Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai . ... Alur, Proses dan Kontrak Belajar 1 3 Pokok

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

PROGRAM INOVASI DESA

ii| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

Modul Orientasi

Tim Inovasi Kabupaten


iv| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten

Modul Orientasi



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v

MODUL ORIENTASI

TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)

Panduan Orientasi Program Inovasi Desa (PID) untuk


PENGARAH: Eko Putro Sanjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

PENANGGUNG JAWAB: Taufik Madjid (Dirjen, Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa)

TIM PENULIS: Ludiro Prajoko, Wahjudin Sumpeno, Octaviera Herawati, Lingga kartika

Suyud, khwan Maulana, Lendy Wibowo, Didik Faryanto, Ismail Zainury, Nurulhadi,

Hasan Rofiky, Rusdin M. Nur, Roni Budi Sulistyo, Idham Arsyad, Joko Wiryanu, Nurul

Hadi, Yossy Suparyo, M. Zaeni, Usman Rauf, Susi Maniez, Riza Surya Kusuma, Adang,

Ratih Dewi, Fuad, Borni Kurniawan, Rospita.

REVIEWER:, Muhammad Fachry, Wahyuddin Kessa, Yoseph Lucky

COVER & LAYOUT: Wahjudin Sumpeno

Cetakan Pertama, April 2018

Diterbitkan oleh:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. TMP. Kalibata No. 17 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

Web: www.kemendesa.go.id

http://www.kemendesa.go.id/


vi| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.


viii| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten

10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah

Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan

Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa

dan Kepala Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawarat-

an Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

Desa.

14. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan

Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program dan program

Satuan Kerja Perangkat (OPD) atau lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan

disertai dengan rencana kerja.

15. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat

rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari

RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang syah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.


x| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi

Kata Sambutan

Direkturat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bismillahirrahmanirrahiim

Atas berkat rahmat Alloh SWT, Kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah yang telah

memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Modul Pelatihan Program Inovasi Desa

(PID) TA 2018 dapat digunakan sebagai panduan peningkatan kapasitas pemangku

kepentingan Prgram Inovasi Desa baik di tingkat pusat dan daerah.

Modul Pelatihan PID TA 2018 diinisiasi oleh Direktorat Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Program

Inovasi Desa hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana

Desa dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa serta merevitalisasi peran

pendamping dan pelaku lainnya dalam mendukung pembangunan Desa. Melalui

Program Inovasi Desa diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran

pengetahuan secara partisipatif. Program Inovasi Desa merupakan salah satu bentuk

dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan Dana Desa

sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Modul pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemangku

kepentingan yang terlibat agar memahami secara filosofis, teknis serta memandu

pendamping dan pelaku lainnya untuk memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan PID.

Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait topik-topik pembahasan dapat

diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Modul Pelatihan PID TA 2018 ini. Semoga Alloh SWT

senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amien.

DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Taufik Madjid


xii| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiii

Daftar Isi

Daftar Istilah

Kata Sambutan Direktorat Jenderal Pembangunan dan


Daftar Isi

vii

xi

xiii

Pokok Bahasan 1 : Bina Suasana

1.1. Perkenalan

1.2. Alur, Proses dan Kontrak Belajar

1

3

Pokok Bahasan 2: Kebijakan Pembangunan Desa

2.1. Arah kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

2.2. Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

2.3. Kebijakan Penanganan Stunting

2.4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa

11

15

17

21

Pokok Bahasan 3: Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

3.1. Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

3.2. Membangun Tim Kerja

27

29

Pokok Bahasan 4: Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPID

4.1. Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

4.2. Tahapan Fasilitasi Pengelolaan dan Inovasi Desa (TPID)

4.3. Menangkap Inovasi (Capturing)

4.4. Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

35

37

41

45

Pokok Bahasan 5: Fasilitasi Penyelenggaraan Bursa dan Paska

Bursa

5.1. Konsep Bursa Inovasi Desa (BID)

5.2. Fasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa di Kabupaten

5.3. Fasilitasi Bursa Inovasi Desa di Kecamatan

5.4. Fasilitasi Paska Bursa Inovasi Desa

53

57

65

73

Pokok Bahasan 6: Fasilitasi Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa (P2KTD)

6.1. Konsep dan Alur Mekanisme P2KTD

6.2. Sosialisasi P2KTD

6.3. Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan P2KTD

6.4. Tata Cara Penyusunan Direktori P2KTD

83

85

89

97


xiv| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten

6.5. Pemanfaatan P2KTD 103

Pokok Bahasan 7: Komunikasi dalam Program Inovasi Desa

7.1. Konsep Komunikasi Program Inovasi Desa (PID)

7.2. Strategi Komunikasi di Tingkat Kabupaten/Kota

111

113

Pokok Bahasan 8: Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan

8.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi PID di tingkat Kabupaten/Kota

8.2. Pengendalian Kinerja TPID dalam Pelaksanaan Program

Inovasi Desa (PID)

8.3. Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

123

127

133

Pokok Bahasan 9: Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan TIK

9.1. Pengelolaan Dana Dekosentrasi

9.2. Pelaporan Kegiatan dan Keuangan TIK

9.3. Pengelolaan DOK Inovasi

143

147

149

Pokok Bahasan 10: Evaluasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut

(RKTL)

10.1. Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi

10.2. Penyusunan RKTL

157

163

Lembar Informasi 171


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xv

Pokok Bahasan 1

BINA SUASANA


xvi| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |1

POKOK BAHASAN 1

POKOK BAHASAN

BINA SUASANA

Tujuan:

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:

1. Melakukan perkenalan antar peserta latih dan pelatih;

2. Memahami alur proses orientasi dan menyepakati tata tertib

orientasi.

Sub Pokok Bahasan (SPB)

1.1. Perkenalan;

1.2. Alur Proses Orientasi dan Kontrak Belajar.

Waktu

2 JP (90 menit)


2| Modul Orientasi Tim Inovasi Kabupaten


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 3

SUB POKOK BAHASAN 1.1

Perkenalan

Tujuan


1. saling mengenal antar peserta;

2. mencairkan suasana latihan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Permainan.

Media

Lembar permainan

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol.

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Perkenalan

1. Pelatih menawarkan ke peserta latih untuk memfasilitasi perkenalan

dengan permainan “Arah Angin Berhembus”;

2. Permainan ini seluruh peserta membuat lingkaran manusia,

lingkaran ini membentuk kelompok sesuai kata kunci yang

disebutkan pelatih;



Pelatih mengamati segala yang dipakai peserta seperti warna

sepatu, warna baju, warna rambut, kacamata dsb), setelah itu

pelatih menyebutkan kata kunci misalnya:

Angin berhembus ke kacamata, maka peserta yang pakai

kacamata kumpul jadi satu. Pelatih terus akan memberi aba aba angin

berhembus dengan peserta terbagi dalam kelompok. Setelah kelompok

terbagi (sesuai kata kunci yang disebutkan pelatih) untuk saling

berkenalan dengan menyebutkan: nama, lokasi tugas, hoby, dan motivasi

mengikuti latihan.

3. Setelah itu, pelatih menunjuk perwakilan kelompok untuk memperkenal-

kan anggota kelompoknya. Pelatih boleh menunjuk anggota lainnya untuk

mengulang memperkenalkan anggota yang lain.

Kegiatan 2: Memahami Makna Perkenalan

4. Minta beberapa orang peserta mengemukakan makna perkenalan;

5. Berikan penegasan tentang makna perkenalan dalam kaitannya untuk

membangun suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran.




Alur, Proses dan Kontrak Belajar

Tujuan


1. Memahami tahapan kegiatan dan proses pembelajaranan yang

direncanakan;

2. Menyepakati tata tertib selama kegiatan berlangsung.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, Tanya jawab, Diskusi kelas.

Media

Media Tayang

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol,



Proses Penyajian:

Kegiatan 1: Memahami Alur Proses Orientasi

1. Jelaskan tujuan, proses dan hasil dari penjelasan tentang alur dan

proses orientasi TIK dengan menggunakan Media Tayang 1.2.1 Alur

Proses Orientasi;

2. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi dan bertanya;

3. Catat dan tegaskan hal-hal penting terkait Alur Proses Orientasi TIK.

Kegiatan 2: Menyepakati Tata Tertib Orientasi.

4. Jelaskan tujuan, proses dan hasil dari penjelasan Tata Tertib kegiatan

Orientasi TIK dengan mengkaitan kegiatan sebelumnya;

5. Selanjutnya Pelatih meminta peserta untuk membentuk Pengurus

kelas;

Pelatih menjelaskan kepada peserta tentang struktur

organisasi kelas beserta tugas masing-masing. Struktur

organisasi kelas yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan

Time Keeper/Penegak Disiplin. Struktur ini dibentuk

agar proses pembelajaran berjalan tertib.

6. Dilanjutkan ketua kelas memfasilitasi pembahasan tata tertib/aturan

main kelas yang disepakati oleh peserta;

Kegiatan 3: Menutup Sesi Pembelajaran

7. Akhiri sesi ini dengan menegaskan fungsi tata tertib yang telah

disepakati bagi kelancaran proses orientasi.



Pokok Bahasan 2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA





POKOK BAHASAN 2

POKOK BAHASAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami pokok-pokok kebijakan pembangunan dan pemberdaya-

an masyarakat Desa;

2. Memahami pokok-pokok kebijakan Program Inovasi Desa (PID);

3. Memahami peran Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dalam pelaksanaan

kebijakan penanganan stunting;

4. Memahami isu-isu pokok keterbukaan informasi publik dalam

pembangunan Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB. 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

SPB. 2.2. Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa.

SPB. 2.3. Peran Tim Inovasi Kabupaten dalam Penanganan Stunting.

SPB. 2.4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa.

Waktu

4 JP (180 menit)






Arah Kebijakan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Tujuan


1. Mampu Menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

2. Menguraikan Kebijakan Padat karya Tunai dan Penggunaan 30% Dana

Desa untuk upah tenaga Kerja pada kegiatan padat Karya Tunai.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), tanya jawab, diskusi

kelompok dan pemaparan kelompok.

Media

Media Tayang 2.1.1: Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat;

Lembar Kerja 2.1.1: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana

Desa untuk Kegiatan Padat Karya Tunai;

Lembar Informasi 2.1.1: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang

Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan

Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Lembar Informasi 2.1.2: Permendagri 113 tahun 2014 Tentang tentang

pengelolaan keuangan Desa;



Lembara Informasi 2.1.3: Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang

Kewenangan Desa;

Lembar Informasi 2.1.4: Permendesa 19 tahun 2017 Tahun Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Lembar Informasi 2.1.5: Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 126

tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sasaran pembangunan

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Lembar Informasi 2.1.6: Peraturan Menteri Keuangan 225 Tahun 2017

Tentang Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK .07/2017 Tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Lembar Informasi 2.1.7: Peraturan Menteri Keuangan 226 Tahun 2017

Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten Kota;

Lembar Informasi 2.1.8: Panduan Kegiatan Padat Karya tunai dan

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya

Tunai).

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari sub

pokok bahasan tentang Arah kebijakan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan meminta kepada peserta

menceritakan pengalaman selama ini terkait dengan kebijakan

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

selama ini.

3. Tuliskan point--point dari hasil penjelasan pengalaman peserta sebagai

kesimpulan atas sharing pengalaman (hasil refleksi);

4. Lakukan penegasan terkait hal-hal krusial dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Buatlah kesimpulan dengan mengkaitkan kegiatan pembelajaran

selanjutnya;

Kegiatan 2: Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk

Kegiatan Padat Karya Tunai

6. Lakukan curah pendapat dengan meminta kepada peserta

menceritakan pengalaman selama ini terkait dengan kebijakan Padat

Karya Tunai;

7. Tuliskan point-point dari hasil penjelasan pengalaman peserta sebagai

kesimpulan atas sharing pengalaman (hasil refleksi);

8. Lakukan penegasan terkait hal-hal krusial dalam pelaksanaan kebijakan

Padat Karya Tunai;

9. Akhiri kegiatan ini dengan penegasan dan kesimpulan bersama dari

pembelajaran yang telah dilakukan.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Padat

Karya Tunai dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika

dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu

dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena

kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian

peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan

kritis yang akan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.



Lembar Kerja 2.1.1

Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk

Kegiatan Padat Karya Tunai

No

Langkah –Langkah

Fasillitasi

Pelaksanaan

Kebijakan Padat

Karya Tunai

Hasil/Target

Capaian

Hambatan/

Tantangan Peran TIK

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Catatan:

(1) Format di atas hanya sebagai panduan diskusi saja, masing-masing kelompok

dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;

(2) Matrik di atas digunakan untuk membantu kelompok mendiskusikan pelaksanaan

kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat karya Tunai;

(3) Hasilnya dituliskan dalam kertas plano atau dalam bentuk slide power point untuk

dipaparkan dalam pleno.




Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa (PID)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan pokok-

pokok kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, membaca cepat (speed reading), tanya jawab, diskusi kelompok

dan pemaparan kelompok.

Media

Media Tayang 2.2.1: Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa

Lembar Informasi 2.2.1: Kebijakan Umum Program Inovasi Desa

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa

(PID)

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan pembelajaran tentang Dasar Pemikiran, Tujuan, dan Ruang

Lingkup Program Inovasi Desa (PID);

2. Bagilah kepada peserta bahan bacaan tentang pokok-pokok kebijakan

Program Inovasi Desa untuk dipelajari secara cepat (speed reading);

3. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang

kebijakan Program Inovasi Desa (PID) dengan mengajukan pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apakah yang Anda pahami tentang dasar pemikiran, tujuan, dan

hasil Program Inovasi Desa (PID)?

b. Mengapa Program Inovasi Desa (PID) penting bagi Desa?

c. Bagaimana ruang lingkup kegiatan Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kecamatan?

d. Bagaimana Peran TIK dalam Program Inovasi Desa (PID)?

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan

nya. Pelatih mencatat hal-hal pokok yang berkembang dalam

pembahasan dan menuliskannya dalam kertas plano untuk di

tempelkan di dinding atau fliptchart.

Kegiatan 2: Penutup Sesi Pembelajaran

5. Lakukan pembulatan dan penegasan hal-hal pokok terkait kebijakan

Program Inovasi Desa (PID) termasuk alur mekanisme pelaksanaannya

dengan menggunakan Media Tayang 2.2.1;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.


bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa (PID) dilakukan sebelum pembelajaran

dimulai (jika dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal

ini perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses

pembelajaran karena kesibukan membaca lembar informasi yang

dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup waktu untuk

mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada

saat pembelajaran berlangsung.




Kebijakan Penanganan Stunting

Tujuan


1. Menjelaskan pokok-pokok kebijakan dalam penanganan stanting di

Indonesia;

2. Menjelaskan peran Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dalam fasilitasi

penanganan stunting di tingkat Kabupaten.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan

pleno.

Media

Media Tayang 1.3.1: Peran Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dalam

Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.1: Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.2: Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.3: 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi

Anak Kerdil (Stunting)

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting


topik bahasan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang penanganan stunting di Desa?

b. Mengapa masyarakat Desa perlu memahami isu-isu penting

dalam penanganan stunting?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Desa dalam

penanganan stunting?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

dalam penanganan stunting di Desa dapat dituliskan di kertas plano

atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait pokok

kebijakan tentang penanganan stunting dengan media yang telah

disediakan;




bacaan kepada peserta tentang Kebijakan Penanganan Stunting

yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika


dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran

karena kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan

demikian peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan

memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada saat

pembelajaran berlangsung.

Kegiatan 2: Peran TIK dalam Mendukung Penanganan Stunting


topik bahasan tentang “Peran TIK dalam Mendukung Penanganan

Stunting”;



8. Berdasarkan isu-isu pokok yang dijelasakan dalam kegiatan

sebelumnya mintalah peserta untuk membahas tentang peran TIK

dalam memfasilitasi penanganan stunting sesuai dengan

kewenangannya, dengan mengajukan pertanyaan pemicu sebagai

berikut:

a. Bagaimana peran TIK di tingkat Kabupaten dalam mendukung


b. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi TIK dalam

mendorong pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dalam

mendukung penanganan stunting?

c. Hambatan/kendala apa saja yang mungkin dihadapi TIK dalam


9. Berikan kesempatan kepada peserta atau untuk memberikan

tanggapan, pendapat dan masukan;

10. Buatlah catatan terkait isu-isu kritis yang berkembang dalam

pembahasan. Hasilnya ditempelkan di kertas plano atau whiteboard;


menegaskan hal-hal pokok dan peran TIK dalam mendukung

kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting.






Keterbukaan Informasi Publik dalam

Pembangunan Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan pokok-

pokok kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan

pleno.

Media

Media Tayang 1.3.1: Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan

Desa;

Lembar Informasi 1.3.1: Keterbukaan Informasi Publik dalam Pem-

bangunan Desa.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan: Pokok-Pokok Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

dalam Pembangunan Desa


topik bahasan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik dalam Pembangunan Desa;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang keterbukaan informasi publik

dalam pembangunan Desa?

b. Mengapa keterbukaan publik perlu dibangun?

c. Bagaimana Desa dalam membangun keterbukaan informasi

publik?





dalam keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Desa dapat

dituliskan di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pokok-pokok

kebijakan tentang keterbukaan informasi public dalam pembangunan

desa dengan media yang telah disediakan;




bacaan kepada peserta tentang Keterbukaan informasi publik

dalam pembangunan Desa dan referesni terkait. Hal ini

dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika dimungkinkan

pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan

agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena kesibukan membaca

lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki

cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan

disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.



Pokok Bahasan 3

TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)





POKOK BAHASAN 3

POKOK BAHASAN

TIM INOVASI KABUPATEN

(TIK)

Tujuan


1. Memahami struktur organisasi, tugas, dan tanggungjawab Tim Inovasi

Kabupaten (TIK);

2. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dan koordinasi lintas pelaku

PID di tingkat Kabupaten.

Sub Pokok Bahasan

SPB 3.1: Organisasi Tim Inovasi Kabupaten (TIK);

SPB 3.2: Membangun Tim Kerja di tingkat Kabupaten.

Waktu

2 JP (90 menit)






Organisasi Tim Inovasi Desa (TIK)

Tujuan


1. Menjelaskan tentang struktur organisasi Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

dalam Program Inovasi Desa (PID);

2. Menjelaskan peran Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dalam pelaksanaan

Program Inovasi Desa (PID) di tingkat Kecamatan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 3.1.1: Organisasi Tim Inovasi Kabupaten (TIK);

Lembar Informasi 3.1.1: Panduan Teknis Operasional Program Inovasi

Desa (PID) terkait Tugas dan Tanggung Jawab Tim Inovasi Kabupaten

(TIK).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Struktur Organisasi Tim Inovasi Kabupaten

(TIK)


topik bahasan tentang Struktur Organisasi Tim Inovasi Kabupaten

(TIK) dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kabupaten;

2. Mintalah 2 (dua) orang peserta menggambar dan memberikan

penjelasan ringkas struktur beserta posisi dalam struktur organisasi Tim

Inovasi Kabupaten (TIK);

3. Berikan penegasan terkait struktur dan posisi dalam organisasi Tim

Inovasi Kabupaten (TIK);

Kegiatan 2: Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Tim Inovasi

Kabupaten (TIK)

4. Selanjutnya pelatih meminta peserta lain menjelaskan tugas dan

tanggung jawab masing-masing sesuai posisinya;

5. Tuliskan tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan peserta pada

kertas plano;

6. Minta peserta memeriksa uraian tugas dan tanggung jawab Tim

Inovasi Kabupaten (TIK) sesuai Panduan Teknis Operasional (PTO)

yang telah ditetapkan;

7. Minta salah seorang peserta memberikan pendapatnya terkait tugas

dan tanggung jawab Tim Inovasi Kabupaten (TIK).

Kegiatan 3: Menutup Sesi Pembelajaran

8. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan;

9. Akhiri sesi ini dengan memberikan penegasan secara ringkas terkait

tugas dan tanggung jawab Tim Inovasi Kabupaten (TIK) serta

perannya dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).




Membangun Tim Kerja

di Tingkat Kabupaten

Tujuan


1. Menilai aspek-aspek penting Tim Kerja;

2. Menerapkan aspek-aspek penting dalam membangun Tim Kerja di

tingkat Kabupaten.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Permainan, curah pendapat, dan refleksi diri.

Media

Media Tayang 3.1.1: Membangun Tim Kerja di Tingkat Kabupaten

Lembar Permainan 3.1.1: Team Building

Lembar Informasi 2.1.1: Hubungan Antarpemangku Kepentingan

Program Inovasi Desa.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Menilai Aspek-Aspek Penting Tim Kerja


topik bahasan tentang Aspek-aspek penting membangun Tim Kerja

dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di tingkat

Kabupaten;

2. Pandu peserta melakukan permainan dengan mengacu pada Lembar

Petunjuk Permainan 3.2.1;

3. Selanjutnya, pandu peserta mengungkapkan cara/bagaimana mereka

(setiap kelompok) melakukan permainan serta hasilnya (berhasil atau

gagal);

4. Pandu peserta menilai/menarik makna permainan yang telah dilakukan

dalam kaitannya dengan membangun tim kerja;

Kegiatan 2: Menerapkan aspek-aspek penting Tim Kerja

5. Tegaskan kembali berdasarkan refleksi permaianan yang telah

dilakukan tentang aspek-aspek penting dalam membangun Tim Kerja

dengan menuliskannya dalam meta plan dan di tempelkan di papan flip

charta atau di dinding;

6. Minta peserta untuk mengungkapkan cara menerapkan nilai-nilai

tersebut bagi Tim Kerja di tingkat Kabupaten;

7. Buatlah catatan untuk masing-masing aspek tersebut.

Kegiatan 3: Menutup sesi pembelajaran

8. Akhiri sesi ini dengan menegaskan aspek-aspek penting yang

menjamin keberhasilan tim kerja.



Pokok Bahasan 4

FASILITASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGELOLAAN

PENGETAHUAN DAN

INOVASI DESA (PPID)

Materi Khusus: Pokja PPID





POKOK BAHASAN 4

POKOK BAHASAN

FASILITASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGELOLAAN

PENGETAHUAN DAN

INOVASI DESA (PPID)

Tujuan


1. Memahami konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID);

2. Memfasilitasi Tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID);

3. Menerapkan teknik penangkapan inovasi (capturing);

4. Menerapkan pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajaran;

5. Memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa di tingkat kecamatan dan

replikasidi tingkat Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB 4.1: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

SPB 4.1: Penangkapan (Capturing) Inovasi

SPB 4.2: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

SPB: 4.3. Bursa Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan dan Replikasi inovasi

Desa.

Waktu

10 JP (450 menit)






Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang

konsep pengelolaan pengetahuan dan inovasi Desa (PPID) dalam Program

Inovasi Desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan pleno.

Media

Media Tayang 4.1.1: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID);

Lembar Informasi 4.1.1: Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

dalam Program Inovasi Desa (PID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa


topik bahasan tentang Konsep Pengeloaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang Pengelolaan Pengetahuan Dan

Inovasi Desa (PPID)?

b. Mengapa pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dibutuhkan

dalam pembangunan Desa?

c. Apa kriteria inovasi dalam Program Inovasi Desa (PID)?

d. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pokja PPID dalam

melakukan Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa (PPID)?





terkait pengelolaan pengetahuan dan inovasi Desa dalam mendukung

pembangunan Desa dapat dituliskan di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pokok-pokok

kebijakan tentang Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa dengan

media yang telah disediakan;




bacaan kepada peserta (Pokja PPID) tentang Konsep

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dan referesni

terkait. Hal ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika









Fasilitasi Tahapan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

Tujuan


1. Menjelaskan mekanisme Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa

(PPID);

2. Memfasilitasi tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID) dalam Program Inovasi Desa (PID).

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 4.2.1: Fasilitasi Tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di Tingkat Kabupaten;

Lembar Kerja 4.2.1: Matrik Diskusi Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat

Kabupaten Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Informasi 4.2.1: Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID) dalam Program Inovasi Desa.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan1: Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa di Tingkat Kabupaten


topik bahasan tentang mekanisme pelaksanaan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kabupaten dengan

mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang mekanisme pelaksanaan PPID di

tingkat Kabupaten?

b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan PPID di tingkat

Kabupaten?, dan bagaimana peran masing-masing pelaku

tersebut?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pokja PPID dalam

mendorong pelibatan pelaku di tingkat Kabupaten?





terkait mekanisme PPID di tingkat Kabupaten dengan menuliskannya

di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang mekanisme

pelaksanaan PPID di tingkat Kabupaten dengan menggunakan media

yang telah disediakan;



Kegiatan 2: Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat Kabupaten


topik bahasan tentang Fasilitasi Tahapan Pengelolaan Inovasi dan

Pengetahuan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa;

8. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok (sesuai kecamatan) untuk

menyusun rencana kegiatan fasilitasi PPID di tingkat Kabupaten,

sebagai panduan gunakan Lembar Kerja 4.2.1;

9. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikannya dalam

kelompok. Hasilnya ditulis dalam kertas plano dan di tempelkan di

dinding agar dapat diamati oleh peserta lain;

10. Mintalah 1 atau 2 kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam pleno.



11. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan

pendapat, gagasan, dan saran terkait paparan yang telah dilakukan;

12. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran atau rumusan gagasan

utama dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan menuliskan

dalam kartu meta plan sebagai pegangan bagi pelatih;

13. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan

tentang fasilitasi tahapan PPID di tingkat Kabupaten dalam

pelaksanaan Program Inovasi Desa yang telah dilakukan.



Lembar Kerja 4.2.1

Matrik Diskusi Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat Kabupaten


No Tahapan

Kegiatan

Uraian

Pelaku Kendala Solusi

Catatan:

(1) Buatlah beberapa kolom yang berisi uraian tentang Tahapan Kegiatan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kabupaten. Dalam menuliskan

setiap tahapan kegiatan PPID Kelompok dapat menggunakan rujukan Panduan

Teknis Operasional PID terkait mekanisme PPID di tingkat Kabupaten;

(2) Lakukan penelaahan terkait proses fasilitasi yang dilakukan oleh Pokja PPID untuk

masing-masing tahapan tersebut secara rinci;

(3) Tuliskan siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan tersebut;

(4) Lakukan penelaahan terkait kemungkinan kendala atau hambatan yang dihadapi

TIK dalam setiap tahapan tersebut;

(5) Rumuskan beberapa alternate solusi untukmengatasi hambatan dan kendala

tersebut;

(6) Hasil diskusi kelompok dicatat dan dibahas dalam pleno untuk mengklarifikasi,

mengelompokkan dan menyepakati hasilnya.




Menangkap Inovasi (Capturing)

Tujuan


1. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, hasil, proses dan ruang

lingkup kegiatan menangkap inovasi (Capturing) dalam Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID);

2. Praktek menangkap inovasi (Capturing) dalam Program Inovasi Desa

(PID).

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah pendapat, praktek menangkap Inovasi (Cupturing), kerja kelompok,

pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 4.3.1: Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID) di Tingkat Kabupaten;

Lembar Informasi 4.3.1: Menangkap Inovasi (Capturing) dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan1: Memahami Konsep Menangkap Inovasi (Capturing) dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)


topik bahasan tentang Konsep dan Ruang lingkup Kegiatan

Menangkap Inovasi (Capturing) dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kabupetan dengan mengkaitkan

kegiatan belajar sebelumnya;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang konsep menangkap (cupturing)?

b. Mengapa kegiatan menangkap inovasi (capturing) penting

dilakukan?

c. Bagaimana peran Pokja PPID dalam memfasilitasi kegiatan

menangkap inovasi (capturing)?

d. Keahlian apa saja yang dibutuhkan Pokja PPID dalam

memfasilitasi kegiatan menangkap inovasi (capturing)?





terkait proses menangkap inovasi (capturing) dengan menuliskannya

di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang proses menangkap

inovasi (capturing) dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kabupaten dengan menggunakan media

yang telah disediakan;



Melalui materi tayang, pelatih menyampaikan keahlian dasar

yang perlu dimiliki oleh Pokja PPID dalam proses capturing: (a)

komunikasi dan hubungan baik dengan narasumber, (b) pola

pikir investigatif yang bertujuan jelas, (c) mampu bercerita dan

merekam informasi dengan cara yang menarik, (d) memiliki

pengetahuan dasar tentang substansi yang di-capture, (e) memiliki empati

terhadap subyek yang di-capture, dan (f) mampu mengoperasikan

perangkat teknologi sederhana seperti telepon seluler.



Kegiatan 2: Praktek Menangkap Inovasi (Capturing) dalam Pengelola-

an Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)


topik bahasan tentang Fasilitasi Kegiatan Menangkap Inovasi

(Capturing) dalam Pengelolaan Inovasi dan Pengetahuan (PPID);

8. Jelaskan bahwa ada banyak pilihan metode untuk melakukan

capturing yang perlu ditentukan sejak awal di tahap persiapan;

9. Ajak peserta untuk mempelajari Booklet Lembar Kerja Pelatihan PPID

tentang Wawancara, Bahan Bacaan Kiat-Kiat Metode Capturing Inovasi

Desa, dan Bahan Bacaan – Cara Membuat Video;

10. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait metode

wawancara dan membuat video kepada narasumber.

11. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok (sesuai kecamatan) untuk

melakukan praktek menangkap inovasi (capturing) berdasarkan hasil

identifikasi dan verifikasi inovasi Desa yang telah dilakukan;




13. Mintalah beberapa kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam

pleno.






16. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan.






Dokumentasi Inovasi dan Bahan

Pembelajaran

Tujuan


1. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, hasil, proses dan ruang

lingkup kegiatan dokumentasi inovasi dan bahan pembelajaran dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID);

2. Praktek dokumentasi dan bahan pembelajaran dalam Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah pendapat, praktek pendokumentasian inovasi Desa, kerja kelompok,

pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 4.4.1: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

dalam Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di Tingkat

Kabupaten;

Lembar Kerja 4.4.1: Format Struktur Dokumen Inovasi dan Bahan

Pembelajaran;

Lembar Informasi 4.4.1: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

dalam Pengelolaan Pengetahuan dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan1: Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Dokumentasi

Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID)


topik bahasan tentang Konsep dan Ruang lingkup Kegiatan

Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam Program Inovasi

Desa (PID) di tingkat Kabupetan dengan mengkaitkan kegiatan belajar

sebelumnya;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang kegiatan pendokumentasian

inovasi dan bahan pembalajaran?

b. Mengapa kegiatan pendokumentasian inovasi dan bahan

pembalajaran penting dilakukan?

c. Bagaimana peran Pokja PPID dalam kegiatan pendokumentasian

inovasi dan bahan pembalajaran?

d. Keahlian apa saja yang dibutuhkan Pokja PPID dalam

memfasilitasi kegiatan pendokumentasian inovasi dan bahan

pembalajaran?





terkait kegiatan pendokumentasian inovasi dan bahan pembalajaran

di tingkat Kabupaten dengan menuliskannya di kertas plano atau

whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pendokumentasian

inovasi dan bahan pembalajaran dalam pelaksanaan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kabupaten dengan

menggunakan media yang telah disediakan;



Kegiatan 2: Praktek Pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajar-

an dalam Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)


praktek Pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam

Pengelolaan Inovasi dan Pengetahuan (PPID);



8. Ajaklah peserta untuk menggunakan lembaran template dokumen

pembelajaran yang terdapat dalam Booklet Lembar Kerja Pelatihan

PPID yang telah dibagikan dan dalam USB;

9. Jelaskan satu per satu bagian template, mulai dari judul hingga kontak

informasi;

10. Melalui media tayang, jelaskan alur dari setiap bagian dan bagaimana

setiap bagian saling mendukung bagian lainnya;

11. Peserta memulai latihan dengan menentukan judul dokumen

pembelajaran;

12. Beri waktu kepada peserta untuk menyepakati judul dari dokumen

pembelajarannya yang akan didiskusikan dalam kelompok, yakni judul

yang menggambarkan inovasi desa secara jelas dan menarik;

13. Bagilah peserta ke dalam kelompok kecil. Tiap kelompok diberi waktu

untuk mengisi format yang sudah disediakan pada lembar kerja

berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya.

14. Pelatih memfasilitasi dengan berkeliling ke tiap kelompok untuk

memastikan praktik berjalan sesuai kaidah;

15. Pilihlah satu kelompok dengan hasil pengisian format yang sudah

benar dan satu kelompok dengan hasil pengisian format yang perlu

perbaikan. Mintalah beberapa kelompok untuk memaparkan hasil

kerjanya dalam pleno;






18. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan.



Lembar kerja 4.4.1

Format Struktur Dokumen Inovasi dan Bahan Pembelajaran

Judul :

Ringkasan Umum

Tantangan dan latar belakang masalah

Solusi/inovasi yang dijalankan

Proses/langkah demi langkah penyelesaian masalah/tantangan

Hasil capaian

Pembelajaran

Pendanaan

Rekomendasi

Ilustrasi/Photo

Kontak informasi



Pokok Bahasan 5

FASILITASI PENYELENGGARAAN

BURSA INOVASI DESA (BID)





POKOK BAHASAN 4

POKOK BAHASAN

FASILITASI PENYELENGGARAAN

BURSA INOVASI DESA (BID)

Tujuan


1. Memahami konsep Bursa Inovasi Desa (BID);

2. Memfasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten;

3. Memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa di tingkat kecamatan;

4. Memfasilitasi Paska Bursa Inovasi Desa (BID).

Sub Pokok Bahasan

SPB 5.1: Konsep Bursa Inovasi Desa (BID);

SPB 5.2: Fasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten;

SPB 5.3: Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan;

SPB 5.4: Fasilitasi Paska Bursa Inovasi Desa (BID).

Waktu

10 JP (450 menit)






Konsep Bursa Inovasi Desa (BID)

Tujuan


1. Menjelaskan tentang konsep Bursa Inovasi Desa (BID) dalam Program

Inovasi Desa (PID);

2. Menjelaskan alur Bursa Inovasi Desa (BID).

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Curah pendapat, diskusi kelompok, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 5.1.1: Konsep Bursa Inovasi Desa (BID);

Lembar Informasi 5.5.1: Panduan Bursa Inovasi Desa (BID) dalam


Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Konsep Bursa Inovasi Desa (BID)


topik bahasan tentang “Konsep Bursa inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kecamatan”;

2. Awali sesi ini dengan melakukan curah pendapat dengan mengajukan

beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang Bursa Inovasi Desa (BID)?

b. Mengapa kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) perlu dilakukan?

c. Apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bursa

Inovasi Desa (BID)?

d. Kapan Bursa Inovasi Desa (BID)?

e. Mengapa harus dilakukan pada kurun waktu itu?

f. Siapa pelaksana dan pesertanya?

g. Apakah yang perlu disajikan dalam bursa itu?





terkait Bursa Inovasi Desa (BID) dengan menuliskannya di kertas plano

atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait Bursa

Inovasi Desa (BID) dengan media yang telah disediakan;



Kegiatan 2: Alur Bursa Inovasi Desa (BID)


topik bahasan tentang “Alur Tahapan Bursa inovasi Desa (BID) dalam

pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)”;

8. Selanjutnya mintalah peserta untuk menjelaskan secara umum alur

Bursa Inovasi Desa (BID) mencakup:

a. Jendela 1: Berfungsi sebagai pleno yang menjadi pembuka bursa.

Pleno dimaksud menjadi arena penting untuk menyampaikan

penjelasan tentang Bursa Inovasi Desa (BID) dan menekankan

pemahaman peserta tentang peran masing-masing setelah/paska

bursa. Hal-hal yang perlu diperhatikan: (a) Materi yang harus ada

dalam sambutan; (b) Fungsi pemutaran video inovasi; (c) Siapa



yang memberikan penjelasan tentang PID dan BID, dan (d)

penjelasan mekanisme BID.

b. Jendela 2: Terdiri dari ruang-ruang bursa yang mewakili tiap

bidang prioritas. Hal-hal yang perlu diperhatikan: (a) Siapa yang

bertugas di meja konsultasi untuk menjelaskan inovasi-inovasi

yang ditawarkan; (b) Bagaimana membantu pengisian Kartu

Komitmen Replikasi dan Kartu Inovasi Desaku; (c) Menu inovasi;

(d) Fungsi video; (e) Kegiatan dan memfasilitasi kegiatan di

Jendela 2 dan (f) Pelaku yang harus berperan.

c. Jendela 3: Berfungsi sebagai tempat penyerahan Kartu Komitmen

Replikasi dan Kartu Inovasi Desaku. Hal-hal yang perlu

diperhatikan: (a) Rating inovasi yang ada di menu, dan (b) Pelaku

yang bertugas di Jendela 3

9. Selanjutnya, bagi peserta dalam 3 kelompok untuk melakukan simulasi

sebagai pelaku di Jendela 1, Jendela 2, dan Jendela 3;

10. Beri waktu 15 menit kepada tiap kelompok untuk melakukan persiapan

dan berbagi tugas, mengambil materi dan perlengkapan yang

diperlukan tiap kelompok;

11. Beri waktu 30 menit untuk tiap kelompok melakukan simulasi singkat;

12. Fasilitasi peserta melakukan refleksi atas pelaksanaan simulasi sesuai

tugas kelompoknya;

13. Akhiri sesi ini dengan memberikan umpan balik terkait pelaksanaan

simulasi sesuai tugas setiap kelompok.






Fasilitasi Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kabupaten

Tujuan


1. Menjelaskan isu-isu pokok yang melatar belakangi peluncuran Bursa

Inovasi di Kabupaten;

2. Menjelaskan tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK) khususnya Pokja PPID

dalam penyelenggaraan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID).

Waktu

3 JP ( 135 menit)

Metode

Curah pendapat, diskusi kelompok, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 5.2.1: Fasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di

Kabupaten;

Lembar Kerja 5.2.1: Matrik Identifkasi Peluncuran Tahapan Fasilitasi

Peluncuran Kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten;

Lembar Kerja 5.2.2: Daftar Periksa (Check List) Persiapan Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten;

Lembar Kerja 5.2.3: Skenario Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kabupaten;



Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Isu-Isu Pokok Peluncuran Bursa Inovasi Desa

(BID) di Tingkat Kabupaten


topik bahasan tentang “Isu-Isu Pokok Peluncuran Bursa inovasi Desa

(BID) di Tingkat Kabupaten”;



a. Apa yang Anda pahami tentang Peluncuran Bursa Inovasi Desa

(BID) di Kabupaten?

b. Apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten?


penyelenggaraan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di

Kabupaten?





terkait Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten dengan

menuliskannya di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten dengan media yang telah

disediakan;




bacaan kepada peserta (Pokja PPID) tentang Panduan Teknis

Penyelenggara an Bursa Inovasi Desa (BID) yang dilakukan

sebelum pembelajaran dimulai (jika dimungkinkan pada sesi

malam atau istirahat) untuk keperluan simulasi. Hal ini perlu







Kegiatan 2: Peran Pokja PPID dalam Memfasilitasi Peluncuran Bursa

Inovasi Desa (BID) di Kabupaten


topik bahasan tentang “Peran Pokja PPID dalam Memfasilitasi

Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten”;

8. Berdasarkan isu-isu pokok yang dijelaskan dalam kegiatan sebelumnya

mintalah peserta untuk membahas tentang Peran Pokja PPID dalam

memfasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, dengan mengajukan

pertanyaan pemicu sebagai berikut:

a. Bagaimana peran Pokja PPID dalam memfasilitasi Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten?

b. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi Pokja PPID

dalam mendorong pemangku kepentingan terkait agar terlibat

mensukseskan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupetan?

c. Hambatan/kendala apa saja yang mungkin dihadapi Pokja PPID

dalam memfasilitasi kegiatan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID)

di Kabupaten?






menegaskan hal-hal pokok dan peran Pokja PPID dalam fasilitasi

Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kabupaten.

Kegiatan 3: Tahapan Fasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kabupaten


topik bahasan tentang “Tahapan Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kabupaten”;

13. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi

tahapan dalam memfasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di

tingkat Kabupaten. Hasil diskusi dicatat dalam lembar kerja kelompok

5.2.1;

14. Berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk

mendiskusikannya;

15. Mintalah wakil dari masing-masing kelompok untuk melakukan

presentasi hasil diskusinya.



16. Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lainnya untuk

menanggapi dan mengkritisi hasil paparan kelompok.

17. Buatlah catatan penting terkait isu-isu yang perlu mendapat perhatian.

18. Sebelum sesi ditutup, bagikan Lembar Kerja 5.2.2 dan 5.2.3 yang berisi

lembar checklist kegiatan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) yang

perlu dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan

evaluasi/tindak lanjut termasuk scenario atau jadwal acaranya. Berikan

penjelasan singkat terhadap lembar checklist tersebut.

19. Mintalah peserta mencermati dan membandingkan dengan hasil kerja

yang telah dibuat dan berikan kesempatan untuk bertanya atau

klarifikasi jika ada yang kurang jelas.

20. Lakukan penegasan kembali terhadap isu-isu penting dan kesimpulan.



Lembar Kerja 5.2.1

Matrik Identifkasi Tahapan Fasilitasi Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID)

di Tingkat Kabupaten

No. Tahapan Proses Output Penanggung

Jawab

Kendala

1. Perencanaan

a.

b.

c.

d.

2. Pelaksanaan

a.

b.

c.

d.

3. Evaluasi dan

Tindak lanjut

a.

b.

c.

d.



Lembar kerja 5.2.2

Daftar Periksa (Check List) Persiapan Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID)

Di Tingkat Kabupaten

No Kegiatan Kebutuhan/Media

Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

1. Persiapan

Menyusun

kepanitiaan

Menentukan

tanggal, waktu,

tempat

Menyiapkan daftar

undangan, draft

undangan, daftar

hadir

Menyiapkan

undangan untuk

peserta pameran

(bila perlu) dan

P2KTD

Menyusun agenda

dan RAB Peluncuran

Bursa Inovasi Desa

(BID)

Menyiapkan materi

dan peralatan

Mengatur

Kebutuhan ruang

Peluncuran Bursa

Inovasi Desa (BID)

Membuat skenario

mobilisasi peserta

Mengatur

pembagian stand

pameran (bila perlu)

Monitor kesiapan

pencairan dana

Surat koordinasi

Skenario Peluncuran

Bursa Inovasi Desa

(BID) dengan

Kegiatan Bupati




Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

Rapat koordinasi

dengan OPD terkait

Rapat koordinasi

dengan TPID

2. Pelaksanaan

Kesiapan materi dan

peralatan

Brosur BID,

video inovasi, jadwal

BID di tiap

kecamatan

Denah dan Lokasi

Peluncuran Bursa

Inovasi Desa (BID)

Run down acara

secara detil

Koordinasi

pemantapan peran

TAPM saat

mendampingi para

undangan.

Dan lain-lain.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Merekap jumlah

peserta dan siapa

yang hadir

Mencatat masukan

dan tanggapan

peserta terkait

materi Peluncuran

Bursa Inovasi Desa

(BID)

Mencatat respon

terhadap kepuasan

peserta dalam

mengingkuti

kegiatan Peluncuran

Bursa Inovasi Desa

(BID)

Mencatat komitmen

dan tindak lanjut

Peluncuran Bursa

Inovasi Desa (BID)

Dan lain-lain



Lembar kerja 5.2.3

Skenario Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID)

Di Tingkat Kabupaten

NO Aspek Deskripsi Status

kesiapan

1 Nama Kegiatan

2. Tujuan

3. Lokasi

4. Waktu

5. Target

a. Bupati Membuka

Peluncuran secara

Resmi

b. Perwakilan OPD

yang Hadir

c. Perwakilan Camat

dan Perwakilan

Kepala Desa

d. Kehadiran Media

e. Dalog Interaktif

dengan Kepala

Desa

6. Bentuk Kegiatan a. Pembukaan

b. Sajian video inovasi

c. Dialog interaktif tentang

pemahaman konsep Bursa

Inovasi Desa (BID)

d. Contoh proses Bursa Inovasi

Desa (BID) di tingkat

Kecamatan

e. Persiapan fasilitasi terkait kartu

Ide dan kartu komitmen

f. Daftar jadwal Bursa Inovasi

Desa (BID) di seluruh

Kecamatan

g. Dll.

7. Media Pendukung

8. Lainnya




Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (PID)

Di Tingkat Kecamatan

Tujuan


1. Menjelaskan tentang konsep Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan;

2. Menjelaskan alur, tahapan dan mekanisme pelaksanaan Bursa Inovasi

Desa (BID) di tingkat Kecamatan;

3. Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat kecamatan.

Waktu

3 JP ( 135 menit)

Metode

Curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 5.3.1: Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan;

Lembar Kerja 5.3.1: Matrik Identifkasi Tahapan Fasilitasi Kegiatan Bursa

Inovasi Desa;

Lembar Kerja 5.3.2: Daftar Periksa (Check List) Persiapan Bursa Inovasi

Desa (BID);



Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Konsep Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan


topik bahasan tentang “Konsep Bursa inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kecamatan”;



a. Apa yang Anda pahami tentang Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan?

b. Apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan Peluncuran

Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan?


memfasilitasi penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan?





terkait Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan dengan

menuliskannya di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait Bursa

Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan dengan media yang telah

disediakan;



Kegiatan 2: Peran Pokja PPID dalam Memfasilitasi Bursa Inovasi Desa

(BID) di Tingkat Kecamatan


topik bahasan tentang “Peran Pokja PPID dalam Memfasilitasi Bursa

Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan”;

8. Berdasarkan isu-isu pokok yang dijelaskan dalam kegiatan sebelumnya

mintalah peserta untuk membahas tentang Peran Pokja PPID dalam

Memfasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan sesuai

dengan kewenangannya, dengan mengajukan pertanyaan pemicu

sebagai berikut:

a. Bagaimana peran Pokja PPID dalam memfasilitasi kegiatan Bursa

Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan?



b. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Pokja PPID dalam

mendorong pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan

Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan?

c. Hambatan/kendala apa saja yang mungkin dihadapi Pokja PPID

dalam memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan?






menegaskan hal-hal pokok dan peran Pokja PPID dalam memfasilitasi

menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan.

