Waktu : 8 x 45 MenitWaktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)

Standar Standar Kompetensi Kompetensi

::4.4. Menganalisis Menganalisis

hubungan hubungan Internasional Internasional dan dan Organisasi Organisasi InternasionalInternasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.1. 4.1. Mendeskripsikan Mendeskripsikan pengertian, pengertian,

penting-nya, dan sarana-sarana penting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu hubungan internasional bagi suatu negara.negara.

4.2. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasionalinternasional . .

4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik.Diplomatik.

4.4. Mengkaji peranan organisasi 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB) interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkan hubungan dalam me-ningkatkan hubungan internasional.internasional.

4.5. Menghargai kerja sama dan 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.bermanfaat bagi Indonesia.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :

Menganalisis hubungan Internasional dan Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.1. 4.1. Mendeskripsikan Mendeskripsikan pengertian, penting-pengertian, penting- nya, dan sarana-sarana hubungan nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.internasional bagi suatu negara.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.internasional.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan pengertian hubungan internasional.Menguraikan pengertian hubungan internasional. Mendeskripsikan arti Mendeskripsikan arti penting dan sarana-sarana penting dan sarana-sarana

hubungan internasional bagi suatu negarahubungan internasional bagi suatu negara.. Menguraikan pengertian perjanjian internasional.Menguraikan pengertian perjanjian internasional. Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah,

tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional.perjanjian internasional.

Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional.internasional.

Pengertian Hub. Pengertian Hub. InternasionalInternasional

Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku

dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).

HUBUNGAN DAN HUBUNGAN DAN PERJANJIAN PERJANJIAN

INTERNASIONALINTERNASIONAL

Renstra RIRenstra RI

Para AhliPara Ahli

Hubungan Hubungan InternasionalInternasional

Arti PentingArti Penting

Sarana-saranaSarana-sarana

Pengertian Hub. Pengertian Hub. InternasionalInternasional

Umum dan Umum dan Para AhliPara Ahli

1.1. Hubungan InternasionalHubungan Internasional

a.a. PengertiaPengertiann

Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu

negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain : internasional, antara lain : • Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).).• Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of The Studi of

Forcight AffairForcight Affair).).• Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).).• Organisasi Administrasi Internasional (Organisasi Administrasi Internasional (International International

Organitation of AdministrationOrganitation of Administration). ).

Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli :

1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan internasional , hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi.

2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan , hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional)negara sepanjang hubungan bersifat internasional), , termasuk studi tentang keadaan relevan yang termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. mengelilingi interaksi.

3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian , hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.internasional.

b.b. Arti Penting Hubungan Arti Penting Hubungan InternasionalInternasional

Hubungan antar Hubungan antar negara, mrp salah negara, mrp salah

satu hubungan satu hubungan kerjasama yang kerjasama yang

mutlak diperlukan, mutlak diperlukan, karena tidak ada karena tidak ada

satu negarapun di satu negarapun di dunia yang tidak dunia yang tidak

bergantung kepada bergantung kepada negara lain. negara lain.

Faktor internal, Faktor internal, kekhawatiran terancam kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya.kelangsungan hidupnya.

Faktor eksternal , Faktor eksternal , a.a. Suatu negara tidak Suatu negara tidak

dapat berdir i sendiri. dapat berdir i sendiri. b.b. Untuk membangun Untuk membangun

komunikasi l intas komunikasi l intas bangsa dan negara. bangsa dan negara.

c.c. Mewujudkan tatanan Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dunia baru yang damai dan sejahtera.dan sejahtera.

Perlu Perlu melakukan melakukan

hubungan dan hubungan dan kerjasama kerjasama

internasionalinternasional

Lanjutan ………….

Didasari atas sikap saling Didasari atas sikap saling meng-meng-

hormati & menguntungkan, hormati & menguntungkan, dengan tujuan :dengan tujuan :

1.1. Memacu pertumbuhan eko-Memacu pertumbuhan eko-nomi setiap negara.nomi setiap negara.

2.2. Menciptakan saling penger-Menciptakan saling penger-tian antar bangsa dalam tian antar bangsa dalam membina dan menegakkan membina dan menegakkan perdamaian dunia.perdamaian dunia.

3.3. Menciptakan keadilan dan Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.seluruh rakyatnya.

Setiap negara Setiap negara memiliki memiliki

kelebihan, kelebihan, kekurangan & kekurangan & kepentingan kepentingan

berbedaberbeda

Sarana penting dalam membangun hubungan Sarana penting dalam membangun hubungan internasionalinternasional

Lanjutan ………….

Asas-Asas Asas-Asas :: Asas TeritorialAsas Teritorial Asas KebangsaanAsas Kebangsaan Asas Kepentingan Asas Kepentingan UmumUmum

Faktor-faktor penentu : Faktor-faktor penentu :

• Kekuatan NasionalKekuatan Nasional

• Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk,

• Sumber Daya, dan Sumber Daya, dan

• Letak Geografis.Letak Geografis.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir

semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan

negara lain

Lanjutan ………….

NEGARA MAJU

NEGARA BERKEMBANG

NEGARA TERBELAKANG

BBAA

CC

Lanjutan ………….

Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukumpada beberapa landasan hukum : :

Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perjanjian internasional (traktat = Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty)) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui

PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

1.1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! ..................................... .....................................

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1

a. Asas persamaan derajat: .....................................................................................................

b. Kemauan bebas: .....................................................................................................

Lanjutan ………….

2.2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional !kaitannya dengan hubungan internasional !

Jumlah Penduduk Letak Geografis....................................... .......................................

3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servandapacta sunt servanda” ! ................” ! ................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

Persamaan Perbedaan....................................... .......................................

2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional

Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan.berhubungan.

a.a. PengertiaPengertiann

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan Perjanjian internasional merupakan

sumber utama dari sumber-sumber hukum sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnyainternasional lainnya”.”.

Lanjutan ………….

Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian ., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu , perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu , perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

Lanjutan ………….

Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional , perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. hukum tertentu.

Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.dilakukannya.

Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.

b.b. Penggolongan Perjanjian Penggolongan Perjanjian InternasionalInternasional

KLASIFIKASI KLASIFIKASI PERJANJIAN PERJANJIAN

INTERNASIONAINTERNASIONALL

Menurut Menurut SubjeknyaSubjeknya

Menurut Menurut IsinyaIsinya

Menurut Menurut ProsesnyaProsesnya

Menurut Menurut FungsinyaFungsinya

c.c. Isti lah-isti lah Lain Perjanjian Isti lah-isti lah Lain Perjanjian InternasionalInternasional

NoNo Nama Nama Uraian Uraian KeteranganKeterangan

1. Traktat (Treaty)

Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih.

Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli-tik & bidang ekonomi.

2. Konvensi (Conven-tion)

Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones).

3. Protokol (Protocol)

Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

Mengatur masalah tam-bahan penafsiran klausal-klausal ttn.

4. Persetujuan (Agree-ment)

Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif

Agrement tidak dirati-fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.

5. Perikatan (Arrange-ment)

Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara.

Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

6. Proses Verbal

Yaitu catatan-catatan atau ke-simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan.

Proses verbal tidak diratifikasi.

7. Piagam (Statute)

Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional.

Piagam itu dapat digu-nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

Lanjutan ………….

8. Deklarasi (Declara-tion)

Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang-kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi.

Deklarasi sebagai per-setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9. Modus Vivendi

Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber-hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me-merlukan ratifikasi.

Lanjutan ………….

10. Pertukaran Nota

Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka-ran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

11. Ketentuan Penutup (Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

12. Ketentuan Umum (General Act),

Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

LBB menggunakan ke-tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928.

Lanjutan ………….

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Misalnya, Atlantic Charter.

14. Pakta (Pact)

Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa).

Pakta membutuhkan ratifikasi.

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

Lanjutan ………….

d.d. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional

Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :

PerundinganPerundingan

PenandatangananPenandatanganan

RatifikasiRatifikasi

1.1. Ratif ikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan Ratif ikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).

2.2. Ratif ikasi oleh badan legislatif ( jarang digunakan).Ratif ikasi oleh badan legislatif ( jarang digunakan).3.3. Ratif ikasi campuran DPR dan Pemerintah (Ratif ikasi campuran DPR dan Pemerintah ( paling paling

banyak digunakan karena peranan legislatif dan banyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratif ikasi.ratif ikasi.

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan menyebutkan

bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut:

• Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.naskah perjanjian tersebut.

• Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.saat berlakunya.

Lanjutan ………….

Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession), accession), ataupun ataupun

pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance) acceptance) dan dapat juga dengan cara dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

e.e. Hal-hal Penting dalam Proses Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan Perjanjian Internasional

Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :

• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan

• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.yang terdapat dalam perjanjian itu.

Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara

tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang

dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya. dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.

Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional :perjanjian internasional :

Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara ( Unanimity Principle).Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan j ika persyaratan yang mengajukan persyaratan j ika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.

Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. organisasi negara Amerika.

Lanjutan ………….

f.f. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian InternasionalInternasional

Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional :• Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa

berikut ini. berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut

yang disetujui oleh negara perunding.yang disetujui oleh negara perunding.• Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian

mulai berlaku segera setelah persetujuan di ikat dan mulai berlaku segera setelah persetujuan di ikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding.

• Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bi la perjanjian menentukan lain.bila perjanjian menentukan lain.

• Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Lanjutan ………….

Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian IntenasionalProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena :

1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.

2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.

3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.objek perjanjian itu.

4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.perjanjian itu.

5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.meniadakan perjanjian yang terdahulu.

6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.

7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Lanjutan ………….

Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional : Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian

a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada).b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.

Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjiana.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity).b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope). teritorial scope). c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty). successive treaty).

Lanjutan ………….

Penafsiran Ketentuan Perjanjian, Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknya dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode :

1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan.

2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya.

3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.

Lanjutan ………….

Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta

Negara bukan peserta pada hakikatnya t idak Negara bukan peserta pada hakikatnya t idak memil iki hak dan kewajiban untuk memil iki hak dan kewajiban untuk

mematuhinya. mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat mult i la-Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat mult i la-teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan

Suez, Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila:

• Negara tersebut menyatakan dir i terikat Negara tersebut menyatakan dir i terikat terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan

• Negara tersebut dikehendaki oleh para Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.peserta.

Lanjutan ………….

Pembatalan Perjanjian Internasional, Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain :

• Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.

• Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error) error) pada saat perjanjian dibuat.pada saat perjanjian dibuat.• Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu

terhadap negara peserta lain waktu pembentukan terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.perjanjian.

• Terdapat penyalahgunaan atau Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan.

• Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.penggunaan kekuatan.

• Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.internasional umum.

g.g. Jenis-jenis Perjanjian Jenis-jenis Perjanjian InternasionalInternasionalPerjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan

tertutup, ada beberapa contoh :1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC

(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”.

2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971.

3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974.

4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.

Lanjutan ………….

Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law law making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-hal karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.”“terbuka.”

Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh :

• Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”.

• Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.Diplomatik”.

• Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2

1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !perjanjian internasional !

2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !

3.3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !

4.4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !

5.5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.berkepentingan.

Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :

Menganalisis hubungan Internasional Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldan Organisasi Internasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.3. Menganalisis fungsi 4.3. Menganalisis fungsi

Perwakilan Perwakilan Diplomatik..Diplomatik..

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Mendeskripsikan perwakilan negara Mendeskripsikan perwakilan negara RI di luar negeri.RI di luar negeri.

Menganalisis perwakilan negara di Menganalisis perwakilan negara di negara lain dalam arti politis negara lain dalam arti politis (diplomatik) dan non politis (diplomatik) dan non politis (konsuler).(konsuler).

Landasan Landasan HukumHukum

Perwakilan dalam Perwakilan dalam arti non politis arti non politis

(konsuler)(konsuler)

PERWAKILAN PERWAKILAN DIPLOMATIKDIPLOMATIK

Perwakilan Perwakilan dalam arti politis dalam arti politis

(diplomatik)(diplomatik)

• Pengangkatan Pengangkatan • KronologisKronologis• Tugas & FungsiTugas & Fungsi• PerangkatPerangkat• Kekebalan & Kekebalan &

KeistimewaanKeistimewaan

Perwakilan Negara RI Perwakilan Negara RI di luar negeridi luar negeri

Fungsi & Fungsi & FungsiFungsi

• Tugas & FungsiTugas & Fungsi• Mulai dan Mulai dan

berakhirnyaberakhirnya

1.1. Perwakilan Negara RI di Luar NegeriPerwakilan Negara RI di Luar Negeri

a.a. Landasan HukumLandasan Hukum

Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:1.1. Presiden mengangkat duta dan konsul.Presiden mengangkat duta dan konsul.2.2. Dalam hal mengangkat duta; Presiden Dalam hal mengangkat duta; Presiden

memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR.3.3. Presiden menerima penempatan duta negara Presiden menerima penempatan duta negara

lain dengan memperhatikan pert imbangan lain dengan memperhatikan pert imbangan DPR.DPR.

Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis

pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.

b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

NoNo DiplomatikDiplomatik Uraian Uraian 1. Tugas

Pokok Perwakilan Diplomatik

Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.

Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.

Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.

Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.2. Fungsi

Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961

Mewakil i negara pengirim di dalam negara penerima. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga

negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang dii j inkan oleh hukum internasional.

Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima. Memberikan keterangan tentang kondisi dan

perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

Memelihara hub persahabatan antara kedua negara.

Lanjutan ………….

3.3. Peranan Peranan Perwakilan Perwakilan DiplomatikDiplomatik

Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan polit ik luar negeri sebagai berikut:polit ik luar negeri sebagai berikut: Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya

dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn

kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.yang ada.

Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.

Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan mil i ter dan konferensi, dan menunjukkan kekuatan mil i ter dan ekonomi.ekonomi.

Lanjutan ………….

4. 4. Tujuan Tujuan Diadakan Diadakan Perwakilan Perwakilan DiplomatikDiplomatik

Memelihara kepentingan negaranya di negara Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga j ika terjadi sesuatu urusan, penerima, sehingga j ika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya.langkah untuk menyelesaikannya.

Melindungi warga negara sendiri yang bertempat Melindungi warga negara sendiri yang bertempat t inggal di negara penerima.tinggal di negara penerima.

Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.kepada pemerintah negara penerima.

Istilah diplomatik (Istilah diplomatik (diplomacydiplomacy), dalam hubungan internasional ), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan

yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara . Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya

(Keduataan atau Konsuler).(Keduataan atau Konsuler).

2.2. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik)Politis (Diplomatik)

a.a. Pembukaan/PengangkataPembukaan/Pengangkatann

Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran perwakilan diplomatik (perwakilan diplomatik ( poli t ispoli t is ) maupun konsuler () maupun konsuler ( non-non-

polit ispolit is ) :) : Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (Harus ada kesepakatan kedua belah pihak ( mutual mutual

conceatconceat ) yang akan mengadakan pembukaan atau ) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (bentuk : Persetujuan bersama ( joint agreementjoint agreement ) dan ) dan Komunikasi bersama (Komunikasi bersama ( joint declarationjoint declaration ).).

Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip t imbal balik diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip t imbal balik (( reciprositasreciprositas ).).

b. Kronologi Pengangkatan Diplomatik

I I II I IIVIV

II I II I

Kedua belah pihak sa-Kedua belah pihak sa-l ing tukar informasi ten-l ing tukar informasi ten-tang akan dibukanya tang akan dibukanya perwakilan oleh perwakilan oleh Deparlu masing-masing Deparlu masing-masing Negara.Negara.

Mendapat persetujuan Mendapat persetujuan ( ( demende, demende, agregationagregation ) dari ) dari negara yang negara yang menerima.menerima.

Diplomat yg akan di-Diplomat yg akan di-tempatkan, menerima tempatkan, menerima surat kepercayaan surat kepercayaan ( ( lettre de creancelettre de creance ) ) yang ditanda tangani yang ditanda tangani kepala negara kepala negara pengir im.pengir im.

Surat kepecayaan dise-Surat kepecayaan dise-rahkan kepada kepala rahkan kepada kepala negara penerima (negara penerima ( lettre lettre de rapplede rapple ) dlm suatu ) dlm suatu upacara dimana upacara dimana seorang diplomatik seorang diplomatik berpidato.berpidato.

c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

KONGGRES WINA (1815)

a. Ammbassador Papa Legates Nuncios (Duta Besar, Perwakilan Kunci).

b. Envoys Extra Ordinary and Minister Pleni Petentiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh)

KONGGRES AIX LA CHAPELLA

(1818)

a. Ammbassador and Legates Or Nuncious.

b. Envoys and Minister Pleni Petentiary.

c. Minister Resident.d. Charge de Affaires.Catatan : disebut juga

konggres Achen.

KONGGRES WINA (1961)

a. Ammbassador (Nuncios) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat.

b. Envoys, Minsiter dan Inter-nuncios diakreditasikan pada Kepala Negara.

c. Charge D’ Affaires, diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri.

CORPS DIPLOMATIQUE(PERWAKILAN DIPLOMATIK)

a.a. RepresentasiRepresentasib.b.NegosiasiNegosiasi ,,c.c. ObservasiObservasi ,,d.d.ProteksiProteksi ,,e.e. RelationshipRelationship ..

d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas umum Tugas umum seorang seorang

perwakilan perwakilan diplomatikdiplomatik

Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional berfungsi sebagai lambang prestise nasional

negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerimaNegaranya di negara penerima

Lanjutan ………….

Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :

1.1. Mewakili negara pengirim di dlm negara Mewakili negara pengirim di dlm negara penerima.penerima.

2.2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diij inkan oleh hukum batas-batas yang diij inkan oleh hukum internasional.internasional.

3.3. Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima.penerima.

4.4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.pemerintah negara pengirim.

5.5. Memelihara hubungan persahabatan kedua Memelihara hubungan persahabatan kedua negara.negara.

e. Perangkat Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres 1815 dan Konggres Aux La ChapellaAux La Chapella 1818 (Konggres Achen), 1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh :dilakukan oleh :

NoNo Nama Nama Uraian Uraian KeteranganKeterangan

1.1. Duta Besar Duta Besar Berkuasa Berkuasa Penuh Penuh ((AmbassadorAmbassador))

Adalah tingkat tertinggi Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.penuh dan luar biasa.

Ambassador ditempatkan pada Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.hubungan timbal balik.

2.2. Duta Duta ((GerzantGerzant))

Adalah wakil diplomatik yang Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari pangkatnya lebih rendah dari duta besar.duta besar.

Dalam menyelesaikan persoa-Dalam menyelesaikan persoa-lan kedua negara, hrs berkon-lan kedua negara, hrs berkon-sultasi dgn pemerintahnya.sultasi dgn pemerintahnya.

3.3. Menteri Menteri ResidenResiden

Seorang Menteri Residen Seorang Menteri Residen dianggap bukan sebagai dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan Dia hanya mengurus urusan negara.negara.

Mereka ini pada dasarnya Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala pertemuan dengan kepala negara di mana mereka negara di mana mereka bertugas.bertugas.

