BAB IPENDAHULUAN
1. Latar BelakangPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai penerapan
basis akrual untuk akuntansi entitas pelaporan maupun entitas
akuntansi pemerintahan. Implementasi dari Peraturan Pemerintah
tersebut dalam merupakan hal baru yang perlahan-perlahan diterapkan
di Indonesia, melalui akuntansi berbasis Cash to Acrual (CTA)
sampai akhirnya penerapan secara penuh basis akrual yang harus
dilakukan pemerintah pada tahun 2015.Salah satu aspek penting dari
penerapan akuntansi basis akrual adalah aset. Sangat diperlukan
pemahaman yang tepat dan mendalam untuk dapat menangani aset
pemerintah untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran SAP yang
dapat menyebabkan kekeliruan penyajian item aset di Neraca. Tulisan
ini akan menyajikan informasi relevan yang sekira dapat digunakan
sebagai sarana pemahaman mengenai salah satu klasifikasi aset
pemerintah, yaitu aset lainnya. Berdasarkan Buletin Teknis SAP No.1
tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat, aset lainnya
adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap dan dana cadangan. Dalam tulisan ini akan lebih
lanjut diulas secara sistematis mengenai definisi aset lainnya,
klasifikasi aset yang termasuk dalam aset lainnya, pengakuan
beserta pengukuran aset lainnya, penyajian, dan tak lupa mengenai
pengakuan aset lainnya.2. Ruang LingkupPembahasan yang akan diulas
dalam tulisan ini mencakup:1) Definisi aset dan aset lainnya;2)
Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan TGR/TP/TPA;3) Pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan aset kemitraan;4) Pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan aset tak berwujud;5) Pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan aset lain-lain.3. Tujuan dan Manfaat PenulisanTujuan dari
penulisan makalah mengenai aset lainnya ini adalah sebagai sarana
yang relevan, bernilai tambah, dan bermanfaat sekiranya kepada
pembaca untuk dapat memahami mengenai aset, khususnya aset
lainnya.
BAB IIPEMBAHASAN
1. Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya1.1 Definisi Aset
LainnyaAKRUALCTA
Dasar HukumPMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
DaerahBuletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah
Pusat
DefinisiAset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang
jangka panjang.Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana
cadangan.
Klasifikasi1. Aset Tidak Berwujud2. Kemitraan dengan Pihak
Ketiga3. Kas yang Dibatasi Penggunaannya4. Aset Lain-lain
1. Aset Tak Berwujud2. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)3.
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)4. Kemitraan
dengan Pihak Ketiga5. Aset Lain-lain
1.2 Klasifikasi Aset LainnyaPada bagian definisi sebelumnya
telah dijelaskan mengenai dasar hukum, definisi Aset Lainnya, dan
Klasifikasi Aset Lainnya berdasarkan Accrual Basis dan Cash Toward
Accrual Basis. Berikut penjelasan klasifikasi Aset Lainnya
berdasarkan PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat (Accrual Basis) dan Buletin Teknis No. 01:
Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat (CTA).PMK 219/ PMK.05/ 2013
(Accrual Basis)Buletin Teknis No. 01 (CTA)
Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter yang
dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis
aset tak berwujud tersebut adalah sebagai berikut:a. Goodwillb. Hak
Paten dan Hak Ciptac. Royaltid. Softwaree. Lisensif. Hasil Kajian/
Penelitian yang mempunyai manfaat jangka panjangg. Aset tak
berwujud lainnya Goodwill dan Royalti tidak terdapat pada
klasifikasi berbasis CTA Aset Tidak Berwujud yang memiliki nilai
sejarah / budaya dan Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan terdapat
pada basis CTA.
