Upload
lamthuan
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KECAMATAN CAKRANEGARA
TAHUN 2017
2017
Kec.Cakranegara
Kasubag Perenc &
Keu
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Struktur Pemerintahan Negara, Kecamatan adalah merupakan Perangkat
Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih Lanjut tugas dan wewenang Kecamatan diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan
pada Bab IV pasal 14-22, yang selanjutnya pada penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa
Camat berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja) yang mengkoordinasikan semua
Dinas/Instansi yang ada di Kecamatan. Camat memiliki kekhususan dibanding perangkat
daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban
mengintegrasikan nilai-nilai sosio cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik,
ekonomi,budaya dan mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah
sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dan masyarakat juga melakukan tugas-tugas
pembinaan wilayah termasuk pembinaan pembangunan di wilayah kerjanya.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang
diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan
sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur
birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang
kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.
Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan
organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan
pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media
pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Walikota Mataram, Kecamatan Cakranegara
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017.
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 2
Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Cakranegara dan
program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas
pokok dan fungsinya. Sumber dana Kecamatan Cakranegara untuk program dan kegiatan
yang dilaksanakan tahun 2017 berasal dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.
Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan
yang dilaksanakan Kecamatan Cakranegara dalam rangka mendukung keberhasilan
pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Mataram tahun 2017. Indikator kinerja
sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau
outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang
mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Mataram, indikator keluaran (output) dan
indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan
Cakranegara tahun 2017. Gambaran pengukuran kinerja Kecamatan Cakranegara tahun
2017 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kecamatan Cakranegara tahun
2017, disajikan dalam diagram 1.1.
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Metode penyusunan LAKIP Kecamatan Cakranegara Kota Mataram secara umum
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Kec.Cakranegara 2017
Kota Mtrm 2017
Kec.Cakra 2017
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 3
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Kecamatan Cakranegara merupakan perangkat daerah sebagai ujung tombak
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan. Kedudukan Kecamatan
sebagai perangkat daerah adalah sangat strategis, fungsi yang harus diemban adalah
sebagai mediator, katalisator, fasilitator dan negoisator. Secara spesifik fungsi dasar
organisasi Kecamatan adalah koordinator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta pelaksana sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota dalam pemberdayaan dan pelayanan umum
kepada masyarakat.
Berdasarkan peran dan fungsi Kecamatan yang sangat strategis di atas, maka
Kecamatan Cakranegara telah berupaya untuk menunjang peran dan fungsinya tersebut
dalam berbagai Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cakranegara. Untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang
tahun 2017 serta untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di
Kecamatan Cakranegara, yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya Manajemen
Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sistem
akuntabilitas yang baik bagi aparatur pemerintah Kecamatan. Untuk itu disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Cakranegara
Tahun 2017 dan merupakan bahan penyusunan program serta kegiatan Tahun 2017.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Cakranegara dibentuk berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor : 5
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
Secara Geografis Kecamatan Cakranegara terletak di sebelah Timur Kota Mataram
yang berbatasan langsung dengan :
- Sebelah Timur : Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
- Sebelah Barat : Kecamatan Mataram Kota Mataram
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 4
- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran
Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara terdiri atas
10 (Sepuluh) Wilayah Kelurahan, yaitu:
1. Kelurahan Cakranegara Barat
2. Kelurahan Cilinaya
3. Kelurahan Sapta Marga
4. Kelurahan Mayura
5. Kelurahan Cakranegara Timur
6. Kelurahan Cakranegara Utara
7. Kelurahan Cakranegara Selatan
8. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru
9. Kelurahan Karang Taliwang
10. Kelurahan Sayang-Sayang
C. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
Tahun 2017 mengacu pada :
1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan
Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 5
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
8. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239 / IX / 6 / 8 / 2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram No. 36/PERT/2008 Tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kota Mataram, maka yang dimaksud
dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kota Mataram yang merupakan
wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah
yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah. Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
h. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;
i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.
E. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cakranegara terdiri dari:
1. Unsur pimpinan adalah Camat
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat, yang membawahi 2 (dua) Sub
Bagian Yaitu :
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 6
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi yang terdiri dari :
a. Kepala Seksi Pemerintahan
b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
c. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Kepala Seksi Perekonomian
e. Kepala Seksi Pelayanan Umum, Sarana dan Prasarana
Secara lengkap bagan struktur organisasi Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
digambarkan dalam diagram 1.2
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 7
F. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-
perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi
kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat
sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government
sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan
masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada
tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota
Mataram . Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1 . Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2 . Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk
meningkatkan kemampuannya
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup
strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan membangun sistem yang murah, aman,
cepat, efisien,dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk
mewujudkan akuntabilitas.
3. Minimnya unit kerja melakukan pemutakhiran data serta ego sektoral dalam
melaksanakan peran koordinasi dalam fungsi teknis pelayanan.
4. Pemahaman SAKIP disebagian unit kerja belum merata dan pelaksanaan masih
perlu ditingkatkan.
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam
tatanan sistem manajemen.
Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk
melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan
Daerah, serta Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, untuk itu
Pemerintah Kota Mataram menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD memuat Visi dan Misi yang
akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan
Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Mataram.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis
dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat
cepat ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke
arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan
berkelanjutan,sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi
kepada pencapaian hasil.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan Perencanaan Strategis
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 9
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program
dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
1. Visi
Untuk dapat memberikan arah dan tujuan serta semangat sebagai pendorong
terhadap gerak organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dimasa depan yang
diinginkan Kantor Camat Cakranegara telah menerapkan Visi yang dirancang dengan
seksama,teliti yang berpijak pada arah pembangunan yang ada dalam tugas pokok dan
fungsi organisasi. Mengacu pada Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021, Yaitu “Mataram
Maju, Regius dan Berbudaya”, selaras dari Visi Kota Mataram tersebut, maka
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menetapkan Visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Cakranegara “ BERSINAR ” (Bersih,
Sehat, Indah, Aman dan Religius) ”
Yang merupakan turunan dari Visi Kota Mataram yaitu :
‘KOTA MATARAM YANG IBADAH MAJU,RELIGIUS dan BERBUDAYA”
Visi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Cakranegara akan terus
melaksanakan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dengan prioritas penanganan masalah kebersihan, menciptakan lingkungan/kawasan sehat
yang indah dengan menjaga stabilitas keamanan sehingga menciptakan masyarakat
berkepribadian/akhlak baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religius.
2. Misi
Misi adalah suatu rumusan pernyataan umum sebagai pemandu dalam mencapai
tujuan inti organisasi, untuk mencapai gambaran Visi tersebut, maka perlu merumuskan
kebijakan – kebijakan secara umum sebagai pemandu seluruh komponen kegiatan kantor,
sehingga tercapai satu pendapat, satu gerak langkah, satu arah untuk bersama – sama
menuju tercapainya visi yang dimaksud.
Misi yang diselenggarakan oleh Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram adalah :
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 10
1. Melestarikan dan Meningkatkan Kamtibmas
2. Menggelorakan Semangat Kec. Cakranegara Bersinar
3. Memberdayakan Ekonomi Rakyat
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menggali dan
memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)
5. Memantapkan Koordinasi dan Kemitraan
6. Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas-
Fasilitas Publik
7. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial.
Tujuan
Tujuan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram merupakan implementasi pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun.dengan tujuan ini serta mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, adapun tujuan yang ingin dicapai
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram adalah :
1. Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu kecamatan
Sasaran
Sasaran dari Kecamatan Cakranegara Kota Mataram merupakan penjabaran dari tujuan
telah yang ditetapkan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana
penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
pengalokasian sumber daya organisasi. Adapun sasaran yang akan dicapai untuk
mewujudkan misi Kecamatan Cakranegara Kota Mataram adalah sebanyak 2 (dua)
sasaran,yaitu :
1. Meningkatnya kwalitas pelayanan terpadu kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum (TPU)
Kecamatan.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan telah dilaksanakan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja oleh
Pemerintah Kota Mataram dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cakranegara Tahun
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 11
2017. Hasil reviu pada rencana strategis kecamatan terutama merevisi indikator kinerja
pada seluruh sasaran, selain merubah atau bertambahnya jumlah indikator juga merevisi
penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan
dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana
Strategis Kecamatan Cakranegara Tahun 2016 - 2021.
