KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKARTANomorSifatLampiranPerihal

B-665/E.3/E p.1 I 1212004Biasa

ljin Wawancara, Peliputandan Pengambilan Gambar

Jakarta, 15 Desember 2004

Kepada Yth.SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGG!Di-

A.n. JAKSAAGUNG MUDATINDAK PIDANA UMUM

DIREKTUR PENUNTUTANYANG MEWAKILI

SELURUH INDONESTA

_ Menindaklanjuti Surat dari Direktur Bina Registrasi dan StatistikDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ri-Direktorat JenderalPemasyarak?tal l!o. : E.2.PS.01 .10.446 tanggat 23 Agustus 2004 perihalleperti terseb-ut di atas, yang.ditujukqr! Fefda Kepdla Kantor WilayahDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Maiusia di sbluruh rndonesia 6antembusannya antara lain ditujukan kepada Jaksa Agung Rl pada intinyabahwa kewenangan pemberian ijin wawancara, peliputan Ean ilengambilangambar bagiterpidana mati disesuaikan dengin dtatus hukumn-ya yaitu:a. Bagiterpidana mati yang. masih proses upaya hukum (banding dan

kasasi) kewenangan ijin berada pada pihak yang berw'enanqmenahan yaitu Ketua Pengadilan Tinggidan Ketua Mahkamati Agung.

b. Ba.gi terpidana mati yang.sudah diputus oleh Mahkamah Agung,baik dalam proses..pengljuan.Grasi atau pK (peninjauan K-embali)alau yang sudah ditolak Grasinya kewenangdn pemberian ijin padaKepala Kejaksaaan Agung.

Untu.k lebih.jelasnya,. agar S.audara mempedomani surat DirjenP.."np"Vqrqlratan dimaksud (terllampir) dan diteruskan kepada para Kajaridiwilayah Saudara.

Demikian untuk diketahui dan maklum.

Ttd.

AMINUDIN ZEBUA. SH.Jaksa@15016Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tlndak Pidana Umum(sebagai laporan);

2. Yth. Sesjam Pidum3. AfsJp

27

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIADIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANJALAN VETERAN NO. 11 JAKARTA

Jakarta, 23 Agustus 2004

Nomor : E2.PS.01 .10-446 Kepada Yth:Lampiran : - Sdr. Kepala Kantor WilayahPerihal : ljin Wawancara, Peliputan Departemen Kehakiman dan

dan Penqambilan Gambar Hak Asasi Manusiadi-

SELURUH INDONESIA

Berkenaan dengan banyaknya media massa baik mediaelektronik maupun cetak yang mengajukan ijin wawancara, liputandan pengambilan gambar terhadap para terpidana mati, denganhormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya upaya untuk mendapatkan informasimerupakan hak bagi setiap orang dan sebaliknya merupakan hakasasi bagiterpidana mati itu sendiri untuk diberikan perlindunganjika merasa keberatan dimintai keterangan yang berkaitan denganperkaranya atau riwayat hidupnya, untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan pihak-pihak lain yang inginmencari informasi hal-hal tersebut.

2. Kewenangan pemberian ijin wawancara, peliputan dan pengambilan

gambar bagiterpidana mati disesuaikan dengan status hukumnya,yaitu :

a. Bagiterpidana matiyang masih proses upaya hukum (banding

dan kasasi) kewenangan ijin berada pada pihak yang berwenang

menahan yaitu Ketua Pengadilan Tlnggi dan Ketua MahkamahAgung.

b. Bagi terpidana mati yang sudah diputus oleh MahkamahAgung, baik dalam proses pengajuan Grasi atau PK(Peninjauan Kembali) atau yang sudah ditolak Grasinya

28

3.

4.

kewenangan pemberian ijin pada Kepala Kejaksaaan Agung.

Jika telah mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud diatas, sebelumdilaksanakan wawancara, peliputan dan pengambilan gambar agarberkoordinasi dengan Kepala Kantor wilayah dan unit peraksana

Teknis yang bersangkutan.

Diminta kepada Kalapas yang bersangkutan untuk menyediakanfasilitas dan tempat yang layak (ruangan tertentu yang memadai)untuk pelaksanaan wawancara, peliputan dan pengambilan gambar,bukan di kamar yang bersangkutan dan materi wawancara bukanpula mengenai masalah keseharian yang bersangkutan.

Demikian untuk diketahui dan maklum.

DIREKTUR BINA REGISTRASI DAN STATISTIK

Ttd.

PAULUS SUGENG Bc. tP. SH.

NtP.040018043

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan);2. lnspektorat Jenderal Dep. Kehakiman dan HAM Rl;3. Ketua Mahkamah Agung R.l up. Direktur pidana MA;4._Kes.ltKea\ga Arung BJ._ _ _ _

29