Kedudukan, Kewenangan, Dan Tindakan Pemerintah

7/26/2019 Kedudukan, Kewenangan, Dan Tindakan Pemerintah

1/17

KEDUDUKAN, KEWENANGAN,DAN TINDAKAN PEMERINTAH

Nama Kelompok : - Muhammad Firdaus D

- Ridho Ilham Ginting

- Reza Pahlevi

- Rakhmad Firnando

- Richmond osmas !o"ias

- Rangga Indra #


2/17

Per"edaan hukum Pu"lik dan $ukum

Pemerintah%& Kepentingan(

$ukum pu"lik mengatur kepentingan umum)pu"lik(hukum privatmengatur kepentingan khusus)perdata&

*& ara mempertahankan(

$ukum pu"lik dipertahankan oleh pemerintah(hukum privatdipertahankan oleh orang per orang&

+& ,sas hukum(

$ukum pu"lik memuat asas-asas istimea(hukum privat memuatasas-asas "iasa&

.& $u"ungan hukum(

$ukum pu"lik mengatur hu"ungan vertikal /pemerintah denganarga negara0(hukum privat mengatur hu"ungan horisontal/hu"ungan antar arga negara0&

1& 2i3at hukum(


3/17

#erdasarkan a4aran hukum /rechtsleer0 keperdataan dikenalistilah su"4ek hukum /de drager van de richten en plichten0 ataupendukung hak dan kea4i"an(terdiri dari:%& Manusia /natuurli4k persoon0

*& #adan hukum /rechtsperson0(terdiri dari * "agian :a& #adan hukum privat"& #adan hukum pu"lik

Menurut Chidir Ali(+ kriteria menentukan status "adan hukumpu"lik :%& Dilihat dari pendiriann5a("adan hukum diadakan dengankonstruksi hukum pu"lik 5ang didirikan oleh penguasa denganundang-undang atau peraturan-peraturan lainn5a&*& 6ingkungan ker4an5a(5aitu melaksanakan per"uatan-per"uatan pu"lik&

+& #adan hukum itu di"eri eenang pu"lik sepertimem"uat keputusan(ketetapan atau peraturan 5ang mengikatumum&


4/17

Kriteria 5ang dikemukakan Chidir Aliperludigaris"aahi("aha pada saat hukum pu"lik itu melakukanper"uatan-per"uatan pu"lik seperti mem"uat peraturan

/regeling0 ( mengeluarkan ke"i4akan /"eleid0 ( keputusan/"esluit0 ( dan ketetapan /"eschikking0 ( kedudukann5aadalah se"agai 4a"atan atau organisasi 4a"atan

/am"tenorganisatie0 ( 5ang tunduk dan diatur hukum pu"likdan diserahi keenangan pu"lik /pu"liek"evoegdheid0 ("ukan se"agai "adan hukum /rechtsperson0 ( 5ang tundukdan mengikatkan diripada hukum privat dan 5ang dilekati

dengan kecakapan /"ekaam0 hukum&!ermasuk dalam kategori hukum pu"lik:

%& Negara&

*& Provinsi&+& Ka"upaten&.& Kota pra4a&


5/17

1. Kedudukan Pemerintah dalamHukum Pulik

$ukum pu"lik negara adalah organisasi4a"atan dan diantara 4a"atan-4a"atan ini ada

4a"atan pemerintah&Menurut pendapat H.D !an Wi"k#WillemK$ni"nenelt(mengatakan "aha :7Di dalamhukum mengenai "adan hukum kita mengenal

per"eaan antara "adan hukum dan organ-organn5a& #adan hukum adalah pendukunghak-hak ke"endaan /harta keka5aan0& #adanhukum melakukan per"uatan melalui organ-

organn5a(5ang meakilin5a&


6/17

$ukum administrasi adalah mengetahui organ atau 4a"atan pemerintah dalammelakukan per"uatan hukum 5ang "ersi3at pu"lik&

Karakteristik 5ang terdapat pada 4a"atan atau organ pemerintah menurutP&Nicolai dkk:%& 8rgan pemerintah men4alankan eenang atas nama dan tanggung

