KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/mO-49dZ1V01NBEgSVExNUoTFChMgMAJgRxNQWuaJrJgW3VC... · Jumlah Kecamatan Jumlah Desa 1 Kab. Halmahera Barat 97.424 97.971

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah

Provinsi MALUKU UTARA

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi maluku uTaRa2

Peta Maluku Utara

Daftar is i 3

Daftar Isi

Peta Maluku Utara ...................................................................... 2

Daftar isi ..................................................................................... 3

Kata Pengantar ........................................................................... 4

selayang Pandang ..................................................................... 5

Geografis dan Demografis ......................................................... 6

Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7

Kondisi Perekonomian .............................................................. 17

Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 23

Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 28

Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 41

Ucapan Terima Kasih ................................................................ 47

sumber Data ............................................................................ 48


Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.

Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Maluku Utara ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Maluku Utara. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

Kata Pengantar

selayang Pandang 5

Selayang Pandang

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di indonesia. Provinsi yang

biasa disingkat sebagai “Malut” ini terdiri dari beberapa pulau di

Kepulauan Maluku.ibukota terletak di sofifi, Kecamatan oba Utara, sejak

4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi

sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan

infrastruktur sofifi. Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat

kerajaan islam terbesar di bagian timur nusantara yang dikenal dengan

sebutan Kesultanan Moloku Kie raha (Kesultanan Empat Gunung di

Maluku), yaitu: Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore,

dan Kesultanan Ternate. Pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara

(dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-

Undang nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Provinsi Maluku Utara terletak pada 3º 40 Ls - 3º 0’ LU dan

123º 50’ - 129º 50’ BT. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara

mencapai 140.255,32 km². sebagian besar merupakan wilayah

perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). sisanya

seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Provinsi Maluku

Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni

sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

Mayoritas penduduknya beragama islam (76,1%), sedangkan

pemeluk agama Protestan berkisar 23,1%, dan lainnya berkisar

0,8%. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu Maluku

Utara


Geografis dan Demografis

No Daerah 2008 2009 2010 No DaerahJumlah

Kecamatan

Jumlah

Desa

1 Kab. Halmahera Barat 97.424 97.971 100.424 1 Kab. Halmahera Barat 9 147

2 Kab. Halmahera Tengah 34.410 34.821 42.815 2 Kab. Halmahera Tengah 8 48

3 Kab. Kepulauan Sula 129.871 130.290 132.524 3 Kab. Kepulauan Sula 19 133

4 Kab. Halmahera Selatan 188.156 192.312 198.911 4 Kab. Halmahera Selatan 30 256

5 Kab. Halmahera Utara 190.835 194.778 161.847 5 Kab. Halmahera Utara 17 197

6 Kab. Halmahera Timur 66.965 69.912 73.109 6 Kab. Halmahera Timur 10 77

7 Kab. Pulau Morotai 0 0 52.697 7 Kab. Pulau Morotai 5 64

8 Kota Ternate 170.016 172.604 185705 8 Kota Ternate 7 77

9 Kota Tidore Kepulauan 81.921 82.302 90.055 9 Kota Tidore Kepulauan 8 72

959.598 974.990 1.038.087 113 1.071

Jumlah Penduduk (orang)

Prov. Maluku Utara Prov. Maluku Utara

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

se-Prov. Maluku Utara

Jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun

2010 mencapai 1.038.087 orang. Daerah

dengan jumlah penduduk terbanyak adalah

Kab. Halmahera selatan yaitu mencapai 198.911

orang, sedangkan yang terendah di Kab.

Halmahera Tengah yaitu hanya 42.815 orang.

Kab. Halmahera selatan memiliki jumlah

kecamatan dan desa terbanyak, yaitu sebanyak

30 kecamatan dan 256 desa, sesuai dengan

keberadaan jumlah penduduk di Kab. Halmahera

selatan yang terbanyak di Maluku Utara.

Pelayanan Publ ik 7

Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Infrastruktur

4. Perusahaan Air Minum

5. Sumber Daya Listrik


No. Kab/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid/

Guru

Rasio Murid/

Sekolah

1 Kab. Halmahera Barat 166 2.140 16.860 7,88 101,57

2 Kab. Halmahera Tengah 60 703 7.173 10,20 119,55

3 Kab. Kepulauan Sula 170 1.384 24.365 17,60 143,32

4 Kab. Halmahera Selatan 275 1.811 39.440 21,78 143,42

5 Kab. Halmahera Utara 185 1.455 36.135 24,84 195,32

6 Kab. Halmahera Timur 86 568 12.394 21,82 144,12

7 Kab. Pulau Morotai 65 544 8.695 15,98 133,77

8 Kota Ternate 103 1.682 19.701 11,71 191,27

9 Kota Tidore Kepulauan 98 1.223 11.673 9,54 119,11

Prov. Maluku Utara 1.208 11.510 176.436 15,33 146,06

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid

Sekolah Dasar (SD)

Tahun 2010

Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar

khususnya sekolah dasar, jumlah total sD negeri dan swasta di Provinsi

Maluku Utara sebanyak 1.208 buah. Jumlah sekolah terbanyak ada di

Kab. Halmahera selatan, yaitu 275 sekolah, sedangkan Kab. Halmahera

Tengah hanya memiliki 60 sekolah. Berdasarkan jumlah murid yang

bersekolah, jumlah murid sD terbanyak di Kab. Halmahera selatan yang

mencapai 39.440 murid, sedangkan yang terendah di Kab. Halmahera

Tengah yaitu sebesar 7.173 murid. Jumlah guru terbanyak berada di Kab.