Kegiatan 3: Tahapan Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kecamatan


topik bahasan tentang “Tahapan Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kecamatan”;

13. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi

tahapan dalam memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) di

tingkat kecamatan. Hasil diskusi dicatat dalam lembar kerja kelompok

5.3.1;


mendiskusikannya;

15. Mintalah wakil dari masing-masing kelompok untuk melakukan

presentasi hasil diskusinya;

16. Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lainnya untuk

menanggapi dan mengkritisi hasil paparan kelompok;

17. Buatlah catatan penting terkait isu-isu yang perlu mendapat perhatian;

18. Sebelum sesi ditutup, bagikan lembar kerja kelompok 5.3.2 yang berisi

lembar checklist kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) yang perlu

dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi/tindak

lanjut. Berikan penjelasan singkat terhadap lembar checklist tersebut;

19. Mintalah peserta mencermati dan membandingkan dengan hasil kerja

yang telah dibuat dan berikan kesempatan untuk bertanya atau

klarifikasi, jika ada yang kurang jelas;

20. Lakukan penegasan kembali terhadap isu-isu penting dan kesimpulan.



Kegiatan 4: Simulasi Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan


topik bahasan tentang “Simulasi Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di

tingkat Kecamatan”;

22. Jelaskan skenario dan alur penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID)

di tingkat kecamatan sesuai dengan panduan teknis yang telah

ditetapkan;

23. Berilah waktu bagi peserta untuk mendalami Panduan Bursa Inovasi

Desa yang sudah disiapkan;

24. Mintalah 1 orang peserta sebagai koordinator kelas yang akan

mengkoordinasikan seluruh proses simulasi yang akan dilakukan.

Sebagai koordinator, peserta tersebut akan bertugas untuk

memastikan simulasi Bursa Inovasi Desa (BID) berjalan sesuai panduan;

25. Semua peserta mendapatkan peran untuk mensimulasikan fasilitasi

Bursa Inovasi Desa (BID) sesuai dengan panduan teknis. Untuk

keperluan simulasi, peserta dibagi sesuai dengan kebutuhan simulasi

sebagai berikut:

Sebagai kepala desa

Sebagai BPD

Tokoh masyarakat

Sebagai Camat

Sebagai TPID

Petugas meja konsultasi

ruang bursa

Petugas Pengarah acara

Pendamping Desa

Petugas penerima Kartu

Komitmen dan Kartu IDE

Koordinator Jendela 1

Koordinator Jendela 2

Petugas penerima peserta

Petugas P2KTD

PLD

TAPM

26. Setelah simulasi selesai, mintalah peserta untuk merefleksikan dan

memberikan umpan balik terhadap kegiatan simulasi yang telah

dilakukan;

27. Buatlah catatan dari hasil refleksi yang telah dilakukan;

28. Buatah penegasan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan kegiatan

pertukaran pengetahuan dan inovasi antara desa yang memenuhi

kebutuhan desa untuk belajar dan bertukar informatentang

pengalaman pembangunan Desa serta saling menerapkan

inovasi.



b. Pentingnya Pokja PPID mendorong terjadinya koordinasi antara

TPID dan PD/PLD dalam mempersiapkan desa sebelum

menghadiri BID (identifikasi masalah desa, inovasi yang sudah

dimiliki desa, dan kebutuhan akan masukan untuk perencanaan

desa).

c. Pentingnya peserta mengisi Kartu Komitmen Replikasi dan Kartu

Inovasi Desaku sesuai hasil pra identifikasi yang telah PD/PLD

lakukan, dan menyerahkannya kepada penyelenggara Bursa

Inovasi Desa (BID) untuk ditindaklanjuti realisasinya.

d. Pastikan waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum Musrenbang

Desa.

e. Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan media yang strategis untuk

mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam memperkuat

peran Kabupaten kepada desa untuk peningkatan kualitas RPJM

Desa melalui Musrenbang Desa.

f. Pastikan panitia yang diberi tugas di meja konsultasi memahami

tugasnya sebagai pemberi informasi dan pastikan terjadi interaksi

aktif pada proses bertukar pengalaman inovatif antara tiap meja

konsultas dengan perwakilan desa.

29. Tutuplah sesi ini dengan kesimpulan.



Lembar Kerja 5.3.1

Matrik Identifkasi Tahapan Fasilitasi Kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID)


No. Tahapan Proses Penanggungjawab Kendala

1. Perencanaan

a.

b.

c.

d.

2. Pelaksanaan

a.

b.

c.

d.

3. Evaluasi/Tindak

lanjut

a.

b.

c.

d.



Lembar kerja 5.3.2

Daftar Periksa (Check List) Persiapan Bursa Inovasi Desa (BID)



Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

1. Persiapan

Menyusun

kepanitiaan

Menentukan

tanggal, waktu,

tempat

Menyiapkan daftar

undangan, draft

undangan, daftar

hadir

Menyiapkan

undangan untuk

peserta pameran

(bila perlu) dan

P2KTD

Menyusun agenda

dan RAB Bursa

Inovasi Desa (BID)

Menyiapkan materi

dan peralatan

Mengatur

pembagian ruang

Bursa Inovasi Desa

(BID)

Membuat scenario

mobilisasi peserta

Mengatur

pembagian stand

pameran (bila perlu)

Monitor kesiapan

pencairan dana

Surat koordinasi

Skenario Bursa

Inovasi Desa (BID)

dengan Kegiatan

Camat

Rapat koordinasi

dengan Staf Camat




Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

Rapat koordinasi

dengan TIK/Pokja

PPID

2. Pelaksanaan

Kesiapan materi dan

peralatan

Brosur BID,

video inovasi, jadwal

BID di tiap

kecamatan

Denah dan Lokasi

Bursa Inovasi Desa

(BID)

Susunan acara

secara detil

Koordinasi

pemantapan peran

PLD dan PD saat

mendampingi Kades

dan para pelaku di

desa saat kunjungan

di setiap meja

konsultasi

Dan lain-lain.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Merekap jumlah

peserta dan siapa

yang hadir

Merekap jumlah

kartu komitmen dan

kartu ide termasuk

jenis kegiatannya.

Merekap kegiatan

inovasi yang paling

banyak diminati

Merekap kebutuhan

P2KTD dari hasil

kartu komitmen.

Dan lain-lain




Fasilitasi Paska Bursa Inovasi Desa (PID)

Tujuan


1. Menjelaskan pentingnya tindak lanjut paska Bursa Inovasi Desa (BID)

sampai pada Musrenbang Desa;

2. Menjelaskan pentingnya fasilitasi terhadap kepala desa dan para pelaku

di desa terkait tindak lanjut pasca Bursa Inovasi Desa (BID);

3. Memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti dukungan pada Kepala

Desa untuk dapat merealisasikan Kartu Ide dan Kartu Komitmen.

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 5.4.1: Paska Bursa Inovasi Desa (BID);

Lembar Kerja 5.4.1: Matrik Tindak Lanjut Paska Bursa Inovasi Desa (BID);

Lembar Kerja 5.4.2: Matrik Diskusi Kajian Kebutuhan Pendampingan

Paska Bursa Inovasi Desa (BID);



Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Tindak Lanjut Paska Bursa Inovasi Desa (BID)


topik bahasan tentang “Memahami Tindak Lanjut Paska Bursa inovasi

Desa (BID)”;

2. Minta beberapa orang peserta mengemukakan kembali hasil/output

dari Bursa Inovasi Desa (BID);

3. Berikan penegasan terkait kartu (Inovasi Desaku dan Komitmen

Replikasi) yang dihasilkan dari Bursa Inovasi Desa (BID);

4. Pandulah peserta menemukenali kegiatan tindak lanjut dan para

pelaku yang bertanggungjawab mengawal kegiatan tindak lanjut

pasca Bursa Inovasi Desa (BID) dengan mencatat pada Lembar Kerja

5.4.1;

5. Berikan penegasan terkait tugas dan tanggungjawab pelaku sebagai

berikut:

Pelaku Tanggungjawab dan Tugas

PD dan PLD Mengawal komitmen dari hasil rekapitulasi

Kartu Komitmen Replikasi;

TPID Merekap Kartu Komitmen Replikasi dan

Kartu Inovasi DEsaku sesuai format

rekapitulasi yang telah disediakan

Memfasilitasi proses replikasi dan

capturing

TIK Memfasilitasi proses (verifikasi inovasi –

capturing) atas inovasi desa yang

dituliskan dalam Kartu Inovasi Desaku

Mengawal proses replikasi (Tindak lanjut

Komitmen)

Kegiatan 2: Mengawal Hasil Bursa Inovasi Desa (BID)


topik bahasan tentang “Mengawal Hasil Bursa inovasi Desa (BID)”

dengan mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;

7. Mintalah peserta dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yang masing-masing

mendiskusikan tema-tema sebagai berikut:

Kelompok 1: Topik diskusi Memfasilitasi proses menagkap

inovasi Desa (Capturing)

Kelompok 2: Topik diskusi Mengawal proses replikasi



8. Bagikan Lembar Kerja 5.4.2., Tugas Tindak Lanjut Paska Bursa Inovasi

Desa (BID) untuk dibahas dalam kelompok;

9. Minta masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan hasil

diskusinya;

10. Berikan kesempatan kepada peserta dari kelompok penanggap

memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok yang

mempresentasikan;

11. Akhiri sesi ini dengan menegaskan hal-hal penting sesuai hasil diskusi

kelompok.



Lembar kerja 5.4.1

Matrik Tindak Lanjut Paska Bursa Inovasi Desa (BID)

No. Tindak Lanjut BID Uraian Kegiatan

Tindak Lanjut

Pelaku Tugas dan

Tanggung-

jawab



Lembar Kerja 5.4.2.

Matrik Diskusi Kebutuhan Pendampingan Paska Bursa Inovasi Desa (BID)

NO ASPEK URAIAN KET.

A. Identitas

Nama Desa

PLD Desa

PD

B. Deskripsi

Kartu IDE

Kartu Komitmen

C. Analisis SWOT

Kelebihan

Kelemahan

Peluang

Tantangan

D. Solusi

1.

2.

E. Capaian

F. Rencana Aksi dan Target

Waktu (Sebelum

Musrenbang)

G. Pemantauan dan Penilaian





Pokok Bahasan 6

FASILITASI PENYEDIA

PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS

DESA (P2KTD)

Materi Khusus: Pokja P2KTD





POKOK BAHASAN 6

POKOK BAHASAN

FASILITASI PENYEDIA PENINGKATAN

KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)

Tujuan


1. Memahami konsep dan alur mekanisme Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD);

2. Memahami peran Pokja P2KTD dalam memfasilitasi kegiatan

sosialisasi, identifikasi dan verifikasi kebutuhan penyedia peningkatan

kapasitas teknis di Desa, penyusunan direktori, pemanfaatan, serta

pemantauan dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas teknis di

Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB 6.1: Konsep dan Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD;

SPB 6.2: Sosialisasi P2KTD;

SPB 6.3: Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan P2KTD;

SPB 6.4: Penyusunan Direktori P2KTD;

SPB 6.5: Pemanfaatan P2KTD;

SPB 6.6. Pemantauan, Pengawasan, dan Pelaporan P2KTD.

Waktu

10 JP (270 menit)






Konsep dan Alur Mekenisme

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep

dan alur Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam

pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID);

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Curah pendapat, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 6.1.1; Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD) dalam Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Informasi 6.1.1: Pedoman Teknis Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa (PID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Pentingnya Sosialisasasi P2KTD


topik bahasan tentang Konsep dan Alur Mekanisme P2KTD dalam

pelaksanaan kegiatan inovasi Desa;

2. Lakukan curah pendapat tentang konsep P2KTD dengan mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang P2KTD?

b. Mengapa P2KTD di perlukan dalam mendukung inovasi Desa?

c. Bagaimana alur dan mekanisme P2KTD?

d. Apa saja peran TPID dalam memfasilitasi P2KTD di tingkat

kecamatan. P2KTD?;

e. Hambatan apa saja yang mungkin dihadapi Pokja P2KTD dalam

memfasilitasi penyedia kapasitas teknis di Desa?





dalam kartu, kertas plano atau whiteboard;

Kegiatan 2: Menutup Sesi pembelajaran

5. Berikan penegasan terhadap hal-hal penting terkait potensi dan

masalah yang mungkin muncul, dan akhiri sesi ini.





Sosialisasi P2KTD

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan tujuan dan

ruanglingkup sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD) dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID);

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Curah pendapat, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 6.2.1; Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Informasi 6.2.1: Pedoman Teknis Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa (PID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami tujuan dan ruang lingkup sosialisasi Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)


subpokok bahasan tentang Konsep dan Alur Mekanisme P2KTD dalam

pelaksanaan kegiatan inovasi Desa;

2. Lakukan curah pendapat tentang konsep P2KTD dengan mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang kegiatan sosialisasi P2KTD?

b. Mengapa kegiatan soisialisasi P2KTD diperlukan?

c. Apa tujuan sosialisasi P2KTD?

d. Apa saja hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi P2KTD?

e. Apa saja Pokja P2KTD dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi?

f. Hambatan apa saja yang mungkin dihadapi oleh Pokja P2KTD

dalam memfasilitasi sosilisasi?






Kegiatan 2: Mengidentifikasi lingkup materi dan target sasaran

Sosialisasi

5. Mintalah salah satu peserta mengemukakan lingkup materi sosialisasi

P2KTD;

6. Berikan kesempatan beberapa peserta menanggapi;

7. Tegaskan lingkup materi sosialisasi P2KTD;

8. Sesuai lingkup materi sosialisasi di atas, minta peserta menentukan

target sasaran sosialisasi P2KTD.

Kegiatan 3: Mengidentifikasi bentuk kegiatan dan media sosialisasi

yang digunakan

9. Bagikan 1 lembar kerta metaplan kepada setiap peserta dan minta

menuliskan I (satu) contoh bentuk kegiatan dan media sosialisasi

P2KTD yang efektif digunakan;

10. Pandu peserta menentukan bentuk kegiatan dan media sosialisasi

P2KTD berdasarkan pendapat peserta;



11. Berikan penegasan terhadap hal-hal penting terkait hal-hal kritis yang

mungkin muncul pada saat Pokja P2KTD memfasilitasi kegiatan

sosialisasi di tingkat kabupaten dan akhiri sesi ini.



bacaan kepada peserta terkait Panduan Teknis atau (SOP)

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika dimungkinkan

pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan

agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena kesibukan membaca

lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki

cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan







Identifikasi dan Verifikasi P2KTD

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan

identifikasi dan verifikasi kebutuhan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa (P2KTD);

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Curah Pendapat, Diskusi, Kerja Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 6.3.1: “Identifikasi serta Verifikasi P2KTD”;

Lembar Kerja 6.3.1. Formulir Pendaftaran Profil Lembaga P2KTD;

Lembar Kerja 6.3.2: Formulir Penilaian Hasil Verifikasi Administratif

P2KTD;

Lembar Kerja 6.3.3: Panduan Verifikasi Lapangan;

Lembar kerja 6.3.4: Rekapitulasi Hasil verifikasi P2KTD;

Lembar Informasi 6.3.1: “Panduan Teknis Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)”.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Proses Identifikasi dan Verifikasi P2KTD

1. Pelatih menjelaskan tujuan, tahapan dan langkah, dan hasil yang

diharapkan dari pembahasan tentang Identifikasi dan Verifikasi

kebutuhan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD);

2. Awali dengan curah pendapat tentang makna dan hakikat dari proses

identifikasi dan verifikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan

kunci sebagai berikut:

a. Apa yang anda pahami tentang proses identifikasi dan verifikasi

P2KTD.

b. Mengapa kriteria dan persyaratan sangat penting bagi identifikasi

dan verifikasi P2KTD?

c. Apakah hal-hal yang diperlukan oleh Pokja P2KTD dalam

memferifikasi kelembagaam dam kualifikasi P2KTD?

3. Gunakan kertas plano untuk mencatat hal-hal pokok yang

dikemukakan peserta;

4. Lakukan penegasan tentang isu-isu krusial terkait proses Identifikasi

dan Verifikasi bagi kebutuhan P2KTD;

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan

Kegiatan 2: Mengidentifikasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa (P2KTD)

6. Pelatih menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

pembahasan tentang “Mengidentifikasi Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)” dengan mengkaitkan pembelajaran

sebelumnya;

7. Minta beberapa orang peserta menjelaskan bagaimana proses

identifikasi P2KTD dilakukan;

8. Berikan penjelasan tentang proses identifikasi P2KTD;

9. Bagikan Lembar Kerja 6.3.1. Formulir Pendaftaran P2KTD. Minta

peserta mengisi formulir tersebut;

10. Minta peserta mengungkapkan hal-hal yang perlu diklarifikasi;

11. Berikan penjelasan terkait hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam

mengisi formulir dimaksud;



Kegiatan 3: Memverifikasi Kebutuhan Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis di Desa

12. Berdasarkan hasil diskusi identifkasi kebutuhan layanan P2KTD,

mintalah kelompok untuk melakukan verifikasi terhadap calon P2KTD;

13. Minta peserta menjelaskan pengertian proses verifikasi P2KTD;

14. Berikan penegasan tentang pengertian proses verifikasi P2KTD;

15. Pandu peserta membahas atau menjelaskan bagaimana proses

verifikasi P2KTD dilakukan;

16. Tegaskan hal-hal penting terkait proses verifikasi P2KTD;

17. Bagikan kepada setiap peserta Lembar Kerja 6.3.2. Formulir Verifikasi

Administratif, Formulir 6.3.3. Form Verifikasi Lapangan, dan Lembar

Kerja 6.3.4. Form Rekapitulasi Hasil Verifikasi P2KTD

18. Mintalah peserta mengisi form-form tersebut;

19. Berikan kesempatan kepada peserta mengemukakan hal-hal yang

perlu diklarifikasi dalam pengisian form yang tersedia;

20. Akhiri sesi ini dengan memberikan penjelasan/penegasan terkait hal-

hal yang perlu diklarifikasi dalam mengisi form verifikasi P2KTD.



Lembar Kerja 6.3.1

FORMULIR PENDAFTARAN

PROFIL LEMBAGA P2KTD

(Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan/PSDM/Infrastruktur Desa)

a. Nama lembaga :

b. Alamat Lembaga :

c. Jenis lembaga : Perguruan Tinggi/LSM/Asosiasi Profesi/Perusahaan

d. Badan Hukum :

e. AD/ART :

f. Nama Pengurus :

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Direktur :

g. Bidang Keahlian Lembaga

(Sebutkan bidang keahlian yang dimiliki oleh lembaga dalam bidang kesehatan/

pendidikan/Pengembangan Ekonomi/Infrastruktur desa)

h. Pengalaman lembaga

(Sebutkan pengalaman lembaga Anda dalam 3 tahun terakhir dalam memberikan

layanan kepada Desa: Kegiatan, lokasi, kapan)

i. Jumlah tenaga administrasi dan Tenaga teknis

Jumlah tenaga administrasi :

Jumlah Tenaga Teknis :

j. Kontak Person Lembaga

Nama :

No. HP :

Tanggal,………

Direktur Lembaga

(_____________________)



Lembar Kerja 6.3.2

Formulir Penilaian Hasil Verifikasi Administratif P2KTD

Bidang : …………………………….……

No Informasi Ya Tidak

1 Legalitas dan domisili Lembaga

a. Lembaga memiliki Badan Hukum yang sah √

b. Lembaga terdaftar pada instansi terkait √

c. Lembaga memiliki AD-ART √

d. Lembaga memiliki kantor yang dapat dihubungi √

2 Pengurus dan tenaga ahli teknis

a. Lembaga memiliki pengurus aktif

b. Lembaga memiliki tenaga pelaksana

c. Lembaga memiliki tenaga ahli teknis

3 Pengalaman Lembaga

a. Lembaga memiliki pengalaman memberikan layanan

teknis

b. Lembaga mendapat pengakuan atas hasil kerjanya

Tim Verifikasi,

____________________

Catatan : Jika salah satu dari item penilaian yang diberi tanda (√) tidak terpenuhi, maka

lembaga tersebut belum layak masuk dalam direktori P2KTD. Tim dapat melakukan

kunjungan lapangan jika dipandang perlu.



Lembar Kerja 6.3.3

Panduan Wawancara

VERIFIKASI LAPANGAN

(Jika dipandang perlu)

Nama Responden :

Jabatan dalam Lembaga :

Jenis Kelamin :

No Isu - Pertanyaan Jawaban

A Informasi kelembagaan

(Responden: Pengurus / pelaksana Lembaga)

1 Apakah lembaga merencanakan pindah

kantor dalam 1-2 tahun ini?

2 Apakah lembaga memiliki Tenaga pelaksana

full time?

3 Apakah lembaga memiliki tenaga ahli teknis

sesuai dengan keahlian lembaga?

B Pengakuan atas kualitas layanan lembaga

(Responden: Desa pengguna layanan)-jika perlu

1 Apakah Desa Anda pernah menggunakan

penyedia peningkatan kapasitas teknis dan

untuk kegiatan apa?

2 Apakah kegiatan tersebut diselesaikan

dengan baik oleh P2KTD?

3 Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan

teknis yang diberikan?

Tim Verifikasi,

( ____________________ )



Lembar Kerja 6.3.4.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon P2KTD

Bidang : ...................................................

No Nama

Lembaga

Alamat Nama

Kontak

Layak Tidak

Layak

Keterangan






Tata Cara Penyusunan Direktori

P2KTD

Tujuan


1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara penyusunan Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD);

2. Menyusun Direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD).

Waktu

2 JP (90 Menit)

Metode

Pemaparan, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi.

Media

Media Tayang 6.4.1: “Tata Cara Penyusunan Direktori P2KTD”;

Lembar Kerja 6.4.1. Formulir Pendaftaran Profil Lembaga P2KTD;

Lembar Kerja 6.4.2: Formulir Penilaian Hasil Verifikasi Administratif

P2KTD;

Lembar Informasi 6.4.1: “Panduan Teknis Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)”.

Alat Bantu

Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan proyektor



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup

Direktori P2KTD


kegiatan pembelajaran tentang “Tujuan, Manfaat, dan Ruang

Lingkup Direktori P2KTD” sebagai acuan Pokja P2KTD dalam

memfasilitasi penyusunan direktori yang aka dimanfaatkan oleh

Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan sebagai

berikut:

Apakah yang dimaksud dengan Direktori P2KTD

Apa tujuan disusunnya Direktori P2KTD?

Apa manfaat Direktori P2KTD bagi Desa?

Hal-hal apa saja yang perlu dirumuskan dalam Direktori P2KTD?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat

dan gagasannya;

4. Buatlah catatan penting dari hasil curah pendapat yang telah

dilakukan;

5. Lakukan pembulatan dengan menyajikan Media Tayang 6.4.1 yang

telah disediakan.

Kegiatan 2: Tata Cara Penyusunan Direktori P2KTD

6. Jelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari kegiatan

pembelajaran tentang tentang Tata Cara Penyusunan Direktori

P2KTD dengan mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;

7. Mintalah peserta menjelaskan tata cara penyusunan Direktori

P2KTD;

8. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi;

9. Catatlah hal-hal yang berkembang dalam pembahasan;

10. Berikan penegasan tentang proses penyusunan Direktori P2KTD

dengan menayangkan media tayang yang telah disediakan;

11. Selanjutnya, jelaskan kepada peserta struktur Oulline Direktori

P2KTD;

12. Mintalah perserta untuk mengisi form direktori dengan

menggunakan Lembar Kerja 6.4.3;

13. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengisi form dimaksud;



14. Minta beberapa orang relawan untuk membacakan form direktori

yang telah diisi;

15. Berikan kesempatan kepada peserta menyampaikan hal-hal yang

perlu diklarifikasi dalam mengisi form direktori tersebut;

16. Berikan penegasan terkait hal-hal yang perlu diklarifikasi.

17. Akhiri dengan kesimpulan


bacaan kepada peserta tentang Tata Cara Penyusunan

Direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD) dalam Program Inovasi Desa (PID) dilakukan


malam atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak

mengganggu proses pembelajaran karena kesibukan membaca lembar

informasi yang dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup

waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan




Lembar Kerja 6.4.1

Tahapan Penyusunan Direktori P2KTD

No Tahapan

Penyusunan Direktori

Kegiatan Hasil

1. Identifikasi awal

kebutuhan dan

ketersediaan P2KTD

2. Rekrutment calon

P2KTD

3. Pelaksanaan

Verifikasi

4. Penilaian

Kelayakan

5. Penentuan

Kelayakan

6. Laporan dan

Penetapan Hasil

Verifikasi

7. Penyusunan

Direktori P2KTD



Lembar Kerja 6.4.2

Struktur Outline Direktori P2KTD

Judul

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup Direktori

D. Pemanfaatan Direktori

E. Daftar profil Penyadia Jasa Layanan Teknis :

1. Nama lembaga

2. Bidang keahlian

3. Alamat lembaga

4. Telepon

5. Fax / email

6. Ketua

7. Nomor Registrasi

8. Penjelasan singkat mengenai profil, keahlian, pengalaman, jenis

pelatihan yang pernah diikuti P2KTD



Lembar Kerja 6.4.3

Contoh Direktori P2KTD

1. Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Indonesia

Bidang : Pencegahan penyakit menula dan peningkatan

kesehatan masyarakat

Alamat : Jl. Tirtasari Timur Raya no.43, Jakarta

Telepon : 021 - 12345678

Faksmili/email : 021 - 12345679 / [email protected]

Ketua : Iskandar Yamin

No.registrasi : 1234/SB/XX/2000/62 tertanggal 1 Januari 2000

Lembaga Kesehatan dan kesejahteraan Indonesia (LKKI) didirikan pada tahun 1965

dan berkantor pusat di Jakarta. LKKI merupakan organisasi non-pemerintah

bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.

Dalam kegiatannya, LKKI memusatkan perhatiannya pada peningkatan kesehatan

ibu dan anak, mengurangi ancaman HIV dan Malaria, menyediakan akses terhadap

air bersih dan sanitasi, membantu komunitas yang menjadi korban tsunami Aceh

pada tahun 2004 hingga proses rekonstruksi, serta meningkatkan kesadaran

komunitas lokal terhadap tanggap bencana.

mailto:[email protected]




Pemanfaatan P2KTD

Tujuan


1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara pemanfaatan P2KTD;

2. Memfasilitasi pemanfaatan P2KTD di Desa.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, tanyajawab, studi kasus, kerja kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 6.5.1; Pemanfaatan P2KTD dalam Program Inovasi Desa

(PID);

Lembar Kerja 6.5.1: Matrik Kajian Fasilitasi Desa Dalam Pemanfaatan

P2KTD;

Lembar Informasi 6.5.1: Pemanfaatan P2KTD dalam Program Inovasi

Desa (PID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Ruang Lingkup Pemanfaatan P2KTD

1. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari topik

pembelajaran tentang “Ruang Lingkup Pemanfaatan P2KTD” sebagai

acuan Pokja P2KTD untuk memfasilitasi pemanfaatan jasa layanan

teknis di Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan sebagai

berikut:

Apakah yang menjadi lingkup peran Pokja P2KTD dalam

memfasilitasi kegiatan pemanfaatan P2KTD di Desa?

Berdasarkan pengalaman Anda, sejauhmana peran Pokja P2KTD

dalam mendorong Desa untuk memanfaatkan P2KTD dalam

mendukung pembangunan Desa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat dan

gagasannya;

4. Buatlah catatan penting dari hasil curah pendapat yang telah dilakukan;

5. Lakukan pembulatan dengan menyajikan Media Tayang 6.5.1 yang telah

disediakan.

Kegiatan 2: Fasilitasi Desa dalam Pemanfaatan P2KTD

6. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari subpokok

bahasan tentang “Fasilitasi Desa dalam pemanfaatan P2KTD” sebagai

acuan Pokja P2KTD dalam fasilitasi Desa memanfaatkan P2KTD;

7. Lakukan curah pendapat dengan memberikan pertanyaan kepada

peserta sebagai berikut:

Apakah hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPID dalam fasilitasi

Desa memanfaatkan P2KTD?

Bagaimana proses atau tahapan fasilitasi pemanfaatan P2KTD?

Apakah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan dalam

proses fasilitasi tersebut dan bagaimana mengatasinya?

8. Berikan waktu kepada peserta untuk mengungkapkan pendapatnya.

9. Catatlah hal-hal yang penting dari hasil curah pendapat;

10. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk 3 (tiga) kelompok yang

masing-masing kelompok akan membahas isu-isu atau tema bahasan

sebagai berikut:

Kelompok 1: Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Kelompok 2: Orientasi P2KTD



Kelompok 3: Pertanggungjawaban P2KTD


membahas isu-isu tersebut dan mencatat hasil diskusinya dalam

Lembar Kerja Kelompok 6.5.2;

12. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dalam

pleno;

13. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya;

14. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan;

15. Buatlah pembulatan dan kesimpulan atas hasil kerja kelompok, dan

akhiri sesi ini.



Lembar Kerja Kelompok 5.5.2

Matrik Kajian Fasilitasi Desa Dalam Pemanfaatan P2KTD

No Tahapan Fasilitasi

Desa dalam

Pemanfaatan

P2KTD

Hasil yang

Diharapkan

Peran TIK

Pokja

P2KTD

Hambatan/

Tantangan

Solusi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelaksanaan P2KTD (Kelompok 1)

Orientasi P2KTD (Kelompok 2)

Pertanggungajwaban Kegiatan P2KTD (Kelompok 3)



Pokok Bahasan 7

KOMUNIKASI DALAM






POKOK BAHASAN 7

POKOK BAHASAN

KOMUNIKASI DALAM PROGRAM

INOVASI DESA

Tujuan


1. Memahami konsep Komunikasi dalam Program Inovasi Desa (PID);

2. Mengembangkan strategi komunikasi Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kabupaten/Kota.

Sub Pokok Bahasan

1. Konsep Komunikasi dalam Program Inovasi Desa (PID);

2. Strategi Komunikasi Program Inovasi Desa (PID) di Tingkat

Kabupaten/Kota.

Waktu

3 JP (135 menit)






Konsep Komunikasi dalam PID

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep

komunikasi dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Curah pendapat, pemaparan, dan pleno.

Media

Media Tayang 7.1.1; Komunikasi dalam Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Informasi 7.1.1: Komunikasi dan Paradigma Pembangunan.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan: Konsep Komunikasi dalam Program Inovasi Desa (PID)


topik bahasan tentang Konsep Komunikasi dalam Program Inovasi

Desa (PID);

2. Ajak peserta untuk melakukan curah pendapat dengan pertanyaan

kunci sebagai berikut :

a. Mengapa komunikasi penting dalam pelaksanaan Program

Inovasi Desa (PID)?

b. Pendekatan komunikasi apa yang dipakai?

c. Apa perbedaan paradigma komunikasi modernisme, keter-

gantungan, dan komunikasi partisipatoris?

3. Jelaskan mengenai konsep komunikasi dengan menggunakan media

tayang 7.1.1. Berikan kesempatan peserta untuk bertanya;

4. Ajak peserta untuk berpikir dan menerima mengapa Program Inovasi

Desa (PID) menggunakan paradigma komunikasi partisipatoris;

5. Lakukan penegasan dan kesimpulan.




Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan

Program Inovasi Desa (PID) di Tingkat

Kabupaten/Kota

Tujuan


1. Memetakan pemangku kepentingan sebagai khalayak sasaran dalam


2. Menyusun strategi komunikasi Program Inovasi Desa (PID) di tingkat

Kabupaten/Kota.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Curah pendapat, pemaparan, diskusi kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 7.2.1; Strategi Komunikasi dalam Program Inovasi Desa

(PID);

Lembar Kerja 7.2.1: Matrik Diskusi Analisis Masalah Komunikasi di

tingkat Kabupaten/Kota dalam Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Kerja 7.2.2: Matrik Diskusi Pemetaan Pemangku Kepentingan

Khalayak Sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam Program Inovasi

Desa (PID);

Lembar Informasi 7.2.1: Strategi Komunikasi Program Pembangunan.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memetakan Pemangku Kepentingan sebagai Khalayak

Sasaran


topik bahasan tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan sebagai

Khalayak Sasaran dalam komunikasi PID di Tingkat Kabupaten/Kota

dengan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;

2. Bagilah peserta dalam 4 – 5 kelompok untuk memetakan pemangku

kepentingan sebagai khalayak sasaran dalam komunikasi PID di

tingkat Kabupaten/Kota;

3. Ajaklah kelompok untuk: (1) melakukan analisis masalah komunikasi

di wilayah dampingan; (2) memetakan pemangku kepentingan dan

menentukan khalayak sasaran. Gunakan Lembar Kerja 7.2.1 dan 7.2.2

sebagai acuan diskusi kelompok. Beri penjelasan cara mengisi matriks

sebelum diskusi kelompok dimulai;




5. Mintalah 1 atau 2 kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam pleno;





dalam kartu sebagai pegangan bagi pelatih;

8. Pada akhir sesi, pelatih bersama peserta memberikan penegasan dan

kesimpulan tentang hasil pemetaan pemangku kepentingan sebagai

khalayak sasaran PID di tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan 2: Menyusun Strategi Komunikasi PID

9. Beri contoh menyusun strategi komunikasi dengan menggunakan

Lembar Kerja 7.2.3;

10. Ajak peserta untuk menentukan tiga khalayak sasaran dan tujuan

komunikasi untuk masing-masing khalayak berdasarkan hasil analisis

masalah komunikasi dan pemetaan pemangku kepentingan yang

telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Gunakan Lembar Kerja

7.2.3;

11. Bagilah peserta dalam 3 kelompok untuk menyusun strategi

komunikasi PID di tingkat Kabupaten/Kota, dengan menggunakan



informasi dasar hasil kajian pemetaan pemangku kepentingan sebagai

khalayak sasaran PID;




13. Mintalah setiap kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam pleno;





dalam kartu sebagai pegangan bagi pelatih;

16. Pada akhir sesi, pelatih bersama peserta memberikan penegasan dan

kesimpulan.



Lembar Kerja 7.2.1

Matrik Diskusi Analisis Masalah Komunikasi di tingkat Kabupaten/Kota

dalam Program Inovasi Desa (PID)

No Tujuan Program Kondisi saat ini Penyebab

Kesenjangan Komunikasi/Informasi

(PSP)

Kesenjangan Lainnya



Lembar Kerja 7.2.2

Matrik Diskusi Pemetaan Pemangku Kepentingan Khalayak Sasaran di

Tingkat Kabupaten/Kota dalam Program Inovasi Desa (PID)

No. Lembaga Mandat/

Kepentingan

Sumber

Informasi

yang

Digunakan

Informasi yang

Dibutuhkan*)

Potensi/

Peluang

*) Berdasarkan kesenjangan PSP pada matrik analisis masalah





Pokok Bahasan 8

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN





POKOK BAHASAN 8

POKOK BAHASAN

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat melakukan pembinaan,

pengendalian dan pelaporan TIK dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID).

Sub Pokok Bahasan

1. Fasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kabupaten/Kota;

2. Pengendalian Kinerja Pelaku dalam Pelaksanaan Program Inovasi

Desa (PID) di tingkat Kabupaten/Kota;

3. Pelaporan TIK.

Waktu

6 JP (270 menit)






Fasilitasi Rapat Koordinasi PID

Di Tingkat Kabupaten/Kota

Tujuan


1. Menjelaskan konsep dasar rapat koordinasi Program Inovasi Desa

(PID);

2. Mengkaji hambatan dan tantangan dalam fasilitasi rapat koordinasi

Program Inovasi Desa (PID) di tingkat Kabupaten/Kota.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, diskusi kelompok dan pleno.

Media

Media Tayang 8.1.1; Fasilitasi Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa

(PID);

Lembar Informasi 8.1.1: Panduan Rapat Koordinasi Program Inovasi

Desa (PID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Kebijakan dan Konsep Dasar Rapat Koordinasi


pembahasan tentang “Fasilitasi Rapat Koordinasi Program Inovasi

Desa (PID)” sebagai jalan pengendalian kinerja;

2. Pelatih membuka sesi dengan mengembangkan pertanyaan pembuka

terkait pengalaman memfasilitasi rapat koordinasi, dengan

mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah rapat koordinasi Program Inovasi Desa (PID) (Rakor

Provinsi) sudah sesuai harapan peserta rakor?

b. Apakah rapat koordinasi Program Inovasi Desa (PID) sudah efektif

mencapai tujuan yang telah ditetapkan?

c. Hal hal posistif apa saja yang bisa mendorong rakor berjalan

dengan baik?

d. Bagaimana cara menyelenggarakan rakor Program Inovasi Desa

(PID) yang baik?

3. Berikan kesempatan antar peserta untuk berdiskusi dan catat hal-hal

yang penting dan krusila.

4. Selanjunnya pelatih memaparkan tentang kebijakan rapat koordinasi

mencakup latar belakang, tujuan, dan mekanisme dengan

menggunakan media tayang 8.1.1;

5. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan

pendapat terkait hasil paparan yang telah dilakukan;

6. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam tanya jawab.

7. Lakukan pembulatan atau penegasan terkait isu-isu krusial dalam

rapat koordinasi;

8. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan.


bacaan kepada peserta tentang Juknis/SOP Rapat Koordinasi

terkait rapat koordinasi Program Inovasi Desa (PID) dilakukan


malam atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak

mengganggu proses pembelajaran karena kesibukan membaca lembar

informasi yang dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup waktu

untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan

pada saat pembelajaran berlangsung.



Kegiatan 2: Mengkaji Hambatan dan Tantangan dalam Fasilitasi Rapat

Koordinasi Program Inovasi Desa (PID)

6. Pelatih melanjutkan kegiatan pembelajaran tentang kajian terhadao

hambatan dan tantangan dalam fasilitasi Rapat Koordinasi Program

Inovasi Desa di tingkat Kabupaten/Kota, dengan memberi pengantar

dari kesimpulan dari sessi sebelumnya;

7. Pelatih meminta peserta untuk kembali mempelajari/review desain

rakor dengan Juknis/SOP yang ada di lembar informasi. Minta peserta

untuk mencatat hal-hal yang penting dan krusial;

8. Pelatih selanjutnya mengajak pesert untuk diskusi mendalam dengan

pertanyaan pertanyaan pembuka:

a. Apa tantangan dalam pelaksanaan rakor sesuai dengan rencana

agenda yang disusun (TOR)?

b. Apa hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan rapat

koordinasi sesuai desain (TOR)?

c. Bagaimana cara mengatasi hambatan/kendala yang ada?

9. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan

pendapat terkait rapat koordinasi dari pengalaman yang telah

dilakukan;

10. Catat point-point penting dari proses diksusi;

11. Lakukan pembulatan atau penegasan terkait isu-isu krusial dalam

rapat koordinasi;

12. Tutuplah dengan membuat kesimpulan dari hasil pembahasan.






Pengendalian Kinerja TPID dalam

Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Tujuan


1. Menjelaskan penilaian kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam


2. Mengidentifikasi teknis supervisi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, diskusi kelompok, simulasi penilaian dan supervisi kegiatan

pendampingan PID, dan pleno.

Media

Media Tayang 8.2.1; Pengendalian Kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID) dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Kerja 8.2.1: Tabel Angket Penilaian Kinerja Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID);

Lembar kerja 8.2.2: Matrik Diskusi Analisis Teknik Supervisi Tim

Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID);

Lembar Informasi 8.2.1: Penilaian Kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID).

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Penilaian Kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

dalam Pelaksana an Program Inovasi Desa (PID)


subpokok bahasan tentang Penilaian Kinerja Pendamping Desa

dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya;


sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang penilaian kinerja Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID)?

b. Mengapa TIK perlu melakukan penilaian kinerja Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID)?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan

penilaian kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam

pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)?




diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang penilaian kinerja

Pendamping Desa dapat dituliskan di kertas plano atau whiteboard;

5. Selanjutnya, pelatih memberikan penegasan dengan menjelaskan

tentang penggunaan tabel angket penilaian kinerja Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) dalam pelaksaanaan Program Inovasi Desa (PID);

6. Buatlah kesimpulan tentang materi yang telah dibahas.

Kegiatan 2: Supervisi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam



kegiatan pembelajaran tentang Teknik Supervisi Tim Pengelola Inovasi

Desa (TPID) dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya;

8. Mintalah peserta menginventarisi beberapa teknik yang digunakan

dalam kegiatan supervisi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID), sebagai

panduan gunakan Lembar Kerja 8.2.2.



Sebelum pembahasan tentang teknik supervisi, pelatih dapat

memberikan bahan bacaan untuk dipelajari atau dengan

memberikan kesempatan kepada peserta melakukan telusur

informasi dari berbagai jurnal, artikel, makalah atau buku

panduan yang pernah dikembangkan oleh lembaga lainnya.

Perlu pengaturan waktu pada saat peserta diminta mempelajari berbagai

rujukan dengan mengumpulkan bahan belajar yang relevan dengan

pembahasan agar proses belajar berjalan secara efektif.

9. Lakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menginventarisir

teknik supervisi yang biasa digunakan dalam melakukan pembinaan

dan pengendalian Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam






tentang materi yang telah dibahas dan mengkaitkan dengan topik

selanjutnya.



Lembar Kerja 8.2.1

Tabel Angket Penilaian Kinerja Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Semester …… (……………. - ……………) Tahun 201…

TPID Kecamatan: Kec./Kab. :

KINERJA TPID Nilai KOMENTAR KHUSUS

NILAI 1 dan 2

1 Memfasilitasi pelaksanaan tahapan PID -

2 Berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa dan

Kecamatan -

3 Berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi Bursa Inovasi

Desa di tingkat Kecamatan. -

4 Mengawal usulan PID hingga terdanai dalam APB

Desa -

5

Memfasilitasi desa dalam mengintegrasikan

kebutuhan inovasi dalam RPJM Desa, RKP Desa dan

APB Desa

-

6 Memfasilitasi desa dalam pembuatan RAB kegiatan

PID yang dibiayai dana desa -

7 Memeriksa, mengoreksi dan memvalidasi

pembukuan kegiatan PID -

8 Bersama PD dan PLD membimbing pelaksanaan PID

di Desa -

9

Bersama PD dan PLD melakukan cek administrasi

desa terkait pelaksanaan PID secara lengkap dan

benar

-

10 Bersama PD dan PLD mendorong replikasi inovasi di

tingkat desa -

KINERJA SUPERVISI

1 Melakukan kunjungan efektif ke desa-desa dalam

rangka pelaksanaan PID -

2

Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan

kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan

desa terkait pelaksanaan PID

-

4 Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku di tingkat

Kecamatan dalam pelaksanaan PID -

5 Memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan

PID kepada perangkat Desa, PLD dan Kader Desa -

6 Memfasilitasi OJT dan IST kepada PLD, Kader Desa

dan lembaga terkait -



KINERJA TPID Nilai KOMENTAR KHUSUS

NILAI 1 dan 2

7 Memastikan replikasi inovasi diterapkan oleh desa -

8 Melakukan kaderisasi masyarakat desa dalam rangka

pelaksanaan inovasi Desa -

9 Membantu penanganan masalah terkait Pelaksanaan

PID di wilayah kerjanya -

KINERJA KOORDINASI -

1 Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas -

2 Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan pelaku

di tingkat Kecamatan dan Desa -

3 Koordinasi/menjalin hubungan baik dengan

Pemerintah Kecamatan dan tokoh masyarakat -

4 Bisa bekerja sama dalam satu tim kerja yang efektif -

5 Tidak melanggar kode etik sebagai pendamping -

KINERJA ADMINSTRASI

1 Membuat laporan akurat dan tepat waktu -

2 Laporan up date sesuai kondisi lapangan -

3 Mengirim semua data terkait pelaksanaan PID yang

diminta supervisor -

4

Melaporkan semua masalah yang timbul terkait

pelaksanaan PID di tingkat Kecamatan dan Desa

serta upaya penanganannya

-

5 Aktif menulis pengalaman lapangan/Good Practices -

Nilai Rata-rata ###

Tanggal Penilaian :

Tanda tangan penilai : ________________________

ama Jelas Penilai :

Jabatan Penilai :



Lembar Kerja 8.2.2

Matrik Diskusi Analisis Teknik Supervisi

Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam


No. Teknik

Supervisi

yang

digunakan

Tujuan Hasil Proses Kelebihan Kelemahan

Catatan:

(1) Format di atas hanya sebagai panduan diskusi saja, masing-masing kelompok

dapat memberikan tambahan atau menyesuaikan sesuai kebutuhan;

(2) Hasilnya dicatat dan dipaparkan dalam pleno.




Pelaporan Kinerja Pelaksanaan


Tujuan


1. Menjelaskan prosedur dan mekanisme pelaporan kinerja TIK;

2. Menerapkan pelaporan kinerja dalam rangka pelaksanaan Program

Inovasi Desa (PID).

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok dan Pleno.

Media

Media Tayang 8.3.1: Pelaporan Pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID);

Lembar Informasi 8.3.1: Pelaporan Kinerja TIK.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Prosedur Pelaporan Kinerja TIK


topik bahasan tentang prosedur pelaporan kinerja TIK;

2. Pelatih Pelatih selanjutnya mengajak peserta untuk berdiskusi dengan

pertanyaan pertanyaan pembuka anatara lain :

a. Apa tantangan dalam pelaksanaan laporan kinerja selama ini

sesuai dengan SOP?

b. Apa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan laporan kinerja

sesuai desain SOP?

c. Bagaimana cara mengatasi hambatan/kendala yang ada?

d. Hal-hak positif apa saja yang dapat mendorong Laporan Kinerja

terselengara dengan baik?

