Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 211/PER-DJPB/2017
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS
BAGI MASYARAKAT PEMBUDI DAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mendukung kebijakan
strategi pembangunan perikanan budidaya yang
mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan melalui
peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu
adanya pemberian bantuan pemerintah berupa
sarana budidaya ikan hias bagi masyarakat
pembudi daya ikan tahun anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Sarana Budidaya Ikan Hias
Bagi Masyarakat Pembudi daya Ikan Tahun
Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6101);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 70/ PERMEN-
KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/
PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS BAGI MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Sarana Budidaya Ikan Hias Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Sarana
Budidaya Ikan Hias Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran
2018 dimaksudkan sebagai acuan bagi para aparatur pemerintah dalam
hal pemberian bantuan pemerintah berupa sarana budidaya ikan hias
bagi masyarakat pembudidaya ikan Tahun Anggaran 2018.
Pasal 3
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Sarana
Budidaya Ikan Hias Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran
2018 dimaksudkan agar melaksanakan penyaluran bantuan sehingga
dapat terlaksana secara terkoordinir, efektif dan efisien.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 211/KEP-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS BAGI MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2015 –
2019 adalah pembangunan perikanan budidaya yang mandiri,
berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya
harus memperhatikan berbagai aspek meliputi aspek teknologi, aspek
sosial ekonomi maupun aspek lingkungan. Pembangunan dalam
berbagai aspek ini pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya
pembudidaya ikan hias serta tetap menjaga kelestarian sumberdaya
dan lingkungannya untuk menjamin keberlanjutan usaha.
Peningkatan daya saing produk perikanan hasil perikanan budidaya
juga harus ditingkatkan melalui penggunaan teknologi anjuran dan
ramah lingkungan serta penerapan cara budidaya ikan yang baik.
Pengembangan usaha pembudidaya ikan hias yang tergabung di
dalam kelompok pembudidaya ikan hias merupakan bagian strategi
dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai produsen dan eksportir
terbesar dunia. Selain itu upaya peningkatan produksi perikanan
budidaya yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, melalui stimulasi bantuan usaha
berupa sarana budidaya, diharapkan para pembudidaya ikan hias
dapat meningkatkan kemampuan usahanya yang pada akhirnya dapat
mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, pendapatan
dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha, serta memperkuat
kelembagaan kelompok para pembudidaya ikan hias.
Untuk dapat mengoptimalkan dan melanjutkan kegiatan
pengembangan usaha, maka pada tahun 2018 DJPB melaksanakan
kegiatan pemberian bantuan sarana budidaya ikan hias dengan
sasaran penerima adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan hias
yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan hias.
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan
1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan sarana budidaya ikan hias tahun
2018 adalah:
a. mendukung peningkatan produksi budidaya ikan hias
sebanyak 2,3 miliar ekor pada tahun 2018
b. meningkatkan jumlah dan kelembagaan kelompok pembudi
daya ikan hias; dan
c. meningkatkan kemampuan usaha pembudi daya ikan hias.
2. Sasaran
Tersalurkannya 20 paket bantuan sarana pembudidayaan ikan
hias kepada penerima Bantuan pada tahun 2018;
3. Indikator Keberhasilan
Meningkatnya produksi ikan sebanyak minimal 110.000 ekor.
C. Pengertian
Dalam petunjuk teknis, yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias adalah paket bantuan yang
terdiri atas beberapa jenis barang sarana produksi perikanan
budidaya yang diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan
hias sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha sesuai
kegiatan yang direncanakan/diusulkan.
2. Pembudi Daya Ikan Hias adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan hias.
3. Kelompok Pembudi daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir,
mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi
kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan
ikan.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
melaksanakan tugas teknis dibidang perikanan budidaya.
5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
Direktur Jenderal adalah pejabat pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan perikanan
budidaya.
6. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah salah satu
direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang
menyelenggarakan kegiatan bantuan sarana budidaya.
7. Dinas Provinsi adalah satuan kerja di provinsi yang membidangi
urusan kelautan dan perikanan.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di
Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan
perikanan.
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
KKP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Pusat yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan.
10. UPT DJPB adalah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan
Perikanan
11. Mitra Usaha adalah orang atau perusahaan atau instansi/lembaga
yang bekerja sama dengan Pokdakan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Pokdakan.
12. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Penyuluh/Tenaga Pendamping dalam rangka pendampingan dan
penumbuhkembangan wirausaha perikanan budidaya.
13. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku usaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi
Pokdakan secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan
bantuan sarana budidaya yang terdiri dari penyuluh perikanan
Pegawai ASN dan atau Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang
ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan (BRSDM).
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pelaksana
kegiatan bantuan sarana pembudidayaan di pusat yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan seluruh
rangkaian pelaksanaan kegiatan.
BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA
KELOLA PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN BANTUAN
A. Pemberi Bantuan
Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
melalui Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
B. Bentuk Bantuan
1. Jenis bantuan
Jenis bantuan adalah sarana budidaya ikan hias berupa induk,
benih dan paket sistem resirkulasi;
2. Bentuk
Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi teknis
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi Bantuan
No. Jenis
Bantuan Komoditas
Volume Spesifikasi Ket Gambar
1. Induk a. Ikan Nemo
b. Ikan Rainbow
c. Ikan
Balashark
20
Pasang
20
Pasang
20
pasang
Panjang min
5 cm
Umur 10 bln
dari hasil
budidaya
Panjang Min
7 cm
Umur min 6
bln dari hasil
budidaya
Panjang min
20 cm
Umur 12-15
bln dari hasil
budidaya
2. Benih a. Ikan Nemo
1000
ekor
Panjang min 2
cm
b. Ikan Rainbow
c. Ikan
Balashark
2000
ekor
5000
ekor
Panjang min
1,5 cm
Panjang 1,8-
2,5 cm
3 Paket
Filtrasi
Sistem
resirkulasi
bioconcentric
filter
3 Ton Akuarium
pemijahan/
larva
Bak
pendederan
Sistem
bioconcentri
s filter
Gambar 1. Sketsa wadah sistem resirkulasi dengan bioconcentris filter
Sistem Resirkulasi
Akuarium Penetasan/ pemeliharaan larva
Tandon
Bak filtrasi
Bak pendederan
C. Rincian Jumlah Bantuan
Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan kepada Pokdakan akan
diberikan sebanyak 20 paket.
D. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan Administrasi
Kriteria Pokdakan calon penerima bantuan adalah:
a. Diutamakan berbadan hukum;
b. belum pernah menerima bantuan sejenis seperti
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya
(PUMP PB), Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan
Budidaya (PUMM PB), dan Bantuan Sarana dan Prasarana
(Bansarpras) tahun sebelumnya;
c. anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang
sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya;
d. anggota dan pengurus bukan perangkat desa/kelurahan, ASN,
TNI/Polri, dan Penyuluh/PPB;
e. mempunyai anggota minimal 10 (sepuluh) orang;
f. adanya Surat Pernyataan bermaterai bersedia untuk
didaftarkan sertifikasi CBIB setelah mendapatkan bantuan;
g. memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan nomor
telepon/HP/perangkat komunikasi;
h. adanya Surat Pernyataan bermaterai untuk memanfaatkan
bantuan sesuai usulan dan bersedia dibina serta didampingi
oleh Penyuluh/PPB;
i. adanya Surat Pernyataan bermaterai bersedia menerapkan
teknologi anjuran budidaya ikan; dan
j. adanya Surat Pernyataan bermaterai bersedia menyiapkan
pakan secara optimal untuk kelancaran usaha produksi.
2. Persyaratan Teknis
a. secara rinci, kriteria teknis lokasi kegiatan usaha budidaya
ikan untuk masing-masing komoditas sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI) produksi, serta bagi yang belum memiliki SNI
harus sesuai dengan standar teknis lainnya;
b. kepemilikan lahan jelas (milik sendiri, garapan, sewa) dan
tidak dalam sengketa; dan
c. memiliki aksesibilitas yang baik yang menunjang semua aspek
produksi (pra-produksi sampai dengan pasca panen) dan akses
penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau
alat (bahan bakar atau listrik).
3. Persyaratan Lokasi
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima
bantuan adalah:
a. lahan dan wadah budidaya untuk usaha pembudidayaan
tersedia;
b. luasan kolam minimal terhadap komoditas yang diusulkan:
a) luas lahan budidaya Nemo minimal 100 m2
b) luas lahan budidaya Rainbow minimal 200 m2
c) luas lahan budidaya Balashark minimal 200 m2 media air
tidak tercemar;
c. tidak berpotensi terkena banjir;
d. lokasi berada di kawasan budidaya ikan hias sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah; dan
e. lahan untuk budidaya sesuai peruntukan bagi kegiatan
perikanan budidaya.
