KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A.Yani No 40 A Purwokerto 53126 Telp. (0281)-635624, 628250, fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO NOMOR : 1317 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengakuan dan penguatan keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI IAIN Purwokerto, perlu ditetapkan Peraturan Tentang Satuan Pengawas Internal IAIN Purwokerto;

2. Bahwa oleh karena itu perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara; 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;

7. Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PURWOKERTO TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) IAIN PURWOKERTO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1 (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan

non-akademik untuk dan atas nama Rektor IAIN Purwokerto. (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Rektor IAIN Purwokerto. (3) SPI dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 2

Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas untuk: a. Merumuskan kebijakan pengendalian internal di lingkungan Institut menuju pencapaian Good

University Governance (GUG) b. Melaksanakan analisis dan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemeriksaan,

pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, penjaminan dan konsultasi di lingkungan Institut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Memberi masukan kepada Rektor atas kebijakan internal dan eksternal dalam bidang bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana serta kebijakan lain sesuai dengan arahan rektor.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, SPI menyelenggarakan fungsi: a. Melaksanakan pemeriksaan, analisa, pengawasan pengujian dan penilaian manajemen IAIN

Purwokerto yang meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil analisa dan temuan pemeriksaan dan pengawasan.

c. Melakuan pendampingan proses pemerikasaan yang dilakukan oleh pihak eksternal serta proses tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

d. Menyampaikan saran perbaikan terhadap pimpinan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan institusi.

e. Menyampaikan hasil pemeriksaan analisa dan pemeriksaan kepada Rektor. f. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan sistem pengendalian internal yang ditugaskan

oleh Rektor.

BAB II ORGANISASI

Bagian kesatu

Susunan organisasi Pasal 4

SPI Terdiri dari : a. Kepala b. Sekretaris c. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia d. Koordinator Bidang Keuangan e. Koordindator Bidang Barang Milik Negara (BMN) f. Auditor g. Verifikator h. Staff Tata Usaha

Bagian kedua

Kepala

Pasal 5 Kepala mempunyai tugas memimpin SPI dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI

Bagian ketiga Sekretaris

Pasal 6 Sekretaris adalah unsur pendukung pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, anggaran, ketenagaan, pelaporan kegiatan SPI terhadap pelaksanaan verifikasi / evaluasi/ audit yang dilakukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Mengkoordinir kesekretariatan SPI. b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas verifikator / auditor. c. Membuat laporan SPI d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala SPI

Bagian keempat

Koordinator Sumber Daya Manusia

Pasal 9 Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang organisasi dan ketenagaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, koordinator bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi: a. Melaksanakan pemeriksaan terkait kesesuaian jumlah SDM dengan kebutuhan Institusi pada

umumnya dan unit kerja pada khususnya. b. Melaksanakan pemeriksaan terkait perencanaan, proses seleksi, pelatihan dan pengembangan

SDM.

c. Melaksanakan pengukuran efektivitas kinerja organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang penyempurnaan.

d. Melakukan pemeriksaan ketaatan pegawai pada tugas pokok dan fungsi masing-masing e. Menelaah pedoman/panduan dalam setiap unit/organisasi f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analiasa dan temuan pengawasan termasuk

audit ketenagaan dan organisasi. g. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang berkaitan

dengan bidang ketenagaan dan organisasi kepada kepala SPI.

Bagian kelima Koordinator Keuangan

Pasal 11

Koordinator keuangan adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang keuangan dan kemahasiswaan.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, koordinator bidang keuangan menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan

administrasi dan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku b. Memastikan transaksi pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku c. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujain dan penilaian atas laporan keuangan

berkala semua unit kerja IAIN Purwokerto termasuk kepada lembaga kemahasiswaan. d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analiasa dan temuan pengawasan teramsuk

audit bidang keuangan dan kemahasiswaan. e. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang berkait dengan

bidang kuangan dan kemahasiswaan kepada kepala SPI.

Bagian Keenam

Koordinator Barang Milik Negara (BMN)

Pasal 13 Koordinator Barang Milik Negara (BMN) adalah unsur pelaksana tugas dalam melakukan pemeriksaan internal di bidang sarana prasarana.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, koordinator bidang sarana prasarana menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan-kegiatan

pengadaan sarana prasarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Memastikan proses pengadaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku c. Memastikan keberadaan fisik sarana prasarana sesuai dengan list barang dan jasa yang dimiliki

setiap unit kerja d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan pengawasan termasuk

audit bidang pengadaan sarana prasarana. e. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan permeriksaan termasuk audit yang terkait dengan

bidang pengadaan sarana prasarana pada kepala SPI.

Bagian Ketujuh Auditor

Pasal 15

Auditor adalah unsur pelaksana tugas teknis dalam melakukan audit/pemeriksaan. Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, auditor menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan penyusunan jadwal pekerjaan lapangan, mensupervisi pekerjaan terkait dengan

pengauditan. b. Membuat laporan audit; c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala SPI.

Bagian Kedelapan

Verifikator

Pasal 17 Verifikator adalah unsur pelaksana tugas teknis dalam melakukan verifikasi.

Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, verifikator menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan verifikasi terhadap berkas laporan/hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor. b. Membuat berita acara hasil verifikasi c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala SPI.

Bagian Kesembilan Staff Tata Usaha

Pasal 19

Staff Tata Usaha adalah unsur pelaksana tugas teknis dalam ketatausahaan di SPI. Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, staff tata usaha menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan pelayanan ketatausahaan dan administrasi yang meliputi surat menyurat,

penyususnan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;

b. Melaksanaan tugas yang diberikan Kepala SPI.

BAB III TATA KERJA

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan internal, review atas laporan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana, kepala berkoordinasi dengan Rektor.

Pasal 22 Kepala menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan intern terhadap bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana, secara berkala kepada Rektor.

Pasal 23

Semua unsur di lingkungan SPI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip profesional, sistematis, humanis, independen dan valuable baik dalam lingkungan SPI maupun dalam hubungan dengan leading sector yang ada di IAIN Purwokerto

Pasal 24 Setiap koordinator bidang bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan tim auditor/verifikator serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dari tim auditor/verifikator tersebut.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25 Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

Pasal 26 Masa jabatan kepala, sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Rektor

Pasal 27 Kepala dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap sivitas akademika IAIN Purwokerto dan pihak lain yang terkait mengetahuinya dan mendorong terciptanya saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam merealiasikan visi, misi, dan tujuan IAIN Purwokerto.

Ditetapkan di Purwokerto Pada Tanggal 07 Juli 2017

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta; 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta; 4. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Purwokerto; 5. Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto; 6. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dam Kepala Bagian di IAIN Purwokerto; 7. Pertinggal/Arsip.