Halmahera Barat yaitu 2.140 guru sD sedangkan yang terendah di Kab.

Pulau Morotai yaitu 544 orang.

Bila dilihat seberapa banyak daya tampung sekolah dasar maka rasio

murid/sekolah di Kab. Halmahera Utara adalah rasio yang paling tinggi

yaitu 195 siswa per sekolah. sedangkan rasio murid/sekolah yang paling

rendah adalah di Kab. Halmahera Barat yaitu 101 murid per sekolah.

salah satu indikator kualitas pembelajaran yang bisa diterima murid sD

adalah perbandingan banyaknya murid yang bisa diampu/diajar oleh

setiap guru. rasio murid/guru yang tertinggi adalah Kab. Halmahera

Utara yaitu 24 murid/guru, sedangkan yang terendah adalah di Kab.

Halmahera Barat yaitu 7 murid/guru.

Pelayanan Publ ik 9

No. Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid /

Guru

Rasio Murid /

Sekolah

1 Kab. Halmahera Barat 57 592 7.132 12,05 125,12

2 Kab. Halmahera Tengah 24 304 2.466 8,11 102,75

3 Kab. Kepulauan Sula 62 630 7.828 12,43 126,26

4 Kab. Halmahera Selatan 85 590 11.514 19,52 135,46

5 Kab. Halmahera Utara 50 449 12.307 27,41 246,14

6 Kab. Halmahera Timur 32 283 3.725 13,16 116,41

7 Kab. Pulau Morotai 11 146 2.098 14,37 190,73

8 Kota Ternate 29 820 8.186 9,98 282,28

9 Kota Tidore Kepulauan 34 538 4.148 7,71 122,00

Prov. Maluku Utara 384 4.352 59.404 13,65 154,70

Jumlah Sekolah, Guru dan

Murid Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP)

Tahun 2010

Jumlah total sLTP negeri dan swasta di Provinsi Maluku Utara sebanyak

384 buah. Jumlah sekolah terbanyak ada di Kab. Halmahera selatan,

yaitu 85 sekolah, sedangkan Kab. Pulau Morotai hanya memiliki 11

sekolah.

Berdasarkan jumlah murid yang bersekolah, jumlah murid sLTP terbanyak

di Kab. Halmahera Utara yang mencapai 12.307 murid, sedangkan yang

terendah di Kab. Pulau Morotai yaitu sebesar 2.098 murid.

Jumlah guru terbanyak berada di Kota Ternate yaitu 538 guru sLTP

sedangkan yang terendah di Kab. Pulau Morotai yaitu 146 orang.

Bila dilihat seberapa banyak daya tampung sekolah menengah pertama

maka rasio murid/sekolah di Kota Ternate adalah rasio yang paling tinggi

yaitu 282 siswa per sekolah. sedangkan rasio murid/sekolah yang paling

rendah adalah di Kab. Halmahera Tengah yaitu 102 murid per sekolah.

salah satu indikator kualitas pembelajaran yang bisa diterima murid sLTP

adalah perbandingan banyaknya murid yang bisa diampu/diajar oleh

setiap guru. rasio murid/guru yang tertinggi adalah Kab. Halmahera

Utara yaitu 27 murid/guru, sedangkan yang terendah adalah di Kota

Tidore Kepulauan yaitu 7 murid/guru.


2009 2010

1 Kab. Halmahera Barat 95,70 95,71

2 Kab. Halmahera Tengah 96,75 96,79

3 Kab. Kepulauan Sula 97,37 97,38

4 Kab. Halmahera Selatan 95,82 95,83

5 Kab. Halmahera Utara 95,91 95,98

6 Kab. Halmahera Timur 95,44 95,72

7 Kab. Pulau Morotai 93,10 93,89

8 Kota Ternate 98,90 98,95

9 Kota Tidore Kepulauan 97,61 97,62

No. Kabupaten/KotaAngka Melek Huruf (persen)

Prov. Maluku Utara 95,74 96,08

Angka Melek Huruf (AMH)

Tahun 2009-2010

salah satu indikator dasar yang

menggambarkan tingkat kemajuan

di bidang pendidikan adalah angka

melek huruf. Di Provinsi Maluku

Utara, secara rata-rata angka melek

hurufnya relatif cukup tinggi yaitu

sebesar 96,08%. Angka melek huruf

tertinggi berada di Kota Ternate

yang mencapai 98,95%, sedangkan

yang terendah berada di Kab. Pulau

Morotai yaitu 93,89%.