E. Tata Kelola Pencairan Bantuan
1. Kelembagaan
Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan
meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan
peluang keberhasilan sesuai tujuan bantuan. Kelembagaan terdiri
atas Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota,
Pokja dan Pendamping/Penyuluh, serta Pokdakan sebagai
penerima bantuan. Struktur organisasi pelaksana sebagaimana
tercantum pada Gambar 2.
Gambar 2. Struktur Organisasi Pelaksana
Pokja Ditjen Perikanan Budidaya
Dinas Provinsi
Pokdakan
Dinas Kab/Kota
Penyuluh/PPB
a. Kelompok Kerja (Pokja)
Dalam rangka pelaksanan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya
Ikan Hias di tingkat pusat, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
membentuk dan menetapkan Pokja terdiri atas Pengarah,
Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
Tugas Pokja adalah melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari
tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi serta pelaporan kegiatan.
Pokja mempunyai tugas:
1) menyusun rencana kerja kegiatan;
2) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan sarana
budidaya ikan hias;
3) melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;
4) melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen
administrasi calon lokasi/calon penerima bantuan;
5) mengusulkan penetapan calon penerima kepada Direktur
Produksi dan Usaha Budidaya selaku PPK untuk dilakukan
penetapan; dan
6) melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan.
b. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan
fungsi:
1) melakukan koordinasi dengan Pokja;
2) membantu identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan di
Kabupaten/Kota;
3) melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.
c. Penyuluh
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan
kegiatan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, maka
dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)
dan/atau Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN), dengan tugas:
1) membantu identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan di
Kabupaten/Kota;
2) membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam
penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan
teknis, dan persyaratan lokasi;
3) memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha kepada
penerima bantuan;
4) membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap
pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar, permodalan
usaha maupun penguatan kegiatan lainnya untuk
keberlanjutan usaha budidaya ikan hias;
5) membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh
penerima bantuan;
6) membantu penerima bantuan membuat laporan pemanfaatan
bantuan; dan
7) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan
setiap bulannya kepada Kepala Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format yang telah
ditetapkan.
d. UPT DJPB
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi, UPT
DJPB juga dapat melakukan pendampingan teknologi kepada
kelompok penerima bantuan ikan hias secara berkala.
e. Pokdakan
Pokdakan sebagai penerima bantuan mempunyai tugas dan
tanggung jawab:
1) mengajukan permohonan dan membuat usulan/proposal
bantuan;
2) membuat profil kegiatan serta menetapkan target produksi
yang sesuai dengan skala usaha kegiatannya;
3) menyusun dan menandatangani seluruh dokumen
administrasi;
4) sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh
rangkaian pekerjaan;
5) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan hanya untuk
kegiatan pembudidayaan ikan sesuai yang direncanakan
dalam Proposal;
6) mengembangkan jejaring dan kemitraan untuk kelangsungan
kegiatan budidaya ikan secara berkelompok;
7) mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran;
8) mengikuti bimbingan, pembinaan, dan pendampingan
teknologi perikanan budidaya yang efisien dan produktif agar
kegiatan budidayanya berhasil; dan
9) melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan
budidayanya kepada Pendamping dan Dinas
Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
Mekanisme penetapan penerima Bantuan Sarana Pembudidayaan
Ikan untuk Pokdakan melalui beberapa tahapan sebagaimana
tercantum pada Gambar 3.
Gambar 3. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
Keterangan Gambar:
1. Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi bersama Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penyaluran paket Bantuan
Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2018;
2. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan
kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya;
3. Pokja dan/atau Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi
dan seleksi;
Pemohon
(Pokdakan)
Satker Direktorat Produksi
dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal
Usulan calon penerima bantuan
disampaikan ke Direktur Jenderal
Tim pokja melakukan identifikasi, seleksi,
dan verifikasi calon penerima bantuan
Direktur Jenderal menetapkan Tim Pokja
PPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
PPK menetapkan penerima bantuan
kemudian menyampaikan kepada Direktur
Jenderal untuk mendapatkan pengesahan
Penetapan
Penerima
Bantuan
4. Pokja melakukan verifikasi hasil identifikasi dan seleksi;
5. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Pernyataan
Komitmen Kepala Dinas dalam pendampingan dan pembinaan
keberlanjutan usaha;
6. Usulan calon kelompok yang memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil identifikasi, seleksi, dan verifikasi selanjutnya
ditetapkan sebagai penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA; dan
7. Penerima bantuan selanjutnya mengikuti mekanisme
penyaluran dalam bentuk barang dan memanfaatkan bantuan
sebagaimana tertuang pada Pakta Integritas.