Lanjutan ………….

4.4. Kuasa Usaha Kuasa Usaha ((Charge de Charge de AffairAffair))

Kuasa Usaha yang tidak Kuasa Usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :negara dapat dibedakan atas :Kuasa Usaha tetap menjabat Kuasa Usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan,kepala dari suatu perwakilan,Kuasa Usaha sementara yang Kuasa Usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.ada di tempat.

Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :1.1. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara

penerima perwakilan itu.penerima perwakilan itu.2.2. Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan

hubungan itu.hubungan itu.3.3. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang

mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.

Lanjutan ………….

5.5. Atase-AtaseAtase-Atase Adalah pejabat pembantu dari Adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh. Duta Besar berkuasa penuh. Terdiri atas 2 (dua) bagian :Terdiri atas 2 (dua) bagian : Atase PertahananAtase PertahananAtase ini dijabat oleh seorang Atase ini dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperban-perwira TNI yang diperban-tukan Departemen Luar Negeri tukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaan dan ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Besar Republik Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudu-(KBRI), serta diberikan kedudu-kan sebagai seorang diplomat.kan sebagai seorang diplomat.

Tugasnya yaitu memberikan Tugasnya yaitu memberikan nasihat di bidang militer dan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa kepada duta besar berkuasa penuh.penuh.

Atase TeknisAtase TeknisAtase ini, dijabat oleh seorang Atase ini, dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingku-yang tidak berasal dari lingku-ngan Departemen Luar Negeri ngan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu Duta KBRI untuk membantu Duta Besar. Besar.

Dia berkuasa penuh dalam Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya pokok dari departemennya sendiri. Misalnya, Atase Per-sendiri. Misalnya, Atase Per-dagangan, Atase Perindus-dagangan, Atase Perindus-trian, Atase Pendidikan dan trian, Atase Pendidikan dan Kebudayaan.Kebudayaan.

f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut ((exteritoriallityexteritoriallity” atau ”” atau ”extra teritoriallityextra teritoriallity”). Para diplomatik ”). Para diplomatik

hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima.berada di luar wilayah negara penerima.

Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.

Perwakilan diplomatik diberikan Keke-Perwakilan diplomatik diberikan Keke-balan dan keistimewaan, dgn maksud : balan dan keistimewaan, dgn maksud : Menjamin pelaksanaan tugas negara Menjamin pelaksanaan tugas negara

perwakilan diplomatik sebagai wakil perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.negara.

Menjamin pelaksana fungsi perwaki-Menjamin pelaksana fungsi perwaki-lan diplomatik secara efisien.lan diplomatik secara efisien.

Menurut Menurut Konvensi Konvensi

Wina Wina 19611961

Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involabil ityInvolabil ity (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Kekebalan diplomatik ( ImmunityImmunity ), mencakup :), mencakup : Pribadi Pejabat DiplomatikPribadi Pejabat Diplomatik .. Kantor PerwakilanKantor Perwakilan (Rumah Kediaman (Rumah Kediaman ), disebut ), disebut

jg daerah jg daerah ekstrateritorialekstrateritorial . Para diplomat tdk . Para diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kpd suatu negara dalam memberikan kesempatan kpd suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.melarikan diri.

Korespondensi DiplomatikKorespondensi Diplomatik . .

Lanjutan ………….

Keistimewaan Perwakilan DiplomatikKeistimewaan Perwakilan Diplomatik

Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :

Pembebasan dari kewajiban membayar pajakPembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara , antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya.televisi dan sebagainya.

Pembebasan dari kewajiban pabeanPembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea , antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.

Lanjutan ………….

3.3. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Non Politis (Konsuler)Non Politis (Konsuler)

Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan : Konsul JenderalKonsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang , membawahi beberapa konsul yang

ditempatkan di ibu kota negara.ditempatkan di ibu kota negara. Konsul dan Wakil KonsulKonsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu , konsul yaitu mengepalai suatu

kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler. pimpinan kantor konsuler.

Agen KonsulAgen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang , dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.

a. Fungsi Perwakilan Konsuler

1.1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.pengetahuan.

2.2. Melindungi kepentingan nasional negara dan warga Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.negara yang berada dalam wilayah kerjanya.

3.3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.pelaporan.

4.4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.terhadap warga negara di wilayah kerjanya.

5.5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.

6.6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.perwakilan Konsuler.

b. Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan

1.1. Bidang EkonomiBidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru , yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.perdagangan dan lain-lain.

2.2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu PengetahuanBidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti :lain seperti : Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada

warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;ingin mengunjungi negara pengirim;

Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;

Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler

PERBEDAANPERBEDAAN

NoNo Korps DiplomatikKorps Diplomatik Korps KonsulerKorps Konsuler

1.1. Memelihara kepentingan Memelihara kepentingan negara-nya dengan melakukan negara-nya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-hubungan dengan pejabat-pejabat Tingkat Pusat.pejabat Tingkat Pusat.

Memelihara kepentingan Memelihara kepentingan nega-ranya dengan nega-ranya dengan melaksanakan hubungan dgn melaksanakan hubungan dgn pejabat-pejabat tingkat pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)daerah (setempat)

2.2. Berhak mengadakan hubungan Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.yang bersifat politik.

Berhak mengadakan Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non hubungan yang bersifat non polit ik.polit ik.

3.3. Satu negara hanya mempunyai Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara saja dalam satu negara penerima.penerima.

Satu negara dapat mempunyai Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan lebih dari satu perwakilan konsuler.konsuler.

4.4. Mempunyai hak Mempunyai hak ekstrateritorial (t idak tunduk ekstrateritorial (t idak tunduk pada pelaksanaan kekuasan pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).Peradilan).

Tidak mempunyai hak Tidak mempunyai hak ekstrate-ritorial (tunduk pada ekstrate-ritorial (tunduk pada pelaksa-naan kekuasaan pelaksa-naan kekuasaan peradilan).peradilan).

Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.

d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler

HALHAL DIPLOMATIKDIPLOMATIK KONSULERKONSULER

Mulai Mulai berlakunya berlakunya FungsiFungsi

Yaitu saat menyerahkan surat Yaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettred kepercayaan (Lettred Creance/ menurut pasal 13 Creance/ menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961)Konvensi Wina 1961)

(Pasal dan Konvensi Wina 1963) (Pasal dan Konvensi Wina 1963) memberitahukan dengan layak memberitahukan dengan layak kepada negara penerima.kepada negara penerima.

