Pengamatan;
b. Pelaksanaan Pengamatan;
c. Pelaporan;
d. Distribusi;
e. Pengolahan Data dan/atau Informasi Wajib Pajak sehubungan dengan Kegiatan
Pengamatan;
f. Pola Koordinasi Pengamatan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP; dan
g. Pemantauan dan Evaluasi.
D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan
Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan;
E. Materi
-3-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
E. Materi
Sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sistem self assessment
yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan
pengawasan dari aparatur perpajakan. Untuk mendukung pelaksanaan sistem self
assessment secara murni dan konsisten, Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki metode
yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya
kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ketidakpatuhan Wajib Pajak
adalah kegiatan intelijen di bidang perpajakan.
Salah satu tugas dan wewenang Direktur Jenderal Pajak adalah melakukan kegiatan
intelijen perpajakan dan pengamatan serta penyelenggaraan administrasi kegiatan intelijen
perpajakan dan pengamatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019
yang antara lain membentuk unit Direktorat Intelijen Perpajakan di Kantor Pusat DJP dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang antara lain membentuk seksi intelijen di
Kantor Wilayah DJP.
Intelijen perpajakan merupakan bagian dari Intelijen Negara sebagai salah satu Intelijen
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pada prinsipnya, kegiatan intelijen perpajakan
diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memperoleh data/informasi yang
akurat, andal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Jenis kegiatan
intelijen perpajakan tersebut meliputi operasi intelijen; analisis intelijen dalam rangka
pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; analisis intelijen
dalam rangka penggalian potensi; pengamanan; penggalangan; analisis intelijen stratejik;
dan kegiatan intelijen lain untuk kepentingan perpajakan.
Kegiatan intelijen perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Perpajakan dan Kantor
Wilayah DJP berdasarkan perintah untuk melaksanakan kegiatan intelijen perpajakan yang
diterbitkan oleh Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kantor Wilayah DJP. Kegiatan
intelijen perpajakan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian. Tahapan perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana
kegiatan intelijen perpajakan. Berdasarkan rencana kegiatan intelijen perpajakan dilakukan
pengumpulan data dan/atau informasi sesuai dengan jenis kegiatan intelijen perpajakan
yang selanjutnya dituangkan dalam laporan informasi/kertas kerja intelijen. Dari laporan
informasi/kertas kerja intelijen tersebut dilakukan pengolahan dan analisis kemudian
disajikan dalam laporan hasil intelijen perpajakan. Dalam hal hasil kegiatan intelijen
perpajakan perlu didiseminasikan kepada pihak lain selain unit pelaksana kegiatan intelijen
perpajakan maka disampaikan lembar informasi intelijen perpajakan. Dalam hal hasil
kegiatan analisis stratejik memerlukan atensi dari pimpinan maka disampaikan laporan
atensi.
Selain ...
-4-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
Selain kegiatan intelijen perpajakan, dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan
dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan, kegiatan pengawasan kepatuhan
perpajakan Wajib Pajak, kegiatan ekstensifikasi perpajakan, kegiatan penagihan, kegiatan
pemeriksaan, dan/atau kegiatan lainnya dapat dilakukan kegiatan pengamatan oleh Kantor
Pelayanan Pajak. Kegiatan pengamatan perlu diatur tersendiri agar terdapat panduan
pelaksanaan bagi Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam rangka memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan
dan pengamatan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dirinci untuk menjadi pedoman
atau penegasan antara lain sebagai berikut:
1. Pengertian Umum
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
a. Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen
yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan
untuk kepentingan perpajakan.
b. Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pengamat untuk
mencari dan menemukan kesesuaian antara data, informasi, laporan, dan/atau
pengaduan dengan fakta.
c. Petugas Intelijen Perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan Intelijen dan ditugaskan untuk
melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan, meliputi pegawai dalam jabatan
struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum.
d. Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
memiliki kemampuan melakukan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan
Pengamatan.
e. Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan yang selanjutnya disingkat RKIP adalah
dokumen yang berisi sasaran/tujuan, identitas Petugas Intelijen Perpajakan, dan
uraian rencana kegiatan intelijen perpajakan.
f. Laporan Informasi adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Petugas
Intelijen Perpajakan mengenai kegiatan yang dilaksanakan di lapangan atau di luar
lingkungan kantor, data dan informasi yang diperoleh, serta analisis dan pendapat.
g. Kertas Kerja Informasi adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh
Petugas Intelijen Perpajakan mengenai kegiatan yang dilaksanakan terbatas di
lingkungan kantor, data dan informasi yang diperoleh, serta analisis dan pendapat.
h. Laporan Hasil Intelijen Perpajakan yang selanjutnya disingkat LHIP adalah laporan
yang berisi pelaksanaan dan hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan yang disusun oleh
Petugas Intelijen Perpajakan.
i. Lembar Informasi Intelijen Perpajakan yang selanjutnya disingkat LIIP adalah
dokumen yang digunakan untuk penyebaran data dan/atau informasi yang disusun
berdasarkan LHIP.
j. Laporan Atensi adalah dokumen untuk menyampaikan informasi yang bersifat
strategis dan dibuat berdasarkan LHIP sebagai peringatan dini dan/atau deteksi dini
kepada pimpinan (early warning and early detection).
k. Laporan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil
Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.
l. Komunitas ...
