Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan ... · Dasar Hukum Bank Indonesia Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,

Dasar Hukum Bank Indonesia

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

~UUD 1945 Pasal 23 D~

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan

Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

dalam Undang-undang ini.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2~

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui

penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan

nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan

moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien

serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk

mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi

pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas

sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan

kepentingan nasional

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta

melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua

dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Papua pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan

November. Sebelum dipublikasikan, materi Kajian dari berbagai

provinsi telah terlebih dahulu dikompilasi melalui mekanisme

kerja internal Bank Indonesia untuk dijadikan bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter, sistem

pembayaran, serta pengawasan perbankan dan sistem keuangan

secara makroprudensial. Publikasi ini berfungsi sebagai media

untuk menyampaikan penjelasan kepada para pemangku

kepentingan dan publik di daerah mengenai perkembangan

kondisi terkini, prospek perekonomian, serta isu yang

berkembang dan perlu dicermati.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 9

Jayapura 99111

T +62 967 534 581

F +62 967 535 201

Salinan elektronis publikasi ini dapat diunduh melalui situs

www.bi.go.id.

Untuk mendapatkan salinan elektronis publikasi ini pada

kesempatan pertama, silahkan mengirimkan surel ke

serta mencantumkan nama, instansi, dan jabatan.

i

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat dan berkat-Nya,

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Triwulan I 2015 ini dapat terbit

tepat waktu. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kajian yang meliputi

analisis makroekonomi daerah, perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan

keuangan daerah menjadi penting terutama bagi pemerintah, dunia usaha, dan

kalangan akademisi, maupun masyarakat luas.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu melalui

Kata Pengantar ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu terbitnya Kajian ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin baik tersebut

tetap dapat terpelihara di masa mendatang. Akhirnya, besar harapan kami agar Kajian

pada triwulan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami kondisi

perekonomian Papua.

Jayapura, 20 Mei 2015

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA

Hasiholan Siahaan

iii

Setelah mengalami kontraksi pada triwulan IV 2014 (-7,87%, yoy), pertumbuhan

ekonomi Papua telah kembali positif pada triwulan ini (5,79%, yoy). Dari sisi

penggunaan, penguatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan komponen

Konsumsi Pemerintah (11,94%, yoy) dan kontraksi ekspor netto yang mengecil.

Berdasarkan kategori lapangan usaha, percepatan pertumbuhan didorong oleh lonjakan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

triwulan lalu mencatatkan kinerja negatif, pada triwulan I 2015 sudah mampu mencapai

kinerja positif meskipun dengan besaran terbatas (2,02% yoy).

Selanjutnya, inflasi di Provinsi Papua pada triwulan I 2015 lebih rendah dibandingkan

triwulan lalu. Tingkat inflasi turun dari 9,12% (yoy) di akhir 2014 menuju 6,85% (yoy) di

triwulan ini. Angka tersebut berada pada rentang prediksi Bank Indonesia pada publikasi

yang lalu (6,23% s.d. 7,23%, yoy). Penurunan inflasi disebabkan oleh harga-harga

komponen volatile foods yang relatif terkendali. Faktor lainnya adalah kebijakan

pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal

Januari.

Kinerja perbankan di Provinsi Papua pada triwulan I 2015 menunjukkan perbaikan

dibandingkan triwulan lalu. Hal itu ditunjukkan oleh peningkatan kinerja perbankan

dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Aset Perbankan. Selanjutnya, risiko

kredit perbankan yang ditunjukkan oleh Non Performing Loan (NPL) secara umum masih

di bawah 5%. Namun demikian, NPL terus naik, terutama untuk kredit UMKM.

Terkait sistem pembayaran, sesuai dengan polanya historisnya, aliran uang kartal

pada triwulan I 2015 mengalami net inflow (Rp1,8 triliun). Berlalunya siklus

musiman keagamaan dan pelaksanaan proyek pemerintah yang belum optimal

menjadi faktor yang mendorong net inflow pada triwulan ini. Untuk pembayaran

nontunai, ecara nominal, aktivitas kliring pada triwulan I 2015 relatif menurun

dibandingkan triwulan lalu. Namun demikian, volumenya mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perputaran transaksi dengan nilai di bawah

Rp100 juta meningkat. Sementara untuk perkembangan transaksi BI-RTGS, pada awal

tahun, umumnya transaksi tersebut turun dibandingkan periode akhir tahun.

iv

Untuk perkembangan fiskal, secara keseluruhan, pagu anggaran APBN di Papua pada

2015 lebih rendah dari 2014. Pagu turun dari Rp13,84 triliun menjadi Rp12,87 triliun

(-7,01%). Sementara terkait APBD, realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua pada

triwulan I 2015 belum optimal. Realisasi dari sisi pendapatan baru mencapai 7,17% dari

pagu anggaran 2015, lebih rendah dibandingkan dengan posisi yang sama tahun

sebelumnya. Sementara itu, rasio realisasi belanja pada triwulan I 2015 terhadap pagu

anggaran 2015 baru mencapai 4,06%, cenderung stabil dibandingkan triwulan I 2014.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat pagu APBD 2015 mengalami

kenaikan dibanding 2014, sementara kemampuan pemerintah provinsi dalam

penyediaan dana untuk pembiayaan berbagai kegiatan perlu lebih dioptimalkan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu

ternyata belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang ingin

bekerja. Hal tersebut ditunjukkan oleh naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari

3,48% pada Februari 2014 menjadi 3,72% di periode yang sama di 2015. Tren

peningkatan TPT meski penciptaan lapangan kerja juga bertambah tersebut telah

berlangsung sejak semester awal 2013. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua

masih mencatatkan defisit sampai akhir triwulan I 2015 (97,42). Nilai tersebut

menunjukkan kenaikan indeks pendapatan petani belum dapat mengimbangi kenaikan

indeks biaya yang harus dibayar.

Oleh karena itu, setelah mencermati perkembangan terakhir, asesmen Bank Indonesia

triwulan ini mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang periode

2015. Jika triwulan lalu PDRB Papua selama 2015 diperkirakan akan tumbuh setidaknya

12,4% (yoy), berdasarkan perkembangan yang ada Bank Indonesia memproyeksikan

pertumbuhannya akan berada di kisaran 7,4 s.d. 8,4% (yoy). Dari sisi penggunaan,

variabel utama yang mengoreksi besaran proyeksi PDRB adalah komponen Investasi dan

Ekspor Luar Negeri. Selain itu, sentimen Konsumsi Rumah Tangga secara nasional juga

cenderung melemah akibat pergerakan nilai tukar rupiah serta antisipasi inflasi dari sisi

kebijakan pemerintah. Untuk triwulan II 2015, akibat adanya base effect periode lalu,

pertumbuhannya akan cukup tinggi di kisaran 8,6 s.d. 9,6% (yoy). Lalu, pada triwulan

berikutnya pertumbuhan akan cenderung melemah.

Terkait tingkat harga agregat, jika pergerakan komponen volatile foods dan

administered prices tidak mendapatkan tekanan yang signifikan, inflasi Papua selama

2015 diperkirakan akan berada pada interval 5,38% s.d. 6,38% (yoy). Realisasi akan

lebih rendah jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan

peranannya dalam memitigasi risiko inflasi yang ada.

v

Daftar

Isi

Kata Pengantar ............................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif....................................................................................................... iii

Daftar Isi........................................................................................................................ v

Daftar Tabel ................................................................................................................. vii

Daftar Grafik ............................................................................................................... viii

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Papua ......................................................................... xi

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi .......................................................................... xi

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran ....................................................................... xii

1 PERTUMBUHAN EKONOMI......................................................................................... 1

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan ............................................................... 1

1.1.1 Konsumsi ....................................................................................................... 2

1.1.2 Investasi ......................................................................................................... 4

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha .......................................... 7

1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ............................................................ 7

1.2.2 Pertambangan dan Penggalian ...................................................................... 8

1.2.3 Konstruksi ...................................................................................................... 9

1.2.4 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ............. 10

1.2.5 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib ............. 10

1.2.6 Kategori Lainnya .......................................................................................... 11

2 INFLASI ...................................................................................................................... 16

2.1 Inflasi Umum ...................................................................................................... 16

2.2 Komponen Inflasi ............................................................................................... 17

2.3 Kelompok Komoditas ......................................................................................... 20

2.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah .............................................................. 21

3 PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ............................................................... 22

3.1 Perkembangan Perbankan .................................................................................. 23

3.1.1 Perkembangan Bank Umum ............................................................................ 23

3.1.1.1 Aset Perbankan ..................................................................................... 23

3.1.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) ............................................... 23

3.1.1.3 Penyaluran Kredit .................................................................................. 24

3.1.1.4 Suku Bunga ........................................................................................... 25

3.1.2 Stabilitas Sistem Keuangan .......................................................................... 26

vi

3.1.2.1 Ketahanan Sektor UMKM ..................................................................... 26

3.1.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga ......................................................... 27

3.2 Perkembangan Sistem Pembayaran .................................................................... 28

3.2.1 Sistem Pembayaran Tunai ............................................................................ 28

3.2.1.1 Aliran Uang Masuk dan Keluar .............................................................. 28

3.2.1.2 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar ..................................................... 28

3.2.2 Sistem Pembayaran Non-Tunai .................................................................... 29

3.2.2.1 Transaksi Kliring .................................................................................... 29

3.2.2.2 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) ......... 29

4 KEUANGAN PEMERINTAH ........................................................................................ 30

4.1.Realisasi Penyerapan APBN di Daerah ............................................................. 30

4.2.Realisasi APBD ................................................................................................ 32

4.2.1.Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua .......................................... 33

4.2.2.Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua ................................................. 35

5 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ............................................................. 37

5.1 Ketenagakerjaan ................................................................................................ 37

5.2 Kesejahteraan ..................................................................................................... 38

6 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ........................................................................ 40

6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................... 40

6.2 Prospek Inflasi .................................................................................................... 41

vii

Daftar

Tabel

Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Sisi Penggunaan ............................................................. 1

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan ................................................................... 1

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha ................................ 7

Tabel 1.4 Perkembangan Sektor Lainnya ................................................................. 11

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komponen .......................... 17

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Komponen Volatile Food Berdasarkan

Subkelompok ...................................................................................... 18

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok ............................ 20

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama .................... 37

viii

Daftar

Grafik

Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Penghasilan Saat ini ..... 2

Grafik 1.2 Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen di Provinsi Papua ................... 2

Grafik 1.3 Penjualan Listrik Segmen Rumah Tangga di Provinsi Papua ....................... 3

Grafik 1.4 Perkembangan Impor Barang Konsumsi di Provinsi Papua ........................ 3

Grafik 1.5 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Provinsi Papua .................. 3

Grafik 1.6 Realisasi Belanja Selain Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua ............. 3

Grafik 1.7 Penyaluran Kredit Modal Kerja dan Investasi di Provinsi Papua .................. 4

Grafik 1.8 Impor Barang Modal ................................................................................ 4

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor .............................................................................. 5

Grafik 1.10 Pangsa Ekspor Triwulan I 2015 ............................................................... 5

Grafik 1.11 Impor Provinsi Papua .............................................................................. 6

Grafik 1.12 Pangsa Impor Papua 2015-I .................................................................... 6

Grafik 1.13 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha ........ 7

Grafik 1.14 Produksi Tanaman Pangan yang Dominan di Provinsi Papua ................... 7

Grafik 1.15 Produksi Perikanan Tangkap ................................................................... 8

Grafik 1.16 Kredit Sektor Pertanian ........................................................................... 8

Grafik 1.18 Penjualan Konsentrat Tembaga dan Emas Kabupaten Mimika ................ 9

Grafik 1.17 Produksi Konsentrat Tembaga dan Emas Kabupaten Mimika .................. 9

Grafik 1.19 Penjualan Semen di Provinsi Papua ......................................................... 9

Grafik 1.20 Kredit Sektor Konstruksi di Papua ........................................................... 9

Grafik 1.21 Pendaftaran Kendaraan Baru ................................................................ 10

Grafik 1.22 Pembelian Durable Goods..................................................................... 10

Grafik 1.23 Perkembangan Realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi Papua ......... 10

Grafik B.2.1 Bentuk-bentuk Resource Nationalism .................................................. 13

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan ............................................................... 16

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan ................................................................ 16

Grafik 2.3 Event Analysis Inflasi ............................................................................... 16

Grafik 2.4 Disagregasi Komponen Inflasi Bulanan .................................................... 17

Grafik 2.5 Disagregasi Inflasi Bulanan Komponen Core Inflation ............................. 17

Grafik 2.6 Ekspektasi Inflasi Konsumen ................................................................... 18

Grafik 3.1 Perkembangan Indikator Perbankan........................................................ 22

Grafik 3.2 Perkembangan DPK ................................................................................ 22

Grafik 3.3 Perkembangan Aset Perbankan .............................................................. 23

ix

Grafik 3.4 Struktur Aset Perbankan ......................................................................... 23

Grafik 3.5 Perkembangan DPK Menurut Jenis ......................................................... 23

Grafik 3.6 Penyaluran Kredit Menurut Sektor .......................................................... 24

Grafik 3.7 Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan ................................................. 24

Grafik 3.8 LDR dan NPL ........................................................................................... 25

Grafik 3.9 NPL Menurut Sektor ................................................................................ 25

Grafik 3.10 Nominal NPL Menurut Sektor ................................................................ 25

Grafik 3.11 Suku Bunga DPK ................................................................................... 25

Grafik 3.12 Suku Bunga Kredit Menurut Sektor ...................................................... 26

Grafik 3.13 Penyaluran Kredit UMKM ..................................................................... 26

Grafik 3.14 NPL Kredit UMKM ................................................................................. 26

Grafik 3.15 Kredit UMKM Menurut Penggunaan .................................................... 26

Grafik 3.16 NPL UMKM Berdasarkan Penggunaan .................................................. 27

Grafik 3.17 Kredit Rumah Tangga ........................................................................... 27

Grafik 3.18 NPL Kredit Rumah Tangga .................................................................... 27

Grafik 3.19 Transaksi Tunai .................................................................................... 28

Grafik 3.20 Total Transaksi Kliring .......................................................................... 29

Grafik 3.21 Transaksi Kliring per Hari ..................................................................... 29

Grafik 3.22 Transaksi BI-RTGS ................................................................................. 29

Grafik 4.1 Pagu APBN Berdasar Kewenangan di Provinsi Papua ............................... 30

Grafik 4.2 Pagu APBN Berdasar Jenis Belanja di Provinsi Papua ............................... 30

Grafik 4.3 Pagu APBN 2015 per Kabupaten Kota .................................................... 30

Grafik 4.4 Realisasi APBN Berdasar Kewenangan ..................................................... 31

Grafik 4.5 Realisasi APBN Berdasar Belanja .............................................................. 31

Grafik 4.6 Realisasi APBN Berdasar Kab.Kota ........................................................... 31

Grafik 4.7 Realisasi Pendapatan ............................................................................... 33

Grafik 4.8 Realisasi PAD ........................................................................................... 33

Grafik 4.9 Realisasi Dana Perimbangan .................................................................... 34

Grafik 4.10 Kapasitas Fiskal ..................................................................................... 34

Grafik 4.11 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Pagu Anggaran .................................. 35

Grafik 4.12 Realisasi Belanja TidakLangsung/Rutin (Rp miliar) .................................. 35

Grafik 4.13 Realisasi Belanja Langsung (Nonrutin) ................................................... 35

Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama ................ 37

Grafik 5.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Utama (yoy) ......................................................................................... 37

