$ub E, 'ian f{urn;,ts' dan Fdlf,ffv,,fif /te vinsi IIafi

[tadmn ffi,nilil

Edisi : {der ---:9- rtf T Joft

Hal. : 4

Kejati Usut BPN GianyarKEIATI Bali mengakui saat ini telah mengusut pihak BPN

Gianyar terkait dugaan korupsi lahan di Jalan Bypass IB Man-itra. Hal itu diakui Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kumiawan.l

Menurut Ashari, saat gelar perkara yang melibatkan parqahli, ada kesimpulan peran BPN Gianyar dalam kasus ini.l"Hasil gelar perkara atau exposesan ini yang menjadi lan-ldasan pimpinan nlemerintahkan tim Iaksa untuk mengu-lsut, mendalami peran BPN. Termasukmengungkap perar{BPN dalam kasus ini,'' ungkapAshari kemarin.

Dia mengatakan, memanguntuk tersangka sudah adaempat orang. Namun posisikasus ini menunjukkan keter-libatan dari pihak BPN yangcukup sentral, lantaran serti-fikat yang awalnl'a milik prib-adi kemudian keluar sertifikatmilik negara, malah muncullagi sertifikat milik pribadi."Janggalnya kenapa BPN baruhabis mengeluarkan sertifi katmenjadi milik negara, rnalahmengeluarkan sertifikat milikpribadi. Peran ini 1'ang diusuti'ungkapnya.

Seperti halnya berita sebel-umnya, Kasus dugaan korupsimenjual aset negara nremasu-ki babak baru. Ada empat ter-sangka yang sebelumtrya yangditetapkan, sudah terkuaknama - namanya. Bahkanhasil gelar perkara beberapahari lalu, tiga ahli rhenyatakanpihak BPN mestinya menjaditersangka..

Ernpat tersangka yang su-dah ditetapkan adalah WayanBawa yang kerap disebutkannamanya BW. Dia malah su-dah menjadi tersangka sejaktahun 2011. Tiga tersangka iniadalah Kades Keramas yaituI Gede Wayan Bisma, denganperan menandatangani suratpernyataan penguasaan tanah,dengan posisi mengetahui. Yangmembuat adalah Bar,r'a, namunKades Bisma hanya merrgetahui.Kernudian tersangka ke tiga ada-Iah I \Vavan Sudiasa Kadus Palak,Desa Keramas dan tersangka keempat adalah I Made Surna,juga seorang Kadus Palak, DesaKeramas. Surna beda periodedengan Sudiasa. Dua Kadusini, hanya ikut sebagai saksidalam proses surat pengua-saan lahan ini. (art/yes)

Sub Bagian f{umas dan TU IFFfi{ Ferwatrritan Frovinsi Eatri I

: Sa/cer, z3 S<P{vd[.t ?OS

et &n 3l

,t$$tiir,

rr'31]ti'r . -,{jIlir;:i'

PENDUPAD:Pertambar;gangalian C dfKarangas{mini dalamwaktu dekatperizinannyadiambilprovinsi.

-l

Karangasem Belum Ambil PusirlgI PAJAI(... Sementara itu, Pemkab Bangli juga tidak ada

masalah jika perizinan maupun pajak galinn Cdiarnbil alih provinsi. Sebab, selama ini PerftkabBangli tidak memiliki perda soal izin madpunpajak pertambangan. Menurut Kepala Baf,ianSumber Daya AIam yakni Made Ari Pulasaril ter-dapat lg lokasi tambangyang tersebar di witfyahKintamani dan semuanya tidakmengantongilizin.

"Kami tidak memiliki perda galian Ci' atu{Ari.Lokasi pertambangan galian C tersebut a4tara

lain tersebar kebanyakan di Desa Songan, BBtur,serta Yeh Mampah. Sejauh ini tidak ada tindakantegas, melainkan sebatas sosialisasi kepada parapengr.rsaha dan juga para pekerja agar melar:angmenggunakan alat berat, narnun saat ditelqsurimasih banyakyang menggunakan alat berat.