Berakhirnya Berakhirnya FungsiFungsi

1)1) Sudah habis masa Sudah habis masa jabatan.jabatan.

2)2) Ia ditarik (recalled) oleh Ia ditarik (recalled) oleh Pemerintah negaranya.Pemerintah negaranya.

3)3) Karena tidak disenangi Karena tidak disenangi (dipersona non Grata).(dipersona non Grata).

4)4) Kalau negara penerima Kalau negara penerima perang dengan negara perang dengan negara pengirim (pasal 43 pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961).Konvensi Wina 1961).

(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)Wina 1963)1)1) Fungsi seorang pejabat Fungsi seorang pejabat

konsuler telah berakhir.konsuler telah berakhir.2)2) Penarikan dari negara Penarikan dari negara

pengirimpengirim3)3) Pemberitahuan bahwa ia Pemberitahuan bahwa ia

bukan lagi sebagai anggota bukan lagi sebagai anggota staf Konsuler.staf Konsuler.

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi Perwakilan Fungsi Perwakilan Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti politis dan non politis)dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi Pembelajaran , lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasan dgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.

Langkah-langkah :Langkah-langkah :

1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.

2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.

3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.

5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.

6.6. Penutup.Penutup.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :

Menganalisis hubungan Internasional dan Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :4.4. Mengkaji peranan organisasi interna- 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna- sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me- ningkatkan hubungan internasional.ningkatkan hubungan internasional.

4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.Indonesia.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan pengertian organisasi Menguraikan pengertian organisasi internasional.internasional.

Mengkaji Organisasi Internasional : ASEAN, Mengkaji Organisasi Internasional : ASEAN, KTT AA, dan PBB.KTT AA, dan PBB.

Mendeskripsikan tentang politik luar negeri Mendeskripsikan tentang politik luar negeri republik Indonesia.republik Indonesia.

Menganalisis kerja sama dan perjanjian Menganalisis kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.Indonesia.

Pengertian Org. Pengertian Org. InternasionalInternasional

Kerja sama dan Kerja sama dan Perjanjian Perjanjian

InternasionalInternasional

ORGANISASI ORGANISASI INTERNASIONALINTERNASIONAL

Macam-Macam-macam Org. macam Org. InternasionalInternasional

• ASEANASEAN

• KTT AAKTT AA

• PBBPBB

Pol Luar Pol Luar Negeri RINegeri RI

Kerja sama & Kerja sama & Perjanjian Perjanjian

InternasionalInternasional

1.1. Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan AA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan InternasionalInternasional

a.a. PengertianPengertian

Organisiasi internasional atau disebut Organisiasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah ”Multilateralisme” adalah suatu istilah

hubungan internasionalhubungan internasional yang menunjukkan kerjasama yang menunjukkan kerjasama antar beberapa antar beberapa negaranegara..

Dalam filosofi politis, lawan dari Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralismemultilateralisme adalah adalah unilateralismeunilateralisme..

b.b. Organisasi Internasional ASEANOrganisasi Internasional ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari "ASEAN adalah singkatan dari "Association of Association of Southeast Asian NationsSoutheast Asian Nations" atau Persatuan " atau Persatuan Negara-Negara Negara-Negara Asia TenggaraAsia Tenggara. ASEAN didirikan . ASEAN didirikan pada tanggal pada tanggal 8 Agustus8 Agustus 19671967 di di BangkokBangkok. .

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu yaitu IndonesiaIndonesia, , MalaysiaMalaysia, , FilipinaFilipina, , SingapuraSingapura dan dan

ThailandThailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi

Bangkok kala itu ialah Bangkok kala itu ialah Adam MalikAdam Malik (Indonesia), (Indonesia), Narciso R. RamosNarciso R. Ramos (Filipina), (Filipina), Tun Abdul RazakTun Abdul Razak

(Malaysia), (Malaysia), S. RajaratnamS. Rajaratnam (Singapura), dan (Singapura), dan Thanat KhomanThanat Khoman (Thailand). (Thailand).

Lanjutan ………….

Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara

lain.lain. Pembentukan ASEAN, didasarkan pada Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsipprinsip-prinsip : :1.1. Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan,

kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, nasional setiap negara,

2.2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif dan yang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar, intervensi dari luar,

3.3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-masing,masing,

4.4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai, persengketaan secara damai,

5.5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) mil i ter, dan kekuatan) mil i ter, dan

6.6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.

Lanjutan ………….

Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :1.Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial,

dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara,

2.Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,

3.Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi,

4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,

5.Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan

6.Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

Lanjutan ………….Struktur ASEAN

1. ASEAN Mininsterial Mee-ting (Sidang Tahunan Para Menteri).

2. Standing Committe (Badan yang bersidang di antara dua sidang Menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri).

3. Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.

4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN.

1. Summit Meeting (Pertemua kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas / kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN.

2. ASEAN Ministering Meeting (Sidang tahunan para menteri luar negeri).

3. Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).

4. Standing Commite.5. Komite-komite.

Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976

Lanjutan ………….

Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

NoNo NamaNama NegaraNegara DariDari SampaiSampai

1.1. H.R DharsonoH.R Dharsono   IndonesiaIndonesia 7 Juni7 Juni 19761976 18 Februari18 Februari 19781978

2.2. Umarjadi NotowijonoUmarjadi Notowijono   IndonesiaIndonesia 19 Februari19 Februari 19781978 30 Juni30 Juni 1978 1978

3.3. Datuk Ali Bin AbdullahDatuk Ali Bin Abdullah   MalaysiaMalaysia 10 Juli10 Juli 1978 1978 30 Juni 198030 Juni 1980

4.4. Narciso G. ReyesNarciso G. Reyes   FilipinaFilipina 1 Juli1 Juli 1980 1980 1 Juli 1 Juli 19821982

5.5. Chan Kai YauChan Kai Yau   SingapuraSingapura 18 Juli18 Juli 1982 1982 15 Juli15 Juli 19841984

6.6. Phan WannametheePhan Wannamethee   ThailandThailand 16 Juli16 Juli 1984 1984 15 Juli 15 Juli 19861986

7.7. Roderick YongRoderick Yong   Brunei DarussalamBrunei Darussalam 16 Juli 198616 Juli 1986 16 Juli 16 Juli 19891989

8.8. Rusli NoorRusli Noor   IndonesiaIndonesia 17 Juli17 Juli 1989 1989 1 Januari1 Januari 19931993

9.9. Dato Ajit SinghDato Ajit Singh   MalaysiaMalaysia 1 Januari 19931 Januari 1993 31 Desember31 Desember 19971997

10.10. Rodolfo C. Severino Jr.Rodolfo C. Severino Jr.   FilipinaFilipina 1 Januari 19981 Januari 1998 31 Desember 31 Desember 20022002

11.11. H.E. Ong Keng YongH.E. Ong Keng Yong   SingapuraSingapura 1 Januari 1 Januari 20032003 sekarangsekarang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEANASEAN..