Grafik 5.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ..................... 38

x

Grafik 5.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja ................................ 38

Grafik 5.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan ............................. 38

Grafik 5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan ................. 38

Grafik 5.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani ............................................................ 39

Grafik 5.8 Perbandingan NTP Papua dengan NTP Nasional ...................................... 39

Grafik 5.9 Jumlah Penduduk Miskin ........................................................................ 39

Grafik 5.10 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan .. 39

Grafik 5.11 Perkembangan Garis Kemiskinan .......................................................... 39

Grafik 5.12 Perkembangan Upah Minimum Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak .. 39

Grafik 6.1 Perkembangan Harga Minyak Dunia ....................................................... 41

xi

Tabel Indikator Ekonomi

Provinsi Papua

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

2013 2014 2014 2015

Total IV Total I

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 7,91 (7,39) 3,25 5,79

Menurut Penggunaan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,27 7,25 7,22 6,15

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 7,25 10,95 12,38 3,17

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,45 5,95 8,17 11,94

Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,35 7,86 7,68 8,98

Perubahan Inventori 90,61 (147,48) (182,91) (120,90)

Ekspor Luar Negeri 32,38 (56,28) (46,83) 91,86

Impor Luar Negeri (41,20) 76,28 105,27 (37,03)

Net Ekspor Antar Daerah 373,67 (64,60) (139,68) (82,72)

Menurut Kategori Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,04 6,06 5,79 6,89

Pertambangan dan Penggalian 7,50 (23,52) (4,16) 2,02

Industri Pengolahan 2,13 8,34 8,72 5,62

Pengadaan Listrik, Gas 7,59 (1,65) 5,26 (8,90)

Pengadaan Air 6,53 6,24 6,25 3,47

Konstruksi 11,79 2,54 9,05 13,96

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,36 8,12 7,30 8,35

Transportasi dan Pergudangan 8,15 11,00 10,26 10,39

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11,67 7,12 12,57 4,97

Informasi dan Komunikasi 12,79 1,37 6,63 0,82

Jasa Keuangan 14,37 12,16 7,38 9,26

Real Estate 11,67 6,30 8,09 4,96

Jasa Perusahaan 5,88 8,34 9,65 1,66

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,80 8,58 15,96 10,07

Jasa Pendidikan 9,75 3,33 8,15 7,18

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,29 4,81 9,36 9,45

Jasa lainnya 10,42 3,54 8,55 7,56

Inflasi Nasional (% yoy) 8,38 8,36 8,36 6,38

Inflasi Papua (% yoy) 8,27 9,12 9,12 6,85

Kota

Jayapura 8,27 7,98 7,98 5,99

Merauke - 12,31 12,31 9,25

Disagregasi Komponen

Inflasi Inti (Core Inflation ) 6,61 5,10 5,10 5,39

Harga Pangan Bergejolak (Volatile Food) 6,59 12,14 12,14 5,95

Harga Yang Diatur Pemerintah (Administered Prices ) 18,23 18,24 18,24 12,82

Kelompok Komoditas

Bahan Makanan 7,12 11,56 11,56 6,27

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 8,18 8,78 8,78 8,63

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 9,18 7,44 7,44 7,06

Sandang 4,07 4,02 4,02 4,37

Kesehatan 3,80 4,47 4,47 6,73

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,73 3,91 3,91 4,58

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 11,97 11,43 11,43 7,29

Indikator

xii

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

I II III IV I II III IV I

Total Aset (Rp miliar) 34.490 37.928 40.808 37.429 36.028 42.916 49.479 41.929 43.569

Dana Pihak Ketiga (Rp miliar) 26.365 28.862 30.294 29.653 29.275 32.670 36.141 33.717 33.078

Giro 9.198 11.089 12.835 9.078 9.742 12.469 13.964 9.487 9.972

Deposito 5.556 6.217 5.595 5.607 6.748 7.761 9.376 7.510 8.894

Tabungan 11.610 11.555 11.864 14.968 12.785 12.440 12.801 16.720 13.927

Total Penyaluran Kredit (Rp miliar) 15.454 16.656 17.511 17.368 17.667 18.606 19.211 19.718 19.685

Kredit Penggunaan (Rp miliar) 15.454 16.656 17.511 17.368 17.667 18.606 19.211 19.718 19.685

Modal Kerja 5.858 6.186 6.392 6.347 6.771 7.378 8.032 7.291 7.089

Investasi 2.195 2.601 2.605 2.779 2.649 2.787 2.726 3.148 3.137

Konsumsi 7.401 7.869 8.513 8.242 8.247 8.441 8.453 9.279 9.459

Kredit Sektoral (Rp miliar) 15.454 16.656 17.511 17.368 17.667 18.606 19.211 19.718 19.685

Pertanian 212 251 283 501 514 573 602 612 634

Pertambangan 79 75 77 62 46 54 77 49 54

Industri pengolahan 373 487 544 505 371 349 333 317 306

Listrik,Gas dan Air 22 28 30 32 33 37 51 54 40

Konstruksi 1.101 1.205 1.295 1.171 1.217 1.398 1.803 1.405 1.218

Perdagangan 4.144 4.816 4.869 4.797 4.953 5.233 5.401 5.582 5.644

Pengangkutan 300 373 399 426 462 551 583 607 614

Jasa Dunia Usaha 567 562 519 534 545 532 453 507 524

Jasa Sosial Masyarakat 903 953 958 1.077 1.217 1.222 1.303 1.256 1.140

Lain-lain 7.730 7.887 8.513 8.263 8.309 8.659 8.605 9.329 9.510

Kredit MKM (Rp miliar) 5.094 5.803 6.080 7.418 7.161 7.834 8.044 8.342 8.355

Modal Kerja 4.131 4.391 4.607 5.480 5.397 5.896 6.175 6.093 6.069

Investasi 963 1.408 1.468 1.933 1.759 1.938 1.869 2.249 2.286

Kredit Mikro (Rp miliar) 837 939 996 1.107 1.090 1.361 1.224 1.342 1.334

Modal Kerja 693 669 713 780 780 947 892 920 908

Investasi 140 270 283 322 306 414 332 422 426

Kredit Kecil (Rp miliar) 2.239 2.521 2.594 2.828 2.695 2.907 3.052 3.041 2.976

Modal Kerja 1.815 1.844 1.909 1.974 1.916 2.093 2.192 2.129 2.043

Investasi 424 677 685 854 779 814 860 912 933

Kredit Menengah (Rp miliar) 2.022 2.343 2.489 3.482 3.375 3.566 3.768 3.959 4.046

Modal Kerja 1.623 1.883 1.989 2.726 2.701 2.857 3.091 3.044 3.119

Investasi 399 460 500 756 674 710 677 915 927

NPL (Rp miliar) 237 298 332 318 371 597 640 797 899

NPL Ratio 1,53% 1,79% 1,90% 1,83% 2,10% 3,21% 3,33% 4,04% 4,57%

LDR 58,6% 57,7% 57,8% 58,6% 60,3% 57,0% 53,2% 58,48% 59,5%

2015Indikator Perbankan

2013 2014


Pengelolaan Uang (Kartal) Rupiah

Inflow (Rp miliar) 2.693 1.253 1.707 1.071 2.813 1.153 1.498 1.468 2.695

Outflow (Rp miliar) (1.004) (2.089) (3.072) (5.672) (877) (1.844) (2.516) (6.239) 906

Pemusnahan UTLE (Rp miliar) 108 327 228 275 395 201 332 260 424

Kliring

Total

Volume (lembar) 34.676 32.274 32.980 33.524 29.774 30.085 31.251 31.204 34.049

Nominal (Rp miliar) 6.430 5.934 8.117 12.264 8.252 8.490 8.506 9.652 957

Rata-Rata Perputaran Kliring (per hari)

Rata-Rata Volume (lembar) 588 512 523 559 505 519 512 538 549

Rata-Rata Nominal (Rp Miliar) 108 94 128 204 139 146 139 166 15.428

Nisbah Rata-Rata Penolakan

Volume (%) 1,65 2,13 2,13 1,63 1,38 1,66 1,85 1,30 1,24

Nominal (%) 0,51 0,56 0,34 0,24 0,34 0,57 0,30 0,31 2,14

Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement

Outflow (from)

Nominal (Rp miliar) (5.259) (4.446) (8.094) (10.634) (7.154) (5.945) (7.735) (12.714) (7.835)

Volume (lembar) 7.926 6.081 8.106 8.686 7.540 7.802 8.329 8.433 4.341

Inflow (to)

Nominal (Rp miliar) 7.317 5.555 11.940 15.147 8.257 10.331 12.863 18.317 9.160

Volume (lembar) 9.867 8.013 10.916 11.731 9.831 11.122 11.788 13.023 5.687

Intra-Papua

Nominal (Rp miliar) 716 957 2.836 4.788 1.000 1.375 2.291 5.461 900

Volume (lembar) 1.504 1.101 1.612 1.552 1.402 1.446 1.625 1.864 844

Indikator Sistem Pembayaran2013 2014 2015

1

1 PERTUMBUHAN

EKONOMI

etelah mengalami kontraksi pada triwulan IV 2014 (-7,87%, yoy), pertumbuhan

ekonomi Papua telah kembali positif pada triwulan ini (5,79%, yoy). Dari sisi

penggunaan, penguatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan

komponen Konsumsi Pemerintah (11,94%, yoy) dan kontraksi ekspor netto yang

mengecil. Berdasarkan kategori lapangan usaha, percepatan pertumbuhan didorong

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

sudah mampu mencapai kinerja positif meskipun dengan besaran terbatas (2,02% yoy).

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

Berdasarkan penggunaan, penguatan

pertumbuhan ekonomi Papua terutama

didorong oleh komponen Konsumsi,

terutama Konsumsi Pemerintah (11,94%,

yoy). Sementara itu, Konsumsi Swasta yang

dalam kurun waktu terakhir menjadi mesin

pertumbuhan ekonomi Papua, pada

triwulan ini mengalami perlambatan.

Pertumbuhan Konsumsi Swasta turun dari

7,38% (yoy) pada triwulan lalu menjadi

6,04% (yoy) pada triwulan I 2015.

Selain Konsumsi Swasta, komponen

Investasi juga melambat meski besarannya

tidak sebesar Konsumsi Swasta.

Pertumbuhan Investasi melambat dari

6,04% (yoy) menjadi 5,90% (yoy). Faktor

lain yang menahan percepatan

pertumbuhan ekonomi Papua adalah Ekspor

Netto yang masih berkontraksi (-8,38%,

yoy).

S

sumber: BPS (2015), diolah

Tabel 1.1 Struktur Ekonomi Sisi Penggunaan


Tabel 1.2 Pertumbuhan Sisi Penggunaan

2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015

Komponen Pengeluaran Total I II III IV Total I

Konsumsi 61,12 63,13 63,93 59,95 68,09 63,72 64,34

Konsumsi Swasta 42,18 44,06 44,43 41,41 45,03 43,87 44,17

Konsumsi Pemerintah 18,95 19,06 19,50 18,55 23,06 19,85 20,17

Investasi 26,52 27,60 28,18 25,50 28,36 27,31 27,63

Ekspor Netto 12,35 9,27 7,88 14,55 3,55 8,97 8,03

2013 2014 2014 2015

Komponen Pengeluaran Total IV Total I

Konsumsi 6,96 6,89 7,64 7,82

Konsumsi Swasta 6,30 7,38 7,40 6,04

Konsumsi Pemerintah 8,45 5,95 8,17 11,94

Investasi 6,69 6,04 6,31 5,90

Ekspor Netto 15,89 -80,38 -25,02 -8,38

P D R B 7,91 -7,87 3,25 5,79

2

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua

1.1.1 Konsumsi

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I

2015 cenderung melambat (6,04%, yoy).

Terdapat 3 faktor yang menyebabkan

perlambatan tersebut, yaitu tingkat

keyakinan konsumen yang relatif melemah,

turunnya tingkat penghasilan, serta

akumulasi dampak inflasi.

Pelemahan tingkat keyakinan konsumen

dapat dikonfirmasi oleh hasil Survei

Konsumen yang dilakukan oleh Bank

Indonesia di Kota Jayapura. Di satu sisi,

survei tersebut menunjukkan bahwa

mayoritas responden cenderung optimistis

akan kondisi dan perkembangan ekonomi

yang terjadi. Di sisi lain, meski masih berada

pada zona optimistis namun dua dari tiga

bulan yang disurvei menunjukkan tren

menurun (Januari dan Maret 2015).

Temuan tersebut konsisten dengan rilis

Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai

tendensi konsumen di Provinsi Papua. Tidak

hanya mencatatkan penurunan tendensi,

BPS juga menangkap kecenderungan

ekspektasi pesimistis pada periode Maret.

Selain itu Survei Konsumen dan BPS juga

menyimpulkan pesimisme masyarakat

terkait pendapatan rumah tangga. Persepsi

masyarakat tersebut tidak lepas dari faktor

tingginya inflasi di Provinsi Papua pada akhir

tahun lalu. Sementara sejak awal tahun

meski sempat terjadi deflasi, namun hal

tersebut belum mampu mengkompensasi

penurunan daya beli masyarakat.

Ketiga faktor yang dijabarkan tadi

menyebabkan konsumsi rumah tangga

meski masih tumbuh, namun lajunya

melambat. Akibatnya, pertumbuhan

Konsumsi Swasta pada triwulan ini hanya

mampu mencapai 6,04% (yoy). Kinerja

tersebut menurun dari triwulan IV 2014

yang mencapai 7,38% (yoy).

Perlambatan konsumsi rumah tangga juga

ditunjukkan oleh tingkat konsumsi listrik

segmen rumah tangga di Papua. Meski

Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Keyakinan

Konsumen dan Penghasilan Saat ini

Grafik 1.2 Perkembangan Indeks Tendensi

Konsumen di Provinsi Papua

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2013 2014 2015

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Penghasilan Saat Ini

Garis 100

Optimistis

Pesimistis

sumber: Survei Konsumen

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015

ITK

Pendapatan RT

Pengaruh Inflasi thdp. Konsumsi

Garis 100

sumber: BPS

3

Triwulan I 2015

masih berada pada tren positif, namun

levelnya triwulan ini (184 GWh) hanya

meningkat tipis dibandingkan triwulan yang

lalu (182 GWh).

Indikator lainnya adalah nilai impor barang-

barang konsumsi rumah tangga. Data impor

produk kategori ini menunjukkan

merosotnya Impor Konsumsi selama

triwulan I 2015. Secara tahunan (yoy),

kontraksi yang terjadi mencapai 68% lebih

rendah dibandingkan triwulan I 2014.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa dampak

pelemahan nilai tukar rupiah yang telah

berlangsung sejak pertengahan 2013 (6

triwulan) mulai terasa dampaknya bagi

perekonomian Papua.

Jika diperhatikan, data penyaluran kredit

konsumsi menunjukkan penguatan

pertumbuhan. Sementara itu, baik Survei

Konsumen BI maupun Indeks Tendensi

Konsumen BPS sama-sama menunjukkan

kecenderungan tingkat pendapatan yang

lebih rendah sebagai penyebab penurunan

optimisme konsumen. Hal ini

mengindikasikan peningkatan konsumsi

masyarakat sedikit banyak ditopang oleh

pendanaan kredit.