"Saat ini para pengusaha tambang ada beber-apa )'ilng diperiksa oleh Polda Bali. Dulqnyasempitt dilakukan penindakan aparat kepolihiandan sernpat berhenti, tapi hanya seminggu saja,lalu lanjut lagi," jelasnya

Sementara Sekkab Bangli IB Giri Putra dikon-firmasi terpisah mengatakan, dulu sempat adaaturan di Bangli yang memperbolehkan per-tarnbangan. Rata-rata hampir semua tertib flanmeng:lntongi izin usaha pertambangan (I{ffP),hanya saja izin tersebut tidak diperpanjhnghingga aturan pertambangan dihapus. Sejpuhini, Pemkab Bangli hanya melakukan pemr{ng-u ta n retribusi pada kendaraan truk penganlgkutpasir. (kadek mertawan/zulfika rahman/1,6.1

Sambungan dari hal 21

Masakpajaknya di sana, izinnya di sini," kataKepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanDaerah Bali Ida Bagus N{ade Parwata kepadakoran ini Rabu lalu (2319).

Meski demikian, Pemkab Karangasem belumambil pusing. Pasalnya, pajak usaha pertamban-gan itu tetap masuk ke Pemkab Karangasem."UU tersebut sebatas mengatur pengeluaranizin. Termasuk tanggungjawab kerusakan jugaada di provinsii' tandas Kepala Bagian EkonomiSetda Karangasem, I Wayan Sutrisna;

Ditemui terpisah, Kepala Dinas PendapatanKarangasem, I Nengah Toya juga menyatakan,UU 23/2614 tak meimengaruhi pendapatan ka-bupaten Karangasem. "Kecuali gda aturan baru,pajaknya masuk ke provinsi, baru (Karangasem)merugi. Sampai sekarangmasih tetap masukke

' daerahisarnbung Toya.Toya pun merinci, lebih dari 60 persen pajak

di Karangasem, disumbangkan sektor galianC. Itu terjadi hampir setiap tahun. Termasukpajak tahun 2014. Dari realisasi pajak sebesarRp f 35 miliar, sebesar 62 persen disumbang-kan pajak galian C. Untuk PAD (PendapatanAsli Daerah) tahun 2014, sebesar 34 persendari realisasi PAD sebesar Rp 239 miliar, be-rasal dari galian C. "Sisanya, ada pajak hoteldan lain sebagainya," pungkas Toya.

Pajakladi RebutanPERALIIIAN kewenangan dalam perizinan

sejumlah urusan bidang ESDM ini tampalor-ya bakal pelik. Sebab, Provinsi Bali juga tidakmau hanya sebatas memiliki kewenangandalam perizinan dan pengawasan, tapi jugag,oaf pajaknya. Padahal, untuk Karangas-

em, pajak galian C merupakan salah satupendapatan utama karena memiliki porsisampai 60 persen dari PAD-nya.

"l\Iestinya, UU Pajak Daerah dan RetribusiDaerah diubah juga +

) Baca Pajak... Hal31

Radmn ffiailil

sub B;trti;trr l-{urm;ts' *!am m/f.fFr,frrl?,erulra}k ilan trrsvinsi l];tfi

[1ad arn ffinllil

Edisi

l-la L

: sohyq. ag sapkukt zo(t: 2-l

ffi*

Pelimpahan Urusan ESDM

{

.(\

DEI\IPASAR- PenetapanUU23tahun2Ol4yang diubah menj4di UU Nomor 9 Tlntl:n2015 tentang Pemerintah Daerah sebagaipengganti UU Nomor 32 tahur 2004 bakd

Kepala Badan Penanaman Modal danPerizinan Daerah Bali Ida Bagus MadeParwata kepada koran ini Rabu lalu(2319) mengatakans

) Baca Provinsi... Hal 31

5 ub E:t clia n t{u nt as' r,:{am 'fU fIttK Ferwv;tkitan Frpvinsi llafi

[1ad mn ffi,n ilil"'(-l{ltl,j

personel, prasarana dan sara-na serta dokumen (P3D).

"Di SE Mendappi menjelaskan,dalam masa transisi peralihan,itu pelalanan izin-rrya masih tetapdilakukan instansi sebelumnya.Yaitu, tetap di kabupaten/kota.fuga ada surat Pak Sekda menge-nai hal inij' temngrrya.

