ASET LAINNYA Kelompok VII Dian Ratnawati (11) Irfan Fajrur Rohman (15) Ruth Jelita Silaban (24) Yudha Fermana Ginting (30) KELAS VIIIB REGULER AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2014
1. ASET LAINNYA Kelompok VII Dian Ratnawati (11) Irfan Fajrur
Rohman (15) Ruth Jelita Silaban (24) Yudha Fermana Ginting (30)
KELAS VIIIB REGULER AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2014
2. ASET LAINNYA I. DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET LAINNYA
DEFINISI ASET LAINNYA PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Pusat dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah Berdasarkan PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, definisi aset lainnya adalah
aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya
terdiri dari: 1. Aset Tidak Berwujud 2. Kemitraan dengan Pihak
Ketiga 3. Kas yang Dibatasi Penggunaannya 4. Aset Lain-lain
Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya tersebut sama dengan definisi
dan klasifikasi Aset Lainnya berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah. Buletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Pusat Definisi Aset Lainnya pada dua peraturan di
atas berbeda dengan definisi dan klasifikasi Aset Lainnya
berdasarkan Buletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Pusat yang masih menggunakan Cash Toward Accrual Basis
yaitu, Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Klasifikasi Aset Lainnya pada basis CTA ini terdiri dari: 1. Aset
Tak Berwujud 2. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 3. Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) 4. Kemitraan dengan
Pihak Ketiga 5. Aset Lain-lain Pada PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran 1
3. ASET LAINNYA diklasifikasikan pada Piutang Jangka
Panjang.Sesuai dengan definisi Aset Lainnya di atas, piutang jangka
panjang tidak termasuk pada Aset Lainnya sehingga TP/ TGR dan TPA
tidak diklasifikasikan pada Aset Lainnya. KLASIFIKASI ASET LAINNYA
Pada bagian definisi sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi
Aset Lainnya dan disebutkan Klasifikasi Aset Lainnya berdasarkan
Accrual Basis danCash Toward Accrual Basis. Berikut penjelasan
klasifikasi Aset Lainnya berdasarkan PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Accrual Basis) dan bagaimana
perbedaannya dengan yang diatur pada Buletin Teknis (CTA). 1. Aset
Tak Berwujud Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset
nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud
fisik. Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari ASet Non Lancar yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki
kriteria sebagai berikut: a. Aset nonmoneter yang dapat
diidentifikasi b. Dikendalikan oleh entitas pemerintah c. Mempunyai
potensi manfaat ekonomi masa depan Adapun jenis-jenis aset tak
berwujud tersebut adalah sebagai berikut: a. Goodwill Goodwill
adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya
pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku.Goodwill dihitung
berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari
suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/ saham dengan
nilai buku kekayaan bersih perusahaan. b. Hak Paten dan Hak Cipta
Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemiikan kekayaan
intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya
yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu,
dengan adanya hak ini, dapat mengendalikan pemanfaatan aset
tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya. Hak Paten dan Hak Cipta 2
4. ASET LAINNYA diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Hal
Intelektual (DJKHI) Kementerian Hukum dan HAM.Contohnya Paten, Hak
Cipta, dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu BPPT. c. Royalti Yaitu
nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. d. Software
Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat
digunakan di komputer lain. Contohnya Pemda DKI yang berencana
membeli Software Google Geospatial, yaitu software yang berguna
untuk informasi geospasial atau tata ruang yang terintegrasi muali
dari transportasi hingga masalah kota yang remeh seperti buang
sampah. e. Lisensi Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten
atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka
waktu dan syarat tertentu. f. Hasil Kajian/ Penelitian yang
mempunyai manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
Contohnya Penelitian oleh peneliti BPPT yang menggunakan dana dari
APBN untuk melakukan penelitiannya. g. Aset tak berwujud lainnya
Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang
ada. Pada Permendagri 64 Tahun 2013, terdapat satu komponen Aset
Tak Berwujud yang tidak terdapat pada PMK 219 di atas, yaitu Aset
Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan
suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan
3
5. ASET LAINNYA pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal
pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
(intangible asset work in progress), dan setelah pekerjaan selesai
kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang
bersangkutan. Pada Buletin Teknis No. 11: Aset Tidak Berwujud,
terdapat perbedaan klasifikasi aset tidak berwujud dengan
klasifikasi seperti yang diatur PMK 219 di atas. Goodwill dan
Royalti tidak terdapat pada klasifikasi berbasis CTA sedangkan Aset
Tidak Berwujud yang memiliki nilai sejarah / budaya dan Aset Tidak
Berwujud dalam pengerjaan terdapat pada basis CTA. Aset Tidak
Berwujud yang memiliki nilai sejarah / budaya yaitu Film
dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah
kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya
mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat
mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya
Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ASET TIDAK BERWUJUD
. 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Definisi Aset Kemitraan dengan
Pihak Ketiga: a. Aset kerja sama/ Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kerja sama/
kemitraan. b. Bangun, Serah Kelola-BKS, (Build, Operate,
Transfer-BOT) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah
beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya diserahkan
kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu BKS. c.
Bangun Serah Kelola-BSK (Build, Transfer, Operate-BTO) adalah
pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang
untuk kemudian diadayagunakan oleh pihak lain tersebut selama
jangka waktu yang telah disepakati. 4
6. ASET LAINNYA d. Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah
pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan
pajak dan sumber pembiayaan lainnya. e. Masa kerja sama/ kemitraan
adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerja sama masih
terikat dengan perjanjian kerja sama/ kemitraan. Pada Lampiran I
Permendagri No. 64 Tahun 2013, BKS dan BSK menggunakan instilak BGS
yaitu Bangun Guna Serah dan BSG yaitu Bangun Serah Guna. Definisi
keduanya sama seperti definisi BKS (BGS) dan BSK (BSG) pada PMK No.