3. Pengadaan Sarana Bantuan
Sesuai dengan penetapan pokdakan penerima bantuan oleh PPK
selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang bantuan sesuai
dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
F. Penyaluran Bantuan
Penyaluran Bantuan Sarana budidaya ikan hias dalam bentuk barang
berupa induk, benih dan paket sistem resirkulasi yang dilakukan
melalui tahapan sebagaimana tercantum pada Gambar 4.
Gambar 4. Mekanisme Penyaluran Bantuan
Keterangan Gambar:
1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pusat melakukan
proses pengadaan barang/jasa;
2. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan proses
pengadaan barang/jasa selanjutnya melakukan proses penyaluran
barang kepada penerima bantuan;
Penerima Bantuan
Penyedia Barang
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya
Pengadaan barang/jasa
- Pemeriksaan barang oleh tim
pemeriksa
- Pendistribusian
- BAST diketahui Dinas Kab/Kota
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh KPA
melakukan pemeriksaan atas barang yang akan diserahkan baik
spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara
Pemeriksaaan;
4. PPK menyerahkan barang kepada KPA;
5. KPA menyerahkan barang kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal;
6. KPB menyerahkan bantuan barang kepada penerima bantuan
diketahui Dinas Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Serah
Terima Barang (BAST).
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,
SANKSI, DAN PELAPORAN
A. Pertanggungjawaban Bantuan
1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan
Penerima Bantuan wajib memberikan pertanggungjawaban sebagai
berikut:
a. Penerima Bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota melaporkan
pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan
tembusan kepada Dinas Provinsi; dan
b. Penerima Bantuan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan
usaha budidaya ikan hias.
2. Pertanggungjawaban Pokja dan Dinas Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan
pelaporan sebagai berikut:
a. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan
kegiatan, meliputi:
a) dokumentasi administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
b) proses produksi budidaya ikan hias mulai tahapan penebaran
hingga panen.
b. Apabila hasil monitoring ditemukan penyimpangan yang tidak
sesuai dengan pakta integritas, maka Pokja dan/atau Dinas
Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada PPK untuk segera
diambil tindakan sesuai ketentuan.
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan meliputi:
1) kegiatan produksi, hasil panen, dan distribusi hasil panen;
2) perkembangan dan rencana pengembangan usaha;
3) kendala yang dihadapi; dan
4) saran perbaikan untuk kegiatan budidaya ikan.
B. Ketentuan Perpajakan
Pengadaan barang pada Bantuan ini dalam hal terkait ketentuan
perpajakan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
C. Sanksi
Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini terjadi
penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan,
berdasarkan pemantauan dan evaluasi, serta pemeriksaan oleh
pejabat yang berwenang ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti
sah melakukan kekeliruan atau kesalahan meliputi:
1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal
sesuai usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang
bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat
membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa
persetujuan pemberi bantuan.
Sanksi yang dapat dikenakan kepada penerima bantuan apabila
terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan antara lain:
1) akan diproses secara hukum atas penyalahgunaan
bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
2) tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Pelaporan
Pelaporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak bantuan
diterima dari Pokdakan, disampaikan ke Pokja dan diketahui oleh
Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh Perikanan dan tembusan
kepada Dinas Provinsi. Laporan berupa softcopy dan hardcopy,
disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan
Usaha Budidaya dengan alamat:
Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV lantai 6
Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16
Jakarta Pusat
faksimile 021-3514758
email: [email protected]
BAB IV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
A. Pembinaan
Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan secara berjenjang
oleh Direktorat Jenderal termasuk Unit Pelaksana Teknis lingkup
Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, serta
penyuluh perikanan. Bentuk pembinaan meliputi:
1. manajemen administrasi dan pengelolaan bantuan;
2. pendampingan teknologi;
3. pendampingan akses pasar; dan
4. pendampingan pengembangan usaha termasuk fasilitasi
kemitraan usaha dengan lembaga keuangan bank dan non-bank,
pelaku usaha, sektor swasta, dan mitra potensial lainnya.