Pelayanan Publ ik 11

No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)

1 Kab. Halmahera Barat 115,44 94,16 1 Kab. Halmahera Barat 91,14 69,59

2 Kab. Halmahera Selatan 121,43 99,06 2 Kab. Halmahera Selatan 96,76 74,61

3 Kab. Halmahera Tengah 117,08 95,51 3 Kab. Halmahera Tengah 97,69 73,71

4 Kab. Halmahera Timur 116,33 94,90 4 Kab. Halmahera Timur 91,76 70,23

5 Kab. Halmahera Utara 121,06 98,75 5 Kab. Halmahera Utara 97,25 74,79

6 Kab. Kepulauan Sula 117,09 95,52 6 Kab. Kepulauan Sula 98,86 76,26

7 Kota Ternate 117,17 95,58 7 Kota Ternate 99,99 76,53

8 Kota Tidore Kepulauan 121,04 98,74 8 Kota Tidore Kepulauan 97,70 75,51

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD

se-Prov. Maluku Utara Tahun 2009/2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

se-Prov. Maluku Utara Tahun 2009/2010

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun

yang bersekolah di sD. APK bisa lebih dari 100% karena

termasuk anak di luar usia 7-12 tahun yang bersekolah di sD,

namun APM maksimal 100% karena hanya menghitung anak

usia 7-12 tahun yang bersekolah di sD pada cakupan wilayah

tertentu. Di Provinsi Maluku Utara, APK dan APM tertinggi

adalah Kab. Halmahera selatan, sedangkan yang terendah

adalah Kab. Halmahera Barat.

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sLTP

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun

yang bersekolah di sLTP. Di Provinsi Maluku Utara, APK dan

APM untuk tingkat sLTP yang tertinggi adalah Kota Ternate,

sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera

Barat.


Rumah SakitRumah

BersalinPuskesmas Posyandu Polindes

1 Kab. Halmahera Barat 1 - 10 179 21

2 Kab. Halmahera Tengah 1 - 7 60 10

3 Kab. Kepulauan Sula 1 - 14 144 116

4 Kab. Halmahera Selatan 1 - 30 305 98

5 Kab. Halmahera Utara 1 - 14 227 52

6 Kab. Halmahera Timur 1 - 14 90 23

7 Kab. Pulau Morotai 1 - 5 75 -

8 Kota Ternate 1 2 8 170 15

9 Kota Tidore Kepulauan 1 - 7 126 25

9 2 109 1.376 360Prov. Maluku Utara

Kab./Kota

Banyaknya Fasilitas

Kesehatan

Tahun 2010

sarana kesehatan yang berupa rumah sakit

berjumlah 9 buah terkonsentrasi secara merata

di Provinsi Maluku Utara, yaitu 1 buah rumah

sakit di tiap kabupaten/kota. rumah bersalin

berjumlah 2 buah dan berada di Kota Ternate.

Puskesmas berjumlah 109 buah, dimana yang

terbanyak terdapat di Kab. Halmahera selatan

yaitu sebanyak 30 buah, sedangkan posyandu

berjumlah 1.376 buah, dengan jumah terbanyak

di Kab. Halmahera selatan yaitu 305 buah.

Untuk polindes berjumlah 360 buah dengan

jumlah terbanyak di Kab. Kepulauan sula yaitu

116 buah. Hal ini selaras dengan cakupan

wilayah di Kab. Halmahera selatan yang sangat

luas.


2009 2010



3 Kab. Kepulauan Sula 64,65 65







No Daerah

Angka Harapan Hidup

(tahun)

Provinsi Maluku Utara 65,70 66,01

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 2009-2010

Angka Harapan Hidup pada dasarnya menunjukkan

tingkat pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

semakin tinggi derajat kesehatan tersebut, maka hasil

akhirnya adalah angka harapan hidup yang lebih tinggi.

secara nasional, pada tahun 2011 angka harapan hidup

masyarakat indonesia adalah 70,76 tahun dan pada

tahun 2025 diharapkan mencapai 73,7 tahun. Angka

harapan hidup di Maluku Utara mengalami peningkatan

meskipun lebih rendah dari angka nasional. secara

keseluruhan, Kota Ternate memiliki angka harapan

hidup yang tertinggi yaitu sebesar 70,47, sedangkan

Kab. Halmahera Barat memiliki angka harapan hidup

yang terendah yaitu sebesar 64,38.


AspalTidak

DiaspalLainnya Baik Sedang

Rusak

RinganRusak Berat

1 Kab. Halmahera Barat 24,49 50,00 52,60 8,30 66,19 - 52,60

2 Kab. Halmahera Tengah 11,50 38,50 - 4,00 7,50 - 38,50

3 Kab. Kepulauan Sula 66,23 12,00 4,00 12,05 42,68 17,50 49,00

4 Kab. Halmahera Selatan 56,00 122,00 63,00 - 8,00 127,00 90,00

5 Kab. Halmahera Utara 38,30 35,00 23,00 35,00 - 8,30 48,00

6 Kab. Halmahera Timur 4,75 64,00 97,25 4,75 3,00 98,25 60,00

7 Kab. Pulau Morotai - - - - - - -

8 Kota Ternate - - - - - - -

9 Kota Tidore Kepulauan 16,01 - - 16,01 - - -

217,28 321,50 239,85 80,11 127,37 251,05 338,10Prov. Maluku Utara

Kondisi JalanJenis Permukaan

Kabupaten/Kota

Panjang Jalan Provinsi Menurut

Keadaan Jalan se-Prov. Maluku

Utara (km) Tahun 2010

Menurut jenis permukaannya, dari keseluruhan jalan di Maluku Utara sepanjang 778,63 km, 28 % panjang jalan sudah diaspal dan 41% tidak diaspal. sedangkan menurut kondisinya, 10 % dalam kondisi mantap, 16 % rusak sedang, 32 % rusak ringan dan 42 % rusak berat. Kabupaten Halmahera selatan memiliki ruas jalan terpanjang di Maluku Utara, dimana 23 % sudah diaspal dan 51 %