Untuk komponen Konsumsi Pemerintah,

pertumbuhannya mencapai 11,94% (yoy) di

triwulan ini. Penguatan Konsumsi

Pemerintah tersebut disebabkan oleh dua

hal. Pertama, peningkatan itu menunjukkan

semakin besarnya alokasi belanja selain

belanja modal pemerintah daerah di Provinsi

Papua. Kedua, pada triwulan I 2014,

komponen belanja nonmodal Pemda

Provinsi relatif menurun dibandingkan tahun

sebelumnya. Artinya, terdapat base effect

dari periode 2014 yang lalu di dalam

pertumbuhan yang tinggi pada triwulan ini.

Grafik 1.3 Penjualan Listrik Segmen Rumah

Tangga di Provinsi Papua

Grafik 1.4 Perkembangan Impor Barang

Konsumsi di Provinsi Papua

Grafik 1.5 Perkembangan Penyaluran Kredit

Konsumsi di Provinsi Papua

Grafik 1.6 Realisasi Belanja Selain Belanja Modal

Pemerintah Provinsi Papua

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2013 2014 2015

Nilai Impor Konsumsi

Pertumbuhan [sk. kanan]

juta USD % yoy

sumber: Ditjen Bea dan Cukai

-10

0

10

20

30

40

50

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000


2013 2014 2015

Kredit Konsumsi


Rp miliar% yoy

sumber: Laporan Bank

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

I II III IV I

2014 2015

Penjualan Segmen RT

Pertumbuhan tahunan [skala kanan]

sumber: PLN

MWh %

-50

0

50

100

150

200

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000


2013 2014 2015

Total Belanja Selain

Belanja Modal

Pertumbuhan [sk.

kanan]

Rp miliar % yoy

sumber: DJPK dan BPKAD Prov. Papua

4


Provinsi Papua

1.1.2 Investasi

Nilai riil komponen investasi Papua

meningkat antarperiode. Secara khusus

pada triwulan IV 2014. Namun demikian,

laju pertumbuhannya menunjukkan

perlambatan dalam kurun waktu terakhir.

Pada 2013, pertumbuhannya mencapai

6,69% per tahun. Akan tetapi, pada

triwulan ini pertumbuhannya hanya 5,90%

(yoy). Hal ini sejalan dengan perlambatan

investas oleh perbankan

selama periode 2013-2015. Tidak hanya itu,

impor barang modal juga menunjukkan

penurunan dalam kurun waktu yang sama.

Faktor-faktor penyebab perlambatan

investasi Papua yang persisten tersebut

terutama karena ketergantungan yang

tinggi terhadap sektor Penggalian dan

Pertambangan.

Ketergantungan atas sektor Penggalian dan

Pertambangan yang tinggi menyebabkan

investasi juga ditentukan oleh prospek

jangka panjang sektor tersebut. Oleh karena

itu, meski sektor-sektor lain khususnya

Pemerintahan aktif melakukan investasi,

fluktuasi investasi agregat tetap ditentukan

oleh kinerja sektor Penggalian dan

Pertambangan.

Perlu disampaikan bahwa prospek harga

komoditas tambang di pasar internasional

cenderung negatif dalam jangka panjang.

Khusus untuk tembaga, dalam rilis

Commodity Markets Outlook pada April

2015 yang lalu, World Bank

memproyeksikan harga riil (2010=100)

tembaga akan turun dari $6.482/mt pada

2015 menjadi hanya $5.454/mt pada 2025.

Sementara itu, emas juga memiliki prospek

yang sama. Harga riilnya turun dari

$1195/toz pada 2015 menjadi hanya

$882/toz. Merosotnya nilai kedua

komoditas tersebut dalam jangka panjang

pada gilirannya akan mempengaruhi

keputusan para pelaku usaha di sektor

Grafik 1.7 Penyaluran Kredit Modal Kerja dan

Investasi di Provinsi Papua

Grafik 1.8 Impor Barang Modal

-100

-50

0

50

100

150

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2013 2014 2015

Nilai Impor

Barang Modal

Pertumbuhan

[sk. kanan]

USD juta % yoy


0

5

10

15

20

25

30

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


2013 2014 2015

Kredit Modal Kerja dan Investasi


Rp miliar % yoy


5

Triwulan I 2015

pertambangan untuk menahan investasi

pada saat ini.

1.1.3 Ekspor Netto

Pada triwulan I 2015, Ekspor Netto Papua

mengalami kontraksi (-8,38%, yoy). Besaran

tersebut telah turun signifikan dari kontraksi

pada triwulan lalu (-80,38%, yoy).

Kecenderungan koreksi atas kontraksi

tersebut merupakan implikasi dari

moratorium penerapan larangan ekspor

mineral mentah seperti konsentrat emas

dan tembaga oleh pemerintah sejak Juli

2014 lalu.

Sebagaimana diketahui, pada semester awal

2014, Ekspor Luar Negeri Papua yang

didominasi oleh komoditas pertambangan

menurun drastis, bahkan relatif terhenti

pada triwulan II 2014. Ekspor

pertambangan baru mulai aktif lagi di

semester kedua, setelah Pemerintah sepakat

untuk memberikan dispensasi atas

penerapan amanat UU Minerba itu.

Dalam nota kesepahaman dengan pelaku

usaha pertambangan, Pemerintah

memberikan lisensi ekspor yang akan

dievaluasi setiap 6 bulan berdasarkan

kemajuan implementasi komitmen investasi

terkait pabrik pengolahan dan pemurnian

bijih mineral (smelter). Lisensi ekspor yang

saat ini dimiliki oleh perusahaan

pertambangan di Papua berlaku sejak 25

Januari sampai 24 Juli 2015. Dengan lisensi

yang ada, perusahaan dapat mengekspor

dengan kuota 756.300 ton, namun harus

membayar Bea Keluar sebesar 7,5%.

Salanjutnya, sama seperti triwulan lalu,

ekspor Papua pada triwulan ini sebagian

besar disalurkan ke India (56%) dan

Republik Rakyat Tiongkok (25%). Namun

demikian, pangsa India naik signifikan

dibandingkan triwulan IV 2014 (33%).

Sementara itu, pangsa RRT turun tipis dari

29% pada triwulan lalu. Ekspor dominan ke

kedua negara tersebut adalah komoditas

pertambangan.

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor

Grafik 1.10 Pangsa Ekspor Triwulan I 2015

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

1.000

1.200


2013 2014 2015

Nilai ekspor

nonmigas

Nilai ekspor

pertambangan

Pertumbuhan ekspor

tambang [sk. kanan]

USD juta % yoy


56%

25%

10%

7%2%

India

RRT

Jepang

Arab Saudi

Amerika Serikat

Lainnya


6


Provinsi Papua

Sama seperti Ekspor Luar Negeri, Impor Luar

Negeri pada triwulan ini juga turun drastis

(-37,03%, yoy). Perlu diketahui bahwa

komponen impor barang modal dan barang

antara memiliki porsi yang besar dalam

struktur impor Provinsi Papua. Kelompok

barang tersebut sebagian besar terkait

dengan kegiatan operasional dan investasi

di sektor pertambangan. Oleh karena itu,

fluktuasi Impor Luar Negeri juga ditentukan

oleh kinerja pelaku usaha pertambangan.

Terkait perdagangan antardaerah di luar

provinsi, sama seperti triwulan I 2014 yang

lalu, Papua mencatatkan surplus sebesar

Rp647 miliar (ADHK 2010=100). Hal yang

menarik adalah jika dinilai berdasarkan

harga berlaku, keseimbangan perdagangan

antardaerah menjadi defisit (Rp7.9 triliun

rupiah). Inferensi yang kemudian dapat

ditarik adalah, meski secara riil komposisi

barang yang diperdagangankan dengan

daerah lain relatif sama, namun harga

barang impor dari luar Papua cenderung

mengalami kenaikan, sehingga membuat

nilai impor antar daerah menjadi relatif

meningkat.

Grafik 1.11 Impor Provinsi Papua

Grafik 1.12 Pangsa Impor Papua 2015-I

(100,0)

(50,0)

-

50,0

100,0

150,0

200,0

0

50

100

150

200

250


2013 2014 2015

Impor Nonmigas

Impor Barang Modal dan B. Baku

Pertumbuhan Nonmigas [sk. kanan]

USD juta % yoy


42%

26%

17%

7%

Singapura

Australia

Jepang

RRT

Lainnya


7

Triwulan I 2015

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, akselerasi

kinerja perekonomian Papua terutama

didorong oleh pertumbuhan Konstruksi

(13,96

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan

mencatatkan kinerja negatif, pada triwulan I

2015 sudah mampu mencapai kinerja positif

meskipun dengan besaran terbatas (2,02%

yoy). Tambahan lagi, kategori-kategori

utama lainnya juga tumbuh setidaknya

6,8% (yoy) bahkan mencapai dua digit.

1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

Lapangan usaha kategori

Kehutanan, relatif membaik

kinerjanya dibandingkan triwulan IV 2014..

Pertumbuhannya naik dari 6,06% (yoy)

pada triwulan lalu menjadi 6,89% (yoy)

pada triwulan ini. Peningkatan tersebut

merupakan konsekuensi logis dari tren

peningkatan luas panen yang diiringi oleh

peningkatan produktivitas pada tahun-

tahun sebelumnya. Sebagai catatan,

komoditas utama yang dihasilkan oleh

subsektor tanaman pangan Papua adalah

Padi dan Ubi Jalar.

sumber: BPS, diolah

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

Grafik 1.13 Struktur dan Pertumbuhan

Ekonomi Sisi Kategori Lapangan Usaha

Grafik 1.14 Produksi Tanaman Pangan yang

Dominan di Provinsi Papua


0

2

4

6

8

10

12

14

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2012 2013 2014

Luas Panen Padi

Luas Panen Ubi Jalar

Produktivitas Padi [sk. kanan]

Produktivitas Ubi Jalar [sk. kanan]

ha ton/ha

sumber: BPS

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-

20

40

60

80

100

120

Total I II III IV Total I

2013 2014 2015

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi [sk. kanan]

Rp miliar % yoy

sumber: BPS

2013 2014 2014 2015

Total IV Total I

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,04 6,06 5,79 6,89

Pertambangan dan Penggalian 7,50 (23,52) (4,16) 2,02

Konstruksi 11,79 2,54 9,05 13,96

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,36 8,12 7,30 8,35

Transportasi dan Pergudangan 8,15 11,00 10,26 10,39

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,80 8,58 15,96 10,07

Kategori Lapangan Usaha Lainnya 9,89 5,21 8,19 5,06

Produk Domestik Regional Bruto 7,91 (7,39) 3,25 5,79

Kategori Lapangan Usaha

8


Provinsi Papua

Berbeda dengan subsektor tanaman

pangan, subsektor perikanan tangkap

terlihat relatif mengalami perlambatan. Hasil

liaison yang lalu menyebutkan bahwa: (1)

kendala regulasi, (2) faktor cuaca dan

gelombang laut tinggi, serta (3) persaingan

dengan kapal-kapal penangkap dari luar

Papua, menghambat peningkatan kinerja

pelaku usaha di subsektor ini.

Pertumbuhan kredit ke sektor pertanian

juga terlihat melambat sejak 2014.

Perlambatan yang paling mencolok terjadi

pada triwulan IV 2014. Namun demikian,

pertumbuhannya pada triwulan I 2015,

masih mampu mencapai 23,4% (yoy).

1.2.2 Pertambangan dan

Penggalian

Seperti yang diketahui, lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian merupakan

kategori dominan dalam struktur

perekonomian Papua. Triwulan ini,

Pertambangan dan Penggalian mampu

tumbuh 2,02% (yoy), setelah kontraksi

cukup tinggi pada triwulan lalu (23,52%,

yoy).

Pembalikan arah kinerja Pertambangan dan

Penggalian pada triwulan ini di satu sisi

merupakan hal yang menggembirakan.

Namun di sisi lain, besaran akselerasinya

tidak sebesar yang diharapkan, apalagi jika

memperhitungkan penurunan pada triwulan

I 2014 (base effect).

Hasil asesmen Bank Indonesia

menyimpulkan terdapat setidaknya 3 faktor

yang menahan besaran pertumbuhan

Pertambangan dan Penggalian tersebut.

Ketiga faktor tersebut adalah kondisi pasar

komoditas internasional, prospek tembaga

dan emas dalam jangka panjang, serta

kendala regulasi domestik. Secara eksternal,

pasar komoditas tembaga dan emas berada

negara utama konsumen komoditas

tersebut relatif lemah. Selain itu, sektor

Grafik 1.15 Produksi Perikanan Tangkap

Grafik 1.16 Kredit Sektor Pertanian

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

700


2013 2014 2015

Kredit Sektor Pertanian


Rp miliar % yoy


-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

TOTAL I II III IV TOTAL I

2013 2014 2015

Produksi Perikanan Tangkap

Pertumbuhan[sk. kanan]

ton %, yoy

sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua

9

Triwulan I 2015

konstruksi global yang menjadi pemakai

utama tembaga, juga tertahan

perkembangannya, terutama di negara

maju. Hal tersebut tampaknya bukan hanya

fenomena jangka pendek. Dalam jangka

panjang, berbagai proyeksi menyimpulkan

harga tembaga dan emas memiliki tren

sekuler negatif. Sementara itu, di sisi lain,

regulasi domestik yang semakin bercorak

juga membuat

kinerja pertambangan, khususnya dari sisi

ekspor, menjadi relatif tertahan (lihat Boks).

Dalam konteks demikian, maka adalah hal

ya

sektor pertambangan tidak terlalu

meningkat meski telah diberikan

kelonggaran-kelonggaran regulasi. Laporan

yang dirilis oleh induk salah satu perusahaan

tambang di Papua menunjukkan bahwa

produksi emas dan tembaganya tidak terlalu

berbeda dibandingkan dengan periode

setahun sebelumnya. Padahal, pada tahun

sebelumnya telah terjadi penurunan level

produksi yang signifikan.

1.2.3 Konstruksi

Kinerja kategori Konstruksi meningkat tajam

dari 2,54% (yoy) pada triwulan lalu menjadi

13,96% (yoy) pada triwulan ini. Berdasarkan

data penjualan semen di Provinsi Papua,

Peningkatan tersebut disebabkan oleh

faktor base effect turunnya kinerja

Konstruksi pada triwulan I 2014 serta

proyek-proyek konstruksi pemerintah telah

kembali normal di tahun ini. Hasil liaison

yang lalu menyatkan bahwa pada 2014

yang lalu, banyak proyek pemerintah

terkendala karena musim Pemilu.

Data penyaluran kredit oleh perbankan ke

sektor konstruksi juga menunjukkan

penurunan pada 2013. Hal tersebut

merupakan indikasi dini akan adanya

perlambatan kinerja sektor ini di 2014.

Namun demikian, peningkatan penyaluran

selama 2014 diharapkan dapat menjadi

indikator bahwa sektor ini akan kembali

Grafik 1.19 Penjualan Semen di Provinsi Papua

Grafik 1.17 Produksi Konsentrat Tembaga dan

Emas Kabupaten Mimika

Grafik 1.18 Penjualan Konsentrat Tembaga

dan Emas Kabupaten Mimika

Grafik 1.20 Kredit Sektor Konstruksi di Papua

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


2013 2014 2015

Penjualan Semen


sumber: Asosiasi Semen Indonesia

ribu sak %, yoy

-10

0

10

20

30

40

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


2013 2014 2015

Kredit Sektor Konstruksi



Rp miliar % yoy

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600


2013 2014 2015

Produksi Konsentrat Tembaga (Cu)

Produksi Konsentrat Emas (Au)

Pertumbuhan Tembaga [sk. kanan]

Pertumbuhan Emas [sk. kanan]

Cu: juta pound

Au: ribu ounce

% yoy

sumber: FCX Quarterly Reports

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600


2013 2014 2015

Penjualan Konsentrat Tembaga (Cu)

Penjualan Konsentrat Emas (Au)

Pertumbuhan Cu [sk. kanan]

Pertumbuhan Au [sk. kanan]

Cu: juta pound

Au: ribu ounce

% yoy

sumber: FCX Quarterly Reports

10


Provinsi Papua

meningkatkan kinerjanya pada periode

2015.