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran diklasifikasikan pada Piutang Jangka
Panjang. Sesuai dengan definisi Aset Lainnya di atas, piutang
jangka panjang tidak termasuk pada Aset Lainnya sehingga TPA tidak
diklasifikasikan pada Aset Lainnya.Tagihan penjualan angsuran
menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Definisi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:a. Aset kerja sama/
Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk
menyelenggarakan kerja sama/ kemitraan.b. Dokumen sumber yang dapat
digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah
kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.a. Bangun,
Serah Kelola-BKS, (Build, Operate, Transfer-BOT) adalah pemanfaatan
tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,
untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut
fasilitasnya diserahkan kepada pengelola barang setelah berakhirnya
jangka waktu BKS.b. Bangun Serah Kelola-BSK (Build, Transfer,
Operate-BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
pengelola barang untuk kemudian diadayagunakan oleh pihak lain
tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati.Jenis Aset
Kemitraan dengan Pihak Ketiga:a. Tanahb. Gedung dan Bangunan dan/
atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk
pelaksanaan perjanjian kerja sama/ kemitraan.c. BMN selain tanah
dan bangunan[SAMA]
Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Definisi Kas yang Dibatasi Penggunaannya:Kas yang Dibatasi
Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun
dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam
waktu lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan
sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun
dari pihak luar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar
lainnya. Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya:Kas yang Dibatasi
Penggunaannya atau Kas Terikat (restricted cash) pada suatu
kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan memiliki
jenis yang beragam misalnya Dana Abadi Umat dan Dana Abadi
Pendidikan.[Tidak Ada]
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)
diklasifikasikan pada Piutang Jangka Panjang. Sesuai dengan
definisi Aset Lainnya di atas, piutang jangka panjang tidak
termasuk pada Aset Lainnya sehingga TP/ TGR tidak diklasifikasikan
pada Aset Lainnya. Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses
yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi
merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan
bendahara dengantujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya.
Aset Lain - lain
Definisi Aset Lain-lain:Aset lain-lain adalah aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, aset kemitraan
dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Jenis
Aset Lain-lain:Yang termasuk aset lain-lain adalah aset tetap yang
dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Contohnya penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat
disebabkan karena rusak berat, using, dan/ atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
Selain itu aset-aset lain pada pemerintah pusat termasuk di
dalamnya antara lain :1) Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk
Dihentikan Dari Penggunaan Aktif Pemerintah.
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat
disebabkan karena rusak berat, usang dan /atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). 2)
Aset Pemerintah Eks BPPN Yang Dialihkan Pengelolaannya Kepada PT
Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).Pengelolaan aset Negara yang
berasal dari BPPN meliputi kegiatan: restrukturisasi aset;
kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset;
penagihan piutang; dan penjualan. 3) Aset Eks PertaminaPMK
234/PMK.05/2011 dibuat untuk menjawab PMK Nomor
92/KMK.06/2008tentang Penetapan Status Aset Eks-Pertamina Sebagai
Barang Milik Negara. Dengan pertimbangan telah ditetapkannya
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan
Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17
September 2003, terdapat aset eks Pertamina yang perlu ditetapkan
statusnya menjadi Barang Milik Negara. Adapun aset yang perlu
ditetapkan statusnya adalah:1. Sepuluh aset berupa tanah dan
bangunan ;2. Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun dan PT
Badak3. Aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT
Pertamina EP,4) Aset KKKSKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan
wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu
wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana. Barang yang menjadi milik/ kekayaan negara yang berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah seluruh barang dan
peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung
digunakan dalam kegiatan usaha hulu.[SAMA]
2. Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan TGR/TP/TPA2.1 Cash
Toward Accrual Basisa. Tagihan Penjualan AngsuranTagihan penjualan
angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh
tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas
dan penjualan kendaraan dinas.Tagihan penjualan angsuran dinilai
sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai ke kasnegara/kas daerah atau daftar saldo
tagihan penjualan angsuran.Dalam menyusun neraca awal, dokumen
sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tagihan
penjualan angsuran adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran
yang nilainya menggambarkan nilai yang ditetapkan dalam berita
acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah. Dokumen mengenai
tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh di biro/bagian keuangan,
badan pengelola keuangan daerah atau unit lain yang ditunjuk.Jurnal
untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai
berikut:Tagihan Penjualan Angsuran XXXDiinvestasikan dalam Aset