219 di atas. Selain kelima jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
di atas, pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 terdapat satu definisi
aset kemitraan dengan pihak ketiga lain, yaitu sewa, yaitu
pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Jenis Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga: a. Tanah b. Gedung dan Bangunan dan/ atau
sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan
perjanjian kerja sama/ kemitraan. c. BMN selain tanah dan bangunan
3. Kas yang Dibatasi Penggunaannya Definisi Kas yang Dibatasi
Penggunaannya: Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang
merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk
membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari dua belas (12)
bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan
baik dari pemerintah maupun dari pihak luar pemerintah misalnya
pengadilan atau pihak luar lainnya. Jenis Kas yang Dibatasi
Penggunaannya: Kas yang Dibatasi Penggunaannya atau Kas Terikat
(restricted cash) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu
lebih dari 12 bulan memiliki jenis yang beragam misalnya Dana Abadi
Umat dan Dana Abadi Pendidikan. 5
7. ASET LAINNYA 4. Aset Lain-lain Definisi Aset Lain-lain: Aset
lain-lain adalah aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam
aset tidak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, dan kas
yang dibatasi penggunaannya. Jenis Aset Lain-lain: Yang termasuk
aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah. Contohnya pengehentian penggunaan
aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, using,
dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu
proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal). Selain itu aset-aset lain pada pemerintah pusat
termasuk di dalamnya antara lain adalah aset eks Pertamina, aset
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan aset PT Perusahaan
Pengelola Aset (PPA). 1) Aset Tetap Yang Dimaksudkan Untuk
Dihentikan Dari Penggunaan Aktif Pemerintah. Aset tetap yang
dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Contoh: penghentian
penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak
berat, usang dan /atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa
beli, penghibahan, penyertaan modal). Suatu aset tetap yang
dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap.
Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca
karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai
pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata
lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum
diterbitkan. PSAP 07 Paragraf 79 mengatur bahwa aset dengan kondisi
demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.Aset
tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pemindahan kelompok aset
tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi
aset. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
reklasifikasi didefinisikan sebagai pemecahan suatu transaksi dan
dimasukkannya ke dalam berbagai klasifikasi sekunder, biasanya
disertai dengan pemindahannya ke berbagai akun sekunder.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang
waktu, tidak tergantung periode laporan. 6
8. ASET LAINNYA Aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi
aset lainnya dalam neraca maka disusutkan sebagaimana layaknya aset
tetap kecuali untuk aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber yang sah dan aset tetap dalam kondisi rusak berat /
usang yang telah diusulkan penghapusannya maka tidak disusutkan. 2)
Aset Pemerintah Eks BPPN Yang Dialihkan Pengelolaannya Kepada PT
Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004,
maksud dan tujuan pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
(PT PPA) adalah untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang
berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak
berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Jangka waktu
berdirinya Perseroan sesuai Anggaran Dasar PT PPA No. 7 tanggal 27
Februari 2004 adalah lima tahun dan dapat diperpanjang dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggal 4 September
2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tentang
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan
Aset. Menindaklanjuti PP No. 61 tersebut, Pemegang Saham
mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT PPA No. KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008
tentang Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Berdasarkan
ketentuan/keputusan diatas, maksud dan tujuan PT PPA berubah
menjadi sebagai berikut: pengelolaan aset Negara yang berasal dari
BPPN setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas
nama Menteri Keuangan restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN); kegiatan Investasi; kegiatan Pengelolaan
Aset BUMN. Pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN meliputi
kegiatan: restrukturisasi aset; kerjasama dengan pihak lain dalam
rangka peningkatan nilai aset; 7
9. ASET LAINNYA penagihan piutang; dan penjualan. Aset-aset Eks
BPPN yang dikelola PPA sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset
tangal 29 Mei 2013 adalah sebagai berikut: A. Aset Saham Non Bank:
1. PT Tugu Reasuransi Indonesia 2. PT Sejahtera Eka Graha 3. PT
Asia Natural Resources Tbk. (d/h. PT Asia Grain International Tbk.)
4. PT Jembo Cable Company Tbk. 5. PT Bina Prima Perdana 6. PT Tuban
Petro-Chemical Industries B. Aset Saham Bank: 1. PT Bank Permata
Tbk. 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk. C. Aset Kredit/Hak Tagih: 1. PT
Jaya Perkasa Engineering 2. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk (sekarang
PT Asia Pacific Fibers Tbk) 3. PT Texmaco Jaya 4. PT Wastra Indah
5. PT Bina Prima Perdana 6. PT Tuban Petro-Chemical Industries D.
Aset Saham & Kredit: 1. PT Tuban Petrochemical Industries 2.
Grup Texmaco [PT Bina Prima Perdana, PT Jaya Perkasa Engineering,
PT Polysindo Eka Perkasa (sekarang PT Asia Pacific Fiber), PT
Texmaco Jaya dan PT Wastra Indah] . 3) Aset Eks Pertamina PMK
234/PMK.05/2011 dibuat untuk menjawab PMK Nomor 92/KMK.06/2008
tentang Penetapan Status Aset Eks-Pertamina Sebagai Barang Milik
Negara. Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003,
terdapat aset eks Pertamina yang perlu ditetapkan statusnya menjadi
Barang Milik Negara. Adapun aset yang perlu ditetapkan statusnya
adalah: 8
10. ASET LAINNYA 1. Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan ; 2.
Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun dan PT Badak 3. Aset
eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT Pertamina EP, 4) Aset
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah Badan Usaha atau
Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan
eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.Barang yang menjadi
milik/ kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja
Sama adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli
KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.
