KEDUDUKAN DAN STATUS KELEMBAGAAN … dikatakan, suatu badan hukum tidak lain adalah badan yang berisi kumpulan orang tertentu, kumpulan kekayaan tertentu, dan/atau bersifat kewilayahan

KEDUDUKAN DAN STATUS

KELEMBAGAAN BPJS KESEHATAN

KEDUDUKAN DAN STATUS

KELEMBAGAAN BPJS KESEHATAN

DAFTAR ISI

Direktur Utama BPJS KesehatanKata Sambutan ��3

Kata Pengantar ��5

Jenis Badan Hukum ��14

Badan Hukum ��9

Badan Hukum Publik ��17

Lembaga Non-Struktural��21

Kewenangan BPJS Kesehatan ��25

2 Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan

KATA SAMBUTANDirektur Utama BPJS Kesehatan

Sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan merupakan badan

hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, bidang kesehatan yang merupakan satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Status BPJS Kesehatan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia termasuk ke dalam badan hukum publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang tersebut dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Hukum Publik yang dibentuk khusus melalui Undang-Undang tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya.

3Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan

Tujuan dari penyusunan buklet mini ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dan juga sebagai sarana sosialisasi dan edukasi di internal BPJS Kesehatan dan juga bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang kelembagaan BPJS Kesehatan.

Akhirnya, semoga dengan adanya buklet mini ini status kelembagaan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik dapat lebih dipahami dengan baik.

Jakarta, November 2017Direktur Utama

Fachmi Idris


KATA PENGANTAROleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Saya menyambut dengan sukacita terbitnya buku saku ini untuk maksud memandu seluruh pegawai BPJS Kesehatan dan semua pemangku kepentingan terhadap pelayanan

jasa BPJS Kesehatan dengan informasi pengenalan yang akurat tentang status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang dan sekaligus adalah lembaga publik yang dibentuk dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang tersendiri yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Di samping sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan juga dapat dilihat sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi pemerintahan dan fungsi badan usaha itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.


Dapat dikatakan, suatu badan hukum tidak lain adalah badan yang berisi kumpulan orang tertentu, kumpulan kekayaan tertentu, dan/atau bersifat kewilayahan tertentu, dibentuk oleh orang perorang, sekelompok orang, badan hukum, atau oleh pemerintahan negara, disahkan sebagai subjek hak dan kewajiban yang tersendiri dalam lalu lintas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekayaan tertentu, baik yang bersifat terlihat ataupun tidak terlihat, serta memiliki kekuasaan tertentu, baik ke luar ataupun ke dalam. Badan hukum BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesa atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan dikelola oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS sebagai institusi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas :


1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, danmemberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepadaDireksi mengenai kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan;

2. Melakukan pengawasan, dan memberikan saran, nasihat,dan pertimbangan atas pelaksanaan pengelolaan danpengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;

3. Melakukan pengawasan atas kinerja Direksi; dan4. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan

jaminan sosial sebagai bagian dari satu kesatuan laporanBPJS Kesehatan kepada Presiden dengan tembusankepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Sedangkan fungsi Direksi adalah sebagai pelaksana

penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Kesehatan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya. Dalam menjalankan fungsinya itu, Direksi diberi bertugas : 1. Melaksanakan pengelolaan BPJS Kesehatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, danevaluasi;

2. Mewakili BPJS Kesehatan di dalam dan di luar pengadilan, termasuk dalam berhubungan dengan badan-badan lain,baik di dalam maupun luar negeri; dan

3. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi DewanPengawas untuk melaksanakan fungsinya.


Semoga buku ini dapat membantu bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara ringkas seluk beluk badan hukum BPJS Kesehatan dalam sistem hukum dan pelayanan umum di Indonesia.

Wassalam,Jakarta, 6 November 2017

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Pendiri dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.


Pengertian

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai

orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., badan hukum adalah suatu badan yang berisi kumpulan orang tertentu, kumpulan kekayaan tertentu, ataupun bersifat kewilayahan tertentu, dibentuk oleh orang per orang, sekelompok orang, badan hukum, atau oleh pemerintahan negara, disahkan sebagai subjek hak dan kewajiban yang tersendiri dalam lalu lintas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekayaan tertentu, baik yang bersifat terlihat ataupun tidak terlihat, serta memiliki kekuasaan tertentu, baik ke luar ataupun ke dalam.

BADAN HUKUM


Selain itu, menurut sejumlah pakar lain sebagaimana dihimpun oleh Chidir Ali (2011): a. s/d l sebagaimana dihimpun oleh Chidir Ali, pengertian badan hukum adalah sebagai berikut:a. Maijers : badan hukum adalah meliputi sesuatu

yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban;

b. Logemann : badan hukum adalah suatu personifikatie yaitu suatu bestendigheid (perwujudan, penjelmaan) hak, kewajiban.

c. Utrecht : badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.

d. Bothingk : badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.


e. Subekti : badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

f. Rochmat Soemitro : badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiki harta, hak serta kewajiban seperti seorang pribadi.

g. Sri Soedewi Mashcun Sofwan : badan hukum yaitu kumpulan orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu.

h. Th. Ch. Kal dan V.F. M Den Hartog : badan hukum adalah subjek hukum selain manusia, dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar (badan hukum) wajar boleh mempunyai milik,

boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam

persengketaan hukum dan sebagainya, memikul

tangung jawab dalam arti h u k u m

tentang segala perbuatannya.


i. Purnadi Purbacara dan Agus Brotosusilo : pribadi hukum (badan hukum) adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum seperti yang dimiliki seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.

j. Wirjono Prodjodikoro : badan hukum yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak , kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.


k. J. Dormeier : badan hukum dapat diartikan sebagai persekutuan orang-orang, yang dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja dan badan hukum juga dapat diartikan sebagai yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlakukan sebagai oknum.

l. Chidir Ali : badan hukum merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak kewajiban.