Lainnya XXXContoh kasus:Berdasarkan berita acara penjualan aset
nomor BA-456/XYZ/2007 diketahui bahwa Pemda XYZ telah menjual rumah
dinas kepada para pegawai Pemda XYZ dengan harga 500.000.000 secara
angsuran. Pada akhir Desember 2004, angsuran yang telah dibayar
olehpegawai adalah sebesar Rp 50.000.000.Jurnal untuk mencatat
tagihan penjualan angsuran rumah dinastersebut sebagai
berikut:Tagihan Penjualan Angsuran 450.000.000Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya450.000.000b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.Tuntutan
perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan
oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara/kas daerah.Dokumen
sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan
perbendaharaan adalah Surat Keputusan Pembebanan dan surat tanda
setoran (SSBP atau STS lainnya). Dokumen sumber tersebut dapat
diperoleh di biro/bagian keuangan, badan pengelola keuangan daerah
atau unit lain yang ditunjuk.Tuntutan ganti rugi merupakan suatu
proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya.Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal
dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
ke kas negara/kas daerah.Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk
menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau SSBP.Jurnal
untuk mencatat saldo awal Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi adalah sebagai berikut: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
RugiXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnya XXXContoh
kasus:Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)
nomor SK 01/SKTM/XYZ/2007 diperoleh informasi Pemda XYZ memiliki
piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan
dinas seharga Rp 100.000.000. Pengawai yang bersangkutan
menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan
mengangsur bulanan.Sampai dengan akhir Desember 2004 cicilan
pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah
sebesar Rp 3.000.000.Jurnal untuk mencatat tuntutan ganti rugi
tersebut adalah sebagai berikut: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi97.000.000 Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya97.000.000
2.2 Acrrual BasisPada PSAP no 1 lampiran I di ilustrasi neraca
Tagihan Penjualan Angsuran serta Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi diklasifikasikan pada aset lainnya sesuai dengan
ilustrasi di bawah ini:
Namun apabila kita mengacu pada PMK 219/PMK.05/2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berdasarkan SAP berbasis
akrual pada penjelasan terkait aset lainnya, aset lainnya
didefinisikan terdiri atas:1) Aset Tak Berwujud2) Kemitraan dengan
Pihak Ketiga3) Kas yang Dibatasi Penggunaannya4) Aset Lain-LainDari
definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan
akuntansi pemerintah pusat Tagihan Penjualan Angsuran serta
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tidak masuk dalam
penggolongan aset lainnya.Berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 Tagihan
Penjualan Angsuran serta Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi yang melebihi jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
dimasukkan ke dalam klasifikasi Piutang Jangka Panjang.a. Piutang
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)1) Pengakuan;Piutang TPA diakui
saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam
naskah/dokumen perjanjian penjualan.2) Pengukuran;Piutang TPA
dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam
naskah/dokumen perjanjian penjualan3) Penyajian;Piutang TPA yang
jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan
pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang.b. Piutang Tagihan
TP/TGR1) Pengakuan;Piutang TP/TGR diakui apabila telah memenuhi
kriteria:a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM)b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan
tuntutan Ganti Kerugain Negara; atauc) Telah ada putusan Lembaga
Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum seseorang
untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.2)
Pengukuran;Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang
ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya
kerugian negara.3) Penyajian;Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih
dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca
sebagai Piutang Jangka Panjang.Berikut adalah ilustrasi penyajian
Piutang TPA dan Tagihan TP/TGR
c. Ilustrasi JurnalSaat muncul Piutang Jangka Panjang, KPA pada
Buku Besar Akrual membukukan dengan jurnal: Piutang Jangka
PanjangxxxPendapatan Negara dan HibahxxxSetelah Pelunasan Kas, pada
Buku Besar Akrual dibukukan jurnal: Diterima dari Entitas
LainxxxPiutang jangka PanjangxxxDan pada Buku Besar Kas dibukukan
Jurnal Diterima Dari Entitas LainxxxPendapatan Negara dan
HibahxxxDan pada saat akhir periode pelaporan, reklasifikasi bagian
lancar piutang jangka panjang dilakukan dengan cara membukukan di
Buku Besar Akrual dengan jurnal: Bagian Lancar Piutang Jangka
Panjang xxxPiutang Jangka Panjangxxx
3. Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aset Kemitraan3.1
UmumDalam PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat, Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan jenis
Aset Lainnya. Sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, disebutkan bahwa, Aset
nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi
penggunaannya. Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintahan Daerah, Aset lainnya adalah aset pemerintah selain
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana
cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan
dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset
lain-lain.3.2 DefinisiBerdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 serta
Permendagri No. 64/2013, yang dimaksud dengan Aset
Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa
kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra
kerjasama masih terikat dengan perjanjian
kerjasama/kemitraan.Sedangkan menurut PP No. 71/2010, yang dimaksud
dengan Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang
dimiliki.3.3 KlasifikasiKlasifikasi Aset Kemitraan dalam PMK
219/PMK.05/2013 adalah sebagai berikut:a. Bangun, Kelola, Serah BKS
(Build, Operate, Transfer BOT), adalah pemanfaatan tanah milik
pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.b. Bangun, Serah, Kelola BSK
(Build, Transfer, Operate BTO) adalah pemanfaatan tanah milik
pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang
disepakati.c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan
Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber
pembiayaan lainnya.Untuk jenisnya sendiri berupa:a. Tanah;b. Gedung
dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang
dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan;c. BMN
selain Tanah dan Bangunan.Klasifikasi di atas dianut juga oleh
Permendagri No. 64/2013, dengan beberapa perubahan yaitu:a. Istilah
BKS dalam PMK 219/2013 menjadi Bangun, Guna, Serah (BGS);b. Istilah
BSK dalam PMK 219/2013 menjadi Bangun, Serah, Guna (BSG);c. Barang
Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah dan ditujukan untuk
penerimaan daerah;d. Tambahan klasifikasi yaitu Sewa, adalah
pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;3.4
PengakuanBerdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 pengakuan Aset Kemitraan
adalah sebagai berikut:a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat
terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan.b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK,
diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana
berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan.c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO,
harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu
sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan
kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.d. Setelah
masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus
diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.e. Penyerahan kembali
objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang
dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.f. Setelah masa pemanfaatan berakhir,
tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.g.
Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset
Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya
perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang.Dalam Permendagri No. 64/2013, poin b. istilah BSK diubah
menjadi BSG. Poin c. tidak diatur dalam Permendagri No. 64/2013.
Istilah Pengguna Barang seperti dalam poin d. tidak digunakan dalam
Permendagri No. 64/2013. Kemudian dalam poin g. istilah Pengelola
Barang diganti dengan Kepala Daerah.3.5 PengukuranPengukuran Aset
Kemitraan berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 serta Permendagri No.
64/2013 adalah sebagai berikut:a. Aset yang diserahkan oleh
Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan
harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih
yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.b.
Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat
sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor
mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.c. Aset hasil
kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya,
dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.3.6 PelaporanPenyajian dan pengungkapan
Aset Kemitraan berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 serta Permendagri
No. 64/2013 adalah sebagai berikut:a. Aset kerjasama/kemitraan
disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.b. Dalam hal sebagian
dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai
perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L (SKPD untuk
Pemda), harus diungkapkan dalam CaLK.c. Aset kerjasama/kemitraan
selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.d.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP (BGS untuk Pemda)
melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi
aset kemitraan.e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK
(BSG untuk Pemda) adalah selama masa kerjasama.f. Sehubungan dengan
Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus
dibuat:1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;2) Hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;3) Ketentuan tentang
perubahan perjanjian apabila ada;4) Kententuan mengenai penyerahan
aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya
masa kerjasama;5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus
dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan6)
Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
(Dalam Permendagri 64/2013 poin f. ini tidak digunakan untuk
Pemda)g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,
pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:1)
Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;2) Penentuan biaya
perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan3) Penentuan
depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.h. Setelah aset
diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama
disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.Ilustrasi
penyajian Aset Kemitraan yaitu pada Aset Lainnya berdasarkan PMK
219/2013 pada Neraca:
PEMERINTAH ABCNERACAPer 31 Desember 20XXURAIANJUMLAH
ASET
ASET LANCAR
ASET TETAP
..
ASET LAINNYAxxx
KEWAJIBAN
EKUITAS
Untuk Permendagri No. 64/2013, penyajian Aset Kemitraan dengan
Pihak Ketiga dalam Neraca adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH DAERAH XYZNERACAPer 31 Desember 20XXUraianJumlah
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Dana Cadangan ..