Aset KKKS diakuntansikan dan dilaporkan melalui sistem akuntansi
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang termasuk dalam
klasifikasi transaksi khusus.Aset KKKS yang diperoleh dan/ atau
dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara
langsung sebagai Barang Milik Negara.Aset KKKS yang diperoleh atau
dibeli sebelum Tahun 2011 diakui sebagai Barang Milik Negara
setelah dilakukan inventarisasi dan/atau penilaian. Aset KKKS yang
diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP tahun
2012 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan
yang diperoleh tahun 2005 2010 disajikan berdasarkan harga
perolehan, bila tidak diketahui harga perolehannya maka dapat
menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. untuk aset
KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga
perolehan. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan
inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan
inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak
dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset KKKS yang
diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta
Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun 2012 setelah Placed
Into Services (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah
digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan
oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi. Aset KKKS yang telah diserahkan kepada
Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi
dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau
persediaan. 9
11. ASET LAINNYA UAKPA ASET LAINNYA Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran (UAKPA) Aset Lainnya adalah Kementerian Lembaga yang
memiliki aset lainnya. Umumnya semua Kementerian Lembaga memiliki
Aset Lainnya, seperti software karena hampir semua Kementerian
Lembaga sudah menggunakan software (kinerja berbasis IT), namun
tidak semua Kementeria Lembaga memiliki aset lainnya-aset tak
berwujud seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual seperti
yang dimiliki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
karena produk-produknya yang unik dan membutuhkan hak paten, hak
cipta, dan desain atas penelitiannya seperti Lampu Hemat Energi
(LHE), Pengembangan ProyekProyek Energi Terbarukan Berbasis
Mekanisme Pengurangan Karbon (PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA ENERGI),Smart (Micro) Grid untuk Integrasi Energi
Terbarukan (PUSAT TEKNOLOGI KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI). II.
PENGAKUAN, PENGUKURAN, dan PELAPORAN TGR/ TP/ TPA 1. Cash Toward
Accrual Basis a. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan
angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh
tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas
dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai
sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai ke kasnegara/kas daerah atau daftar saldo
tagihan penjualan angsuran. Dalam menyusun neraca awal, dokumen
sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tagihan
penjualan angsuran adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran
yang nilainya menggambarkan nilai yang ditetapkan dalam berita
acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah. Dokumen mengenai
tagihan penjualan angsuran dapat diperoleh di biro/bagian keuangan,
badan pengelola keuangan daerah atau unit lain yang ditunjuk.
Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah
sebagai berikut: Tagihan Penjualan Angsuran Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya XXX XXX 10
12. ASET LAINNYA Contoh kasus: Berdasarkan berita acara
penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2007 diketahui bahwa Pemda XYZ
telah menjual rumah dinas kepada para pegawai Pemda XYZ dengan
harga 500.000.000 secara angsuran. Pada akhir Desember 2004,
angsuran yang telah dibayar olehpegawai adalah sebesar Rp
50.000.000. Jurnal untuk mencatat tagihan penjualan angsuran rumah
dinastersebut sebagai berikut: Tagihan Penjualan Angsuran
450.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya b. 450.000.000
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tuntutan
perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai
nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke
kas negara/kas daerah. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk
menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah Surat Keputusan
Pembebanan dan surat tanda setoran (SSBP atau STS lainnya). Dokumen
sumber tersebut dapat diperoleh di biro/bagian keuangan, badan
pengelola keuangan daerah atau unit lain yang ditunjuk. Tuntutan
ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian
atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar
nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak setelah
dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan ke kas negara/kas daerah. Dokumen sumber yang dapat
digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau
SSBP. 11
13. ASET LAINNYA Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut: Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya XXX XXX Contoh kasus: Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTM) nomor SK 01/SKTM/XYZ/2007 diperoleh informasi
Pemda XYZ memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda
berupa kendaraan dinas seharga Rp 100.000.000. Pengawai yang
bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi
tersebut dengan mengangsur bulanan.Sampai dengan akhir Desember
2004 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai
tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000. Jurnal untuk mencatat
tuntutan ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut: Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya 2. 97.000.000 97.000.000 Acrrual Basis Pada PSAP no 1
lampiran I di ilustrasi neraca Tagihan Penjualan Angsuran serta
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diklasifikasikan pada
aset lainnya sesuai dengan ilustrasi di bawah ini: Namun apabila
kita mengacu pada PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat yang berdasarkan SAP berbasis akrual pada
penjelasan terkait aset lainnya, aset lainnya didefinisikan terdiri
atas: 12
14. ASET LAINNYA 1. Aset Tak Berwujud 2. Kemitraan dengan Pihak
Ketiga 3. Kas yang Dibatasi Penggunaannya 4. Aset Lain-Lain Dari
definisi di atas maka dapat disimpilkan bahwa dalam kebijakan
akuntansi pemerintah pusat Tagihan Penjualan Angsuran serta
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tidak masuk dalam
penggolongan aset lainnya. Berdasarkan PMK 219/PMK.05/2013 Tagihan
Penjualan Angsuran serta Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi yang melebihi jangka waktu 12 bulan setalah tanggal pelaporan
dimasukkan ke dalam klasifikasi Piutang Jangka Panjang. a. Piutang
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Pengakuan Piutang TPA diakui saat
terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen
perjanjian penjualan. Pengukuran Piutang TPA dicatat sebesar
tagiahn sebagaimana yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian
penjualan Penyajian Piutang TPA yang jatuh tempo lebih dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai
Piutang Jangka Panjang. b. Piutang Tagihan TP/TGR Pengakuan Piutang
TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria: 1) Telah
ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 2)
Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti
Kerugain Negara; atau 3) Telah ada putusan embaga Peradilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menghukum seseorang untuk membayar
sejumlah uang kepada Pemerintah. Pengukuran Piutang TP/TGR dicatat
sebesar tagihan sebagaimana yang ditettapkan dalam surat
keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara. PENYAJIAN
13
15. ASET LAINNYA Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai
Piutang Jangka Panjang. Berikut adalah ilustrasi penyajian Piutang
TPA dan Tagihan TP/TGR Ilustrasi Jurnal Saat Muncul Piutang Jangka
Panjang,KPA pada Buku Besar Akrual membukukan dengan jurnal Piutang
Jangka Panjang xxx Pendapatan Negara dan Hibah xxx Setelah
Pelunasan Kas, pada Buku Besar Akrual dibukukan jurnal: Diterima
dari Entitas Lain xxx Piutang jangka Panjang xxx Dan pada Buku
Besar Kas dibukukan Jurnal Diterima Dari Entitas Lain xxx
Pendapatan Negara dan Hibah xxx Dan pada saat akhir periode
pelaporan, reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang
dilakukan dengan cara membukukan di Buku Besar Akrual dengan
jurnal: Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang
xxx xxx 14
16. ASET LAINNYA III. PENGAKUAN,PENGUKURAN, dan PELAPORAN ASET
KEMITRAAN Berikut akan dibahas aset lainnya berupa Aset Kerjasama
dengan fihak Ketiga (Kemitraan) berdasarkan: 1. Basis Cash Toward
Accrual (bultek 01, PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah, Lampiran II) 2. Basis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah) 3. Basis Akrual Pemerintah Pusat (PMK
No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat) 1.
