Ketentuan Umum PerpajakanMuhammad Rizaldy A13/349665/EK/19546Rizki Firdaus13/347658/EK/19424

Dasar Hukum UU no. 16 tahun 2009

Tahun Pajak Tahun pajak sama dengan Tahun Takwim Tahun pajak Tidak sama dengan Tahun Takwim

Syarat: Konsisten selama 12 bulan Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama

NPWP

Pengertian Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Sarana administrasi perpajakan Digunakan sebagai tanda pengenal diri

Fungsi Sebagai pengenal diri atau identitas wajib pajak Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak karena

dalam pengawasan administrasi perpajakan

Pencantuman NPWP Diwajibkan apabila berhubungan dengan dokumen

perpajakan

Pendaftaran Memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai peraturan perundang-

undangan secara self-assessment. Mendaftar di kantor Dirjen Pajak.

Berlaku pula pada wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum

Atau wanita selain tersebut di atas dapat mendaftar atas namanya sendiri.

Dirjen Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan bila wajib pajak tidak mendaftarkan diri.

Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan, paling lama 5 tahun.

Pendaftaran (2) Jangka waktu pendaftaran NPWP

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan: paling lambat 1 bulan sejak usaha dijalankan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan seperti di atas, apabila jumlah penghasilannya suatu bulan disetahunkan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak: mendaftar di akhir bulan berikutnya.

Apabila tidak mendaftar untuk mendapatkan NPWP, akan dikenakan sanksi perpajakan.

Sanksi Menimbulkan kerugian pendapatan negara, pidana paling singkat

6 bulan, paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, paling banyak 4x.

Pidana ditambahkan jadi 2x sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana sebelum satu tahun setelah selesainya sanksi pidana yang sebelumnya.

Penyalahgunaan untuk restitusi, kompensasi, atau pengreditan pajak, pidana paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 2x jumlah permohonan restitusi/kompensasi/kredit, paling banyak 4x.

Penghapusan Dilakukan Dirjen Pajak, bila:

Adanya permohonan penghapusan NPWP bila sudah tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sesuai UU.

Wajib Pajak badan dilikuidisasi karena merger/bangkrut. Wanita yang memiliki NPWP menikah tanpa membuat perjanjian

pemisahan harta dan Suami terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di

Indonesia. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak karena sudah tidak memenuhi

persyaratan dalam UU.

Format 15 digit, 9 digit pertama kode wajib pajak, 6 digit

selanjutnya kode Administrasi Perpajakan. Note:

Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftar dapat mendaftar

Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 NPWP untuk semua jenis pajak.

Untuk perseorangan, NPWP atas nama pemilik.

Pengukuhan PengusahaKena Pajak

Fungsi Identitas dari PKP Melaksanakan hak dan kewajiban terkait PPN dan

PPnBM Pengawasan administrasi perpajakan

Tempat Wajib melapor ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah

kerjanya mencakup tempat usaha PKP. Bila ada lebih dari 1 KPP, maka Dirjen pajak yang akan

menentukan dimana tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pencabutan Secara jabatan/permohonan dapat terjadi dengan

syarat: PKP pindah alamat ke wilayah KPP lain. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP

Paling lambat diputuskan Dirjen Pajak 6 bulan sejak permohonan diajukan. Lewat dari batas itu, permohonan dianggap telah dikabulkan dan surat keputusan harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah periode 6 bulan sebelumnya.

Sanksi Menimbulkan kerugian pendapatan negara, pidana paling singkat

6 bulan, paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, paling banyak 4x.

Pidana ditambahkan jadi 2x sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana sebelum satu tahun setelah selesainya sanksi pidana yang sebelumnya.

Penyalahgunaan untuk restitusi, kompensasi, atau pengreditan pajak, pidana paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 2x jumlah permohonan restitusi/kompensasi/kredit, paling banyak 4x.

Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan:

Penghitungan/pembayaran pajak Objek pajak dan atau bukan objek pajak Harta dan kewajiban sesuai ketentuan UU

Fungsi Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban jumlah

pajak terutang, tentang: Pembayaran/pelunasan pajak Penghasilan yang termasuk objek pajak/bukan objek pajak Harta dan kewajiban Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak pribadi/badan dalam satu masa pajak sesuai UU.

Fungsi SPT Bagi PKP

Pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan

sediri dalam satu masa pajak sesuai UU.

Prosedur Penyelesaian Mengambil SPT di tempat yang ditentukan Dirjen

Pajak. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai

peraturan yang ada. Penandatangan SPT Melampirkan bukti-bukti pada SPT.

Pembetulan Memberikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum

melakukan tindakan pemeriksaan. Bila melakukan pembetulan sendiri, dan hutang pajak bertambah,

dikenai sanksi administratif 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dari jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Bila Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan tapi belum masuk penyidikan, Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar.