3. Pelatih mengajak peserta berdiskusi. Pelatih mencatatat hal yang

krusial dan penting, sekaligus memberikan umpan balik kepada

peserta;

4. Selanjutnya pelatih memaparkan Panduan tentang pelaporan kinerja

(SOP terbaru). Bagaimana prosedur, mekanisme pelaporan dan lembar

pelaporan;

5. Pelatih memaparkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Inovasi

Desa (PID) dengan menggunakan Lembar Kerja 8.3.1;

6. Lakukan curah pendapat dan penajaman tentang Panduan Pelaporan

kinerja;


bertanya, berpendapat dan memberikan masukan;


diperlukan beberapa pokok pikiran penting dapat dituliskan di kertas

plano atau whiteboard;

Kegiatan 2: Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan PID


topik bahasan tentang pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan PID;

10. Bagi peserta kedalam kelompok, perkelompok beranggotan 3– 5

orang untuk mendiskusikan tentang pelaporan pelaksanaan kegiatan

PID dengan Diskusi Lembar Kerja Kelompok 8.3.2;


mendiskusikannya. Hasilnya dituliskan dalam kertas plano untuk

dipaparkan dalam pleno;



12. Setelah selesai mintalah perwakilan kelompok untuk memaparkan

hasil diskusinya. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk

menanggapi, bertanya dan memberikan masukan;


utama dari hasil pembahasan setiap kelompok dalam pleno dengan

menuliskan dalam kartu, kertas plano atau whiteboard;


tentang materi yang telah dibahas.



Lembar Kerja 8.3.1

Laporan Kemajuan Kegiatan PPID

Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Kabupaten/Kota : ………………………….

Provinsi :

No Tahapan Kegiatan PPID Sudah - - - -

1 . Sosialisasi PID Kab - - s/d - -

2 . Kab Kab s/d

a. Pembentukan Pokja PPID Kab - - s/d - -

b. Pembentukan Pokja PJLT Kab - - s/d - -

3 . Kab - - s/d - -

4 . Orientasi Tim Inovasi Kabupaten Kab - - s/d - -

5 . Orientasi PLD dan PD Kec Kec - - s/d - -

6 . Musyawarah Antar Desa I Kec - - s/d - -

7 . Kec Kec s/d

8 . Revisi/Penetapan RAB Bantuan Pemerintah DOK Kec Kec s/d

9 . MOU Satker Dekonsentrasi Provinsi dengan TPID Kec Kec s/d

10 . Surat Penetapan Camat- DOK PPID Kec Kec - - s/d - -

11 . Pencairan DOK 50% (pertama) Kec Kec - - s/d - -

12 . Identifikasi Kartu Komitmen dan Kartu Ide Kec - - s/d - -

13 . Identifikasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) Kab Kab - - s/d - -

14 . Pelaksanaan Pelatihan TIK Kab Kab - - s/d - -

15 . Pelaksanaan Pelatihan TPID Kec - - s/d - -

16 . Pelaksanaan Pelatihan PJLT Kab Kab s/d

17 . Pelaksanaan Capturing Inovasi Tahap I Kec Kec s/d

18 . Laporan Pertanggungjawaban DOK Tahap I Kec Kec s/d

19 . Pencairan DOK 50% (Kedua) Kec Kec s/d

20 . Peluncuran Bursa Inovasi di Kabupaten Kab Kab s/d

21 . Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Kec - - s/d - -

22 . Pelaksanaan Replikasi Inovasi Kec - - s/d - -

23 . Musyawarah Desa Desa Desa - - s/d - -

24 . Penetapan RKPDesa Desa - - s/d - -

25 . Pelaksanaan Capturing Inovasi Tahap II Kec - - s/d - -

26 . Musyawarah antar Desa II Kec - - s/d - -

27 . Laporan Pertanggungjawaban DOK Tahap II Kec - - s/d - -

…………….. ………………….

Koordinator Program Provinsi Yang melaporkan

TA Kabupaten

Kec

Kec

Tahun Anggran 2018

blntgl thnblntglthn

Kec

Kab

Desa

Laporan Kemajuan Kegiatan

Kec

Kab

belum

Revisi /Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten (TIK)-

SK Bupati

MOU Satker Dekonsentrasi Provinsi dengan

TIK/PMD Kab

Revisi/Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa

(TPID)-SK Camat

Kab

Kec

Kec

Kec

Kec

Kab

Kab



Lembar Kerja 8.3.2

Matrik Pelaporan Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Kabupaten/Kota : ……………………………..……

No Bentuk Laporan Program

(Mingguan, Bulanan,

Semesteran, Tahunan,

Insidentil )

Kendala/

Masalah

Rekomendasi

& Rencana

Tindak

Lanjut

Penanggung

jawab

1 Laporan Program Mingguan

2 Laporan Program Bulanan

3 Laporan Program

Semesteran

4 Laporan Program Tahunan

5 Laporan Program Insidentil





Pokok Bahasan 9

PENGELOLAAN KEUANGAN TIK





POKOK BAHASAN 9

POKOK BAHASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN TIK

Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami ketentuan penggunaan Dana Dekosentrasi;

2. Menyusun laporan Kegiatan dan Keuangan TIK;

3. Pengelolaan DOK Inovasi

Sub Pokok Bahasan

SPB 9.1: Pengelolaan Dana Dekosentrasi;

SPB 9.2: Laporan Kegiatan dan Keuangan TIK;

SPB 9.3: Pengelolaan DOK Inovasi.

Waktu

5 JP (225 menit)






Pengelolaan Dana Dekosentrasi

Tujuan


1. Menjelaskan ruang lingkup kegiatan Dekonsentrasi;

2. Menjelaskan ketentuan dan mekanisme pencairan dana dekonsentrasi;

3. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

Waktu

2 Jampel (90 Menit)

Metode

Membaca Cepat, Tanya jawab, kerja Kelompok, dan Pemaparan.

Media

Media Tayang 9.1.1: Pengelolaan Dana Dekosentrasi

Lembar Kerja 9.1.1: Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Lembar Informasi 9.1.1: SOP Dana Dekonsentrasi

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami ruang lingkup kegiatan dekonsentrasi


topik bahasan tentang ruang lingkup kegiatan dekosentrasi;

2. Minta setiap peserta membaca cepat Juknis Pelaksanaan Kegiatan

Dekonsentrasi;

3. Minta salah seorang peserta menjelaskan ruang lingkup kegiatan

dekonsentrasi;

4. Berikan kesempatan kepada peserta lainnya menambahkan

penjelasan;

5. Buatlah penehasan terkait Komponen Dana Dekonsentrasi;

Kegiatan 2: Memahami ketentuan dan mekanisme pencairan dana

dekonsentrasi


topik bahasan tentang ketentuan dan mekanisme pencairan dana

dekosentrasi;

7. Selanjutnya, lakukan curah pendapat bersama peserta dengan

pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang mekanisme pencairan dana

dekosentrasi?

b. Bagaimana ketentuan dan tata cara pencairan dana

dekosentrasi?

c. Apa hambatan yang mungkin timbul dalam pencairan dana

dekosentrasi?

d. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

8. Jaklah semua peserta untuk berpartisipasi dengan merespon

pertanyaan yang diajukan.

9. Catalah hal-hal yang menarik dalam pembahasan dengan mencatat

pada kertas plano sekaligus memberikan umpan balik kepada peserta;

10. Minta salah seorang peserta menjelaskan ketentuan dan mekanisme

pencairan dana dekonsentrasi;

11. Berikan kesempatan peserta lainnya memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

12. Buatlah penegasan terkait ketentuan dan mekanisme pencairan dana

dekonsentrasi.



Kegiatan 3: Mekanisme pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

13. Minta peserta membentuk kelompok sebanyak 5-6 orang per

kelompok untuk mendiskusikan mekanisme pelaksanaan kegiatan

dekosentrasi;

14. Bagikan Lembar Kerja 9.1.1. untuk dirumuskan dalam kelompok;

15. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikan dan

mencatat rumusan hasilnya untuk dipresentasikan dalam pleno;

16. Mintalah satu atau dua kelompok memaparkan hasil kerjanya dalam

pleno;

17. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan

memberikan saran terkait paparan kelompok;

18. Buatlah catatan penting dari hasil pembahasan;

19. Akhir sesi lakukan penegasan dan kesimpulan.



Lembar Kerja 9.1.1.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

No Kegiatan

Utama

Uraian

Kegiatan

Output Pejabat yang

Berwenang

Keterangan




Pelaporan Kegiatan dan

Keuangan TIK

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelasakan pokok-

pokok kegiatan dan laporan TIK;

Waktu

1 JP (45 Menit)

Metode

Penjelasan, tanya jawab, curah pendapat.

Media

Media Tayang 9.2.1: Pelaporan Kegiatan dan Keuangan TIK;

Lembar Informasi 9.2.1: SOP Dana Dekonsentrasi.

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Pokok-Pokok Laporan Kegiatan dan Laporan

Keuangan TIK

1. Buka dengan salam, jelaskan tujuan dan proses penyajian SPB ini;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan:

Apakah yang dimaksud dengan pelaporan?

Apakah materi laporan kegiatan?

Apakah materi laporan keuangan?

3. Catat jawaban peserta kedalam flipchart yang telah di sediakan;

4. Paparkan dengan menayangkan Media Tayang 9.3.1 Outline Laporan

Kegiatan TIK dan Form-Form Laporan Keuangan TIK;

5. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

6. Buatlah catatan terhadap respon yang disampaikan peserta.

Kegiatan 2: Menutup sesi Pembelajaran

7. Berikan penegasan hal-hal penting tetang laporan kegiatan dan

laporan keuangan TIK;

8. Akhiri kegiatan dengan membuat kesimpulan.




Pengelolaan DOK Inovasi

Tujuan


1. menjelaskan cakupan kegiatan dan penggunaan DOK Inovasi;

2. menjelaskan persyaratan penerima dan pengelolaan Bantuan

Pemerintah (DOK Inovasi);

3. menyusun instrument verifikasi rencana penggunaan DOK Inovasi;

4. menyusun instrument verifikasi pertanggungjawaban penggunaan

Bantuan Pemerintah (DOK Inovasi).

Waktu

1 JP (45 Menit)

Metode

Penjelasan, tanya jawab, curah pendapat.

Media

Media Tayang 9.3.1: Pengelolaan DOK Inovasi

Lembar Informasi 9.1.1: SOP Dana DOK Inovasi

Alat Bantu




Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami cakupan kegiatan dan penggunaan DOK

Inovasi

1. Buka dengan salam dan jelaskan maksud dan tujuan sesi ini dan

proses belajar yang akan di laksanakan;

2. Minta setiap peserta membaca cepat Lembar Informasi 9.3.1

tentang Juknis Bantuan Pemerintah;

3. Persilakan salah satu peserta menjelaskan cakupan kegiatan PPID;

4. Berikan kesempatan kepada peserta lain menambahkan penjelasan;

5. Minta peserta membentuk kelompok (5-6 orang) per kelompok.

Bagikan Lembar Kerja 9.3.1. Penggunaan DOK Inovasi untuk

dikerjakan;

6. Minta salah satu kelompok memaparkan hasil kerjanya;

7. Berikan kesempatan kepada kelompok lainnya menanggapi;

8. Tegaskan hal-hal penting terkait penggunaan DOK Inovasi;

Kegiatan 3: Menjelaskan persyaratan penerima dan pengelolaan

Bantuan Pemerintah (DOK Inovasi)

9. Minta setiap peserta membaca Lembar Informasi 9.3.1 khususnya

tentang persyaratan dan pengelolaan Bantuan Pemerintah (DOK

Inovasi);

10. Minta peserta mengemukakan hal-hal yang belum dipahami atau

perlu diklarifikasi;

11. Berikan penjelasan terkait hal-hal yang perlu diklarifikasi;

Kegiatan 4: Memeriksa kesesuaian rencana penggunaan DOK

Inovasi

12. Minta setiap kelompok menyusun instrument untuk memeriksa

kesesuaian rencana dan dokumen pencairan DOK Inovasi;

13. Minta salah satu kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya;

14. Berikan kesempatan kepada kelompok lain menanggapi;

15. Pandu peserta menyepakati instrumen memverifikasi dokumen

pencairan dan RPD TPID.



Kegiatan 5: Menyusun instrument verifikasi pertanggungjawaban

penggunaan DOK Inovasi

16. Minta setiap kelompok menyusun instrument untuk memverifikasi

laporan pertanggungjawaban TPID;

17. Berikan kesempatan kepada salah satu kelompok memaparkan

hasil kerjanya;

18. Berikan kesempatan kepada kelompok lainnya menanggapi;

19. Pandu peserta menyepakati instrument untuk memverifikasi

laporan pertanggungjawaban TPID;

20. Tegaskan kepada peserta bahwa hasil kerja kelompok dapat

dijadikan acuan untuk menyusun instrument yang dibutuhkan

sesuai tugas TIK dan akhiri sesi ini.





Pokok Bahasan 10

EVALUASI ORIENTASI DAN RKTL





POKOK BAHASAN 10

POKOK BAHASAN

EVALUASI PELATIHAN DAN RKTL

Tujuan


1. Memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan orientasi TIK;

2. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Sub Pokok Bahasan

1. Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi TIK;

2. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

Waktu

2 JP (90 menit)






Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi

Tujuan


1. Merangkum kembali pokok-pokok isi materi orientasi TIK mulai SPB

1 hingga SPB 9 dengan benar;

2. Menilai penyelenggaraan kegiatan orientasi TIK di wilayah kerja

masing-masing.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Evaluasi

Media

Lembar Kerja 10.1.1: Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi TIK.

Lembar Kerja 10.1.2: Evaluasi Materi Orientasi TIK.

Alat Bantu

Kertas plano, metaplan, spidol dan Lakban, LCD, Laptop, dan

WhiteBoard.



Proses Penyajian

Kegiatan 1: Resume Hasil Pelatihan

1. Sebelum kegiatan dimulai, pelatih atau penyelenggara membagi-

kan lembar penilaian penyelenggaraan kegiatan dan materi

orientasi TIK (Lembar Kerja 10.1.1 dan 10.1.2) kepada peserta untuk

diisi dan dan diserahkan kepada panitia;

2. Setelah mengisi lembar evaluasi pelatihan, selanjutnya pelatihan

menjelaskan kepada peserta tentang tujuan, proses dan hasil dari

penyusunan resume pokok-pokok isi materi orientasi TIK;

3. Pelatih memberikan rangkuman dan menjelaskan tentang:

a. Rangkuman materi dan kaitan materi yang satu dengan yang

lainnya.

b. Tujuan orientasi.

c. Bagan proses orientasi.

d. Penjelasan untuk memenuhi harapan yang belum terpenuhi.

e. Penjelasan hasil evaluasi individu praktek melatih.

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan materi

yang belum jelas;

5. Buatlah pembulatan dan kesimpulan akhir dari keseluruhan materi

orientasi TIK.

Kegiatan 2: Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi

6. Mintalah kepada masing-masing peserta untuk curah pendapat

terkait proses penyelenggaraan orientasi TIK dengan mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut;

a. Apa yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti orientasi ini?

b. Kebutuhan dan kemampuan (pengetahuan, sikap dan

keterampilan) apa saja yang dianggap perlu ditingkatkan untuk

mendukung penyelenggaraan orientasi?

c. Bagaimana upaya Anda sebagai peserta untuk memperbaiki

dan meningkatkannya dan siapa saja yang terlibat di

dalamnya?

7. Catatlah beberapa hal pokok yang dikemukakan oleh peserta

dalam metaplan agar mendapatkan reaksi dari masing-masing

peserta;

8. Selanjutnya paparkan hasil evaluasi penyelenggaraan orientasi TIK

untuk diberikan tanggapannya dari peserta;



9. Diskusikan hasil reaksi masing-masing peserta terkait hasil evaluasi

tersebut dan buatlah kesepakatan bersama terkait hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku di

tingkat Kabupaten;

10. Lakukan penegasan dan kesimpulan akhir ats keseluruhan proses

penyelenggaraan orientasi TIK yang telah dilaksanakan.



Lembar Kerja 10.1.1

Evaluasi Penyelenggaraan Orientasi TIK dalam


No Aspek Penilaian Keterangan

Kurang Baik Sangat

Baik

1 Penguasaan Materi

PB 1

PB 2

PB 3

PB 4

2 Tim Pelatih

Kemampuan Fasilitasi

Penguasaan Materi

Kerjasama Tim

3 Dinamika Peserta

Hari 1

Hari 2

Hari 3

4 Sarana dan Prasarana

5 Bahan Orientasi

5 Akomodasi

6 Pelayanan Panitia



Lembar Kerja 10.1.2

Evaluasi Materi Orientasi TIK dalam


No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI

KET 1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5)

KELAS UMUM

1. Kebijakan

Pembangunan Desa

Arah kebijakan Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Kebijakan Program Inovasi

Desa (PID)

Kebijakan Penanganan Stunting

Keterbukaan Informasi Publik

dalam Pembangunan Desa

2. Pelaku Program Inovasi

Desa (PID) di tingkat

Kecamatan

Organisasi Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) di tingkat

Kecamatan

Membangun Tim Kerja

KELAS KHUSUS

3. Fasilitasi Pengelolaan

Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID)

Konsep Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID)

Tahapan Fasilitasi Pengelolaan

dan Inovasi Desa (TPID)

Menangkap Inovasi (Capturing)

Dokumentasi Inovasi dan

Bahan Pembelajaran

Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kecamatan

4. Fasilitasi Penyedia

Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa

Konsep P2KTD

Identifikasi dan Verifikasi

Kebutuhan Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa di Desa

Perumusan dan Prioritas

kegiatan P2KTD

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

KELAS UMUM

6. Pengelolaan Keuangan

TIK


Pelaporan Kegiatan dan

Keuangan TIK

Pengelolaan DOK Inovasi






Rencana Kerja Tindak Lanjut

Tujuan


1. Mengidentifikasi kegiatan pokok TIK;

2. Menyusun rencana dan jadwal kerja TIK tahun 2018.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Media

Lembar Kerja 10.2.1: Matrik Diskusi Rencana Kerja Tindak Lanjut

(RKTL);

Lembar Kerja 10.2.1: Format Laporan Pelaksanaan Orientasi.

Alat Bantu

Kertas plano, metaplan, spidol dan Lakban, LCD, Laptop, dan

WhiteBoard



Proses Penyajian

Kegiatan: Mengidentifikasi kegiatan pokok TIK

1. Informasikan kepada peserta agenda pokok PID paska orientasi;

2. Pandu peserta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pokok yang akan

dilakukan TIK;

3. Pandu peserta menentukan hal-hal pokok yang harus diperhatikan

dalam menyusun RKTL.

Kegiatan 2: Menyusun RKTL

4. Minta peserta membentuk kelompok (5-6 orang per kelompok);

5. Bagikan Lembar Kerja 10.2.1 Form atau Lembar RKTL kepada setiap

kelompok untuk dikerjakan.

6. Minta salah satu kelompok memaparkan RKTL yang telah disusun;

7. Berikan kesempatan kepada peserta kelompok lain untuk

menanggapi.

8. Berikan penegasan terhadap RKTL TIK;

9. dan akhiri sesi dengan penutup.



Lembar Kerja 10.2.1

Matrik Diskusi: Rencana Kerja Tindak Lanjut

No Kegiatan Pokok Uraian Kegiatan Output PIC Waktu

Pelaksanaan

Catatan:

(1) Tabel ini sebagai acuan umum saja, peserta diskusi dapat memodifikasi sesuai

kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian lain tentang rencana

tindak lanjut orientasi TIK dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID);

(2) Jelaskan proses atau uraian kegiatan dan hasil yang hendak dicapai di setiap aspek

yang perlu ditindaklanjuti;

(3) Identifikasikan pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penyelenggaraan orientasi di Kabupaten/Kota;

(4) Tetapkan perkiraan waktu masing-masing tahapan yang telah direncanakan.



Lembar Kerja 10.2.2

Format Laporan Pelaksanaan Orientasi TIK

BAB 1: Pendahuluan

1. Latar Belakang.

2. Maksud dan Tujuan

3. Hasil yang diharapkan

4. Ruang Lingkup Materi

5. Pelaksana

6. Waktu dan tempat

BAB 2: Pelaksanaan Pelatihan

1. Informasi Umum

(a) Peserta: menjelaskan tentang peserta (jumlah, posisi/jabatan,

komposisi dll).

(b) Pelatih: menjelaskan tentang pelatih atau fasilitator (jumlah,

posisi/jabatan, komposisi, Tim Pelatih, dll).

(c) Materi orientasi dan Jam Pelajaran: menjelaskan tentang keluasan

dan kedalam materi orientasi, jam pelajaran, waktu hari pelatihan dan

bobot materi.

2. Proses Pelatihan

(a) Metode: menjelaskan pendekatan/metode yang digunakan dalam

menyampaikan materi orientasi;

(b) Media dan Sumber Belajar: menjelaskan tentang pemanfaatan media

dan sumber belajar pendukung kegiatan orientasi;

(c) Fasilitasi Proses: menyajikan data/informasi mengenai tata urut

penyajian materi dan proses interkasi pembelajaran dan peserta;

(d) Dinamika Pembelajaran: menguraikan hasil analisis tentang kondisi

dan perubahan perilaku dalam setiap tahapan pembelajaran.

BAB 3: Hasil Pelatihan

1. Kehadiran Peserta;

2. Partisipasi Peserta;

3. Capaian Belajar (tingkat pemahaman dan kompetensi peserta).

BAB 4: Permasalahan dan Tantangan

1. Permasalahan;

2. Tantangan.



BAB 5: Rekomendasi dan Kesimpulan

1. Rekomendasi: memaparkan secara singkat tentang pokok-pokok pikiran

penting berupa, tindak lanjut pasca orientasi, masukan dan saran dalam

rangka perbaikan penyelenggaraan pelatihan sebagai masukan kepada

pemangku kepentingan terkait;

2. Kesimpulan: resume tentang tujuan, proses, hasil dari kegiatan orientasi

yang telah dilaksanakan.

BAB 5: Penutup

Lampiran :

Jadwal Orientasi

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Peserta

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Orientasi

Foto dokumentasi Kegiatan





Modul Orientasi


Lembar Informasi





Lembar Informasi 2.1.1

Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Arah Kebijakan Pembangunan dan


A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat

Indonesia. Pembangnan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui

perencanaan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Dalam melakukan perencanaan

pembangunan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam

kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan

oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang

dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui

proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam

berbagai program/proyek pembangunan desa.Perencanaan partisipatif yang

terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama

pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk pencapain tujuan pembangunan nasional diperlukan arah dan strategi yang

terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam setiap periode

5 tahunan (Periode 2005-2019, 2010-2014 dan sekarang memasuki periode ketiga 2015-

2019). Dari setiap periode RPJM kemudian dalam setiap tahunnya dirumuskan dalam

rencana kerja Pemerintan (RKP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015, tugas Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tugas itu, salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta

pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi salah satunya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019 yang merupakan penjabaran



dari Visi dan Misi Presiden serta agenda Nawacita. Keselarasan agenda pembangunan

nasional dengan pembangunan desa memberi kepastian bagi tercapainya tujuan

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan Desa dan kawasan perdesaan,

termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi serta

kepulauan dan pulau kecil, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman

transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:

a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas

permukiman;

b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana

pendidikan;

c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana

kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar

permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan,

dan pusat kegiatan ekonomi; dan

d. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:

a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana

prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan

produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha,

bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan

kewirausahaan; dan

c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan

pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman

transmigrasi melalui strategi:

a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;

b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak

masyarakat adat;

c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakat

an desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;



d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan,

anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

pembangunan desa;

e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta

lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan

f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

4. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:

a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;

b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan

dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP

Sistem Keuangan Desa;

c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara

efektif, berjenjang, dan bertahap;

d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat

ditetapkan menjadi desa adat.

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia,

Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan

Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:

a. melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa,

dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta

pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

c. menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan

bersama perencanaan dan pembangunan desa.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta

penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui

strategi:

a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi

hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;

b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan

menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari

kantong-kantong hutan dan perkebunan;



d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola

sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh

desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan

mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan

ketahanan pangan;

e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang

shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan

sumber daya alam;

f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan

dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai

pemegang saham;

g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak

bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi

untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:

a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri

pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;

b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi lokal/wilayah;

c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar

pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUM Desa, (melalui

pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM

Desa) dan membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank

khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;

d. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;

e. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi

petani untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan

produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis

Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM

Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan,

perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat

pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan

telekomunikasi);

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Desa, melalui strategi: (i) penataan dan penguatan BUM Desa untuk mendukung

ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan

produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (ii) fasilitasi,



pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan

permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

(iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan

pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan

pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung

peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental, dengan strategi:

1) mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;

2) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;

3) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan

desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;

4) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender

termasuk anak, pemuda,lansia dan penyandang disabilitas dalam

pembangunan desa;

5) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta

lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;

6) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa

dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan

dan politik; (vii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan

7) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2018 (RKP 2018) terdapat

lima Prioritas pembangunan Wilayah; Pembangunan wilayah Perbatasan dan Daerah

Tertinggal, Percepatan Pembangunan Papua, Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana antara lain Kebakaran Hutan, Reformasi Agraria dan Pembangunan Perdesaan.

Untuk Prioritas Pembangunan Desa di fokuskan pada 7(tujuh) Kegiatan Prioritas, yaitu :

Pemenuhan SPM di Desa Termasuk Permukiman Transmigrasi, Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pengembangan SDM

Pemberdayaan dan Modal Sosial Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa,

Pengawalan Implementasi Undang - Undang Desa, Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Hutan di Desa dan

Kawasan Perdesaan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berupa: Desa tertinggal menjadi desa

berkembang mencapai 4.500 desa, Desa berkembang menjadi desa mandiri mencapai

1.800 desa, Pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan 39

Kawasan dan Kawasan transmigrasi untuk percepatan menjadi desa berkembang

sebanyak130 Kawasan/65 SP/18 KPB.

Untuk merealisasikan target capaiaan Recana Kerja Pemerintah Tahun 2018

tersebut; Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah

Menetapkan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal, dan Transmigrasi sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) melalui surat keputusan

menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017

tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Penetapan tersebut berdasarkan kategori Desa yang

termasuk dalam wilayah pinggiran, yaitu Desa dalam kawasan perdesaan, perbatasan,

dan daerah tertinggal dengan usaha pokok sektor pertanian dan pelaku usahanya mikro

dan kecil yang berkarakter tradisional sebagaimana dimaksud dalam cita ke-3 Nawa Cita

Kabinet Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Buku I angka 6.3 Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi Undang - Undang Desa,

Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan Bersama 4 menteri, antara Menteri

Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan

Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal

Desember 2017 (SKB-4 Menteri). Dalam SKB 4 menteri tersebut telah ditetapkan

beberapa kebijakan, salah satunya berupa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam

penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan

pendapatan dan menurunkan angka stunting.

D. Kebijakan Padat karya Tunai

Adanya berbagai permasalahan dan fakta yang menunjukan ;

1. Masih tingginya Angka Gizi Buruk dan Stunting; berdaarkan ata yang ada Status

gizi masyarakat (37,2% stunting)

2. Masih tingginya Angka Pengangguran; Jumlah penganggur 2,39 juta orang di

perdesaan

3. Masih tingginya Angka Kemiskinan; Jumlah setengah penganggur 6 juta orang di

perdesaan

4. Masih tingginya Tingkat Kesenjangan Pendapatan; Jumlah pekerja tak dibayar

10,58 juta pekerja di perdesaan

5. Tingginya jumlah Desa Tertinggal Penduduk miskin di desa 27,7 juta orang. 10,2

juta orang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan

6. Dan Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang tinggi

Dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk menjawab dan mengurangi permasalahan

tersebut diatas. Oleh karenanya Pemerintah telah mengambil kebijakan Kegiatan Padat

karya Tunai yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak untuk :

1. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah



2. Perluasan kesempatan kerja sementara

3. Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan

4. Perluasan Akses Pelayanan Dasar

5. Perluasan Mutu Pelayanan Dasar

6. Peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir)

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan

pendapatan dan menurunkan angka stunting. Untuk melakuan akselerasi pencapaian

dampak yang diharapkan dari program padat karya tunai, seluruh Pemanfaatan Dana

Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke Desa harus

dilakukan dengan model padat karya yang akan mampu menciptakan kesempatan kerja

di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarkat desa yang

dilakukan dengan Padat Karya Tunai (cash for work). Swakelola dan Pelaksanaan

program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung Padat Karya

Tunai di Desa. Selain itu perlu adanya Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi

desa dalam mengembangkan potensi Desa serta Penyederhanaan sistem pelaporan dan

pertanggungjawaban di Desa.

Jenis Kegiatan

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai

dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi,

pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan

perahu.

2. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan

hutan, antara lain:

a. Pertanian;

b. Perhutanan;

c. Perkebunan;

d. Peternakan; dan

e. Perikanan.

3. Kegiatan produktif lainnya, antara lain:

a. Pariwisata;

b. Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong

kewirausahaan;

c. Pengelolaan hasil produksi pertanian;

d. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.

4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

a. Pengelolaan sampah;



b. Pengelolaan limbah;

c. Pengelolaan lingkungan pemukiman;

d. Pengembangan energi terbarukan;

e. Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan

balita).

5. Kegiatan lainnya Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesai-

an pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan

pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan

pengangkut bahan dan alat kerja

Kelompok Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.

2. Pencari nafkah utama keluarga.

3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.

4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa

tanam/panen.

5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ( diputus hubungan kerja ).

Prinsip-Prinsip Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

1. Inklusif ; Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketenagakerjaan

(penganggur, setengah penganggur), masyarakat marginal/miskin, kondisi

geografis, sosial, budaya dan ekonomi, serta mempertahankan daya dukung dan

keseimbangan lingkungan.

2. Partisipatif Dan Gotong Royong ; berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK

masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi

pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan

Desa secara partisipatif dan gotong royong.

3. Transparan Dan Akuntabel; Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara

moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak

4. Efektif; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif dan

nyata bagi peningkatan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya

beli masyarakat desa.

5. Swadaya; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong

keswadayaan dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, material, dan

asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga desa yang berkecuk

6. Penentuan Upah; Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan

hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.



Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran

upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota

7. Prioritas; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya

lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin

8. Swakelola; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh

Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan

teknologi sederhana yang ada di Desa.

9. Keberlanjutan; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan

memastikan adanya rencana pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan

pelestariannya.

10. Disepakati Dalam Musyawarah Desa; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan

berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa

melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai

kemufakatan bersama

11. Berbasis kewenangan lokal Desa dan Hak asal usul; Kegiatan Padat Karya Tunai

di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desaa harus menjadi bagian

dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa.

12. Kewenangan yang ditugaskan kepada Desa; . Kegiatan Padat Karya Tunai di

Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APB Desaa diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 Lokasi Kegiatan padat

Karya Tunai Tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten yang diusulkan oleh

Bappenas bersama TNP2K, dan Kemenko PMK.

E. Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat karya Tunai

Dalam kebijakan Kegiatan Padat karya Tunai setiap kementerian mendapat pembagian

peran sesuai Tupoksi dari masing-masing kementerian. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan peran untuk

Menetapkan Juknis penggunaan Dana Desa, Koordinasi Penguatan dan Peran

Pendamping Desa, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk Program Padat Karya

Tunai di Desa dan Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya tunai di Desa kepada para

pendamping dan pengelola di Desa.

Dalam rangka implementasi Pengggunaan dana desa untuk kegiatan padat karya

tunai tahun 2018 dibutuhkan upaya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan maksud

dan tujuan yang diharapkan, untuk itu dibtuhkan petunjuk teknis penggunaan dana desa

untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tahun 2018. Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arah kebijakan

pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.



Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. haruslah

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas

bidang. antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan,

BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan

kewenangan Desa; Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri desa nomor 19

tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.




Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan

berbagai kewenangan kepada Desa antara lain : Kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal skala Desa. Untuk mendukung kewenangan tersebut agar Desa-

Desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya

secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, negara mengalokasi-

kan Dana Desa melalui APBN setiap tahunnya.

Konsekswensi logis atas kewenanganan tersebut, memunculkan adanya

pendekatan baru dalam pembanguan Desa yang disebut dengan “Desa Membangun”,

disamping pendekatan “Pembangunan Desa”. Namun disadari bahwa kapasitas Desa

dan rendahnya dukungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan

dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi

pada aras pelaku Pembangunan Desa (kapasitas aparat Pemerintah Desa dan

Masyarakat), kualitas tata kelola Desa dan support system yang mewujud melalui

regulasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Desa.

Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian

dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal menjadikan lambannya upaya

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Merespon kondisi tersebut dan untuk melaksanakan UU Desa secara konsisten,

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi ( Kemendesa PDTT ), menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu:

Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di

tingkat Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan dan

Pemberdayaan masyarakat Desa. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping

profesional menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa; oleh karenanya penguatan

kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping

menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (P3MD).

Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terkait isu-isu diatas terus

dilakukan oleh Kemendesa PDTT secara pro aktif ; Salah satunya dengan meluncurkan

Program Inovasi Desa (PID) yang dirancang untuk mendorong penguatan kapasitas

Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT

yang terumuskan dalam kebijakan Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui

peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan

utama:



1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna

mendinamisasi perekonomian Desa.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek

maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak

hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga

pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.

Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas

SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial

terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan

Desa, dan

3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara

langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang

memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Aspek lain yang harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan

pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai dan up to date, mengenai

kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian

pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang

berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah,

khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam tentunya memiliki tantangan

dan tingkat kesulitan yang besar; Oleh karenanya Program Inovasi Desa (PID) akan

mendukung dalam upaya penguatan Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (P3MD) dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/ kebaruan dalam praktik

pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas / hasil kerja

Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai

pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga memberikan perhatian terhadap

dukungan teknis dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa secara professional.

Dua unsur itu dirasa akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa,

yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya Dana Desa (DD). Dengan

demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan

teknis yang berkualitas dan merangsang munculnya inovasi dalam praktik

pembangunan serta solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan

seefektif mungkin.

B. Tujuan



Kegiatan PID bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa

dengan memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa dalam rangka

mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun

kapasitas desa yang berkelanjutan.

C. Sasaran

1. Menguatkan Program Pendampingan yang fokus pada kualitas hasil

2. Memperkuat kualitas pengelolaan program P3MD, Program Inovasi Desa (PID) dan

Pengelolaan Data.

3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan

dan kegiatan produktif yang didanai melalui Dana Desa untuk hal-hal yang bersifat

inovatif.

4. Mendukung peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kawasan perdesaan

melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Taat hukum;

2. Transparansi;

3. Akuntabilitas;

4. Partisipatif;

5. Kesetaraan Jender.

E. Ruang Lingkup

Secara skematis ruang lingkup Program Inovasi Desa (PID) digambarkan sebagai

berikut:



1. Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa.

Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya inovasi

dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa khususnya terkait dengan

peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan

kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan

pengetahuan dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses,

identifikasi, validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi.

Kegiatan ini didukung dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) bantuan Pemerintah

pengelolaan pengetahuan inovasi desa.

2. Kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) adalah organisasi atau lembaga

yang berbadan hukum yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional

serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa di bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi

Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Jenis layanan teknis

yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan

oleh pendamping profesional dalam mendukung kemandirian desa, antara lain: (1)

Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) infrastruktur desa.

P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan,

konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa,

P2KTD dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan

memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil

guna kegiatan di Desa.

3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa



Sistem Informasi Pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan pengelolaan,

evaluasi dan Analisa data desa, untuk tujuan percepatan pembangunan desa dan

produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa. Pengelolaan

dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa tidak terlepas dengan data

dasar yang selama ini dihasilkan di kementerian desa dan aplikasi pengolah data yang

sudah berjalan di desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk

menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data program Inovasi

Desa.

Sistem informasi pengelolaan data ditujukan untuk penyediaan data dan informasi

tentang desa dan pengolahan data untuk tujuan penyajian data peningkatan kapasitas

desa, dengan mengolah data-data berdasarkan variable Key Performance Indicator (KPI)

data (target output data) desa yang akan diolah untuk melihat status dan peningkatan

level desa serta melihat secara utuh dampak intervensi program terhadap desa (program

inovasi desa, program pendampingan dan dana desa) terhadap perubahan dan

dinamika partumbuhan desa dalam skala indeks ukur status desa serta perubahan

kondisi desa atas pertumbuhan peluang kerja di desa, pengurangan angka kemiskinan

dan peningkatan pendapatan di tingkat desa.

F. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Program Inovasi Desa (PID), meliputi:

(1) Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna

mendinamisasi perekonomian Desa;

(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek

maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak

hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga

pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.

Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas

SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial

terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan

Desa; dan

(3) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara

langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang

memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

G. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

antara lain:



(1) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis.

(2) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak.

(3) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan

hidup.






Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting

A. Stunting Adalah Kondisi Gagal Tumbuh Pada Anak Balita (Bayi Di Bawah Lima

Tahun)

Akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi

lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita

pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang

badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar

baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006. Sedangkan definisi

stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-

scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari – 3SD (severely

stunted).

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset

Kesehatan Dasar/Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan

prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang

mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak

menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada

menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar

ketimpangan.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja,

sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta

mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu stunting juga dapat

berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/ inequality, sehingga mengurangi 10% dari

total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah

tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh

rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 % tingkat

kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah,

kondisi anak stunting juga dialami oleh keluarga/rumah tangga yang tidak miskin.

B. Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor

gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling

menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh karenanya perlu



dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil,

beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik,

Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada

masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada

menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI)

secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping

Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas

6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga

dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI,

serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak

terhadap makanan maupun minuman.

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal

Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal

Care dan pembelajaran dini yang berkualitas.

Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan

bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi

64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta

lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi sumplemen zat besi yang memadai

serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari

3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).

3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.

Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.Menurut

beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di

Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran

di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi

di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami

anemia.

4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di

Indonesia masih buang air besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga

belum memiliki akses ke air minum bersih. Beberapa penyebab seperti yang dijelaskan

di atas, telah berkontibusi pada masih tingginya pervalensi stunting di Indonesia dan

oleh karenanya diperlukan rencana intervensi yang komprehensif untuk dapat

mengurangi pervalensi stunting di Indonesia.



C. Kerangka Intervensi Stunting di Indonesia

Pada 2010, gerakan global yang dikenal dengan Scaling-Up Nutrition (SUN) diluncurkan

dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke

makanan yang cukup dan bergizi. Pada 2012, Pemerintah Indonesia bergabung dalam

gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi Stunting. Kerangka

Intervensi Stunting tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program

yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Kerangka Intervensi

Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu

1. Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Kerangka pertama adalah Intervensi Gizi Spesifik. Ini merupakan intervensi yang

ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi

pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya

dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana

hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan

untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi

utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita:

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil.

Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil

untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi

dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu

hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria.

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan.

Intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui

dini/IMD terutama melalui pemberian ASI jolong/colostrum serta mendorong

pemberian ASI Eksklusif.

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.

Intervensi ini meliputi kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga

anak/bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi

oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink,

melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap

malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan

diare. Kerangka Intervensi Stunting yang direncanakan oleh Pemerintah yang kedua

adalah Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai

kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi

Stunting. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak

khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait



Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya

makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada 12 kegiatan yang

dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik sebagai

berikut:

(1) Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.

(2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.

(3) Melakukan fortifikasi bahan pangan.

(4) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).

(5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(6) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).

(7) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.

(8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal.

(9) Memberikan pendidikan gizi masyarakat.

(10) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.

(11) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

(12) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua kerangka Intervensi Stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan

oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan

mengurangi pervalensi stunting.

2. Kebijakan Dan Program Terkait Intervensi Stunting Yang Telah Dilakukan

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani pervalensi stunting, pemerintah di

tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang

diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan pervalensi stunting, termasuk

diantaranya:

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah

melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi

Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan

layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan

prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019).

(3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.

(4) Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan.

(5) Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif.

(6) Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi.



(7) Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang

Pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.

(8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara

Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

(9) Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

(10) Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

(11) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari

Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.

(12) Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.

Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi, kementerian/lembaga (K/L)

juga sebenarnya telah memiliki program baik terkait intervensi gizi spesifik maupun

intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program

Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui

Gerakan 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK). Berikut ini adalah identifikasi beberapa

program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah:

(1) Program terkait Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil, yang dilakukan melalui

beberapa program/kegiatan berikut:

• Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan

energi dan protein kronis

• Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat

• Program untuk mengatasi kekurangan iodium

• Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil

• Program untuk melindungi ibu hamil dari Malaria.

Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat

nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat

minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan

pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid

(TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk

penanggulangan cacingan pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta

pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.

(2) Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk

diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI

jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan

ASI Eksklusif kepada anak balitanya. Kegiatan terkait termasuk memberikan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD),

promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi

dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi

sakit secara tepat.



(3) Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak

Usia 7-23 bulan:

• mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh

pemberian

• MP-ASI

• menyediakan obat cacing

• menyediakan suplementasi zink

• melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan

• memberikan perlindungan terhadap malaria

• memberikan imunisasi lengkap

• melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Selain itu, beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Balita Gizi Kurang oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan

Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta

penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis

pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar

Rp. 200.000.000 per tahun per Puskesmas di daerahnya masing masing.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah

melalui K/L terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

(1) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih melalui program PAMSIMAS

(Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS

dilakukan lintas K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN),

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA),

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain pemerintah pusat, PAMSIMAS juga dilakukan dengan kontribusi dari

pemerintah daerah serta masyakart melalui pelaksanaan beberapa jenis kegiatan

seperti dibawah:

Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat

Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi

yang berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah

daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan

sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

(2) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian



Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (KemenPUPERA). Kegiatan ini meliputi gerakan peningkatan

gizi/Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yang hingga 2015 telah menjangkau

26.417 desa/kelurahan;

(3) Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng),

umumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian;

(4) Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)

melalui dua program:

Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga) oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Kegiatan yang

dilakukan meliputi:

• Penguatan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait

Program KKBPK

• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata

• Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

• Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)

• Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS

Program Layanan KB dan Kesehatan Seksual serta Reproduksi (Kespro) oleh LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

(PKBI). Kegiatan yang dilakukan adalah:

• Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau

oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel (seseorang dengan

kemampuan berbeda) dan kelompok marjinal termasuk remaja

• Menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tak diinginkan yang

komprehensif yang terjangkau.

• Mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata

pelayanan, termasuk mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual dan

reproduksi

• Melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada

kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider.

• Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi

pada situasi bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.

• Mengembangkan model pelayanan KB dan Kesehatan Produksi (Kespro)

melalui pendekatan pengembangan masyarakat.

(5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) telah melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-



Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa pemberian layanan kesehatan kepada

keluarga miskin dan saat ini telah menjangkau sekitar 96 juta individu dari keluarga

miskin dan rentan.

(6) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan memberikan layanan kesehatan

kepada ibu hamil dari keluarga/rumah tangga miskin yang belum mendapatkan

JKN-Penerima Bantuan Iuran/PBI.

(7) Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua.

(8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal yang dilakukan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa:

(9) Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD.

• Peningkatan jumlah dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD.

• Penguatan orang tua dan masyarakat.

• Penguatan dan pemberdayaan mitra (pemangku kepentingan, stakeholders).

(10) Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (melalui Puskesmas dan Posyandu)

Kegiatan yang dilakukan berupa:

• Peningkatan pendidikan gizi.

• Penanggulangan Kurang Energi Protein.

• Menurunkan prevalansi anemia, mengatasi kekurangan zinc dan zat besi,

mengatasi Ganguan

• Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) serta kekurangan Vitamin A

• Perbaikan keadaan zat gizi lebih.

• Peningkatan Survailans Gizi.

• Pemberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat.

(11) Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi pada

Remaja, berupa Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR) termasuk pemberian layanan konseling dan peningkatan kemampuan

remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

(12) Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, misalnya

melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra)

dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial

(Kemensos). Kegiatannya berupa pemberian subsidi untuk mengakses pangan

(beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada ibu Hamil,

Menyusui dan Balita.



(13) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Program Ketahanan Pangan

dan Gizi yang dilaksanakan Lintas K/L yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian

Koperasi, Kemendagri. Kegiatan yang dilakukan berupa:

• Menjamin akses pangan yang memenuhi kebutuhan gizi terutama ibu hamil,

ibu menyusui, dan anak-anak.

• Menjamin pemanfaatan optimal pangan yang tersedia bagi semua golongan

penduduk.

• Memberi perhatian pada petani kecil, nelayan, dan kesetaraan gender.

• Pemberdayaan Ekonomi Mikro bagi Keluarga dengan Bumil KEK (Kurang

Energi Protein).

• Peningkatan Layanan KB.

Berdasarkan identifikasi kebijakan dan program yang seharusnya potensial untuk

membantu mengurangi pervalensi stunting seperti penjelasan diatas, pertanyaan

selanjutnya adalah mengapa hingga saat ini Intervensi Stunting belum efektif dan

prosentase prevalensi stunting masih cukup tinggi di Indonesia? (Berkisar di 37%)

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab belum efektifnya kebijakan

serta program Intervensi Stunting yang ada dan telah dilakukan sebagai berikut:

a. Kebijakan dan regulasi terkait Intervensi Stunting belum secara maksimal dijadikan

landasan bersama untuk menangani stunting, contohnya bisa dilihat pada grafik 2

yang menunjukkan belum maksimalnya fungsi alokasi anggaran kesehatan.

b. Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan program masing-masing tanpa

koordinasi yang cukup.

c. Program-program Intervensi Stunting yang telah direncanakan belum seluruhnya

dilaksanakan.

d. Program/intervensi yang ada (baik yang bersifat spesifik gizi maupun sensitif gizi)

masih perlu ditingkatkan rancangannya, cakupannya, kualitasnya dan sasarannya.

e. Program yang secara efektif mendorong peningkatan pengetahuan gizi yang baik

dan perubahan perilaku hidup sehat masyarakat belum banyak dilakukan.

f. Program-program berbasis komunitas yang efektif di masa lalu tidak lagi

dijalankan secara maksimal seperti sebelumnya misalnya akses ke Posyandu, PLKB,

kader PKK, Dasawisma, dan lainnya, serta;

g. Pengetahuan dan kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah dalam

menangani stunting perlu ditingkatkan.