-5-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
l. Komunitas Intelijen Perpajakan adalah komunitas Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengikuti Diklat Dasar Intelijen atau
telah lulus Strata 2 Intelijen Strategis atau jurusan yang dipersamakan, baik yang
ditempatkan di Direktorat Intelijen Perpajakan atau di Seksi Intelijen Perpajakan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maupun ditempatkan di unit kerja lain di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
m. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut
Kanwil DJP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan
Kantor Pelayanan Pajak dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Pajak.
n. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kanwil DJP.
2. Kegiatan Intelijen Perpajakan
a. Jenis Kegiatan Intelijen Perpajakan
Jenis Kegiatan Intelijen Perpajakan meliputi:
1) operasi intelijen;
2) analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data,
laporan, dan pengaduan;
3) analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi;
4) pengamanan;
5) penggalangan;
6) analisis intelijen stratejik; dan
7) kegiatan intelijen lain untuk kepentingan perpajakan dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi.
b. Unit Pelaksana Kegiatan Intelijen Perpajakan
Unit Pelaksana Kegiatan Intelijen Perpajakan terdiri dari:
1) Direktorat Intelijen Perpajakan; dan
2) Kanwil DJP.
c. Sasaran Kegiatan Intelijen Perpajakan
Sasaran Kegiatan Intelijen Perpajakan meliputi:
1) orang pribadi dan/atau badan;
2) tempat-tempat tertentu seperti kantor, rumah/tempat tinggal, pabrik, gudang,
tempat usaha dan tempat lainnya yang dapat menghasilkan atau memberikan
petunjuk, data dan/atau informasi untuk kepentingan perpajakan;
3) barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai orang pribadi
atau badan; dan/atau
4) sasaran lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan
objek Kegiatan Intelijen Perpajakan dan dapat menghasilkan atau memberikan
petunjuk, data dan/atau informasi untuk kepentingan perpajakan.
d. Standar ...
-6-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
d. Standar Kegiatan Intelijen Perpajakan
Kegiatan Intelijen Perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Kegiatan
Intelijen Perpajakan. Standar Kegiatan Intelijen Perpajakan meliputi standar umum,
standar pelaksanaan, dan standar pelaporan hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan.
1) Standar Umum
a) Standar umum Kegiatan Intelijen Perpajakan merupakan standar yang
bersifat pribadi dan berkaitan dengan Petugas Intelijen Perpajakan.
b) Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Intelijen Perpajakan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup mengenai
teknik dasar intelijen;
(2) disumpah sebagai Petugas Intelijen Perpajakan;
(3) ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Intelijen Perpajakan;
dan
(4) mematuhi kode etik intelijen perpajakan.
2) Standar Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan harus dilakukan sesuai standar
pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan, yaitu:
a) dilaksanakan berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan dari Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP;
b) didahului dengan proses perencanaan yang baik, sesuai dengan tujuan
Kegiatan Intelijen Perpajakan dan mendapat pengawasan yang seksama;
c) dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan/atau informasi secara
terbuka dan/atau secara tertutup;
d) dilaksanakan pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja;
e) dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk menambah dan
melengkapi data dan/atau informasi yang telah ada;
f) dalam hal pengumpulan data dan/atau informasi lapangan, kegiatan
dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) Petugas Intelijen
Perpajakan dan dilengkapi dengan surat tugas; dan
g) dalam keadaan mendesak dan sangat segera, Direktur Intelijen Perpajakan
dan/atau Kepala Kanwil DJP dapat memberikan perintah lisan agar
dilaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
3) Standar Pelaporan
a) Kegiatan Intelijen Perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan
intelijen yang terdiri dari Laporan Informasi, Kertas Kerja Informasi, LHIP,
LIIP, dan Laporan Atensi yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Kegiatan Intelijen Perpajakan.
b) Hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan dilaporkan dalam bentuk LHIP.
c) LHIP sekurang-kurangnya memuat:
(1) informasi awal;
(2) kebutuhan Informasi/tujuan kegiatan;
(3) hasil pengumpulan data dan/atau informasi;
(4) hasil pengolahan dan analisis; dan
(5) simpulan dan usul tindak lanjut.
d) LHIP ...
-7-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
d) LHIP disusun berdasarkan Laporan Informasi dan/atau Kertas Kerja
Informasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
e) Laporan Informasi sekurang-kurangnya memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) pegawai yang ditugaskan;
(3) waktu dan tempat pelaksanaan;
(4) isi informasi yang paling sedikit memuat informasi awal dan hasil
kegiatan;
(5) pendapat Petugas Intelijen Perpajakan; dan
(6) arahan atasan.
f) Kertas Kerja Informasi sekurang-kurangnya memuat:
(1) Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(2) data dan/atau informasi yang diperoleh;
(3) prosedur atau teknik yang dilaksanakan; dan
(4) pendapat Petugas Intelijen Perpajakan.
g) Dalam hal LHIP perlu untuk didistribusikan kepada Subdirektorat lain dalam
Direktorat Intelijen Perpajakan, LHIP disampaikan ke Subdirektorat
sebagaimana dimaksud.
h) Dalam hal diperlukan diseminasi hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan, dibuat
LIIP.
i) Dalam hal diperlukan atensi pimpinan atas hasil Kegiatan Intelijen
Perpajakan, dibuat Laporan Atensi.
j) Laporan Informasi, Kertas Kerja Informasi, LHIP, LIIP, dan Laporan Atensi
bersifat rahasia.
e. Pengambilan Sumpah Petugas Intelijen Perpajakan
1) Sebelum diangkat sebagai Petugas Intelijen Perpajakan, Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji
Intelijen Negara di hadapan Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil
DJP.