4aa" sendiri( 5ang dalam pengertian modern( diletakkan se"agaipertanggung4aa"an politik dan kepegaaian atau tanggung 4aa" pemerintahsendiri di hadapan $akim& 8rgan pemerintah adalah pemikul kea4i"antanggung 4aa"&*& Pelaksanaan eenang dalam rangka men4aga dan mempertahankan

norma hukum administrasi(organ pemerintah dapat "ertindak se"agai pihaktergugat dalam proses peradilan( 5aitu dalam hal ada ke"eratan( "anding( atauperlaanan&+& Di samping se"agai pihak tergugat( organ pemerintahan 4uga dapattampil men4adi pihak 5ang tidak puas( artin5a se"agai penggugat&.& Pada prinsipn5a organ pemerintah tidak memiliki harta keka5aan sendiri&

8rgan pemerintah merupakan "agian /alat0 dari "adan hukum menurut hukum

privat dengan harta keka5aann5a& 9a"atan "upati atau ali kota adalah organ-organ dari "adan umum ka"upaten7& #erdasarkan aturan hukum( "adanumum inilah 5ang dapat memiliki harta keka5aan( "ukan organpemerintahann5a& 8leh karena itu( 4ika ada putusan hakim 5ang "erupa dendaatau uang paksa /dangsom0 5ang di"e"ankan kepada organ pemerintah atauhukuman ganti kerugian dari kerusakan( kea4i"an mem"a5ar


7/17

%. Ma&am'ma&am (aatan Pemerintahan

Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini seiringse4alan dengan dinamika perkem"angan mas5arakat 5ang

menuntut pengaturan dan keterli"atan administrasi negara&Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usahanegara itu diantaran5a:a& Instansi-instansi resmi pemerintah 5ang "erada di "aahpresiden se"agai kepala eksekuti3"& Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungankekuasaan eksekuti3 5ang "erdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahanc& #adan-"adan hukum perdata 5ang didirikan olehpemerintahan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugaspemerintah

d& Instansi-instansi 5ang merupakan ker4a sama antara pihakpemerintah dengan pihak sasta 5ang melaksanakan tugas-tugaspemerintahane& 6em"aga-lem"aga hukum sasta 5ang "erdasarkanperaturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakantugas pemerintahan


8/17

Dalam literatur hukum administrasi( "adanhukum keperdataan dapat dikategorikanse"agai administrasi negara( dengan s5aratse"agai "erikut:

a& #adan-"adan itu di"entuk oleh organisasi

pu"lik"& #adan-"adan terse"ut men4alankan 3ungsipemerintahanc& Peraturan perundang-undangan secara

tegas mem"erikan keenangan untukmen5elenggarakan urusan pemerintahan dandalam kondisi tertentu "erenang menerapkansanksi administrati3&


9/17

;nsur dari #adan $ukuma& Perkumpulan orang /organisasi 5ang teratur0

"& Dapat melaksanakan pe"uatan hukum dalamhu"ungan-hu"ungan hukum

c& ,dan5a harta keka5aan 5ang terpisah

d& Mempun5ai kepentingan sendiri

e& Mempun5ai pengurus

3& Mempun5ai tu4uan tertentu

g& Mempun5ai hak-hak dan kea4i"an-kea4i"an

h& Dapat digugat atau menggugat di depanpengadilan


10/17

KEWENANGAN

PEMERINTAHKeenangan Pemerintah ter"agi men4adi *( 5aitu :%& ,sas 6egalitas dan


11/17

A)a) *e+alita) dan Weenan+Pemeritahan

,sas legalitas merupakan prinsip utama 5ang di4adikan se"agai dasar dalam setiappen5elenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutamanegara hukum sistem kontinental&

,sas legalitas ini digunakan dalam "idang hukum administrasi negara 5ang memilikimakna "aha pemerintah tunduk kepada undang-undang atau asas legalitasmenentukan "aha semua ketentuan 5ang mengikat arga negaraharus didasarkanpada undang-undang&