Basis Cash Toward Accrual Kemitraan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau
hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk
membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama
dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Bentuk kemitraan tersebut
antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah,
Kelola (BSK). a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) Bangun, Kelola, Serah
adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah
oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,
untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain
berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka
waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada
akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga /
investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak
disertai dengan pembayaran oleh pemerintah.Kalaupun disertai
pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang
sangat rendah.Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur
dalam perjanjian/kontrak kerjasama. BKS dicatat sebesar nilai aset
yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut.Aset yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap. 15
17. ASET LAINNYA Jurnal untuk mencatat saldo awal BKS adalah
sebagai berikut: Kode Akun XXXX Uraian Kemitraan dengan Pihak
Ketiga XXXX Debet Kredit XXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXX
Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan bagian dari pos
Ekuitas Dana Investasi. Contoh : Dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BKS (bangun,
kelola, serah) dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung
olahraga. Total nilai aset yang diserahkan pemerintah dalam
kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000,00 Jurnal untuk
mencatat kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BKS tersebut
adalah sebagai berikut: Kode Akun XXXX XXXX Uraian Kemitraan dengan
Pihak Ketiga Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Debet Kredit
100.000.000 100.000.000 b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) Bangun,
Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah
untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah
disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor.Pembayaran oleh pemerintah ini dapat
juga dilakukan secara bagi hasil. BSK dicatat sebesar nilai
perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang
diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan
oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 16
18. ASET LAINNYA Jurnal untuk mencatat saldo awal BSK adalah
sebagai berikut: Kode Akun XXXX Uraian Kemitraan dengan Pihak
Ketiga XXXX Debet XXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXXX Dana
yg hrs disediakan utk pembayaran Kredit XXX XXX utang XXXX Utang
Jangka Panjang Lainnya XXX Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
merupakan bagian dari pos Ekuitas Dana Investasi. Contoh : Dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah
mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT
Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan
pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana
sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh
Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai
Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah
diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan bagi
hasil kepada investor sebesar Rp50.000.000,00 yang mengurangi nilai
utang kemitraan dengan pihak ketiga tersebut. Jurnal untuk mencatat
kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola BSK tersebut adalah
sebagai berikut: Kode Akun XXXX Uraian Kemitraan dengan Pihak
Ketiga XXXX XXXX Debet 600.000.000 Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya Dana yg hrs disediakan utk pembayaran Kredit 600.000.000
450.000.000 utang XXXX Utang Jangka Panjang Lainnya 450.000.000
17
19. ASET LAINNYA Posisi aset kemitraan di Neraca Pemerintah
Pusat: 1. Basis Akrual pada Pemerintah Daerah 1) Jenis Aset
Kemitraan dengan Pihak Ketiga a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah
aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan kerjasama/kemitraan. b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu. c) Bangun Serah Guna (BSG),
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang disepakati. d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah
pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. e) Sewa,
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. f) Masa
kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah
dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian
kerjasama/kemitraan. 18
20. ASET LAINNYA 2) Pengakuan a) Aset Kerjasama/Kemitraan
diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan. b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG,
diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana
berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. c) Setelah masa perjanjian kerjasama
berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang. d)
Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada
Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian
dituangkan dalam berita acara serah terima barang. e) Setelah masa
pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil
kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang. f) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari
Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya
perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala
Daerah. 3) Pengukuran a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah
Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus
dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang
tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan
dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain,
investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. c) Aset
hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya,
dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji. 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset
kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau
gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan
operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset
kerjasama/kemitraan selain 19
21. ASET LAINNYA tanah harus dilakukan penyusutan selama masa
kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna
Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum
direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset
kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa
kerjasama. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,
pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :
a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama b) Penentuan
biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan c) Penentuan
depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan. Setelah aset
diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama
disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. Aset kemitraan
dengan Pihak Ketiga disajikan di Neraca pada Aset Lainnya dengan
bagan akun sebagai berikut: Contoh transaksi awal Bangun Guna
Serah: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Daerah XYZ telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna,
serah) dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung olahraga. Total
nilai aset yang diserahkan pemerintah dalam kemitraan tersebut
adalah sebesar RP 100.000.000,00 20
22. ASET LAINNYA Jurnal untuk mencatat kemitraan dengan pihak
ketiga dengan pola BGS tersebut adalah sebagai berikut: Kode Akun
Uraian XXXX Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXXX Debet Aset Tetap
Tanah Kredit 100.000.000 100.000.000 2. Basis Akrual Pemerintah
Pusat 1. Definisi a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap
yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan
kerjasama/kemitraan. b. Bangun, Kelola, Serah BKS (Build, Operate,
Transfer BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak
lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,
diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya
jangka waktu kerjasama BKS. c. Bangun, Serah, Kelola BSK (Build,
Transfer, Operate BTO), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah
oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati. d. Kerjasama
Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. e.