2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Intelijen Negara.
f. Perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan
1) Kegiatan Intelijen Perpajakan dilaksanakan berdasarkan perintah untuk
melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan yang diterbitkan oleh:
a) Direktur Intelijen Perpajakan, dalam hal Kegiatan Intelijen Perpajakan
dilakukan oleh Petugas Intelijen Perpajakan pada Direktorat Intelijen
Perpajakan; atau
b) Kepala Kanwil DJP, dalam hal Kegiatan Intelijen Perpajakan dilakukan oleh
Petugas Intelijen Perpajakan pada Kanwil DJP.
2) Dasar penerbitan Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan:
a) perintah pimpinan;
b) kebijakan pimpinan unit pelaksana Kegiatan Intelijen Perpajakan;
c) penerimaan informasi, data, laporan, dan/atau pengaduan terkait dugaan
tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
d) permintaan dari unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Siklus ...
-8-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
3. Siklus Kegiatan Intelijen Perpajakan
a. Operasi Intelijen
1) Perencanaan
a) Operasi intelijen dilaksanakan berdasarkan perintah untuk melaksanakan
Kegiatan Intelijen Perpajakan.
b) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP operasi intelijen berdasarkan
perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
c) RKIP operasi intelijen disusun dengan sekurang-kurangnya memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(3) data dan informasi awal;
(4) kebutuhan informasi/tujuan kegiatan;
(5) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(6) Petugas Intelijen Perpajakan;
(7) waktu kegiatan; dan
(8) biaya.
d) Kebutuhan informasi/tujuan kegiatan dalam RKIP operasi intelijen
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (4) dapat berupa:
(1) data/informasi mengenai gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak;
(2) data/informasi mengenai lokasi usaha Wajib Pajak, yaitu kantor pusat,
cabang, pabrik, gudang, dan sebagainya;
(3) data/informasi mengenai keberadaan/domisili penanggung jawab/
penanggung pajak;
(4) data/informasi mengenai beneficial owner atas kegiatan usaha Wajib
Pajak;
(5) data/informasi mengenai kepemilikan/keberadaan aset yang terkait
dengan Wajib Pajak atau penanggung pajak; dan/atau
(6) data/informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan lainnya.
e) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP operasi intelijen
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (5) merupakan teknik intelijen
yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan operasi intelijen.
f) Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen atau Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan persetujuan RKIP operasi
intelijen.
g) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau waktu
kegiatan, dilakukan perubahan RKIP operasi intelijen.
2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
a) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan
data dan/atau informasi eksternal secara terbuka, dan/atau permintaan
data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu, tanpa
memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan tersebut.
b) Petugas ...
-9-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
b) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan atas
proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan hasil
pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ke dalam:
(1) Laporan Informasi; dan/atau
(2) Kertas Kerja Informasi.
3) Pengolahan
a) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan analisis terhadap
hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
b) Dalam hal diperlukan, terhadap hasil analisis dilakukan pembahasan internal
melibatkan paling sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan dan kepala
seksi atasannya.
4) Penyajian
a) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil pengumpulan, pengolahan,
dan analisis terkait operasi intelijen dalam konsep LHIP.
b) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
c) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada unit
lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen Perpajakan
atau Kepala Kanwil DJP membuat LIIP dan menyampaikannya ke unit yang
bersangkutan.
b. Analisis Intelijen dalam rangka Pengembangan dan analisis IDLP
1) Perencanaan
a) Analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis IDLP
dilaksanakan berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan.
b) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP pengembangan dan analisis
IDLP berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan.
c) RKIP pengembangan dan analisis IDLP disusun dengan sekurang-
kurangnya memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(3) data dan informasi awal;
(4) tujuan kegiatan;
(5) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(6) Petugas Intelijen Perpajakan;
(7) waktu kegiatan; dan
(8) biaya.
d) Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (4) adalah
untuk mengembangkan dan menganalisis IDLP dalam rangka
mengidentifikasi ada atau tidaknya indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan.
e) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP pengembangan dan
analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (5) merupakan
teknik ...
-10-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
teknik intelijen yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan analisis intelijen
pengembangan dan analisis IDLP.
f) RKIP pengembangan dan analisis IDLP dibuat oleh Petugas Intelijen
Perpajakan dan disetujui oleh Kepala Subdirektorat Intelijen Penegakan
Hukum atau Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan
Penyidikan.
g) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau waktu
kegiatan, dilakukan perubahan RKIP pengembangan dan analisis IDLP.
2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
a) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan
data dan/atau informasi eksternal secara terbuka, dan/atau permintaan
data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu, tanpa
memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan tersebut.
b) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan atas
proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan hasil
pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ke dalam:
(1) Laporan Informasi; dan/atau
(2) Kertas Kerja Informasi.
3) Pengolahan
a) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengembangan dan analisis
terhadap hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
b) Terhadap hasil pengembangan dan analisis dilakukan pembahasan internal
melibatkan paling sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan dan kepala
seksi atasannya.