Menurut Prajudi Atmosudirdjomen5e"utkan "e"erapa pers5aratan 5ang harus dipenuhidalam pen5elenggaraan pemerintahan( 5aitu:

%0 =3ekti>tas( artin5a kegiatan 5ang harus mengenai sasaran 5ang telah ditetapkan&*0 6egitimitas( artin5a kegiatan administrasi Negara 4angan sampai menim"ulkanhe"oh karena tidak dapat diterima mas5arakat 5ang "ersangkutan&

+0 ?uridikitas( 5aitu s5arat 5ang men5atakan "aha per"uatan para pe4a"atadministrasi Negara tidak "oleh melanggar hukum dalam arti luas&

.0 6egalitas( 5aitu s5arat 5ang men5atakan "aha keputusan atau per"uatanadministrasi tidak "oleh dilakukuan tanpa dasar undang-undang/tertulis0 dalam arti

luas&10 Moralitas( 5aitu salah satu s5arat 5ang paling diperhatikan oleh mas5arakat(moral dan ethic umum maupun kedinasan a4i" di4un4ung tinggi&

@0 =>siensi( a4i" dike4ar seoptimal mungkin( kehematan "ia5a dan produktivitasa4i" diusahakan setinggi-tinggin5a&

A0 !eknik dan teknologi 5ang setinggi-tinggin5a a4i" dipakai untukmengem"angkan mutu prestasi se"aik-"aikn5a&


12/17

Weenan+ Pemerintahan,sas legalitas merupakan dasar dalam setiappen5elenggaraan kenegaraan dan pemerintah& 2etiappen5elenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi5aitu keenangan 5ang di"erikan oleh undang-undang&2u"stansi asas legalitas adalah eenang 5aknikemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu&

Keenangan mempun5ai kedudukan penting dalam ka4ianhukum tata Negara dan hukum administrasi& Dalamhukum( eenang sekaligus "erarti hak dan kea4i"an&$ak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatursendiri dan mengelola sendiri( sedangkan kea4i"an secarahorizontal "erarti kekuasaan untuk men5elenggarakanpemerintahan se"agaimana mestin5a& Dalam Negarahukum( eenang pemerintahan itu "erasal dariperaturan perundang-undangan 5ang "erlaku&


13/17

-umer dan Cara Memer$lehWeenan+ Pemerintahan

Keenangan 5ang "ersum"er dari peraturan perundang-undanganterse"ut diperoleh melalui tiga cara( 5aitu atri"usi( delegasi( danmandate& 6egislator 5ang kompeten untuk mem"erikan atri"usieenang pemerintahan itu di"edakan antara:

a& 5ang "erkedudukan se"agai original legislator

"& 5ang "ertindak se"agai delegated legislator

Pada delegasi pelimpahan suatu eenang 5ang telah ada oleh "adanatau 4a"atan tata usaha Negara 5ang telah memperoleh eenangpemerintahan secara atri"uti3 kepada "adan atau 4a"atan tata usahaNegara lainn5a& H.D. van Wijk/ Willen Konijnenbeltmende>nisikan :

,tri"usi adalah pem"erian eenang pemerintahan oleh pem"uatundang-undang kepada organ pemerintahan&

Delegasi adalah pelimpahan eenangan pemerintahan dari satu organkepada organ pemerintahan lainn5a&

Mandat ter4adi ketika organ pemerintahan mengizinkan keenangann5a

di4alankan oleh organ lain atas naman5a&


14/17

PEMERINTAH1. Pen+ertian Tindakan Pemerintahan

Pemerintahan atau administrasi Negara merupakan su"4ek hukumse"agai pendukung hak-hak dan kea4i"an-kea4i"an( melakukan"er"agai tindakan n5ata maupun tindakan hukum& !indakan n5ataadalah tindakan-tindakan 5ang tidak ada relevansin5a dengantindakan hukum sehingga tidak menim"ulkan aki"at-aki"at hukum&!indakan hukum adalah tindakan 5ang dimaksudkan untukmenciptakan hak dan kea4i"an& !indakan hukum administrasi adalahsuatu pern5ataan kehendak 5ang muncul dari organ administrasidalam keadaan khusus(e dimaksudkan untuk menim"ulkan aki"athukum administrasi& ,ki"at-aki"at hukum dapat "erupa:

a& 9ika menim"ulkan "e"erapa peru"ahan hak( kea4i"an( atau

keenangan 5ang ada"& #ila menim"ulkan peru"ahan kedudukan hukum "agi seseorang )o"4ek 5ang ada

c& #ila terdapat hak( kea4i"an( keenangan( ataupun statustertentu 5ang ditetapkan


15/17

Un)ur, Ma&am'ma&am, danKarakteri)tik Tindakan Hukum

Pemerintahan

a.Un)ur'un)ur Tindakan Hukum Pemerintahan!indakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan 5angdilakukan oleh organ pemerintahan& ;nsur-unsur tindakanpemerintah s"":

%0 Per"uatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam

kedudukann5a se"agai penguasa maupun se"agai alatkelengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung4aa"sendiri

*0 Per"uatan terse"ut dilaksanakan dalam rangka men4alankan3ungsi pemerintahan

+0 Per"uatan terse"ut dimaksudkan se"agai sarana untukmenim"ulkan aki"at hukum administrasi

.0 Per"uatan 5ang "ersangkutan dilakukan dalam rangkapemeliharaan kepentingan Negara dan rak5at&


16/17

.Ma&am'ma&am Tindakan Hukum

Pemerintahan,dministrasi Negara adalah su"4ek hukum 5angmeakili dua institusi 5aitu 4a"atan pemerintah dan"adan hukum& Karena meakili dua institusi( 5aitu

tindakan hukum pu"lic dan tindakan hukum privat&ara untuk menentukan apakah tindakanpemerintahan diatur oleh hukum privat atau hukumpu"lic adalah dengan melihat kedudukan pemerintah

dalam men4alankan tindakan terse"ut& 9ikapemerintah "ertindak dalam kualitasn5a se"agaipemerintah( han5a hukum pu"liclah 5ang "erlaku&

9ika pemerintahan "ertindak tidak dalam kualitas

pemerintah( maka hukum privatlah 5ang "erlaku&


17/17

Ruang lingkup urusan pemerintahan itu demikian kompleks sehingga untuke3ektivitas dan e>siensi diperlukan pula keterli"atan pihak sasta( 5angdiu4udkan dengan ker4a sama atau per4an4ian& !indakan hukum pemerintahan

5ang dilakukan dengan meli"atkan pihak sasta ini "iasa dise"uttindakan hukum campuran&

E. Utrechtmen5e"utkan "e"erapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan( 5aitu:%0 5ang "ertindak adalah administrasi Negara sendiri*0 5ang "ertindak ialah su"4ek hukum lain 5ang tidak termasuk administrasiNegara dan 5ang menpun5ai hu"ungan istimea atau hu"ungan "iasa dengan

pemerintah+0 5ang "ertindak ialah su"4ek hukum lain 5ang tidak termasuk administrasiNegara dan 5ang men4alankan peker4aann5a "erdasarkan suatu konsesi atau izin5ang di"erikan pemerintah.0 5ang "ertindak ialah su"4ek hukum lain 5ang tidak termasuk administrasiNegara dan disu"sidi oleh pemerintah10 5ang "ertindak ialah pemerintah "ersama-sama dengan su"4k hukum lain5ang "ukan administrasi Negara dan kedua "elah pihak itu terga"ung dalamker4asama 5ang diatur oleh hukum privat@0 5ang "ertindak ialah 5a5asan 5ang didirikan oleh pemerintah atau diaasipemerintahA0 5ang "ertindak ialah su"4ek hukum lain 5ang "ukan administrasi Negara(tetapi di"eri suatu kekuasaan memerintah&

Documents

Kedudukan, Kewenangan, Dan Tindakan Pemerintah