D. Rekomendasi Rencana Aksi Bersama dan Terobosan untuk Menangani

Stunting

Pada Rapat Terbatas tentang Intervensi Stunting yang dipimpin oleh Wakil Presiden

Republik Indonesia, Jusuf Kalla, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan



Kemiskinan (TNP2K) mengundang jajaran menteri dan kepala lembaga yang memiliki

dan melaksanakan kebijakan dan program sebagai upaya untuk menangani stunting

pada hari Rabu, 12 Juli 2017 (baik secara langsung maupun tidak), diusulkan beberapa

rekomendasi rencana aksi untuk menangani masalah stunting.

Rapat yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memetakan masalah stunting serta

merumuskan dan mempertajam langkah-langkah penanganannya untuk kemudian akan

dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI). Presiden RI menaruh perhatian

yang cukup besar terkait isu stunting terutama untuk mencari langkah terobosan dalam

menangani dan mengurangi stunting.

Rekomendasi rencana aksi Intervensi Stunting diusulkan menjadi 5 pilar utama

dengan penjelasan sebagai berikut:

Pilar 1: Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara. Pada pilar ini,

dibutuhkan Komitmen dari Presiden/Wakil Presiden untuk mengarahkan K/L

terkait Intervensi Stunting baik di pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan juga

adanya penetapan strategi dan kebijakan, serta target nasional maupun daerah

(baik provinsi maupun kab/kota) dan memanfaatkan Sekretariat Sustainable

Development Goals/SDGs dan Sekretariat TNP2K sebagai lembaga koordinasi dan

pengendalian program program terkait Intervensi Stunting.

Pilar 2: Kampanye Nasional berfokus pada Peningkatan Pemahaman,

Perubahan Perilaku, Komitmen Politik dan Akuntabilitas. Berdasarkan

pengalaman dan bukti internasional terkait program program yang dapat secara

efektif mengurangi pervalensi stunting, salah satu strategi utama yang perlu segera

dilaksanakan adalah melalui kampanye secara nasional baik melalui media masa,

maupun melalui komunikasi kepada keluarga serta advokasi secara berkelanjutan.

Pilar 2: Kampanye Nasional berfokus pada Peningkatan Pemahaman,

Perubahan Perilaku, Komitmen Politik dan Akuntabilitas. Berdasarkan

pengalaman dan bukti internasional terkait program program yang dapat secara

efektif mengurangi pervalensi stunting, salah satu strategi utama yang perlu segera

dilaksanakan adalah melalui kampanye secara nasional baik melalui media masa,

maupun melalui komunikasi kepada keluarga serta advokasi secara berkelanjutan.



Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah,

dan Masyarakat.

Pilar ini bertujuan untuk memperkuat konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi,

serta memperluas cakupan program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga

(K/L) terkait. Di samping itu, dibutuhkan perbaikan kualitas dari layanan program

yang ada (Puskesmas, Posyandu, PAUD, BPSPAM, PKH dll) terutama dalam

memberikan dukungan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita pada 1.000 HPK

serta pemberian insentif dari kinerja program Intervensi Stunting di wilayah sasaran

yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya. Terakhir, pilar ini juga

dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Dana Desa untuk mengarahkan pengeluaran tingkat daerah ke intervensi

prioritas Intervensi Stunting.

Pilar 4: Mendorong Kebijakan “Food Nutritional Security”. Pilar ini berfokus

untuk (1) mendorong kebijakan yang memastikan akses pangan bergizi, khususnya

di daerah dengan kasus stunting tinggi, (2) melaksanakan rencana fortifikasi bio-

energi, makanan dan pupuk yang komprehensif, (3) pengurangan kontaminasi

pangan, (4) melaksanakan program pemberian makanan tambahan, (5)

mengupayakan investasi melalui Kemitraan dengan dunia usaha, Dana Desa, dan

lain-lain dalam infrastruktur pasar pangan baik ditingkat urban maupun rural.

Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi. Pilar yang terakhir ini mencakup pemantauan

exposure terhadap kampanye nasional, pemahaman serta perubahan perilaku

sebagai hasil kampanye nasional stunting, pemantauan dan evaluasi secara berkala

untuk memastikan pemberian dan kualitas dari layanan program Intervensi

Stunting, pengukuran dan publikasi secara berkala hasil Intervensi Stunting dan

perkembangan anak setiap tahun untuk akuntabilitas, Result-based planning and

budgeting (penganggaran dan perencanaan berbasis hasil) program pusat dan

daerah, dan pengendalian program-program Intervensi Stunting.

E. Peran Desa dalam Penanganan Stunting

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaat sumberdaya alam dan

lingkungan berkelanjutan.

Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya penanganan stunting yang

sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun

kegiatankegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes. Rujukan

Belanja Desa untuk penangan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya

Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.



Guna mendorong kegiatan penanganan stunting dalam prioritas perencanaan

pembangunan desa, masyarakat desa harus:

1. Memetakan realitas permasalahan dan potensi penanganan stunting di desa;

2. Meningkatkan wawasan keragaman jenis kegiatan penanganan stunting yang

efektif, inovatif, produktif, dan berkelanjutan;

3. Proaktif dan terlibat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa,

memperkuat koordinasi, dan membangun peluang advokasi, dan

4. Mendorong komitmen desa dan penyedia layanan untuk pemenuhan standar

pelayanan sosial dasar yang berkualitas di desa.

(Permendesa, PDTT No. 19 Tahun 2017)

1 Air bersih berskala Desa

2 Sanitasi lingkungan

3 Bantuan insentif Kades Kesehatan/UKBM

4 Pelatihan (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan) Kader Kesehatan Masyarakat

5 Transport Kader Kesehatan

6 Perawatan dan/atau pendampingan Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui

7 Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk

peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah

8 Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan dan

pembinaan UKBM (Poskesdes/Polindes, Posbindu, Posyandu dan Pos Kesehatan

lainnya)

9 Penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan

gerakan masyarakat hidup sehat

10 Kampanye dan promosi hidup sehat (peningkatan PHBS) guna mencegah penyakit

menular HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan kejiwaan

Contoh Memu Kegiatan Kesehatan

1. Air bersih Berskala Desa

a. Air bersih

b. Fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM)

c. Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk air bersih

2. Sanitasi Lingkungan

a. Sanitasi yang layak kesehatan

b. Pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sarana cuci tangan

c. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga berbasis masyarakat

d. Sanitasi berbasis masyarakat (misal sanitasi pasar Desa, menghilangan

genangan air, dll)



8. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, pengelolaan, dan

pembinaan UKBM (Poskesdes, Polindes, Posbindu, Posyandu dan Pos Kesehatan

Lainnya)

a. Pengembangan pengelolaan dan pembinaan UKBM

b. Penyediaan sarana prasarana

c. Pengembangan Media KIE

d. Operasional UKBM

e. Pengadaan posbindu kit bagi masyarakat Desa

f. Pengadaan PMT bagi ibu hamil, bayi, balita dan lansia di Posyandu

g. Pengembangan kegiatan promotif dan preventif di Posyandu

9. Penyelenggaraan dan Pemberdaaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

a. Penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan

e. Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk sanitasi misal septik

tank terapung – perumahan ditepi sungai

3. Bantuan insentif Kader Kesehatan/UKBM

a. Honor/insentif Kader Desa

b. Honor Kader Kesehatan

c. Pendampingan Kader Kesehatan kepada perempuan untuk mendapatkan

layanan kesehatan

d. Honor instrukrut dalam kelas ibu hamil

4. Pelatihan (peningkatan kapasitas) Kader Kesehatan

a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan masyarakat

b. Orientasi kader kesehatan yang diselenggarakan Desa

5. Transport Kader Kesehatan Masyarakat

a. Transport kader dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat

b. Transpor petugs/kader ke Posyandu/Pos Lansia

c. Transport kader pendampingan pelaksanaan kunjungan ke rumah

d. Transport pendampingan masyarakat yang ditemukan berisiko dan

berpenyakit Tidak Menular (PTM)

e. Transport Pendampingan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi

6. Perawatan dan/atau pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan Ibu menyusui

a. Pendampingan ibu hamil, nifas, dan ibu menyusui oleh Kader

b. Pendampingan pendataan Ibu hamil dan balita oleh kader

c. Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan dan

pencegahan komplikasi oleh Kader

7. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan untuk peningkatan

gizi bayi, balita dan anak sekolah

a. Pemantauan pertumbuhan balita oleh Kader dan penyediaan PMT bagi

bayi, balita dan anak usia sekolah

b. Kunjungan rumah oleh Kader untuk pemantauan pertumbuhan balita



b. Penyediaan sarana prasarana olahraga

c. Pertemuan kader kesehatan

d. Penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh Desa

e. Menjadikan rumah ibadah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

f. Edukasi kesehatan terkait dengan pencegahan dan deteksi dini

g. Gerakan makan sayur, buah-buahan dan ikan h. Gerakan olahraga bersama

i. Pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman obat keluarga (TOGA)

j. Taman stimulasi anak dan lansia k. Lapangan olahraga

10. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat (Peningkatan PHBS) guna mencegah Penyakit

Menular Seksual HIV/AIDS, Tuberkulosis, Diabetes Mellitus dan Gangguan Jiwa

a. Peningkatan PHBS

b. Pemantauan kepatuhan minum obat (Tablet tambah darah, obat tuberkolosis,

obat HIV, obat malaria dll) oleh Kader

c. Promosi/penyuluhan melalui penyediaan media Komunikasi, informasi dan

edukasi

d. Aktifitas kreatif yang sehat bagi remaja, pemuda dan kelompok seksual aktif

Daftar Pustaka

Kementerian Desa PDTT (2017). Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta:

Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Desa No. 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran

Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan

Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 45, No. 4,

Desember.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19

Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017) 100 Kabupaten/Kota

Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden

Republik Indonesia




Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa

A. Pendahuluan

Hak atas informasi dan dokumen yang ada pada Badan Publik merupakan Hak Azazi

Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Azazi Manusia (DUHAM)

tanggal 10 Desember 1948. Hak atas informasi dan dokumen yang ada pada Badan

Publik juga merupakan Hak Konsitusional Warga Negara Indonesia yang diberikan,

dijamin, dan sesuai dengan Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah

mengeluarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 28F UUD NRI 1945 tanggal 30 April

2008 diiringi dengan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU 14.2008 mengatur bahwa

berlakunya seluruh ketentuan dalam UU 14/2008 tersebut adalah 2 (dua) tahun

semenjak diundangkan atau tahun 2010.

UU 14/2008 dan PP 61/2010 pada prinsipnya mengatur bagaimana dan apa

kewajiban Badan Publik dalam rangka melayani masyarakat agar dengan cara mudah,

sederhana, cepat, dan berbiaya murah (azas KIP) dapat memperoleh informasi dan

dokumen yang ada pada Badan Publik guna mengembangka diri dan lingkungannya.

Dan juga mengatur bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa informasi antara

masyarakat dengan Badan Publik.

Badan Publik yang dimaksud dalam UU 14/2008 adalah seluruh lembaga yang

berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga termasuk

Badan Publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Partai Politik, seluruh lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat,

seluruh lembaga yang menerima uang dari luar negeri, dan seluruh lembaga yang

sebagian atau seluruh dananya berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN)

dan atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kesemua lembaga diatas

diwajibkan oleh UUD NRI 1945 dan UU 14/2008 untuk mengelola seluruh informasi dan

dokumennya agar bisa diakses oleh masyarakat, kecuali informasi dan dokumen yang

dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi dan memenuhi syarat sebagai informasi dan

dokumen yang boleh dikecualikan (tertutup) sesuai ketentuan Pasal 17 UU 14/2008.

Tahun 2009 sudah terbentuk Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia

untuk melaksanakan UU 14/2008, dan saat ini Komisi Informasi Pusat dijalankan oleh 7

(Tujuh) Komisioner periode ketiga (2017-2021). Dan juga sudah terbentuk 30 (Tiga

Puluh) Komisi Informasi Provinsi dan beberapa Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi



Informasi wajib dibentuk di tingkat Pusat dan Provinsi dan dapat dibentuk ditingkat

Kabupaten Kota.

Komisi Informasi disemua tigkatan bertanggungjawab untuk memastikan

terselenggaranya Keterbukaan Informasi di semua Badan Publik dan bertanggungjawab

juga untuk memastikan Badan Publik melayani permohonan informasi dan dokumen

dari masyarakat. Komisi Informasi diberi tugas dan wewenang juga untuk menerima,

memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara masyarakat dengan Badan Publik

melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang didalamnya didahului dengan proses Mediasi. Komisi

Informasi Pusat berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi jika sengketa itu

melibatkan Badan Publik tingkat nasional, sementara Komisi Informasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi antara masyarakat

dengan Badan Publik sesuai tingkatannya. Untuk menjalankan UU 14/2008 Komisi

Informasi pusat mengeluarkan Standar Layanan Informasi dalam bentuk Peraturan

Komisi Informasi (PERKI).

B. Mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan Keter-

bukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Desa, keterbukaan informasi terdapat dalam beberapa pasal

seperti

Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya

dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya

Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,

korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur

bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada

masyarakat Desa.

Ketiga pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas,

kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan

informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap

akhir tahun anggaran.

Keempat Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak

meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima pada pasal yang mengatur tentang keterbukaan informasi yaitu pasal 86

ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi

melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah



Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat

diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Dalam peraturan pelaksanaaannya, pada Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan

Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya

pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan mengembangkan sistem

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pembangunan desa.

C. Badan Publik Desa

Pemerintahan Desa dengan segala perangkatnya adalah merupakan bagian dari cabang

kekuasaan eksekutif dan karenanya merupakan Badan Publik yang wajib menjalankan

Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang diatur dalam UU

14/2008, dan wajib mengelola informasi dan dokumen sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh Komisi Informasi, serta wajib melayani permintaan informasi daan

dokumen dari masyarakat sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan seuruh peraturan pelaksanaanya.

Tidak hanya berhenti pada itu, Pemerintahan Desa harus melibatkan partisipasi

masyarakat mulai dari perencanaan (Musrenbang misalnya), pelaksanaan, sampai

evaluasi dan laporan semua kegiatan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah

Desa. Pemerintah Desa juga diminta untuk mengeluarkan Peraturan Desa terkait dengan

Keterbukaan Informasi Desa.

Hal ini diperlukan agar masyarakat Desa bisa memahami dengan baik bagaimana

untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan Pemerintahan Desa

maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintahan Desa,

sebagai bagian integral untuk pengembangan diri dan lingkungan masyarakat Desa.

D. Pendamping Desa

Pendamping Desa dan atau pihak terkait dengan pemberdayaan masyarakat Desa

(Pemerintah Kabupaten danseluruh instansi terkait), pelaksana dari program-program

pemerintah terkait Desa (misal : Program Inovasi Desa) diharapkan menjadi ujung

tombak dalam membangun transparansi di Desa, dalam membangun pengelolaan

informasi yang terbuka di Desa, dalam membangun masyarakat yang melek infomasi di

Desa.

Pendamping Desa diharapkan mampu untuk meyakinkan Pemerintah Desa agar

menyiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk melayani Hak Konstitusional

untuk mendapatkan informasi yang ada di seluruh Badan Publik Desa. Termasuk dan

tidak terbatas pada penyiapan kursi dan meja untuk masyarkat yang ingin menghadiri

Musrenbang misalnya. Termasuk dan tidak terbatas pada mengeluarkan Peraturan Desa

terkait pelayanan informasi bagi masyarkat Desa misalnya. Dan lain sebagainya.



E. Mekanisme Mendapatkan Informasi

Mekanisme mendapatkan informasi secara sederhana digambarkan dalam Diagram 1

dibawah ini:

Diagram 1 : Mekanisme memperoleh Informasi

F. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Mekanisme penyelsaian sengketa Informasi secara sederhana sebagaimana digambar-

kan dalam Diagram 2 dibawah ini



Diagram 2 : Mekanisme penyelesian sengketa informasi

Sebagai penekanan, sebagaimana disampaikan diatas, kedua diagram ini haruslah

bisa dijalankan sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip SEDERHANA, CEPAT, dan

BERBIAYA MURAH. Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik di Komisi Informasi tidaklah boleh membenani masyarakat diluar kepatutan dan

kewajaran.

G. Penutup

Demikian Lembar Informasi ini disusun dengan sangat sederhana dan ringkas. Besar

harapan Penyusun agar pembaca yang budiman berkenan memandang lembaran ini

sebagai pintu gerbang untuk masuk kedalam perpustakaan, kedalam diskusi-diskusi,

kedalam seminar dan workshop yang tentunya akan lebih memberikan pemahaman

kepada kita semua betapa penting dan strategisnya agenda keterbukaan informasi ini

bagi perkembangan bangsa dan negara kita tercinta kedpan, untuk agenda

pemberdayaan masyarkat Indonesia sehingga makin berdaya.

Bukan hal musthil, hasil kerja kita ini akan membawa negara dan masyarkat

Indonesia selangkah demi selangkah menjadi NEGARA DAN MASYARKAT NOMER SATU

DIDUNIA melalui sebuah karya dan kerja yang mampu mengispirasi banyak orang dan

banyak negara, Allahumma Amien





Lembar Kerja 3.1.1

Organisasi Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

A. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

TIK dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan Inovasi dalam PID di

kabupaten/kota. Pembentukan TIK PID ditetapkan dengan Surat Keputusan

Bupati/Walikota dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. Tim terdiri dari perwakilan

para pemangku kepentingan dari berbagai bidang pembangunan yang mendorong

munculnya inovasi dalam penggunaan di daerah melalui proses pengelolaan

pengetahuan secara sistematis dan terencana, yang meliputi proses identifikasi, validasi,

dokumentasi, serta proses pertukaran pengetahuan dan replikasi.

Tim ini berkedudukan di Kabupaten. Anggota tim dapat terdiri atas perwakilan

institusi yang dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas

dan kemampuan individu, fasilitator program yang bertugas di lokasi dan/atau wakil

masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan inovasi dan inovasi desa

dan memiliki akses pada penyimpanan dan penyebaran informasi. Tim dikukuhkan oleh

Kepala Daerah.

B. Tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

Secara umum tugas-tugas TIK sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di

kabupaten/Kota.

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten/kota.

c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

d. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa agar

dapat lebih professional dan mandiri serta memperhatikan aspek safeguard.

e. Melakukan proses validasi atas dokumen-dokumen pembelajaran yang sudah

dibuat oleh TPID-TPID. Setelah di validasi selanjutnya dokumen-dokumen

pembelajaran tersebut dimasukkan dalam direktori kegiatan inovasi (sistem

pengelolaan pengetahuan). Direktori kegiatan inovasi inilah yang selanjutnya

disampaikan kepada kecamatan-kecamatan untuk bahan penyelenggaraan Bursa

Inovasi Desa.

C. Susunan TIK

TIK PID terdiri atas Koordinator, dan 2 (dua) Kelompok Kerja, yaitu Kelompok Kerja (Pokja

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa/ Pokja PPID, dan Pokja Penyedia



Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD). Struktur Organisasi TIK PID tercantum

dalam lampiran 2. Pokja PPID bertugas merencanakan, melaksanakan dan

mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan dan

memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;

b. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar

sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan safeguard;

c. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui

berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;

d. Memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten /Kota;

e. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat

mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrumen

pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan

f. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati /didanai.

Komposisi Keanggotaan TIK-Pokja PPID:

a. Bappeda

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Pendidikan dan Olah Raga

e. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten

f. Wakil masyarakat; LSM, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat yang relevan dan

pihak lain yang kompeten




Hubungan Antar Pihak dalam


A. Latar Belakang

Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) berhubungan dengan para pihak yaitu;

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa), Lembaga Donor (Bank Dunia),

Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Profesional, Tim Inovasi Kabupaten, Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

Hubungan ini bersifat kompleks. Keterlibatan para pihak dari berbagai sektor dan

tingkatan, mulai pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan Desa. Pelaku yang

terlibat bervariasi mulai unsur pemerintah, tenaga ahli, tenaga pendamping profesional

dan pelaku masyarakat. Semua saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain

sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasi,

unit kerja dan pelaku dalam melaksanakan program ini.

Diperlukan kejelasan jenis hubungan antar pihak pengelola program yang saling

berinteraksi ataupun komunikasi. Hal ini diperlukan untuk menciptakan harmonisasi

kerja para pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Agar

interaksi ataupun kerjasama diantara para pihak tersebut berjalan secara proporsional

dengan alur relasi yang jelas, mudah dipahami, dan menghasilkan output maksimal,

diperlukan Standard Operating Procedures (SOP) Hubungan Antar Pihak (HAP) yang

mengatur lalu lintas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang

dimaksudkan.


1. Maksud

SOP HAP disusun dengan maksud untuk menata alur interaksi dan komunikasi yang jelas

antar pihak sesuai dengan posisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang ada di

berbagai tingkatan termasuk hubungan dengan pihak lain dalam rangka membangun

sinergi hubungan dan meminimalkan terjadinya konflik para pihak agar pelaksanaan PID

berjalan secara maksimal.

2. Tujuan

Penyusunan SOP HAP bertujuan untuk:

a. mengenali para pihak yang terlibat dalam program ini;

b. mengatur sistem mekanisme hubungan antar pihak;



c. mengatur jenis hubungan antar pihak;

d. menghindari terjadinya konflik antar pihak;

e. mencegah duplikasi manajemen, dan;

f. mencegah terjadinya penghindaran tugas dan tanggung jawab yang seharusnya

menjadi tugas dan tanggung jawab pihak tertentu.

C. Landasan dan Rujukan

SOP HAP disusun berlandaskan dan merujuk pada regulasi dan dokumen PID:

1. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

4. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

5. PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014

6. PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014

7. PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN

8. PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014

9. PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP 60 Tahun 2014

10. PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan dan Pemerintahan

11. PP 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12. PP 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

13. Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kemendagri

14. Perpres 12 Tahun 2015 Tentang Kemendesa PDTT

15. Permendes 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

16. Permendes 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

17. Permendes 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

18. Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2017

19. Permendes 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

20. Permendes 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Data Membangun

21. Permendes 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan



22. Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

23. Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

24. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

25. Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

26. Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

27. Permendagri 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa

28. Permendagri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa

29. Permendagri 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Desa

30. Permendagri 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

31. Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

32. Permendagri 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ

Nomor 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran,

Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa

34. Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

35. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/

03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

37. Keputusan Menteri Desa Tentang Pedoman Umum PID dengan Lampiran:

a. Pedum PID

b. Daftar Lokasi Alokasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

c. Daftar Lokasi Alokasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

d. Panduan Key Performance Indicator (KPI)

38. Surat Edaran Dirjen PPMD Berkenaan dengan Keputusan Menteri Desa PDTT

Tentang Pedoman Umum PID termasuk lampiran-lampirannya.

D. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PID adalah

a. Pemerintah



a. Kemendesa PDTT

b. Kementerian PPN/Bappenas

c. Kemendagri

d. Kemenkeu

e. BPKP

b. Bank Dunia

c. Satuan Kerja (Satker)

a. Satker Pusat

b. Satker Provinsi

c. Satker Kabupaten/Kota

d. Tenaga Ahli (TA)

a. TA Pusat

b. TA Provinsi

e. Tenaga Pendamping Profesional

f. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

g. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

h. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

E. Jenis Hubungan

Pentingnya memahami jenis hubungan antar pihak dimaksudkan untuk memandu

interaksi ataupun komunikasi di antara pihak-pihak pengelola program. Secara umum,

penjelasan ini digunakan untuk menciptakan harmonisasi kerja para pihak yang

mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Harmonisasi hubungan ini

dilakukan melalui pemahaman terhadap hubungan tugas dan tanggungjawab para

pihak. Hubungan ini dapat dilakukan secara formal tertulis dan memiliki kekuatan

hukum, dan atau dengan cara lain yang dianggap efektif. Penggunaan berbagai jenis

hubungan yang ada di bawah ini sangat tergantung pada aspek dan masalah yang

dihadapi. Jenis-jenis hubungan para pihak mencakup:

1. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dimaknai sebagai hubungan antar

pihak dimana kedudukan pihak yang satu lebih tinggi dari pihak lainnya dalam

kerangka kesatuan kerja. Dalam hal ini pihak yang lebih tinggi memiliki hak untuk

memberikan perintah tugas dan atau membuat keputusan untuk dilaksanakan dan

dipatuhi oleh pihak di bawahnya.

2. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang berkaitan dengan penyampaian

seluruh informasi yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar

terjadi singkronisasi kegiatan. Secara umum, setiap pihak baik pada tingkat yang

lebih tinggi ataupun yang setara dapat menggunakan jenis hubungan ini.



3. Hubungan konsultatif adalah suatu hubungan untuk mendapatkan masukan,

nasihat dan pendapat terhadap pihak di atasnya atau yang setara yang dianggap

mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau

masalah pelaksanaan program sehingga perlu dipertimbangkan.

4. Hubungan pembinaan/pembimbingan adalah hubungan antara satu pihak

terhadap pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang bersangkutan

dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan program.

5. Hubungan pengawasan/pemeriksaan adalah hubungan antara satu pihak

terhadap yang berada di bawahnya dalam rangka pengendalian, pengawasan dan

pemeriksaan/audit pelaksanaan program.

6. Hubungan pelaporan adalah hubungan pemberian informasi dari bawah ke atas.

Jenis pelaporan dapat bersifat standar rutin bulanan dan atau kontekstual sesuai

dengan tahapan pelaksanan program.

F. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang Lingkup SOP HAP meliputi penjelasan mengenai hubungan para pihak pihak

dalam pelaksanaan PID dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

2. Maksud dan Tujuan

3. Landasan dan Rujukan

4. Para Pihak

5. Jenis Hubungan

6. Ruang Lingkup dan Sistematika

7. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia

8. Hubungan Antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

a. Kemendesa PDTT

b. Kemenkeu

c. Kementerian PPN/Bappenas

d. Kemendagri

e. BPKP

9. Hubungan Antar Satuan Kerja (Satker)

a. Satker Pusat

b. Satker Provinsi

c. Satker Kabupaten

10. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional



11. Hubungan Antar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

a. Tenaga Ahli Pusat

b. Tenaga Ahli Provinsi

c. Tenaga Pendamping Profesional

G. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia

a. Kemenkeu untuk dan atas nama Pemerintah melakukan perikatan perjanjian

pinjaman dengan Bank Dunia;

b. Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia dalam kaitan fungsi perumusan

kebijakan, pemikiran strategis, koordinasi dan administrasi dalam rangka

penyiapan dan pelaksanaan PID;

c. Kemendesa PDTT sebagai executing agency bekerjasama dengan Bank Dunia

dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;

d. Kemendagri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa bekerja sama

dengan Bank Dunia dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;

e. BPKP sebagai Auditor Negara melakukan audit keuangan PID sesuai kesepakatan

dengan Bank Dunia;

f. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PID;

g. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia melakukan penyempurnaan kebijakan PID

sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

H. Hubungan antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

a. Melaksanakan koordinasi secara rutin melalui pertemuan, rapat, monitoring

bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program dari satu

pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;

b. Membangun konsultasi bersama termasuk dalam hal memberikan dan

memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap

mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang program

sebagai bahan kebijakan;

c. Menyelenggarakan kegiatan bersama berupa kerjasama kegiatan, pelatihan,

ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait

dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

I. Hubungan antar Satuan Kerja (Satker) Pusat

a. Melaksanakan koordinasi tingkat pusat secara rutin melalui pertemuan, rapat,

monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;



d. Membangun konsultasi bersama tingkat pusat termasuk dalam hal memberikan

dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang

dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang

program sebagai bahan kebijakan.

b. Menyelenggarakan kegiatan bersama di pusat maupun di daerah berupa

kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk

mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan

kualitas kegiatan program.

J. Hubungan antar Satker Provinsi

a. Melaksanakan koordinasi tingkat provinsi secara rutin melalui pertemuan, rapat,

monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;

b. Membangun konsultasi bersama tingkat provinsi termasuk dalam hal memberikan

dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang

dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang

program sebagai bahan kebijakan;

c. Menyelenggarakan kegiatan bersama di provinsi maupun di kabupaten/kota

berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk

mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan

kualitas kegiatan program.

K. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

a. Melakukan kontrak kerja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional;

b. Melakukan pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan operasional lain;

c. Melakukan evaluasi kinerja;

d. Meminta dan menerima laporan;

e. Melakukan pembinaan;

f. Memberikan pengarahan, petunjuk, perintah terkait pelaksanaan tugas;

g. Meminta penjelasan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;

h. Menerima pertanyaaan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;

i. Menerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah;

j. Memberikan asistensi atau bantuan terkait koordinasi lintas dinas dan sektor;

k. Melakukan pemeriksaan tugas-tugas;

l. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan.



L. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Pusat

a. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat membangun sistem koordinasi kerja termasuk

mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari satu

pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan dalam

rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat menginisiasi forum pertemuan termasuk dalam

hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak

lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik

tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan

program;

c. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat mendukung terselenggaranya kegiatan bersama

antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan,

ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait

dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

M. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Provinsi

a. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi membangun sistem koordinasi kerja

termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari

satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan

dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi menginisiasi forum pertemuan termasuk

dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap

pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih

baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan

program;

c. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi mendukung terselenggaranya kegiatan

bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan,

pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para

pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

N. Hubungan antar Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten

a. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD membangun sistem koordinasi

kerja termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan

dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD menginisiasi forum pertemuan

termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan

pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan

pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan

pertimbangan pelaksanaan program;



c. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD mendukung terselenggaranya

kegiatan bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama

kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutserta-

kan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan

program.

O. Penutup

Tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kewenangan yang lebih rinci untuk para

pihak terkait telah dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Terms of

Reference (TOR). SOP HAP ini diharapkan menjadi pegangan (aturan main) hubungan

kerja sama para pihak. SOP HAP diharapkan menyelaraskan alur interaksi dan

komunikasi di antara pelaksana program yang terkait dengan tugas dan kewenangan

para pihak dimaksud agar tidak terjadi konflik. Dengan demikian, pengendalian kinerja

program dapat berjalan lebih sinergis, efisien dan efektif.








Konsep Pertukaran Pengetahuan Inovasi Desa (PPID)

Pertukaran Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) hadir sebagai upaya untuk mendorong

peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa yang lebih berkualitas, efektif, efesien

dengan memberikan banyak contoh-contoh inovasi pada proses Perencanaan

Pembangunan Desa. PPID juga hadir untuk meperkuat peran pendamping dengan

referensi-referensi pada proses perencanaan pembangunan di desa. Dengan demikian,

maka PPID dapat disebut sebagai berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dan atau

transfer pengetahuan (knowledge transfer).

A. Berbagi pengetahuan

Berbagi pengetahuan (knowledge sharing) didefinisikan sebagai sebuah pertukaran

pengetahuan antar dua individu; satu orang yang mengkomunikasikan pengetahuan,

sedangkan seorang lainnya mengasimilasi pengetahuan tersebut (Jacobson, 2006).

Fokus utama dari knowledge sharing dari masing-masing individu yaitu mampu

menjelaskan, dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, kelompok, dan

khususnya kepada organisasi. Knowledge sharing dapat terjadi diantara individu, di

dalam dan diantara tim, antara unit organisasi, dan antara organisasi (Glassop, 2002).

Definisi diatas diperluas lagi dengan pernyataan bahwa knowledge sharing

merupakan proses dimana individu secara kolektif memperbaiki sebuah pemikiran,

gagasan, atau saran sesuai dengan petunjuk dari pengalaman individu (West dan Mayer,

1997). Sedangkan Ireland, Hitt dan Vaidyanath (2002) mendefinisikannya sebagai proses

mengembangkan, mentransfer, mengintegrasikan dan menggunakan pengetahuan

secara efektif dan efisien. Hooff dan Ridder (2004) memberikan pemahaman

mengenai knowledge sharing sebagai proses dimana para individu secara mutual

mempertukarkan pengetahuan mereka (baik pengetahuan tacit dan explisit), dan

akhirnya secara terpadu dapat menciptakan pengetahuan baru.

Jadi knowledge sharing merupakan suatu proses saling berbagi pengetahuan baik

antar individu, maupun kepada organisasi, untuk menciptakan tujuan bersama bagi

organisasi yang ingin menggunakan aset pengetahuan mereka untuk mencapai

keunggulan kompetitif. Knowledge sharing bisa berupa pengetahuan:

Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang masih tersembunyi, yang masih

belum dibagikan kepada orang lain, dan

Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan dimana pengetahuan tersebut

sudah dibagi, dikomunikasikan, dan diketahui oleh orang lain.



B. Transfer pengetahuan

Transfet pengetahuan (knowledge transfer) adalah proses memindahkan pengetahuan

dari individu yang disebut sebagai sumber pengetahuan (kontributor pengetahuan) ke

penerima pengetahuan, yang nantinya pengetahuaan tersebut akan digunakan sesuai

dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima pengetahuan. Tujuan utama dari knowledge

transfer adalah:

Penerima pengetahuan memiliki pemahaman kognitif, dalam arti memperoleh

pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai,

maupun mengkomunikasikan pengetahuan tersebut;

Penerima pengetahuan memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan,

Penerima pengetahuan dapat menerapkan atau mereplikasi pengetahuan.

Transfer pengetahuan berfokus pada modal struktural dan transformasi

pengetahuan individu kepada suatu organisasi, yang dibangun ke dalam proses, produk,

dan jasa. Sebenarnya, pengetahuan tidak dapat dibagi. Karena pengetahuan memiliki

konteks tersendiri, dimana penerima menafsirkannya dalam latar belakang masing-

masing yang berbeda-beda pula. Terdapat beberapa kelemahan dalam transfer

pengetahuan, yaitu misalnya kesalahan pada berbagai faktor eksternal, seperti masalah

dalam berkomunikasi, bahasa, salah penafsiran, teknologi dan teknik yang digunakan.

Transfer pengetahuan sangat penting. Karena setiap pendekatan yang dilakukan

untuk memecahkan masalah atau keterampilan yang akan diciptakan kembali, dan

membutuhkan pengetahuan yang diperlukan. Memang, tidak berlebihan untuk

mengatakan bahwa transfer pengetahuan adalah proses yang paling mendasar dari

sebuah peradaban. Tentu saja, karena transfer pengetahuan merupakan fokus utama

dari sebuah pembelajaran, yang sangat penting untuk kemajuan bersama suatu

organisasi. Transfer pengetahuan adalah komunikasi pengetahuan dari sumber

sehingga dipelajari dan diterapkan oleh penerima (Argote, 1999; Darr & Kurtzberg,

2000). Sumber dan penerima dapat berupa individu, kelompok, tim atau organisasi.

Beberapa faktor yang terkait dengn transfer knowledge, yaitu:

Dari mana knowledge di transfer;

Media apa yang digunakan dalam transfer knowledge, dan

Dimana proses transfer knowledge dilakukan.

Perbedaan mendasar mengenai knowledge sharing dan knowledge transfer, yaitu:

knowledge sharing lebih mengacu pada berbagi pengetahuan dengan individu maupun

organisasi, sedangkan knowledge sharing hanya sebatas berbagi pengetahuan

mengenai sesuatu hal yang kita ketahui saja, misalnya seperti diskusi antar

teman. Knowledge transfer lebih mengacu pada pemindahan pengetahuan, dimana

seseorang yang memberikan pengetahuan tersebut mempunyai keahlian khusus dalam

bidang yang sudah ia kuasai (expert). Pada dasarnya knowledge sharing dan knowledge

transfer sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan manfaat bagi

individu maupun organisasi. Berbagi pengetahuan dianggap sebagai proses penting



dalam manajemen pengetahuan. Berger dan Luckmann (Berger 1966)1 menyebutkan

ada 3 momen dalam proses membangun pengetahuan dalam organisasi, yaitu:

Eksternalisasi pengetahuan adalah proses di mana terjadi pertukaran pengetahuan

personal, sehingga pengetahuan dikomunikasikan di antara anggota.

Obyektifikasi pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan menjadi realitas

obyektif, sehingga pengetahuan tersebut diakui organisasi (komunitas).

Internalisasi pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan yang ter-

obyektifikasi tersebut digunakan oleh personal dalam rangka sosialisasi mereka.

Internalisasi pengetahuan dilakukan melalui kegiatan pencarian dan menemukan

kembali pengetahuan yang tersimpan dalam organisasi.

Inovasi dihasilkan dari kombinasi pengetahuan personal, pengetahuan yang dishare

oleh kelompok, dan pengetahuan organisasi. Ketiga proses tersebut juga menggambar-

kan tiga tipe sharing pengetahuan yang diusulkan Marleen Huysman dan Dirk de Wit

(Husyman 2003)2, yaitu: knowledge exchange, knowledge retrieval, dan knowledge

creation.

Daftar Pustaka

Schwartz, David G. 2006, Encyclopedia of Knowledge Management, London: Idea Group

http://digilib.ittelkom.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=809:kno

wledge-sharing&catid=25:industri&Itemid=14

http://digilib.ittelkom.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=813:kno

wledge-transfer&catid=25:industri&Itemid=14

1 Berger, P., and T. Luckmann. 1966. The Social Construction of Knowledge. London: Penguin. 2 Huysman, M. and Wit, D., 2003. A Critical Evaluation of Knowledge Management Practices.

Sharing Expertise – Beyond Knowledge Management, MIT Press.




Tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID)

A. Latar Belakang

Banyak kegiatan inovatif di desa yang dapat menjadi inspirasi pembangunan bagi desa

lain yang selama ini belum terdokumentasi dan dikelola secara sistematis dengan baik

sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. PPID

dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan

memberikan contoh kegiatan inovasi desa melalui pendokumentasian dan penyebarluas

an kegiatan inovasi pembangunan desa.

Tahapan PPID tahun 2018 didasarkan atas hasil pelaksanaan tahapan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2017. Alur tahapan pelaksanaan PPID terdiri atas 2 tingkatan

yaitu: (1). kegiatan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh TIK, dan (2) kegiatan di

tingkat kecamatan dan Desa yang dilakukan oleh TPID.

B. Orientasi dan Persiapan

TAPM, PD dan PLD bersama TIK dan TPID (jika sudah terbentuk) melakukan orientasi

dan evaluasi atas pelaksanaan PID tahun 2017 sebagai langkah persiapan pelaksanaan

tahun 2018. Langkah-langkah fasilitasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pertemuan dengan TIK atau TPID untuk mempersiapkan rencana

pelaksanaan kegiatan tahun 2018 (jika sudah terbentuk). Jika belum terbentuk

segera difasilitasi pembentukan TIK dan mengadakan MAD-1 untuk pembentukan

TPID.

2. Pada lokasi yang sudah menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID) perlu

memastikan sejauhmana tindak lanjut kartu komitmen untuk replikasi telah

dimasukkan dalam APB Desa tahun 2018. Bersama TIK-Pokja PPID menyiapkan dan

mengelompokkan kartu-kartu Ide hasil BID sebagai dokumen yang akan

diverifikasi kelayakan inovatifnya oleh TIK dan akan dikembalikan kepada TPID

untuk dilakukan proses “capturing” / pendokumentasian.

3. Mengidentifikasi dan menyusun direktori keberadaan P2KTD.

C. Musyawarah Antar Desa (MAD)-1

TAPM Kabupaten/Kota bersama PD dan PLD serta TPID (bagi yang sudah terbentuk)

memfasilitasi pelaksanaan MAD-1 melalui koordinasi dengan Camat. MAD-1 merupakan



forum di tingkat kecamatan yang yang dihadiri oleh maksimal 6 orang perwakilan desa,

yaitu Kepala Desa, Unsur BPD, tokoh masyarakat, dan keterwakilan perempuan minimal

2 orang). MAD 1 juga melibatkan perwakilan UPTD tingkat kecamatan yang relevan

seperti Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.

Tujuan MAD-1:

1. Sosialisasi konsep PID dan penggunaan Bantuan Pemerintah PPID, termasuk

kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis;

2. Diseminasi informasi kegiatan-kegiatan inovasi yang sudah teridentifikasi

sebelumnya, baik yang ada di lokasi dampingan maupun tempat lain;

3. Pembentukan TPID (bagi yang belum atau ada pergantian pengurus). Pengurus

TPID disyahkan oleh Camat;

4. Kesepakatan pokok-pokok kegiatan yang akan dibiayai melalui dana operasional

kegiatan (Kebijakan umum penggunaan dana diatur dalam Petunjuk Teknis

Penggunaan DOK PPID).

2. Rapat TPID

Rapat TPID dilakukan untuk menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) penggunaan Bantuan Pemerintah PPID. Sebelum merumuskan kegiatan dan

RAB, TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari TAPM Kabupaten/Kota dan

atau PD. TPID mengadakan pertemuan untuk menyusun detail proposal kegiatan

dan RAB berdasarkan hasil keputusan MAD. Selanjutnya Camat menerbitkan Surat

Penetapan Camat (SPC) yang berdasarkan Berita Acara MAD dan hasil rapat

perumusan kegiatan.

D. Pencairan dan Penyaluran Dana

1. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID Mekanisme pencairan

dan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID, secara umum diatur sebagai

berikut:

a. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan

dana Bantuan Pemerintah PPID kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim

kepada Satker Provinsi;

b. TIK melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen pencairan

yang diajukan oleh TPID, dan setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan kepada

Satker Provinsi untuk proses pencairan dana tahap I;

c. Satker Provinsi melakukan verifikasi, dan setelah kelengkapan administrasi

dinyatakan lengkap, maka dilakukan penerbitan SPM kepada KPPN;

d. KPPN setelah menerima SPM dari satker Provinsi akan melakukan

pengecekan administrasi dan selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D untuk

meminta bank operasional membayar kepada rekening TPID;



e. Setelah bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak

lebih dari 7 hari kerja, dana tersebut harus dibelanjakan sesuai proposal dan

RAB yang telah diajukan;

f. Pengajuan pencairan dana tahap II oleh TPID hanya dapat dilakukan apabila

penggunaan dana dari tahap I (50%) telah mencapai minimal 90%. Pengajuan

pencairan dana tahap II wajib dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana

(LPD) tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana Bantuan

Pemerintah PPID diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerinth PPID Tahun

Anggaran 2018.

3. Dana Operasional TIK

Pada TA 2018 TIK mendapatkan dana operasional dan administrasi kegiatan untuk

menunjang proses kegiatan dari PPID. Tata cara pengajuan pencairan dan

penyaluran serta penggunaan Dana Operasional TIK dimaksud, akan diatur lebih

lanjut melalui Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

E. Identifikasi Inovasi

Identifikasi inovasi dilakukan untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan

di masyarakat dan desa pada bidang infrastruktur, pengembangan sumber daya

manusia, serta kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan kriteria

yang termasuk dalam kategori inovatif. Identifikasi dibedakan pada dua kategori lokasi

berdasarkan pelaksanaan PID tahun 2017, yaitu:

1. Lokasi yang sudah tersedia Kartu Ide melalui Bursa Inovasi Desa pada tahun

sebelumnya

Pada lokasi ini identifikasi inovasi didasarkan atas kartu ide yang sudah tersedia,

yaitu dengan mengumpulkan seluruh kartu ide hasil bursa dan mengelompokkan

ide-ide tersebut ke dalam 3 bidang, yaitu bidang infrastruktur, kewirausahaan dan

pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tahapan ini dilakukan oleh Pokja PPID pada TIK dengan difasilitasi oleh TAPM.

Pengelompokan dilakukan melalui pemilahan ide inovasi mana saja yang

memenuhi kriteria kategori inovatif.

2. Lokasi yang belum tersedia Kartu Ide atau yang belum melakukan Bursa Inovasi

Desa

Pada lokasi ini, TPID terutama yang menangani bidang PPID dengan dibantu

difasilitasi oleh PD, melakukan identifikasi ke desa-desa atas beberapa kegiatan di

bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta

pengembangan sumber daya manusia, yang sudah dilakukan dan dinilai

berpotensi sebagai kegiatan yang inovatif sesuai kriteria. Kegiatan ini dilakukan

dengan melakukan kunjungan ke desa-desa dan melakukan pengamatan dan

wawancara dengan pelaku-pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah TPID mendapatkan pelatihan terlebih



dahulu tentang PID dan memahami apa saja kriteria kegiatan yang dinilai sebagai

kegiatan inovatif.

F. Identifikasi Kebutuhan P2KTD

TPID bidang P2KTD melakukan proses identifikasi ke desa-desa tentang apa saja

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui APB Desa yang memerlukan jasa layanan

teknis di 3 bidang yaitu infrastruktur, kewirausahaan/pengembangan ekonomi lokal, dan

pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) maupun oleh tenaga

Tenaga Pendamping Profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Hasil

identifikasi kebutuhan P2KTD dikelompokkan sebagai berikut:

Pelaksanaan identifkasi Kebutuhan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada BAB IV

tentang Kegiatan P2KTD.

G. Verifikasi Inovasi oleh Pokja PPID - TIK

Pokja PPID-TIK, setelah mendapatkan hasil identifikasi kegiatan dari Kartu Ide atau TPID

selanjutnya melakukan proses verifikasi apakah kegiatan-kegiatan tersebut masuk

dalam kriteria inovatif atau tidak. Hasil verifikasi berupa rekomendasi kelayakan sebagai

kegiatan inovatif yang bisa dilanjutkan proses berikutnya, yaitu capturing atau

pendokumentasian kegiatan inovasi. Verifikasi merujuk pada kriteria kegiatan inovatif

sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Bab I Ketentuan Dasar. Rekomendasi

kelayakan ini ditujukan kepada TPID.