4) Penyajian
a) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil analisis intelijen dalam
rangka pengembangan dan analisis IDLP dalam konsep LHIP.
b) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
c) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada unit
lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen Perpajakan
atau Kepala Kanwil DJP menerbitkan LIIP dan menyampaikannya ke unit
yang bersangkutan.
c. Analisis Intelijen dalam rangka Penggalian Potensi
1) Perencanaan
a) Analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi dilaksanakan
berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
b) Petugas ...
-11-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
b) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP analisis intelijen penggalian
potensi berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan.
c) RKIP analisis intelijen penggalian potensi disusun dengan sekurang-
kurangnya memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(3) data dan informasi awal;
(4) kebutuhan informasi/tujuan kegiatan;
(5) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(6) Petugas Intelijen Perpajakan;
(7) waktu kegiatan; dan
(8) biaya.
d) Kebutuhan informasi/tujuan kegiatan dalam RKIP analisis intelijen
penggalian potensi sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (4) dapat
berupa:
(1) pengawasan kepatuhan wajib pajak, analisis ekonomi, analisis proses
bisnis wajib pajak, dan analisis modus ketidakpatuhan wajib pajak;
dan/atau
(2) hasil analisis intelijen lainnya yang dibutuhkan untuk penggalian potensi
di bidang perpajakan.
e) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP analisis intelijen
penggalian potensi sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (5)
merupakan teknik intelijen yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan
analisis intelijen penggalian potensi.
f) Kepala Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi atau Kepala Bidang
Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan persetujuan
RKIP analisis intelijen penggalian potensi.
g) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau waktu
kegiatan, dilakukan perubahan RKIP analisis intelijen penggalian potensi.
2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
a) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan
data dan/atau informasi eksternal secara terbuka, dan/atau permintaan
data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu, tanpa
memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan tersebut.
b) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan atas
proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan hasil
pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ke dalam:
(1) Laporan Informasi; dan/atau
(2) Kertas Kerja Informasi.
3) Pengolahan ...
-12-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
3) Pengolahan
a) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan analisis terhadap
hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
b) Dalam hal diperlukan, terhadap hasil analisis dilakukan pembahasan internal
melibatkan paling sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan dan kepala
seksi atasannya.
4) Penyajian
a) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil analisis intelijen penggalian
potensi dalam konsep LHIP.
b) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
c) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada unit
lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen Perpajakan
menerbitkan LIIP dan menyampaikannya ke unit yang bersangkutan.
d. Pengamanan
1) Perencanaan
a) Pengamanan dilaksanakan berdasarkan perintah untuk melaksanakan
Kegiatan Intelijen Perpajakan.
b) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP pengamanan berdasarkan
perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
c) RKIP pengamanan disusun dengan sekurang-kurangnya memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(3) data dan informasi awal;
(4) tujuan kegiatan;
(5) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(6) Petugas Intelijen Perpajakan;
(7) waktu kegiatan; dan
(8) biaya.
d) Kebutuhan data dan/atau informasi awal dalam RKIP pengamanan
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (3) dapat berupa rencana
strategis organisasi dan gambaran pokok objek pengamanan, seperti:
rencana beserta jadwal kegiatan VVIP, kegiatan organisasi, dan/atau
situasi/kondisi fisik kantor.
e) Tujuan kegiatan dalam RKIP pengamanan sebagaimana dimaksud pada
huruf c) angka (4) dapat berupa:
(1) pengamanan VVIP;
(2) pengamanan kegiatan;
(3) pengamanan fisik kantor; dan/atau
(4) pengumpulan data/informasi untuk kepentingan pengamanan.
f) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP pengamanan
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (5) merupakan teknik intelijen
yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan pengamanan.
g) Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik atau Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan persetujuan RKIP
pengamanan.
h) Dalam ...
-13-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
h) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau waktu
kegiatan, dilakukan perubahan RKIP pengamanan.
2) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan/atau Informasi
a) Pengumpulan data dan/informasi dilaksanakan dalam persiapan kegiatan
Pengamanan.
b) Data dan/atau informasi yang dikumpulkan dalam persiapan kegiatan
pengamanan, meliputi:
(a) identifikasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan;
(b) identifikasi kebutuhan pola koordinasi; dan
(c) melakukan analisis dan menentukan cara bertindak mengatasi
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan;
c) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan
data dan/atau informasi eksternal secara terbuka, dan/atau permintaan
data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu, tanpa
memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan tersebut.
d) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan atas
proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan hasil
pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b)
ke dalam:
(1) Laporan Informasi; dan/atau
(2) Kertas Kerja Informasi.
3) Pelaksanaan
a) Pelaksanaan kegiatan Pengamanan mengacu kepada hasil kegiatan
pengumpulan data dan/atau informasi dalam persiapan kegiatan
Pengamanan.
b) Dalam hal diperlukan, cara bertindak dapat disesuaikan dengan
perkembangan situasi dan kondisi di lapangan dalam rangka pencapaian
tujuan pengamanan.
c) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengamanan dituangkan dalam Laporan
Informasi.
4) Penyajian
a) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil Pengamanan dalam konsep
LHIP.
b) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
c) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada unit
lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen Perpajakan
atau Kepala Kanwil DJP menerbitkan LIIP dan menyampaikannya ke unit
yang bersangkutan.
e. Penggalangan
-14-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
e. Penggalangan
Kegiatan Penggalangan terdiri dari penggalangan rutin dan penggalangan khusus.