B. Pemantauan
Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja, dan memenuhi
asas efektivitas, transparansi dan keberlanjutan pemanfaatan
bantuan, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya melakukan
monitoring evaluasi terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan
pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta
ketentuan peraturan terkait lainnya;
b. kesesuaian antara target dan realisasi; dan
c. perkembangan pelaksanaan kegiatan.
C. Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan
realisasi kegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang.
Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisa relevansi,
efektivitas dan dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan terhadap
tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan serta
melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan
acuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana
tindak lanjut.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana budidaya ikan hias
mencakup:
1. penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi penerima
bantuan;
2. produksi dan produktivitas budidaya ikan hias setelah menerima
bantuan;
3. dampak pelaksanaan pemberian bantuan terhadap pendapatan
pokdakan penerima bantuan serta keberlanjutan usaha
budidayanya;
4. penguatan kelembagaan, kemandirian pokdakan, dan kerja sama
kemitraan.
Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Direktur
Jenderal mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja
bantuan pemerintah ke depan.
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
Tahun 2018 merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan
agar dapat terlaksana secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga
penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap
perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pembudidaya ikan hias.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 211/KEP-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS BAGI MASYARAKAT
PEMBUDI DAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2018.
DAFTAR FORMULIR
No. FORMULIR ISI FORMULIR
1 Formulir 1 Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
2 Formulir 2 Proposal Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya
3 Formulir 3 Rencana Kebutuhan Kelompok Pekerjaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias Tahun 2018
4 Formulir 4 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
5 Formulir 5 Pakta Integritas Kelompok Pembudi daya Ikan
6 Formulir 6 Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
7 Formulir 7 Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi Calon Penerima Bantuan
8 Formulir 8 Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudi daya dan Kelompok Pembudi daya Ikan Hias Calon Peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun Anggaran 2018
9 Formulir 9 Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudi daya dan Kelompok Pembudi daya Ikan Hias Calon Peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun Anggaran 2018
10 Formulir 10 Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi, Pembudi daya dan Kelompok Pembudi daya Ikan Hias Calon Peserta Penerima Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun Anggaran 2018
11 Formulir 11 Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Bantuan (dari PPK kepada KPA)
12 Formulir 12 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan (dari PPK kepada KPA)
13 Formulir 13 Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Bantuan (dari KPA kepada Kuasa Pengguna Barang)
14 Formulir 14 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan (dari KPA kepada Kuasa Pengguna Barang)
15 Formulir 15 Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Bantuan (dari Pengguna Barang kepada Penerima Bantuan)
16 Formulir 16 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan (dari Pengguna Barang kepada Penerima Bantuan)
17 Formulir 17 Laporan Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2018
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Formulir 1 Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
KOP POKDAKAN
lokasi, tgl – bulan – 2018
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya
di Jakarta
Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama Pokdakan) ... yang beralamat di ...(isi alamat lengkap)..., mengajukan permohonan
untuk dapat memperoleh bantuan sarana budidaya ikan hias pada kelompok pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kapasitas
kegiatan/usaha budidaya. Adapun Proposal bantuan sarana budidaya Ikan hias sebagaimana terlampir.
Demikian usulan kami disampaikan, seluruh data yang disampaikan benar apa adanya dan dapat kami pertanggungjawabkan.
Ketua Pokdakan
(…………………………..)
Mengetahui,
Kepala Dinas Kab/Kota................
(…………………………..) NIP. ………………………
Tenaga Pendamping
(PPB/Penyuluh PNS)
(…………………………..)
Formulir 2 Proposal Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya
PROPOSAL
KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
1. PROFIL PENERIMA
a. Nama Pokdakan
b. Kontak Person (Nama, Nomor Telp/Hp/Fax/Alamat E-mail)
c. Alamat Pokdakan
d. Lokasi usaha (termasuk titik koordinat)
e. Susunan Pengurus dan Anggota
No Nama Jabatan L/P Umur
1
2
3
Dst
Catatan: melampirkan foto copy KTP atau surat keterangan domisili
f. Pengukuhan Kelompok (terlampir)
- Tanggal pengukuhan
- Yang mengukuhkan
- Kelas kelompok
g. Nomor Badan Hukum/Akte Notaris (terlampir)
- Nomor
- Tanggal
2. USAHA PEMBESARAN IKAN
a. Komoditas yang dibudidayakan (pilih salah satu √):
- Ikan Nemo ( )
- Ikan Rainbow ( )
- Ikan Balashark ( )
b. Luas lahan budidaya (isi salah satu)
- Ikan Nemo (minimal luas 100 m2) : .................... m2
- Ikan Rainbow (minimal luas 200 m2) : .................... m2
- Ikan Balashark (minimal luas 400 m2) : .................... m2
c. Jumlah produksi sebelum bantuan : ..... ekor/siklus
Nilai produksi sebelum bantuan : Rp. .................