H. Verifikasi Kebutuhan P2KTD oleh Pokja P2KTD- TIK

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan

kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa yang membutuhkan layanan

P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh Pokja P2KTD-TIK berdasarkan hasil identifikasi

kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan disampaikan kepada TPID

berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis

serta P2KTD yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

I. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan

berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas

kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID sesuai

dengan kriteria yang telah dirumuskan.



J. Pendokumentasian Inovasi

TPID terutama bidang PPID, dengan didukung oleh PD dan PLD melakukan proses

pendokumentasian kegiatan yang telah diverifikasi oleh TIK dan direkomendasikan

sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilakukan capturing.

1. Proses “capturing”

Hasil identifikasi dari masing-masing desa terutama yang masuk kriteria kegiatan

inovatif dan direkomendasikan oleh TIK, selanjutnya didokumentasikan dalam

bentuk media visual/ video, album photo, artikel/tulisan dan media cetak lainnya.

TIK dan TPID akan diberi pelatihan terkait metode capturing terlebih dahulu

sebelum proses capturing dilakukan.

2. Penyusunan Dokumen Pembelajaran

Hasil capturing yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan proses analisa sesuai

dengan kearifan lokal untuk disusun sebagai dokumen pembelajaran atas praktik

cerdas di wilayah lokasi sasaran. Dokumen pembelajaran tersebut menjelaskan

petunjuk dan proses langkah demi langkah terhadap praktik cerdas atau inovasi

yang telah terjadi.

K. Verifikasi Dokumen Pembelajaran dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan

Pokja PPID-TIK selanjutnya melakukan proses verifikasi atas dokumen-dokumen

pembelajaran yang sudah dibuat oleh TPID-TPID. Setelah verifikasi, dokumen-dokumen

pembelajaran tersebut dimasukkan dalam wadah atau platform, kegiatan inovasi (sistem

pengelolaan pengetahuan) berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh desa secara

luas. Platform kegiatan inovasi inilah yang selanjutnya disampaikan kepada kecamatan-

kecamatan untuk dipilih sebagai bahan penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID).

L. Peluncuran Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk meluncurkan akan adanya Bursa Inovasi Desa

(BID) yang akan diselenggarakan di setiap kecamatan.

M. Bursa Inovasi Desa di Kecamatan

Sebelum penyelenggaraan BID di kecamatan, desa sudah menyiapkan data-data sebagai

berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia:

a. Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang

memiliki ukuran lingkar lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu

hamil;

b. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang

tidak pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;



c. Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi

buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);

d. Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat

pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah

SD atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;

e. Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang

berkebutuhan khusus.

f. Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa

g. Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD

h. Jumlah pengangguran di Desa

i. Tingkat urbanisasi masyarakat

2. Bidang Infrastruktur:

a. Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat

menggunakan listrik)

b. Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat

menggunakan air bersih)

c. Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)

d. Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan

e. Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga

f. Akses prasarana terhadap perekonomian desa

g. Akses komunikasi dan informasi Desa

h. Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)

3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

a. Data potensi unggulan Desa

b. Data kegiatan BUMDesa

c. Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan

d. Akses masyarakat ke lembaga keuangan

Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

a. TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa;

b. Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi

yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk

video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal,

sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur;



c. Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang

digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan

diverifikasi sesuai kriteria inovatif.

Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk:

a. Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa;

b. Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video

maupun tulisan;

c. Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi;

d. Membagi informasi direktori P2KTD

Hasil dari BID adalah: Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan desa untuk

melakukan replikasi dan Kartu Ide untuk menyampaikan bahwa di desa-desa mereka

juga terdapat kegiatan yang inovatif namun belum terdokumentasikan. TPID akan

mendata daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide untuk ditindaklanjuti. Lebih

lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa.

N. Proses Capturing Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa

Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses capturing atau pendokumentasian

kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses capturing

menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID

sebagaimana disebutkan di atas. Capturing dilakukan terhadap inovasi yang merupakan

hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah

diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.

O. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa

Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi

kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APB Desa melalui forum Desa.

Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media

untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APB Desa.

Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan

kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat

dilakukan pada tahun berikutnya.

Contoh: Beberapa instrumen dasar untuk memfasilitasi pertukaran inovasi desa

yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan replikasi:

Kelompok

Belajar

Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan

minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan

sekali atau sesuai kesepakatan



Konferensi Mengirim perwakilan desa/daerah untuk menghadiri pertemuan

dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk

berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/

tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/daerah

atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.

Kunjungan

pakar

Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk

menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam

penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi

Dialog

Pengetahuan

Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki

pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan)

guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga

menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata

Studi tur Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau

group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau

tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan

tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus

secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal

dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil

Tandem Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih

matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan

sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak

Workshop Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan

sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat

dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

P. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Setelah ada prioritas kegiatan pemberian Jasa layanan teknis, selanjutnya dilakukan

proses pelaksanaan kegiatan P2KTD.

Q. Musyawarah Antar Desa (MAD)-2

TIPD menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan Dana Bantuan

Pemerintah PPID melalui MAD II-2. Laporan pertanggungjawaban selanjutnya

disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker Provinsi.




Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di Tingkat Kecamatan

A. Pendahuluan

Pada umumnya pengelolaan pengetahuan diarahkan untuk tujuan organisasional

seperti peningkatan kinerja, memacu inovasi, mempertahankan atau mengembangkan

keuntungan komparatif, serta berbagi informasi dan pengetahuan dalam organisasi.

Intinya adalah bahwa jika pengetahuan orang-orang dalam organisasi, baik secara

perseorangan maupun bersama-sama merupakan modal suatu organisasi, maka

sebaiknya pengetahuan itu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di sejumlah lokasi, banyak pengetahuan

dan kegiatan inovatif yang telah dilakukan atas inisiatif masyarakat, Pemerintah Desa

maupun Kabupaten dalam menjawab sebuah tantangan atau dalam menjalankan

kegiatan pembangunan. Pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antar-desa

maupun dengan kabupaten pun telah terjadi. Inisiatif tersebut dilakukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan dari berbagai program.

Meski demikian, seiring berhentinya sebuah program, tidak sedikit inisiatif yang

hilang. Untuk itu, perlu ada sistem pengelolaan inisiatif yang memiliki nilai-nilai inovasi.

Selain untuk menjamin keberlanjutan inisiatif tersebut, pengelolaan yang baik dapat

memungkinkan pihak lain mengakses informasi terkait inisiatif atau inovasi tersebut,

menjadikan inspirasi atau bahkan rujukan bagi penyelesaian masalah mereka atau

pengayaan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.



B. Pengertian

Pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola

informasi dan pengetahuan sebagai aset, menjaga keberlanjutan keberadaan

pengetahuan itu dalam kehidupan masyarakat di Desa, termasuk didalamnya upaya

mengembangkan dan menangkap (knowledge generation dan knowledge capture)

pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan (knowledge transfer), serta

pemanfaatan pengetahuan itu. Upaya itu mencakup pula identifikasi tacit

knowledge (pengetahuan tersirat), yang kerakali tidak diketahui si pembawa

pengetahuan sendiri, untuk menjadikannya pengetahuan yang tersurat (explicit

knowledge) agar dapat didokumentasikan dan diteruskan kepada pihak lainnya.

Inovasi tidak sama dengan praktik cerdas (best practice). Inovasi disini merujuk

pada cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya (apakah itu cara baru atau cara

yang dikembangkan dari yang sudah ada sebelumnya) yang ditempuh oleh (kelompok)

masyarakat atau instansi, dalam menjawab suatu masalah/tantangan yang dihadapi atau

dalam mengerjakan sesuatu, aplikatif dan terbukti berhasil.

C. Kriteria

Kriteria Inovasi adalah segala bentuk inisiatif atau “gebrakan” dari masyarakat,

kelompok, satuan kerja, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

keberlanjutan pembangunan sebagai akibat dari intervensi Program Inovasi Desa

maupun aktivitas lainnya. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Sangat Dibutuhkan (ada permintaan) di masyarakat

b. Terdefinisi dengan baik

c. Dapat direkam

d. Dapat/layak untuk dibagikan

e. Dapat diulang dan dikembangkan

f. Relevan.

D. Katagori

Kategori inovasi Desa sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, pengembangan sumber daya Manusia, dan infrastruktur Desa

yang memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh

masyarakat;

b. Upaya yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas,

serta mendorong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam

pembangunan;



c. Kegiatan pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi

dan sosial budaya;

d. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur

budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai

keberlanjutan;

e. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan

yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari cara-cara

sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan;

f. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap

kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.

E. Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kecamatan

Model pengelolaan inovasi di tingkat Kecamatan merupakan serangkaian kegiatan

pengelolaan inovasi mencakup diseminasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku

kepentingan serta dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Tujuan pengelolaan inovasi di

Kecamatan, yaitu:

a. Melanjutkan dan mengembangkan upaya inovatif yang lahir dari masyarakat

dalam mendorong kemandirian Desa melalui penggunaan Dana Desa secara

efektif dan inovatif;

b. Mendokumentasikan praktik cerdas yang memiliki muatan inovasi dari setiap desa

yang akan menjadi aset Kecamatan;

c. Menyediakan media pembelajaran atau forum pertukaran inovasi di tingkat

kecamatan untuk kemajuan bersama.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa PID), akan dilakukan

pembentukan Tim Inovasi Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Camat dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dibantu

Pendamping Desa. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola

inovasi di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

(1) Pengidentifikasian dan pemilihan inisiatif yang bermuatan inovasi dari desa-desa;

(2) Pendokumentasian secara sederhana dari inisiatif atau kegiatan-kegiatan inovatif

di desa-desa, dalam berbagai bentuk yang memungkinkan. Bisa dalam bentuk

tulisan, gambar, video, maupun audio;

(3) Pengemasan inovasi sesuai tema menjadi materi sosialisasi dan komunikasi

sederhana;

(4) Penyimpanan dokumen pembelajaran dalam tempat/ruangan tertentu;

(5) Penyebaran dokumen pembelajaran ke desa melalui berbagai saluran komunikasi

(Lihat Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi) dan/atau melalui forum pertemuan

masyarakat antar-desa



(6) Penentuan minimal satu inovasi per kecamatan untuk diajukan, diverivikasi dan

dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota.

1. Bursa Inovasi Desa di Kecamatan

Sebelum penyelenggaraan BID di kecamatan, desa sudah menyiapkan data-data sebagai

berikut:

Bidang Sumber Daya Manusia:

(1) Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang

memiliki ukuran lingkar lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu hamil;

(2) Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang tidak

pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;

(3) Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi

buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);

(4) Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat

pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah SD

atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;

(5) Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang

berkebutuhan khusus.

(6) Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa

(7) Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD

(8) Jumlah pengangguran di Desa

(9) Tingkat urbanisasi masyarakat

Bidang Infrastruktur

(1) Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat mengguna-

kan listrik)

(2) Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat

menggunakan air bersih)

(3) Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)

(4) Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan

(5) Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga

(6) Akses prasarana terhadap perekonomian desa

(7) Akses komunikasi dan informasi Desa

(8) Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)



Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

(1) Data potensi unggulan Desa

(2) Data kegiatan BUMDesa

(3) Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan

(4) Akses masyarakat ke lembaga keuangan

Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

(1) TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa;

(2) Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi

yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk

video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal,

sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur;

(3) Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang

digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan

diverifikasi sesuai kriteria inovatif.

Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk:

(1) Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa;

(2) Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video

maupun tulisan;

(3) Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi;

(4) Membagi informasi direktori P2KTD

Hasil dari BID berupa Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan Desa untuk

melakukan replikasi. Kartu Ide juga menjelasakan bahwa terdapat terdapat kegiatan

yang inovasi yang telah dilaksanakan, namun belum terdokumentasikan. TPID akan

melakukan pendataan dalam bentuk daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide

untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan

Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa.



Contoh Kartu Komitmen dan Kartu Ide



Contoh Format Rekapitulasi Kartu Komitmen dan Kartu Ide

Bu

rsa B

Bu

rsa B

Infra

struktu

rK

ew

irau

sah

aan

SD

MIn

frastru

ktu

rK

ew

irau

sah

aa

n

SD

M

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

Ket

Bu

rsa A

Bu

rsa A

Tg

l.

Pela

ksa

naan

Keb

utu

han

Jasa

Layan

an

Tekn

is

(PJLT

)

No

Pro

vin

siK

ab

up

ate

n

Rekap

itula

si Kartu

Ko

mitm

en

Realisa

si

di A

PB

Des

20

18

Rekap

itula

si Kartu

Ide



2. Proses Menangkap Inovasi (Capturing) Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa

Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses capturing atau pendokumentasian

kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses capturing

menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID

sebagaimana disebutkan di atas. Capturing dilakukan terhadap inovasi yang merupakan

hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah

diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.

3. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa

Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi

kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APBDes melalui forum Desa.

Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media

untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APBDes.

Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan

kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat

dilakukan pada tahun berikutnya.

F. Instrumen Kegiatan Belajar

Berikut ini ditampilkan beberapa instrumen dasar kegiatan peningkatan kapasitas Desa

yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan dalam memfasilitasi

mereplikasi inovasi.

Kelompok

Belajar

Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat

untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau

sesuai kesepakatan

Konferensi Mengirim perwakilan desa/ daerah untuk menghadiri pertemuan

dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk

berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/

tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/ daerah

atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.

Kunjungan

pakar

Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk

menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam

penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi

Bincang

Pengetahuan

Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki

pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan)

guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga

menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata

Study tour Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau

group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau

tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan



tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus

secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal

dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil

Tandem Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih

matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan

sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak

Workshop Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan

sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat

dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

G. Media

Berikut ini diberikan beberapa contoh media yang data digunakan sebagai sarana

sosialisasi, promosi, publikasi dan pelatihan di Desa yang dapat digunakan sesuai

kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan inovasi Desa.

1) Baliho/backwall

2) Backdrop

3) Spanduk

4) Banner

5) Brosur/flier

6) Poster

7) Press release

8) Infokit

9) Buletin

10) Website

11) Cerita bergambar

12) Infografik

13) Videografik/animasi/dokumenter

14) Buku Pembelajaran

15) Dll

Kegiatan sosialisasi, promosi atau publikasi yang dapat dilakukan diantaranya:

(1) Penyebaran informasi dan materi/dokumen inovasi melalui berbagai saluran

komunikasi, sosialisasi/promosi/publikasi antar-desa dan kabupaten, baik yang

dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain melalui jalinan kerjasama (Lihat

Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi;

(2) Pembuatan dan mengiriman press release kegiatan ke media massa;

(3) Penyelenggaraan jumpa pers terkait kegiatan tertentu;

(4) Pemasangan baliho, spanduk, banner, poster, umbul-umbul kegiatan;

(5) Pendistribusian soft copy dan hardcopy dokumentasi inovasi ke berbagai pihak;

(6) Kontribusi konten atau pengisian acara di media massa lokasl: talkshow, running

text, dll;

(7) Kerjasama peliputan kegiatan dengan media local;

(8) Penayangan dokumen inovasi pada website dan media tayang lain;

(9) Kerjasama sosialisasi, promosi, publikasi dengan berbagai instansi;

(10) Media field visit –mengundang media atau pihak tertentu ke salah satu desa

innovator, dan lain-lain.






Metode Menangkap Inovasi (Capturing) dalam


A. Pendahuluan

Pengetahuan eksperiensial dan pembelajaran bisa ditangkap dengan berbagai metode.

Memilih metode akan bergantung pada kebijakan organisasi, ketersediaan anggaran

dan alat pendukung, selera individu, dan keterampilan penangkap pengetahuan. Dua

jenis kegiatan untuk menangkap pengalaman operasional dan pembelajaran: yang

dilakukan oleh individu dan yang dilakukan berkelompok. Kegiatan menangkap inovasi

(capturing) dapat dilakukan secara langsung, namun bisa juga dilakukan secara online.

Beberapa kegiatan menangkap inovasi (capturing), seperti ruang kerja bersama

dan wiki, menggabungkan penangkapan dengan berbagi pengetahuan, sehingga

pengetahuan didokumentasikan dan dibagikan pada waktu yang sama. Disamping itu,

kegiatan tersbeut menuntut kemampuan atau keterampilan khusus serta persiapan yang

cukup matang untuk memperoleh hasil yang baik.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menagkap inovasi (capturing)

diantaranya: (1) Wawancara; (2) Bercerita; (3) Observasi; (4) Blog; (5) Kajian

pascapelaksanaan; (6) FGD/Kelompok diskusi terfokus; (7) Wiki; (8) Ruang Kerja Bersama;

(8) Webinar; (9) Forum online; dan (10) Komunitas praktisi

B. Wawancara

Cara tercepat untuk mencari tahu pengetahuan seseorang adalah dengan bertanya

langsung kepadanya. Wawancara adalah metode yang paling sering digunakan untuk

menggali pengetahuan. Pewawancara mengajukan pertanyaan untuk menemukan fakta

dan opini yang terkait dengan pengalaman. Wawancara empat-mata yang terstruktur

dan terencana akan membantu memberikan informasi seputar observasi, pengetahuan

tentang latar belakang, sikap, dan kepercayaan seputar pengalaman tertentu. Untuk

mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, pewawancara perlu melakukan persiapan total,

idealnya menyusun daftar pertanyaan secara cermat berdasarkan urutan tertentu,

terutama jika ada lebih dari satu orang yang akan diwawancarai secara berurutan

tentang kejadian yang sama. Daftar pertanyaan menjamin setiap peserta mendapatkan

pertanyaan yang sama dengan cara yang kurang lebih sama sehingga mengurangi bias.

Wawancara juga bisa dilakukan secara tertulis di kertas, dengan perekam suara,

atau dengan kamera video. Wawancara lazimnya dilakukan tatap muka, meskipun

wawancara melalui telepon atau konferensi video juga bisa dilakukan di era digital ini,

terutama bila narasumber dan pewawancara tidak bisa melakukan pertemuan atau

sebagai tindak lanjut atas wawancara yang telah dilakukan.



1. Tahapan Wawancara

Wawancara terdiri atas empat tahap: pengaturan, persiapan, wawancara, dan

rekonstruksi.

(1) Pengaturan

Proses wawancara yang mulus mensyaratkan pengaturan logistik dan komunikasi yang

cukup canggih.

(1) Buat perjanjian dengan target yang akan diwawancara dan jelaskan tujuannya.

(2) Jika ada beberapa orang yang harus diwawancarai, wawancarai sang pelaku utama

terakhir kali.

(3) Susun jadwal wawancara dan pesan tempat yang tenang dengan gangguan

minimal.

(4) Kirim undangan dengan perincian wawancara (tempat, waktu, topik, durasi, dan

lain-lain).

(5) Telepon responden sehari sebelum wawancara untuk mengingatkan dan

mengkonfirmasi-kan janji.

(2) Persiapan

Cara memandu wawancara dan mengajukan pertanyaan berdampak besar bagi kualitas

informasi yang akan diperoleh. Berikut beberapa kiat yang dapat disiasati:

Awali persiapan sebaik-baiknya sebelum hari wawancara.

Tentukan hal yang Anda ingin dapatkan dari wawancara.

Tentukan target terwawancara Anda dan pertimbangkan matang-matang alasan

memilihnya.

Tentukan jenis wawancaranya (survei, mendalam, terpandu, atau percakapan).

Pelajari peristiwa, fakta, atau pengalaman sebisa mungkin sebelum wawancara.

Susun pengantar yang tepat untuk disampaikan ketika wawancara dimulai.

Susun daftar topik yang merinci topik sekaligus pertanyaan spesifik yang ingin

Anda ajukan sepanjang wawancara. Topik-topik ini bisa berkaitan dengan perilaku,

opini atau nilai, perasaan, pengetahuan, indera (semua yang dilihat, didengar,

diamati, dan lain-lain), latar belakang baku atau pertanyaan demografis.

Dalam menjaga spontanitas, pewawancara jangan membocorkan pertanyaan

kepada terwawancara sebelum wawancara dimulai.

Pastikan semua persoalan yang ingin digali informasinya telah tercakup.

Gunakan pertanyaan 5W-1H (apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan

bagaimana) sebagai panduan ketika membuat daftar pertanyaan dan sepanjang

jalannya wawancara.



Uji pertanyaan wawancara untuk mengetahui terpenuhi/tidaknya tujuan yang telah

ditetapkan.

Akhiri desain wawancara dengan pertanyaan atau komentar pamungkas, tindak

lanjut, dan lain-lain.

Pilih teknologi penangkapan yang tepat (tulisan, lisan, audio, atau rekaman video).

Jika menggunakan peralatan rekam, setel, dan ujilah terlebih dahulu.

(3) Pelaksanaan Wawancara

Inti dari wawancara yang baik adalah membuat lawan bicara Anda merasa nyaman

terlebih dahulu, barulah kemudian mengajaknya terlibat aktif dan larut dalam

percakapan.

Sambut responden dengan hangat, perkenalkan diri Anda, dan awali percakapan

santai untuk membangun suasana yang enak. Buat responden merasa nyaman.

- Jelaskan langkah-langkah sepanjang proses wawancara:

- Surat sepakat (informed consent)

- Sesi wawancara

- Menjawab pertanyaan mereka

- Insentif atau imbalan atas sesi wawancara

- Penjelasan tentang cara Anda menggunakan hasil-hasil wawancara.

Idealnya, dapatkan surat sepakat secara lisan untuk saat ini dengan perekam yang

sudah dinyalakan, atau secara tertulis

Sampaikan panjang dan tingkat perincian jawaban yang diharapkan. Jika

menggunakan perekam, minta terwawancara untuk menyampaikan inti

jawabannya pada menit-menit awal, diikuti dengan penjabaran lebih lanjut

bilamana perlu.

Awali dengan membahas semua pertanyaan atau topik dan jangan ragu-ragu

untuk mengajukan pertanyaan susulan atau pertanyaan yang muncul atas jawaban

yang diberikan demi mendapat pencerahan lebih dalam seputar topik, kasus, atau

pengalaman.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan pendek tetapi relevan. Beri waktu terwawancara

untuk berpikir dan menjawab. Biarkan terwawancara menjelaskan peristiwa yang

terjadi dengan kata-katanya sendiri.

Jadilah pendengar yang baik.

Jaga kontak mata dan amati bahasa tubuh. Amati dan catat perilaku responden

Anda berikut sisi kontekstual wawancara, dan tetap buat notula meskipun Anda

menggunakan peralatan audiovisual. Anda hanya perlu mencatat kata-kata atau

poin kunci dan menjabarkannya setelah wawancara usai.



Campur pertanyaan "berat" dengan pertanyaan "ringan", dan campur juga

pertanyaan berdasarkan fakta dengan pertanyaan berdasarkan skenario.

Usahakan tetap netral.

Pikirkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan.

Gunakan struktur wawancara yang sudah Anda susun (5W-1H) dan ajukan

perincian pertanyaannya: seberapa lama, seberapa banyak, untuk apa, dengan

siapa, dan lain-lain.

Gali pelajaran-pelajaran pribadi yang diambil oleh terwawancara.

Beri kesempatan terwawancara untuk mengajukan pertanyaan.

Ucapkan terima kasih kepada responden Anda.

Catat semua materi tambahan yang perlu Anda himpun, dengan mempertimbang-

kan jawaban responden (gambar, foto, statistika, data, informasi dari pakar lain,

dan lain-lain).

Kembangkan catatan Anda segera setelah masing-masing wawancara (sebaiknya

dalam waktu 24 jam).

(4) Rekonstruksi

Setelah wawancara, tuangkan informasinya ke dalam format tertentu--mungkin berupa

dokumen atau presentasi yang menggambarkan pemahaman dari wawancara--yang

nantinya dapat Anda bagikan dan gunakan dalam proses memformat.

Segera setelah wawancara, baca ulang catatan Anda sepanjang wawancara dan

rangkum pikiran serta pertimbangan Anda, meskipun Anda juga menggunakan

perekam. Jika tidak, ingatan Anda akan hilang, bahkan selang satu hari sekalipun,

dan beberapa catatan penting bisa saja kehilangan maknanya.

Buat transkrip wawancara.

Buat laporan wawancara. Jika Anda melakukan beberapa wawancara (yang

memang dianjurkan), Anda dapat menggunakan laporan wawancara pertama ini

sebagai sarana pembanding dan pembeda hasil-hasil Anda.

Rangkum temuan dalam bentuk poin-poin kunci dan gunakan kutipan untuk

menggambarkan dan mendukung temuan Anda.

2. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan terbesar wawancara terletak pada dalamnya rincian yang bisa diperoleh.

Terwawancara dapat menghadirkan gambaran peristiwa secara hidup sehingga

memberikan pandangan pertama peristiwanya kepada pewawancara. Pewawancara

dapat menyesuaikan pertanyaan dengan responden agar bisa memancing contoh atau

penjelasan yang lebih banyak lagi. Wawancara dapat membantu menangkap latar

belakang, akar permasalahan, dan aneka faktor yang mempengaruhi, di samping



menjelaskan hal yang terjadi dalam peristiwa tertentu. Wawancara juga dapat

memberikan pemahaman tentang interpretasi, persepsi, pikiran, dan perasaan

responden, yang bisa saja terungkap lewat isyarat-isyarat sosial semisal intonasi dan

bahasa tubuh.

Kelemahan wawancara diantaranya pada saat merekrut orang dan membuat

perjanjian untuk wawancara bisa jadi terasa berat. Dibutuhkan tempat dan waktu yang

sesuai dan mungkin juga harus mengatur banyak jadwal. Pewawancara bisa saja lupa

mengajukan pertanyaan pokok, atau jawaban mungkin memicu pertanyaan-pertanyaan

baru nantinya. Namun sekali wawancaranya sudah selesai, tentunya sulit untuk

menindaklanjuti topik yang tertinggal. Kadang-kadang segunung informasi berhasil

dikumpulkan, yang ujung-ujungnya membuat pengolahan data sangat menyita waktu.

3. Situasi khusus: Wawancara akhir tugas

Ketika karyawan meninggalkan organisasi, manajer mengadakan wawancara ketika

karyawan keluar agar terbantu dalam menilai hal-hal yang membutuhkan peningkatan

atau perubahan, mengurangi hilangnya pengetahuan akibat kepergian karyawan, dan

membantu para karyawan baru agar mereka tidak harus "membuang-buang waktu

menciptakan sesuatu yang sudah ada."

Pertanyaan-pertanyaan khas dalam wawancara ketika karyawan keluar:

Apakah pelajaran terpenting yang Anda ambil dari pengalaman profesional dengan

klien? Dengan rekan kerja? Dengan pihak manajemen?

Apakah keberhasilan/kegagalan terbesar Anda dalam organisasi dan apa

alasannya?

Apakah satu-satunya rekomendasi terpenting yang akan Anda berikan kepada

pihak manajemen? Kepada rekan kerja? Kepada penerus Anda?

Sudikah Anda membuat anekdot yang memberikan pencerahan penting bagi

karyawan saat ini atau karyawan baru kami?

Jika Anda mampu membuat satu perubahan, seperti apakah bentuknya?

Apakah tindakan prioritas yang perlu segera diambil oleh penerus Anda dan apa

nasihat Anda terhadap tindakan-tindakan tersebut?

Apa saja aset atau pengaturan organisasi saat ini yang perlu dijaga?

Apa saja alat, referensi pengetahuan, dan hubungan terpenting bagi Anda dalam

menunaikan tugas? Apa saja yang masih luput atau belum ada?

C. Storytelling (Bercerita)

Bercerita merupakan salah satu metode penelitian dan cara yang efektif untuk berbagi

informasi dan membangun pemahaman. Dalam mencari solusi, storytelling dapat

menjadi alat untuk menciptakan suatu desain kerja sama sehingga membuka

kesempatan bagi para pelaku mencari solusi atas suatu masalah. Bercerita semakin



sering digunakan oleh organisasi untuk berbagi dan menginterpretasikan pengalaman

dalam konteks sosial. Dari perspektif pendengar, memahami dan mengingat

pengetahuan itu lebih mudah ketika tersaji dalam bentuk cerita, terutama bila

disampaikan oleh narasumbernya langsung. Selain itu, bercerita dapat melengkapi

pemikiran analitis--seorang narasumber mungkin tidak menyadari nilai pengalaman

dirinya sebelum dia menceritakannya. Mungkin pernah mendengar TED Talks atau

melihat video-videonya di YouTube? TED Talks umumnya menyajikan narasumber-

narasumber yang menceritakan kembali pengalamannya, dari nol hingga sukses, jatuh-

bangunnya. Cara mereka bercerita menggugah pendengar hingga bisa menjadi inspirasi

dan memotivasi. Beberapa proses yang digunakan dalam teknik bercerita sebagai

berikut:

1. Riset Naratif

(1) Domain: identifikasi isu/masalah yang berfokus pada isu personal atau sosial

(2) Demografi: identifikasi individu yang memiliki cerita yang dapat dikumpulkan

melalui wawancara, pendokumentasian, observasi, dll.

(3) Membangun cerita: berikut adalah langkah-langkah dalam membangun sebuah

cerita

Berbagi cerita pribadi seseorang;

Tambahkan cerita dari jurnal atau photo, dsb;

Ceritakan kembali dalam suatu forum dan sempurnakan berdasarkan input

dari pendengar;

Kemas kembali cerita berdasarkan langkah-langkah sebelumnya dan

informasi tambahan yang telah diperolah;

Simulasikan sebuah cerita dalam kelompok sehingga peserta dapat melihat

sendiri cerita yang telah dibuatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan

memasangkan peserta yang membuat sebuah cerita dari gabungan

keduanya, lalu digabungkan dengan pasangan lainnya hingga menghasilkan

sebuah cerita kelompok.

(4) Pencatatan: menceritakan kembali kisah-kisah ke dalam urutan kronologis,

termasuk komponen konteks dan penekanan pada tema-tema khusus (contoh:

TED Talks);

(5) Analisis: tematik/analisa konten (menyortir konten ke dalam pola/kategori); analisa

diskors (review terhadap bahasa yang digunakan); analisa struktural (analisa

terhadap struktur cerita untuk menelusuri pengalaman). Dalam proses analisa,

selalu cek kembali kepada narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi cerita

tetap akurat.



2. Desain Storytelling

Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam mengembangkan cerita sehingga

menghasilkan kisah yang bagus dan bagaimana seorang desainer/periset dapat

membantu prosesnya. Berikut beberapa elemen cerita yang dapat digunakan:

Tokoh-tokoh yang dijelaskan sehingga pembaca/pendengar berempati kepada-

nya;

Seting yang kaya dan sarat konteks;

Memiliki tujuan tentang apa yang ingin dihasilkan dan mengapa;

Ada sebab-akibat; dan

Ada hambatan, masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan.

3. Teknik bercerita

Jika Anda sedang bercerita, ingatlah saran-saran berikut untuk melahirkan pengetahuan

yang bernilai:

Tentukan pesan inti dari cerita Anda.

Bangun suasana yang kondusif untuk bercerita.

Bangun ceritanya berdasarkan pengalaman Anda sendiri: gunakan kata-kata kunci

bilamana perlu untuk memandu cerita dan menjaganya agar tetap terarah.

Awali dengan memberikan konteks yang diperlukan, dan akhiri dengan pelajaran

yang bisa diambil dan saran, jika ada.

Amati pendengar saat bercerita.

4. Kiat mendengar cerita

Tunjukkan minat dan rasa ingin tahu Anda.

Simak dengan cermat--bersikaplah menerima/berempati, penuh pengertian, dan

tanggap.

Biarkan ceritanya menghanyutkan Anda--jangan menyela dan tahan pertanyaan

hingga usai.

D. Observasi

Semua mungkin mengenal nama Sherlock Holmes, pernah membaca bukunya atau

menonton filmnya. Bagi yang pernah membaca seri bukunya, tentu sangat mengagumi

keahlian Sherlock Holmes dalam mengamati jejak-jejak atau petunjuk yang akhirnya

membantu menyelesaikan kasus pembunuhan. Tentunya kita tidak akan mengamati

sebuah kasus pembunuhan, tetapi hal yang akan kita bahas adalah bagaimana kita dapat



melakukan observasi secara rinci terhadap kegiatan di desa seperti Sherlock Holmes

mengamati petunjuk suatu kasus.

Banyak pengetahuan dapat diperoleh murni dengan mengamati seorang

pakar/narasumber yang sedang mengerjakan tugasnya karena observasi memberikan

penjelasan umum tentang kepakaran atau pengalaman khusus mereka yang dapat kita

lihat langsung. Observasi dapat menumbuhkan pemahaman dasar tentang

pengetahuan yang sedang terjadi sekaligus hambatan atau persoalan lainnya.

Idealnya observasi berlangsung di lingkungan kerja sang pakar/narasumber, atau

di desa tempat sang narasumber tinggal dan bekerja bila dalam konteks PID, sehingga

pengamat dapat melihat kegiatan yang sebenarnya secara langsung. Namun tidak

semua pengalaman yang relevan, seperti kecelakaan atau peristiwa tak terduga, apalagi

yang telah terjadi, dapat diamati. Metodologi observasi bervariasi tergantung pada

subyek observasi, peran yang dilakukan oleh pengamat (partisipatif atau pasif), dan

metode perekaman (tulisan, foto, audio, video). Dalam observasi, biasanya tidak ada

percakapan dengan narasumber yang sedang diamati. Di bawah ini dijelasakan tujuh

fenomena kegiatan yang dapat diobservasi:

Fenomena Contoh

Perilaku atau kegiatan

manusia

- Pola gerakan pekerja di sebuah pabrik

- Pengamat melakukan observasi terhadap kegiatan

role-play atau wawancara dalam FGD dari balik

kaca; pengamat melihat interaksi antara para

pelaku dan mendengarkan percakapan yang terjadi

- Kegiatan fisik (pola kerja, menonton TV)

Perilaku lisan Pernyataan yang dibuat oleh pelancong yang hendak

mengantri masuk pesawat; sikap dalam sebuah

percakapan di salah satu ruang kantor

Perilaku ekspresif Ekspresi wajah, nada bicara, dan bentuk bahasa tubuh

lainnya; sikap bicara yang berekspresi seperti nada

bicara atau raut wajah

Hubungan tata ruang /

spasial

Jarak tempuh kantor manajer ke kantor direktur;

hubungan dan lokasi ruang; jarak fisik antara rekan kerja

atau pola lalu lintas

Pola temporal Berapa lama pekerja melakukan tugasnya; waktu yang

digunakan untuk berbelanja atau menyelesaikan tugas

Obyek-obyek fisik Berapa banyak kerja didaur ulang oleh staf kantor;

inventarisasi barang

Catatan lisan dan gambar Berapa banyak ilustrasi muncul di buku pelatihan; isi

catatan



Kelebihan dan kelemahan observasi sebagai berikut:

Kelebihan observasi: Observasi tanpa menyela atau nonpartisipatoris tidak banyak

mengganggu praktik pakar/narasumber dan dapat memberikan pemahaman

tentang fakta, aturan, dan strategi yang ditempuh oleh pakar/narasumber,

termasuk yang tidak disadari olehnya.

Kelemahan observasi: Sering kali sulit untuk tetap netral dan objektif saat

menganalisis observasi. Selain itu, interpretasi bisa jadi menyita waktu lantaran

jumlah data yang terkumpul. Fenomena kognitif seperti sikap, motivasi, harapan,

niat, dan preferensi, tidak dapat diobservasi. Selain itu, observasi terbatas pada

waktu yang singkat. Observasi yang dilakukan dalam beberapa hari atau minggu

akan memakan biaya yang besar dan sulit dilakukan.

E. Blog

Blog adalah situs web yang dibuat oleh perorangan atau kelompok dan dapat diakses

publik maupun anggota komunitas tertutup. Blog terdiri atas kontribusi teks ("kiriman

blog") oleh orang atau kelompok yang membuat situs tersebut; blog berfungsi layaknya

buku harian, yang memungkinkan pemilik blog menuliskan pengalamannya secara

informal, sekaligus berfungsi sebagai saluran komunikasi langsung (tanpa suntingan)

dengan khalayak.

Kelebihan metode Blog dalam menangkap inovasi (capturing) diantaranya:

(1) Pembuatan dan penggunaan blog cukup mudah, bahkan bagi orang-orang yang

tidak terlalu paham teknologi digital sekalipun.

(2) Blog biasanya tidak menelan biaya sepeser pun.

(3) Publikasi kiriman blog biasanya bersifat kilat karena blog tidak memiliki penerbit

atau pengurus konten (meskipun pembuat blog dapat memantau komentar

pembaca untuk menilai kepantasannya atau sekalian melarangnya).

(4) Blog memuat teks, gambar, video, dan tautan ke halaman web atau blog lain.

(5) Blog mudah diperbarui.

(6) Blog mudah diakses, asalkan ada koneksi internet.

(7) Blog mendorong bercerita sebagai sarana bagi transfer pengetahuan.

(8) Pembaca dapat memberikan masukan, dengan begitu bisa berinteraksi dengan

pemilik blog.

Sedangkan kelemahan metode Blog dalam menangkap inovasi (capturing) diantaranya:

(1) Blog bisa bias atau mengandung ketidakakuratan.

(2) Menulis blog bisa jadi memakan banyak waktu.

(3) Pengunjung bisa saja memberikan komentar yang tidak pantas.

(4) Pemilik blog tidak mempromosikan keberadaan blognya secara luas, sehingga

membuat pembaca blog tidak sebesar atau seberagam yang seharusnya.



F. Kajian Pascapelaksanaan

Kajian pascapelaksanaan (after-action review/AAR) dilakukan oleh moderator dengan

sebuah tim segera setelah ia mengalami pekerjaan atau peristiwa. Target akhirnya

adalah memberi kesempatan anggota tim untuk bercermin dari tindakan yang diambil

agar mereka bisa melakukannya dengan lebih baik kemudian hari.

AAR idealnya dilakukan tidak lama setelah kejadian. Pada momen tersebut,

ingatan masih segar dan autentik (artinya, belum tersaring oleh interpretasi atau

penilaian susulan) dan orang-orang yang ikut terlibat dalam pengalaman tersebut masih

ada. AAR lazimnya dilakukan secara tatap-muka, namun juga dapat dilakukan secara

virtual.

Seorang moderator memimpin tinjauan, dengan mengajukan pertanyaan semisal:

Apa saja yang direncanakan? Apa yang seharusnya terjadi?

Apakah kejadian sebenarnya berbeda dari yang direncanakan? Di sini yang

dikehendaki adalah fakta, bukan penilaian.

Mengapa terjadi perbedaan?

Apakah hal-hal yang berjalan baik dan alasannya?

Apa yang dapat diperbaiki dan bagaimana? Apa yang bisa dilakukan secara

berbeda pada masa datang?

Keunikan AAR berupa kesempatan yang ada untuk memperoleh pengetahuan

kualitatif tepercaya pada saat masih segar-segarnya. Kunci kesuksesan AAR terletak

pada penyelenggaraan diskusi terbuka yang membuat semua orang paham bahwa

target akhir AAR adalah untuk mempelajari dan memecahkan masalah, bukan

menyalahkan. Oleh karena itu, AAR dilakukan tanpa satu pun penonton. Para peserta

harus merasa bebas berinteraksi dan mengekspresikan diri tanpa memandang jenjang

formal.

Orang sering mencatat diskusi AAR ke dalam flip chart sepanjang tinjauan, baru

kemudian mengolah catatan menjadi objek pembelajaran dan pencerahan bagi orang

lain di dalam organisasi atau tempat lain.

G. Focused Group Discussion (FGD)/Kelompok Diskusi Terfokus

FGD bisa menjadi metode efektif untuk merekam dan mengevaluasi pengalaman serta

persepsi dari target-target narasumber/pakar. Dalam FGD, ada seorang moderator yang

berpengalaman yang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing

tanggapan dari peserta. FGD terdiri atas pakar dan pemangku kepentingan lain yang

sudah atau siap terlibat dalam pengalaman tertentu; diskusi kelompok mereka bisa

melahirkan banyak informasi dan pemahaman. Pengaturan kelompok memungkinkan

para peserta untuk menanggapi sekaligus saling membangun saran atau komentar

masing-masing. FGD juga bisa digunakan untuk peristiwa yang sudah lalu dan dirasa

perlu diadakan sesegera mungkin agar dapat memperoleh masukan untuk membantu

para praktisi menyusun prosedur dan rencana baru untuk keberlanjutannya. FGD



biasanya diadakan secara tatap muka, namun kadang-kadang perlu dilakukan juga

melalui telepon atau konferensi video.

FGD biasanya digunakan ketika suatu permasalahan memerlukan pemahaman

yang lebih dalam dibanding survei biasa. Dalam melakukan capturing terhadap inovasi

desa, FGD dapat digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan.

FGD memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan yang telah diperoleh, atau

terhadap pertanyaan “apa” dan “bagaimana” dari suatu pengetahuan. Sebuah survei

dapat memberikan informasi bahwa mayoritas masyarakat menyukai kegiatan A. Tetapi

sebuah FGD dapat memberikan tambahan informasi tentang mengapa masyarakat

tersebut menyukai kegiatan A atau bahkan ternyata menyukai kegiatan lain.

1. Persiapan

Tingkat persiapan Anda akan banyak menentukan nilai dari hasil-hasil FGD. Jika Anda

telah menyusun rencana pelaksanaan FGD tersebut dengan anggota tim yang telah

Anda tentukan, termasuk untuk tindak lanjutnya, Kesuksesan FGD ditentukan oleh

tujuan yang jelas, melibatkan peserta yang dipilih secara cermat, dan mengikuti sederet

pertanyaan dan topik yang sudah disiapkan. FGD idealnya didukung oleh satu atau dua

moderator dan seorang pengamat yang bertugas membuat catatan atau merekam

jalannya diskusi serta hasilnya. Jika dikehendaki dan tersedia, gunakan peralatan audio

atau video untuk merekam diskusi FGD. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari FGD,

pertimbangkan masing-masing aspek berikut secara cermat.

(1) Tujuan. Tentukan hal-hal yang ingin dicatat.

(2) Partisipasi.

Tetapkan besarnya kelompok (idealnya 10 peserta) dan undang peserta (1-2

minggu sebelum sesi kelompok terfokus).

Tetapkan komposisi FGD Anda (beragam/seragam).

Jumlah undangan dapat dilebihi untuk mengantisipasi pembatalan kehadiran.

Pertimbangkan keseimbangan kehadiran antara pria dan wanita, peserta

dengan variasi usia yang jauh, maupun hirarki jabatan.

(3) Penetapan waktu dan tempat.

Susun jadwal untuk FGD dan pesan tempat.

Telepon masing-masing peserta sehari sebelum FGD sebagai pengingat dan

konfirmasi.

Durasi FGD idealnya antara 60 – 90 menit untuk mendapatkan hasil diskusi

yang optimal.

(4) Topik

Susun daftar topik yang ingin dibahas sepanjang FGD.



Untuk sesi 1,5 jam, rencanakan untuk mengajukan 5 atau 6 (atau tidak lebih

dari 10) pertanyaan yang jawabannya bisa memberikan pemahaman tentang

tujuan yang hendak Anda raih.

Buat daftar pertanyaan dengan singkat agar mudah dimengerti karena

pertanyaan tidak untuk dibagikan kepada peserta.

Pastikan topik dan pertanyaan harus dijawab dengan penjelasan, tidak hanya

dengan jawaban “Ya” atau “Tidak.” Gunakan kata tanya “Mengapa” dan

“Bagaimana” untuk menjaring jawaban yang lebih lengkap dari peserta.

Contoh pertanyaan:

Seberapa kenal Anda dengan program ini?

Seberapa sering Anda terlibat dalam program ini?

Apa yang Anda sukai dari program ini?

Apa yang paling Anda sukai dan tidak sukai dari kegiatan A? Kegiatan B?

Apa yang memengaruhi Anda untuk hadir atau tidak hadir dalam suatu

kegiatan?

Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang program ini?

(5) Fasilitasi. Rekrut dua moderator, salah satunya bertugas membuat notulensi.

Sebagai pilihan, rekrut seorang pengamat atau staf dari tim Anda untuk membuat

notulensi agar kedua moderator lebih terfokus pada interaksi dari FGD. Pastikan

bahwa moderator dapat bersikap netral, mampu menjaring informasi dari peserta

yang sulit berbicara atau malu, sanggup menangani peserta yang dominan, dapat

merangkum pernyataan peserta yang kurang jelas atau panjang, dan bisa bersikap

spontan bila diperlukan.

(6) Teknologi. Jika menggunakan perekam, setel dan ujilah terlebih dahulu sebelum

FGD dimulai serta persiapkan dukungan teknis untuk mengantisipasi kesalahan

fungsi.

(7) Logistik. Atur perabotan di ruangan, termasuk flip chart atau papan tulis; pasang

papan nama; siapkan makanan ringan.

2. Pelaksanaan FGD

FGD Anda harus terjaga penggunaan waktunya agar mengikuti jadwal yang sudah

ditetapkan berikut alokasi waktu untuk memperkenalkan topik, peserta, dan metodologi.

Moderator dan (jika ada) notulen saling bekerja sama untuk memastikan pembahasan

semua pertanyaan, agar diskusi tetap terfokus pada topik, semua peserta bisa turut

serta, dan jadwal diikuti dengan baik. Target akhir FGD adalah untuk mengumpulkan

informasi yang bermanfaat, sehingga penting sekali agar peserta merasa opininya

dihargai. Berikut ini langkah-langkah kunci bagi moderator:

(1) Jika menggunakan perekam, awali perekaman persis pada saat peserta tiba.



(2) Seperti diuraikan sebelumnya untuk sesi wawancara, sambutlah peserta dengan

baik, perkenalkan diri Anda berikut moderator dan pengamat/notulen jika sudah

hadir. Awali dengan komentar-komentar santai untuk menciptakan suasana yang

kondusif dan buat peserta merasa senyaman mungkin.

(3) Moderator memberikan penjelasan umum tentang topik, pemanfaatan hasil-hasil

dari FGD, dan menggarisbawahi tidak diperkenankan adanya pencantuman nama

dalam laporan akhir meskipun FGD tersebut direkam.