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan
mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian
kerjasama/kemitraan. 2. Jenis a. Tanah b. Gedung dan Bangunan
dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk
pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan c. BMN selain Tanah dan
bangunan. 21
23. ASET LAINNYA 3. Pengakuan a. Aset Kerjasama/Kemitraan
diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan. b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK,
diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana
berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. c. Dalam rangka kerjasama pola BSK/BTO,
harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu
sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan
kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. d. Setelah
masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus
diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. e. Penyerahan kembali
objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang
dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita
acara serah terima barang. f. Setelah masa pemanfaatan berakhir,
tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. g.
Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset
Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya
perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang. 4. Pengukuran a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat
sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji. b. Dana yang
ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai
penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat
dana yang diterima ini sebagai kewajiban. c. Aset hasil kerjasama
yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya
perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat
sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada
saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji. 22
24. ASET LAINNYA 5. Penyajian dan Pengungkapan a. Aset
kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. b.
Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau
gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan
operasional K/L, harus diungkapkan dalam CALK. c. Aset
kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama
masa kerjasama. d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP
melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi
aset kemitraan. e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK
adalah selama masa kerjasama. f. Sehubungan dengan Perjanjian
Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat : 1)
Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) Hak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam perjanjian; 3) Ketentuan tentang
perubahan perjanjian apabila ada; 4) Ketentuan mengenai penyerahan
aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya
masa kerjasama; 5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus
dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan 6)
Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama. g.
Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan
berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan: 1) Klasifikasi
aset yang membentuk aset kerjasama; 2) Penentuan biaya perolehan
aset kerjasama/kemitraan; dan 3) Penentuan depresiasi/penyusutan
aset kerjasama/kemitraan. h. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan
penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam
klasifikasi aset tetap. 23
25. ASET LAINNYA Posisi aset Kemitraan dalam neraca pemerintah
pusat basis akrual: Contoh Transaksi Bangun Serah Kelola: Dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah
mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT
Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan
pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana
sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh
Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai
Rp100.000.000,00 Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah
diserahkan kepada pemerintah. Jurnal untuk mencatat kemitraan
dengan pihak ketiga dengan pola BSK tersebut adalah sebagai
berikut: Kode Akun XXXX Uraian Debet Kemitraan dengan Pihak Ketiga
XXXX Utang 600.000.000 Aset Tetap Tanah XXXX Jangka Kredit
100.000.000 Panjang Lainnya- 500.000.000 Kemitraan 24
26. ASET LAINNYA IV. PENGAKUAN,PENGUKURAN, dan PELAPORAN ASET
TAK BERWUJUD Accrual Basis (PMK 219/ PMK.05/ 2013 dan Permendagri
No. 64 Tahun 2013) 1. Pengakuan Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak
Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut
telah memenuhi: Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan Kriteria
pengakuan. Sesuatu dapat diakui Aset Tak Berwujud harus memenuhi
kriteria sebagai berikut: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat
ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang
diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai
wajarnya dapat diukur dengan andal. 2. Pengukuran Aset Tak Berwujud
diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar
entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk
digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi
yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada
aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset
Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.Namun
demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa
manfaat tidak terbatas atau sebaliknya, masa manfaatnya masih dapat
diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana ast tersebut
tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena ada teknologi baru
atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai
metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit
produksi. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian
terdiri dari: Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;dan 25
27. ASET LAINNYA Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yangmembuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh
dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: Biaya
staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan; Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan; dan Biaya pengujian untuk menjamin aset
tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud
yang diperoleh secara internal adalah: Aset Tak Berwujud dari
kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
memenuhi kriteria pengakuan; Pengeluaran atas unsur tidak berwujud
yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di
kemudian hari; dan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat
dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset
yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,
namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan
sebesar nilai wajar. 3. Penghentian dan Pelepasan Pada saatnya,
aset tak berwujud akan dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan
yang menyebabkan penghentian aset tak berwujud antara lain:
Penjualan Pertukaran Hibah Berakhirnya masa manfaat aset tidak
berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum,
penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau
aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki masa manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan 26
28. ASET LAINNYA penggunaannya. Pelepasan aset tak berwujud di
pemerintah lazim dikenal dengan pemindahtanganan. Jika suatu aset
tak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak
berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tak berwujud
tersebut oada hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di
masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Jika suatu
aset tak berwujud dihentikan dari penggunaannya baik karena
pemindahtanganan atau karena berakhirnya masa manfaat atau tidak
lagi memiliki manfaat ekonomis, maka pencatatan aset tak berwujud
tersebut harus dikoreksi. Jika penghentian penggunaan aset tak
berwujud karena dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat
transaksi masih ada nilai buku aset tak berwujud karena belum
semuanya diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga
pertukarannya dengan nilai buku aset tak berwujud diperlakukan
sebagai pendapatan/ beban dari kegiatan nonoperasional pada Laporan
Operasional.Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud
diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi
Anggaran.Sementara kas dari hasil penjualan sebesar nilai bukunya
dicatat sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.
