of 23/23
KUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014 By: @msyarifm WARNING: Disusun secara mandiri untuk keperluan pribadi, tidak ada hubungan dengan PPSDM/BPPK, dan tidak serta merta menggambarkan soal ujian yang sesungguhnya. So, tetap pelajari seluruh isi modulnya, OK?! Salam sukses untuk kita semua! MATA DIKLAT ETIKA PNS 1) Adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu disebut: a) Etimologi b) Ethos c) Nilai moral d) Kode etik 2) Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor… a) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004 b) Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2004 c) Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 d) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2004 3) Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari adalah pengertian dari… a) Kode etik PNS b) Moral PNS c) Etika PNS d) Visi dan Misi PNS 4) Yang bukan termasuk butir-butir Etika PNS dalam bernegara adalah: a) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara c) Menjaga informasi yang bersifat rahasia d) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, adalah salah satu butir etika PNS

KUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014 · PDF fileKUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014 By: @msyarifm ... Direktorat Jenderal Pajak c) Badan Kebijakan Fiskal d) Badan Pendidikan

  • View
    364

  • Download
    33

Embed Size (px)

Text of KUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014 · PDF fileKUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014 By:...

  • KUMPULAN LATIHAN SOAL UPKP V TAHUN 2014By: @msyarifmWARNING: Disusun secara mandiri untuk keperluan pribadi, tidak ada hubungan dengan PPSDM/BPPK, dan tidak serta merta menggambarkan soal ujian yang sesungguhnya. So, tetap pelajari seluruh isi modulnya, OK?! Salam sukses untuk kita semua!

    MATA DIKLAT ETIKA PNS

    1) Adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu disebut:

    a) Etimologib) Ethosc) Nilai morald) Kode etik

    2) Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah nomora) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004b) Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2004c) Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004d) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2004

    3) Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari adalah pengertian dari

    a) Kode etik PNSb) Moral PNSc) Etika PNSd) Visi dan Misi PNS

    4) Yang bukan termasuk butir-butir Etika PNS dalam bernegara adalah:a) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negarac) Menjaga informasi yang bersifat rahasiad) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

    melaksanakan tugas

    5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, adalah salah satu butir etika PNS

  • dalam/terhadap.a) Bernegarab) Berorganisasic) Bermasyarakatd) Diri Sendiri

    6) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan adalah salah satu butir etika PNS dalam/terhadap

    a) Bernegarab) Bermasyarakatc) Diri Sendirid) Sesama PNS

    7) Salah satu butir etika PNS terhadap sesama PNS antara laina) Menghargai perbedaan pendapatb) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusanc) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerjad) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani

    8) Hukuman disiplin PNS diatur dalam a) PP No. 42 Tahun 2004b) PP No. 30 Tahun 2004c) PP No. 30 Tahun 1980 sebagaimana diganti dengan PP 53/2010d) PP No. 16 Tahun 2004

    9) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri daria) 1 ketua, sekurang-kurangnya 4 anggotab) 1 ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya 4 anggotac) 1 ketua, 1 sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 anggotad) 1 ketua merangkat anggota, 1 sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-

    kurangnya 3 anggota

    10) Yang bukan merupakan tujuan ditetapkannya kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan adalah

    a) Meningkatkan disiplin PNS

  • b) Menjamin terpeliharanya tata tertibc) Menciptakan dan memelihara kondisi kerja professionald) Meningkatkan citra dan kewajiban kinerja institusi

    11) Materi yang tertuang dalam kode etik instansi diatur dalam.a) pasal 3,4, dan 5 PMK No.29/PMK.01/2007b) pasal 4,5 dan 6 PMK No.29/PMK.01/2007c) pasal 3,4, dan 5 PMK No.30/PMK.01/2007d) pasal 4,5 dan 6 PMK No.30/PMK.01/2007

    12) Kode etik sekurang-kurangnya memuat:a) Tujuan, kewajiiban dan laranganb) Kewajiban, larangan, dan sanksic) Tujuan, kewajiban dan larangan, dan sanksid) Visi dan misi, kewajiban dan larangan, dan sanksi

    13) Meningkatkan disiplin PNS, adalah salah satu uraian daria) Tujuan kode etikb) Kewajiban dalam kode etikc) Larangan dalam kode etikd) Visi dan Misi kode etik

    14) Yang bukan merupakan salah satu uraian larangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 adalah

    a) Larangan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasb) Larangan menyalahgunakan wewenangc) Larangan menjadi direktur dalam suatu perusahaand) Larangan melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan

    norma kesusilaan

    15) Menurut Dr. A. Sonny Keraf, ada 7 prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh PNS. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip moral tersebut adalah