(4) Pastikan semua peserta telah menandatangani formulir surat kesepakatan

(informed consent).

(5) Moderator menjelaskan aturan-aturan dasar sesi, seperti suarakan opini, jangan

saling menyela, matikan ponsel, dan sebagainya.

(6) Moderator meminta semua peserta untuk memperkenalkan diri lalu mulai

mengajukan pertanyaan terkait tujuan FGD.

(7) Berikan waktu secukupnya kepada masing-masing peserta untuk memberi

tanggapan sebelum membuka diskusi kelompok tentang satu pertanyaan atau

topik. Penting sekali bagi moderator untuk menyimak beragam sudut pandang

peserta.

(8) Satu staf yang ditunjuk membuat catatan, mencermati waktu, dan memeriksa

bilamana semua topik sudah terbahas.

(9) Jika sebuah topik atau persoalan memicu diskusi tak terduga, kiranya tidak

masalah membiarkan peserta memberikan tanggapan sepanjang topiknya

berkaitan erat dengan tujuan akhir FGD.

(10) Pada akhir acara, moderator merangkum poin-poin utama yang dilontarkan oleh

peserta, meminta konfirmasi bahwa rangkumannya akurat, dan mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak atas keterlibatan mereka.

(11) Moderator memberikan insentif dan/atau imbalan.

(12) Setelah peserta meninggalkan tempat, moderator dan notulen perlu langsung

meluangkan waktu untuk membahas dan mendalami poin-poin yang telah

dibahas dalam FGD agar masih segar dalam ingatan.

3. Analisis

Sebagaimana kebanyakan metode penangkapan pengetahuan lainnya, kumpulkan dan

tinjau semua materi yang dibuat oleh FGD sesegera mungkin, idealnya pada hari yang

sama. Target akhirnya adalah untuk melahirkan sebuah analisis FGD yang bisa dibagikan

dengan para rekan kerja yang tidak ikut hadir. Pemahaman yang diperoleh dari analisis

ini harus jelas dan didukung oleh rekaman atau catatan yang dibuat sepanjang acara.

Berikut ini beberapa langkah yang perlu diambil:

(1) Jika acaranya direkam secara elektronis, tinjau rekaman dan catatan Anda.

Transkrip utuh rekaman bisa memberikan rujukan bagi tinjauan berikutnya.



(2) Dalam laporan, bandingkan dan bedakan hasilnya berdasarkan kategori FGD

individu jika kategorinya merupakan bagian dari satu rangkaian. Secara khusus

FGD akan sangat membantu jika pelaksanaannya lebih dari satu. Kemampuan

untuk membandingkan dan membedakan hasil bisa berfungsi sebagai konfirmasi

atas pemahaman yang sepintas lalu tampak keliru. Namun demikian, hal ini

bergantung pula pada anggaran dan waktu yang tersedia.

(3) Gunakan kutipan dari rekaman FGD untuk menjelaskan temuan-temuan Anda.

H. Wiki

Wiki adalah halaman web internal atau eksternal yang memungkinkan orang bekerja

bersama-sama pada dokumen atau kumpulan dokumen yang sama melalui peramban

web. Wiki bisa menjadi sarana yang efektif untuk menangkap pengetahuan secara

bersama-sama dengan orang lain. Peserta dapat menyunting teks, menambahkan

gambar dan media, serta membuat tautan antarlaman. Aksesibilitas wiki bisa dibatasi.

Kelebihan metode Wiki dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Sebagian besar orang dapat membuat dan menyunting konten wiki dengan

bimbingan ala kadarnya.

(2) Publikasi di wiki lazimnya bersifat kilat karena wiki tidak memiliki penerbit atau

pengurus konten.

(3) Akses ke dokumen rahasia bisa dibatasi meskipun tetap mengizinkan kelompok

terdaftar untuk membuat dan menyuntingnya.

(4) Pengguna dapat mengerjakan dokumen yang sama tanpa memandang lokasinya.

(5) Perangkat lunak wiki memungkinkan kembali ke penulisan ulang artikel

sebelumnya.

(6) Sebagian wiki menyediakan artikel wiki versi cetak.

(7) Banyak aplikasi wiki hadir sebagai perangkat lunak gratis sumber-terbuka (open-

source).

Sedangkan kelemahan metode Wiki dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Wiki perlu dikelola agar dapat menjaga kualitas konten sesuai keinginan.

(2) Wiki juga perlu dikelola agar bisa menjaga keteraturan isinya, terutama ketika situs

wiki menjadi sangat besar.

I. Ruang Kerja Bersama

Ruang Kerja Bersama, juga disebut ruang kerja atau perangkat kelompok, merujuk pada

perangkat lunak berbasis-web yang memungkinkan kerja sama kelompok secara lebih

terperinci atau terstruktur daripada wiki. Pengguna dapat mengobrol, menulis pesan,

memberikan catatan, dan mengirim gambar, serta video. Sebagian ruang kerja bersama

berpusat pada dokumen, artinya para pengguna mengunggah dokumen mereka



masing-masing yang lantas dapat dikomentari, diberi catatan, atau didiskusikan secara

online oleh pengguna lain.

Kelebihan metode Ruang Kerja Bersama dalam menangkap inovasi (capturing),

diantaranya:

(1) Kini sudah banyak hadir ruang kerja bersama yang berbeda, dengan fungsionalitas

yang sangat bervariasi.

(2) Sebagian besar ruang kerja bersama dapat dikonfigurasi sesuai dengan

fungsionalitas yang dikehendaki pengguna, dan fungsi-fungsi baru bisa

ditambahkan bilamana perlu.

(3) Interaksi antarorang dengan jenis dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda

bisa sangat bermanfaat bagi organisasi; ruang kerja bersama dapat menjadi

wahana bagi transfer pengetahuan secara sistematis.

(4) Ruang kerja bersama memungkinkan penyimpanan jangka panjang objek-objek

pengetahuan dalam bentuk dokumen, diskusi, dan catatan yang langsung datang

dari peserta.

Sedangkan kelemahan metode Ruang Kerja Bersama dalam menangkap inovasi

(capturing), diantaranya:

(1) Ruang kerja bersama tidak terlalu ramah pengguna.

(2) Ruang kerja bersama sering kali mensyaratkan pengenalan diri agak dalam dan

tingkat literasi digital dasar.

(3) Peserta dengan kemampuan komunikasi atau kecakapan bahasa asing yang

rendah sering kali merasa tersisih dan bisa memilih keluar.

(4) Ruang kerja bersama mensyaratkan moderasi aktif, yang bisa menghalangi

sebagian peserta.

J. Webinar

Perangkat konferensi berbasis-web memungkinkan banyak peserta untuk berbagi

kombinasi sajian video, audio, dan teks secara bersamaan tanpa memandang lokasi

mereka (sepanjang ada koneksi internet). Webinar luas digunakan untuk pertemuan,

diskusi, presentasi, perkuliahan, dan acara pelatihan.

Kelebihan metode Webinar dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Peralatan konferensi sering berdasarkan prinsip "tampil-dan-bicaralah". Peralatan

konferensi tidak banyak menuntut kapasitas atau upaya dari peserta, yang

membuatnya mudah sekali diakses.

(2) Peralatan konferensi cocok dengan gaya belajar yang berbeda-beda (aural, visual,

teksual).

(3) Peralatan konferensi memudahkan kerja sama waktu nyata lintas jarak jauh.



(4) Peralatan konferensi bisa menjadi pengganti bagi pertemuan tatap muka,

sehingga menghemat biaya.

(5) Peralatan konferensi menjadikan pertukaran pikiran berlangsung lebih akrab

daripada konferensi fisik.

Sedangkan kelemahan metode Webinar dalam menangkap inovasi (capturing)

diantaranya:

(1) Sebagian besar layanan konferensi web mahal biayanya. Layanan gratis biasanya

terbatas dari segi fungsionalitas atau kapasitasnya.

(2) Layanan gratis mensyaratkan koneksi internet yang baik dan perangkat keras

khusus.

(3) Kualitasnya sangat bervariasi bergantung pada koneksi internetnya. Gangguan

bisa muncul tanpa diduga.

K. Forum Online

Forum online memungkinkan komunitas terlibat aktif dalam diskusi. Dimana setiap

orang dapat berinteraksi dan berbagi infomasi melalui perangkat internet dan media

online untuk mendiskusikan suatu topik atau isu-isu yang menarik bagi anggota forum.

Kelebihan metode Forum Online dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Forum online membolehkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Forum online dapat

diakses sewaktu-waktu dan dari mana pun sepanjang ada koneksi internet.

(2) Forum online memungkinkan pengguna mengekspresikan diri secara bebas

dalam diskusi tersasar. Forum online mendorong kesetaraan antarpengguna

karena setiap pesan berbobot sama.

(3) Forum online mendorong penyampaian pandangan dan opini yang berbeda-beda

terhadap topik yang sudah ditetapkan lebih dulu.

(4) Forum online bisa menampilkan diskusi berkualitas tinggi karena pengguna

memiliki waktu untuk merenung dan meneliti topik/komentar yang tengah

dibahas.

(5) Forum online bisa mengarah kepada pembentukan komunitas online yang berusia

lama di seputar topik-topik yang menjadi minat peserta.

Sedangkan kelemahan metode Forum Online dalam menangkap inovasi


(1) Forum publik dan tanpa moderasi itu rawan penyalahgunaan.

(2) Forum online sangat bergantung teks sehingga tidak terlalu cocok untuk audio

dan video.

(3) Para penutur bahasa bahasa asing bisa merasa kurang nyaman untuk ikut serta

dalam diskusi.



(4) Forum online sering sangat bergantung pada moderator atau kontributor tertentu.

Moderator atau narasumber mungkin harus bekerja keras untuk menjaga

keterlibatan aktif peserta dalam diskusi.

L. Komunitas Praktis

Komunitas praktisi (CoP) mengelola praktisi atau pakar di wilayah tertentu. Komunitas

praktisi memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan pengetahuan lewat proses

bertukar pengalaman antarorang yang sama-sama memiliki minat serupa. Peserta

terlibat aktif satu sama lain di dalam proses pembelajaran kolektif teman sebaya. Untuk

mendukung pembuatan dan berbagi pengetahuan, komunitas praktisi idealnya disusun

berdasarkan target akhir belajar. Komunitas praktisi sering memfasilitasi beragam

interaksi berbagi pengetahuan, seperti obrolan, forum, diskusi, dan konferensi.

Interaksinya bisa dilakukan online atau tatap muka.

Kelebihan metode Komunitas Praktis (CoP) dalam menangkap inovasi (capturing),

diantaranya:

(1) Komunitas praktisi menyediakan ruang berkumpul berdasarkan kesamaan minat

atau kepakaran.

(2) Komunitas praktisi online memungkinkan anggota untuk membaca, mengajukan,

dan menerima nasihat serta masukan dari komunitas berdasarkan pertanyaan yang

dikirimkan.

(3) Tergantung tingkat partisipasinya, dari yang menerima bulat-bulat hingga sangat

interaktif, para peserta bisa memperoleh pengetahuan dan kecakapan dari

anggota komunitas yang lebih berpengalaman.

(4) Komunitas praktisi bermanfaat bagi pemula, yang antusias untuk belajar dari rekan

kerja berpengalaman, namun belajar dengan rekan sebaya antarspesialis juga bisa

terjadi.

(5) Komunitas praktisi memungkinkan keterlibatan peserta sesuai dengan waktu dan

tempat yang lebih disukai.

(6) Komunitas praktisi menjaga sumber daya, ide, dan diskusi sehingga bisa

melahirkan arsip kepakaran di bidang teknik tertentu.

(7) Pengetahuan kelompok membantu menopang para praktisi profesional secara

perorangan, yang sering melahirkan rasa sekomunitas.

Sedangkan kelemahan metode Komunitas Praktis (CoP) dalam menangkap inovasi


(1) Jika komunitas dibangun secara online, aspek teknologi bisa menjadi kendala bagi

peserta yang kurang melek digital.

(2) Perlu upaya gigih untuk membangun rasa sekomunitas yang efektif bagi

komunitas praktisi online. Kurangnya isyarat visual dan emosional, misalnya

bahasa tubuh, bisa menyulitkan upaya mendorong interaksi yang penuh makna.



(3) Pengguna bisa merasa tersisih atau tersingkir jika tanpa membangun komunitas

atau moderasi yang proaktif.

(4) Peserta bisa merasa kewalahan jika tidak melebur secara hati-hati ke dalam

komunitas, atau tetap pasif akibat kurangnya stimulasi.

(5) Komunitas praktisi bisa saja mensyaratkan moderasi intensif agar bisa saling

menghubungkan antara pencari pengetahuan dengan kontributor.

(6) Komunitas praktisi bisa berkembang terlalu cepat atau berubah haluan sedemikian

rupa sehingga tidak bisa diikuti oleh anggota, yang menimbulkan penurunan

tajam aktivitas.

Daftar Pustaka

1. https://faculty1.coloradocollege.edu/~afenn/web/EC303_8_04/FALL07/READINGS

/Observation.pdf

2. https://blog.socialcops.com/academy/resources/conduct-successful-focus-

group-discussion/

3. https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Belfrage-

and-Wigley_Guidelines-for-Focus-Group-Discussions.pdf

https://faculty1.coloradocollege.edu/~afenn/web/EC303_8_04/FALL07/READINGS/Observation.pdf

https://faculty1.coloradocollege.edu/~afenn/web/EC303_8_04/FALL07/READINGS/Observation.pdf

https://blog.socialcops.com/academy/resources/conduct-successful-focus-group-discussion/

https://blog.socialcops.com/academy/resources/conduct-successful-focus-group-discussion/

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Belfrage-and-Wigley_Guidelines-for-Focus-Group-Discussions.pdf

https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Belfrage-and-Wigley_Guidelines-for-Focus-Group-Discussions.pdf






Pendokumentasian dan Mengemas Inovasi Desa (Capturing)

dalam Program Inovasi Desa (PID)

A. Pendahuluan

Program Inovasi Desa (PID) mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas

pembangunan desa melalui strategi pertukaran pengetahuan dan inovasi yang dikenal

dengan Pengelolaan Pengetuan dan Inovasi Desa (PPID). Program ini memberikan

peluang kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dari kegiatan inovasi yang

dilakukan oleh berbagai pihak melalui pemanfaatan dokumen pembelajaran sesuai

dengan karakteristik pengguna dan daya jangkau informasi agar mudah dilakukan

replikasi. Dalam pelaksanaan PID, para pelaku di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

akan membantu proses pengelolaan pertukaran pengetahuan dan inovasi desa dalam

bentuk sajian informasi telusur dan pemanfaatan media sebagai bahan pembelajaran

penting bagi masyarakat. Koleksi informasi berupa pengetahuan, pengalaman dan

praktek inovasi akan dikemas dan dikeleksi dengan mempertimbangkan jenis dokumen,

sistem telusur, hingga layanan pemanfaatan dokumen sesuai dengan karakteristik

pengguna. Desa diharapkan dapat mengakses koleksi dokumen pembelajaran yang

telah dikemas sesuai dengan karakteristik pengguna yang lebih spesifik baik dalam

bentuk tulisan, artikel, publikasi buku, laporan teknik, prosiding, audio-visual, e-book,

presentasi, dan sejenisnya.

Pada tahap awal, kemasan dokumen inovasi lebih diarahkan agar dapat

dumanfaatkan secara tertutup (close access system) khususnya diaerah yanh tidak

memiliki akses internet, meskipun ada beberapa layanan informasi di daerah yang

menggunakan sistem layanan terbuka (open access system). Masyarakat desa sebagai

pemanfaat langsung (actual user) dari inovasi yang dikebangkan membutuhkan

informasi seputar kegiatan inovasi yang dilakukan oleh desa atau lembaga lainnya. Oleh

karena itu hasil inovasi sebagai bahan pertukaran iinformasi pembelajaran perlu dikemas

dalam bentuk yang mudal diakses. Koleksi dokumen pembelajaran yang telah dihasilkan

dari serangkaian prosedur validasi yang dilakukan sejatinya diperuntukkan untuk

masyarakat luas khususnya di Desa agar dapat dijadikan bahan replikasi dan adaptasi

inovasi.

Namun kerapkali kemasan informasi yang disajikan justru menyulitkan pengguna

dalam mendapatkan dan memanfaatkannya. Hal ini disebabkan informasi tidak disajikan

dalam bentuk dan jenis kemasan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, lebih

bersifat akademis, kurang populis, sulit dipahami, dan sulit dioperasikan. Dalam

mengemas pesan atau bahan pembelajaran perlu dilihat dari aspek tujuan penyajian,

karekteristik materi, dan kemudahan mengakses dokumen. Beraneka ragam informasi

setiap tahun akan bertambah di setiap desa. Berbagai jenis dokumen inovasi terus

menerus bertambah dan perlu segera dikelola, diolah, disebarkan guna kepentingan

masyarakat. Banyaknya dokumen inovasi bukan tidka mungkin akan mengakibatkan



pengguna kesulitan dalam memilih dan mendapatkan informasi yang relevan,

menyeluruh serta up to date.

Pusat belajar masyarakat di daerah atau di desa akan menjadi penopang dan

penyedia informasi terkait dokumen pembelajaran inovasi yang menuntut kecepatan

layanan dan kelengakapan koleksi bagi pengguna. Berbagai inovasi di layanan

pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa banyak digunakan. Pendamping juga

dituntut kreatif dalam memberikan berbagai informasi layanan bagi masyarakat dalam

mengakses dokumen pembelajaran inovasi desa dengan berbagai kemasan yang

menarik, mudah, cepat dan murah.

Salah satu usaha mendayagunakan informasi bagi kepentingan pengguna adalah

melalui kemasan informasi. Lebih lanjut dibawah ini penulis mencoba menjelaskan

pengertian pengemasan informasi, tujuan, bentuk, dan manfaatnya.

B. Pengemasan Inovasi Desa

Pengemasan informasi adalah kegiatan yang dimulai dari menyeleksi berbagai informasi

dari sumber yang berbeda, mendata informasi yang relevan, menganalisis, mensintesa,

dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai. Informasi yang

dikemas kembali memberi kemudahan dalam penyebaran informasi dan temu kembali

informasi. Beberapa literature mengungkapkan bahwa pengemasan tidak hanya

terbatas pada informasi namun juga pada dokumentasi.

Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang

menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai.

Kemas ulang informasi dalam bahasa Inggris adalah repackaging information . Istilah

lain kemas ulang infomasi adalah pengemasan informasi. Beberapa literatur

mengungkapkan bahwa pengemasan tidak hanya terbatas pada iformasi namun juga

pada dokumentasinya. Pada prosesnya, kemas ulang informasi mencakup kegiatan

sebelum proses dan pada saat pengemasan. Kualitas pengemasan tidak dilihat pada

peningkatan nilai isi informasinya, melainkan pada sisi pemanfaatannya. Kemas ulang

informasi merupakan kegiatan penataan ulang yang dimulai dari menyeleksi berbagai

informasi dari sumber yang berbeda, mendata informasi yang relevan, menganalisis,

mensintesa, dan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna

(Mulida Djamarin, 2016).

C. Tujuan Pengemasan Inovasi Desa

Tujuan pengemasan informasi untuk memperoleh/mendapatkan informasi, menemukan

kembali informasi kembali, mengevaluasi, serta memberikan penafsiran. Melalui

pengemasan informasi, pengguna akan berhemat dalam hal waktu, tenaga serta biaya.

Dengan berkembangnya teknologi informasi bidang perpustakaan, dokumentasi dan

informasi, saat ini pengemasan informasi jauh lebih bervariasi.

Agada (1995) dalam Mulida Djamarin (2016) tujuan kemas ulang informasi adalah

untuk menempatkan, menemukan kembali, mengevaluasi, menginterpretasikan dan



mengemas informasi tentang subjek tertentu dalam rangka efektifitas dan efisiensi

waktu, tenaga, biaya yang semua diperuntukkan bagi pengguna. Merujuk beberapa

literatur terkait tujuan kemas informasi inovasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Memudahkan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi atau dokumen

pembelajaran inovasi desa;

(2) Mempercepat penelusuran dan penemuan kembali informasi dan dokumen

pembelajaran inovasi desa;

(3) Mengevaluasi dan memberikan penafsiran seberapa jauh tingkat pemanfaatannya;

(4) Memberikan kepuasan kepada pemakai;

(5) Mengawetkan koleksi, khususnya jika dikemas dari bentuk tercetak ke bentuk

digital;

(6) Memudahkan pengelola pengetahuan dan inovasi desa mengatur koleksi yang

semakin bertambah banyak;

(7) Menghemat ruang dan rak untuk menyimpan koleksi tercetak;

(8) Memudahkan penelusuran informasi setelah dientri dalam pangkalan data;

(9) Mudah dibawa dan ditransfer dalam jejaring sistem informasi dan media lainnya

untuk sharing dan transfer pengetahuan maupun pengalaman;

Berbagai kemasan informasi dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi bagi

pemakai khususnya masyarakat desa. Kemasan informasi inovasi dapat dikemas dalam

bentuk seperti: Brosur, Newsletter, Majalah Kesiagaan Informasi, Majalah Abstrak dan

Indeks, Bibliografi, Karangan Baru, Presentasi Lisan, disajikan dalam web, Tinjauan

Perkembangan Inovasi, Tinjauan Literatur, Monografi, Prosiding Konferensi, Laporan

Teknis, Laporan Bisnis atau Laporan Manajemen, Buku Panduan, Direktori, Katalog,

Majalah Primer Media dengar pandang.

D. Tahapan Pengemasan Inovasi Desa

Pada prosesnya, pengemasan informasi mencakup kegiatan sebelum proses/re-

processing dan kemasan (packaging). Sebelum membuat kemasan informasi, perlu

diketahui langkah-langkah dalam proses pengemasan informasi, yaitu:

1. Menyeleksi dan menetapkan topik dari kemasan yang akan dibuat dan informasi

yang akan dicakup. Menurut Kothler, untuk menentukan topik, perlu dikumpulkan

berbagai masukan dan ide-ide yang biasanya berasal dari: konsumen/pemakai

produk dan jasa (prosentasi paling banyak), ilmuwan, pesaing, karyawan, saluran

pemasaran, manajemen puncak atau pengambil kebijakan. Kontribusi subyek atau

topik yang disampaikan peneliti sebagai upaya agar pengemasan informasi

tersebut tepat, sasaran dan tepat guna;

2. Menentukan strategi dalam mencari informasi. Kegiatan ini meliputi: menentukan

jenis informasi yang dibutuhkan, dan jenis sumber informasi yang dapat



membantu menemukan informasi yang dibutuhkan. Informasi bisa didapat dari

koleksi yang kita miliki, maupun pencarian literature di luar;

3. Menentukan lokasi informasi dan cara mengakses. Kegiatan ini meliputi:

menggunakan katalog perpustakaan, menggunakan indeks majalah, mencari

informasi di internet, CD-ROM. Mengemas informasi;

4. Mengevaluasi produk yang dibuat, dan mengevaluasi proses pembuatannya.

Distribusi kemasan informasi Untuk membuat suatu kemasan informasi yang baik,

harus didukung oleh informasi penting yang cukup atau memadai.

Lebih rinci tahapan pengemasan informasi atau dokumen pembelajaran inovasi

menurut Mulida Djamarin (2016) sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna dapat diketahui melalui

wawancara dengan pengguna maupun pihak terkait, pengamatan langsung di

lapangan, serta mempelajari laporan atau dokumen yang ada. Dengan mengetahui

kebutuhan pengguna maka tujuan pengemasan informasi akan lebih tepat

sasaran;

2. Pengumpulan informasi serta pemilihan sumber informasi. Berdasarkan hasil

identifikasi kebutuhan pengguna, selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi

yang relevan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain

perpustakaan, diskusi dengan pakar/ahli, dan internet. Namun demikian,

pengemas informasi perlu memperhatikan sumber informasi tersebut. Pemilihan

sumber informasi penting untuk menjamin kebenaran informasi yang

dikumpulkan. Untuk informasi tentang inovasi teknologi pertanian, pengemas

informasi dapat mengakses lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan

sumber lain yang relevan. Informasi yang bersumber dari kearifan lokal dapat pula

dimanfaatkan bila relevan;

3. Pengemasan informasi. Kemampuan pengemas informasi sangat menentukan nilai

guna kemasan informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengemas informasi

perlu memahami materi yang akan dikemas, bentuk kemasan, serta cara

mengemasnya. Seyogianya, pengemas informasi adalah orang yang ahli di

bidangnya. Mengemas kembali informasi dengan cara mensintesa ke dalam

bentuk/format kemasan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Namun,

pengemasan dapat pula dilakukan oleh bukan ahlinya bekerja sama dengan yang

ahli di bidangnya;

4. Menentukan sasaran audience, bentuk kemasan, dan membuat time schedule

serta merancang biaya;

5. Menentukan strategi dalam mencari jenis sumber informasi yang dapat membantu

menemukan informasi yang dibutuhkan. .Menentukan lokasi informasi dan

bagaimana cara mengaksesnya apakah menggunakan katalog perpustakaan,

indeks, internet, maupun CD-ROM;

6. Menetapkan cara dan sistem penyebarluasan kemasan informasi yang sudah jadi;



7. Mentransfer informasi dalam bentuk tercetak (printed out) maupun basis data baik

ke disket, CD-R/RW, CD-ROM, flash disk/USB untuk keperluan penyebaran kepada

masyarakat luas;

8. Mendistribusikan, menyebarkan, mendiseminasikan, memasarkan kemasan

informasi dengan cara promosi maupun pendidikan pemakai. Menyampaikan

kemasan informasi berupa paket maupun lembar informasi kepada pengguna.Hal

ini bisa dilakukan baik secara langsung (face to face, door to door), telepon, via

surat/pos, email, faksimil maupun media lainnya.;

9. Evaluasi produk dan proses pembuatannya. Evaluasi terhadap kemasan informasi

bertujuan untuk mengetahui manfaat informasi bagi pengguna serta efektivitas

media yang digunakan. Evaluasi terhadap proses pembuatan juga penting,

terutama berkaitan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Evaluasi kegiatan

kemas ulang informasi. Dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan dalam

suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan

sudah tercapai dan memenuhi target.

E. Bentuk Pengemasan Inovasi Desa

Berbagai hasil dari pengalaman dapat dikemas dalam beragam bentuk dokumen

pembelajaran yang memungkinkan setiap orang dapat mengaksesnya baik dalam offline

maupun online. Tidak saja pengemasan inovasi dilakukan secara tercetak namun dapat

dilakukan secara digital. Seperti CD Teknologi Pencerdasan bangsa buatan kantor

menristek, mengemas informasi Teknologi Tepat Guna, Kliping Elektronik buatan

Perpustakaan ITB mengemas informasi surat kabar dan majalah Cybermedia, dan yang

sedang tren saat ini Digital Library yang mempublikasikan Local Content. Kemudian

munculah istilah e-book untuk buku elektronik; e-Journal untuk majalah elektronik ; e-

Klip untuk kliping elektronik.

Secara khusus, bentuk pengemasan pengetahuan dan inovasi desa dapat

mengikuti kaidah pendokumentasian informasi diantaranyya berupa bibliografi, sari,

multimedia, brosur/leaflet, news letter:

Bibliografi

Bibliografi (dari bahasa Yunani βιβλιογραφία, bibliographia, secara harfiah "penulisan

buku"), sebagai sebuah praktik, adalah buku studi akademis seperti fisik, benda-benda

budaya, dalam pengertian ini, juga dikenal sebagai bibliology (dari bahasa Yunani-

λογία,-logia) . Secara keseluruhan, bibliografi tidak peduli dengan isi buku-buku sastra,

melainkan lebih kepada "bookness" buku.

Sebuah bibliografi, produk dari praktik bibliografi, adalah daftar sistematis buku

dan karya-karya lain seperti artikel jurnal. Bibliografi berkisar dari "karya dikutip" daftar

di akhir buku dan artikel untuk menyelesaikan, publikasi independen. Sebagai karya-

karya yang terpisah, mereka mungkin dalam volume terikat seperti yang ditunjukkan di

sebelah kanan, atau terkomputerisasi database bibliografis. Sebuah katalog

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliology&action=edit&redlink=1



perpustakaan, meskipun tidak disebut sebagai bibliografi, adalah bibliografis di alam.

Bibliografi karya hampir selalu dianggap sebagai sumber tersier.

Biasanya bibliografi diterbitkan oleh perpustakaan atau badan penerbit dengan

tujuan untuk disebarkan kepada perpustakaan lain sebagai bahan rujukan bagi pencari

informasi baik secara tercetak atau terekam. Jenis bibliografi ada dua macam yakni

bibliografi umum dan khusus.

Sari Karangan

Sari karangan, biasanya memuat keterangan seperti latar belakang, tujuan, sasaran,

metode, kesimpulan dan saran yang terdapat pada dokumen aslinya. Jenis sari karangan

yang dibuat bisa sari karangan indikatif maupun sari karangan informatif. Bentuk ringkas

dari karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Inti tidak

meninggalkan urutan dasar yang melandasinya. Dengan kata lain memangkas hal-hal

yang lebih kecil yang meliputi gagasan utama bacaan, kerangka dasar masih tampak

jelas. Ringkasan merupakan bentuk penyajian karangan atau peristiwa yang panjang

dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan.

Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi

sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan.

Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya

dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan

penunjang, melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis.

Multi Media

Satu lagi inovasi dalam bidang pendokumentasian informasi yaitu multi media.

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan

teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link)

sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan

berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari

dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game, dan juga untuk

membuat website.

Pada awalnya multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indra

penglihatan (gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan/

animasi), dan konsumsi indra pendengaran (suara) dan juga berupa ( berwujud). Dalam

perkembangannya multimedia mencakup juga kinetik (gerak) dan bau yang merupakan

konsumsi indra penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak

diaplikasikan pada pertunjukan film 3D yang digabungkan dengan gerakan pada kursi

tempat duduk penonton. Kinetik, dan film 3 dimensi membangkitkan sense realistis.

Media pandang dengar ini dapat berupa company profile, program pendidikan

pemakai serta media promosi jasa layanan teknis. Sasaran pengguna pada bentuk

pengemasan multi media umumnya adalah kelompok. Misalnya apabila ada pameran

jasa layanan teknis (P2KTD), pengunjung disuguhkan beragam informasi mengenai jasa

layanan teknis serta cara mengaksesnya. Demikian juga dalam pengelolaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer

https://id.wikipedia.org/wiki/Suara

https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Audio

https://id.wikipedia.org/wiki/Video

https://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Informatika

https://id.wikipedia.org/wiki/Website



pengetahuan dan inovasi pembanguan desa dapat menggunakan multi media sebagai

sarana program pendidikan dan pelatihan bagi pemakai (user education program).

Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di

dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas

maupun secara sendiri-sendiri atau otodidak. Di dunia bisnis, multimedia digunakan

sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios

informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning.

Brosur/leaflet

Leaflet atau brosur banyak dibuat oleh berbagai lembaga untuk memperkenalkan hasil

produk atu jasa yang dapat diberikan kepada pengguna. Bagi perpustakaan pembuatan

Leaflet atau brosur khususnya dapat dimanfaatkan untuk penyebaran informasi

mengenai beberapa hal seperti pedoman perpustakaan, daftar bacaan tertentu, koleksi

khusus produk setempat, bahan arsip, pengenalan terhadap minat/studi, kegiatan atau

peristiwa di lingkungan sekitar. Suatu unit atau pusat informasi harus selalu menerbitkan

brosur dan leaflet.

Brosur promosi bertujuan mengumumkan keberadaan unit kerja tersebut, tujuan

dan program-programnya, layanannya dan informasi lain yang berkaitan. Brosur bisa

juga membuat kuesiner ringkas mengenai perolehan advis, tanggapan dan minat

masyarakat informasi. Umpan balik akan menandakan respon dari pengguna. Brosur

ditulis secara ringkas dan jelas dengan penyajian yang menarik. Brosur informatif

bermanfaat untuk memperkenalkan dan mempromosikan topik/subyek yang dicakup

suatu unit informasi. Bahasa yang digunakan dalam brosur sebaiknya sederhana, dan

mudah dipahami masyarakat.

Leaflet diterbitkan untuk memberitahukan adanya terbitan baru. Harus dijelaskan

secara ringkas mengenai isinya, ukuran, harga dan cara memperolehnya. Bila terbitan

jumlahnya banyak dapat diterbitkan brosur kumulatif yang memberikan rincian semua

terbitan.

Langkah-langkah pembuatan Leaflet atau brosur yaitu:

1. Pemilihan dan penetapan subyek;

2. Menentukan format yang akan digunakan;

3. Buat desain;

4. Proses cetak;

5. Distribusi dan sebarluaskan.

Newsletters

Newsletter merupakan terbitan yang penting karena lebih fleksibel dalam hal topik yang

dicakupnya dan bentuk isi atau kandungannya. Terbitan ini dimaksudkan untuk

memberikan berbagai jenis informasi yang tidak dimuat dalam terbitan lain dari pusat

informasi. Newsletter biasanya berisi aktivitas pusat informasi itu sendiri, berita proyek

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kios_informasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Kios_informasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan



yang sedang berjalan, laporan pertemuan yang baru selesai diselenggarakan, bisa

ditambah publikasi terbaru peneliti, info buku dan jurnal baru.

Tabel. Jenis Kemasan berdasarkan Status Pemakai

Status Pemakai Jenis kemasan

Jasa Kemasan

Pengetahuan dan Inovasi

Peneliti/Dosen/Akademisi Penyebaran Informasi

Terseleksi

Fokus Informasi

Indonesia sesuai bidang

Info Ristek

Info HaKI

Tinjauan literatur

Kesiagaan Informasi

(Current Awarnness

Services)

Informasi Kilat

Buletin Info Kilat

Kumpulan Abstrak

Database suatu bidang

Pengambil Kebijakan Ringkasan Eksekutif Info Riset dan Teknologi

Ringkasan Eksekutif

Industri kecil dan

Menengah

Brosur atau Pamflet Pohon Industri

Panduan Usaha

Info Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Kliping

Majalah Usaha

Industri besar Proposal pabrik Studi kelayakan bisnis

Studi AMDAL

Pendidikan dan Pelatihan Dokumen pembelajaran Studi TNA

Artikel ilmiah

Multimedia

Panduan dan modul

F. Aspek Komersial Pengemasan Inovasi Desa

Bukan hal yang mustahil bahwa pemanfaatan informasi pembangunan desa mulai

menyentuh aspek-aspek komersialisasi layanan. Perubahan paradigma bahwa unit atau

pusat informasi saat ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi yang pasif,

namun juga bisa menjadi pusat informasi yang aktif dan dinamis serta mampu

menghasilkan produk yang menjual.

Perlu disadari bahwa unit atau pusat informasi layanan masyarakat merupakan unit

kerja yang banyak membutuhkan biaya (cost centre). Namun kucuran dana untuk

perpustakaan nyaris tidak ada. Atas dasar hal tersebut maka perpustakaan harus

mengubah posisinya dari cost centre menjadi profit centre. Perubahan paradigma



tersebut memacu dan menjadi tantangan perpustakaan untuk lebih kreatif dan inovatif

dalam upaya menjadi profit centre.

Perlu dipikirkan dalam menerapkan komersialisasi informasi pembangunan desa

terkait dengan layanan inovasi hendaknya dipilah layanan mana yang akan

dikomersialisasikan dan yang mana yang tidak. Hal-hal yang menjadi kepentingan

publik secara umum perlu dibebaskan dari aspek komersial termasuk untuk kepentingan

pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Beberapa hal yangdapat

dikomersialkan terutama untuk kepentingan pembiayaan operasional layanan unit atau

pusat layanan informasi diantaranya; inter unit information loan (pinjam antar unit

informasi), penelusuran terpasang (on-line), layanan referensi, bibliografi, salinan bahan

(fotocopi), layan antar bahan koleksi dan jasa kesiagaan informasi.

Sudarmini dan Mansjur (2001) menyatakan tujuh elemen atau unsur yang

menunjang keberhasilan pemasaran di bidang komersial dapat pula dimanfaatkan untuk

kegiatan pertukaran pengetahuan dan inovasi atau pusat informasi. Tujuh unsur

tersebut yaitu: (1) product (termasuk jasa penyediaan informasi juga jasa informasi

terbaru); (2) price (informasi ditentukan harganya); (3) place (informasi yang ditawarkan

harus selalu tersedia di perpustakaan atau dimanapun dan selalu siap dibutuhkan); (4)

promotion (pameran koleksi baru, brosur perpustakaan, penyebaran bibliografi, abstrak,

daftar judul artikel majalah dan informasi terseleksi); (5) process (informasi perlu diolah

agar pengguna dapat memperolehnya dengan mudah bila membutuhkan; (6) people

(sumber daya manusia merupakan unsure kekuatan dalam pemasaran, baik ia pemberi

informasi, pengguna sesuai segmennya maupun orang lain yang terlibat didalamnya);

(7) physical evidence (produk yang dipasarkan harus bersifat kasat mata, dalam hal ini

dituliskan, dicetak, direkam dan diterbitkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan).

Hal yang perlu ditekankan dalam menerapkan sistem perpustakaan yang

komersial pihak pengelola perpustakaan perlu memperhatikan aspek-aspek penting,

seperti; bentuk permintaan pemakai yang sering diminta, sistem keamanan informasi

pribadi anggotanya, kecanggihan sistem automasi perpustakaan, hingga studi

kelayakan kepuasan pemakai (lebih pada user studies).

Pengemasan informasi berpotensi mendatangkan fulus bagi perpustakaan.

Berbagai bentuk kemasan tidak saja memudahkan pengguna dalam memperoleh

informasi tetapi juga menjadi nilai tambah bagi perpustakaan. Mengubah image bahwa

perpustakaan hanya menyediakan informasi tanpa mampu mengemasnya menjadi

menarik. Mempercantik kemasan informasi yang akan disajikan, akan menarik pengguna

dalam memanfaatkan informasi di dalamnya. Tidak cukup sampai disitu, jika orang

bilang, jangan melihat sesuatu dari kulit luarnya saja, itu berlaku pula dalam hal layanan

pengemasan informasi. Bahwa informasi yang terkandung didalamnyapun harus betul-

betul berbobot, tepat sasaran dan pengguna tidak akan merasa kecewa karenanya.

Daftar Pustaka

Mulida Djamarin (2016). Pengemasan Informasi. Universitas Negeri Padang. UPT

Perpustakaan, Padang



Sankarto, Bambang S. (2008). Pedoman/Pengemasan Informasi. Pusat Perpustakaan dan

Penyebaran Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Departemen Pertanian.

Sri Hartinal (2015) Kemas Ulang Informasi (Information Repackaging). Disampaikan pada

Pelatihan Pengenalan Kemas Ulang Informasi pada UPT BIT – Bandung 27-28

Juli 2005.

http://p4tkmatematika.org/file/INFO%20UNIT/Unit%20Perpustakaan/kemas%20Ulang

%20Informasi%202013_41.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan

http://yudhim.blogspot.co.id/2008/01/pengemasan‐dan‐pemasaran-informasi.html

(diunduh tgl. 7 April 2016)

https://fpdp.wordpress.com/e‐learning/kiat‐penelusuran/ (diunduh tgl 4 April 2016.

http://p4tkmatematika.org/file/INFO%20UNIT/Unit%20Perpustakaan/kemas%20Ulang%20Informasi%202013_41.pdf

http://p4tkmatematika.org/file/INFO%20UNIT/Unit%20Perpustakaan/kemas%20Ulang%20Informasi%202013_41.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan

http://yudhim.blogspot.co.id/2008/01/pengemasan‐dan‐pemasaran-informasi.html




Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID)

A. Pendahuluan

Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif

atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kegiatan BID dapat

diselenggaran di tingkat Kabupaten/Kota sebagai kegiatan peluncuran untuk

mendukung pelaksanaan inovasi Desa dan di tingkat Kecamatan sebagai wahana

pertukaran pengetahuan dan inovasi Desa. BID merupakan bagian tak terpisahkan dari

Model Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) mulai dari tinggjat

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Perlu ditekankan bahwa BID merupakan media belajar bagi Desa untuk

memperoleh informasi dan kegiatan inovasi yang dapat mendukung pembangunan

Desa. BID bukan ajang pertukaran “jual-beli” cara-cara atau solusi yang telah dinilai

inovatif, terutama terkait kegiatan pembangunan Desa. BID bukan juga kegiatan

pameran barang tapi ide-ide kreatif dalam pembangunan Desa. BID dilaksanakan untuk

membantu Desa dalam meningkatkan kualiatas pembangunan melalui pertukaran

pengetahuan kegiatan yang inovatif untuk memberi inspirasi dan alternatif pilihan

kegiatan bagi pembangunan Desa.


Maksud diselenggarakannya BID untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Desa akan

solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan

desa dalam rangka penggunaan Dana Desa yang lebih efektif dan inovatif. Sedangkan

tujuan diselnggarakan BID sebagai berikut:

1. Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa (PID) dan Hibah

Dana Desa;

2. Menginformasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan

dan Inovasi Desa kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan Desa;

3. Menginformasikan pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

4. Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa

dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan kualitas

pembangunan.

5. Menjaring komitmen Pemerintah Desa untuk mengadopsi atau mereplikasi inisiatif

atau inovasi yang diperoleh dalam BID.



C. Hasil yang Diharapkan

1. Terdiseminasikan informasi penitng terkait Program Inovasi Desa (PID);

2. Terdesiminasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan

dan Inovasi Desa (PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD

kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa;

3. Terbangunnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan baik

pemerintah, pemerintah daerah dan Desa dalam penyelenggaraan Bursa Inovasi

Desa (BID) di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

4. Tersedianya dokumen pembelajaran tentang inisiatif atau inovasi masyarakat yang

berkembang di Desa dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan

kualitas pembangunan.

5. Terbangunnya komitemen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam

mengadopsi dan mereplikasi kegiatan Inovasi Desa.

D. Waktu Pelaksanaan

BID sebaiknya dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa) atau pengesahan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa

dan APB Desa). Agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mewujudkan

komitmennya dalam bentuk kebijakan dan dukungan pembiayaan melalui APBD dan

APB Desa.

E. Ruang Lingkup Pelaksanaan

1. Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten/Kota

BID di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka mendorong dukungan

Pemerintah Daaerah dalam penyelenggraan kegiatan BID di tingkat Kecamatan.

Peluncuran BID di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang membuka secara

formal dan mengantarkan rangkaian pelaksanaan BID di seluruh kecamatan, serta

memberikan ruang bagi pemangku kepentigan yang lebih luas dengan mengundang

pelaku di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai diseminasi, pertukaran pengalaman dan

pembelajaran inovasi desa antar Kecamatan.

2. Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan BID di tingkat Kecamatan diharapkan dapat memberikan keleluasaan

bagi Desa dalam lingkup kecamatan untuk melakukan pertukaran inovasi desa dan

membangun komitmen desa dalam replikasi. Secara teknis BID di tingkat Kecamatan

diselenggarakan di lokasi kecamatan yang memadai untuk menampung jumlah peserta

yang akan diundang. Pelaksanaan BID dibagi dalam beberapa ruang, antara lain:

Ruang Pleno untuk menampung seluruh peserta;



Ruang Bursa A (Infrastruktur dan Kewirausahaan/Ekonomi) untuk menampung

minimal 50% peserta, dengan beberapa sudut untuk display inovasi;

Ruang Bursa B (Sumberdaya manusia) untuk menampung minimal 50% peserta,

dengan beberapa sudut untuk display inovasi;

Setiap ruang bursa dilengkapi 3-5 meja konsultasi.

F. Peserta

Peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan BID yaitu:

Perwakilan Desa: Tiga orang per desa (pihak yang dapat memberikan keputusan

atau komitmen), minimal Kepala Desa dan BPD sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan pembangunan desa.

Camat untuk sebagai pembina penyelenggaraan BID di tingkat kecamatan

Kepala Daerah/ Bupati (untuk pembukaan)

Kepala Dinas PMD Kabupaten

Perwakilan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Pihak lain sebagai pemantau

G. Penyelenggara dan Pemandu

Penyelenggara dan pemandu Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kabupaten/Kota adalah Tim Inovasi Kabupaten (TIK-PID). Penyelenggara BID di tingkat

Kecamatan adalah Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). Proses fasilitasi BID di tingkat

Kecamatan dilaksanakan oleh TPID dibantu TIK-PID dan pendamping profesional

(TAPM, PD dan PLD).

H. Metode

Penyelenggaraan BID menggunakan pendekatan bursa atau expose/pertukaran

gagasan dan inovasi desa, pemaparan, pengamatan, unit belajar (learning unit) atau

jendela bursa, multi media, bimbingan serta konsultasi.

I. Materi

Panduan Teknis Operasional Program Inovasi Desa (PID)

Panduan Teknis Operasional Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

Panduan Teknis Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID)

Daftar inovasi Desa, dll.



J. Media dan Alat Pendukung

Daftar hadir

Agenda

Peta Alur Kegiatan Bursa Inovasi

Poster dan Brosur Inovasi

Daftar Inovasi per bidang (Infrastruktur, Kewirausahaan/Ekonomi, Sumberdaya

Manusia)

Daftar Inovasi per Ruang Bursa (Ruang Bursa A, Bursa B)

Video tentang PID dan pembelajaran inovasi Desa

Kartu untuk penjaringan Komitmen (Kartu Komitmen) yang dibuat sedemikian

rupa sehingga menjadi dua bagian yang dapat disobek: 1 untuk Panitia dan 1

untuk desa

Kartu untuk penjaringan ide-ide (Kartu IDE)

Sertifikat

Stempel PID Kabupaten di meja konsultasi

Stiker (pemilihan inovasi terbaik) di meja konsultasi

Alat bantu lain: sound system, projector/in focus, screen, laptop

Kamera untuk dokumentasi foto bersama seluruh kepala desa

K. Tahapan Kegiatan

Persiapan : (1) Tim Inovasi kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi

dengan OPD tekait mengenai rencana Bursa;

(2) Penyusunan Kepanitiaan;

(3) Penentuan Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan

Bursa Inovas Desa (BID);

(4) Menyiapkan undangan, daftar undangan dan daftar hadir

undangan;

(5) Menyiapkan undangan untuk peserta pameran (jika

diperlukan);

(6) Penyusunan Agenda Bursa Inovasi Desa (BID;

(7) Penghitungan RAB Logistik yang dibutuhkan untuk

penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID);

(8) Penyiapan materi dan alat yang dibutuhkan;

(9) Pengaturan pembagian ruangan Bursa Inovasi Desa (BID);

(10) Pengaturan pembangian stand untuk pameran (jika perlu);

(11) Skenario mobilisasi peserta.