belum diaspal, namun dengan kondisi yang masih rusak, dari sedang hingga berat.

Dari angka persentase, ternyata yang mempunyai jalan dalam kondisi baik paling panjang adalah Halmahera Utara yang mencapai 38%. sementara itu, Halmahera Tengah mempunyai persentase kondisi jalan rusak berat yang paling tinggi yaitu mencapai 77%.


Listrik Listrik

PLN Non PLN

1 Kab. Halmahera Barat 77,21 13,41 0,7

2 Kab. Halmahera Tengah 41,49 45,31 0

3 Kab. Kepulauan Sula 46,69 12,25 0

4 Kab. Halmahera Selatan 38,65 22,76 7,46

5 Kab. Halmahera Utara 61,54 17,08 3,04

6 Kab. Halmahera Timur 63,46 27,99 0,78

7 Kab. Pulau Morotai 57,7 7,53 0

8 Kota Ternate 93,23 5,41 0,22

9 Kota Tidore Kepulauan 86,33 5,56 0,64

Prov. Maluku Utara 64,26 15,41 2,05

Kabupaten/Kota Petromaks

Persentase Rumah Tangga

menurut Jenis Penerangan


Tahun 2010

Penggunaan jenis penerangan oleh rumah

tangga bervariasi mulai dari lampu petromaks

sampai dengan penggunaan listrik PLn dan

non PLn. secara persentase, penggunaan

penerangan dari listrik PLn sebesar 79 %, listrik

non PLn sebesar 19 % dan lampu petromaks

sebesar 2%. Kota Ternate merupakan yang

tertinggi dalam penggunaan penerangan

dari listrik PLn, Kab. Halmahera Tengah yang

tertinggi dalam penggunaan penerangan dari

listrik non PLn, dan Kab. Halmahera Tengah

yang tertinggi dalam penggunaan lampu

petromaks.


Air Dalam

KemasanLedeng Pompa

Sumur

Terlindung

Sumur Tidak

Terlindung

1 Kab. Halmahera Barat 1,48 18,87 4,03 33,93 10,3

2 Kab. Halmahera Tengah 9,08 6,29 0,35 29,95 9,72

3 Kab. Kepulauan Sula 1,18 9,17 1,53 68,11 6,47

4 Kab. Halmahera Selatan 1,38 12,59 0,83 40,87 11,41

5 Kab. Halmahera Utara 4,69 13,23 14,67 42,32 19,36

6 Kab. Halmahera Timur 4,45 0,78 0,42 24,73 43,96

7 Kab. Pulau Morotai 1,12 24,4 0,98 58,23 7,25

8 Kota Ternate 15,42 57,86 6,18 15,24 1,1

9 Kota Tidore Kepulauan 0,82 8,01 2,92 60,63 6,2

Prov. Maluku Utara 4,96 2,26 4,6 40,15 11,73

Kabupaten/Kota

Persentase Rumah Tangga

Menurut Sumber Air Minum


Tahun 2010

Kebutuhan sehari-hari masyarakat Maluku Utara akan ketersediaan

air bersih berasal dari berbagai sumber air minum. secara

persentase, Kota Ternate yang paling tinggi dalam menggunakan

air dalam kemasan dan air ledeng, yaitu 15,42 % dan 57,86%.

Pompa paling banyak digunakan di Halmahera selatan yaitu

sebesar 40,87%, sumur terlindung di Kepulauan sula yaitu 68,11%

dan sumur tidak terlindung di Halmahera Timur yaitu 43,96%.

Perekonomian 17

Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan

3. Produksi Tanaman Pangan

4. Produksi Perkebunan

5. Produksi Ternak

6. Produksi Perikanan

7. Industri


Produk Domestik Regional

Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan

Usaha (2010)

sebagaimana diketahui, perekonomian Provinsi Maluku Utara sangat ditopang oleh sektor

pertanian yang kontribusinya terhadap PDrB mencapai 36%, yaitu mencapai rp1,95 triliun

dari total PDrB Maluku Utara sebesar rp5,38 triliun. industri perdagangan, hotel dan restoran

mempunyai kontribusi yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 23%, sedangkan industri

pengolahan sebesar 13%. industri perdagangan, hotel dan restoran mencapai rp1,26 triliun,

sementara pengolahan berkontribusi sebesar rp0,7 triliun.