Rata-rata pendapatan per bulan : Rp. .................
d. Jumlah produksi setelah bantuan : ..... ekor/siklus
Nilai produksi setelah bantuan : Rp. .................
Rata-rata pendapatan per bulan : Rp. .................
3. USULAN KEBUTUHAN
Dalam upaya pengembangan usaha pembudidayaan ikan yang telah
kami laksanakan, maka diusulkan bantuan sarana budidaya
sebagaimana dirinci pada RAB terlampir.
lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Formulir 3 Rencana Kebutuhan Kelompok Pekerjaan Bantuan
Rencana Kebutuhan Kelompok Pekerjaan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
Tahun 2018 1. Nama Kelompok : ……………………………………………………..
2. Alamat : Jalan………………………………………………
Kampung : ………………………………………………………
RT/RW : ……………………………………………………… Desa : .………………………….. Kecamatan : ...................................
Kab/Kota : ................................... Provinsi : ...................................
3. Rencana Penebaran : Minggu .... Bulan ........ Tahun 2018
Tabel Rincian Kebutuhan Kelompok
No Uraian Volume*) Satuan Harga Satuan
(Rp) **)
Jumlah Harga
(Rp.)
1 Induk ekor
2 Benih ekor
3 Paket Resirkulasi paket
Catatan:
*) isikan volume Tabel Standar Kebutuhan Benih dan Pakan sesuai komoditas yang diusulkan
**) harga umum yang berlaku setempat lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Formulir 4 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan Bantuan
KOP POKDAKAN
SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
BANTUAN SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : .......................................................
Nama Pokdakan : .......................................................
Jabatan : Ketua Pokdakan
Alamat :
........................................................................................
…………………………………………………………………………
Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk
melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya
Ikan Hias Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 Nopember 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian
Negara/Lembaga, dengan ketentuan:
1. Bersedia menerima, mengelola dan memanfaatkan barang bantuan
Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Tahun 2018 dari Satker
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang berupa (Jenis ...... dan Jumlah.... /sesuai RAB).
2. Bersedia melaporkan hasil produksi dan nilai produksi.
lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Materai
Rp.6000
Formulir 5 Pakta Integritas Kelompok Pembudi Daya
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..............................(diisi nama ketua pokdakan)
Jabatan : Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan)
Alamat : ..............................(diisi alamat ketua sesuai
KTP)
Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama
pokdakan)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai
dengan proposal dan rencana kerja yang telah disusun;
3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan
peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk
Teknis Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias Tahun 2018;
4. Akan memberikan keterangan yang benar beserta bukti-bukti yang sah
terhadap aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah sehubungan
dengan barang Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias yang diterima dari
Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2018.
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan
Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias; serta
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini,
saya bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.
................. ,............../....../2018
Kabupaten/Kota ...................
Materai Rp. 6000
...................................
Ketua Pokdakan
. ......................
Formulir 6 Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas
KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA.......................
Yang Bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ........................................
NIP : ........................................
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota............
Alamat : ........................................
Dalam rangka pemanfaatan bantuan Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
Tahun 2018, dengan ini kami berkomitmen :
1. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program
Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias;
2. Mengupayakan keberhasilan dan keberlanjutan program Bantuan
Sarana Budidaya Ikan Hias;
3. Melaporkan hasil produksi kelompok pembudidaya ikan hias.
Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
................., .......................2018
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten/Kota......................
Materai 6000 Cap basah dan tanda tangan .....................................
NIP..................................
Formulir 7 Identifikasi dan Seleksi Lokasi Calon Penerima Bantuan
FORMULIR IDENTIFIKASI DAN SELEKSI LOKASI CALON PENERIMA BANTUAN
Nama Kelompok : .....................................................
Alamat : ....................................................(Jalan, Kampung, RT/RW)Desa...........................................(nama dan titik kordinat)Kecamatan............................... (Nama Kecamatan)
Kab/Kota...................................(Nama Kab/Kota)
Ketua : ..................................................