Jenis Secara garis besar:

Surat Pemberitahuan Masa Surat Pemberitahuan Tahunan

Meliputi: SPT tahunan PPh SPT Massa

SPT Masa PPH SPT Masa PPN SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

Bentuk: Hardcopy Softcopy (e-SPT)

Batas Waktu Batas penyampaian SPT:

SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa Pajak. (khusus PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak paling lama 3 bulan sejak akhir tahun Pajak

SPT Tahunan PPh badan, paling lama 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.

Perpanjangan Jangka Waktu Paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian

SPT Tahunan dengan Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan.

Dibuat tertulis dan dikirim ke KPP sebelum batas penyampaian SPT Tahunan berakhir. Lampiran: Penghutangan sementara dalam satu tahun pajak Laporan Keuangan Sementara Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan

Sanksi Terlambat Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya RP1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib pajak Badan Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang

pribadi

Karena kealpaan, bebas sanksi pidana untuk kali pertama, sanksi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Kealpaan: Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT, tapi isinya tidak benar/tidak lengkap.

Menimbulkan kerugian pendapatan negara dan bukan kali pertama, pidana paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun dengan denda paling sedikit 1x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, paling banyak 2x.

Sanksi karena Kesengajaan Menimbulkan kerugian pendapatan negara, pidana

paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, paling banyak 4x.

Pidana ditambahkan jadi 2x sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana sebelum satu tahun setelah selesainya sanksi pidana yang sebelumnya.

Surat Setoran Pajak

Pengertian Bukti setoran perpajakan dengan menggunakan

formulir/cara lain ke kas negara melalui tempat yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Fungsi Bukti pembayaran pajak yang telah disahkan Tempat pembayaran:

Bank yang ditunjuk Menkeu Kantor pos

Batas Waktu Pembayaran Pembayaran Masa: STP, SKPKB, SKPKBT, SKK, SKP, SPPK yang

menyebabkan pajak yang dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kekurangan pembayaran pajak terutang SPTPPh harus dibayar sebelum SPTPPh disampaikan.

Tata Cara Penundaan Mengajukan permohonan tertulis disertai alasan dan jumlah

pembayaran yang dimohonkan kepada Dirjen Pajak. Dikirim paling lama 9 hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Bila tidak bisa dalam jangka waktu tersebut, Dirjen Pajak masih

dapat mempertimbangkan penerimaan selama ada bukti. Penerbitan surat keputusan, paling lama 7 hari kerja setelah 9

hari sebelumnya. Jangka waktu penundaan/angsuran tidak melebihi 12 bulan dan

tidak dapat diperpanjang lagi.

Surat Ketetapan Pajak

SKPKBSurat ketetapan pajak yang menentukan besar pokok, kredit, dan kekurangan pembayaran pokok pajak, besar sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Penerbitan SKPKBa. Berdasarkan pemeriksaan, ada kekurangan pajak/tidak

dibayar.b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan dan

telah diberikan teguran tertulis.c. Berdasarkan pemeriksaan, PPN dan PPnBM tidak sesuai yang

seharusnya.d. Kewajiban pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi

sehingga pajak terhutang tidak diketahui.e. Wajib Pajak diberikan NPWP/dikukuhkan sebagai PKP secara

Jabatan.

Sanksi Administrasi Bila dikeluarkan karena a dan e, sanksi berupa bunga

2% per bulan paling lama 24 bulan. Bila dikeluarkan karena b-d:

Kenaikan sebesar 50% PPh dalam satu tahun pajak 100% PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau

kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan.

100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

Fungsi Koreksi atas jumlah terutang menurut SPT. Sarana untuk mengenakan sanksi. Alat untuk menagih pajak.

Jangka Waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak.

SKPKBT PengertianSKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

PenerbitanDiterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang

Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Tidak dikenakan sanksi bila SKPKBT diterbitkan

berdasar keterangan tertulis dari wajib pajak atas kemauan sendiri. Dengan syarat Dirjen Pajak eum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT

Jangka Waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak.

SKPLB PengertianMenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dari yang seharusnya. FungsiSebagai alat atau sarana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Penerbitan Diterbitkan untuk:

PPh atau kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. PPN atau kredit pajak lebih besar dari paja terutang. PPnBM bila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari

jumlah pajak terutang.

SKPN PengertianSurat yang menentukan jumlah pokok pajak

PenerbitanDiterbitkan bila setelah pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah ajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

STP Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa denda/bunga.

Fungsi Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut

SPT wajib Pajak. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga

atau denda. Alat untuk menagih pajak.

PenerbitanDikeluarkan bila:a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.b. Setelah penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat

salah tulis/hitung.c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasid. PKP tidak membuat faktur pajak/tidak tepat waktue. PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkapf. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur.g. PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian Pajak

Masukan sesuai UU PPN.