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANPelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

NoNo KTT ResmiKTT Resmi KTT Tidak ResmiKTT Tidak Resmi

1.1. KTT ke-1 di KTT ke-1 di BaliBali --IndonesiaIndonesia , 23-24 , 23-24 Februari 1976.Februari 1976.

KTT Tidak Resmi ke-1 di KTT Tidak Resmi ke-1 di JakartaJakarta -Indonesia, tanggal -Indonesia, tanggal 30 November 1996.30 November 1996.

2.2. KTT ke-2 di KTT ke-2 di Kuala LumpurKuala Lumpur --MalaysiaMalaysia , , 4-5 Agustus 1977.4-5 Agustus 1977.

KTT Tidak Resmi ke-2 di KTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia, Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desember tanggal 14-16 Desember 1997.1997.

3.3. KTT ke-3 di KTT ke-3 di ManilaManila --Fil ipinaFil ipina , 14-15 Des 1987., 14-15 Des 1987.

KTT Tidak Resmi ke-3 di KTT Tidak Resmi ke-3 di Fil ipina, tgl 27-28 Nov 1999.Fil ipina, tgl 27-28 Nov 1999.

4.4. KTT ke-4 di KTT ke-4 di SingapuraSingapura , , 27-29 Januari 1992.27-29 Januari 1992.

KTT Tidak Resmi ke-4 di KTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, 22-25 Nov 2000.Singapura, 22-25 Nov 2000.

5.5. KTT ke-5 di KTT ke-5 di BangkokBangkok --ThailandThailand , 14-15 Des , 14-15 Des 1995.1995.

Lanjutan ………….

Lanjutan ………….

6.6. KTT ke-6 di KTT ke-6 di HanoiHanoi --VietnamVietnam , 15-16 Desember 1998., 15-16 Desember 1998.

7.7. KTT ke-7 di KTT ke-7 di Bandar Seri BegawanBandar Seri Begawan --Brunei DarussalamBrunei Darussalam , , 5-6 November 2001.5-6 November 2001.

8.8. KTT ke-8 di KTT ke-8 di Phnom PenhPhnom Penh --KambojaKamboja , 4-5 November , 4-5 November 2002.2002.

9.9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.

10.10. KTT ke-10 di KTT ke-10 di VientianeVientiane -- LaosLaos , 29-30 November 2004., 29-30 November 2004.

11.11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember 2005.2005.

12.12. KTT ke-12 di KTT ke-12 di CebuCebu --FilipinaFilipina , Desember 2006., Desember 2006.

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4

1.1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !

2.2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !

3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !

4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !

5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !organisasi ASEAN !

c.c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - AfrikaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika

KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-negara konferensi tingkat tinggi antara negara-negara AsiaAsia dan dan AfrikaAfrika, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh , kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. kemerdekaan.

Diselenggarakan oleh Diselenggarakan oleh IndonesiaIndonesia, Myanmar (dahulu , Myanmar (dahulu BurmaBurma)), Sri , Sri Lanka (dahulu Lanka (dahulu CeylonCeylon), ), IndiaIndia dan dan PakistanPakistan yang dikoordinasi yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan AbdulganiRoeslan Abdulgani. .

Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ””kolonialismekolonialisme” atau ”” atau ”neokolonialismeneokolonialisme” ” Amerika SerikatAmerika Serikat, , Uni SovietUni Soviet, atau negara imperialis lainnya., atau negara imperialis lainnya.

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia"kedamaian dan kerjasama dunia"

Lanjutan ………….

1.1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asasasas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-BangsaPerserikatan Bangsa-Bangsa). ).

2.2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa

3.3. Mengakui persamaan semua Mengakui persamaan semua sukusuku bangsa dan persamaan bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. semua bangsa, besar maupun kecil.

4.4. Tidak melakukan campur tangan atau Tidak melakukan campur tangan atau intervensiintervensi dalam dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.

5.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara sendiri secara individu maupun secara kolektifkolektif, yang sesuai , yang sesuai dengan dengan Piagam PBBPiagam PBB. .

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

6.6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. tangan terhadap negara lain.

7.7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap penggunaan kekerasan terhadap integritasintegritas teritorialteritorial atau ke atau kemerdekaanmerdekaan politikpolitik suatu negara. suatu negara.

8.8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasiarbitrasi, atau , atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. dengan Piagam PBB.

9.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10.10.Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Lanjutan ………….

Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi

Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal

Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana).

GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara beraliansi dengan negara-negara adidayaadidaya peserta peserta Perang DinginPerang Dingin bersama. Anggota-anggota penting bersama. Anggota-anggota penting termasuk termasuk IndiaIndia, , MesirMesir, dan untuk suatu masa, , dan untuk suatu masa, Republik Rakyat TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok. . BrasilBrasil tidak pernah menjadi tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut. anggota resmi gerakan tersebut.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas :telah dihasilkan asas-asas :

1.Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada.

2.Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.

3.Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.

Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non BlokNegara-Negara Non Blok

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

NoNo Tempat dan TahunTempat dan Tahun KeteranganKeterangan

1.1. BeogradBeograd (September (September 19611961))

Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari AsiaAsia dan dan AfrikaAfrika bersama dengan bersama dengan YugoslaviaYugoslavia, , KubaKuba dan dan SiprusSiprus. . Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialismekolonialisme, , imperialismeimperialisme dan dan neo-kolonialismeneo-kolonialisme..

2.2. KairoKairo (Mesir) (Mesir) 19641964

Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israelkonflik Arab-Israel dan dan Perang India-PakistanPerang India-Pakistan..

3.3. LusakaLusaka (Tanzania) (Tanzania) 19691969

Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. hubungan ekonomi dan politik. Kenneth KaudaKenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-even memainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.tersebut.