Luas Lahan Kelompok : .................................................
Jenis Budidaya : ...................................................( isi pembesaran/pembenihan) .........
Jenis Yang Dibudidayakan : ...................................................(sesuai menu ) .........
Wadah Budidaya : ...................................................( isi KJA/Kolam/Terpal/Fiber/dll) .......
No YA Tidak Keterangan
A
1 Dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan
atau surat keterangan sewa /garapan
2Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan/Surat keterangan dari Kepala Desa
3Dibuktikan dengan surat Pernyataan pengamatan
dilapangan
B
1Dibuktikan dengan surat keterangan Pejabat
Pemerintahan Setingkat (Lurah/Kades/Wali Nagari)
2Dibuktikan dengan KTP / identitas lain yang sah atau surat
keterangan dari kades/surat nikah
3Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
4Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan
5Dibuktikan dari jumlah aset dan omset usaha yang
bersangkutan masuk skala mikro
6Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan
C
1Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan
2Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
3 Disebutkan dalam proposal usaha
4Dibuktikan dengan adanya proposal kelompok yang
bersangkutan
(Isi Tanggal/Bulan/Tahun)
Nama Jabatan dalam Tim Teknis Unit Kerja/Intansi Tanda Tangan
1 ...................................................... ......................................................
2 ...................................................... ......................................................
3 ...................................................... ......................................................
4 ...................................................... ......................................................
NIP.
Telah bergabung dalam pokdakan serta bersedia mentaati
peraturan/kesepakatan dan aktif pada setiap kegiatan yang disepakati
Berdomisili/tempat tinggal di desa setempat/desa yang berdekatan
dengan alamat kelompok
Penduduk usia dewasa/sudah menikah, berkelakuan baik dan bukan
perangkat desa/kelurahan /dan sejenis, PNS.
Diutamakan pembudidaya yang sudah melakukan usaha perikanan
budidayadan belum pernah menerima bantuan
Sanggup membuat dokumen administrasi sebagai kelengkapan
pengusulan dan pemberian bantuan
Mengusulkan 1 (satu) komoditas yang akan dibudidayakan
Pengurus dan anggota berdomisili/tempat tinggal di desa yang sama
atau berdekatan dengan lokasi usaha
Diutamakan kelembagaan pokdakan yang sudah operasional dan
merupakan binaan dan terdaftar di dinas yang membidangi perikanan
Calon pokdakan
Bersedia mematuhi ketentuan dalam proses pelaksanaan sesuai
mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah
Katagori usaha yang dijalankan termasuk usaha mikro
...................................
Tim Identifikasi
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
Calon Pembudidaya
Lokasi usaha sesuai untuk kegiatan budidaya ikan serta memiliki
aksesibilitas dan dapat dijangkau
Lahan/perairan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan merupakan
hamparan yang cukup luas,sesuai peruntukannya dan tidak dalam
Calon Lokasi
Komponen
Status lahan/perairan yang digunakan usaha budidaya ikan
...................................
...................................
...................................
dan belum pernah digunakan untuk kegiatan Bantuan
b. Sewa atau Garapan
a. Memiliki Sendiri
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Formulir 8
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi Penerima Bantuan
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi
Lokasi, Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan Hias
Calon Peserta Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan TA. 2018
Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini ....................tanggal ………... bulan ….....….... tahun 2018, yang bertandatangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Tim Identifikasi dan Seleksi……………
2. dst.……………………………… : dst…………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ………………. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias, kami telah
melakukan identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon peserta Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara hasil identifikasi dan seleksi ini dibuat dengan
sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tim Identifikasi dan Seleksi
Kabupaten……..Provinsi ............
i. (…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
ii. (dst.……………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
Formulir 9 Tabel Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi Penerima Bantuan
Nomor : …………………………………….
Tanggal : …………………………………….
Tabel Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias T.A. 2018
Provinsi .................................................. Kabupaten/Kota …………………………….
Tim Identifikasi dan Seleksi Kabupaten……..Provinsi ............