Gambar: pengakuan dan pelaporan surplus/ defisit penjualan aset tak
berwujud pada Laporan Operasional (PP 71 Tahun 2010) 27
29. ASET LAINNYA Gambar: pengakuan dan pelaporan pendapatan
penjualan aset tak berwujud pada LRA (PP 71 Tahun 2010) Gambar:
pengakuan dan pelaporan penjualan aset tak berwujud pada Laporan
Arus Kas (PP 71 Tahun 2010) 4. Pelaporan Pelaporan terkait dengan
penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud pada Laporan Keuangan
Pemerintah.Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian
dari Aset 28
30. ASET LAINNYA Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam
Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai
berikut: Masa manfaat dan metode amortisasi; Nilai tercatat bruto,
akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir
periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
Gambar: Aset Tak Berwujud pada Komponen Aset Lainnya pada Neraca
(PP 71 Tahun 2010) Jika dibandingkan dengan pengakuan dan
pengukuran aset tak berwujud pada basis CTA, Kriteria pengakuan
aset tak berwujud pada basis Akrual dan CTA sama, yaitu jika
aktivitas/ kegiatannya memenuhi definisi aset tak berwujud dan
kriteria aset tidak berwujud. Pengakuan dilakukan ketika ada
manfaat ekonomis yang akan masuk pada entitas dan measurable
(terukur dengan andal). 29
31. ASET LAINNYA Perlakuan Khusus Dalam perlakuan software
komputer sebagai Aset Tak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan: a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh
internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu
dikembangkan oleh intansi pemerintah sendiri atau oleh pihak
ketiga. b. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan
hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah
memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. c. Software yang
diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakan oleh
pemerintah, maka software seperti ini harus dicatat sebagai
persediaan. d. Apabila software yang dibeli pemerintah untuk
digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu
hardware, maka software tersebut diakui sebagau bagian harga
perolehan hardware dan dikapitalisasikan sebagai bagian hardware
yang bersangkutan. Perbandingan dengan IPSAS 31 Intangible Asset
Suatu entitas pemerintah sering menggunakan sumber daya, atau
memakai kewajiban, akuisisi, pengembangan, pemeliharaan atau
peningkatan aset tak berwujud seperti Ilmu Pengetahuan/ Teknis,
desain dan implementasi suatu proses terbaru, atau system, lisensi,
kekayaan intelektual, dan merek dagang (termasuk brand names dn
judul penerbitan). Contoh umum dari aset tak berwujud ini adalah
perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, fil-film, daftar
pengguna layanan, lisensi, kuota impor, dan hubungan dengan
pengguna layanan. (paragraf 17). Definisi Aset Tak Berwujud: (a) Is
separable, i.e., is capable of being separated or divided from the
entity and sold, transferred, licensed, rented, or exchanged,
either individually or together with a related contract,
identifiable asset or liability, regardless of whether the entity
intends to do so; or (b) Arises from binding arrangements
(including rights from contracts or other legal rights), regardless
of whether those rights are transferable or separable from the
entity or from other rights and obligations. 30
32. ASET LAINNYA Pengakuan dan Pengukuran: Paragraf 26: The
recognition of an item as an intangible asset requires an entity to
demonstrate that the item meets: (a) The definition of an
intangible asset and (b) The recognition criteria This requirement
applies to the cost measured at recognition (the cost in an
exchange transaction or to internally generate an intangible asset,
or the fair value of an intangible asset acquired through a
non-exchange transaction) and those incurred subsequently to add
to, replace part of, or service it. Paragraf 28: An intangible
asset shall be recognized if, and only if: (a) It is probable that
the expected future economic benefits or service potential that are
attributable to the asset will flow to the entity; and (b) The cost
or fair value of the asset can be measured reliably. Kriteria
pengakuan pada PMK 219/ PMK.05/2013 sama seperti kriteria pengakuan
pada IPSAS 31, yaitu ketika aset tersebut memenuhi definisi aset
tak berwujud dan kriteria pengakuan yaitu memiliki manfaat ekonomis
di masa depan dan terukur (Measurable). Paragraf 34: Biaya
perolehan aset tak berwujud: Harga pembeliannya, termasuk bea impor
dan pajak-pajak yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi
diskon barang dan rabat; dan Setiap biaya yang terkait langsung
menyiapkan aset sampai busa digunakan. Umumnya, Akuntansi aset tak
berwujud akrual pada Pemerintah Pusat mengadopsi IPSAS 31, kriteria
pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya sama. Termasuk tidak
memasukkan aset tak berwujud bersejarah: 11. This Standard does not
require an entity to recognize intangible heritage assets that
would otherwise meet the definition of, and recognition criteria
for,intangible assets. If an entity does recognize intangible
heritage assets, it mustapply the disclosure requirements of this
Standard and may, but is notrequired to, apply the measurement
requirements of this Standard. 31
33. ASET LAINNYA 12. Some intangible assets are described as
intangible heritage assets because oftheir cultural, environmental,
or historical significance. Examples ofintangible heritage assets
include recordings of significant historical eventsand rights to
use the likeness of a significant public person on, for
example,postage stamps or collectible coins. Certain
characteristics, including thefollowing, are often displayed by
intangible heritage assets (although thesecharacteristics are not
exclusive to such assets): (a) Their value in cultural,
environmental, and historical terms is unlikely to be fully
reflected in a financial value based purely on a market price; (b)
Legal and/or statutory obligations may impose prohibitions or
severe restrictions on disposal by sale; Pada IPSAS 31 diatur
bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pelaporan beban-beban dan
pengeluaran yang terkait perolehan aset tak berwujud. (Paragraf
66-86). Beberapa metode pengukurannya adalah: Cost Model 73. After
initial recognition, an intangible asset shall be carried at its
cost less any accumulated amortization and any accumulated
impairment losses. Revaluation Model 74. After initial recognition,
an intangible asset shall be carried at a revaluedamount, being its
fair value at the date of the revaluation less anysubsequent
accumulated amortization. For the purpose of revaluationsunder this
Standard, fair value shall be determined by reference to anactive
market. Revaluations shall be made with such regularity that atthe
reporting date the carrying amount of the asset does not
differmaterially from its fair value. Ilustrasi Soal Pada tanggal
01 April 2015, Satuan Kerja Kantor Pusat DJPB membeli Open Source
Software senilai Rp50.000.000,- kepada pihak ketiga dan belum
dibayarkan tagihannya. Pada tanggal 06 April, Software ini
diregister dan dibayarkan tagihan kepada pihak ketiga tersebut.