1) Penggalangan Rutin
Penggalangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
dalam rangka pembentukan dan pembinaan jaringan yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DJP.
a) Perencanaan
(1) Penggalangan rutin dilaksanakan berdasarkan perintah untuk
melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
(2) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP penggalangan rutin
berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan.
(3) RKIP penggalangan rutin disusun 1 (satu) kali dalam setahun untuk
setiap sasaran Kegiatan Intelijen Perpajakan.
(4) RKIP penggalangan rutin disusun dengan sekurang-kurangnya memuat:
(a) dasar penugasan;
(b) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(c) data dan informasi awal;
(d) tujuan kegiatan;
(e) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(f) Petugas Intelijen Perpajakan;
(g) waktu kegiatan; dan
(h) biaya.
(5) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP penggalangan rutin
sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (e) merupakan teknik
intelijen yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan penggalangan
rutin.
(6) Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik atau Kepala Bidang
Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan
persetujuan RKIP penggalangan rutin.
(7) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan, dilakukan
perubahan RKIP penggalangan rutin.
b) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
(1) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(a) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,
pengumpulan data dan/atau informasi eksternal secara terbuka,
dan/atau permintaan data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(b) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu,
tanpa memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan
tersebut.
(2) Petugas ...
-15-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
(2) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan
atas proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan
hasil pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ke dalam:
(a) Laporan Informasi; dan/atau
(b) Kertas Kerja Informasi.
c) Pengolahan
(1) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan analisis
terhadap hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
(2) Dalam hal diperlukan, terhadap hasil analisis dilakukan pembahasan
internal melibatkan paling sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan
dan kepala seksi atasannya.
d) Penyajian
(1) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil kegiatan penggalangan
rutin dalam konsep LHIP yang disusun 1 (satu) tahun sekali.
(2) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
(3) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada
unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen
Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP menerbitkan LIIP dan
menyampaikannya ke unit yang bersangkutan.
2) Penggalangan Khusus
Penggalangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan
tertentu dalam rangka mendukung serta menciptakan situasi dan kondisi yang
menguntungkan pelaksanaan tugas dan fungsi DJP.
a) Perencanaan
(1) Penggalangan khusus dilaksanakan berdasarkan perintah untuk
melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
(2) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP penggalangan khusus
berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen
Perpajakan.
(3) RKIP penggalangan khusus disusun setiap kali akan dilakukan kegiatan
penggalangan.
(4) RKIP penggalangan khusus disusun dengan sekurang-kurangnya
memuat:
(a) dasar penugasan;
(b) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(c) data dan informasi awal;
(d) tujuan kegiatan;
(e) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(f) Petugas Intelijen Perpajakan;
(g) waktu kegiatan; dan
(h) biaya.
(5) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP penggalangan khusus
sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (e) merupakan teknik
intelijen yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan penggalangan
khusus.
(6) Kepala ...
-16-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
(6) Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik atau Kepala Bidang
Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan
persetujuan RKIP penggalangan khusus.
(7) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau
waktu kegiatan, dilakukan perubahan RKIP penggalangan khusus.
b) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
(1) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(a) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,
pengumpulan data dan/atau informasi eksternal secara terbuka,
dan/atau permintaan data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(b) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu,
tanpa memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan
tersebut.
(2) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan
atas proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan
hasil pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ke dalam:
(a) Laporan Informasi; dan/atau
(b) Kertas Kerja Informasi.
c) Pengolahan
(1) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan analisis
terhadap hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
(2) Dalam hal diperlukan, terhadap hasil analisis dilakukan pembahasan
internal melibatkan paling sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan
dan kepala seksi atasannya.
d) Penyajian
(1) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil kegiatan penggalangan
khusus dalam konsep LHIP.
(2) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
(3) Dalam hal hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan perlu disampaikan kepada
unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Intelijen
Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP menerbitkan LIIP dan
menyampaikannya ke unit yang bersangkutan.
f. Analisis Intelijen Stratejik
1) Perencanaan
a) Analisis intelijen stratejik dilaksanakan berdasarkan perintah untuk
melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
b) Petugas Intelijen Perpajakan menyusun RKIP analisis intelijen stratejik
berdasarkan perintah untuk melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
c). RKIP ...
-17-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
c) RKIP analisis intelijen stratejik disusun dengan sekurang-kurangnya
memuat:
(1) dasar penugasan;
(2) latar belakang Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(3) data dan informasi awal;
(4) kebutuhan informasi/tujuan kegiatan;
(5) teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan;
(6) Petugas Intelijen Perpajakan;
(7) waktu kegiatan; dan
(8) biaya.
d) Kebutuhan informasi/tujuan kegiatan dalam RKIP analisis intelijen stratejik
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (4) dapat berupa pendeteksian
dan peringatan dini dalam rangka perumusan kebijakan, strategi Direktorat
Jenderal Pajak dan pengambilan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
e) Teknik Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam RKIP analisis intelijen stratejik
sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (5) merupakan teknik intelijen
yang sesuai untuk digunakan dalam kegiatan analisis intelijen stratejik.
f) Kepala Subdirektorat Intelijen Stratejik atau Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan memberikan persetujuan RKIP analisis
intelijen stratejik.
g) Dalam hal terjadi perubahan Petugas Intelijen Perpajakan dan/atau waktu
kegiatan, dilakukan perubahan RKIP analisis intelijen stratejik.