1. (…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
2. (dst.……………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
Pendirian dan pengukuhan kelompok Pengurus dan Anggota
Desa KecamatanTanggal
Pendirian
Nomor
Pengukuhan/
Akte Notaris
Pejabat Yang
MengukuhkanNama Jabatan
Jenis
KelaminProduksi Pendapatan Produksi Pendapatan
1
2
3
4
dst
Catatan :
Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau pembenihan ikan
Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per tahun
Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp) pertahun
KeteranganKegiatan UsahaNo Nama Pokdakan
Alamat
TLP/HP/Email Komoditas Luas Lahan
Komoditi Awal Target Setelah Kegiatan
Formulir 10 Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Peserta Penerima Bantuan
Berita Acara Hasil Verifikasi
Lokasi, Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan
Calon Peserta Penerima Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias TA. 2018
Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini ....................tanggal ………... bulan ….....….... tahun 2018, yang bertandatangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Penanggung jawab Pokja pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan Provinsi …………………………
2. …………………………………… : Sekretariat Pokja pelaksana Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan
Provinsi …………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan di
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ………………. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias, kami telah melakukan
identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon peserta Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias sebagaimana terlampir serta telah melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan pokdakan.
Demikian Berita Acara hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut
diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Provinsi ............
Penaggungjawab
(…………………………..) NIP. ………………………
Sekretariat
(…………………………..)
NIP. …………………
Formulir 11 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan dari PPK ke KPA
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN (dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
Nomor : ................................ Tanggal: ................................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang
bertindak di bawah ini: Nama : ………………….............................................................. NIP : ……………….................................................................
Jabatan : PPK Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si NIP : 19610522 198603 1 001
Jabatan : KPA Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja
…......................................... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah
terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) Ditjen. Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PPK Satker. Direktorat Produksi dan Usaha
Budidaya
..............................................
NIP. .......................................
PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai Rp. 6000
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si NIP. 19610522 198603 1 001
Formulir 12 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan dari PPK ke KPA
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk /
Uraian / Spesifikasi Volume (Paket)
Satuan (Rp)
Harga Perolehan
(Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA PPK Satker. Direktorat
Produksi dan Usaha Budidaya
.............................................. NIP. .......................................
PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai Rp. 6000
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si NIP. 19610522 198603 1 001
Formulir 13 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan dari KPA ke KPB
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN (dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Barang)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Sarana Budidaya pada Pokdakan
Nomor : ............................... Tanggal : ...............................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang
bertindak di bawah ini: Nama : Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si NIP : 19610522 198603 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM
NIP : 19581202 198603 1 011 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja
…............................................. berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah
terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen. Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si
NIP. 19610522 198603 1 001
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Barang Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai Rp. 6000
Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM
NIP. 19581202 198603 1 011
Formulir 14 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan dari KPA ke KPB
Nomor : Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk /
Uraian / Spesifikasi
Volume
(Paket)
Satuan
(Rp)
Harga Perolehan
(Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Ditjen. Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si
NIP. 19610522 198603 1 001
PIHAK KEDUA Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM
NIP. 19581202 198603 1 011
Formulir 15 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan dari KPB ke Penerima Bantuan
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN BANTUAN
(dari Kuasa Pengguna Barang ke Penerima Bantuan)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH
TERIMA
Bantuan
Sarana Budidaya Ikan Hias
Nomor : ................................
Tanggal : ................................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang bertindak di bawah ini: Nama : Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM
NIP : 19581202 198603 1 011 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : ....................................................................................
Jabatan : .................................................................................... Alamat : ....................................................................................
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja
…............................................... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK PERTAMA sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM NIP. 19581202 198603 1 011
PIHAK KEDUA Penerima Bantuan
Ketua .....................................
Meterai Rp. 6000
...............................................
Formulir 16 Daftar Barang/Jasa Yang Diserahterimakan dari KPB ke Penerima Bantuan
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk / Uraian
/ Spesifikasi
Volume
(Paket)
Satua
n (Rp)
Harga Perolehan
(Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM NIP. 19581202 198603 1 011
PIHAK KEDUA Penerima Bantuan
Ketua .....................................
Meterai Rp. 6000
...............................................
Formulir 17 Laporan Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya Ikan Hias
LAPORAN
PENYALURAN BANTUAN SARANA BUDIDAYA IKAN HIAS, T.A. 2018
Provinsi :
Kabupaten/Kota : Tgl/Bln/Bulan : Nama Kelompok :
No. Alamat Kelompok Nomor Badan
Hukum
Luas Lahan
(m2)
Jumlah Tebar
(ekor)
Produksi
Keterangan Jumlah
Panen (ekor)
Nilai
(Rp) Pasar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
![UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5f323d97a8828b27953284b6/undang-undang-republik-indonesia-1pdf-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia.jpg)