Sanksi Jumlah kekurangan pajak terutang 2a dan 2b ditambah

bunga 2% per bulan untuk paling lambat 24 bulan. Bagi PKP:

2d-2f: pajak terutang ditambah 2% dari dasar pengenaan pajak.

2g: bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali, paling lambat 1 bulan dari KPKPP sampai STP

Kekuatan Hukum STP memiliki kekuatan hukum setara surat ketetapan

pajak

Keberatan dan Banding

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. Pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk Surat Keberatan dan

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebelum surat keberatan disampaikan, Wajib Pajak harus melunasi

pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui sebelumnya.

Bila surat belum memenuhi persyaratan, Wajib Pajak dapat mengirimkan perbaikan sebelum jangka waktu 3 bulan.

Surat yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dipertimbangkan. Informasi pelengkap yang tidak disertakan tidak akan dipertimbangkan

dalam penyelesaian keberatan, kecuali informasi tersebut ada di pihak ketiga dan belum diterima oleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

Tata Cara Penyelesaian Keberatan (2) Dalam jangka waktu 12 bulan, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan.

Lewat dari masa itu, permintaan dianggap dikabulkan. Bila pengajuan diterima sebagian/seluruhnya, kelebihan pajak

dikembalikan dengan imbalan 2% bunga per bulan paling lama 24 bulan. Bila diterima sebagian/ditolak, Wajib Pajak dikenakan denda 50% dari

jumlah pajak berdasarkan keberatand ikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya.

Bisa tidak dikenakan bila wajib pajak mengajukan banding. Bila pengajuan diterima sebagian/seluruhnya, dimana hal tersebut

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pajak dikembalikan dengan imbalan 2% bunga per bulan paling lama 24 bulan.

Tata Cara Penyelesaian Banding Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan. Putusan pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus

lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak SKK diterima. Jumlah Pajak yang belum dibayar saat pengajuan permohonan

banding belum merupakan pajak yang terutang sampai putusan banding dikeluarkan.

Bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang sudah dibayarkan sebelum surat keberatan.

Tata Cara Penyelesaian Banding (2) Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan.

Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Pembetulan Atas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya,

Dirjen Pajak dapat membetulkan surat-surat perpajakan.

Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Dirjen Pajak karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat melakukan: Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan Mengurangkan atau membatalkan SKP atau STP yang tidak benar Membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanan tanpa: Penyampaian surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Syarat Pengajuan Permohonan: Tidak menyampaikan surat keberatan pajak Menyampaikan keberatan, tapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi

syarat.

Daluwarsa Penagihan Pajak Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk

sanksi administratif dan biaya lainnya. Tertangguh apabila:

Diterbitkan surat paksa Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Pemeriksaan Wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan

terhadap Wajib Pajak Sasaran Penyelidikan:

Intrepretasi UU yang tidak benar Kesalahan hitung Penggelapan penghasilan Pemotongan dan pengurangan yang tidak seharusnya

Tujuan Pemeriksaan Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

perundang-undangan perpajakan.

Prosedur Pemeriksaan Petugas Pemeriksa harus dilengkapi Surat Perintah

Pemeriksaan yang harus ditunjukkan pada Wajib Pajak yang diperiksa.

Wajib Pajak harus membantu jalannya pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak terikat kewajiban untuk

merahasiakan informasi, maka kewajiban itu ditiadakan. Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat

atau ruangan bila Wajib Pajak dianggap tidak membantu jalannya pemeriksaan.

Penyidikan Mencari serta mengumpulkan bukti untuk

mengungkapkan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan pelakunya.

Penyidik adalah Pejabat PNS di lingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak Mendaftarkan NPWP Pengukuhan sebagai PKP Menghitung dan Membayar Pajak dengan benar Mengisi SPT dan memasukkannya ke KPP dalam batas waktu

yang ditentukan Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan Mendukung jalannya pemeriksaan terhadap dirinya terkait

perpajakan Apabila Wajib Pajak terikat kewajiban untuk merahasiakan

informasi, maka kewajiban itu ditiadakan.

Hak Wajib Pajak Mengajukan surat keberatan dan banding Menerima tanda bukti pemasukan SPT Melakukan pembetulan SPT Mengajukan permohonan penundaan SPT Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran

pembayaran pajak Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang

dikenakan dalam SKP Meminta pengembalian kelebihan pajak

Hak Wajib Pajak (2) Mengajukan permohonan penghapusan dan

pengurangan sanksi serta pembatalan SKP yang salah Memberi kuasa kepada pelaksana kewajiban pajak Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak Mengajukan keberatan dan banding

Kewajiban Pencatatan

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan Proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan

data dan informasi keuangan. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan tentang

peredaran/penerimaan bruto Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan, dengan

pengecualian oleh peraturan perundang-undangan Sanksi: pajak terutang+sanksi adminstrasi berupa

kenaikan 100% dan khusus PPh pasal 29 ditambah 50%