Pada tanggal 06 April 2016, software ini dijual kepada KPPN Jakarta
II senilai Rp20.000.000,-. Masa manfaat software tersebut
diestimasikan 5 tahun.Buatlah jurnal untuk setiap transaksi di
atas! 32
34. ASET LAINNYA Jawaban: 01 April 2015 (Perolehan Aset Tak
Berwujud): Akun Uraian Akun 139111 Aset yang Belum Diregister
218111 Debit Utang yang Belum diterima Tagihannya Kredit 50.000.000
50.000.000 06 April 2015 (Register Aset Tak Berwujud dan Pembayaran
Tagihan): Akun 16xxxx 139111 Uraian Akun Aset Tak Berwujud Debit
Kredit 50.000.000 Aset yang Belum Diregister 50.000.000 Buku Besar
Akrual: 218111 5xxxxx 5xxxxx 313111 Utang yang Belum diterima
Tagihannya 50.000.000 Belanja 50.000.000 Belanja 50.000.000
Ditagihkan dari Entitas Lain 50.000.000 Buku Besar Kas 5xxxxx
313111 Belanja 50.000.000 Ditagihkan dari Entitas Lain 50.000.000
31 Desember 2015 (Jurnal Penyesuaian): Akun Uraian Akun 59xxxx
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud 16xxxx Akumulasi Penyusutan Aset
Tak Berwujud Debit Kredit 7.500.000 7.500.000 50.000.000/5 * 9/12=
7.500.000 33
35. ASET LAINNYA 06 April 2016: Akun Uraian Akun Debit Kredit
Pencatatan Penyusutan 59xxxx Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud
16xxxx 2.500.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud 2.500.000
50.000.000/5 *3/12= 2.500.000 Nilai Buku Software=
50.000.000-10.000.000= 40.000.000 Pencatatan Penjualan Software
(Akrual) 1xxxxx Kas di Bendahara Penerimaan 20.000.000 16xxxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud 10.000.000 8xxxxx Defisit
Penjualan Aset Non Lancar-LO 20.000.000 16xxxx Aset Tak Berwujud
50.000.0000 Selisih Nilai Buku dengan Nilai Penjualan merupakan
Defisit Penjualan Aset Nonlancar, yang nantinya akan diungkapkan
pada Laporan Operasional Kegiatan Nonoperasional (NB>Nilai Jual)
40.000.000-20.000.000=20.000.000 Jurnal Buku Besar Kas 1xxxxx
4xxxxx Kas di Bendahara Penerimaan 20.000.000 Pendapatan Negara
Bukan Pajak- 20.000.000 Penjualan Aset Tak Berwujud-LRA
PNBP-Penjualan Aset Tak Berwujud ini akan diungkapkan pada Laporan
Realisasi Anggaran di sisi Pendapatan dan Arus Masuk Kas Aktivitas
Investas: Penjualan Aset Lainnya Pencatatan transaksi di atas
berbeda dengan pencatatan dengan metode Cash Toward Accrual: 01
April 2015 (Perolehan Aset Tak Berwujud): No Entry 06 April 2015
(Register Aset Tak Berwujud dan Pembayaran Tagihan): Akun Uraian
Akun Debit Kredit Pengakuan Aset Tak Berwujud ketika diregister
Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
50.000.000 50.000.000 34
36. ASET LAINNYA Pembayaran Tagihan Belanja Modal 50.000.000
Piutang dari KUN 50.000.000 31 Desember 2015 (Penyesuaian
Penyusutan) No Entry 06 April 2016: Akun Uraian Akun Debit Kredit
Penerimaan Kas atas Penjualan Software Kas di Bendahara Penerimaan
20.000.000 PNBP-Penjualan Aset Lainnya 20.000.000 Penyetoran ke Kas
Negara Utang kepada KUN 20.000.000 Kas di Bendahara Penerimaan
20.000.000 Dari pencatatan kedua metode di atas, dapat kita
perhatikan bahwa pada metode CTA, Pengakuan Aset Tak Berwujud
terjadi pada tanggal 05 April 2015 sama seperti metode akrual
ketika aset tersebut diregister, namu pada tanggal 01 April, aset
tersebut diakui pada metode akrual, yaitu pada saat perolehan
pertama kali dengan akun Aset Tak Berwujud Belum diregister. Pada
tanggal 31 Desemeber 2015, tidak ada jurnal penyesuaian
penyusutan.Pada metode CTA, penyusutan masih hanya pada aset tetap
dan aset tetap lainnya. Metode CTA mengakui pendapatan ketika
diterima oleh Kas Umum Negara atau pihak yang memiliki Kuasa
Perbendaharaan dalam hal ini Bendahara Penerimaan, sehingga pada
tanggal 06 April 2016, yang dicatat hanya transaksi PNBP-Penjualan
Aset Lainnya Rp20.000.000,-. Tidak ada pengakuan surplus/ defisit
penjualan aset pada metode CTA seperti pengakuan pada metode
Akrual. V. PENGAKUAN,PENGUKURAN, dan PELAPORAN ASET LAIN-LAIN 1.