2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi
a) Jenis Pengumpulan Data dan/atau Informasi meliputi:
(1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara terbuka
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengumpulan
data dan/atau informasi eksternal secara terbuka, dan/atau permintaan
data/informasi secara resmi kepada pihak lain.
(2) Pengumpulan Data dan/atau Informasi secara tertutup
Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengumpulan data dan/atau
informasi lapangan dengan menggunakan teknik intelijen tertentu, tanpa
memberitahukan dan menampakkan keberadaan kegiatan tersebut.
b) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan dokumentasi dan pencatatan atas
proses pengumpulan data dan/atau informasi serta menuangkan hasil
pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ke dalam:
(1) Laporan Informasi; dan/atau
(2) Kertas Kerja Informasi.
3) Pengolahan
a) Petugas Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan analisis terhadap
hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
b) Terhadap hasil analisis dilakukan pembahasan internal melibatkan paling
sedikit 1 (satu) Petugas Intelijen Perpajakan dan kepala seksi atasannya.
4) Penyajian ...
-18-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
4) Penyajian
a) Petugas Intelijen Perpajakan menuangkan hasil analisis intelijen stratejik
dalam konsep LHIP.
b) Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP memberikan
persetujuan LHIP.
c) Dalam hal Kegiatan Intelijen Perpajakan berupa analisis intelijen stratejik
menghasilkan data dan/atau informasi yang memerlukan perhatian khusus
dari:
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengambilan kebijakan, Direktur
Intelijen Perpajakan melaporkan data dan/atau informasi tersebut dalam
bentuk Laporan Atensi; atau
(2) Direktur Intelijen Perpajakan dalam rangka pengambilan kebijakan,
Kepala Kanwil DJP menyampaikan data dan/atau informasi tersebut
dalam bentuk Laporan Atensi.
d) Atas Laporan Atensi sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (2)
Direktur Intelijen Perpajakan melakukan penelaahan.
e) Atas hasil penelaahan Laporan Atensi sebagaimana dimaksud pada huruf d)
Direktur Intelijen Perpajakan dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak.
g. Kegiatan intelijen lain untuk kepentingan perpajakan
Pelaksanaan kegiatan intelijen lain untuk kepentingan perpajakan dilakukan dengan
memperhatikan siklus kegiatan intelijen yang paling sesuai sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf f.
4. Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam Keadaan Mendesak dan Sangat Segera
a. Dalam keadaan mendesak dan sangat segera, Kegiatan Intelijen Perpajakan dapat
dilaksanakan berdasarkan perintah lisan dari Direktur Intelijen Perpajakan atau
Kepala Kanwil DJP.
b. Kegiatan Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat
dilaksanakan tanpa penyusunan RKIP.
c. Dalam LHIP atas Kegiatan Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a berlaku hal-hal sebagai berikut:
1) LHIP mencantumkan hari, tanggal, jam, serta isi perintah lisan; dan
2) LHIP dilampiri dengan Surat Keterangan Pemberian Perintah Lisan yang
ditandatangani oleh Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP
dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, serta isi perintah lisan.
5. Diseminasi Laporan, Tanggapan, dan Pengarsipan
a. LIIP disampaikan oleh Direktur Intelijen Perpajakan kepada unit lain di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.
b. LIIP disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP kepada:
1) Bidang selain Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan;
dan/atau
2) Unit lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
c. Laporan Atensi disampaikan oleh:
1) Direktur Intelijen Perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak; atau
2) Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Intelijen Perpajakan.
d. Unit ...
-19-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
d. Unit penerima LIIP menindaklanjuti dan memberikan tanggapan atas diseminasi
LIIP dengan menggunakan Formulir Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kegiatan
Intelijen Perpajakan.
e. Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan, RKIP, Laporan Informasi, Kertas Kerja
Informasi dan LHIP diarsipkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
f. Dalam hal diterbitkan LIIP atau Laporan Atensi, laporan tersebut digabungkan dan
diarsipkan bersama dengan Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan, RKIP,
Laporan Informasi, Kertas Kerja Informasi, dan LHIP.
g. Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dilakukan oleh:
1) Subdirektorat Intelijen Stratejik dalam hal kegiatan Intelijen Perpajakan
dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Perpajakan.
2) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, dalam hal Kegiatan
Intelijen Perpajakan dilaksanakan oleh Kanwil DJP.
h. Pengarsipan yang dimaksud pada huruf g dilakukan dalam bentuk penyimpanan
dokumen fisik dan pemindaian dokumen secara digital.
i. Dalam hal terdapat permintaan dari unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
data dan/atau informasi hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan dapat diberikan oleh
Direktur Intelijen Perpajakan atau Kepala Kanwil DJP.
6. Pola Koordinasi Intelijen Perpajakan
a. Pola koordinasi intelijen perpajakan meliputi koordinasi antar unit pelaksana
Kegiatan Intelijen Perpajakan dalam melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan
intelijen perpajakan.
b. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan antar unit pelaksana
Kegiatan Intelijen Perpajakan:
1) Direktorat Intelijen Perpajakan dapat memberikan dukungan kepada Kanwil
DJP dalam melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan, berupa dukungan
Petugas Intelijen Perpajakan, peralatan, dan lain sebagainya.