Pertanian36%

Perdagangan, Hotel dan Restoran

23%

Industri Pengolahan

13%

Pengangkutan dan Komunikasi

8%

Jasa-Jasa7%

Pertambangan5%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4%

Bangunan dan Konstruksi

3%

Listrik, Gas dan Air Minum

1%

Other28%

Perekonomian 19

Padi

Sawah

Padi

LadangPadi Palawija Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kedelai

kacang

tanah

kacang

hijau

1 Kab. Halmahera Barat 157 818 975 3.156 1.278 1.042 413 18 387 18

2 Kab. Halmahera Tengah 1.087 561 1.648 4.443 1.580 1.543 527 194 538 61

3 Kab. Kepulauan Sula - 29 29 2.132 831 738 256 307

4 Kab. Halmahera Selatan 686 349 1.035 5.753 2.293 1.839 676 142 740 63

5 Kab. Halmahera Utara 3.816 836 4.652 7.080 2.822 2.407 742 62 1.010 37

6 Kab. Halmahera Timur 7.079 653 7.732 2.537 937 567 217 371 352 93

7 Kab. Pulau Morotai - - - -

8 Kota Ternate - - 246 70 61 81 34

9 Kota Tidore Kepulauan - - 2.398 1.002 814 268 314

Prov. Maluku Utara 12.825 3.246 16.071 27.745 10.813 9.011 3.180 787 3.682 272

Kabupaten/Kota

Jenis Tanaman

Luas Areal Tanaman dan

Produksi Tanaman Perkebunan

(ha) 2010

Luas areal tanaman dan produksi tanaman perkebunan

di Maluku Utara pada tahun 2010 masih didominasi

jenis tanaman padi yaitu seluas 16.071 ha, dimana

yang terluas terdapat di Halmahera Timur yaitu 7.732

ha. sedangkan untuk luas areal tanaman dan produksi

tanaman palawija sebesar 9.011 ha, dimana yang terluas

berada di Halmahera Utara yaitu 7.080 ha.


2008 2009 2010

1 Sapi Perah - - -

2 Sapi Potong 101.656 90.976 210.690

3 Kerbau 136 150 288

4 Kuda 38 106 94

5 Kambing 366.778 227.222 175.974

6 Domba - - -

7 Babi 119.260 58.136 117.410

No. Jenis TernakTahun

Populasi Ternak menurut Jenis

Ternak, Tahun 2008-2010 (ekor)

Jumlah ternak di Maluku Utara pada

tahun 2010 sebanyak 504.456 ekor,

dimana populasi ternak terbesar

adalah ternak sapi potong yaitu

sebesar 210.690 ekor.

Dari segi jumlah hewan ternak,

nampak bahwa jumlah ternak sapi

potong jauh lebih tinggi dibandingkan

hewan ternak lainnya dan jumlahnya

dari tahun ke tahun masih terus

mengalami peningkatan, sementara

jumlah hewan ternak kambing di

Maluku Utara cenderung menurun.

Perekonomian 21

Perikanan

UmumBudidaya

1 Kab. Halmahera Barat 11.756,0 - 5.307,70 17.064

2 Kab. Halmahera Tengah 11.570,0 - 80,59 11.651

3 Kab. Kepulauan Sula 11.105,0 - 43.720,00 54.825

4 Kab. Halmahera Selatan 44.094,9 - 9.952,17 54.047

5 Kab. Halmahera Utara 14.344,0 - 1.766,91 16.111

6 Kab. Halmahera Timur 10.690,1 - 595,91 11.286

7 Kab. Pulau Morotai 9.434,0 - 5.682,99 15.117

8 Kota Ternate 18.758,0 - 229,07 18.987

9 Kota Tidore Kepulauan 16.285,0 - 47,63 16.333

Prov. Maluku Utara 148.037,0 - 67.382,97 215.419,97

Perikanan Darat

JumlahPerikanan

LautNo Kabupaten/Kota

Produksi Perikanan Laut dan

Perikanan Darat

2010

Produksi perikanan laut di Maluku

Utara pada tahun 2010 adalah

sebesar 148.037, dimana Halmahera

selatan memiliki produksi perikanan

laut tertinggi yaitu 44.095 ton (30%

dari keseluruhan produksi).

sedangkan produksi perikanan

budidaya di Maluku Utara pada

tahun 2010 adalah sebesar 67.383

ton, dimana Kepulauan sula memiliki

produksi perikanan budidaya tertinggi

yaitu 43.720 ton (65% dari keseluruhan

produksi).


2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 Kab. Halmahera Barat 8 9 76 96 88 102

2 Kab. Halmahera Tengah 2 2 29 29 29 29

3 Kab. Kepulauan Sula 6 12 51 117 54 124

4 Kab. Halmahera Selatan 20 19 253 249 346 283

5 Kab. Halmahera Utara 19 19 299 303 344 349

6 Kab. Halmahera Timur 8 4 108 51 110 51

7 Kab. Pulau Morotai 0 0 0 0 0 0

8 Kota Ternate 48 50 1079 1109 1406 1473

9 Kota Tidore Kepulauan 7 9 69 95 73 100

Prov. Maluku Utara 118 124 1964 2049 2450 2511

Kabupaten/KotaHotel Kamar Tempat Tidur

Banyaknya Akomodasi, Kamar dan

Tempat Tidur 2009-2010

Jumlah akomodasi di Maluku Utara pada tahun 2010 mencapai 124 buah yang menyediakan 2.049

kamar dengan 2.511 tempat tidur.