Pengakuan Aset lain-lalin diakui pada saat dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset
lain-lain. Jadi untuk aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
35
37. ASET LAINNYA penggunaan aktif pemerintah baik itu yang
disebabkan karena rusak berat, usang dan /atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal), maka
pengakuannya pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Sedangkan asset
lain-lai berupa asset eks BPPN, eks Pertmin dan asset KKKS
pengakuannya sebagai asset lain-lain sama dengan prinsip pengakuan
asset tetap pada umumnya yaitu adanya kemungkinan aliran manfaat
ekonomi dan nilainya dapat diukur secara andal. 2. Pengukuran Aset
tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasiffikasikan ke dalam aset ain-lain menurut nilai
tercatatnya.Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset
tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses
penghapussan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan
sejak di reklasfikasi kecuali ditentukan lain menururt ketentuan
perundang-undangan. 3. Penyajian Aset lain-lain disajikan dalam
kelompok aset lainnya dan diungapkan seara memadai di dalam CALK.
Hak-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah factor-faktor
yang enyebabkan dilakukannya penghentia penggunaan, dan informasi
lainnya yang relevan. Contoh Kasus Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat
sejumlah 33 buah senilai Rp 520.450.000,00. Secara substansi, aset
tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah. Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan
pada tanggal 11 Oktober 2013. Namun sampai dengan tanggal 31
Desember 2013, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset
tetap tersebut. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Standar Akuntansi
Pemerintahan mendefinisikan aset tetap sebagai berikut: aset tetap
adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung
kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.Namun demikian, ada saatnya suatu 36
38. ASET LAINNYA aset tetap harus dihentikan dari
penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap
antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset
tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga
perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian
aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat
digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang atau masa kegunaannya telah
berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki
manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus
dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi
dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi
Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
menyatakan bahwa: Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya
dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. (paragraf
76). Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. (paragraf 77). Apabila suatu aset tetap dihentikan dari
penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena
berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka
pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.Apabila
suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset
lainnya. Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara
permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset
tetap tersebut dieliminasi dari neraca.Aset tetap yang dihentikan
secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan
penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Aset tetap
dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat
persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain
tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat
dikelompokkan lagi sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa: Aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan
nilai 37
39. ASET LAINNYA tercatatnya.Pada saat dokumen sumber untuk
mengeliminasi aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka
aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut
dikeluarkan dari neraca. Maka atas asset milik Badan Kebijakan
Fiskal yang rusak berat sebagaimana dimaksud harus direklaasifikasi
dari asset tetap menjadi asset lain-lain dan disajikan di neraca
pada akhir tahun karena Surat Keputusan Penghapusan belum
diterbitkan. Jurnak untuk reklasifikasi adlah sebagai berikut:
Akumulasi Penyusutan 520.450.000 Aset Tetap Aset Lain-lain K/L
520.450.000 520.450.000 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain K/L VI.
520.450.000 SIMPULAN 38
40. ASET LAINNYA Berdasarkan Pembahasan di atas, dapat
disimpulkan: 3. Definisi dan Klasifikasi Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual dan CTA berbeda, yaitu: Akrual: Aset lainnya adalah
aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.Aset Lainnya
terdiri dari: a. Aset Tidak Berwujud b. Kemitraan dengan Pihak
Ketiga c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya d. Aset Lain-lain Cash
Toward Accrual: Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Aset Lainnya terdiri dari: a. Aset Tak Berwujud b. Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA) c. Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/ TGR) d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga e. Aset Lain-lain
4. Terdapat komponen Aset Lainnya yang muncul di basis Akrual, Kas
yang Dibatasi Penggunaannya, yaitu uang yang merupakan hak
pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan
tertentu dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal
pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah
maupun dari pihak luar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak
luar lainnya. 5. Pada PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Pusat, Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/ TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran diklasifikasikan pada
Piutang Jangka Panjang.Sesuai dengan definisi Aset Lainnya di atas,
piutang jangka panjang tidak termasuk pada Aset Lainnya sehingga
TP/ TGR dan TPA tidak diklasifikasikan pada Aset Lainnya. 6.
Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aset Kemitraan pada basis
akrual dan Cash Toward Accrual berbeda seperti aset tak berwujud
dan aset lainnya. Pengakuan aset kemitraan tidak lagi dengan
mengkredit/ debit Diinvestasikan pada aset lainnya, melainkan
langsung pada aset kemitraan yang bersangkutan. 39
41. ASET LAINNYA 7. Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Aset
Tak Berwujud pada PMK 219/ PMK.05/ 2013sama dengan IPSAS 31 tentang
Intangible Asset. 8. Umumnya semua Kementerian Lembaga memiliki
Aset Lainnya, seperti software karena hampir semua Kementerian
Lembaga sudah menggunakan software (kinerja berbasis IT), namun
tidak semua Kementeria Lembaga memiliki aset lainnya-aset tak
berwujud seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual seperti
yang dimiliki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
karena produk-produknya yang uni dan membutuhkan hak paten, hak
cipta, dan desain atas penelitiannya. 9. Untuk aset tetap
pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah baik
itu yang disebabkan karena rusak berat, usang dan /atau aset tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah
tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan
modal), maka pengakuannya pada saat dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA 40
42. ASET LAINNYA 1. PMK 219/ PMK.05/ 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Pusat 2. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah 3. Buletin Teknis No. 01: Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Pusat 4. Buletin Teknis No. 11 tentang Aset Tidak
Berwujud 5. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. news.detik.com/read/2014/01/29/175056/2482430/10/?992204topnews
7.
hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=61
8. www.bppt.go.id/index.php/output/hasil-kegiatan-bidang/energi
41