JENIS BADAN HUKUM

Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara.

2. Yang diakui oleh kekuasaan.3. Yang diperkenankan dan yang didirikan

dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan.


Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. badan hukum dibedakan atas 4 macam, yaitu:

Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum yang dalam menjalankan tugasnya menetapkan keputusan tentang partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum.

Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Misalnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengadakan dan menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan badan usaha lain.

Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya, suatu yayasan yang dibentuk oleh pribadi-pribadi para dermawan untuk membantu pemberian bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi orang miskin atau pegawai negeri sipil golongan I di suatu daerah tertentu.

Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang perdata. Misalnya koperasi ataupun perseroan terbatas yang didirikan oleh pendirinya untuk kepentingan Perdata dan menjalankan aktivitas perdagangan yang mendatangkan keuntungan perdata bagi yang bersangkutan.

1

2

3

4


Badan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

Badan hukum yang didirikan atas dasar

hukum perdata atau hukum sipil

yang menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan

hukum tersebut.

Badan hukum yang didirikan berdasarkan

hukum publik atau orang banyak atau menyangkut

kepentingan negara.

Badan Hukum Privat (privaatrecht)

Badan Hukum Publik (publiekrecht)


BADAN HUKUM PUBLIK

Pengertian

Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak atau menyangkut kepentingan negara.

Badan hukum ini merupakan badan negara, mempunyai kekuasaan wilayah, lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif/pemerintah/Badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.


Landasan Hukum BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum PublikBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan salah satu dan hukum publik di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab kepada Presiden.


Pemilik BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum PublikPada prinsipnya suatu badan hukum publik, pemiliknya adalah orang/lembaga yang menempatkan modal/aset pada Badan hukum tersebut. Sumber dana BPJS Kesehatan adalah dari pemerintah dan peserta yang membayar iuran. Jadi pemilik BPJS Kesehatan adalah pemerintah dan peserta program jaminan sosial, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.


Ciri-Ciri BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik

Dibentuk dengan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Laporan keuangannya disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku;

Diberikan kewenangan publik

seperti menagih pembayaran iuran*

Bertanggung jawab langsung kepada

Presiden (tidak melalui Menteri yang

mengoordinasikan).

*Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya, dan mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.


Lembaga Non-Struktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah,

yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

Kategori BPJS Kesehatan dalam Susunan Lembaga Negara IndonesiaBPJS Kesehatan merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural. Lembaga Non-Struktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

LEMBAGA NON-STRUKTURAL


4

1 Dibentuk berdasarkan Undang-Undang yaitu UU BPJS;

3 Bersifat independen, bertanggung jawab kepada Presiden; dan

Menggunakan dana APBN/APBD.

2 Melaksanakan tugas tertentu/spesifik yang diamanatkan secara khusus oleh negara yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan;

Menurut Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc., BPJS Kesehatan termasuk dalam kategori LNS karena memenuhi kriteria sebagai berikut:


BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional berhubungan dengan badan hukum publik lainnya (Kementerian/Lembaga). Hubungan kerja tersebut bersifat kemitraan, koordinatif, konsultatif, sinergitas, dan joint working. Oleh karenanya, tidak ada Kementerian/Lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur, dan mengintervensi BPJS Kesehatan, kecuali ada penugasan khusus dari Presiden.


Tata Hubungan Kerja BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang Bertanggung Jawab kepada PresidenSepanjang tidak ada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk Presiden, sesuai dengan hubungan ketatalaksanaan pemerintahan, Direksi BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan pelaksanaan program JKN yang diamanatkan oleh Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS secara tertulis dan/atau lisan kepada Presiden.


KEWENANGAN BPJS KESEHATAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 11 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan

bahwa BPJS Kesehatan berwenang:

Menagih pembayaran Iuran

Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja

checklisti

Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan

mengenai besar pembayaran fasilitas

kesehatan

Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan

Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta

atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya

Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain

Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain


Kewajiban BPJS Kesehatan

Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

Memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;

Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

01

04

07

02

05

08

03

06

09


Kekuatan Peraturan/Regulasi yang Diterbitkan oleh BPJS KesehatanSehubungan dengan kedudukan BPJS Kesehatan yang termasuk dalam Badan Hukum Publik yang dibentuk dengan Undang-Undang, BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 8 menyebutkan,1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BadanPemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.


2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan olehPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 di atas, BPJSKesehatan memenuhi rumusan ayat (1) dan ayat (2) yakni:(1) Peraturan BPJS Kesehatan termasuk dalam jenis peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karenaBPJS Kesehatan sebagai penyusun Peraturan merupakan badan yang dibentuk dengan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

(2) Peraturan BPJS Kesehatan diakui keberadaannya danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat karenadiperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



BPJS Kesehatan Kantor PusatJl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka PutihPO BOX 1391 JKT 10510021-4212938www.bpjs-kesehatan.go.id

Documents

KEDUDUKAN DAN STATUS KELEMBAGAAN … dikatakan, suatu badan hukum tidak lain adalah badan yang berisi kumpulan orang tertentu, kumpulan kekayaan tertentu, dan/atau bersifat kewilayahan