Disinggung bahwa pemerin-tah kabupaten /kota tidak beranimengeluarkan izin galian C danair tanah lagi, dia menegaskanbahwa UU 2312012 baru berlaku2 Oktober 2016 mendatang."fangan sampai ada kevaku-man pelayanan di masyarakat.Mestinya, tetap bisa dilayani dikabupaten/kota," tegasnya.

Kepala Dinas PU Bali Nyo-man Astawa Riadlr fllftep6.-u-si terpisah mengakui, pelimpa-han kewenangan beberapa izindi bidang ESDM tentu akanmenambah beban kerja diinstansi yang dipimpinnya. Se-bab, sekalipun tidak mengelu-arkan izin, untuk rekomendasikegiatan galian C dan air tanah

tetap pada Dinas PI-[ Selain itu,untuk pengawasahnya jugaakan dilakukan Dinlas PU Bali.

"Dinas PU dan IILH akanmemberikan rekomendasi,karena sebagai inatsnsi teknis

proses peralihan kewenan-gan perizinan di bidang ESDM,di antaranya mineral bukanlogam dan batuan alias galianG; air tanah, izin pembangk-itan listrik dan lainnya, saatini sedang proses pembuatanPeraturan Guberntr (Pergub)rr.rengenai kewenangan pe-layanan perizinan di provinsi.''Saat ini proses pembuatan

Peigubnya masih cli Biro Hu-kirn," terangdia. Tanpa adanyardgr.rlasi mengenai p elimpahankerlenangan di bidang perizin-an kepada Kepala IIPMP Bali,dia mengaku tidak bisa me-I{yani pengajuan izin galian Cmdupun air tanah dan izin-izinl*niya yang kewerrangannyadilimpahkan ke provinsi ber-dasarkan UU 23/2014. Karenaitir. proses izin mestinya tetapdilakukan di kabupaten/kotanlasing-masing, sampai adapglimpahan penganggarax,

kota soal peralihan kennrenanganini. IGtanya setidaloya dalam SEMendagri, ada pelimpahan P3D,yaitu personel, pertrbiayaan,hingga dokumenpada 3l Maret20 I 6 mendatang, dad 2oktober2016 pelimpahan k{,venangansudah selesai aan P-4vlh3iyangmenjalankan. :

yang membidangi. $elain i.tu,kami juga bertug{s menga-

IGta dia dalam masd ransisi ini,Dinas PU Bali suda{mengum-pulkan Dinas PU di liabupaten/

Cuma Astawa mengakui, seti-daknya akan ada persoalanmengenai personel. Dialrui, da-lam pelirnpahan untuk bidangESDM ini tidak ada kewajibanpelimpahan persone[, berbedadengan pelimpahanl di bidangdengan pelimpahanl di bidanglain, misal di pendidikan di

Beltrm Siilp,Tolak

)rangAjukan lzinj+nouilst...

Sambungan dari hal 21

Edisi

s u b B ;t q i a n f-{ r..r rn,t s' rr a n rdl F{,rr.ir( fx s rwv ;t fr i I a n F rst vi n s i N a I i

Radmn Bmflfi't$"d

i'I

mana guru SMA/SMK jugadilimpahkan sepenuhnya ke-padaprovinsi. Dia berharaP, ka-bupaten/kota juga bisa menYer--

ahkan tenaga teknis yang mem-bidangi ESDM ini bisa dilimPah-kan juga ke provinsi.

"Kami kelabakan juga denganaturan ini. Kami juga belumhitung berapa butuh personeli'terangnya.

Kabid ESDM Dinas PU BaliPutu Gede Budiana menam-bahkan, bidang ESDM Yangakan menjadi potensi Pelayanandi provinsi Bali tidak hanya airtanah dan galian C. Iuga akanmencakup pengeboran, cekun-gan, hingga ketenagalistrikan.Apalagi, Bali juga memiliki be-berapa pembangkit listrik di luarmilik PLN, seperti mikrohodro,PLIS, bahkan hotel-hotel ban-yak menggunakan genset.

"Bahkan, beberapa waktulalu dari Coca Cola sempatajukan izin. Tapi, kami belumbisa, karena peralihannya be-lum tuntas," terangnya.