Proses : Peserta mengisi daftar hadir dan diberikan Agenda Kegiatan,

salinan dokumen pembelajaran dan video, Kartu Komitmen, Kartu

IDE.

Jendela Pertama (Pleno – Penjelasan Umum)

(1) Seluruh peserta memasuki ruang pleno

(2) Panitia menyampaikan secara singkat Agenda Kegiatan

(3) Pembukaan

(4) Foto Bersama seluruh peserta

(5) Pemandu yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID) sebagai panitia menyampaikan informasi-informasi

pokok terkait: PID, PPID, Mekanisme Bursa/ alur belanja di

dua ruang Bursa yang berbeda (Bursa A dan Bursa B) serta

menu inovasi yang disajikan, Penggunaan Kartu Komitmen

dan Kartu IDE, Pemberian rating untuk inovasi terbaik dan

diminati, serta Pengambilan Sertifikat dan Foto.

(6) Peserta dipersilakan menuju “Jendela Kedua” untuk

“berbelanja” inovasi dan melakukan konsultasi di setiap

ruang Bursa yang dibuka secara parallel

(7) Jendela Kedua (Belanja di Bursa A dan/atau Bursa B)

Panitia mengarahkan peserta untuk berbelanja di Ruang

Bursa A dan juga ruang Bursa B

Di setiap ruang bursa, pemandu yang ditunjuk oleh TPID

menyampaikan: (a) Mekanisme belanja inovasi dan (b)

Sekilas menu inovasi yang tersedia di ruang Bursa A atau

Bursa B

Penayangan video-video inovasi

Tanya jawab

Peserta menuliskan inovasi-inovasi (minimal 1 inovasi)

yang diminati dan kebutuhan-kebutuhan dalam

mereplikasinya pada Kartu Komitmen

Peserta menyampaikan informasi inovasi lain yang

diketahui telah dilakukan di desanya namun belum

tersedia di Bursa, dan menuliskannya di Kartu IDE

Peserta melakukan konsultasi di meja konsultasi yang

disiapkan guna menggali informasi lebih dalam mengenai

inovasi yang diminati dari menu yang disediakan dan

kebutuhan untuk replikasi



Peserta melengkapi Kartu Komitmen dengan inovasi yang

diminatinya untuk direplikasi di desanya

Panitia di meja konsultasi akan memberikan stempel

sesuai Ruang Bursa pada kartu Komitmen

Peserta diberikan satu stiker dan dipersilakan memberi

rating inovasi yang diminatinya pada display yang

disediakan, dan peserta dipersilakan menuju ke “Jendela

Ketiga”

(8) Jendela Ketiga (Komitmen)

Peserta menyerahkan Kartu Komitmen dan Kartu IDE

kepada panitia untuk ditukarkan dengan Sertifikat

Komitmen Replikasi dan Foto

Panitia mengumpulkan dan mendata Kartu Komitmen,

Kartu IDE, dan Inovasi yang diminati peserta

Hal-hal yang

harus

diperhatikan

: (1) Pastikan kehadiran perwakilan seluruh Desa untuk mengikuti

Bursa Inovasi

(2) Persiapkan secara baik dan lengkap media atau alat serta

materi (dibuat dalam ppt yang menarik atau ditulis pada

kertas besar dengan desain menarik)

(3) Atur setiap ruang/ bursa dengan baik sehingga memungkin-

kan peserta berinteraksi dengan baik dan merasa nyaman.

Pastikan setiap ruangan Pleno, Bursa A dan Bursa B,

Penukaran Kartu Komitmen diberi tanda petunjuk yang jelas

(4) Hindari hal–hal yang bersifat dominasi terhadap proses

pertemuan dari dan oleh siapapun juga

(5) Fasilitator jangan memaksakan diri untuk menjawab

pertanyaan yang belum diketahui persis kepastiannya,

apalagi yang berkaitan dengan kebijakan PID/VIG

(6) Dokumentasikan secara baik proses dan hasil Bursa Inovasi

(7) Pastikan setiap wakil Desa sudah memahami betul tentang

konsep PID/PPID dan Tujuan Bursa Inovasi, serta memberi-

kan Komitmen untuk replikasi

(8) Hindari penggunaan bahasa asing atau singkatan-singkatan,

pergunakan bahasa dan kebiasaan lokal

(9) Mempersiakan jalur komunikasi pasca bursa untuk

pertanyaan lanjutan dari pihak desa.



Kepanitiaan :

Pembina

Penanggung jawab

Koordinator Bursa Inovasi

Bagian Umum (Perlengkapan, Perizinan, Tempat dan Alat)

Bagian Korespondensi (Undangan, Koordinasi, Konfirmasi)

Bagian Substansi (penyiapan materi)

PIC Registrasi peserta/undangan

PIC Protokol & Pembukaan

PIC Pleno

PIC Ruang Bursa A

PIC Ruang Bursa B

PIC Konsultan untuk meja‐meja konsultasi

PIC Pameran (jika perlu)

PIC Ruang Penukaran Kartu Komitmen

Bagian Konsumsi

Bagian dokumentasi

Display : (1) Luar Ruang:

Daftar Inovasi desa per Bidang – @3 rangkap (Plano)

Spanduk Kegiatan

Denah Alur dan Petunjuk ruangan (plano)

Poster inovasi desa ‐ @3 rangkap

(2) Dalam Ruang Bursa:

Daftar inovasi desa per Ruang Bursa – 3 rangkap (plano)

Daftar inovasi desa untuk diberikan rating oleh peserta

Brosur inovasi desa

Daftar P2KTD (direktori)

Displai Inovasi desa (bila perlu)

Penayangan video inovasi desa

Nama setiap ruangan






Konsep Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD)

A. Dasar Pemikiran

Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT dalam

mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa

secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berke-

lanjutan khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia,

pengembangan sumber daya manusia: Pelayanan Sosial Dasar , serta Infrastruktur Desa.

Dana Desa menumbuhkan kebutuhan jasa layanan teknis yang beragam yang

tidak dapat dipenuhi oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan professional.

Sementara itu, Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa professional yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat,

Universitas, Asosiasi profesi dan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan

pasar akan jasa layanan teknis dalam mendukung pembangunan desa. Di sisi lain,

lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang professional belum

memanfaatkan peluang jasa layanan ini karena keterbatasan informasi serta kurangnya

dukungan dari pemangku kepentingan terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan desa dengan

pihak Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dan menjamin tersedianya jasa

layanan yang berkualitas diperlukan sistem layanan yang dapat diakses dengan mudah

oleh desa. Oleh karena itu, jasa layanan teknis yang sudah ada perlu diorganisir dan

diperkuat kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan secara lebih berkualitas dan

berkelanjutan sesuai kebutuhan Desa. Desa diharapkan memiliki pilihan untuk

mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495). (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi

Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36

Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338).

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);


Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemangku kepentinganan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);


Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1359).

C. Maksud dan Tujuan

Penyedia Jasa Pelayanan Teknis (P2KTD) dimaksudkan untuk membantu desa

mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam

meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa.

Secara khusus tujuan P2KTD, yaitu:

1. Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas.

2. Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang

dibutuhkan desa.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

D. Pengertian

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa

adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang



Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan Infrastruktur Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang

dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dan tenaga Pendamping Profesional.

E. Kedudukan dan Lokasi

P2KTD berkedudukan di Kabupaten/kota, diorganisir oleh Tim Inovasi Kabupaten/kota

untuk memberikan pelayanan teknis pembangunan desa dalam bidang pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan

infrastruktur desa serta terdaftar dalam direktori P2KTD kabupaten/kota. Keberadaaan

P2KTD diharapkan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus. Lokasi P2KTD di 33 provinsi dan 434

kabupaten/kota, dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

F. Target Capaian

Dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa (PID) perlu disediakan 2.604 P2KTD

meliputi bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan

sumber daya manusia, dan infrastruktur desa yang diharapkan dapat mendampingi

14,000 desa.

G. Prinsip-Prinsip

Dalam menjalankan perannya, P2KTD bekerja atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Profesional, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar

safeguard dan peraturan yang berlaku.

2. Tanggungjawab Sosial, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan

kewirausahaan sosial (sosial entrepreneurship);

3. Inklusi Sosial (Social Inclusion), menghormati kesetaraan, berpihakan pada

perempuan, berkebutuhan khusus, dan mendorong kohesi sosial;

4. Ramah Lingkungan, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah

lingkungan;

5. Tata kelola, Jasa layanan yang diberikan harus bersifat transparan, partisipatif, dan

akuntabel.

H. Ruang Lingkup

Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam

mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping

profesional dalam mendukung kemandirian desa. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari:

(1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk

dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi



sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

1. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Jasa layanan teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan

dengan kebutuhan dan karekteristik desa dalam pendukung pengembangan Produk

Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta

BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis pengembangan ekonomi

lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis

keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi,

dan mata rantai usaha (market chain) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan

keuangan mikro.

2. Layanan Jasa Teknis Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jasa layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan P2KTD

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya layanan sosial dasar

(antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala

desa) dan kewirausahaan sosial.

Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk

menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide

kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih,

pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan Desa Wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat

berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirianDesa dalam

memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri,

Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di Desa.

3. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa

Jasa layanan teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis sarana prasarana skala

desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis

infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang

meliputi:

a. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana prasarana Embung

Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang

mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;

b. Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa

yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;



c. Jasa layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya

yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti: jalan, jembatan, pasar desa,

pengelolaan air bersih.

I. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan P2KTD di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (1) sosialisasi di

Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja P2KTD, (3) Pelatihan Pokja P2KTD-TIK

(4) Penyusunan direktori P2KTD, (5) Pemanfaatan P2KTD.

Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan P2KTD

kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial P2KTD maupun kepada

Desa sebagai calon pengguna jasa layanan teknis. Secara khusus, kegiatan sosialisasi ini

bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan program PID, (b) menginfomasikan adanya

kebutuhan pasar jasa layanan teknis kepada lembaga penyedia jasa professional (LSM,

Perusahaan, lembaga penelitian, Universitas dan perusahaan, (c) menginfomasikan

kepada desa mengenai keberadaaan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas

perencananaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

a. Sosialisasi di provinsi



Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan akan difasilitasi oleh Satker Propinsi

dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan

calon P2KTD dari provinsi dan kabupaten.

b. Sosialisasi di Kabupaten/kota

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota dan akan difasilitasi oleh Tim

Inovasi Kabupaten (TIK) dengan dibantu oleh tenaga ahli kabupaten. Peserta sosialisasi

terdiri dari OPD terkait, Camat, TPID, kepala desa dan BPD, perguruan tinggi, LSM,

organisasi profesi, organisasi sosial dan pihak swasta.

2. Pembentukan Pokja P2KTD - TIK

Pokja P2KTD dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis,

Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari :

a. Ketua Pokja: OPD yang membidangi bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa

b. Koordinator bidang peningkatan ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang

membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu

oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia

usaha/perbankan.

c. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau

kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD

Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota

d. Koordinator bidang Infrastruktur Desa: OPD yeng membidangi bidang dinas

pekerjaan umum, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur asosiasi jasa

konstruksi, asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan

inovasi sejauh tersedia di tingkat kabupaten.

3. Pelatihan Pokja P2KTD – TIK

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Pokja P2KTD-TIK dalam

melaksanakan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan di provinsi selama 3 hari efektif. Peserta

pelatihan terdiri dari 3 orang anggota P2KTD yang mewakili bidang Kewirausahaan dan

Pengembangan ekonomi Lokal, Pengembangan SDM dan Infrastruktur serta 2 – 3 orang

TA yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD.

4. Penyusunan Direktori P2KTD

Inventarisasi dan verifikasi penyusunan direktori P2KTD

Pokja P2KTD dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD/PID akan melakukan

inventarisasi ketersediaan P2KTD untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan



sumber daya manusia/infrastruktur. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan

P2KTD potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi P2KTD.

Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih P2KTD yang akan ditetapkan

dalam direktori P2KTD. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan

aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga P2KTD maupun

kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi untuk 3 jenis bidang P2KTD dilaksanakan

oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil verifikasi P2KTD yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai

dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD. Selanjutnya daftar

tersebut disahkan oleh BPMD Kabupaten.

Penyusunan dan Publikasi Direktori P2KTD

Direktori P2KTD adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi

penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat,

kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya yang

bermanfaat sebagai infomasi bagi desa. Direktori P2KTD meliputi bidang layanan P2KTD

yaitu : Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya

Manusia dan Infrastruktur Desa. Penyusunan direktori dilakukan oleh Pokja P2KTD

bersama TA Kabupaten untuk dicetak dan dipublikasikan oleh Satker Dekonsentrasi

Provinsi. .

5. Pemanfaatan P2KTD

Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa (TPID)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan

Jasa layanan teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani kegiatan P2KTD

dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Kegiatan

yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader

Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena

membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan jasa layanan teknis yang dapat diberikan oleh

P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan

pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa.

Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa


kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD.

Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan

layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan

kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan



layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika

P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat

merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.

Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD



kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan

kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi;

(b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya

melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD

dan Posyandu.

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan

persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan

teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan

masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan

pembangunan.

Orientasi P2KTD

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan

di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang

mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD

berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan jasa layanan teknis yang paling

banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan

tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri

dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil jasa layanan teknis P2KTD. Selain itu TPID

selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa

(MAD) dengan tembusan kepada TIK.




Fasilitasi Pemanfaatan

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

A. Latar Belakang

Pemanfaatan P2KTD merupakan serangkaian kegiatan pendayagunaan keahlian yang

dimiliki oleh P2KTD dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pembangunan

Desa. Bentuk pemanfaatan P2KTD hampir sama dengan pola kerjasama Desa dengan

pihak ketiga dalam mendampingi masyarakat desa. Dimana pihak ketiga dalam hal ini

P2KTD memberikan layanan dan bimbingan teknis kepada Desa secara bervariasi,

diantaranya, advokasi, peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastuktur,

dan masih banyak aktifitas lain.

Dalam kerangka dukungan P2KTD melalui pola kerjasama Desa dengan pihak

ketiga baik dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan inovasi yang tidak dapat

dilakukan sevara mandiri oleh Desa dan pendamping. Pemanfaatan P2KTD dilakukan

dalam rangka membantu desa. Selama ini desa dipandang sebagai pihak yang ‘lemah’.

Terlalu lamanya dibiarkan dan urusannya dipercayakan kepada pihak lain, maka desa

sulit untuk berdaya. Desa menjadi obyek yang harus selalu dibantu.

Para pegiat desa, akademisi, atau LSM, baik yang berasal dari atau luar desa,

melakukan upaya guna memandirikan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas yang

kuat dalam berbagai hal. Kerjasama dan kerja bersama yang dilakukan mendapat

apresiasi masyarakat. Mereka antusias menyambut baik uluran tangan para pihak itu.

Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka dapat memberikan

bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara

langsung. Bentuk-bentuk kepedulian ini sedikit banyak membuka mata kita, bahwa desa

perlu dikuatkan.

Terbitnya UU Desa diharapkan mampu memperkuat desa. Modal sosial di desa

yang selama ini menjadi andalan, bisa lebih optimal. Tidak menutup kemungkinan pada

saatnya nanti, desa lah yang akan memberikan bantuan kepada pihak lain. Saat desa

sejahtera, negara akan makmur. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi bukan tidak

mungkin akan teratasi oleh desa.

B. Ruang Lingkup Pemanfaatan Jasa Layanan P2KTD

Ruang lingkup pemanfaatan layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang

kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan

oleh pendamping profesional. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1)

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk



dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi

kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan

P2KTD dapat diberikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan

evaluasi.

1. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Pemanfaatan jasa layanan teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal

didasarkan kebutuhan dan karakteristik Desa dalam pendukung pengembangan Produk

Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta

BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kegiatan pemanfaatan P2KTD dalam

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa layanan teknis dan

bimbingan terkait analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan

usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi, dan mata

rantai usaha (market chain) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan keuangan

mikro.

2. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan jasa layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diberikan

P2KTD didasakran kebutuhan pengembangan layanan sosial dasar (antara lain: PAUD,

Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa) dan

kewirausahaan sosial. Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi

inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan

menawarkan ide-ide kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah,

pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan desa wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berupa

pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian Desa dalam memberikan

pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri, Pengelolaan PAUD),

serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa.

3. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa

Jasa layanan teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis sarana prasarana skala

desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis

infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang

meliputi:

(1) Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana prasarana Embung

Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang

mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;

(2) Jasa layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa

yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;



(3) Jasa layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya

yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti : jalan, jembatan, pasar desa,

pengelolaan air bersih.

C. Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Fasilitasi P2KTD

1. Satker Dekonsentrasi P3MD/PID Provinsi

Satker Dekonsentrasi P3MD/PID dalam Program Inovasi Desa memiliki tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mensosialisasikan P2KTD.

(b) Menyelenggarakan orientasi P2KTD.

(c) Menyelenggarakan orientasi Pokja P2KTD.

(d) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian P2KTD.

(e) Melaporkan kegiatan orientasi dan layanan teknis P2KTD.

(f) Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana

dekonsentrasi P2KTD.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi pembentukan Pokja P2KTD;

(b) Melakukan sosialisasi P2KTD;

(c) Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan P2KTD;

(d) Menyelenggarakan rapat koordinasi P2KTD;

(e) Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada P2KTD dalam memberikan

layanan teknis kepada desa;

(f) Melaporkan kegiatan P2KTD ke provinsi.

3. Pokja P2KTD

Pokja P2KTD merupakan struktur dibawah Tim Inovasi Kabupaten yang dibentuk oleh

pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa.

Pokja P2KTD terdiri dari OPD terkait dan mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang

meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD

meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta

pengalaman.



(b) Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line

dan on-line.

Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap

kebutuhan desa akan jasa layanan teknis.

Memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan.

Melakukan updating direktori P2KTD.

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan

P2KTD.

4. Tenaga Ahli PID Provinsi

Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program Inovasi Desa memiliki

tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan identifikasi,verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD.

(b) Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama dalam kegiatan

sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan.

(c) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap TAPM dalam seluruh proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

(d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pelaksanaan

kegiatan P2KTD .

(e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD

5. Tenaga Ahli Pemberdayaa Masyarakat (TAPM)

TAPM yang memfasilitasi P2KTD terdiri dari TA Infrastruktur, TA Pelayanan Sosial Dasar

dan TA Pengembangan Ekonomi Desa. TAPM tersebut memiliki tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PID

temasuk pembentukan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten, dan orientasi kepada

Pokja P2KTD;

(b) Membantu Tim Inovasi Kabupaten (TIK) khususnya Pokja P2KTD dalam kegiatan

sosialisasi, seleksi P2KTD, orientasi dan rapat koordinasi P2KTD;

(c) Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan P2KTD sesuai bidang layanan teknis.

(d) Memfasilitasi penyusunan Direktori P2KTD;

(e) Memastikan layanan jasa P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa;

(f) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap PD dan PLD terkait dengan

P2KTD;



(g) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pengembangan

kapasitas P2KTD termasuk penyediaan data dan informasi terkait P2KTD;

(h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

6. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi P2KTD di Kecamatan dan Desa;

(b) Memfasilitasi TPID dalam proses identifikasi, perumusan dan prioritas, serta

penetapan P2KTD sesuai kebutuhan Desa;

(c) Memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban hasil kerja

P2KTD;

(d) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

D. Tahapan Pemanfaatan P2KTD

Pemanfaatan P2KTD dilakukan oleh Desa melalui pentahapan sebagai berikut: (1)

identifikasi kebutuhan P2KTD yang dilakukan oleh TPID; (2) verifikasi kebutuhan P2KTD

dalam APB Desa; (3) perumusan dan prioritas kegiatan P2KTD; (4) pelaksanaan kegiatan

P2KTD; (5) orientasi P2KTD; (6) pertanggungjawaban P2KTD.

1. Identifikasi Kebutuhan P2KTD di Desa (TPID)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan

Jasa layanan teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani kegiatan P2KTD

dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Kegiatan

yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader

Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena

membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan jasa layanan teknis yang dapat diberikan oleh

P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan

pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa.

2. Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa


kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD.

Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan

layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan

kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan

layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika



P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat

merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.

3. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD



kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan

kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi;

(b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya

melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD

dan Posyandu.

4. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan

persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan

teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan

masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan

pembangunan.

5. Orientasi P2KTD

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan

di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang

mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD

berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan jasa layanan teknis yang paling

banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

6. Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan

tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri

dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil jasa layanan teknis P2KTD. Selain itu TPID

selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa

(MAD) dengan tembusan kepada TIK.



Contoh Pengisian Formulir Usulan Kegiatan yang Membutuhkan Layanan

Teknis di Desa

Desa

: Sek

arsa

riS

EK

AR

SA

RI

Keca

mata

n : D

EP

OK

Kab

up

ate

n : S

LEM

AN

No

Usu

lan

Keg

iata

nLo

kasi

Tu

juan

Keg

iata

nP

en

erim

a m

an

faat

Jen

is layan

an

tek

nis y

an

g

dib

utu

hk

an

Bia

ya d

ala

m

AP

Bd

es

Kete

rsed

iaan

Calo

n K

ad

er

Kete

rsed

iaan

SD

M lo

kal y

an

g

mem

iliki k

eah

lian

1P

enin

gkatan

kapasitas g

uru

PA

UD

Dsn

. Sukajaya

Men

ing

katkan

pro

fesion

alitas gu

ru

PA

UD

5 o

rang

gu

ru P

AU

DP

elatihan

Rp

.7,5

00

,00

0,-

2 o

rang

tidak ad

a

2P

emb

ang

un

an ten

aga m

ikro h

idro

Dsn

. Sukam

akmu

rTersed

ianya listrik

du

sun

50

kepala kelu

arga

Bim

bin

gan

teknis d

an

pen

dam

pin

gan

pem

eliharaan

Rp

.75

,00

0,0

00

,-b

elum

ada, tap

i

akan d

isediakan

PP

tidak m

emp

un

yai

keahlian

……

……

…., …

……

……

……

……

……

……

……

…

(__

__

__

___

__

__

___

__

__

___

__

__

_)

Dafta

r Usu

lan

Keg

iata

n Y

an

g M

em

bu

tuh

kan

PJLT

TA

……

……

Ke

pa

la D

esa



Contoh Pengisian Formulir Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan

Desa yang membutuhkan P2KTD

Kecamatan DEPOK

Kabupaten SLEMAN

No Nama Desa Usulan Kegiatan Tujuan Kegiatan Penerima manfaat

Jenis layanan

teknis yang

dibutuhkan

Biaya dalam

APBdes (Rp.)

Ketersediaan

Kader

Ketersediaan

SDM lokal yang

memiliki keahlian

Hasil

Penilaian

(layak/tidak)

1 Sekarsari Peningkatan kapasitas guru PAUD

meningkatkan

profesionalitas guru

PAUD

5 orang guru PAUD Pelatihan 2.500.000,- 2 orang tidak ada layak

2 Sekarsari Pembangunan tenaga mikro hidroTersedianya listrik

dusun50 kepala keluarga

Bimbingan teknis

dan pendampingan

pemeliharaan

75.000.000,-belum ada, tapi

akan disediakan

PP tidak mempunyai

keahlianlayak

3 MakmurjayaPengelolaan sampah desa berbasis

masyarakat

Agar lingkungan yang

lebih nyaman dan

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

10 orang Pelatihan 25.000.000 1 orang PP tidak mempunyai

keahlianlayak

4 Sukaringin Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa

Meningkatkan

kemampuan

perangkat desa dalam

membuat laporan

pertanggungjawaban

keuangan

3 orang perangkat desaBimbingan teknis

dan pendampingan10.000.000 belum ada

PP mempunyai

keahlian tidak

5 Meranti Pembuatan sumur bor Penyediaan air bersih 4 kepala keluargaPembuatan sumur

bor30.000.000 1 orang

ada 1 tenaga ahli di

desa tidak

6 KarangrejoPeningkatan kapasitas perajin tas blok

ransel

Meningkatkan nilai

jual20 orang Pelatihan 20.000.000 3 orang

ada 1 tenaga ahli di

desa layak

7 KarangrejoPeningkatan kapasitas pengelolaan sampah

desa

Menciptakan

lingkungan yang lebih

nyaman dan

menigkatkan

pendapatan

masyarakat

5 orangKonsultasi,

pendampingan35.000.000 1 orang SDM lokal tidak ada layak

8 Beringin Rehab rumah sehat Menyediakan rumah

layak huni3 orang

Bimbingan teknis

dan pendampingan75.000.000 belum ada SDM lokal ada tidak

9 TriwarnoPeningkatan distribusi penjualan produk

kuningan

Meningkatkan

produksi dan

pendapatan

15 orangPengembangan

jejaring30.000.000 belum ada

PP dan SMD lokal tdk

adalayak

10 Warnawarni Pengadaaan sarana bioporiMengurangi

genangan air10 kepala keluarga Bimbingan teknis 10.000.000 2 orang

SDM dan PP tidak

adalayak

……………., …………………………………………

(________________________________)

Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan Desa Yang Membutuhkan PJLT

TA …………

Tim Pengelola Inovasi Desa



Contoh Pengisian Tabel Rekomendasi P2KTD

No Kegiatan Lokasi Jenis layanan Jumlah Dana Hasil VerifikasiPJLT yang

direkomendasikan

1 Peningkatan guru PAUD Sekarsari Pelatihan 2,500,000 layak Himpaudi

2 Pembangunan mikro hidro Sekarsari

Bimbingan teknis dan

pendampingan

pemeliharaan

75,000,000 layak PT.Griya lestari

3Pengelolaan sampah

berbasisi masyarakatMakmurjaya Pelatihan 25,000,000 layak LSM Pesona Alam

4Peningkatan kapasitas

perajin tas blok ranselKarangrejo Pelatihan 20,000,000 layak LSM Bintang gading


pengelolaan sampah desaKarangrejo

Konsultasi,

pendampingan35,000,000 layak LSM Adikarya Abadi

6

Peningkatan distribusi

penjualan produk

kuningan

Triwarno Pengembangan jejaring 30,000,000 layak Bina Kreatif

7 Pengadaan sarana biopori Warnawarni Bimbingan teknis 10,000,000 layak Banguncipta

(____________________) ( ________________________ )

Tabel Rekomendasi Kebutuhan PJLTTPID Kecamatan : DEPOK

Tim Inovasi Kabupaten ………

Kelompok Kerja PJLT

Ketua Sekretaris



Contoh Pengisian

Kecamatan : DEPOK

Kabupaten : SLEMAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Peningkatan guru

PAUDSekarsari ٤ 4 4 4 4 20 1

2Pembangunan mikro

hidroSekarsari 4 1 4 3 1 13 5

3Pengelolaan sampah

berbasis masyarakatMakmurjaya 3 3 4 3 1 14 4


perajin tas blok ranselKarangrejo 4 4 4 3 1 16 3

5

Peningkatan kapasitas

pengelolaan sampah

desa

Karangrejo 2 3 3 2 1 11 7

6

Peningkatan distribusi

penjualan produk

kuningan

Triwarno 3 3 3 3 1 12 6

7Pengadaan sarana

bioporiWarnawarni 4 4 4 4 3 19 2

Tim Pengelola Inovasi Desa

(_______________________)

Ketua

No Kegiatan Lokasi

Kriteria Prioritas Usulan

NilaiKomitmen

Replikasi

Selaras

kebijakan

Pemerintah

Manfaat

Masyarakat

Layanan

Sosial

Dasar

Partisipasi

Masyarakat

7. Peningkatan pengelolaan sampah desa

Hasil Perumusan dan Prioritas Pemanfaatan PJLT

6. Peningkatan distribusi penjualan produk kuningan

Ranking

Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan PJLT:

1. Peningkatan kapasitas guru PAUD

2. Pengadaaan sarana biopori

3. Peningkatan kapasitas perajin tas blok ransel

4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

5. Pembangunan mikro hidro




Komunikasi dan Paradigma Pembangunan

Pembangunan dilaksanakan mengacu pada paradigma yang menjadi landasannya.

Berbagai Paradigma yang dianut oleh berbagai Negara untuk menjalankan proses

pembangunan berimplikasi pada pola komunikasi yang dikembangkannya. Di Indonesia,

implementasi pembangunan pernah dicoba dengan berbagai paradigma seiring dengan

pergantian era kepemimpinan nasional, seperti Paradigma Modernisme, Paradigma

Ketergantungan dan Paradigma Partisipatoris.

A. Pola Komunikasi dalam Paradigma Modernisme

Dalam paradigma ini, pembangunan dimaknai sebagai modernisasi yang mengedepan-

kan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, urbanisasi, pemanfaatan teknologi

padat modal dan perencanaan terpusat (sentralistik). Dalam paradigma ini, kemiskinan

dipersepsikan secara kultural. Penyebab berbagai keterbelakangan masyarakat adalah

sistem sosial budaya yang tidak mendukung. Beberapa argumentasinya menyatakan

bahwa tradisionalitas masyarakat dinilai sebagai faktor pembentuk kepribadian

masyarakat menjadi lemah, malas, santai dan demotivasi. Sebuah fenomena yang

kontraproduktif dengan cita-cita yang diinginkan pemerintah. Oleh sebab itu budaya

semacam ini harus diubah dan “dibongkar habis” melalui pendekatan pembangunan

top-down (atas-bawah, atau pusat-daerah/ pinggiran). Pola komunikasi yang

dikembangkanpun bersifat Satu Arah untuk menunjang tercapainya orientasi

pembangunan yang diputuskan sepihak oleh pemerintah. Masyarakat diposisikan

sebagai obyek yang harus diubah cara pandang, mentalitas dan perilakunya agar dapat

dengan mudah digerakkan sesuai tujuan yang diinginkan.

Kelemahan pola komunikasi satu arah:

Tujuan komunikasi hanya menjadi milik si pemberi pesan (penyelenggara

program)

Penerima pesan hanyalah obyek yang tidak merasa memiliki dan berkepentingan

untuk berkomunikasi

Terjadi mobilisasi sosial dalam sebagai konsekuensi penyelenggaraan

pembangunan yang didesain secara terpusat

Komunikasi yang dialogis tidak terjadi karena tidak ada kesetaraan hubungan

antara pemberi pesan dengan penerima pesan

Relasi pemberi pesan dengan penerima pesan memperlihatkan hubungan antara

pihak penguasa dengan yang dikuasai (hegemonik) sehingga pesan yang

disampaikan lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan.



Pola Komunikasi searah cenderung menyeragamkan padahal komunikasi selalu

berbeda di setiap tempat, sebagaimana perbedaan komunikasi antara masyarakat

agraris dengan masyarakat pesisir.

B. Paradigma Ketergantungan

Paradigma Modernisme dalam pembangunan menciptakan ketergantungan yang besar

dari negaranegara miskin terhadap negara-negara kaya (adidaya) sebagai produsen

teknologi. Penerapan kebijakan modernisasi secara sistematis telah mengubah sistem

sosial budaya masyarakat lokal yang berakibat pada tergerogotinya modal sosial.

Kerjasama (kohesivitas) dan saling percaya (mutual trust) telah tergantikan dengan

individualistis, lunturnya solidaritas, maupun kompetisi yang tidak sehat.

Dalam paradigma ketergantungan kadang-kadang terjadi pola komunikasi yang

partisipatif, namun dominasi para stakeholders untuk terlibat dalam proses

pembangunan masih mengemuka. Peran aktif stakeholders ditujukan lebih pada

justifikasi agar hasil pembangunan terkelola dengan baik dan berkelanjutan bukan untuk

memberdayakan masyarakat. Namun tidak semuanya berjalan demikian, karena

pemerintah kemudian menyadari dan menjalankan pola komunikasi dua arah dan searah

secara bersamaan. Media komunikasi dipakai dalam mendidik dan melatih masyarakat

namun sepenuhnya dibawah kontrol pemerintah.

C. Paradigma Partisipatoris

Bermasalahnya implementasi pembangunan yang berorientasi modernisme dan

ketergantungan menyadarkan semua pihak untuk membenahi kembali sistem sosial

yang carut marut. Proses pembangunan berbasis komunitas mulai dikembangkan

dikawal oleh organisasi-organisasi non pemerintah. Modal sosial ditumbuhkan kembali

melalui penguatan solidaritas, kerjasama dan kepercayaan. Pemberdayaan masyarakat

dilakukan melalui penguatan institusi komunitas (Community-based Organization) dan

partisipasi masyarakat ditumbuhkan.

Komunikasi dalam paradigma partisipatoris memposisikan seluruh stakeholders

untuk terlibat dalam seluruh tahap pembangunan. Komunikasi berlangsung dua arah

(dialogis) bahkan dalam perkembangannya berlanjut multi arah. Tujuan komunikasi

bukan untuk mempromosikan gagasan agar publik tertarik tetapi untuk menggalang

partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Orientasinya adalah berbagi pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman dalam mengidentifikasi masalah, menganalisisi potensi

dan merumuskan problem solving melalui perancangan program.

Modal sosial diletakkan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan

termasuk program penanggulangan kemiskinan. Ikatan sosial yang kokoh hanya dapat

dibangun oleh jaringan sosial yang mengakar. Modal sosial dibentuk melalui

kebersamaan (kolektivitas) dan solidaritas antar individu. Selain menumbuhkan saling

percaya antar anggota komunitas (Putnam dalam Shoemake, 2006) keadaan ini juga

membangkitkan kepercayaan berbagai pihak luar kepada komunitas tersebut.

Komunikasi sangat berperan dalam mengorganisasikan empati atau sekedar



mengintensifkan keakraban komunitas. Pada waktunya nanti, komunitas berpeluang

membangun jaringan eksternal dengan berbagai pihak terkait dalam mengakses

sumberdaya luar agar semakin mendorong pengembangan potensi internalnya.

Produktivitas sosial adalah salah satu tujuan komunitas bermodal sosial (Partha

Dasgupta and Ismail Serageldin, 2000: 3).

Masyarakat yang tidak memiliki jaringan kerjasama akan kesulitan memperoleh

kesetaraan dan kehilangan kesempatan untuk menjadi masyarakat kompetitif. Modal

sosial adalah keharusan imperatif yang mesti dimiliki oleh masyarakat yang

menginginkan kehidupan demokratis sejalan dengan perkembangan kesejahteraan

kehidupannya (Budi Rajab, 2005). Pembangunan yang mengedepankan aspek

kemanfaatan strategis membangkitkan modal sosial sebagai sarananya. Masyarakat Sipil

(Civil Society) yang dicita-citakan Dahrendorf itu sekarang mulai mendapatkan

pengakuan dari negara dan menjadi penopang pembangunan.

Pembangunan yang diabdikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak

dapat dilepaskan dari motivasi, paradigma, etika kerja dan nilai-nilai hidup yang

mendasarinya. Sehingga target meningkatnya pengetahuan, keahlian dan faktor-faktor

ekonomis, tidak bermakna apa-apa jika tidak berpulang pada kemaslahatan manusia

(Soedjatmoko, Pembangunan Berdimensi Manusia, 1983).

Kesejahteraan yang dimaksud digali dan dielaborasi dari oleh dan untuk

masyarakat. Memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah proses

mengembalikan manusia sebagai subyek (humanisasi). Setiap warga negara memiliki

hak untuk berinteraksi dan menentukan kehidupannya sendiri bersama komunitasnya.

Negara melalui stakeholdersnya menghormati otoritas tersebut karena kondisi ini

menghidupkan suasana demokrasi. Komunikasi di dalamnya berlangsung partisipatif

dan dialogis. Teknik dan media yang digunakan multi arah. Mendengar dan berbicara

menjadi sama pentingnya. Semua pihak berperan sebagai subyek yang memiliki

persepsi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk selalu dibagi dan

dipertukarkan (knowledge sharing) dalam proses pengambilan keputusan. Jika

keberlanjutan pola interaksi ini mampu dipertahankan maka akan muncul beragam

orisinalitas prakarsa komunitas yang digagas dan dikelola secara mandiri untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Paradigma partisipatoris mengedepankan proses

komunikasi yang dialogis. Komunikasi benar-benar ditujukan untuk mencapai saling

percaya dan konsensus antar para stakeholders. Berikut ini perbedaan masing-masing

pola komunikasi dalam Paradigma Pembangunan.

Tabel 1 Pola Komunikasi Yang digunakan dalam berbagai Paradigma

Komunikasi

ASPEK PARADIGMA KOMUNIKASI

Modernisme Ketergantungan Partisipatoris

Nilai Media untuk

penyebarluasan

Media untuk

mencapai

keswadayaan

Dialog adalah esensi dari proses

komunikasi. Media digunakan

sebagai alat bantu untuk





kemajuan, sikap dan

perilaku modern

proses-proses dialog bersama

stakeholders.

Tujuan Menyebarluaskan

informasi pada

khalayak luas

(diseminasi)

Mendidik dan

melatih masyarakat

Berbagi persepsi, pengetahuan

dan pengalaman untuk

menyusun rencana tindakan

bersama dalam mencapai

perubahan

Model

Komunikasi

Satu Arah Satu Arah dan Dua

arah

Dua arah dan multi arah (dialog

dan saling belajar)

Pelaku

Komunikasi

Subjek

:Kelompok yang

mempunyai

pengetahuan

dan kekuasaan

Objek :

masyarakat

sasaran

Subjek :

Kelompok

yang

mempunyai

pengetahuan

(pelatih,

penyuluh dll)

Objek :

masyarakat

sasaran

Pola hubungan

: guru dan

murid

Semua pemangku

kepentingan adalah subjek .

Objek : relaitas kehidupan

Pola hubungan : setara,

Fasilitator – warga belajar

Hasil Pelaku memperoleh pengetahuan dari

masyarakat

Tidak memberdayakan

Penyelesaian masalah semata untuk

kegiatan komunikasi-informasi tanpa

melibatkan komunitas

Bertumpu pada keahlian pihak luar

Tindakan komunitas bukan didasarkan

pada kesadaran kritis tetapi karena

keterpaksaan dan tidak berkelanjutan

Memberdayakan

Peningkatan pengetahuan

dan perubahan sikap dan

perilaku yang didasarkan

pada kesadaran kritis dan

berkelanjutan

Pertukaran informasi semua

pemangku kepentingan

Rencana bersama para

pemangku kepentingan

yang memuat kegiatan

untuk menangani masalah

bersama sekaligus juga

program/kegiatan untuk

informasi, komunikasi, dan

pengelolaan pengetahuan

Mengupayakan

transformasi pengetahuan,

keterampilan dan

kemampuan dari pihak lain

terhadap komunitas melalui

proses saling memahami

yang dikembangkan dalam

kegiatan komunikasi,

informasi, dan pengelolaan





pengetahuan untuk

menyelesaikan masalah

Komunikasi partisipatoris lambat laun melahirkan solidaritas di level masyarakat

dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kepedulian dan kohesivitas yang diasah

terus menerus dan ditradisikan melalui rutinitas pertemuan dikenal sebagai modal sosial.

Orientasi pembangunan yang mengarusutamakan komunikasi partisipatoris dalam

penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu merangsang tumbuh berkembangnya

komunitas-komunitas semacam ini. Komunitas-komunitas yang memiliki modal sosial

yang kuat akan mendorong tercapainya pembangunan yang partisipatif, efektif dan

demokratis.






Strategi Komunikasi Program Pembangunan

A. Pendahuluan

Tujuan utama komunikasi program pembangunan adalah meningkatkan pengetahuan

dan mengubah sikap dan perilaku para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

isu tertentu yang ingin dipecahkan. Artinya proses, teknik dan media komunikasi yang

digunakan harus mampu memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam : (1)

memahami situasi dan kondisi; (2) menyelesaikan konflik; (3) membangun konsensus;

(4) merencanakan aksi untuk perubahan dan keberlanjutan; (5) memiliki pengetahuan

dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan; (6)

memperbaiki efektivitas kelembagaan.

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi

(communication planning) dan manajemen (communication management) untuk

mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat

menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata

bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan

kondisi (Effendi, 1981:84). Suatu proyek harus mendefinisikan sebelumnya mengenai

apa dan untuk siapa informasi dimaksud dan bagaimana penerima seharusnya

menerjemahkannya dalam komunikasi dan tindakan.

Cara terbaik mencapai ini adalah melalui suatu strategi komunikasi yang sistematis

dan menyeluruh. Penggunaan komunikasi secara sistematis sangat penting, bukan

hanya implementasi proyek, tapi juga penetapan kebijakan/program yang dibentuk

untuk meningkatkan partisipasi dalam dukungannya terhadap pembangunan

berkelanjutan. Komunikasi adalah proses dua arah dimana kombinasi alur informasi dan

pengalaman “dari atas” dan “dari bawah” untuk menganalisis suatu keadaan,

menentukan karakteristik kelompok strategis, serta persoalan kunci yang harus

ditangani untuk mendapatkan gabungan terbaik dari instrumen kebijakan. Undang-

undang yang dibuat dengan seksama, insentif ekonomis, atau solusi teknologi tidak

akan berfungsi sebelum masyarakat terkait diinformasikan, ditanyakan pendapatnya,

dan akhirnya mendapatkan kepemilikan atas perubahan dan intervensi yang dimulai

untuk menangani persoalan yang ditangani.

Secara umum strategi komunikasi dilakukan melalui tahapan/langkah analisis

masalah, merumuskan tujuan komunikasi, merancang pesan kunci, menentukan saluran,

metode, dan media komunikasi, Merencanakan Kegiatan Pengembangan Media,

Produksi dan Ujicoba Media, penggunaan media, Monitoring dan Sistem Pengelolaan

Informasi, dan Evaluasi dan Analisa Masalah



B. Analisis Masalah

Strategi komunikasi yang baik diawali dari pemahaman terhadap masalah yang ingin

dipecahkan oleh program yang disebabkan oleh masalah komunikasi, konteks wilayah

sasaran dan khalayak yang akan diubah pengetahuan, sikap dan perilakunya. Oleh

karena itu dasar untuk menyusun strategi komunikasi adalah: (1) analisis situasi; (2)

analisis masalah komunikasi/informasi dan; (3) analisis khalayak.

Analisis situasi diperlukan untuk melihat gambaran karakteristik wilayah layanan

program seperti kondisi sosial ekonomi, sosial budaya, pola komunikasi dan media yang

biasa digunakan.cAnalisis masalah dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan

komunikasi berkaitan dengan isu-isu pembangunan yang ingin dipecahkan oleh

program. Dalam analisis masalah harus dilakukan kajian apakah permasalahan

pembangunan yang ada diakibatkan oleh kesenjangan komunikasi/informasi atau

kesenjangan lainnya.

Analisis khalayak dilakukan untuk mengetahui karakteristik khalayak sasaran

berkaitan dengan pengetahuan, sikap, perilaku dan juga kepentingan terhadap

informasi yang akan dikomunikasikan. Penentuan khalayak sasaran didasarkan kepada

identifikasi pemangku kepentingan dalam isu-isu yang diusung oleh program.

Pemangku kepentingan adalah grup atau individu yang dapat terkena dampak dari

capaian suatu program, proyek, atau lembaga (Freeman, 1984, p.vi). Mengacu pada

definisi ini, pemangku kepentingan termasuk mereka yang terkena efek langsung

maupun tidak dari pelaksanaan kegiatan atau program; mereka yang berpartisipasi

dalam implementasi suatu program; dan mereka yang memiliki kepentingan terhadap

suatu program serta kemampuan untuk memengaruhi dan membuat keputusan terkait

pelaksanaan suatu program.

Setelah pemetaan stakeholder dilakukan, elaborasi lebih lanjut diperlukan untuk

mengetahui tingkat kepentingan dan power, terkait dengan isu atau program. Diagram

berikut menggambarkan tingkat kepentingan dan power, serta metode pelibatan yang

dibutuhkan.



“Kepentingan” atau ”interest” adalah sejauh mana stakeholders terkena dampak

dari implementasi program, dan bagaiman tingkat kepentingan dan perhatiannya

terhadap program. Sedangkan “kuasa” atau “power” adalah pengaruh yang dimiliki

stakeholders terhadap program maupun kebijakan, serta seberapa jauh mereka dapat

membantu pencapaian program atau perubahan yang diharapkan. Hasil dari analisis ini

akan bermanfaat untuk menetapkan metode yang paling tepat untuk pelibatan mereka

dalam program.

Stakeholders dengan tingkat kepentingan dan kuasa yang tinggi perlu untuk

dilibatkan dalam kegiatan program secara intensif. Stakeholders dengan tingkat

kepentingan tinggi tapi kuasa rendah, perlu untuk terus diinformasikan mengenai

implementasi program. Stakeholders dengan tingkat kuasa tinggi namun kepentingan

rendah, perlu dijaga kepuasannya terhadap informasi yang diberikan oleh program. Dan

terakhir, stakeholders dengan tingkat kepentingan dan kuasa rendah, perlu untuk terus

dimonitor kebutuhan informasi dan komunikasinya

C. Perumusan Tujuan Komunikasi

Tujuan komunikasi bisa merupakan tujuan jangka panjang (3-5 th) maupun tujuan

jangka pendek (1-2 th) yang disebut juga sebagai tujuan strategis. Tujuan strategis

memiliki karakteristik antara lain: hasil yang akan dicapai dirasakan banyak orang, dapat

mengatasi persoalan mendesak, dan berdampak luas. Tujuan komunikasi diarahkan

untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang diharapkan

oleh program dari kondisi awal yang sudah diidentifikasi dalam analisis masalah. Demi

efesiensi dan efektivitas, tujuan komunikasi harus dirumuskan dengan jelas. Program

harus memiliki tujuan komunikasi yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu,

dimana hasilnya dapat diamati dan diukur. Tujuan komunikasi inilah yang akan menjadi

acuan dalam pengembangan pesan dan penentuan saluran serta media pendukung.