2) Kanwil DJP dapat memberikan dukungan kepada Direktorat Intelijen
Perpajakan dan/atau Kanwil DJP lainnya dalam melaksanakan Kegiatan
Intelijen Perpajakan, berupa dukungan Petugas Intelijen Perpajakan, peralatan,
dan lain sebagainya.
c. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan,
Direktur Intelijen Perpajakan dapat meminta kepada Kepala Kanwil DJP untuk
melakukan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
d. Direktorat Intelijen Perpajakan melakukan pembinaan terhadap Komunitas Intelijen
Perpajakan melalui Pejabat Penghubung (Liaison Officer) yang ditunjuk pada
Direktorat Intelijen Perpajakan dan Koordinator Wilayah yaitu Kepala Seksi Intelijen
pada Kanwil DJP.
e. Tanggung jawab pejabat penghubung (Liaison Officer) sebagaimana dimaksud
pada huruf d meliputi:
1) Membentuk jaringan komunikasi;
2) Melakukan pembaruan/update data anggota Komunitas Intelijen Perpajakan;
3) Menyampaikan dan mengingatkan tanggung jawab koordinator wilayah;
4) Menerima ...
-20-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
4) Menerima, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan/informasi dari
koordinator wilayah; dan
5) Memberikan informasi yang diperlukan bagi koordinator wilayah.
f. Tanggung jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf d
meliputi:
1) Membentuk jaringan komunikasi dengan anggota Komunitas Intelijen
Perpajakan di wilayah kerja Kanwil DJP yang menjadi tanggung jawabnya.
2) Melakukan pembaruan/update data anggota Komunitas Intelijen Perpajakan;
3) Memberikan informasi yang diperlukan bagi anggota Komunitas Intelijen
Perpajakan; dan
4) Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung (Liaison Officer).
g. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen perpajakan, unit
pelaksana Kegiatan Intelijen Perpajakan bertanggung jawab melakukan koordinasi
dan membina hubungan dengan komunitas intelijen di tingkat pusat dan daerah.
h. Komunitas intelijen di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf g, meliputi:
1) Komunitas Intelijen Pusat;
2) Badan Intelijen Negara;
3) Badan Intelijen dan Keamanan POLRI;
4) Asisten Intelijen Panglima TNI;
5) Badan Intelijen Strategis TNI;
6) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
7) Unsur intelijen dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri;
8) Unsur intelijen dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
9) Unsur intelijen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
10) Unsur lembaga/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan fungsi intelijen.
i. Komunitas intelijen di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, meliputi:
1) Komunitas Intelijen Daerah;
2) Badan Intelijen Negara Daerah;
3) Unsur Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah;
4) Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah atau Satuan Intelijen dan
Keamanan Kepolisian Resort;
5) Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi atau Kepala Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri;
6) Unsur Intelijen dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota;
7) Unsur intelijen dari Direktorat Jenderal Imigrasi tingkat daerah;
8) Unsur intelijen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tingkat daerah; dan
9) Unsur lembaga/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tingkat
daerah yang menyelenggarakan fungsi intelijen.
7. Pemantauan dan Evaluasi
a. Direktorat Intelijen Perpajakan melaksanakan bimbingan, pemantauan,
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:
1) Kegiatan Intelijen Perpajakan; dan
2) pemanfaatan data intelijen perpajakan.
b. Direktorat ...
-21-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
b. Direktorat Intelijen Perpajakan dan Kanwil DJP melaksanakan pemantauan hasil
pemanfaatan dan/atau tindak lanjut LIIP yang telah dilaksanakan oleh unit penerima
LIIP.
c. Kepala Kanwil DJP membuat Laporan Triwulanan tentang kegiatan intelijen
perpajakan untuk disampaikan kepada Direktur Intelijen Perpajakan pada akhir
bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
8. Pengamatan
Dalam rangka mendukung pengumpulan data dan/atau informasi melalui Kegiatan
Intelijen Perpajakan yang pelaksanaannya terbatas pada unit Direktorat Intelijen
Perpajakan dan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP,
dapat dilakukan Pengamatan oleh Pengamat pada KPP.
a. Jenis-Jenis Pengamatan
Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka:
1) mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan
pengaduan berdasarkan instruksi Kepala Kanwil DJP;
2) mendukung kepentingan perpajakan lainnya, meliputi:
a) kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, yang di antaranya
adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak
di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau
Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong
pajak, dan sebagainya;
b) kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi
Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis
pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian
atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
c) kegiatan penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui
keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri
keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib
Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan
sebagainya;
d) kegiatan pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain; dan/atau
e) kegiatan lainnya;
dan/atau
3) memenuhi permintaan dari KPP lain berdasarkan surat permintaan dari Kepala
KPP lain tersebut.
b. Pelaksanaan Pengamatan
1) Perintah Pengamatan
a) Dalam rangka melakukan Pengamatan, Kepala KPP menerbitkan Surat
Perintah Pengamatan.
b) Berdasarkan Surat Perintah Pengamatan, Pengamat melakukan kegiatan
Pengamatan.
2) Standar ...