Budiana pun mengakui, yangmenjadi persoalan adalahmengenai personel. Dikatakan,Bidang ESDM hanya memili-ki masing-masing satu ahli dibidang geologi, tambang, sipildan a$itelcu Bahkan, para ahliini menjabat sebagai kepala selsisemu4 dan termasuk dia sebagaiahli geologi. Sedangkan tidak adastaf di masing-masing seksi langmemiliki keahlian khusus dalambidang tertentu. Tiga seksi ituadalah Seksi Pertambangan danGeologi yang membidangi mas-alah air tanah dan pertambangan,Seksi Energi yang membawahisoal ketenagalistrikan, dan SelaiPerencanaan dan Pengawasan.Padahal, kalau pelimpahan ke-wenangan seluruh kabupaten/kota di Bali dilakukan, kata di4maka calcrpan pengawasan danpelayanan juga akan lebih luas.

"Di Bali ini ESDM hanya sebuahbidang. Di provihsi lain, rata-ratasudah dirns tersendiri. I(alau bisa,ada dinas tersendiri untrk ESDMini, atau seperti fogja itu Dinas PUdan ESDM| terangnya.

Maka, diapun berharap kalauada pelimpahan kewenangandi bidang ESDM ke provinsi,maka ada pelimpahan juga

personel, selain perlu adanyarekrutmen tenaga baru melaluilowongan CPNS.

Kepala Bagian Ekonomi Set-da Karangasem, I \Vayan Su-trisna menegaskan, izin per-tambangan baru beralih keprovinsi mulai Oktober 2016.Artiny4 sebelum resmi beralihke provinsi, izin masih bisadikeluarkan Pemkab Karan-gasem. Katanya, 3l N{aret 2016,baru sebatas peny'erahan P3Dkabupaten ke provinsi. Semuayang berhubungan dengan us-aha pertambangan diserahkanke provinsi. Termasuk danareklamasi sebesar Rp 2,I miliaritu, juga diserahkan ke provinsi.Didampingi Kasubag Pro-

duksi Daerah, Dewa GedeAgung Pemayun, Sutrisnamenyebutkan, iumlah usahagalian C di Karangasem, men-capai BG perusahaan. \{irisnya,sebanyak52 di antaranya, tidakmengantongi izin. Rinciannya,di Kecamatan Kubu sebanyak37 perusahaan, Rendang (3),Selat (18), dan Bebandem (29).

"Nanti, perusahaan yang ti-dak mengantongi IUP menjadikewenangan provinsi, ditindakatau bagaimanaj' tegas Sutrisna.

dengan yang dilakukan PefnkabIGrangasem selama ini. Sdfng-ga tak ada celah pengusaga na-kal, melakukan penambdnganillegal. "Iangan sampai, s{telahizin diambil alih provinsilpen-gawasan malah longgar. Inlkamitidak setuju," pungkas Arliana.(kadekmertawan/yor)

f

fika pemerintah tak mfrnper-soalkan izin dikeluarkan flrovin-si. Namun tak demikian dpnganpengusaha. Seperti diakui salahseorang pengusaha gali{n C, IGede Ariana. Pihaknya fustrukhawatit bahwa izin di{eluar-kan Pemprov Bali, bakal fnem-buat pengusaha ribet, d+ jauhmengurus izin. Untuk itulwakil

Edisi

3l

5 ub tra qia rt f-{u rm;t s. rda m TU f.7p,tf frerw*,;tki[an trarovinsi e;*[i

[t ad mn ffim llil

,,,t'

TerdakwaKorupsi

IHDN BaralDisidangLantaran tak

didampingi kuasahukum, terdakwakorupsi di Institut

Hindu DharmaNegeri (tHDN)

, Denpasar, KetutSukarsana, batal

. _ jalanisidang

dakwaan di Pen-gadilan TindakPjdana Korupsi(Tipikor) Den-

. pasar, kenrarin.Akhirnya

hakim ketuaWayan Sukanila

menunda sidangdan akan men-caraikan kuasa

hukum.(artldjo)

Edisi

-],I ':

$tr^ruooN aAlrw RADAR 8AU.