1.2.4 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan

pada triwulan ini relatif stabil pada angka

8,35% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan

tren konsumen yang telah kembali

optimistis terkait pembelian durable goods

pada triwulan ini. Namun demikian, data

pendaftaran kendaraan baru, baik roda

empat maupun roda dua menunjukkan

penurunan yang cukup signifikan

dibandingkan periode yang sama pada

2014. Kondisi tersebut relatif berbeda

dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

(SKDU) yg diselenggarakan BI. SKDU

menunjukkan nilai Saldo Bersih Tertimbang

(SBT) realisasi subsektor Perdagangan turun

dari 2,13% di triwulan IV 2014 menjadi -

1,98% pada triwulan ini.

1.2.5 Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib

Seiring dengan peningkatan alokasi belanja

yang dimiliki oleh pemerintah daerah di

menunjukkan peningkatan kinerja dari

8,58% (yoy) pada triwulan lalu menjadi

10,07% (yoy) pada triwulan I 2015.

Berdasarkan data realisasi belanja

Pemdaprov, dapat dilihat bahwa secara

tahunan, tingkat pertumbuhan realisasi

triwulan ini juga lebih tinggi dari triwulan I

2014. Kendati demikan, secara persentase

realisasi terhadap total anggaran sepanjang

2015, kinerja belanja pemerintah justru

menurun. Hal ini mengindikasikan, kapasitas

fiskal, Pemda Provinsi Papua masih belum

Grafik 1.21 Pendaftaran Kendaraan Baru

Grafik 1.22 Pembelian Durable Goods

Grafik 1.23 Perkembangan Realisasi Total

Belanja Pemerintah Provinsi Papua

sumber: DJPK dan BPKAD Prov. Papua

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2013 2014 2015

Pembelian Durable Goods

Garis 100

Optimistis

Pesimistis


-50

0

50

100

150

200

250

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000


2013 2014 2015

Jumlah Kendaraan Baru


%, yoyunit

sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

-50

0

50

100

150

200

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


2013 2014 2015

Total Belanja Pemdaprov


Rp miliar % yoy

sumber: DJPK dan BPKAD Provinsi Papua

11

Triwulan I 2015

mampu mengimbangi tambahan alokasi

belanja (rigiditas fiskal).

1.2.6 Kategori Lainnya

Kategori-kategori yang pertumbuhannya

lebih baik pada triwulan ini adalah jasa-jasa

yang berkaitan dengan kegiatan

administrasi pemerintahan dan sosial

kemasyarakatan. Lapangan usaha yang

termasuk kategori tersebut antara lain: Jasa

Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial; serta Jasa Lainnya. Sementara itu,

sektor lainnya mengalami perlambatan

antara 0,55% sampai 7,25% dari

pertumbuhan tahunan triwulan IV 2014.

Tabel 1.4 Perkembangan Sektor Lainnya

sumber: BPS (2015)

Kategori Lapangan Usaha 2013 2014 2014 2015

Total IV Total I

Industri Pengolahan 2,13 8,34 8,72 5,62

Pengadaan Listrik, Gas 7,59 (1,65) 5,26 (8,90)

Pengadaan Air 6,53 6,24 6,25 3,47

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11,67 7,12 12,57 4,97

Informasi dan Komunikasi 12,79 1,37 6,63 0,82

Jasa Keuangan 14,37 12,16 7,38 9,26

Real Estate 11,67 6,30 8,09 4,96

Jasa Perusahaan 5,88 8,34 9,65 1,66

Jasa Pendidikan 9,75 3,33 8,15 7,18

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,29 4,81 9,36 9,45

Jasa lainnya 10,42 3,54 8,55 7,56

Total Lapangan Usaha Lainnya 9,89 5,33 8,19 5,06

12

10.408 ton Perak

Boks 1Peranan Sektor Pertambangandalam Ekonomi Papua

3,2

11,2

8,3

-7,5

PDRB5,79

8,8

12,4

8,6

6,2

PDRB Non Tambang8,47

I II III IV I

2014 2015

% (yoy)

Pangsa Sektor Ekonomi

PAPUA40% Tambang

12% Pertanian11% Konstruksi

21% Lainnya

8% Adm. Pemerintah

8% Perdagangan

Dengan pangsa terhadap perekonomian yangmencapai 40%, sektor Pertambangan menjadisalah satu penopang perekonomian di Papua.Terkait dengan komoditas tambang tersebut,setidaknya terdapat 25,2 juta ton tembagayang telah teridentifikasi di Papua.Selain itu, dari total nilai ekspor yang dilakukandari Provinsi Papua, 90% berupa barangtambang, khususnya tembaga. Namundemikian, kinerja ekspor tambang di Papuadalam 5 tahun terakhir cenderung mengalamipenurunan, seiring dengan penerapan UUminerba .

Emas

Tembaga

Perak

2.092 ton Emas

25,2 ton Tembaga

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi perusahaan tambangyang dominan di Papua dengan luas area tambang sebesar212.950 ha (2012) dan jumlah tenaga kerja sebanyak 12.036orang, dimana 35%nya adalah masyarakat asli Papua.Melihat besarnya peranan PTFI dalam perekonomian,terutama pada Kab. Mimika dan Papua, membuat dinamikakinerja PTFI (produksi dan ekspor) menjadi salah satu faktoryang sangat krusial.

37,5% PDRB Papua

0,8% PDB

91% PDRB Mimika

Sumber : PTFI

Ket : * posisi Maret 2015Sumber : BI

Sumber : BPS

Sumber : BPS

Penerapan UU Minerba

Nilai Ekspor Tambang Papua (USD Juta)

13

Boks 2 Resource Nationalism

su pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu

kebijakan yang pelik yang harus ditangani oleh setiap rezim pemerintahan di

Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam berbagai publikasi internasional,

Indonesia seringkali dijadikan sebagai contoh negara dengan fenomena kebangkitan

resource nationalism1

Label tersebut bukanlah karakteristik yang menarik bagi

investor internasional.

Apa itu Resource Nationalism?

Tidak ada definisi baku untuk istilah tersebut. Oleh karenanya, fenomena itu dapat

memiliki beberapa bentuk atau spektrum yang berbeda. Secara sederhana, resource

nationalism dapat didefinisikan sebagai hasrat publik yang dimanifestasikan dalam

kebijakan atau tindakan pemerintah untuk mempertegas kontrol atas SDA yang

dimiliki dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan umum.

Ideologi yang mendasarinya adalah bahwa karena SDA merupakan kekayaan negara,

maka harus digunakan demi kemaslahatan bangsa, bukan keuntungan swasta.2

Menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan yang kuat antara resource

nationalism dengan resource curse3

di negara-negara sedang berkembang.4

1

East Asia

Forum. 6 Agustus 2014. http://www.eastasiaforum.org/2014/08/06/will-leadership-change-turn-the-tide-

on-indonesian-resource-nationalism/. 2

David R. Mares.

Working Paper. James A. Baker III Institute for Public Policy Rice University. 2010.

http://pages.ucsd.edu/~dmares/MaresResourceNationalismWorkPaper.pdf 3

Resource curse dapat diartikan sebagai kondisi yang dialami oleh suatu negara yang tetap miskin

meskipun memiliki SDA yang melimpah akibat pengelolaannya yang bermasalah dan tidak

memperhatikan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. 4

Southern African Institute of Mining and Metallurgy The Rise of Resource Nationalism: Resurgence of

State Control in an Era of Free Markets Or the Legitimate Search for a New Equilibrium?

http://www.saimm.co.za/Conferences/ResourceNationalism/ResourceNationalism-20120601.pdf

I

Pembatasan Ekspor, Repatriasi, Mobilisasi Aset dan Kewajiban in-

country benefication

Nasionalisasi, Pembatalan Kontrak Sepihak

Diskriminasi atau Pengenaan Pajak yang Lebih Tinggi untuk Asing

Pembatasan Kepemilikan Asing atau Kewajiban Partisipasi Investor Lokal

Resource Nationalism

Grafik B.2.1 Bentuk-bentuk Resource Nationalism

14


Provinsi Papua

Bagaimana Investor Menyikapi Fenomena Resource Nationalism?

terutama

nondomestik, para investor cenderung menghindari atau mengurangi penanaman

modal di negara-negara dengan sentimen resource nationalism yang meningkat.

Ketika terjadi perubahan rezim regulasi menjadi lebih bercorak resource nationalism,

investor petahana (incumbent) akan mengevaluasi kembali bisnis mereka. Hasil

evaluasi tersebut dapat berupa divestasi, memindahkan seluruh modal, atau tetap

melanjutkan operasi dengan penyesuaian, tergantung kalkulasi ekspektasi profit dan

toleransi risiko masing-masing.5

Jika investor tetap melakukan penanaman modal,

mitigasi risiko yang kemudian dipertimbangkan antara lain:

1. Renegosiasi investasi dengan pemerintah untuk memperoleh jaminan politik.

2. Memperluas peran pemerintah dalam kepemilikan dan penanaman modal.

3. Kemitraan dengan investor besar internasional seperti IFC untuk

memperbesar risiko politik bagi pemerintah menerbitkan kebijakan yang

merugikan.

4. Meninjau ulang dan memastikan bahwa kontrak investasinya telah

menyertakan proteksi yang diberikan oleh multilateral investment treaties

(MITs) atau bilateral investment treaties (BITs) sehingga dapat menuntut

negara di arbitrase internasional, seperti International Centre for Settlement

of Investment Disputes (ICSID)6

atau setidaknya di arbitrase negara lain yang

netral seperti Swiss.

5. Mengambil asuransi risiko politik untuk mengantisipasi force majeure yang

bersumber dari perubahan kebijakan pemerintah.

6. Memperkuat keterlibatan (engagement) di komunitas setempat untuk

menaikkan posisi tawar dalam perundingan atau sengketa dengan

pemerintah.

7. Intensifikasi komunikasi dengan pemerintah dalam rangka confidence

building measure (CBM).

Bagaimana Dampak Resource Nationalism bagi Indonesia?

Meskipun investor tidak begitu menyukai fenomena resource nationalism, tetapi

diakui bahwa pemerintah dan publik memiliki keprihatinan (concern) yang legitim

atas pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Sementara itu, investor juga mempunyai

hak dan kepentingan yang inheren dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu,

dampak akhir dari fenomena ini ditentukan oleh bagaimana investor dan pemerintah

memperjuangkan kepentingannya dan merespon tindakan yang lainnya.

Ketika pemerintah dianggap kurang mengakomodasi keprihatinannya, sementara

sentimen publik cenderung antiasing, dapat diperkirakan bahwa investor akan

menahan kegiatan penanaman modalnya. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan

bisnis beberapa investor asing di Indonesia. Sebagai contoh, PTFI yang memiliki

5

Canadian

Mining Journal. 1 September 2012. http://www.canadianminingjournal.com/news/a-look-at-resource-

nationalism-skills-shortage-and-infrastructure-risks/1001703095/?&er=NA 6

Berbeda dengan arbitrase lain yang putusannya dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan, putusan

ICSID hanya dapat dibatalkan oleh Sekjen ICSID yang berkedudukan di Washington DC.

15

Triwulan IV 2014

komitmen pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter), sampai saat ini

belum merealisasikan investasi dimaksud. Selain itu, dalam rilis triwulanan pada 3

edisi berturut-turut, Indonesian Mining Development

Activities laporan rutin induk PTFI di Amerika Serikat (FCX), selalu menyertakan

Additionally, PTFI may reduce or defer these activities pending

resolution of negotiations for an amended COW.7

Artinya, FCX meyakinkan para

pemegang sahamnya (stockholders) bahwa setelah mengidentifikasi dampak

perubahan rezim regulasi di Indonesia, investasi dalam jangka panjang akan

dilakukan secara lebih berhati-hati.

Jika penundaan investasi seperti itu terus berlangsung, maka dapat dipastikan bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang akan berada pada kondisi

suboptimal. Khusus untuk sektor ekstraktif, saat ini pasar komoditas globalnya

tengah lesu. Prospek jangka panjangnya juga cenderung negatif. Oleh karena

itu,sekarang diperlukan insentif yang tepat agar para pelaku usaha di sektor ini mau

melakukan investasi jangka panjang. Kendati demikian, oleh karena masyarakat

Indonesia memiliki kepentingan yang legitim dalam pengelolaan SDA, maka investor

harus lebih memperhatikan kesejahteraan umum ketika mengoptimalkan kinerja di

sektor ekstraksi SDA.

7

Lihat Rilis Laporan Kuartalan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. untuk Triwulan III dan IV 2014,

serta Triwulan I 2015.

16

2

INFLASI

nflasi di Provinsi Papua1

pada triwulan I 2015 menurun dibandingkan triwulan lalu.

Tingkat inflasi turun dari 9,12% (yoy) di akhir 2014 menuju 6,85% (yoy) di triwulan

ini. Angka tersebut berada pada rentang prediksi Bank Indonesia pada publikasi

yang lalu (6,23% s.d. 7,23%, yoy). Penurunan inflasi disebabkan oleh harga-harga

komponen volatile foods yang relatif terkendali setelah melonjak tajam di triwulan lalu.

Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak

(BBM) bersubsidi pada awal Januari. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM

bersubsidi pada akhir triwulan I ini diperkirakan baru terlihat pada triwulan II nanti.

2.1 Inflasi Umum

Kenaikan tingkat harga agregat (inflasi) di

Provinsi Papua pada triwulan I 2015 relatif

terkendali. Seperti yang telah diprediksi

pada edisi sebelumnya, tekanan inflasi pada

2015 akan menurun setelah melonjak tajam

akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang

mendorong di sisi penawaran (cost-push)

dan faktor musiman yang menarik dari sisi

permintaan (demand-pull). Namun

demikian, inflasi di Papua masih lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional.

Secara bulanan, pergerakan tingkat harga

berada pada rentang yang relatif konsisten

dengan data 3 tahun terakhir. Secara

umum, tren historis menunjukkan harga-

harga relatif stabil atau turun pada semester

pertama. Kemudian, lonjakan yang

mencolok cenderung terjadi di triwulan

akhir. Fluktuasi di luar triwulan akhir,

umumnya disebabkan oleh shock dari

kebijakan pemerintah.

Untuk triwulan ini, kompilasi rilis Inflasi BPS

di dua kota IHK di Papua menunjukkan 2

bulan inflasi dan 1 bulan deflasi. Hal yang

perlu diperhatikan adalah bahwa

pergerakan inflasi daerah yang disampel

untuk survei Indeks Harga Konsumen (IHK)

cenderung berbeda secara arah. Kondisi

tersebut mengindikasikan adanya disparitas

struktur ekonomi dan tata niaga dalam satu

wilayah provinsi Papua. Asesmen Bank

I

1

Inflasi Papua dihitung dengan menggunakan metode rerata tertimbang berdasarkan bobot kota dari inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Jayapura (0,45) dan Kabupaten Merauke (0,16).

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan

Grafik 2.3 Event Analysis Inflasi

Inflasi di Papua

masih lebih

tinggi dari

inflasi nasional.

Infrastruktur

konektivitas fisik

yang minim

menyebabkan

disparitas inflasi

antardaerah.