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu rencana
strategis kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram antara lain :
1. Rekomendasi Bappeda Kota Mataram :
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-
masing.
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi :
Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan
cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Kecamatan.
Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang
lain
Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
NO
SASARAN STRATEGIS OPD SEBELUM DIREVIUW SETELAH DIREVIUW
SEBELUM
REVIUW
SETELAH
DIREVIUW
INDIKATOR
KINERJA TARGET
INDIKATOR
KINERJA TARGET
1 4 5 6 8 10
1 Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan yang baik
1 Meningkatnya kwalitas pelayanan terpadu kecamatan
1 Capaian kinerja pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
100%
Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
100% 2 Meningkatnya
peran pemerintahan kecamatan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum (TPU) Kecamatan
2 Persentase tertib administrasi
100%
Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
3 Persentase koordinasi pemerintahan kecamatan
100%
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 12
4 Meningkatnya Kapasitas pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
100%
Persentase Pelayanan adm. Pemerintahan/umum lainnya tepat waktu dan kesediaan data informasi
100%
2.2 Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga
dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan
penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja
agar berorientasi hasil.
Tabel.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya kwalitas pelayanan
terpadu kecamatan Indeks pelayanan/indeks kepuasan masy.terhadap pelayanan
Nilai standar kepatuhan pelayanan public versi ombudsman RI
2 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum (TPU) Kecamatan
Persentase pelayanan adm.pemerintahan/umum lainnya tepat waktu dan kesediaan data informasi
Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cakranegara Kota Mataram selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian
Laporan Kinerja Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang dibuat sesuai ketentuan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi
Kecamatan Cakranegara
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai
dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 14
kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRETASI 1 > 100 % Melebihi/Melampaui Target 2 =100 % Sesuai Target 3 < 100 % Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai
atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan
tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil
review dan Indikator Kinerja Utama SKPD Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah
ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian
sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yangmenjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 15
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Kota Mataram Tahun 2016-2021.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja
utama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tahun 2017 menunjukan hasil sebagai
berikut :
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Tahun 2017
NO INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
%
RENSTRA 2021
KET
TARGET CAPAIAN
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Indeks
pelayanan/indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
% 90 65.32 72.57 100 99
Nilai standar
kepatuhan
pelayanan publik
versi ombudsman
RI %
975 800
82.05
100 99
2
Persentase
Pelayanan adm.
Pemerintahan/um
um lainnya tepat
waktu dan
kesediaan data
informasi.
% 100 97.40 97.40 100 100 #REF!
3
Persentase
fasilitasi
Pemberdayaan
masyarakat %
100 100 100 100 100
Jumlah 352.02
Rata2 Capaian IKU 88.01
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 16
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kinerja
harus merupakan capaian yang dapat dihitung dan diukur (measureable) serta digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya.
Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja secara bertahap ada
upaya perbaikan ke depan dalam suatu organisasi pemerintahan atau unit kerja yang
bersangkutan untuk menunjukkan kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Kantor Kecamatan Cakranegara melakukan pengukuran kinerja ini dengan cara
membandingkan antara Rencana Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaian, sebagai bagian tidak terpisahkan
sebagaimana dalam Lampiran LAKIP ini :
NO INDIKATOR KINERJA JENIS PELAYANAN YANG
DILAKSANAKAN
JLH
PLYNN
JLH
PEL.
TPT
WKT
JLH
PEL.YG
TDK TPT
WKT
%
1 2
3 4 5 6
7= 4/5 x
100
1
Persentase
Pelayanan adm.