4.4. Aljazair 1973Aljazair 1973

5.5. Kolombo (Sri Lanka) Kolombo (Sri Lanka) 19761976

6.6. Havana (Kuba) 1979Havana (Kuba) 1979

7.7. New Delhi (India) 1983New Delhi (India) 1983

8.8. Harare (Zimbabwe)Harare (Zimbabwe)19861986

9.9. Beograd (Yugoslavia) Beograd (Yugoslavia) 19891989

10.10. Jakarta (Indonesia)Jakarta (Indonesia)1992 1992

11.11. Kolombia 1995Kolombia 1995

12.12. Cairo (Mesir) 1998Cairo (Mesir) 1998

13.13. MalaysiaMalaysia(Februari 2003)(Februari 2003)

Namun, GNB kini tampak semakin tidak Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.Dingin.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Tujuan Gerakan Non Blok adalah :Tujuan Gerakan Non Blok adalah :1.1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan

memegang teguh perjuangan melawan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.rasialisme apartheid, dan zionisme.

2.2. Wadah perjuangan negara-negara yang sedang Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.berkembang.

3.3. Mengurangi ketegangan blok Barat yang Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).

4.4. Tidak membenarkan usaha penyelesaian Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.sengketa dengan kekerasan senjata.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

d. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi (United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampir internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. seluruh negara di dunia.

PBB dibentuk untuk memfasil itasi dalam PBB dibentuk untuk memfasil itasi dalam hukum internasionalhukum internasional , , pengamanan internasionalpengamanan internasional , , lembaga ekonomilembaga ekonomi , , dan dan perlindungan sosialperlindungan sosial ..

Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal : Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Ki-MoonBan Ki-Moon (sejak (sejak 20062006). ).

Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara, Bermarkas di Negara, Bermarkas di New York City (AS)New York City (AS)

Tujuan PBB adalah berikut ini.Tujuan PBB adalah berikut ini.

• Memelihara perdamaian dan keamanan Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.internasional.

• Mengembangkan hubungan-hubungan Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.persaudaraan antara bangsa-bangsa.

• Menciptakan kerjasama dalam memecahkan Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.

• Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :1.1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua

anggotanya.anggotanya.

2.2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.tercantum dalam Piagam PBB.

3.3. Semua anggota harus menyelesaikan Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.perdamaian, kemanan dan keadilan.

4.4. Dalam hubungan-hubungan internasional semua Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.atau kekerasan terhadap orang lain.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBByang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut : sebagai berikut :

MAHKAMAH INTERNASIONA

L

MAJELIS UMUM

DEWAN PERWALIAN

SEKRETARISDEWAN KEAMANAN

DEWAN EKONOMI DAN

SOSIAL

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. wakil-wakil.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :1.1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,

2.2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,

3.3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,

4.4. Berhubungan dengan keuangan,Berhubungan dengan keuangan,

5.5. Penetapan keanggotaan,Penetapan keanggotaan,

6.6. Mengadakan perubahan piagam,Mengadakan perubahan piagam,

7.7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.

Dewan Keamanan PBB bertugas untuk Dewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyai antar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.di bawah Piagam PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,

Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun

oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap

Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB.

Tugas ECOSOC :Tugas ECOSOC :

1.1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.

2.2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.

3.3. Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia.

4.4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.

Dewan Ekonomi dan Sosial dipil ih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dipil ih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.setahun.

Dewan Perwalian (Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Trusteeship Council), mrp lembaga , mrp lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan penduduk membantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.

Fungsi Dewan Perwalian adalah:Fungsi Dewan Perwalian adalah:

• Mengusahakan kemajuan penduduk Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan sendir i,sendir i,

• Memberikan dorongan untuk Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,menghormati hak-hak manusia,

• Melaporkan hasil pengawasan Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.kepada Sidang Umum PBB.

Mahkamah Internasional (MI) ialah badan Mahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri

atas ahli hukum dari berbagai negara atas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9 anggota dengan masa jabatan selama 9

tahun.tahun.Tugas pokok Mahkamah Internasional :Tugas pokok Mahkamah Internasional :

1.1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.

2.2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.

3.3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.

4.4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.Umum dan Dewan Keamanan.

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia.

Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :

• Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953) Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)

• Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961) Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)

• U Thant, Burma (1961 - 1971) U Thant, Burma (1961 - 1971)

• Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981) Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)

• Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)

• Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)

• Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)

• Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :

1. Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................

2. Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya !

a. Menghormati kedaulatan : ......................................................

b. Integritas teritorial semua bangsa : .......................................

3. Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Persengkataan Internasional Membahayakan Perdamaian................................................... .................................................

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia ! ……………………………………………………………………

5. Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik di bawah ini !

Palestina - Israel Irak................................................... .................................................

2.2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesiabermanfaat bagi Indonesia

a.a. Politik Luar Negeri Republik Politik Luar Negeri Republik Indonesia Indonesia

POLITIK POLITIK LUAR LUAR

NEGERINEGERI

BEBASBEBAS

AKTIFAKTIF

Artinya kita bebas menentukan sikap Artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-dan pandangan kita terhadap masalah-

masalah internasio-nal dan terlepas dari masalah internasio-nal dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia

secara ideologis bertentangan (Timur secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan dengan komunisnya dan Barat dengan

liberalnya).l iberalnya).

Artinya kita dalam politik luar negeri Artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan senantiasa aktif memperjuangkan

terbinanya perdamaian dunia. Aktif terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan memperjuangkan kebebasan dan

kemerdekaan, aktif memperjuangkan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.menciptakan keadilan sosial dunia.

IND

ON

ESIA

IND

ON

ESIA

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasPelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasdan aktif, didasarkan pada landasan hukum :dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :

1.1. Landasan idiil adalah PancasilaLandasan idiil adalah Pancasila

2.2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.

3.3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.Landasan operasional adalah sebagai berikut.

Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.negeri.

Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.politik luar negeri Indonesia.

Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.luar negeri.

Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar polit ik Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar polit ik luar negeri Indonesia :luar negeri Indonesia :1. Negara kita menjalani politik damai.2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar

saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing.

3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal.

4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.

5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.

6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

b. Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh1. Bilateral Persetujuan RI dan RRC

mengenai Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.

Ada kejelasan dalam penga-turan kewarganegaraan keturunan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dgn sukarela.

Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.

Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.

2. Regional Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

Mempercepat proses pertum-buhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Demikian juga, jika terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.

Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area), yang ditandatangani pada tahun 1995 oleh negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Dapat meningkatkan investasi langsung ke negara-negara ASEAN, dan khususnya nega-ra Indonesia.

Meningkatkan daya saing dan penghapusan bea ekspor – impor bagi negara-negara yang berada di kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia).