0

2

4

6

8

10

12


2013 2014 2015

Papua

Nasional

sumber: BPS, diolah

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rerata 2010-2014 2012

2013 2014

2015

% mtm

sumber: BPS, diolah

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014 2015

yoy

mtm [skala kanan]

Natal,

Tahun Baru

Kenaikan BBM,

Natal

kenaikan BBMBBM turun

Akhir

Panen

Akhir

Panen

sumber: BPS, diolah

17

Triwulan IV 2014

Indonesia menyimpulkan bahwa minimnya

infrastruktur konektivitas fisik antardaerah

di Papua menjadi faktor utama penyebab

masalah disparitas tersebut.

2.2 Komponen Inflasi

Meski masih relatif stabil dibandingkan komponen-komponen lain, komponen inti (core

inflation) meningkat tipis pada triwulan I-2015. Komponen inti meningkat dari 5,10%

(yoy) di triwulan IV 2014 menjadi 5,39 % (yoy) pada triwulan ini. Sementara itu

komponen volatile food dan administered prices menurun tajam baik secara bulanan

(mtm) maupun tahunan (yoy).

Jika diuraikan berdasarkan kategori

komoditas pangan dan nonpangan,

kenaikan inflasi inti disebabkan oleh

fluktuasi di komponen inflasi inti pangan.

Sementara itu, tren inflasi inti nonpangan

juga naik secara konsisten sejak triwulan III

2014. Kombinasi kedua faktor tersebut

menyebabkan inflasi inti naik dari 4,67%

(yoy) di triwulan III 2014 menjadi

5,34%(yoy) di triwulan I 2015.

Grafik 2.4 Disagregasi Komponen Inflasi Bulanan

Grafik 2.5 Disagregasi Inflasi Bulanan

Komponen Core Inflation

sumber: BPS

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komponen

2015


Core Inflation 5,29 5,84 6,55 6,61 6,01 5,66 4,67 5,10 5,39

Volatile Food 10,55 6,36 8,68 6,59 14,56 9,36 2,82 12,14 5,95

Administered Prices 1,95 6,70 17,30 18,23 15,83 11,25 7,16 18,24 12,82

Headline Inflation 5,89 6,07 8,58 8,27 9,58 7,40 4,51 9,12 6,85

Disagregasi Komponen2013 2014

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014 2015

Core Inflation

Volatile Food

Administered Prices

sumber: BPS, diolah

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2014 2015

Core

Core Pangan

Core Nonpangansumber: BPS, diolah

18


Provinsi Papua

Kendati tren inflasi inti meningkat dalam

tiga triwulan terakhir, namun secara laju

cenderung turun. Tambahan lagi, ekspektasi

inflasi masyarakat sebagaimana yang

ditunjukkan oleh Survei Konsumen Bank

Indonesia di Kota Jayapura relatif menurun

dalam tiga bulan terakhir. Selain itu, gap

ekspektasi jangka menengah dan jangka

panjang juga semakin mengecil. Artinya,

tingkat harga agregat yang saat ini

terbentuk sudah semakin konvergen

dengan level yang diantisipasi oleh

masyarakat. Oleh karena itu, tekanan atas

inflasi inti diperkirakan akan mereda ke

depannya, kecuali terjadi shock yang belum

diantisipasi oleh perekonomian.

Untuk komponen volatile food, fluktuasinya

relatif terkendali pada triwulan ini. Hal

tersebut kontras dengan kondisi pada

triwulan IV 2014, yang mencatatkan inflasi

lonjakan dua digit untuk komponen ini.

Komoditas yang berfluktuasi paling tinggi8

adalah yang termasuk dalam subkelompok

- -

- -bumbua

Sebagai ilustrasi, hasil Survei Pemantauan

Harga yang dilakukan oleh Bank Indonesia

di beberapa pasar tradisional dan modern di

8

Fluktuasi tertinggi dilihat dari nilai koefisien

variasi antara nilai deviasi standar dan

reratanya.

Grafik 2.6 Ekspektasi Inflasi Konsumen

Tekanan atas

inflasi inti (core

inflation) akan

mereda ke

depannya.

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Komponen Volatile Food Berdasarkan Subkelompok

Komponen-Subkelompok

Inflasi

Maret

2014

Inflasi

Desember

2014

Inflasi

Maret

2015

Rerata

periode

Mar-14

Mar-15

Deviasi

Standar

Mar-14

Mar-15

Koefisien

Variasi

(%)

Volatile Food 1,86 11,19 0,15 0,66 3,83 580

Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 0,00 7,10 0,44 1,36 2,39 176

Daging dan Hasil-hasilnya 0,10 0,36 0,28 0,12 1,20 1.020

Ikan Segar 5,92 14,31 3,42 1,55 7,30 470

Ikan Diawetkan (0,80) (1,19) (0,15) 0,77 2,39 308

Telur, Susu dan Hasil-hasilnya (1,97) 1,18 (0,31) 0,57 1,53 268

Sayur-sayuran (2,76) 11,99 (8,20) (0,27) 6,82 2.480

Kacang-kacangan 0,42 0,00 0,37 0,51 0,74 147

Buah-buahan (3,49) 8,81 (2,20) 0,44 4,03 913

Bumbu-bumbuan 9,14 54,56 7,54 1,10 19,49 1.772

Lemak dan Minyak 0,04 2,15 0,01 0,86 0,98 115

Bahan Makanan Lainnya - 0,58 4,82 0,34 2,42 704

sumber: BPS, diolah

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2013 2014 2015

Ekspektasi Inflasi 3 Bulan YAD




19

Triwulan IV 2014

Jayapura, rata-rata harga jeruk pada Maret

2015 adalah Rp17.785. Sementara itu, pada

bulan tertentu, harga rata-rata jeruk dapat

mencapai Rp24.350. Contoh lainnya adalah

komoditas cabai rawit. Pada Juli 2014, rata-

rata harganya adalah Rp25.625. Namun, di

bulan berikutnya harga rata-ratanya sudah

di kisaran Rp36.625. Bahkan di akhir

Desember rata-rata harga cabai rawit

sempat mencapai Rp114.125. Untuk

periode Maret 2015 sendiri, harga cabai

rawit masih relatif tinggi yaitu di kisaran

Rp45.594. Pergerakan harga yang demikian

menyebabkan tingkat harga secara umum

menjadi fluktuatif. Agar dapat

mengendalikan fluktuasi harga di kelompok

ini, kerja sama berbagai pihak khususnya

melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) perlu semakin diperkuat.

Informasi mengenai volatile food tersebut

dapat dijadikan pertimbangan untuk

kebijakan pengendalian inflasi dalam rangka

menjaga keterjangkauan barang dan jasa di

daerah, sebagaimana yang diamanatkan

oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

027/1696/SJ Tahun 2013. Dengan informasi

tersebut, opsi kebijakan pengendalian harga

dapat difokuskan pada komoditas dari

l-

- -

-

Terkait, komponen administered prices,

risiko kenaikan harga komoditas minyak

dunia yang diprediksi pada publikasi

sebelumnya tampak mulai terealisasi pada

triwulan I 2015. Hal tersebut dapat dilihat

dari kebijakan pemerintah yang menaikkan

harga BBM bersubsidi pada triwulan ini.

Oleh karena itu, untuk merespon risiko

tersebut, asesmen terkini yang dilakukan

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Papua akan merevisi proyeksi inflasi

Papua sepanjang 2015. Namun demikian,

mengingat setiap kebijakan menaikkan

harga BBM bersubsidi dilakukan secara

bertahap, pengaruhnya terhadap

perekonomian secara keseluruhan

Kebijakan

pengendalian

harga dapat

difokuskan pada

subkelompok

komoditas

Hasil-

-

-

-

20


Provinsi Papua

diperkirakan tidak akan sebesar dampak

fixed price subsidy).

2.3 Kelompok Komoditas

Dekomposisi atas kelompok komoditas

penyusunnya menunjukkan bahwa

pergerakan inflasi Papua terutama didorong

oleh pergerakan harga pada Kelompok

Bahan Makanan. Kelompok tersebut

memiliki bobot yang sangat tinggi dalam

penyusunan inflasi, yaitu sekitar 28%.

Per triwulan I 2015, kenaikan harga

komposit komoditas Bahan Makanan

mencapai 6,27% (yoy). Angka tersebut

turun signifikan dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencapai 11,56% (yoy).

Penurunan tingkat harga terutama

disebabkan oleh turunnya harga Daging

Sapi, Daging Ayam, Ikan Kembung, Ikan

Mujair, Kacang Panjang, Kangkung, Cabai

Rawit, Sawi-sawian, Terong Panjang, Tomat

Sayur, dan Tomat Buah,.

Kelompok berikutnya yang turun signifikan

adal

tahunan turun dari 11,43% (yoy) menjadi

7,29% (yoy). Secara historis kelompok ini

merupakan indikator atas kebijakan

Pemerintah menaikkan harga BBM

bersubsidi sekaligus respons pertama atas

kebijakan tersebut. Respons terbesar

biasanya terjadi pada subkelompok

transpor, yang mana Pemda dan Organda

sepakat untuk menurunkan tarif angkutan

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok

sumber: BPS

2015


Bahan Makanan 10,66 5,49 8,21 7,12 14,12 9,02 3,52 11,56 6,27

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 4,14 6,90 5,37 8,18 9,25 8,86 10,15 8,78 8,63

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 7,17 7,92 8,22 9,18 8,25 7,26 5,82 7,44 7,06

Sandang 0,93 1,46 3,70 4,07 4,63 4,95 3,88 4,02 4,37

Kesehatan 0,30 1,40 2,89 3,80 5,56 4,88 2,86 4,47 6,73

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4,99 4,90 3,75 3,73 3,25 3,22 2,23 3,91 4,58

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 1,99 6,61 15,40 11,97 8,93 6,32 1,78 11,43 7,29

UMUM 5,89 6,07 8,58 8,27 9,58 7,40 4,51 9,12 6,85

Kelompok Komoditas2013 2014

21

Triwulan IV 2014

umum pada kisaran 2,5% sampai 10% dari

tarif awal pada triwulan I 2015.

Kelompok yang justru mengalami kenaikan

tingkat harga secara signifikan adalah

harga yang naik signifikan adalah untuk

Selanjutny

terjadi pada subkelompok Pendidikan di

Kabupaten Merauke. Sementara itu, harga-

harga untuk kelompok komoditas lainnya

relatif stabil.

2.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Secara formal kelembagaan, Provinsi Papua

telah memiliki 3 Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID), yaitu TPID Provinsi Papua,

TPID Kota Jayapura dan TPID Kabupaten

Merauke.

Selama triwulan I 2015, salah satu kegiatan

yang dilakukan adalah High Level Meeting

yang membahas Strategi Pengendalian

Inflasi Provinsi Papua pada akhir Maret lalu.

Dalam pertemuan tersebut disepakati

bahwa untuk mendukung efektivitas

kebijakan, diperlukan adanya suatu

Roadmap Pengendalian Inflasi yang menjadi

panduan sekaligus tolok ukur keberhasilan

kebijakan yang diambil. Roadmap yang

disusun akan sejalan dengan dokumen

perencanaan pembangunan yang sudah

ada, khususnya Rencana Pembangunan

Jangka Panjang dan Menengah Daerah

(RPJPD/RPJMD). Hal tersebut bertujuan

untuk menghindari tumpang tindih

perencanaan yang membuat strategi

pembangunan maupun strategi

pengendalian harga menjadi tidak jelas

sehingga tidak optimal.

22

3 PERBANKAN DAN

SISTEM PEMBAYARAN

inerja perbankan di Provinsi Papua pada triwulan I 2015 menunjukkan perbaikan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan

kinerja perbankan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Aset

Perbankan. Sementara itu, penyaluran kredit pada awal tahun mencatatkan

pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2014. Fungsi intermediasi

perbankan meningkat yang ditunjukkan dengan naiknya Loan to Deposit Ratio (LDR)

pada triwulan berjalan.

Risiko kredit perbankan yang ditunjukkan dari angka Non Performing Loan (NPL) secara

umum masih di bawah level indikatif 5%. Namun demikian, NPL meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama dari sisi penyaluran kredit UMKM.

Selanjutnya, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh cukup tinggi pada triwulan I 2015

dengan nilai NPL terjaga dibawah 3%.

Terkait sistem pembayaran, sesuai dengan polanya historisnya, aliran uang kartal

pada triwulan I 2015 mengalami net inflow (Rp1,8 triliun). Berlalunya siklus

musiman keagamaan dan pelaksanaan proyek pemerintah yang belum optimal

menjadi faktor yang mendorong net inflow pada triwulan ini. Untuk pembayaran

nontunai, ecara nominal, aktivitas kliring pada triwulan I 2015 relatif menurun

dibandingkan triwulan lalu. Namun demikian, volumenya mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perputaran transaksi dengan nilai di bawah

Rp100 juta meningkat. Sementara untuk perkembangan transaksi BI-RTGS, pada awal

tahun, umumnya transaksi tersebut turun dibandingkan periode akhir tahun.

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000


2013 2014 2015

Total Asset (Rp miliar) DPK (Rp miliar) Kredit Penggunaan (Rp miliar)

MILIAR Rp

48%

52%

56%

60%

64%

0%

10%

20%

30%

40%


2013 2014 2015

Pertumbuhan Aset (% yoy) Pertumbuhan DPK (% yoy) Pertumbuhan Kredit (% yoy) LDR

K

Grafik 3.1 Perkembangan Indikator Perbankan


Grafik 3.2 Perkembangan DPK


23

3.1 Perkembangan Perbankan

3.1.1 Perkembangan Bank Umum

3.1.1.1 Aset Perbankan

Pertumbuhan aset perbankan pada triwulan

I 2105 tumbuh sebesar 21% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan aset

pada triwulan sebelumnya yang hanya

mencapai 12% (yoy). Secara nominal, total

aset perbankan pada triwulan I 2015

tercatat Rp43,5 triliun, naik dari triwulan IV-

2014 yang hanya mencapai Rp41,9 triliun.

Meningkatnya pertumbuhan dan nominal

aset perbankan salah satunya didorong oleh

perbaikan perekonomian Provinsi Papua

pada triwulan I 2015.

Pangsa aset perbankan di Provinsi Papua

pada triwulan I 2015 masih didominasi oleh

Bank Umum Milik Pemerintah (BUMP)

dengan share sebesar 81,32% dan nominal

aset sebesar Rp36 triliun. Bank Umum Milik

Swasta (BUMS) mencatatkan nominal aset

terbesar setelah BUMP yaitu Rp7,4 triliun

dengan pangsa aset sebesar 16,85%.

Sementara itu, total aset Bank Perkreditan

Rakyat tercatat sejumlah Rp811 miliar

dengan pangsa 1,83%.

3.1.1.2 Penghimpunan Dana Pihak

Ketiga (DPK)

Penghimpunan DPK di Papua pada triwulan

I 2015 mencapai Rp33,5 triliun atau

tumbuh 14,92% (yoy) sedikit meningkat

dibanding triwulan sebelumnya (14,55%,

yoy). Kondisi tersebut relatif sejalan dengan

realisasi proyek pemerintah yang belum

banyak dilaksanakan hingga awal tahun

2015. Sementara di sisi lain, perkembangan

jumlah DPK cenderung stagnan yang

terutama disebabkan oleh masih tingginya

inflasi.

Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan giro

pada triwulan I 2015 relatif meningkat

dibandingkan triwulan IV 2014. Total giro

perbankan mencapai Rp9,9 triliun dengan

Grafik 3.3 Perkembangan Aset Perbankan


Grafik 3.4 Struktur Aset Perbankan


Grafik 3.5 Perkembangan DPK Menurut Jenis


0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000


2013 2014 2015

Nominal Aset Pertumbuhan Aset (yoy) - RHS

Miliar Rp

81,32%

16,85%

1,83%

Pemerintah Swasta BPR

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000


2013 2014 2015

Giro Deposito Tabungan

Pertumbuhan Giro (yoy) - [Sk. Kanan] Pertumbuhan Deposito (yoy) -[Sk. Kanan] Pertumbuhan Tabungan (yoy) -[Sk. Kanan]

Pertumbuhan DPK (yoy) - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

24


Provinsi Papua

pertumbuhan sebesar 2,55% (yoy), lebih

rendah dibanding triwulan IV 2014 (4,51%,

yoy). Sementara itu, total deposito

perbankan mencapai Rp9,3 triliun atau

tumbuh sebesar 39,65% (yoy). Meskipun

komponen DPK deposito memiliki tingkat

pertumbuhan tertinggi, namun pangsanya

relatif kecil (28%). Oleh karena itu,

kenaikan pertumbuhan deposito kurang

signifikan pengaruhnya atas pertumbuhan

DPK secara keseluruhan. Sebaliknya,

pertumbuhan tabungan triwulan I 2015

menurun dibandingkan triwulan IV 2014,

dari 12,16% (yoy) menjadi 11,49% (yoy)

atau secara nominal mencapai Rp14,2

triliun.

3.1.1.3 Penyaluran Kredit

Pada triwulan I 2015, penyaluran kredit

tumbuh 11,42% (yoy), lebih rendah dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang

mencapai 13,53% (yoy). Secara nominal,

total kredit yang disalurkan naik dari Rp19,7

triliun di triwulan IV 2014 menjadi Rp19,6

triliun.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit

terutama didorong oleh peningkatan

penyerapan kredit di sektor Pertambangan

dari kontraksi sebesar 21% (yoy) pada

triwulan IV 2014 menjadi 17% (yoy) pada

triwulan I 2015. Sementara itu, perbaikan

kinerja ekspor hasil tambang pada awal

tahun ini mendorong peningkatan

signifikan untuk pembiayaan pada sektor

pertambangan. Sebaliknya, sektor industri

pengolahan mengalami penurunan paling

rendah.

Dari sisi penggunaan, kredit investasi

tumbuh cukup tinggi, meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit

investasi pada triwulan I 2015 mencapai

Rp3,1 triliun dengan pertumbuhan sebesar

18,42% (yoy). Kredit Konsumsi turut

meningkat dibanding triwulan sebelumnya

dengan pertumbuhan sebesar 13,28%

(yoy). Sebaliknya, Kredit Modal Kerja

tumbuh melambat cukup signifikan dari

Grafik 3.6 Penyaluran Kredit Menurut Sektor


Grafik 3.7 Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan


-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-

300

600

900

1.200

1.500

1.800


2013 2014 2015

Pertanian Pertambangan

Konstruksi Pertumbuhan Kredit Pertanian % yoy (sk kanan)

Pertumbuhan Kredit Pertambangan % yoy (sk kanan) Pertumbuhan Kredit Konstruksi % yoy (sk kanan)

Pertumbuhan Kredit % yoy (sk kanan)

Miliar Rp

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

2.500

5.000

7.500

10.000


2013 2014 2015

Modal Kerja Investasi

Konsumsi Pertumbuhan KMK - [Sk. Kanan]

Pertumbuhan KI - [Sk. Kanan] Pertumbuhan KK - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

25

Triwulan I 2015

14,87% (yoy) pada triwulan IV 2014

menjadi 4,69% (yoy) pada triwulan berjalan

rendahnya penyerapan proyek pemerintah

di awal tahun menjadi salah satu penyebab

perlambatan pada pembiayaan modal kerja.

Peran perbankan di Papua sebagai lembaga

intermediasi pada triwulan I 2015 membaik

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal

tersebut tercermin dari angka Loan to

Deposit Ratio (LDR) triwulan I 2014 sebesar

59,5% lebih tinggi dari triwulan IV 2014

(58,4%). Peningkatan LDR di Papua pada

triwulan ini sejalan dengan peningkatan

penyaluran kredit yang cukup signifikan.

Selanjutnya, tingginya alokasi dana

perimbangan Pemerintah Daerah dan

rendahnya akses masyarakat terhadap akses

perbankan masih menjadi kendala stagnansi

angka LDR di Provinsi Papua.

Risiko kredit perbankan Provinsi Papua pada

akhir triwulan I 2015 terjaga dengan baik,

meskipun rasio NPL meningkat dari 4,04%

pada triwulan IV 2014 menjadi 4,57% pada

triwulan I 2015. Secara sektoral, sektor

Konstruksi, Industri Pengolahan dan

Pengangkutan memiliki potensi risiko kredit

yang tinggi dengan nilai NPL masing-masing

25,54%; 23,5% dan 14,8%. Sementara itu,

sektor Pertanian memiliki nominal dan rasio

NPL paling rendah dibandingkan sektor

lainnya pada triwulan I 2015.

3.1.1.4 Suku Bunga

Perkembangan suku bunga bank umum

konvensional di Provinsi Papua, baik suku

bunga simpanan maupun suku bunga

pinjaman pada triwulan I 2015 relatif stabil.

Tercatat hanya komponen suku bunga

tabungan yang turun, yakni dari 1,69%

(yoy) pada triwulan IV 2014 menjadi 1,64%

(yoy) pada triwulan I 2015. Sementara itu,

jenis suku bunga pinjaman yang meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya adalah

suku bunga konsumsi, dari 11,68% pada

triwulan IV 2014 menjadi 11,71% pada

triwulan I 2015.

Grafik 3.8 LDR dan NPL


Grafik 3.9 NPL Menurut Sektor


Grafik 3.11 Suku Bunga DPK


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Pertanian

Pertambangan

Industri pengolahan

Listrik,Gas dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jasa Dunia Usaha

Jasa Sosial Masyarakat

Lain-lain

0 50 100 150 200 250 300 350

Pertanian

Pertambangan

Industri pengolahan

Listrik,Gas dan Air

Konstruksi

Perdagangan

Pengangkutan

Jasa Dunia Usaha

Jasa Sosial Masyarakat

Lain-lain

Grafik 3.10 Nominal NPL Menurut Sektor


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2013 2014 2015

Giro Tabungan Deposito

%

0,0%

1,5%

3,0%

4,5%

6,0%

40%

50%

60%


2013 2014 2015

LDR NPL Ratio

26


Provinsi Papua

Suku bunga pinjaman sektor ekonomi

utama di Papua pada triwulan ini tidak

banyak mengalami perubahan dibanding

triwulan sebelumnya. Perubahan pada suku

bunga sektor Pertambangan tercatat 12,8%

atau lebih rendah dibandingkan triwulan IV

2014 (12,98%). Penurunan ini sebagai

dampak risiko yang berkurang atas

meningkatnya pendapatan di sektor

pertambangan. Suku bunga pinjaman

sektor Konstruksi juga menurun

dibandingkan triwulan lalu, dari 12,8%

menjadi 12,57%. Sementara itu, suku

bunga pinjaman sektor Pertanian sedikit

meningkat pada triwulan I 2015 menjadi

12% dari sebelumnya 11,94%.

3.1.2 Stabilitas Sistem Keuangan

3.1.2.1 Ketahanan Sektor UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM di Papua pada

triwulan I 2015 meningkat cukup signifikan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada

triwulan ini, pertumbuhan penyaluran kredit

UMKM mencapai 16,68% (yoy), setelah

pada periode sebelumnya mampu tumbuh

12,46% (yoy). Meningkatnya penyaluran

kredit UMKM sejalan dengan peningkatan

perekonomian Provinsi Papua yang

sebagian didorong oleh kegiatan usaha

mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan penggunaan, kredit UMKM

mayoritas berupa modal kerja. Kredit Modal

Kerja (KMK) meningkat dari 11,19% (yoy)

menjadi 12,45% (yoy). Sementara itu,

Kredit Investasi (KI) pada UMKM juga

meningkat dibandingkan triwulan IV 2014

menjadi sebesar 29,96% (yoy) dari

sebelumnya hanya 16,35% (yoy).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa

risiko kredit kepada UMKM meningkat

melampaui level indikatif 5%. NPL kredit

UMKM di Papua tercatat sebesar 7,73%

meningkat dari triwulan IV (6,94%).

Tingginya NPL kredit UMKM Papua triwulan

I 2015 terutama terjadi di sektor konstruksi.

Grafik 3.12 Suku Bunga Kredit Menurut Sektor


Grafik 3.13 Penyaluran Kredit UMKM


Grafik 3.14 NPL Kredit UMKM


Grafik 3.15 Kredit UMKM Menurut Penggunaan


0

4

8

12

16


2013 2014 2015

PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSTRUKSI

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2013 2014 2015

Kredit MKM Pertumbuhan Kredit MKM (yoy) - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

100

200

300

400

500

600


2013 2014 2015

NPL MKM Rasio NPL Kredit MKM - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

900

1.800

2.700

3.600

4.500

5.400

6.300


2013 2014 2015

KMK Sektor UMKM KI Sektor UMKM

Pertumbuhan KMK (yoy) - [Sk. Kanan] Pertumbuhan KI Sektor UMKM (yoy) - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

27

Triwulan I 2015

Berdasarkan penggunaannya, NPL kredit

investasi yaitu sebesar 9,1% lebih tinggi

dibandingkan penggunaan kredit untuk

modal kerja sebesar 7,2%. Sering terjadinya

kesalahpahaman pemberian kredit diartikan

sebagai hibah oleh masyarakat Papua juga

menjadi salah satu faktor pendorong

tingkat NPL UMKM yang tinggi.

3.1.2.2 Ketahanan Sektor Rumah

Tangga

Tingkat penyaluran kredit kepada sektor

Rumah Tangga di Papua masih menujukan

pertumbuhan yang tinggi (14,68%, yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh

pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

dan Kredit Multiguna, yang pada triwulan III

2014 masing-masing tumbuh sebesar

12,9% (yoy) dan 116,6% (yoy).

Dari total kredit rumah tangga yang

disalurkan (Rp9,4 triliun), pangsa Kredit

Multiguna tercatat sebesar 69,22%,

sedangkan kredit KPR dan KKB memiliki

pangsa masing-masing sebesar 16,54% dan

0,53%. Sementara itu, sisanya merupakan

kredit rumah tangga maupun untuk

peruntukkan konsumsi lainnya.

Penyaluran kredit kepada sektor rumah

tangga di Papua dinilai masih memiliki

ketahanan yang cukup baik. Hal tersebut

tercermin dari pencapaian nilai NPL yang

masih jauh di bawah angka 5%. Meskipun

demikian, peningkatan NPL pada triwulan I

2015 terjadi pada KPR, KKB dan Kredit

Multiguna, dari 2,4%; 2% dan 0,93%

menjadi 2,64%; 2,26% dan 1,12%.

Selanjutnya, NPL Kredit Penggunaan lainnya

menurun jika dibandingkan dengan

triwulan IV 2014, dari 1,82% menjadi

1,64%.

Grafik 3.16 NPL UMKM Berdasarkan Penggunaan


Grafik 3.17 Kredit Rumah Tangga


Grafik 3.18 NPL Kredit Rumah Tangga


0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

-

60

120

180

240

300

360

420


2013 2014 2015

NPL KMK Pada UMKM NPL KI Pada UMKM

% NPL KMK - [Sk. Kanan] % NPL KI - [Sk. Kanan]

Miliar Rp

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%


2013 2014 2015

KPR KKB Multi Guna Lainnya - [Sk. Kanan]

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%


2013 2014 2015

KPR KKB Multi Guna Lainnya - [Sk. Kanan]

28


Provinsi Papua

3.2 Perkembangan Sistem

Pembayaran

3.2.1 Sistem Pembayaran Tunai

3.2.1.1 Aliran Uang Masuk dan

Keluar

Sesuai dengan polanya dalam dua tahun

terakhir, aliran uang kartal di Provinsi Papua

pada triwulan I 2015 mengalami net inflow

yang tercatat mencapai Rp1,8 triliun.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

kebutuhan uang kartal oleh masyarakat

relatif berkurang sehingga aliran uang

keluar dari Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Papua (KPw Papua) relatif

lebih kecil dibandingkan cash inflow.

Berlalunya siklus musiman keagamaan dan

pelaksanaan proyek pemerintah yang belum

optimal menjadi faktor yang memperkuat

terjadinya net inflow pada triwulan laporan.

3.2.1.2 Pemusnahan Uang Tidak

Layak Edar

clean money

policy Papua secara rutin

melakukan pendistribusian uang Hasil Cetak

Sempurna (HCS) yang layak edar untuk

menggantikan uang lusuh dan sudah tidak

layak edar melalui sarana: (1) penarikan

uang oleh perbankan; (2) penukaran uang

di loket KPwBI Provinsi Papua; dan (3)

kegiatan kas keliling. Selain itu, untuk

memenuhi kebutuhan uang tunai terutama

di daerah terpencil, KPwBI Provinsi Papua

juga melakukan kerja sama dengan

perbankan di Papua untuk melakukan

kegiatan kas titipan. Kerja sama ini

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

uang dalam jumlah nominal yang cukup,

jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan

dalam kondisi layak edar serta menjangkau

masyarakat secara lebih luas.

Dalam berbagai kegiatan perkasan tersebut,

secara rutin KPwBI Provinsi Papua

selanjutnya melakukan pemusnahan

terhadap Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pelaksanaan pemusnahan uang dilakukan

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

(7.000)

(6.000)

(5.000)

(4.000)

(3.000)

(2.000)

(1.000)

-

1.000

2.000

3.000

4.000


2013 2014 2015

UTLE (Rp Miliar)Rp Miliar

Outflow Inflow Net Inflow Pemusnahan UTLE (sumbu kanan)

sumber: Laporan Perkasan KPwBI Prov. Papua

Grafik 3.19 Transaksi Tunai

29

Triwulan I 2015

dengan memperhatikan aspek keamanan,

pengawasan melekat dan good governance

sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selama triwulan I 2015, jumlah uang kartal

tidak layak edar yang dimusnahkan KPwBI

Provinsi Papua mencapai Rp424 miliar, atau

secara tahunan meningkat 7,23%.

Peningkatan jumlah uang yang diedarkan

tersebut sejalan dengan komitmen KPwBI

Provinsi Papua dalam penyediaan uang

layak edar yang semakin besar, dimana

dengan segala keterbatasan dan kendala

geografis maupun SDM, KPwBI Provinsi

Papua akan melaksanakan kegiatan kas

keliling di seluruh kab/kota di Papua pada

2015.

3.2.2 Sistem Pembayaran Non-Tunai

3.2.2.1 Transaksi Kliring

Secara nominal, aktivitas kliring pada

triwulan I 2015 relatif menurun jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Namun demikian, volumenya mengalami

peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan

transaksi dengan nilai di bawah Rp100 juta

relatif meningkat. Di sisi lain, belum

optimalnya realisasi belanja pemerintah

menjadi salah satu penyebab nominal

kliring berada di level yang relatif rendah.

3.2.2.2 Transaksi Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Sesuai dengan polanya, transaksi BI-RTGS di

awal tahun relatif mengalami penurunan

dibanding periode akhir tahun. Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa

juta) di wilayah Papua relatif rendah yang

salah satunya disebabkan belum optimalnya

realisasi proyek pada awal tahun. Tercatat

pada triwulan I 2015, Provinsi Papua

mengalami net inflow sebesar Rp1,3 triliun.