    A) ProfesionalismeB) Integritas moral yang tinggiC) Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

  • D) Sinergi yang kuat

    16) Menurut Myrdal (1968), yang termasuk kemampuan atau keutamaan yang diharapkan dari seorang pegawai yang baik yaitu

    a) Efisiensi, kerajinan, kerapihan, tepat waktu dan kesederhanaanb) Efesiensi, kerapihan, tepat waktu, kegesitan dan kesungguhanc) Kesederhanaan, kesediaan untuk berubah, kegesitan dan kesungguhand) Kejujuran, bersedia memandang jauh ke depan, kesungguhan dan tepat waktu

    17) Menurut magnis-suseno (2002), terdapat 4 unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah, yakni

    a) Etos kerja, moralitas team, kepemimpinan yang bermutu, dan kondisi-kondisi sistemik

    b) Lingkungan kerja, moralitas team, kepemimpinan yang bermutu, dan kondisi-kondisi sistemik

    c) Etos kerja, moralitas pribadi, kepemimpinan yang bermutu, dan kondisi-kondisi sistemik

    d) Lingkungan kerja, moralitas pribadi, kepemimpinan yang bermutu, dan moralitas team

    18) Urutan yang benar dari nilai-nilai kementerian keuangan adalaha) Integritas, professional, sinergi, pelayanan, kesempurnaanb) Integritas, pelayanan, sinergi, professional, kesempurnaanc) Integritas, sinergi, professional, pelayanan, kesempurnaand) Integritas, sinergi, pelayanan, professional, kesempurnaan

    19) Memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman, adalah kandungan maksud dari nilai kementerian keuangan

    a) Integritasb) Pelayananc) Kesempurnaand) Profesional

    20) Perwujudan nilai Pelayanan, tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan PNS Kemenkeu setiap hari, salah satunya sebagai berikut

    a) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati

  • b) Menghindari arogansi kekuasaanc) Bertanggung jawab atas hasil kerjad) Bekerja dengan hati

    MATA DIKLAT TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN

    1) Peraturan tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian diatur dalam.a) Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2008b) Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2007c) Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2009d) Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009.

    2) Unsur organisasi kementerian dan pejabat/satuan kerja yang benar adalaha) Pembantu pemimpin, yaitu direktorat jenderalb) Pendukung, yaitu inspektorat jenderalc) Pelaksana, yaitu direktorat jenderald) Pembantu pemimpin, yaitu menteri

    3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementrian adalah tugas dari.

    a) Menterib) Sekretariat Jenderalc) Direktorat Jenderald) Staf Ahli

    4) Pernyataan berikut, mengenai susunan dan jumlah unit organisasi Kementerian keuangan, yang benar adalah

    a) sekretariat Jenderal, terdiri atas paling banyak 8 biro, masing-masing biro terdiri atas paling banyak 4 bagian, masing-masing bagian paling banyak 5 subbagian

    b) sekretariat biro, terdiri atas paling banyak 8 biro, masing-masing biro terdiri atas paling banyak 4 bagian, masing-masing bagian paling banyak 5 subbagian

    c) sekretariat Jenderal, terdiri atas paling banyak 8 biro, masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 bagian, masing-masing bagian paling banyak 4 subbagian

  • d) sekretariat itjen, terdiri atas paling banyak 8 biro, masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 bagian, masing-masing bagian paling banyak 4 subbagian

    5) Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1994, jabatan fungsional adalah.a) Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

    seseorang pegawai negeri sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

    b) pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjangc) memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang

    keahliannyad) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri

    6) Yang bukan merupakan tugas kementerian keuangan berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 adalah

    a) Menyusun kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makrob) Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBNc) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggarand) Melakukan koordinasi antar kementrian

    7) Visi Kementerian Keuangan adalah.a) Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

    eksklusif di abad ke 20b) Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

    eksklusif di abad ke 21c) Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

    inklusif di abad ke 20d) Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

    inklusif di abad ke 21

    8) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara diatur dalam

    a) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010b) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011c) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012d) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009

  • 9) menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secera efisien dengan risiko yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal" merupakan Visi dari :

    a) Direktorat Jenderal Kekayaan Negarab) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuanganc) Direktorat Jenderal Pengeloalaan Utangd) Badan Kebijaksanaan Fiskal

    10) Yang bukan merupakan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah...a) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang

    negara, dan lelang b) perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan Negarac) pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan Negara