3. Multi lateral Masuknya negara RI menjadi anggota PBB (pertama kali pada tanggal 28 Sep 1950), kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

Mempercepat proses penyele-saian konflik Indonesia – Belanda (penjajah), sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Pembentukan Gerakan Negara-negara Non Blok me-lalui KTT yang pertama pada tahun 1961 di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugos-lavia, Mesir, India dan Ghana.

Sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solideri-tas negara-negara di kawasan Asia – Afrika dalam memper-juangkan kemerdekaannya sekaligus melawan kolonia-lisme, rasialisme dan zionisme.

Pengesahan Konvensi Inter-nasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluar-kannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa seba-gai bagian masyarakat internasional harus menghor-mati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta HAM.

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.1. Apakah yang dimaksud dengan hubungan internasional dan Apakah yang dimaksud dengan hubungan internasional dan bagaimanakah arti penting hubungan internasional bagi suatu bagaimanakah arti penting hubungan internasional bagi suatu bangsa ?bangsa ?

2.2. Mengapa suatu negara perlu mengadakan hubungan Mengapa suatu negara perlu mengadakan hubungan internasional dan tujuan apakah yang ingin dicapai dalam internasional dan tujuan apakah yang ingin dicapai dalam hubungan tersebut ?hubungan tersebut ?

3.3. Jelaskan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional Jelaskan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 !menurut Konvensi Wina 1969 !

4.4. Uraikanlah jenis perjanjian internasional dan berikan contoh Uraikanlah jenis perjanjian internasional dan berikan contoh jenis perjanjian tersebut !jenis perjanjian tersebut !

5.5. Dalam hubungan internasional, bagaimanakah kronologis Dalam hubungan internasional, bagaimanakah kronologis penempatan korps diplomatik menurut Kongres Auxla Chapella !penempatan korps diplomatik menurut Kongres Auxla Chapella !

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

6.6. Sebutkanlah prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bangsa Sebutkanlah prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain !Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain !

7.7. Uraikanlah, arti penting ASEAN bagi kepentingan nasional Uraikanlah, arti penting ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya !Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya !

8.8. Jelaskanlah dan beri alasan, apakah KTT Gerakan Negara-Jelaskanlah dan beri alasan, apakah KTT Gerakan Negara-Negara Non Blok hingga dewasa ini masih dianggap relevan !Negara Non Blok hingga dewasa ini masih dianggap relevan !

9.9. Jelaskan dan beri alasan, mengapa peran PBB tidak mampu Jelaskan dan beri alasan, mengapa peran PBB tidak mampu efektif jika sudah berhubungan dengan negara-negara efektif jika sudah berhubungan dengan negara-negara pemegang hak veto !pemegang hak veto !

10.10.Berikan penjelasan, bagaimana sesungguhnya peran dan Berikan penjelasan, bagaimana sesungguhnya peran dan fungsi PBB dalam tata pergaulan internasional !fungsi PBB dalam tata pergaulan internasional !

STUDI KASUSSTUDI KASUSDewan Keamanan PBB Tidak BerkomentarDewan Keamanan PBB Tidak Berkomentar

MOGADISHU, KAMIS - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berkomentar tentang serangan militer Amerika Serikat ke Somalia. Ke-15 negara anggota DK PBB tidak mempertanyakan atau berkeberatan terhadap penjelasan utusan AS untuk PBB, Jackie Sanders, tentang serangan tersebut.

"Tidak ada diskusi tentang isu itu secara khusus dan saya tidak memiliki komentar apa pun," kata utusan Rusia, Vitaly Churkin, setelah pertemuan tertutup tentang Somalia, Kamis (11/1). "Anggota DK menyatakan keprihatinan tentang ketidakstabilan situasi keamanan dan kemanusiaan di Somalia," ujarnya. "Tidak seorang pun. Tidak ada rekomendasi, kecuali Amerika Serikat sendiri," ujar wakil utusan China untuk PBB, Liu Zhenmin.

Sebelumnya, Sanders memberikan penjelasan kepada 15 anggota DK PBB bahwa sasaran serangan AS ke Somalia adalah pemimpin tingkat tinggi Al Qaeda. Setelah memberikan penjelasan singkat tentang perkembangan situasi di Somalia, Sanders mengatakan, tidak ada perdebatan tentang tindakan AS. Anggota DK PBB hanya menyatakan dukungan untuk segera menempatkan pasukan penjaga perdamaian Afrika di Somalia. Mereka juga mendukung rencana PBB untuk mengirim tim kemanusiaan ke Somalia.

Sumber : Kompas.co.id (Jumat, 12 Januari 2007)

1.1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !

2.2. Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud ““Dewan Keamanan PBB Tidak BerkomentarDewan Keamanan PBB Tidak Berkomentar” dalam serangan Amerika ” dalam serangan Amerika Serikat ke Somalia !Serikat ke Somalia !

3.3. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa anggota tidak tetap yang Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa anggota tidak tetap yang sebanyak 15 negara, tidak mempermasalahkan tindakan Amerika sebanyak 15 negara, tidak mempermasalahkan tindakan Amerika sehubungan dengan “pelanggaran hukum internasional” !sehubungan dengan “pelanggaran hukum internasional” !

4.4. Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi tindakan Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi tindakan unilateral “sepihak” negara Amerika agar tidak mudah menyerang unilateral “sepihak” negara Amerika agar tidak mudah menyerang negara lain dengan alasan “mengejar teroris” yang belum tentu negara lain dengan alasan “mengejar teroris” yang belum tentu kebenarannya !kebenarannya !

5.5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mening-Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mening-katkan kesadaran negara-negara anggota PBB (terutama pemegang katkan kesadaran negara-negara anggota PBB (terutama pemegang hak veto) agar menghormati kedaulatan dan hukum internasional, jika hak veto) agar menghormati kedaulatan dan hukum internasional, jika anda :anda :

Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :

a.a. Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB !Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB !b.b. Sebagai presiden atau rakyat Somalia !Sebagai presiden atau rakyat Somalia !c.c. Sebagai Sekretaris Jenderal PBB !Sebagai Sekretaris Jenderal PBB !

INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)

Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang hubungan antara negara-negara ASEAN (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan kerja sama bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan !1. Pahami kembali tentang latar belakang berdiri dan

tujuan kerja sama negara-negara ASEAN, dan buatlah tulisan wujud implementasinya hingga dewasa ini !

2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik dan internet) sekitar arti penting ASEAN bagi Indonesia,

3. Kemudian lakukan presentasi di dalam kelas !