Pemerintahan/umu
m lainnya tepat
waktu dan kesediaan
data informasi
1 Pelayanan Perekaman KTP 905 863 42 95.36
2
Permohoanan Cetak
baru/Perubahan Data Kartu
Keluarga 15 15
- 100
3 Legalisir Susunan Keluarga 36 36
- 100
4 Surat Keterangan 69 69
- 100
5 Surat Keterangan Ahli Waris 125 120 5 96.00
6 Surat Dispensasi Nikah 22 22
- 100
7 Surat Kuasa 10 10
- 100
8 Rekomendasi Surat Perjanjian 7 7
- 100
9 Proposal 24 22 2 91.67
10 Pengesahan Surat Kematian 3 3
- 100
11 Legalisir KK/KTP/Akta 3 3
- 100
12 Jual Beli Tanah 1 1
- 100
13 Ijin IUMKM 120 105 15 87.50
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 17
14 Pelayanan Rekomendasi Kepala
Lingkungan Aktif 33 33
- 100.00
15 Data Pondokan 6 6
- 100
16 Data IUMKM 7 7
- 100
17 Data Dukung Pariwisata 5 4 1 80.00
18 Data Trantibum 3 3
- 100
19 Data Kependudukan 10 10
- 100
Jlh
1,850.53
Rata2
97.40
2
Persentase fasilitasi
Pemberdayaan
masyarakat
1 Sosialisasi Penataan Tempat
Usaha 1 Kgt 100 org 100
2 Penyuluhan Sosial
Kemasyarakatan 1
Kgt 50 org 100
3 Pendataan Pemutakhiran Data
Kependudukan 1
Kgt 10 Kel 100
4 Fasilitasi Kegiatan STQ dan
Pawai Takbiran 1
Kgt 10 Kel 100
5 Fasilitasi Kegiatan Gerak Jalan
dan jalan Santai 1
Kgt 16 Regu 100
6 Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi
Forum Anak 1
Kgt 30 org 100
7 Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi
Pencegahan AIDS/HIV 1
Kgt 30 org 100
8 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan
Pos Yandu 1
Kgt 30 org 100
9 Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan
PHBS 1
Kgt 30 org 100
10 Fasilitasi Penyuluhan
Kamtibmas 1
Kgt 50 org 100
11 Fasilitasi Pelatihan Pengolahan
Sampah 1
Kgt 100 org 100
Jlh
1,100.00
Rata2
100.00
Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Cakranegara tahun 2017 untuk indikator kinerja 2
sebesar 97.40 dan indicator 3 sebesar 100%
3.3 Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dalam pengukuran kinerja terhadap seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan di Kecamatan Cakranegara telah dilakukan survey/penyebaran
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 18
kuisioner yang telah mendapatkan pelayanan di kecamatan.kuisioner ini dilakukan untuk
dijadikan bahan evaluasi dalam rangka perbaikan pelayanan di Kecamatan Cakranegara.
Ruang lingkup survey/kuisioner ini adalah tentang pengukuran persepsi dan
harapan masyarakat sebagai subyek dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik,
adapaun jenis pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan dan merupakan bagian yang
disurvey adalah sebagai berikut :
PERIJINAN
1. Pelayanan surat Ijin Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
2. Pelayanan Data dan Ijin Pondokan
PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pelayanan perekaman ktp
2. Pelayanan surat rekoemndasi kepala lingkungan aktif
3. Pelayanan administarsi kepala lingkungan
4. Pelayanan surat ket.plt kepala lingkungan
5. Pelayanan surat ket.ahli waris/warisan
PELAYANAN URUSAN TRANTIB
1. Data petugas linmas
2. Gangguan trantibum
3. Pelayanan nikah selarian
PELAYANAN URUSAN EKONOMI
1. Pelayanan Data Dukung Usaha Pariwisata :
2. Pelayanan Data UMKM :
1. Pelayanan data umkm perdagangan
2. Pelayanan Data Umkm Perindustrian
3. Pelayanan urusan Sosial dan PM :
1. Pelayanan data/surat dispensasi nikah
Metodologi Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan penyebaran kuisioner
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi detail tentang pelayanan yang diterima
sebagai pengguna layanan. Sedangkan data yang diolah adalah data primer, yaitu data
kuisioner responden yang disebar ke 10 Kelurahan. Dari survey ini, responden yang telah
mengisi dan mengembalikan kuisioner sebanyak 200 responden dari 500 yang disebarkan.