Kota Ternate memiliki hunian akomodasi terbanyak yaitu mencapai 50 hunian akomodasi yang

menyediakan 1.109 kamar dengan 1.473 tempat tidur.

Kesejahteraan Masyarakat 23

Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan


2009 2010



3 Kab. Kepulauan Sula 67,50 67,96







Provinsi Maluku Utara 68,63 69,03

No. DaerahIPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun 2009-2010

Keberhasilan pembangunan di Maluku

Utara bisa dilihat dari terus meningkatnya

indikator iPM dari tahun 2009 sebesar 68,63

menjadi 69,03 pada tahun 2010.

Kota Ternate tercatat memiliki tingkat iPM

yang paling tinggi dari tahun 2009 s.d.

2010, sedangkan Kab. Pulau Morotai masih

perlu kerja keras untuk meningkatkan iPM-

nya karena iPM-nya termasuk yang paling

rendah di wilayah Maluku Utara pada tahun

2009 s.d. 2010.


Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

1 MANOKWARI 1,52 7,36 2,71 4,68 1,42 3,64

2 KOTA JAYAPURA 0,31 1,95 1,87 4,43 0,36 3,39

3 KOTA SORONG 0,36 3,28 -1,3 7,9 1,19 0,92

4 KOTA TERNATE 0,94 3,83 1,15 5,25 1,61 4,45

5 KOTA AMBON 3,49 6,41 1,3 8,52 0,43 2,91

6 MAMUJU 0,84 1,77 0,24 5,06 0,03 4,83

7 KOTA GORONTALO -0,82 4,26 0,59 7,29 0,66 4,03

8 KOTA KENDARI 0,11 4,52 0,28 3,87 0,19 5,1

9 KOTA PALOPO 0,21 4,12 0,69 3,94 0,18 3,31

10 KOTA PARE-PARE -0,44 1,39 1,32 5,7 0,69 1,63

11 KOTA MAKASSAR 0,49 3,21 1,15 6,64 0,77 2,85

12 WATAMPONE 0,61 6,67 0,65 6,59 0,04 3,87

13 KOTA PALU 0,88 5,6 1,73 6,3 1,52 4,44

14 KOTA MANADO 0,38 2,34 1,5 6,15 0,94 0,7

No DAERAH2009 2010 2011

Inflasi 66 Kota Tahun 2007-2011

(Desember & Tahunan)

Kota Ternate merupakan salah satu dari 66 kota yang

dipantau inflasinya secara rutin. Pada tahun 2011, inflasi

tahunan Kota Ternate relatif cukup tinggi dibandingkan kota

lainnya, yaitu sebesar 4,45 dan masuk dalam urutan 23 kota

yang memiliki inflasi di atas 4 % setahun.


Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

1 Kab. Halmahera Barat 1.614 3,43 1.059 2,31 1.831 3,90

2 Kab. Halmahera Tengah 1.403 10,12 1.849 9,96 951 4,94

3 Kab. Kepulauan Sula 5.128 9,60 4.635 9,24 3.231 5,55

4 Kab. Halmahera Selatan 3.585 4,62 2.771 3,27 3.920 4,51

5 Kab. Halmahera Utara 4.542 5,44 3.283 5,18 3.859 5,32

6 Kab. Halmahera Timur 1.364 4,83 999 3,15 1.550 4,51

7 Kab. Pulau Morotai - - 1.810 8,48 1.120 4,83

8 Kota Ternate 9.765 11,31 8.652 10,31 7.022 8,66

9 Kota Tidore Kepulauan 1.163 3,58 1.339 3,53 2.250 5,48

No. Kabupaten/Kota

Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011

5,55Prov. Maluku Utara 28.564 6,76 26.397 6,03 25.734

Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011

Jumlah pengangguran di Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada Agustus

2011, tingkat pengangguran hanya mencapai 5,55%. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota

Ternate yang mencapai 8,66%, sementara tingkat pengangguran terendah adalah di Kabupaten Halmahera

Barat, yaitu mencapai 3,90%.


2009 2010 2009 2010

1 Kab. Halmahera Tengah 9,12 10,50 26,64 24,57

2 Kota Ternate 7,17 8,40 4,22 4,53

3 Kab. Halmahera Barat 13,81 12,90 14,34 13,31

4 Kab. Halmahera Timur 13,48 14,20 19,55 19,30

5 Kab. Halmahera Selatan 20,76 18,90 10,97 9,51

6 Kab. Halmahera Utara 15,20 13,10 7,93 7,82

7 Kab. Kepulauan Sula 14,74 11,80 11,51 8,98

8 Kota Tidore Kepulauan 4,86 6,30 6,01 7,08

9 Kab. Pulau Morotai - 5,60 - 10,62

Prov. Maluku Utara 99,13 101,60 10,34 9,79

No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun 2009-2010

Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, dibandingkan

dengan tahun 2009. Tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mencapai 9,79%. Persentase kemiskinan di

Kota Ternate adalah yang paling rendah, yaitu hanya 4,53% penduduk yang berstatus miskin. Tingkat

kemiskinan tertinggi terdapat di Halmahera Tengah yang mencapai angka 24,57%.


Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah 29

Komposisi APBD Prov. Maluku Utara Agregat Prov., Kab., dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 3.831,76 3.840,79 3.933,90 5.133,08 5.510,68Belanja 3.888,25 4.104,56 3.905,51 4.738,57 5.718,94Surplus/Defisit (56,49) (263,77) 28,39 394,51 (208,26)Pembiayaan 417,28 388,83 154,80 42,85 143,00

(1.000,00) -

1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00

Mili

ar R

upia

h


Komposisi Pendapatan APBD Prov. Maluku Utara Agregat Prov., Kab.,dan Kota


2008 2009 2010 2011 2012PAD 249,04 199,51 228,59 349,64 448,88Daper 3.339,63 3.382,14 3.378,18 4.076,18 4.673,82L2PyS 243,09 259,14 327,12 707,26 387,98

- 500,00

1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00

Mili

ar R

upia

h

Keuangan Daerah 31

Komposisi Belanja APBD Prov. Maluku Utara Agregat Prov., Kab.,dan Kota


2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 1.193,92 1.381,81 1.616,58 1.969,35 2.181,68B. Barang Jasa 851,57 879,62 841,94 1.146,48 1.348,38B. Modal 1.506,75 1.529,41 1.084,83 1.346,63 1.716,79B. Lain2 336,01 313,72 362,15 276,10 472,09

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00M

iliar

Rup

iah


Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota 178.874 24.078 26.656 3.117 125.023

Provinsi 77.821 61.359 7.942 36 8.485

Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Maluku Utara Agregat Prov., Kab., dan Kota (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)

Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.

(Dalam Juta Rupiah)

13,5%14,9%

1,7%69,9%

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan

Lain-lain PAD yangsah

78,8%

10,2%

0,0% 10,9%

Keuangan Daerah 33

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Maluku Utara (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Permukaan

Pajak Kendaraan Diatas air

rata-rata 2008-2010 58,525 20,207 18,682 2,171 0,315 0,100

2011 62,383 20,303 15,430 0,000 1,884 0,000

(Dalam Juta Rupiah)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Pajak BahanBakar Kendaraan

Bermotor

Pajak KendaraanBermotor

Bea Balik NamaKendaraanBermotor

Pajak Air BawahTanah

Pajak AirPermukaan

Pajak KendaraanDiatas air

%

rata-rata 2008-2010 2011


(Dalam Juta Rupiah)

Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Maluku Utara (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

1 2 3 4 5 6 7

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Penerangan

JalanPajak

RestoranPajak

ReklamePajak Hotel

Pajak Hiburan BPHTB

rata-rata 2008-2010 33,68 36,76 8,58 8,64 5,81 2,51 0,00

2011 49,26 24,63 11,54 6,27 4,62 3,40 0,27

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7

%

rata-rata 2008-2010 2011

Keuangan Daerah 35

Tren simpanan Pemda se-Provinsi Maluku Utara di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des

Mili

ar R

upia

h

2009 2010 2011 2012


Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Prov. Maluku Utara Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota

2008 2009 2010 2011

MALUT 309.220 133.328 72.918 293.642

Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2008 2009 2010 2011

MALUT Nasional

10.000.000

30.000.000

50.000.000

70.000.000

90.000.000

Keuangan Daerah 37

Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Prov. Maluku Utara

Agregat Prov., Kab., dan Kota

2009 2010 2011

NAS MALUT NAS MALUT NAS MALUT

Belanja 389,7 4,1 424 3,91 498,1 4,74

Idle 59,8 ,13 62,1 ,07 80,5 ,29

% Idle/Blj 15,35% 3,25% 14,65% 1,87% 16,16% 6,20%

+ Trend persentase dana idle

terhadap realisasi belanja

daerah di wilayah Maluku Utara

mengalami penurunan pada tahun

anggaran 2010 namun naik pada

2011

+ Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan belanja di wilayah

Provinsi Maluku Utara mengalami

penurunan

3,25%

1,87%

6,20%

15,35% 14,64%

16,15%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

2009 2010 2011

MALUT Nasional


Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota sampai Dengan Bulan september 2012

(Persentase)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773

4.766 8.45014.016 20.283

26.77433.085

42.448

54.39958.753

67.06576.116

98.840

4.8908.247

13.26520.141

26.24034.541

42.77750.794

57.773

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

2011 2012

secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai

dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Keuangan Daerah 39

Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. Maluku Utara

sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)

+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.

+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai

realisasi belanja di atas rata-rata.

+ realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah

Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

57,8

00

10

20

30

40

50

60

70

80

Kalti

m

Riau DK

I

Babe

l

Papu

a

Papb

ar

Kalse

l

Bali

Bant

en

Beng

kulu

Kalb

ar

Sum

ut

Jam

bi

Sum

bar

Jaba

r

DIY

Kalte

ng

Sum

sel

Kepr

i

Aceh

Jate

ng

Sultr

a

NTT

Sulb

ar

NTB

Sulte

ng

Mal

uku

Jatim

Lam

pung

Goro

ntal

o

Sulse

l

Sulu

t

Mal

ut


opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi Maluku Utara

Nama DaerahOPINI BPK

2008 2009 2010

Prov. Maluku Utara TMP TW

Kab. Halmahera Barat TMP TW

Kab. Halmahera Selatan TMP TW TMP

Kab. Halmahera Tengah TMP TW

Kab. Halmahera Timur TMP TW

Kab. Halmahera Utara TMP TW TMP

Kab. Kepulauan Sula TMP TW

Kab. Pulau Morotai **

KotaTernate TMP TW TMP

KotaTidore Kepulauan TMP WDP

Kondis i Keuangan Daerah 41

Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah

1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah


Kondisi Keuangan Daerah Prov. Maluku Agregat Prov., Kab., dan Kota

Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PaD / Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani

per satu orang penduduknya

+ rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Maluku Utara

memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per kapita

nasional, terutama pada tahun 2011. namun demikian,

pendapatan per kapita Provinsi Maluku Utara lebih tinggi

dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan

daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli

daerah (PAD)

+ rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

memiliki tren yang relatif stabil tiap tahun anggaran. namun

demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku Utara lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional

1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58 2.217,44 3.864,46 3.993,09 3.939,31 3.789,56

4.944,75

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011

Ribu

an

Nasional prov. Maluku Utara

0,16 0,18 0,18 0,19

0,21

0,040,06 0,05 0,06 0,07

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2007 2008 2009 2010 2011Nasional prov. Maluku Utara



Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

+ rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai

+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara memiliki tren yang menurun seperti tren rasio secara nasional. rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara relatif sama dibandingkan dengan rasio secara nasional

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya

+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB

Provinsi Maluku Utara memiliki tren relatif stabil tiap

tahun anggaran. Pada tahun 2011, rasio pajak daerah

dan retribusi daerah per PDrB Provinsi Maluku Utara

memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio

secara nasional

0,55 0,49

0,44

0,41 0,40

0,58 0,53

0,43

0,44 0,41

-

0,20

0,40

0,60

0,80

2007 2008 2009 2010 2011


1,34% 1,42% 1,27% 1,33%1,58%2,43%

2,72%2,29% 2,24%

2,29%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2007 2008 2009 2010 2011




Belanja modal / Total Belanja

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya

+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Maluku Utara cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional, namun pada tahun 2011 mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2011 tersebut, rasio belanja modal per total belanja Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan dengan rasio secara nasional

Rasio Total Pendapatan Daerah /

Total Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai belanja daerah

+ Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah

Provinsi Maluku Utara memiliki tren meningkat seperti

tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total

pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi Maluku

Utara memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio

secara nasional.

28,95% 27,46% 26,19%22,17% 21,67%

36,61% 38,75% 37,26%27,78% 28,42%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2007 2008 2009 2010 2011


103,64%

102,66% 97,04% 102,22%

105,70%

112,50%

98,55% 93,57% 100,73%

108,33%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2007 2008 2009 2010 2011




Rasio Belanja Pegawai Tidak langsung /

Total Belanja DaerahRasio SilPa Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan

belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya

+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah

Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat pada tahun 2009

dan 2010 kemudian menurun pada tahun 2011. Pada tahun

2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja

daerah Provinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingkan

dengan rasio secara nasional.

+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan

+ rasio siLPA terhadap belanja daerah Provinsi Maluku Utara cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun. namun demikian, pada tahun 2011 rasio siLPA terhadap belanja Provinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.

28,4%

35,9% 39,4% 40,6% 40,2%

20,4%17,0%

23,5%30,8% 28,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2007 2008 2009 2010 2011


20,06%

17,07%

17,56%

12,29% 11,47%

8,68%

11,40%

9,15%

5,51%2,66%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011




Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /

Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

+ rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

daerah di Provinsi Maluku Utara memiliki tren yang fluktuatif. Pada

tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total

pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara lebih tinggi daripada

rasio secara nasional.

0,59% 0,45% 0,68% 0,78% 0,70%1,50%

0,39%

0,68%

3,31%

1,67%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2007 2008 2009 2010 2011


Ucapan Ter ima Kasih 47

Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

dalam rangkaian kata berikut ini:

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan

Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah

Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan

informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui

sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian

Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,

sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,

MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;

Chrisliana Tri Ferayanti, sE, ME; Lukman Adi santoso, sE.,

ME.; Mauliate H. silitonga, sE; nanag Garendra Timur, s.si;

rizki Anggunani, s.si; shinta Theresia Purba; virgin Marthalia

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

Ucapan Terima Kasih


siKD, Kementerian Keuangan

Prov. Maluku Utara Dalam Angka 2007 – 2010, BPs

www.malukuprov.go.id

Sumber Data

49


Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/mO-49dZ1V01NBEgSVExNUoTFChMgMAJgRxNQWuaJrJgW3VC... · Jumlah Kecamatan Jumlah Desa 1 Kab. Halmahera Barat 97.424 97.971