Sementara itu, transaksi intra Papua

mencapai Rp900 miliar, jauh lebih rendah

dari triwulan IV 2014 yang mencapai Rp5,5

triliun.

27,000

30,000

33,000

36,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000


2013 2014 2015

Total Nominal Kliring (Rp Miliar) Total Volume (lembar) - [Sk. Kanan]

(15.000)

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

15.000

20.000


2013 2014 2015

Rp Miliar

Inflow (to) Outflow (from) Net Inflow Intra-Papua

-

120

240

360

480

600

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2013 2014 2015

Rata-Rata Nominal Perputaran Kliring Perhari (Rp Miliar)

Rata-Rata Volume (lembar) - [Sk. Kanan]

sumber: www.bi.go.id

Grafik 3.21 Transaksi Kliring per Hari


Grafik 3.22 Transaksi BI-RTGS


Grafik 3.20 Total Transaksi Kliring

30

4 KEUANGAN

PEMERINTAH

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah

Provinsi Papua hingga triwulan IV 2014

menunjukkan perkembangan yang

positif. Berdasarkan komponennya, realisasi

anggaran pendapatan pemerintah relatif

lebih optimal dibandingkan realisasi belanja.

Meskipun demikian, secara nominal,

realisasi pendapatan dan belanja hingga

periode laporan mengalami kenaikan yang

signifikan dibandingkan posisi yang sama

pada 2013. Kondisi tersebut relatif sejalan

dengan kenaikan target dan pagu Tahun

Anggaran (TA) 2014.

4.1. Realisasi Penyerapan APBN

di Daerah

Secara keseluruhan, pagu anggaran APBN di

Papua pada 2015 mengalami penurunan

dibanding pagu 2014, dari Rp13,84 triliun

menjadi Rp12,87 triliun atau turun sebesar

7,01%.

Berdasarkan kewenangannya, penurunan

pagu anggaran tersebut terjadi pada

mayoritas kewenangan, hanya pagu

anggaran Kegiatan Daerah yang mengalami

kenaikan sebesar 4,57% (yoy). Senada

dengan kondisi tersebut, pagu APBN

berdasarkan jenis belanja di daerah pada

2015 juga mengalami penurunan yang

terutama terjadi pada belanja barang dan

belanja Bansos, masing-masing mencapai

16,94% dan 80,64% (yoy). Penurunan

pagu APBN tersebut salah satunya

disebabkan penurunan penerimaan hasil

migas seiring harga minyak dunia yang

cenderung rendah. Untuk mengimbangi

penurunan penerimaan migas tersebut,

pemerintah pusat melakukan efisiensi

pengeluaran, terutama dari sisi belanja

2014 2015

Keg. PusatRp6,375 Triliun

Keg. DaerahRp5,805 Triliun

DekonsentrasiRp277,6 Miliar

Tugas PembantuanRp412,95 Miliar

Keg. PusatRp6,734 Triliun

Keg. DaerahRp5,551 Triliun

DekonsentrasiRp411,56 Miliar

Tugas PembantuanRp513,03 Miliar

Urusan BersamaRp631,62 Miliar

sumber : BPKAD Prov. Papua, diolah

Grafik 4.1 Pagu APBN Berdasar Kewenangan di

Provinsi Papua

2014 2015

Belanja PegawaiRp3,112 Triliun

Belanja BarangRp2,892 Triliun

Belanja ModalRp6,711 Triliun

Belanja BansosRp154,595 Miliar

Belanja PegawaiRp2,885 Triliun

Belanja BarangRp3,482 Triliun

Belanja ModalRp6,594 Triliun

Belanja BansosRp798,73 Miliar

Belanja LainRp82,017 Miliar


Grafik 4.3 Pagu APBN 2015 per Kabupaten Kota


Grafik 4.2 Pagu APBN Berdasar Jenis Belanja di

Provinsi Papua

Kota Jayapura25,14%

Papua21,12%

Kab. Merauke

9,57%Kab. Jayawijaya8,26%

Kab. Jayapura6,10%

Kab. Mimika5,81%

Kab. Biak-Numfor4,92%

Kab. Boven Digoel3,63%

Kab. Puncak Jaya2,95%

Kab. Peg. Bintang2,31% Kab. Lainnya

10,19%

31

Triwulan I 2015

pemerintah. Berdasarkan informasi

Kementerian Keuangan, tercatat penurunan

belanja pemerintah pusat pada 2015

sebesar Rp27,1 triliun dan penurunan

transfer ke daerah sebesar Rp2,5 triliun.

Dari sisi realisasi, penyerapan belanja APBN

pada triwulan I 2015 di Papua mencapai

Rp845,674 miliar atau 6,57% dari pagu

2015. Tingkat penyerapan tersebut relatif

lebih rendah dibandingkan triwulan I 2014

yang mencapai 9,07% dari pagu 2014.

Kondisi tersebut salah satunya disebabkan

oleh persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif

di awal triwulan II 2014.

Sejalan dengan kondisi penyerapan APBN

secara umum, realisasi berdasarkan

kewenangan pada triwulan I 2015 juga

lebih rendah dibandingkan triwulan I 2014.

Kegiatan Daerah mendominasi penyerapan,

mencapai 8,76% dari pagu 2015.

Sementara itu, realisasi Tugas Pembantuan

baru mencapai Rp420,52 juta atau 0,1%

dari pagu 2015, jauh lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2014 yang

mencapai 5,07% dari pagu 2014. Kondisi

tersebut perlu mendapat perhatian,

mengingat anggaran dalam Tugas

Pembantuan dialokasikan pada kegiatan

yang bersifat fisik yang dapat secara

langsung digunakan oleh masyarakat dan

menjadi pendorong (multiplier effect)

perekonomian.

Belum optimalnya penyerapan belanja

bersifat fisik yang bersumber dari APBN

juga diperkuat oleh data penyerapan

berdasar jenis belanja, dimana pada

triwulan I 2015, komponen yang bersifat

fisik seperti belanja barang dan belanja

modal relatif belum optimal dan lebih

rendah dibanding triwulan I 2014. Tercatat,

penyerapan belanja barang dan modal pada

periode laporan masing-masing mencapai

Rp189,37 miliar dan Rp27,65 miliar.

9,13

10,62

6,29

5,07

0,01

5,26

8,76

0,46 0,10 0,00

Keg Pusat Keg Daerah Dekonsentrasi TugasPembantuan

UrusanBersama

%

I 2014

I 2015

19,23

8,31

6,06

1,55

20,20

6,55

0,41 0,00

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos

%I 2014

I 2015

Kota Jayapura0,83%

Papua5,46%Kab. Merauke

13,19%

Kab. Jayawijaya13,52%Kab. Jayapura

6,76%

Kab. Mimika1,98%

Kab. Biak-Numfor6,44%

Kab. Boven Digoel11,37%

Kab. Puncak Jaya1,75%

Kab. Peg. Bintang8,44%

Kab. Lainnya30,25%


Grafik 4.4 Realisasi APBN Berdasar Kewenangan


Grafik 4.5 Realisasi APBN Berdasar Belanja


Grafik 4.6 Realisasi APBN Berdasar Kab.Kota

32


Provinsi Papua

Berdasarkan daerahnya, realisasi

penyerapan anggaran APBN untuk

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah

Kota Jayapura masih relatif rendah, padahal

keduanya memiliki porsi pagu APBN 2015

yang terbesar. Pada triwulan I 2015, tercatat

rasio penyerapan APBN terhadap pagu

untuk Pemerintah Provinsi Papua baru

mencapai 5,46%, sementara rasio

penyerapan Pemerintah Kota Jayapura

hanya mencapai 0,83%.

4.2. Realisasi APBD

Sesuai dengan siklusnya, realisasi APBD

Pemerintan Provinsi Papua pada triwulan I

2015 relatif belum optimal. Realisasi dari sisi

pendapatan baru mencapai 7,17% dari

pagu anggaran 2015, relatif lebih rendah

dibandingkan dengan posisi yang sama

tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio

realisasi belanja pada triwulan I 2015

terhadap pagu anggaran 2015 baru

mencapai 4,06%, cenderung stabil

dibandingkan triwulan I 2014.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian,

mengingat pagu APBD 2015 mengalami

kenaikan dibanding 2014, sementara

kemampuan pemerintah provinsi dalam

penyediaan dana untuk pembiayaan

berbagai kegiatan perlu lebih dioptimalkan

lagi.

Melihat perkembangan tersebut, maka ke

depan, pemerintah daerah diharapkan

dapat lebih mengoptimalkan penyerapan

anggaran belanja khususnya yang

dialokasikan untuk pembiayaan proyek

infrastruktur dasar sehingga dapat

memberikan multiplier effect yang besar

terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.

33

Triwulan I 2015

Tabel 4.1 Realisasi APBD Provinsi Papua TA

2014 (Rp Miliar)

sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Provinsi Papua, diolah

4.2.1. Realisasi Pendapatan

Pemerintah Provinsi

Papua

Berdasarkan komponennya, kenaikan

realisasi pendapatan pada triwulan I 2015

terutama didorong oleh peningkatan

realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tercatat realisasi Lain-lain Pendapatan yang

Sah pada triwulan I 2015 mencapai

Rp228,57 miliar atau meningkat 32,49%

(yoy). Sementara itu, realisasi komponen

pendapatan yang lain seperti PAD dan Dana

Perimbangan pada triwulan I 2015

mengalami penurunan dibanding triwulan I

2014, masing-masing mencapai 11,45%

dan 35,08% (yoy).

Berdasarkan komponennya, realisasi PAD

pada triwulan I 2015 terutama didominasi

oleh realisasi Pajak Daerah dengan pangsa

terhadap PAD mencapai 70,26%. Tingginya

realisasi Pajak Daerah salah satunya

ditopang oleh optimalisasi penerimaan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Kondisi

tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga

BBM non subsidi yang diterapkan

pemerintah di akhir 2014, dimana

berdasarkan UU No.34 Tahun 2000, PP

No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah, dapat diketahui bahwa penetapan

kenaikan harga bahan bakar minyak oleh

pemerintah pusat beberapa waktu lalu

memberikan dampak pada peningkatan

pendapatan daerah dari sektor pajak bahan

2014 2015 I 2014 I 2015 I 2014 I 2015

Pendapatan 10.489,11 11.357,41 1.010,69 813,96 9,64 7,17

Belanja 11.205,08 11.935,51 458,74 484,33 4,09 4,06

KeteranganTarget & Pagu Anggaran Realisasi % Realisasi

PADRp174,43 miliar

PADRp154,46 miliar

Dana Perimbangan

Rp663,73 miliar

Dana Perimbangan

Rp430,93 miliar

Lain-lain Pendapatan

yang SahRp172,52 miliar Lain-lain

Pendapatan yang Sah

Rp228,57 miliar

I 2014 I 2015

117,08

9,42 -

47,93

108,53

1,48 -

44,45

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hsl PengelolaanKekayaan ygDipisahkan

Lain-lain PAD yg Sah

Rp Miliar

I 2014 I 2015


Grafik 4.7 Realisasi Pendapatan


Grafik 4.8 Realisasi PAD

34


Provinsi Papua

bakar kendaraan bermotor dengan besaran

pajak yang dikenakan terhadap BBM

pengendara bermotor maksimal 10%.

Realisasi Dana Perimbangan pada

triwulan I 2015 masih ditopang oleh

realisasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Hingga triwulan laporan, realisasi DAU di

Provinsi Papua tercatat mencapai Rp379,66

miliar. Sementara itu, realisasi Dana Alokasi

Khusus (DAK) pada triwulan I 2015 telah

mencapai Rp49,59 miliar, jauh lebih tinggi

dibanding triwulan I 2014. Mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia, Nomor 37 tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2015, peningkatan realisasi DAK

tersebut mengindikasikan adanya kenaikan

pembiayaan di sektor pendidikan dan

kesehatan.

Realisasi Dana Perimbangan yang lebih

tinggi dibandingkan PAD mengindikasikan

bahwa tingkat kemandirian daerah Provinsi

Papua hingga triwulan I 2015 masih belum

optimal. Selain itu, kapasitas fiskal daerah

perlu ditingkatkan, mengingat rasio

terhadap total realisasi pendapatan

mencapai 19,18%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan riil

daerah dalam menyediakan pendanaan

masih dibawah 50%, sehingga relatif

kurang optimal dalam membiayai berbagai

kebutuhan daerah dan ketergantungan

terhadap dana transfer dari pemerintah

pusat menjadi relatif tinggi.

10

12

14

16

18

20

22

24

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015

Rasio (%)Rp Miliar

Total Pendapatan Kapasitas Fiskal Rasio Kap Fiskal

Dana Bagi Hasil Pajak &

Non Pajak-

Dana Bagi Hasil Pajak &

Non PajakRp1,68 miliar

DAURp663,73

miliar

DAURp379,66

miliar

DAK-

DAKRp49,59

miliar

I 2014 I 2015


Grafik 4.9 Realisasi Dana Perimbangan


Grafik 4.10 Kapasitas Fiskal

35

Triwulan I 2015

4.2.2. Realisasi Belanja

Pemerintah Provinsi

Papua

Realisasi penyerapan belanja pemerintah

Provinsi Papua hingga triwulan IV 2014

terutama ditopang oleh Belanja tidak

Langsung. Berdasarkan komponennya,

Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)

masih mendominasi realisasi belanja secara

keseluruhan. Tercatat pangsa Belanja Tidak

Langsung hingga triwulan IV 2014

mencapai 62,31% dari total belanja,

dengan rasio realisasi terhadap pagu

anggaran 2014 mencapai 94,63%.

Sementara pangsa realisasi Belanja

Langsung (Belanja Non-Rutin), yang

digunakan untuk membiayai berbagai

proyek pemerintah, mencapai 37,69% dari

total realisasi belanja pada triwulan IV 2014

dengan rasio terhadap pagu anggaran 2014

mencapai 87,84%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung (rutin)

salah satunya didorong oleh penyerapan

Belanja Bantuan Keuangan, dimana hingga

triwulan IV 2014 mencapai Rp4,562 triliun

atau 100,45% dari pagu anggaran belanja

2014. Secara lebih mendalam dapat

diketahui bahwa tingginya penyerapan

Belanja Bantuan Keuangan tersebut

terutama dialokasikan untuk bantuan

keuangan otonomi khusus kepada

kabupaten/kota. Sementara itu, realisasi

belanja pegawai (gaji) mencapai Rp744,19

miliar atau 84,52% dari pagu anggaran

2014.

Sementara itu, realisasi komponen Belanja

Langsung yang digunakan untuk

pelaksanaan proyek masih belum optimal,

mencapai Rp3,88 triliun atau 87,84% dari

pagu TA 2014. Realisasi Belanja Langsung

tersebut terutama didorong oleh

penyerapan Belanja Barang dan Jasa yang


Grafik 4.11 Rasio Realisasi Belanja Terhadap

Pagu Anggaran


Grafik 4.12 Realisasi Belanja TidakLangsung/Rutin

(Rp miliar)


Grafik 4.13 Realisasi Belanja Langsung

(Nonrutin)

4,54

3,40

5,09

2,69

0

1

2

3

4

5

6

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

%I 2014 I 2015

-

1,33

-

184,70

93,82

28,45

-

14,62

-

215,40

110,39

6,53

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bansos

Belanja Bagi Hasil

Belanja Hibah

Belanja Pegawai

Belanja Bantuan Keuangan

I 2015 I 2014

Belanja Pegawai

4,98

Belanja Pegawai

6,83

Belanja Barang & Jasa

141,78

Belanja Barang & Jasa

128,55

Belanja Modal

3,67

Belanja Modal

2,00

I 2014 I 2015

36


Provinsi Papua

secara nilai mencapai Rp1,998 triliun, atau

100,99% dari pagu TA 2014. Secara umum,

penyerapan Belanja Barang dan Jasa

tersebut lebih banyak digunakan untuk

mendukung pelaksanaan koordinasi oleh

pemerintah provinsi dalam upaya

mendukung realisasi proyek pemerintah.