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketigaxxx
Sewa
Kerjasama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
KEWAJIBAN
Sedangkan menurut PP No. 71/2010, ilustrasi penyajian Aset
Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca adalah:PEMERINTAH
ABCNERACAPer 31 Desember 20XXNOUraian20XX
43Akumulasi Penyusutan
44Jumlah Aset Tetap
45
46ASET LAINNYA
47Tagihan Penjualan Angsuran
48Tuntutan Ganti Rugi
49Kemitraan dengan Pihak Ketigaxxx
50Aset Tak Berwujud
51Aset Lain-Lain
52Jumlah Aset Lainnya
53
54JUMLAH ASET
55
56KEWAJIBAN
Contoh transaksi awal Bangun Guna Serah untuk Pemerintah
Daerah:Pemerintah Daerah XYZ telah mengikat kerjasama dengan PT A
untuk membangun gedung olahraga. Total nilai aset yang diserahkan
pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP
100.000.000,00Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak ketiga
dengan pola BGS tersebut adalah sebagai
berikut:UraianDebetKredit
Kemitraan dengan Pihak Ketiga100.000.000
Aset Tetap Tanah 100.000.000
Contoh transaksi Bangun Serah Kelola Pemerintah:Dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat
kerjasama BSK dengan PT R untuk membangun rumah sakit. Untuk
menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah
mengeluarkan dana sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang
diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut
adalah senilai Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai
dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah. Jurnal untuk
mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BSK tersebut
adalah sebagai berikut:UraianDebetKredit
Kemitraan dengan Pihak Ketiga600.000.000
Aset Tetap Tanah100.000.000
Utang Jangka Panjang Lainnya-Kemitraan500.000.000
4. Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aset Tak BerwujudAset
Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai
wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi
penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses
pengadaan dari luar entitas. Walaupun telah banyak ATB yang
diidentifikasi dimiliki pemerintah, namun SAP belum mengatur secara
memadai tentang akuntansi dan pelaporan ATB. Pengertian, kriteria,
dan jenis-jenis ATB harus dipahami dengan baik agar aset ini dapat
dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Pemerintah
banyak mengeluarkan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan
dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat
sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi,
rancangan dan implementasi suatu sistem atau proses yang baru, dan
kekayaan intelektual. Berbagai entitas berupaya untuk terus
melakukan riset dan pengembangan. Terlebih bagi entitas yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset dan
pengembangan sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk riset
dan pengembangan. 4.1 Kriteria ATBa. Dapat diidentifikasiDapat
dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau
dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset
yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan
lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun
secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru
diakuiTimbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak
kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak
tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau
dari hak dan kewajiban lainnya.b. Pengendalian assetPengendalian
merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk
mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui
sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut mengendalikan
aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat
ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat
membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari
aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya
didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang,
namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat
yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang
digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.c. Manfaat masa
depan
Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat
memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services)
di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk
atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.4.2 Jenis
ATBa. Goodwill
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.b.
SoftwareSoftware computer yang masuk dalam kategori ATB adalah
software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware
komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer
lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi
dan kriteria pengakuan merupakan ATB.c. Royalti Nilai manfaat
ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak
paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh
orang, instansi atau perusahaan lain.d. Lisensi dan franchise
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan
jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima
lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian
izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi
untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise
merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak
memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual
(HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan
jasa.e. Hak Paten, Hak Cipta. Hak Paten adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya. Hak cipta adalah hak eksklusif
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil
penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak
untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak
tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang
terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau
karya cipta atau ciptaan.f. Hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui
sebagai ATB.g. ATB Lainnya ATB lainnya merupakan jenis ATB yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.4.3 Pengakuan
ATBUntuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat
membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut
telah memenuhi: 1. Kriteria ATB; dan 2. Kriteria pengakuan.
Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat
pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.
Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari
transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal
entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui
transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar
biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang
memenuhi kriteria pengakuan ATB.Sifat alamiah ATB, dalam banyak
kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu
atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu,
kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin
dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa
datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan
tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria
pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk
mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan
terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya
operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat
pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung
terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat
dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.a. Pengakuan ATB
Diperoleh Secara Internal
Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria
untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
1. Tahap penelitian atau riset;2. Tahap pengembangan.Jika
pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan
tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk
menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh
pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran
dalam tahap penelitian/riset.Pengeluaran-pengeluaran untuk
kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset
dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada
saat terjadi.ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan
pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya
jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini,
yaitu adanya: 1. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga
dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; 2. Keinginan
untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB
tersebut;3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB
tersebut; 4. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang; 5.
Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup
untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan
ATB tersebut;6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai
pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa
pengembangan.
b. Perlakuan Untuk Hak Paten
Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat
dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil
Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah
atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang
dimiliki. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi
kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum
diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut
telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu
terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak
Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya,
kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK). 4.4 Pengukuran ATBa. PembelianHarga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan
harapan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang dharapkan dimasa
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas
pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa
potensial yang mengalir masuk. Oleh karenanya, kriteria pengakuan
umum harus dapat dipenuhi dalam perolehan ini. Biaya untuk
memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:1) Harga beli,
termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan
potongan harga dan rabat;2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.b.
Pertukaran
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai
sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat
aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai
yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang
dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.c. KerjasamaATB
dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan
berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang
menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan
yang berlaku.d. Donasi/hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat
andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.e. Pengembangan secara
internal
ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya
hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan,
nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi
biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki
masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut
telah selesai dikembangkan.Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai
bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang
dihasilkan dari pengembangan software komputer r, maka tahap yang
dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan
aplikasi.Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang
memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu
dipastikan benar - benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak
terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan
khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan
memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih
baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan
berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan
metode unit produksi.4.5 Penghentian dan PelepasanATB diperoleh
dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional
pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan
dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB
antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya
masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Apabila
suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang
bersangkutan harus dikoreksi.4.6 Penyajian dan PengungkapanATB
disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal
yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain
sebagai berikut:a. Masa manfaat dan metode amortisasi; b. Nilai
tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai
buku ATB; c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal
dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.
5. Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aset Lain-Lain5.1
PengertianAset lainnya merupakan aset pemerintah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). 5.2
Pengakuan Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat suatu aset
tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
5.3 PengukuranAset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain
menurut nilai tercatatnya. Pengukuran Aset lainlain yang berasal
dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan
penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain lain
dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali
ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.5.4 Penyajian
dan Pengungkapan Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset
Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah
faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan,
jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan
informasi-informasi lainnya yang relevan.
BAB IIIPENUTUP
Simpulan1. Menurut Buletin Teknis No. 01 SAP tentang Penyusunan
Neraca Awal Pemerintah Pusat, yaitu; Aset lainnya adalah aset
pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan.Aset lainnya antara lain terdiri dari :a. Aset
Tak Berwujudb. Tagihan Penjualan Angsuranc. Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)d. Kemitraan dengan
Pihak Ketigae. Aset Lain-lain2. Mengacu pada PMK 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berdasarkan SAP
berbasis akrual pada penjelasan terkait aset lainnya, dalam
kebijakan akuntansi pemerintah pusat Tagihan Penjualan Angsuran
serta Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tidak masuk dalam
penggolongan aset lainnya.Berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 Tagihan
Penjualan Angsuran serta Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi yang melebihi jangka waktu 12 bulan setalah tanggal pelaporan
dimasukkan ke dalam klasifikasi Piutang Jangka Panjang.3.
Berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 serta Permendagri No. 64/2013, yang
dimaksud dengan Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan
kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu
dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan
perjanjian kerjasama/kemitraan.Sedangkan menurut PP No. 71/2010,
yang dimaksud dengan Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak
atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha
yang dimiliki.Klasifikasi aset kemitraan ada 3 (tiga) yaitu Bangun
Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan.4. Aset
Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai
wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi
penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses
pengadaan dari luar entitas.Jenis-jenis klasifikasi ATB antara lain
goodwill, royalti, software, lisensi, franchise, hak paten &
hak cipta, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang, dan ATB lainnya.5. Aset lainnya merupakan aset pemerintah
selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana
cadangan. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,
dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu
proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal).
DAFTAR PUSTAKA
1. PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat.2. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.3. PP
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.4. Buletin
Teknis No. 01: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat.5. Buletin
Teknis No. 11 tentang Aset Tidak Berwujud.10