-22-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
2) Standar Umum Pengamat
Standar umum pengamat merupakan standar yang bersifat pribadi dan
berkaitan dengan Pengamat. Dalam rangka memenuhi standar umum,
Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) diberikan Surat Perintah Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
b) memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan
seksama.
3) Standar Pelaksanaan Pengamatan
Pelaksanaan Pengamatan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan
Pengamatan, yaitu:
a) didahului dengan proses perencanaan yang baik, sesuai dengan tujuan
Pengamatan dan mendapat pengawasan yang seksama;
b) dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan/atau informasi dari sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak, sumber data terbuka, dan/atau sumber
data dan/atau informasi di lapangan;
c) dilaksanakan pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja;
d) dilaksanakan oleh Tim Pengamat yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih
Pengamat;
e) dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk menambah dan
melengkapi data dan/atau informasi yang telah ada;
f) dilarang menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diperoleh;
g) dilarang memberitahukan identitasnya sebagai Pengamat dan kegiatan
Pengamatan yang sedang dilaksanakan kepada pihak yang menjadi
sasaran pengamatan.
c. Pelaporan
1) Pengamat menuangkan hasil kegiatan Pengamatan dalam Laporan
Pengamatan.
2) Kepala KPP memberikan persetujuan Laporan Pengamatan.
3) Laporan Pengamatan bersifat rahasia.
d. Distribusi
1) Dalam hal kegiatan Pengamatan dilakukan berdasarkan perintah dari Kepala
Kanwil DJP, Kepala KPP mengirimkan Laporan Pengamatan kepada Kepala
Kanwil DJP.
2) Dalam hal kegiatan Pengamatan dilakukan berdasarkan permintaan dari KPP
lain, KPP mengirimkan Laporan Pengamatan kepada KPP yang meminta.
3) Dalam hal hasil kegiatan Pengamatan perlu disampaikan kepada unit lain di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kepala KPP dapat mengirimkan Laporan
Pengamatan ke unit yang bersangkutan.
e. Pengolahan Data dan/atau Informasi Wajib Pajak sehubungan dengan Kegiatan
Pengamatan
Data hasil proses bisnis pengamatan dalam Laporan Pengamatan sebagaimana
dimaksud pada huruf c direkam pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak
sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman administrasi,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan data.
f. Pola ...
-23-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
f. Pola Koordinasi Pengamatan di Lingkungan Kanwil DJP
1) Pola koordinasi pengamatan meliputi koordinasi antara Kanwil DJP dan KPP,
atau antar KPP dalam satu Kanwil DJP untuk melaksanakan dan/atau
mendukung tugas pengamatan di KPP.
2) Kepala Seksi Intelijen pada Kanwil DJP dapat memberikan dukungan kepada
Pengamat yang menjalankan tugas pengamatan di KPP, berupa dukungan
teknis pengamatan, jaringan komunikasi, dan/atau dukungan lainnya.
3) KPP dapat meminta bantuan kegiatan Pengamatan dari KPP lainnya dalam satu
Kanwil DJP secara langsung ke KPP yang bersangkutan.
4) Dalam hal KPP membutuhkan bantuan kegiatan Pengamatan dari KPP lain di
luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, maka KPP meminta bantuan
kepada Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP untuk mengkoordinasikan dengan
Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP yang dituju.
5) Kanwil DJP yang dituju sebagaimana pada angka 4) dapat menginstruksikan
kepada KPP tempat sasaran pengamatan berlokasi untuk melakukan kegiatan
Pengamatan.
6) Laporan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dikirimkan oleh
KPP yang melakukan kegiatan Pengamatan kepada Kepala Kanwil DJP untuk
diteruskan kepada Kepala Kanwil DJP yang meminta.
g. Pemantauan dan Evaluasi
Kanwil DJP melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengamatan yang
dilakukan oleh KPP.
F. Ketentuan Lain-Lain
1. Dalam hal diperlukan, Direktur Intelijen Perpajakan dan Kepala Kanwil DJP dapat
menugaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan Kegiatan
Intelijen Perpajakan berupa:
a. analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data,
laporan, dan pengaduan;
b. analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi; dan/atau
c. analisis intelijen stratejik,
sepanjang pegawai dimaksud telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis
yang cukup mengenai teknik dasar analisis.
2. Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menaati kode
etik intelijen perpajakan dalam melaksanakan Kegiatan Intelijen Perpajakan.
G. Penutup
1. Contoh Format:
a. Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah sebagaimana terdapat dalam
Lampiran huruf A;
b. Surat Keterangan Pemberian Perintah Lisan Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah
sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf B;
c. Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah sebagaimana terdapat dalam
Lampiran huruf C;
d. Laporan Informasi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf D;
e. Kertas Kerja Informasi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf E;
f. Laporan...
-24-
Kp.:PJ.15/PJ.151/2019
f. Laporan Hasil Intelijen Perpajakan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran
huruf F;
g. Lembar Informasi Intelijen Perpajakan adalah sebagaimana terdapat dalam
Lampiran huruf G;
h. Laporan Atensi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf H;
i. Formulir Pemanfaatan/Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah
sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf I;
j. Laporan Triwulanan Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah sebagaimana terdapat
dalam Lampiran huruf J;
k. Surat Perintah Pengamatan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf K;
dan
l. Laporan Pengamatan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran huruf L,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Nomor
SE-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019