Sementara itu, nilai realisasi Belanja Modal

hingga triwulan IV 2014 mencapai Rp1,69

triliun, atau 74,24% dari pagu 2014. Secara

umum, penyerapan belanja Langsung

tersebut terutama dialokasikan untuk

membiayai berbagai proyek pemerintah

yang khususnya terkait dengan infrastruktur

jalan, jembatan dan bangunan. Meskipun

demikian, rasio realisasi penyerapan belanja

Langsung tersebut relatif kurang optimal.

Berdasarkan kajian Direktorat Jendral

Penganggaran dan Keuangan (DJPK)

Kementerian Keuangan, terdapat beberapa

hal yang menyebabkan penurunan realisasi

belanja modal di daerah, antara lain

keterbatasan anggaran pemerintah daerah

dalam pendanaan kegiatan/proyek, efisiensi

biaya pelaksanaan kegiatan/proyek dan

batas waktu pelaksanaan kegiatan yang

melebihi target tahun anggaran berjalan. Ke

depan, diharapkan penyerapan belanja

Langsung khususnya terkait dengan

pembangunan proyek infrastruktur dasar

dapat lebih dioptimalkan sehingga dapat

mendukung percepatan pertumbuhan

perekonomian di Papua.

37

5 KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

ertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu ternyata

belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang ingin bekerja.

Hal tersebut ditunjukkan oleh naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari

3,48% pada Februari 2014 menjadi 3,72% di periode yang sama di 2015. Tren

peningkatan TPT meski penciptaan lapangan kerja juga bertambah tersebut telah

berlangsung sejak semester awal 2013. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Papua

masih mencatatkan angka defisit sampai akhir triwulan I 2015 (97,42). Nilai tersebut

mengindikasikan kenaikan indeks pendapatan petani belum dapat mengimbangi

kenaikan indeks biaya yang harus dibayar.

5.1 Ketenagakerjaan

Secara komposisi penyerapan tenaga kerja,

tidak terdapat perubahan signifikan pada

triwulan ini. Mayoritas penduduk Papua

(70,6%). Kemudian, sebagian besar lainnya

di bidang pemerintahan. Pertumbuhan

jumlah penduduk yang bekerja di sektor

tersebut juga masih tinggi pada triwulan ini

(41,7%, yoy).

Perkembangan positif dari pasar tenaga

kerja adalah bahwa penyerapan sektor

Industri melonjak tajam pada semester ini

(141%, yoy). Pada periode yang lalu,

pertumbuhan jumlah pekerja yang diserap

oleh sektor ini cenderung menurun, bahkan

negatif pada dua semester sebelumnya.

Selanjutnya, dari sisi pengangguran, secara

nasional tingkat pengangguran di Papua

P

Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja Menurut

Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama

sumber: BPS (2015)

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb

Penduduk Usia 15+ (ribu orang) 2.017 1.989 2.057 2.073 2.097 2.129 2.157

Angkatan Kerja (ribu orang) 1.595 1.557 1.645 1.610 1.689 1.675 1.710

Bekerja (ribu orang) 1.548 1.500 1.598 1.560 1.630 1.617 1.646

Penganggur (ribu orang) 47 57 47 51 59 58 64

Bukan Angkatan Kerja (ribu Orang) 422 432 412 462 408 454 447

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,07 78,27 79,98 77,70 80,54 78,67 79,26

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,95 3,65 2,86 3,15 3,48 3,44 3,72

20152013 2014Uraian

2012

Grafik 5.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (yoy)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb

2012 2013 2014 2015

Lainnya

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi

Industri

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan

ribu orang


Penyerapan

tenaga kerja

oleh sektor

industri naik

tajam pada

semester ini

(141%, yoy)

-100

-50

0

50

100

150

200

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Feb Agu Feb Agu Feb

2013 2014 2015

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan

Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

Lainnya

Industri [skala kanan]


% %

38


Provinsi Papua

masih relatif rendah (Papua 3,72%,

sementara Nasional 5,81%). Namun

demikian, lebih dari 75% penduduk bekerja

di sektor informal. Kebanyakan adalah

(34,1%). Selain itu, lebih dari 45%

bukanlah pekerja penuh waktu (full time

workers).

Sementara itu, walau persentase pekerja

dengan kualifikasi pendidikan sekolah

menengah tingkat atas relatif kecil, angka

penganggurannya (TPT) justru relatif tinggi.

Bahkan, tingkat pengangguran di antara

mereka yang berpendidikan tinggi (diploma

atau sarjana) jauh lebih tinggi dibandingkan

mereka yang berpendidikan SMTP atau SD.

Hal mencolok lainnya adalah TPT kelompok

pendidikan SMK justru merupakan yang

tertinggi.

Perkembangan lain yang perlu dicermati

adalah bahwa tingkat pengangguran

angkatan kerja yang berpendidikan diploma

turun signifikan pada periode ini. Di sisi lain,

tingkat pengangguran yang berpendidikan

SMA juga meningkat signifikan. Hal

tersebut mengindikasikan para lulusan

diploma mulai berpindah ke pekerjaan yang

secara tradisional cukup diisi oleh lulusan

SMA (overqualified), sehingga mempersulit

lulusan SMA untuk bersaing di pasar tenaga

kerja.

5.2 Kesejahteraan

Sebagian besar penduduk Papua bekerja di

sektor

Oleh

karena itu, perkembangan kinerja lapangan

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

erat dengan kesejahteraan masyarakat

Papua.

Salah satu indikator bagi tingkat

kesejahteraan petani dan nelayan yang rutin

dirilis oleh BPS adalah Nilai Tukar Petani

(NTP). NTP disusun dengan membandingkan

sisi pendapatan dan sisi pengeluaran petani.


Tingkat Pendidikan


Jumlah Jam Kerja

Grafik 5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Tingkat Pendidikan


Status Pekerjaan Utama

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


2012 2013 2014 2015

Informal

Formal

ribu orang


-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


2012 2013 2014 2015

Penuh Waktu

Tidak Penuh Waktu

ribu orang


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Feb Agu Feb Agu Feb Agu

2012 2013 2014

Perguruan Tinggi

SMP s.d. SMTA

SD ke Bawah


0

2

4

6

8

10

12

14


2012 2013 2014 2015

SD ke Bawah Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan

Diploma I/II/III Universitas

TPT Papua

%


Tingkat

pengangguran

mereka yang

berpendidikan

tinggi jauh lebih

tinggi dari yang

mereka yang

SMTP dan SD.

TPT yang

berpendidikan

diploma turun

drastis, namun TPT

yang berpendidikan

SMA juga naik

tajam.

39

Triwulan I 2015

Jika pendapatan tumbuh lebih tinggi dari

pengeluarannya, nilai NTP akan meningkat.

Ringkasnya, semakin tinggi NTP berarti

semakin sejahtera pula petani.

Publikasi terakhir menunjukkan bahwa

setelah turun signifikan pada triwulan lalu,

NTP Papua mulai meningkat tipis di triwulan

I 2015. Kenaikan tersebut sejalan dengan

penguatan kinerja lapangan usaha kategori

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

naik dari 95,80 pada akhir 2014 menjadi

97,42 di triwulan ini. Namun demikian, data

tersebut menunjukkan bahwa petani masih

mengalami defisit. Artinya, dibandingkan

periode acuan (2012), tingkat kesejahteraan

petani di Papua cenderung lebih buruk.

Selain itu, NTP Papua juga secara persisten

lebih rendah dari NTP Nasional walaupun

pergerakannya relatif searah.

Terkait tingkat kemiskinan, data terakhir

menunjukkan kecenderungan menurun baik

secara nominal maupun persentase.

Kesenjangan antara pengeluaran rata-rata

penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan

(GK) yang ditunjukkan oleh Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) juga terus

turun. Selain itu, ketimpangan

kesejahtaraan di antara kelompok

penduduk miskin (P2) juga terus menurun.

Sementara itu, guna mengimbangi kenaikan

biaya hidup, pemerintah daerah Provinsi

(Pemdaprov) Papua, melalui SK Gubernur

Nomor 188.4/383 telah kembali menaikkan

Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi

Rp2,015 juta untuk tahun 2015. Angka

tersebut masih di bawah estimasi

Kebutuhan Hidup Layak.

Grafik 5.9 Jumlah Penduduk Miskin

Grafik 5.10 Perkembangan Indeks Kedalaman

dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Grafik 5.11 Perkembangan Garis Kemiskinan Grafik 5.12 Perkembangan Upah Minimum

Provinsi dan Kebutuhan Hidup Layak

Grafik 5.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani

Grafik 5.8 Perbandingan NTP Papua dengan

NTP Nasional

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2014 2015

NTP Papua

NTP Tanaman Pangan

NTN Perikanan


92

94

96

98

100

102

104

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2014 2015

NTP Nasional

NTP Papua


25

26

27

28

29

30

31

32

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

Mar Sep Mar Sep Mar Sep

2012 2013 2014

Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin [skala kanan]


ribu jiwa %

0

50

100

150

200

250

300

350

400


2012 2013 2014

GK Nonmakanan

GK Makanan


-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UMP (Rp ribu)

KHL (Rp ribu)

sumber: Kemnaker (2015), diolah

Peningkatan

kesejahteraan

petani di Papua

cenderung lebih

buruk dari rata-

rata petani di

seluruh

Indonesia.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2012 2013 2014

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) [skala kanan]


40


Provinsi Papua

6

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

erdasarkan perkembangan terakhir, asesmen Bank Indonesia triwulan ini

mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang periode 2015.

Jika triwulan lalu PDRB Papua selama 2015 diperkirakan akan tumbuh

setidaknya 12,4% (yoy), dengan perkembangan yang ada Bank Indonesia

memproyeksikan pertumbuhannya akan berada di kisaran 7,4 s.d. 8,4% (yoy). Dari sisi

penggunaan, variabel utama yang mengoreksi besaran proyeksi PDRB adalah komponen

Investasi dan Ekspor Luar Negeri. Selain itu, sentimen Konsumsi Rumah Tangga secara

nasional juga cenderung melemah akibat pergerakan nilai tukar rupiah serta antisipasi

inflasi dari sisi kebijakan pemerintah. Untuk triwulan II 2015, akibat adanya base effect

periode lalu, pertumbuhannya akan cukup tinggi di kisaran 8,6 s.d. 9,6% (yoy). Setelah

itu pada triwulan berikutnya pertumbuhan akan cenderung melemah.

Terkait tingkat harga agregat, jika pergerakan komponen volatile foods dan

administered prices tidak mendapatkan tekanan yang signifikan, inflasi Papua selama

2015 diperkirakan akan berada pada interval 5,38% s.d. 6,38% (yoy). Realisasi akan

lebih rendah jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat semakin dioptimalkan

peranannya dalam memitigasi risiko inflasi yang ada.

6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi penggunaan, selama 2015 komponen Konsumsi diperkirakan akan relatif stabil.

Konsumsi Swasta diperkirakan akan melemah, namun hal tersebut akan diimbangi oleh

komponen Konsumsi Pemerintah. Konsumsi diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4

s.d. 7,4% (yoy). Sementara itu Investasi diperkirakan hanya akan tumbuh pada rentang

5,5 s.d. 6,5% (yoy). Sementara itu, akselerasi yang signifikan diperkirakan akan dialami

oleh komponen ekspor luar negeri. Prakiraan ini didasarkan pada rencana perusahaan

tambang di Papua yang akan meningkatkan target penjualannya pada 2015.

Laporan triwulanan yang dirilis oleh Freeport-McMoRan Inc. (FCX) di Amerika Serikat

menyatakan bahwa selama 2014 situs operasional mereka di Indonesia menjual 1.16

juta ounce emas dan 664 juta pound tembaga. Untuk 2015, situs operasional itu

ditargetkan akan menjual 1,3 juta ounce emas dan 1 milyar pound tembaga. Setelah

mengevaluasi realisasinya selama triwulan I 2015, pertumbuhan ekspor luar negeri

Papua tidak akan lebih dari 100% (yoy) selama 2015.

Untuk triwulan II 2015, ekspor Papua diperkirakan akan tumbuh lebih dari 200% (yoy)

setelah memperhitungkan base effect akibat implementasi larangan ekspor pada

semester pertama 2014. Berkaitan dengan itu, PDRB Papua akan mampu tumbuh pada

kisaran 8,6 s.d. 9,6% (yoy) pada triwulan II 2015.

Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan diprediksi hanya akan tumbuh

sekitar 3,3 s.d. 4,3% (yoy) selama 2015. Untuk triwulan II pertumbuhannya diperkirakan

akan berada pada kisaran 5,8% s.d. 6,8% (yoy). Sementara itu, lapangan usaha lain

yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah akan mengalami akselerasi sehingga

B

41

Triwulan I 2015

mendorong pertumbuhan PDRB Papua secara total pada triwulan I 2015 mencapai

kisaran 8,6 s.d. 9,6% (yoy).

6.2 Prospek Inflasi

Setelah mengalami lonjakan di akhir tahun lalu, inflasi Papua selama 2015 diperkirakan

akan turun pada kisaran 5,38% s.d. 6,38% (yoy). Untuk triwulan II 2015, inflasi

diperkirakan akan turun secara naik sementara ke level 8,43% s.d. 9,43% (yoy) dari

6,88% (yoy) pada triwulan ini. Tekanan inflasi khususnya dari komponen komoditas

yang harganya diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak bersubsidi,

transportasi publik, tarif tenaga listrik, serta bahan bakar rumah tangga.

Rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) BPS untuk April 2015 menunjukkan inflasi Papua

secara bulanan sudah terdorong naik ke level 8,29% (yoy). Sementara itu, berdasarkan

Survei Pemantauan Harga (SPH) di Jayapura, harga komposit beberapa komoditas utama

menunjukkan tren inflasi yang persisten.

Risiko inflasi yang perlu diantisipasi adalah terutama terkait administered prices seperti:

harga BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, harga jual eceran elpiji, serta tarif angkutan

umum. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah sudah tidak lagi menerapkan

kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk komoditas BBM. Oleh karena itu, pengaruh

kenaikan harga minyak di pasar internasional terhadap komoditas BBM domestik tidak

lagi difilter oleh subsidi tetap pemerintah. Sementara itu, harga minyak global saat ini

sudah mulai naik kembali (rebound). Dalam konteks demikian, harga minyak

internasional dan pada gilirannya harga minyak domestik memiliki risiko yang semakin

besar untuk naik.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jan 03,

2006

Jan 03,

2007

Jan 03,

2008

Jan 03,

2009

Jan 03,

2010

Jan 03,

2011

Jan 03,

2012

Jan 03,

2013

Jan 03,

2014

Jan 03,

2015

Cushing, OK WTI Spot Price FOB

Europe Brent Spot Price FOB

sumber: www.eia.gov

USD per barrel

Grafik 6.1 Perkembangan Harga Minyak Dunia

Documents

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan ... · Dasar Hukum Bank Indonesia Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,