D. Merancang Pesan Kunci

Tujuan komunikasi diturunkan ke dalam pesan-pesan khusus untuk setiap khalayak

sasaran. Pesan yang akan disampaikan bisa jadi umum untuk semua khalayak, akan

tetapi ada pesan-pesan untuk khalayak sasaran tertentu disesuaikan dengan tugas,

peran dan fungsi mereka dalam pembangunan desa. Berdasarkan peran-peran yang

sudah diidentifikasi pada pemetaan khalayak sasaran, maka bisa dirumuskan jenis pesan

yang bersifat informasional yaitu yang berisi informasi lengkap yang terdiri dari fakta

dan teori; pesan yang bersifat motivasional yaitu yang membujuk dan berisi informasi

analitis, sebab – akibat dan; pesan yang bersifat instruksional yang terdiri dari langkah-

langkah dan apa akibatnya jika tidak mengikuti langkah-langkah tersebut.

Pesan yang disampaikan idealnya harus memenuhi prinsip AIDA, yaitu bisa

memberikan perhatian (attention) , menarik (interest), membangkitkan keinginan

(desire), dan menghasilkan tindakan (action). Pesan yang efektif harus dapat

menyelesaikan 4 masalah, yaitu bagaimana, apa, dimana, dan siapa.



E. Menentukan Saluran, Metode, dan Media Komunikasi

Saluran, metode, dan media komunikasi didasarkan kepada karakteristik pesan, khalayak

sasaran, ketersediaan biaya, dan ketersediaan fasilitas tid pendukung. Media film tentu

tidak tepat guna bagi khlayak di wilayah yang tidak ada energi listrik dan/atau kelompok

tunarungu. Dalam menentukan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan

juga harus dipertimbangkan kelemahan dan kelebihan masing-masing media.

F. Merencanakan Kegiatan Pengembangan Media

Program memiliki kepentingan atas terpenuhinya jadwal penyelesaian pekerjaan, karena

tujuan yang ingin dicapai oleh program juga memiliki target waktu. Dengan adanya

strategi komunikasi, pelaksana program akan dengan mudah melakukan perencanaan

kegiatan pengembangan media. Apabila media-media komunikasi dibutuhkan pada

saat yang bersamaan atau pun berdekatan, program harus yakin bahwa kegiatan

pengembangan media dapat selesai pada saat yang telah dijadwalkan.

G. Produksi dan Ujicoba Media

Pengembangan Media sebagai kegiatan teknis, harus dilakukan berdasarkan kepada

acuan-acuan yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam tahap ini, semua hasil

kegiatan pada tahap sebelumnya, dibutuhkan untuk pengembangan media. Produksi

dan Ujicoba Media adalah tahapan dimana suatu media dikembangkan mulai dari

pengembangan pesan-pesan utama, pengembangan naskah, pengembangan

visualisasi, penataan letak, ujicoba pencetakan dan penggandaan media dilakukan di

dalamnya.

H. Penggunaan Media

Media yang telah selesai dikembangkan, akan sia-sia jika tidak digunakan sesuai dengan

tujuan pengembangannya dan strategi komunikasi yang telah dikembangkan. Program

harus dapat menjamin bahwa media yang telah dikembangkan digunakan sebagai

peruntukannya, apabila menginginkan tercapainya tujuan komunikasi. Pengguna media

biasanya bukanlah orang-orang yang mengembangkan media. Karenanya, program

perlu mengembangkan suatu panduan penggunaan media dan latihan penggunaannya

untuk menjamin berjalannya strategi komunikasi dan terjadinya komunikasi dengan

menggunakan media itu sendiri.

I. Monitoring dan Sistem Pengelolaan Informasi

Kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan sesuai strategi komunikasi yang dikem-

bangkan, belum tentu dapat mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Sedetil

apapun dan secermat apapun perencanaan yang dikembangkan, selalu saja diperlukan

adanya penyesuaian-penyesuaian. Untuk dapat menjamin tercapainya tujuan



komunikasi, Program harus melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan komunikasi

yang dilakukan sambil terus mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Adanya

perubahan situasi, dapat saja mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan

komunikasi. Tanpa adanya mekanisme pemantauan dan pengelolaan informasi,

Program akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam

waktu singkat. Program dituntut untuk dapat mengembangkan mekanisme pengelolaan

informasi dan mekanisme pemantauan, agar penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi di lapangan dapat diketahui sesegera mungkin untuk dapat dilakukan

pengambilan keputusan penyesuaian.

J. Evaluasi dan Analisa Masalah

Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran secara sistematis yang dilakukan oleh

Program, untuk menilai sejauh mana keberhasilan program dalam mencapai tujuannya.

Evaluasi secara keseluruhan juga akan mencakup evaluasi terhadap kajian di bidang

kegiatan komunikasi. Dalam hal ini, biasanya pertanyaan-pertanyaan evaluasi diarahkan

untuk mengetahui apakah kelompok sasaran/khalayak telah terjangkau oleh program;

apakah terdapat perubahan pada kelompok sasaran/khalayak (pengetahuan, sikap atau

pun perilaku); sejauh mana perubahan terjadi; mengapa terjadi atau tidak terjadi

perubahan dan sebagainya.

Secara alami, program tidak akan mungkin memecahkan semua masalah yang ada

pada suatu kelompok sasaran di suatu wilayah dalam satu waktu. Permasalahan yang

belum terpecahkan akan dikaji ulang dan dicoba dicarikan jalan keluarnya. Jika

permasalahan berhasil dipecahkan, akan muncul permasalahan lainnya yang menjadi

penting untuk dipecahkan. Program akan bergerak maju, untuk memecahkan masalah-

masalah berikutnya. Pada tahap ini, kegiatan evaluasi sebenarnya merupakan bagian

dari kegiatan Analisa Program / Masalah (tahap pertama) untuk program berikutnya.






Panduan Rapat Koordinasi


A. Pendahuluan

Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas

pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa

serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal

dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusai serta infrastruktur Desa.

Melalui Program Inovasi Desa (PID) diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan

pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Program Inovasi Desa (PID) merupakan

salah satu bentuk dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun

penggunaan DD sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan

masyarakat.

Tujuan PID adalah 1) Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat

mendorong efektivitas penggunaan atau investasi dana di Desa menuju peningkatan

produktivitas Desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis,

terencana dan partisipatif; 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dan

pengelolaan program. Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi

proses identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi, proses pertukaran pengetahuan atau

eksposisi dan replikasi. Melalui proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan dan

inovasi desa pembangunan perdesaan

Program Inovasi desa dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan perangkat

koordinasi yang efektif untuk menunjang efektivitas gerak serta peran antar bagian di

dalamnya. Koordinasi dalam Program Inovasi Desa (PID) telah menjadin agenda rutin

yang dituangkan dalam rencana kerja pada setiap tingkatan mulai dari desa sampai

dengan nasional, dan menjadi sangat penting karena dalam rapat koordinasi diharapkan

terjadi kesinambungan yang sinergis antar pihak untuk keberlangsungan kegiatan baik

aspek keproyekan maupun keprogramannya. Pada momen rapat koordinasi tersebut

terutama juga dimanfaatkan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang

dihadapi sekaligus mencari upaya penyelesaiannya, pemenuhan kebutuhan peningkatan

kapasitas bagi pelaku – pelaku program dan penyampaian informasi program terkini.

Khusus pelaksanaan koordinasi di tingkat Kabupaten, Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

disediakan alokasi khusus Dana rakor TIK di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaanya

TIK dan Tenaga Ahli Kabupaten bertanggungjawab terhadap kualitas penyelenggaraan

rapat koordinasi dimaksud. Tenaga Ahli Kabupaten bertanggungjawab terhadap

substansi forum rapat koordinasi Kabupaten dengan mendasarkan pada situasi kondisi

pelaksanaan program di lapangan. Rapat koordinasi dirancang untuk dapat

dimanfaatkan menjadi wahana refleksi dan evaluasi terhadap kinerja program, mengi-



dentifikasi berbagai masalah yang dihadapi, memetakan berbagai kekuatan dan

kelemahan, merumuskan isu-isu utama, serta menetapkan langkah-langkah strategis

untuk dapat diimplementasikan di kabupaten maupun kecamatan secara operasional.

B. Tema Rakor

Rapat koordinasi TIK tingkat Kabupaten merupakan rapat kordinasi tematik yang

merefleksikan semangat dan tujuan yang hendak dicapai sehingga tercermin dalam

agenda pokok yang akan dibahas/dilakukan dalam rapat tersebut. Tema dibahas dan

disusun pada pertemuan persiapan rapat koordinasi TIK yang melibatkan tenaga ahli

Kabupaten dan TIK Kabupaten

C. Materi

Materi dan pokok bahasan rapat koordinasi mendasarkan pada tema rapat koordinasi

serta pemenuhan kebutuhan peningkatan kinerja Program Inovasi Desa (PID) berkaitan

dengan progres dan situasi kondisi pelaksanaan Program Inovasi desa.

D. Tujuan

Secara umum rapat koordinasi adalah

1. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan Program

Inovasi desa;

2. Penyampaian Laporan Program secara Rutin dan Berkala;

3. Mengkonsolidasikan/mengkoordinasikan jajaran fungsional dengan struktural

dalam sebuah forum sehingga muncul sinergisitas dalam pelaksanaan Program

inovasi Desa di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

4. Menyampaikan informasi kebijakan program sekaligus merumuskan langkah

secara konkrit pelaksanaan kebijakan Program Inovasi Desa;

5. Membahas kemajuan dan pencapaian target kegiatan;

6. Menyampaikan hasil supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan program;

7. Meningkatkan kapasitas Tim Inovasi desa, Tenaga Ahli Kabupaten, pendamping

Desa, dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

E. Hasil yang Diharapkan

1. Dirumuskannya risalah hasil rapat yang disepakati bersama yang dapat dijadikan

sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan program sampai dengan periode rapat

koordinasi berikutnya;



2. Dihasilkan panduan-panduan teknis yang secara operasional dapat membantu

Pendmaping Desa maupun pelaku program lainnya dalam melaksanakan Program

Inovasi Desa;

3. Tersampaikannya umpan balik pelaksanaan kegiatan di Kecamatan dan hasil

supervisi-monitoring oleh Kabupatensecara tertulis;

4. Modul, panduan dan kebijakan dapat dideseminasikan kepada Pendamping desa/

TIK kabupaten serta dipastikan mekanisme deliveri lanjutannya pada tingkatan di

bawahnya;

5. In service training sebagai bagian dari proses capacity building dapat dilakukan

oleh Tenaga Ahli Kabupaten/TIK Kabupaten kepada Pendamping Desa dan TPID;

6. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara jajaran struktural dengan fungsional

dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa.

F. Agenda Rakor TIK-PID

Agenda Wajib

Agenda wajib yang harus dilaksanakan pada setiap pelaksanaan rakor provinsi meliputi:

1. Materi Capacity Building;

2. Materi menyangkut spesialisasi Tenaga ahli Kabupaten;

3. Agenda khusus untuk Tim inovasi desa;

4. Laporan Program, Evaluasi capaian RKTL dan target capaian hasil rekomendasi

rakor sebelumnya;

5. Evaluasi capaian KPI Program Inovasi desa;

6. Penanganan masalah dan kendala-kendala pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID);

7. Evaluasi pendampingan desa terkait pembangunan desa;

8. Evaluasi dana desa dan data Pembangunan Desa.

Agenda Tambahan

1. Rakor TIK terbuka untuk membahas agenda tambahan sesuai dengan kebutuhan

lokal yang dinilai perlu pembahasan khusus.

2. Agenda tambahan juga bisa digunakan untuk menghadirkan nara sumber

eksternal yang relevan dengan kebutuhan dari berbagai unsur praktisi, perguruan

tinggi, GOI, NGO, dan lain-lain.

G. Teknis Pelaksanaan

Agar pelaksanaan rakor berjalan baik, efektif dan efesien, maka perlu dilakukan berbagai

persiapan oleh TIK bersama Tim TA Kabupaten, adapun beberapa hal yang perlu

dipersiapkan minimal meliputi:



(1) TA Kabupaten melakukan koordinasi dengan TIK guna menyusun rencana

pelaksanaan rakor TIK untuk jangka 1 tahun kedepan dan selanjutnya TA

Kabupaten melaporkan rencana pelaksanaan rakor TIK tersebut kepada TIK paling

lambat pada akhir bulan Januari, selanjutnya TA Kabupaten menyampaikan jadwal

rakor TIK, kepada Koordinator provinsi;

(2) Pembahasan dan penyusunan draft agenda rakor dilakukan oleh Koordinator TA

Kab bersama seluruh Tenaga kahli Kabupaten provinsi, minimal 15 hari sebelum

jadwal rakor TIK dilaksanakan;

(3) Apabila jadwal rakor TIK mengalami perubahan dari rencana tahunan, maka TA

Kab bersama TIK membahas dan menyepakati perubahan jadwal tersebut minimal

12 hari sebelum pelaksanaan rakor TIK;

(4) TA Kab wajib menyampaikan informasi perubahan jadwal pelaksanaan Rakor TIK;

(5) TA Kab menyampaikan jadwal pelaksanaan rakor TIK dan materi rakor TIK kepada

PPK Dekonsentrasi dan Korprov, minimal 7 hari sebelum pelaksanaan rakor TIK;

(6) TIK kabupaten dibantu oleh TA kabupaten menyiapkan tempat penyelenggaraan

rakor TIK yang dapat menampung jumlah peserta rakor TIK;

(7) TIK kabupaten dibantu oleh TA Kab menyampaikan undangan yang dilengkapi

dengan Agenda Rakor serta dokumen/data/laporan yang harus diabawa oleh

peserta, atau yang harus disampaikan/dikirim oleh peserta ke Kabupaten, sebelum

pelaksanaan rakor (bila diperlukan) selambat-lambatnya 3 hari sebelum

pelaksanaan rakor TIK;

(8) TA Kabupaten menyiapkan modul dan rencana penyajian materi pembahasan

serta media fasilitasi rakor oleh TA Kabupaten;

(9) Penyampaian Undangan kepada para nara sumber (jika diperlukan).

H. Pendekatan dan Metode

Dalam setiap pembahasan materi rapat akan dilakukan pendekatan yang terpadu antara

Pembelajaran Orang Dewasa (POD) dengan berbagai pendekatan yang relevan melalui

proses diskusi, pemaparan, penugasan, maupun kombinasi dari ketiganya. Setiap materi

yang outputnya berupa rumusan implementatif dipertimbangkan dengan

mengembangkan pendekatan pengembangan potensi pelaku dan pendamping

Program Inovasi Desa (PID). Teknis dan metode lainnya dapat digunakan untuk

pelaksanaan rapat koordinasikan dengan memperhatikan tujuan dan capaian rapat

koordinasi TIK.

I. Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Penyelenggaraan Rakor

1. Ruang pembukaan dan penutupan yang bisa memuat seluruh peserta rapat dan

perlengkapannya, setting kursi berbentuk theater sekaligus digunakan untuk

materi umum;



2. Ruang berkapasitas 20 – 30 orang yang memungkinkan terjadinnya dinamisasi

peserta rapat dengan setting tempat duduk berbentuk U atau chevron, sesuai

kebutuhan;

3. LCD untuk tiap kelas pisah;

4. Flipchart untuk kelas pisah;

5. Kertas Plano dan Metaplan secukupnya;

6. Spidol warna sesuai kebutuhan;

7. Spidol besar sesuai kebutuhan;

8. Konsumsi dan snack untuk peserta Rakor;

9. Spanduk luar maupun background untuk pembukaan dan penutupan yang di

dalamnya memuat tema rapat koordinasi Kabupaten pada setiap periode rapat

koordinasi.

J. Peserta

Peserta rapat koordinasi TIK untuk pelaksanaan Program Inovasi desa adalah ;

1. Tim Inovasi kabupaten;

2. Camat/Kasi PMD atau nama lain;

3. Tim Pelaksana Inovasi desa;

4. TA Kabupaten;

5. Pendamping Desa;

6. Pendamping Lokal Desa;

7. Dan pihak lain yang dibutuhkan;

Jumlah tiap peserta di atas menyesuaikan dengan ketentuan anggaran yang tersedia.

K. Nara Sumber dan Fasilitator

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi TIK dapat mengundang narasumber eksternal yang

relevan dengan tema dan pokok bahasan rapat koordinasi.

L. Pengendali Rapat Koordinasi/Person In Charge

Dalam rangka menjamin pelaksanaan rapat koordinasi dapat berlangsung secara tertib

dan teratur sehingga optimal dalam pencapaian tujuannya maka perlu dikendalikan

pelaksanaanya oleh seorang penanggungjawab kegiatan. Yang bersangkutan

berkewajiban mengendalikan waktu, kesiapan moderator, narasumber serta panitia

pada saat rapat berlangsung.



M. Jadwal dan Kisi-Kisi

Jadwal:

(1) Jadwal rapat koordinasi tingkat kabupaten sebagai rangkaian kegiatan yang

menampilkan pokok bahasan, narasumber, fasilitator, waktu pelaksanaan serta

penanggung jawab kegiatan;

(2) Jadwal rapat koordinasi disusun melalui pembahasan yang melibatkan TA

Kabupaten dan TIK;

(3) Jadwal rapat koordinasi beserta kisi-kisi bahasan rapat merupakan bagian dari

undangan dari satuan kerja provinsi yang dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari

sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kisi-kisi:

(1) Kisi-kisi adalah panduan bagi peserta dan narasumber,berupa matriks yang

mendeskripsikan pokok bahasan, tujuan, sasaran, metode serta penanggungjawab

materinya guna mempermudah peserta/narasumber menyiapkan diri mengikuti

rapat koordinasi;

(2) Kisi-kisi bersama agenda rapat merupakan bagian dari undangan dari TIK yang

dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

N. Risalah

Setiap penyelenggaraan rapat koordinasi TIK wajib disusun hasil rumusan akhir,

rekomendasi serta kesepakatan forum yang dibacakan di depan peserta dan disepakati

bersama. Dokumen ini selanjutnya dikirim ke seluruh Kecamatan, dan pada awal

pelaksanaan rapat berikutnya direview dan dievaluasi sejauh mana rekomendasi serta

kesepakatan tersebut ditindaklanjuti di lapangan.

O. Penyelenggara

Penyelenggara rapat koordinasi TIK adalah TIK yang melekat pada instansi Dinas

pemberdayaan masyarakat Kabupaten/nama lain bersama tenaga Ahli Kabupaten.

P. Pembiayaan

Rapat Koordinasi TIK ini didanai sepenuhnya melalui DIPA Dekonsentrasi

Q. Pelaporan

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun oleh TIK Kabupaten

2. Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pembahasannya disusun oleh TA

Kabupaten



R. Penutup dan Lampiran

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Pelaksanaan Rakor TIK ini, ditentukan

bersama oleh TIK dan TA Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan yang ada dan dokumen-

dokumen program resmi lainnya. Lampiran sebagai bagian dalam panduan ini sebagai

berikut:

1. Format Kisi – kisi Rapat Koordinasi TIK

2. Format Agenda rapat koordinasi Provinsi

3. Risalah dan Rekomendasi Rakor TIK

4. Laporan Rapat Koordinasi TIK







(Operasional TIK)

A. Pencairan Dana Operasional Kabupaten

Pada tahun 2018 Tim Inovasi Kabupaten mendapatkan dana operasional dan

administrasi kegiatan dalam menunjang proses kegiatan dari PPID, untuk tata cara

proses pengajuan dan pencairan dana dari Satker dekon ke TIK akan dibuat SOP secara

tersendiri. Dibawah ini adalah alur pencairan dan pengajuan dana TIK.

Alur Pencairan dan Pengajuan Dana Operasional TIK

Secara khusus pencairan dan pengajuan dana operasioanal TIK akan dibahas dalam

Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi.

B. Pencairan Dana Kegiatan

Persyaratan

(1) Pencairan dana dapat diproses apabila Perjanjian Kerja Sama telah ditandatangani

oleh kedua belah pihak, yaitu antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten

TimInovasi Kabupaten

BANK

Keterangan :

Garis DokumenGaris Dana

Pengajuan Dana

Kemen

desa SatkerPusat /

Ditjen PPMD

Provinsi

Satker Prov /BPMD

DIPA,Juknis Dekon,ProgramSOP,

Juknis Penggunaan DanaBlockGrant

KPPN

SPM

SP2D

Transfer

BANK



Kabupaten (atas nama Tim Inovasi Kabupaten) dengan Satker Dekonsentrasi

Propinsi.

(2) Guna menampung kegiatan TIK, maka TIK diwajibkan untuk membuka rekening

atas nama TIK Kabupaten dan apabila tidak memungkinkan atas nama TIK maka,

rekening dibuka dengan atas nama salah satu anggota TIK dengan terlebih dahulu

membuat surat pernyataan bahwa rekening tersebut digunakan untuk

menampung kegiatan TIK dengan diketahui dan ditandatangani oleh seluruh

anggota TIK.

(3) Rekening tersebut tidak boleh dicampur dengan kegiatan diluar kegiatan

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.

(4) Untuk honor tenaga pendukung (administrasi) diwajibkan membuka rekening atas

nama pribadi penerima honor tenaga pendukung (administrasi), dan akan

ditransfer langsung melalui Satker Dekonsentrasi, dengan terlebih dahulu

menandatangi kontrak kerja dengan PPK Satker Dekonsentrasi.

Penyusunan RAB

TIK wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing masing kegiatan sesuai

pagu anggaran yang dialokasikan oleh Satker Dekonsentrasi selama satu tahun

anggaran.

RAB meliputi kegiatan sebagai berikut :

(1) Operasional Kantor TIK

(2) Monitoring dan Evaluasi

(3) Rapat koordinasi

C. Metode Pencairan

Setelah dokumen lengkap dan benar yang meliputi Perjanjian Kerja Sama, Nomor

Rekening, dan RAB Kegiatan, Satker Dekonsentrasi akan mencairkan tahap pertama

sebesar 50% dari total pagu anggaran, pencairan tahap kedua sebesar 40% dengan

syarat pencairan tahap pertama telah dipertanggungjawabkan minimal 90% dari

pencairan tahap pertama, dan tahap ketiga sebesar 10% dapat dicairkan setelah tahap

kedua telah dipertanggungjawabkan minimal 90% dari pencairan tahap kedua. Tahap

ketiga wajib dipertanggungjawabkan sebelum tanggal 15 Desember 2018.

Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana

Tahap Besaran Persyaratan

I 50 % 1. Perjanjian Kerja Sama

2. Nomor Rekening TIK

3. RAB Kegiatan

4. RPD TAHAP I



II 40 % 1. Pertanggungjawaban (LPD) minimal 90% dari

pencairan tahap pertama 50 %,

2. RPD TAHAP II

III 10 % 1. Pertanggungjawaban minimal 90% dari

pencairan tahap kedua 40%.

2. RPD TAHAP III

Tahap III wajib dipertanggungjawabkan sebelum tanggal 15 Desember 2018.

D. Rincian Penggunaan Dana Dekosentrasi

1. Operasional Kantor TIK

Dalam menjalankan operasional TIK, perlu dukungan berupa belanja bahan keperluan

kantor, pembiayaan bersifat at cost (sesuai dengan kwitansi dan bermaterai sesuai aturan

yang berlaku), kegiatan meliputi:

Alat Tulis Kantor

Penggandaan bahan (foto copi, jilid, cetak)

Konsumsi (untuk rapat kecil, konsumsi harian)

Surat menyurat

Dll (yang termasuk belanja bahan)

2. Monitoring dan Evaluasi

Dalam melaksanaan fungsi penataan administrasi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan

program inovasi desa, yang khususnya berhubungan dengan pelaksanaan DOK PPID

yang dilaksanakan oleh TPID, maka Tim Inovasi Kabupaten perlu memonitoring kegiatan

yang dilaksanakan oleh TPID. Pelaksanaan DOK PPID harus dimonitor secara terus-

menerus, dan oleh karena itu laporan menjadi bagian penting dari supervisi. Petugas

memonitoring mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan

program inovasi desa secara periodik.

a. Metode Pembiayaan. Pengeluaran biaya monitoring dan evaluasi adalah ad cost

(sesuai dengan kwitansi) dengan perpedoman pada regulasi yang berlaku. Bila

tidak terdapat bukti tiket maka menggunakan media Daftar Pengeluaran Riel (DPR)

dengan ditandatangani diatas materai 6.000, dan diketahui oleh Koordinator TIK.

b. Penggunaan. Penggunaan biaya monitoring dan evaluasi untuk:

Memonitoring dan evaluasi dapat dilkasanakan bersama Tenaga Ahli

Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Desa oleh TPID

Sebagai biaya perjalanan dinas dalam mengikuti rapat koordinasi yang

dilaksanakan oleh propinsi



3. Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten

Jenis Pembiayaan yang dapat dibiayakan meliputi

a. Biaya Paket Fullboard;

b. ATK dan Seminar kit;

c. Honor Panitia;

d. Honor Narasumber;

e. Transport Panitia dan Peserta;

Pengeluaran berdasarkan regulasi yang berlaku dan bersifat ad cost, untuk pengeluaran

transport yang tidak dapat dibuktikan dengan tiket dapat dibayarkan dengan membuat

Daftar Pengeluaran Riel (DPR) dengan ditandatangani diatas materai 6.000 dan diketahui

oleh ketua panitia.




Pelaporan Kegiatan dan Keuangan TIK

Sesuai dengan Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Ditjen

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018, pertanggungjawaban

dan pelaporan dekonsentrasi meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.

A. Laporan Manajerial

Kepala OPD pelaksana dekonsentrasi wajib menyusun laporan manajerial, yang memuat:

1. perkembangan realisasi penyerapan dana;

2. pencapaian target keluaran;

3. kendala yang dihadapi; dan

4. saran tindaklanjut.

B. Laporan Akuntabilitas

Kuasa Pengguna Anggaran dana dekonsentrasi wajib menyusun laporan akuntabilitas.

Laporan akuntabilitas memuat laporan keuangan dan laporan barang milik negara.

1. Laporan Keuangan, disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari:

(a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan (c) Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK). Laporan Realisasi disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran

sesuai Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang mengacu

pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Pusat” (dan peraturan pelaksanaan lainnya). Periode

Laporan keuangan terdiri dari laporan Bulanan (rekonsiliasi), Triwulan, Semester

dan Tahunan dan dilampiri Aplikasi Data Komputer (ADK dan Backup data), Surat

Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Laporan Barang, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur

penatausahaan Barang Milik Negara khususnya yang bersumber dari DIPA Mata

Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Modal kedalam Sistem Akuntansi Barang Milik

Negara (SABMN). Periode pelaporan aset terdiri dari Laporan Semester I dan

Laporan Tahunan. Pengelola dana Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan

bulanan SAIBA berupa soft copy (Arsip Data Komputer) yang terdiri dari SAK dan



SIMAK-BMN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya rekonsiliasi dengan

KPPN setempat dan ke Kantor Pusat Eselon I Ditjen PMD dan untuk laporan

semesteran wajib disertakan hardcopy laporan semesteran.

Penyampaian Laporan SAIBA ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal PPMD dialamatkan ke:

1. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal PPMD Jln. TMP Kalibata Nomor

17 Jakarta Selatan 12740 Telp.021 7989924 Fax. 021 7974488 atau

2. Melalui email:

[email protected]; [email protected];

[email protected]; [email protected];

[email protected];

Gubernur menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dekonsentrasi lingkup

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi c.q Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dengan tembusan kepada Bappeda.

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah (DOK Inovasi)

1. TPID melalui TIK menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan

pemerintah PPID kepada Satker P3MD Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah kegiatan selesai, yang meliputi:

a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;

b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan disertai bukti-bukti

pengeluaran yang sah;

c. Berita Acara Serah Terima (BAST), (format lampiran 1.6);

2. TIK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban TPID, apabila

hasil verifikasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, maka pengajuan permohonan

pencairan dana dari TPID akan diteruskan ke PPK Satker P3MD, dan apabila tidak

sesuai dikembalikan kepada TPID untuk disempurnakan atau dilengkapi.

3. Apabila terdapat sisa dana, penerima bantuan wajib menyetor ke rekening Kas

Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan pertanggungjawaban

selesai dan bukti setor wajib disampaikan ke PPK Satker P3MD Propinsi melalui

TIK;

4. Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud nomor 3, (format

lampiran 1.7);







5. Dokumen pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah PPID dikelola dan diarsipkan

di Satker P3MD Provinsi sebagai bahan audit baik internal oleh APIP maupun pihak

eksternal, sedangkan copi disimpan di TPID dan TIK.

D. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya

pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Program

InovasiDesa, khususnya pada Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.Sanksi

bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam

pengelolaan program. Sanksi dapat berupa:

1. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila menyalahi prinsip-prinsip

dan menyalahgunakan dana atau wewenang;

2. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.

E. Ketentuan Perpajakan

Transaksi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah PPID

dikeluarkan oleh TPID dipungut pajak menurut jenis yang diatur dalam peraturan

perpajakan. Sedangkan transfer dana bantuan pemerintah PPID dari Satker

Dekonsentrasi ke rekening TPID pajak tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh

pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak

Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan

Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, antara lain menyatakan bahwa PPN dan Pajak

Penghasilan tidak dipungut dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.



Kabupaten :

Propinsi :

Alokasi :

1 4 5 6

1 1 ls

Alat Tulis Kantor

Penggandaan bahan (foto copi, jilid,

cetak)Konsumsi (untuk rapat kecil, konsumsi

harian)

Surat menyurat

dll (yang termasuk belanja bahan)

Ketua TIK Bendahara TIK

( ……………………………….. ) ( ………………………………………... )

Total Keseluruhan

……………………….., …………………………... 2018

Di buat oleh,


Kabupaten …………………………….

Keterangan

2 3

Operasional Kantor TIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP 1,TAHAP 2 dan TAHAP 3

DOK PID 2018


No Kegiatan Volume Kegiatan Harga Satuan Total Biaya



Kabupaten :

Propinsi :

Alokasi :

1 4 5 6

1 1 ls

Alat Tulis Kantor

Penggandaan bahan (foto copi, jilid,

cetak)Konsumsi (untuk rapat kecil, konsumsi

harian)

Surat menyurat

dll (yang termasuk belanja bahan)

Ketua TIK

Rencana

Penggunaan

Dana ( RPD )

Bendahara TIK

( ……………………………….. ) ( ………………………………………... )

Total Keseluruhan

……………………….., …………………………... 2018

Di buat oleh,


Kabupaten …………………………….

Keterangan

2 3

Operasional Kantor TIK

LAPORAN RELISASI PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP 1,TAHAP 2 dan TAHAP 3

DOK PID 2018


No Kegiatan Volume Kegiatan Harga Satuan

Realisasi

Penggunaan

(LPD)



Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Alokasi DOK :

1 4 5 6

1 1 ls

a Transportasi perwakilan desa (maks

4 org/desa )

b Biaya-biaya event Bursa :

Sewa tempat

sewa stand

konsumsi

peralatan

percetakan

dll

c Pelaporan bursa

2

Ketua

( ……………………………….. ) ( ………………………………………... )

Total Keseluruhan

……………………….., …………………………... 2018

Di buat oleh,

Tim Pelaksana Inovasi Desa TPID

Kecamatan …………………………….

Bendahara

Keterangan

2

Bursa Inovasi Desa di Kecamatan ( 10% )

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi di Desa dan Kecamatan (50%)

3

RENCANA PENGGUNAAN DANA BIAYA (RPD) TAHAP I dan Tahap II

DOK PID 2018

Tim Pelaksana Inovasi Desa

No Kegiatan Volume Kegiatan Harga Satuan Total Biaya



Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

Alokasi DOK :

1 4 5 6 7

1 1 ls


4 org/desa )


Sewa tempat

sewa stand

konsumsi

peralatan

percetakan

dll

c Pelaporan bursa

Ketua

Rencana

Penggunaan

Dana ( RPD )

( ……………………………….. ) ( ………………………………………... )

Total Keseluruhan

……………………….., …………………………... 2018

Di buat oleh,

Tim Pelaksana Inovasi Desa TPID

Kecamatan …………………………….

Bendahara

Keterangan

2 3

Bursa Inovasi Desa di Kecamatan ( 10% )

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BIAYA (LPD) TAHAP I dan TAHAP II

DOK PID 2018

Tim Pelaksana Inovasi Desa

No Kegiatan Volume Kegiatan Harga Satuan

Realisasi

Penggunaan

Dana (LPD)



Bul

an :.

......

......

......

......

......

...20

18

Prov

insi

12

34

57

910

1112

14

0

15 16 17 22 25 27 28 29 30

00

00

00

00

00

00

0

Dis

etuj

ui O

leh,

......

......

......

......

......

......

..

Ketu

a TP

ID

Kabu

pate

n

:

PR

OG

RA

M IN

OV

ASI

DES

AB

UK

U K

AS

UM

UM

Dan

a O

per

asio

nal

Keg

iata

n (D

OK

) PP

IDKe

cam

atan

:

SALD

OTa

rik

dari

Rek

.

Pene

rim

aan

Paja

kB

ursa

Inov

asi

Ope

rasi

onal

Kegi

atan

PEM

ASU

KA

N

Seto

ran

Paja

k

Peng

emba

lian

ke R

ek.

Sald

o A

wal

/Tot

al T

rans

aksi

s.d

. Bul

an L

alu

PEN

GEL

UA

RA

NN

o.Tg

l. Tr

ansa

ksi

Ura

ian

Tra

nsak

siN

o. B

ukti

Tra

nsak

si

Tota

l Tra

nsa

ksi B

ula

n In

i

Tota

l Tra

nsa

ksi K

um

ula

tif

Keca

mat

an...

......

......

......

......

......

......

...20

18

Dib

uat

Ole

h,

......

......

......

......

......

......

..

Ben

daha

ra T

PID



Kecamatan :...................... Bulan :

Kabupaten :..................... Bank Cabang :

Rekening No :

TRANSFER BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saldo Awal/Total Transaksi

s.d bulan lalu0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

Kecamatan................................, 2017

Dibuat Oleh,

..................................

Bendahara TPID

Disetujui Oleh,

..................................

Ketua TPID

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

PROGRAM INOVASI DESA (PID)

TAHUN ANGGARAN 2018

No.TANGGAL

TRANSAKSIURAIAN TRANSAKSI

BUKTI

TRANSAKSI

PEMASUKAN PENGELUARAN

SALDO

BUKU BANK DOK PPID

Provinsi

BIAYA

ADMINISTRASI




Pengelolaan Bantuan Pemerintah

(DOK INOVASI)

A. Sumber Pendanaan Bantuan Pemerintah

Pendanaan Bantuan Pemerintah PPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang bersumber dari pinjaman luar negeri IBRD 8217-ID, sebagaimana

dituangkan melalui DIPA Dekonsentrasi Ditjen PPMD pada Satuan Kerja P3MD Provinsi

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan atau dengan sebutan lain.

B. Pengelolaan Kegiatan

1. Pengelola dan penanggungjawab bantuan pemerintah PPID adalah Satuan Kerja

(Satker) P3MD Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi

atau dengan sebutan lainnya yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan

dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD);

2. Bantuan pemerintah PPID disalurkan kepada TPID di kecamatan berdasarkan

Perjanjian Kerjasama (format lampiran I.3)

3. Sebelum pencairan dan penyaluran bantuan pemerintah, tahapan yang dilakukan

adalah:

Pemerintah kabupaten/kota melalui Camat dengan dibantu oleh Tenaga Ahli

PID dan P3MD Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan TPID dengan

berpedoman pada PTO PPID yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker P3MD Provinsi melakukan seleksi

penerima bantuan pemerintah PPID berdasarkan kriteria/persyaratan yang

telah ditetapkandi dalam Pedoman Umum PID dan PTO PPID, dengan dibantu

oleh TIK;

Berdasarkan hasil seleksi, PPK Satker P3MD Provinsi menetapkan Surat

Keputusan penerima bantuan pemerintah yang selanjutnya disahkan oleh KPA

Satker P3MD Provinsi (format lampiran I.2);

Surat keputusan penerima bantuan pemerintah menjadi dasar pemberian

Bantuan Pemerintah PPID;

PPK Satker P3MD Provinsi melakukan perjanjian kerjasama dengan penerima

Bantuan PemerintahPPID yaitu TPID, yang difasiltiasi oleh Dinas PMD

Kabupaten/Kota sebagai koordinator TIK dan dibantu oleh anggota TIK

lainnya..



C. Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. TPID melakukan rapat/musyawarah menyusun rencana pengeluaran dana bantuan

pemerintah PPID, yang dituangkan dalam bentuk proposal dan Rencana

Pengeluaran Dana PPID (RPD-PPID)

2. TPID mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK Satker P3MD Provinsi

melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota sebagi koordinator TIK, dengan dilampiri:

Proposal dan RPD – PPID

Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima

bantuan;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB),

3. TIK memverifikasi dokumen permohonan pencairan dana dari TPID, dan apabila

hasil verifikasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

pada Kementerian Negara/Lembaga, maka pengajuan permohonan pencairan

dana dari TPID akan diteruskan ke PPK Satker P3MD, dan apabila tidak/belum

sesuai dikembalikan kepada TPID untuk disempurnakan atau dilengkapi.

4. PPK Satker P3MD Provinsi melakukan pengujian ulang dokumen permohonan

pencairan dana yang diajukan oleh TPID;

5. PPK Satker P3MD Provinsi mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana secara

bertahap setelah pengujian telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan

pencairan bantuan pemerintah PPID dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap I sebesar maksimal 50% (proses pencairan tahap 1 harus melampirkan

proposal kegiatan dan RAB)

Tahap II sebesar maksimal 50% dapat dilakukan dengan ketentuan

penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%.(untuk pencairan tahap kedua

harus melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan Rencana

Penggunaan Dana (RPD))

6. Apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, PPK Satker

P3MD Provinsi menyampaikan informasi kepada penerima bantuan melalui TIK

untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;

7. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme pembayaran secara

bertahap, dengan dilampiri RPD– PPID, Perjanjian Kerjasama yang telah

ditandatangi penerima bantuan dan PPK Satker P3MD Provinsi serta kuitansi bukti

penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan

oleh PPK Satker P3MD Provinsi;

8. PP-SPM selanjutnya melakukan proses pencairan dana ke KPPN sesuai mekanisme

pencairan dana dekonsentrasi;

9. Berdasarkan SPM yang diterima dari PP-SPM Satker P3MD Provinsi, KPPN



menerbitkan SP2D LS ke Bank Operasional KPPN;

10. Bank operasional KPPN melakukan transfer dana ke rekening TPID;

11. Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dana diterima,. TPID harus segera melaksana-

kan kegiatan.

1. Syarat Pengajuan Pencairan

Tahab Besaran Persyaratan

I 50 %

(Maksimal)

1. Proposal kegiatan dengan lampiran:

Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Detail

Rencana Penggunaan Dana ( RPD )

Kwitansi Bukti Penerimaan

Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB )

Foto Copy Rekening TPID

Foto Copy NPWP TPID

Foto Copy SK TPID

Foto Copy SK TIK – PID

Foto Copy MOU DPMD Provinsi dan DPMD

Kabupaten

Foto Copy SPC DOK TPID

Foto Copy Kesepkatan Kerja sama PPK DPMD

Provinsi dengan TPID

Surat Perjanjian Pendanaan ( SP2 )

2. RAB

II 50 % 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I telah

mencapai 90%.

2. Melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD)

3. Rencana Penggunaan Dana tahap II (RPD II)

4. Rincian Penggunaan DOK

2. Rincian Penggunaan DOK Inovasi

Penggunaan Bantuan Operasional Kegiatan sesuai dengan PTO tentang PPID

(1) Kegiatan Bursa Inovasi Desa dilaksanakan di kecamatan dengan alokasi maksimal

10% dari seluruh alokasi DOK TPID, yang digunakan untuk:

Transportasi perwakilan desa dari desa menuju kecamatan. Perwakilan desa

dimaksud maksimal 4 orang per desa, dengan catatan jumlah perwakilan

masyarakat dapat ditambahkan sesuai kecukupan pembiayaan yang tersedia,

namun akan lebih baik biaya transportasi ini desa juga memberikan subsidi

dari utusan perwakilan desa;



Biaya penyelenggaraan event Bursa Inovasi Desa yang meliputi sewa tempat,

sewa stand, konsumsi, peralatan, dan kebutuhan teknis lain untuk kelancaran

penyelenggaraan event;

Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di kecamatan dapat dilaksanakan beberapa

kali dalam satu tahun, sesuai dengan kecukupan pembiayaan yang tersedia,

yang perlu menjadi perhatian utama kegiatan Bursa Inovasi Desa ini

dilaksanakan sebelum Desa melakukan kegiatan Musrenbangdes;

Biaya percetakan, peralatan-peralatan kelengkapan Bursa Inovasi dan

pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Bursa Inovasi;

(2) Kegiatan dalam rangka proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi di desa dan

kecamatan dialokasikan total sebesar 50% dari total dana DOK PPID yang dapat

digunakan untuk adapun rinciannya sebagai berikut:

Dokumentasi atau melakukan cupturing merupakan kegiatan

pendokumentasian hasil identifikasi yang masuk kriteria kegiatan inovatif ke

dalam bentuk media visual, album photo, artikel/tulisan dan media cetak

lainnya, pada tahun 2018 capturing dilakukan 2 kali yaitu hasil identivikasi

dan kartu ide yang direkomendasi oleh TIK atas persetujuan dari TA Provinsi,

dan Capturing setelah ada Bursa Inovasi di Tahun 2018, oleh karena itu

dialokasikan sebesar 25 % dari dana alokasi DOK

Pelatihan TPID dilakukan di Kabupaten dalam upaya penguatan kapasitas

yang pesertanya adalah 2 orang TPID dan satu orang PLD selama 3 hari

efektiv, panitia pelatihan adalah TPID bersama-sama dengan TAPM

Kabupaten, TIK dan PD adapun besaran dana yang digunakan sebesar 10%

dari dana alokasi DOK, biaya ini sudah termasuk transportasi dan akomodasi

peserta.

Replikasi, adalah proses mengawal kartu komitmen sampai kegiatan dapat

masuk dalam RAPBDesa, kegiatan replikasi ini meliputi, tukar informasi, uji

silang, mendatangkan narasumber, kunjungan lapangan dll. Adapun besaran

dari replikasi ini sebesar 15% dari dana alokasi kegiatan.

(3) Kegiatan Penunjang dalam kelancaran kegiatan PPID yaitu berupa biaya

operasional dan administrasi sebesar 15% dari total dana DOK PPID

Musyawarah Antar Desa (MAD), merupakan forum di tingkat kecamatan

untuk merencanakan kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa

sebesar 3 % dari alokasi DOK

Monitoring dan evaluasi sebesar 5% dari alokasi DOK

Administrasi dan Pelaporan TPID 7 % dari alokasi DOK.

(4) Kegiatan untuk pembiayaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

dalam upaya mendukung desa untuk mencapai replikasi dari kartu komitmen

sampai proses pelaksanaan kegiatan dialokasikan sebesar 25% dari seluruh alokasi

TPID, setiap lembaga P2KTD besar alokasi biaya maksimal Rp. 6 - 7 Juta rupiah per

desa didasar atas kesulitan dampingan. Oleh karena itu TPID akan melakukan



perjanjian dengan P2KTD dalam upaya melakukan kegiatan di desa-desa. Desa-

desa yang mendapatkan bantuan P2KTD atas rekomendasi dan ditetapkan oleh

TPID.

Contoh Rincian Penggunaan DOK Inovasi

1 Bursa Inovasi Desa di Kecamatan ( 10% )


4 org/desa )


Sewa tempat

sewa stand

konsumsi

peralatan

percetakan

dll

c Pelaporan bursa

2 Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi di Desa dan Kecamatan (50%)

2.1. Capturing ( 25% )

hasil identifikasi dan kartu ide 2017

transport identifikasi dan

pelaksanaan capturing

Sewa kamera/video shooting

dll

Capturing setelah BID 2018

transport identifikasi dan

pelaksanaan capturing

Sewa kamera/video shooting

dll

2.2. Pelatihan TPID (10%)

transport peserta

konsumsi

materi

Pelaporan pelatihan

dll

2.3. Replikasi (15%)

kunjungan lapangan/mendatang-

kan narasumber/uji silang/tukar

informasi (rincian dana disesuaikan



kebutuhan replikasi yang dipilih )

3 Operasional dan Administrasi ( 15% )

3.1. MAD ( 3% )

MAD 1

konsumsi

pelaporan

dll

MAD 2

konsumsi

pelaporan

dll

3.2. Monitoring dan evaluasi ( 5% )

transport

Pelaporan

dll

3.3. Administrasi dan Pelaporan TPID ( 7 % )

Sew laptop

Sewa printer

pembelian atk

dll

4 Pembiayaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) ( 25% )

Sesuai kebutuhan desa yang

memerlukan P2KTD

3. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya

pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Program Inovas

iDesa, khususnya pada Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.Sanksi bertujuan

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan

program. Sanksi dapat berupa:

(1) Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila menyalahi prinsip-prinsip

dan menyalahgunakan dana atau wewenang;

(2) Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.





Documents

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai . ... Alur, Proses dan Kontrak Belajar 1 3 Pokok