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 19
Data dianalisis dengan menggunakan nilai IKM yang dihitung menggunakan nilai
rata-rata tertimbang maing-masing unsur pelayanan dengan rumus :
Bobot Rata-Rata
Tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.083
Jumlah Unsur 12
Jumlah unsur yang disurvey adalah 12 unsur
Untuk memperoleh nilai IKM unit layanan digunakan nilai rata-rata tertimbang.
Sedangkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu : 25-100, maka
hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :
IKM =Total nilai persepsi per unsur x nilai penimbang (0,083) = 0.083 Jumlah unsur yang terisi NILAI IKM PELAYANAN X 25
NILAI PERSEPSI, INTERVAL KONVERSI
NO NILAI INTERVAL KONVERSI IKP MUTU
PELAYANAN KINERJA UNIT
PELAYANAN
1 1,00-1,75 25,00-43,75 D Sangat Tidak Baik
2 1,75-2,50 43,76-62,50 C Tidak Baik
3 2,50-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,25-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik
Capaian kinerja untuk target pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang paling tinggi didalam kecepatan pelayanan sebesar 70.52 % dan
rata-rata persentase capaian kinerja 65.32 dari 13 jenis ítem pelayanan seperti berikut ini
REKAP NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN DI KECAMATAN REKAP CAKRANEGARA
13 JENIS PELAYANAN
NO UNSUR PELAYANAN
JUMLAH
NILAI
PELAYANAN
NILAI RATA-
RATA TIAP
UNSUR
PELAYANAN
(NRR)
NILAI RATA-
RATA
TERTIMBANG
= (NRR PER-
UNSUR X
0,083)
NILAI
IKM
UNSUR
LAYANAN
(X 25)
KET
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 20
1 Kesopanan dan Keramahan
Petugas 5813 31.95 2.65 66.30 BAIK
2 Kemampuan petugas
Pelayanan 6017 32.86 2.73 68.19 BAIK
3 Prosedur Pelayanan 5949 30.65 2.54 63.60 BAIK
4 Keadilan Mendapatkan
Pelayanan 5548 31.07 2.58 64.47 BAIK
5 Persyaratan Pelayanan 5877 30.58 2.54 63.46 BAIK
6 Kenyamanan Lingkungan 6162 32.30 2.68 67.02 BAIK
7 Kejelasan Petugas
Pelayanan 6170 32.95 2.73 68.37 BAIK
8 Keamanan pelayanan 5992 31.80 2.42 65.98 BAIK
9 Kecepatan Pelayanan 6516 33.98 2.82 70.52 BAIK
10 Kepastian Biaya Pelayanan 6175 32.02 2.66 66.43 BAIK
11 Tanggung Jawab Petugas
Pelayanan 6018 31.08 2.58 64.48 BAIK
12 Kepastian Jadwal Pelayanan 5899 30.61 2.54 63.52 BAIK
13 Kewajaran Biaya Pelayanan 0 0.00 0.00 0.00
14 Kedisiplinan Petugas
Pelayanan 0 0.00 0.00 0.00
2.61 65.32
Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada
unsur Kecepatan Pelayanan nilai 70,52 %. hal itu dikarenakan di Kecamatan Cakranegara
semua jenis Pelayanan sudah melakukan inovasi pelayanan melalui E-PATEN. Dimana
setiap atau jenis pelayanan sudah masuk dalam aplikasi pelayanan yang meliputi 13 unsur
pelayanan dari 5 seksi yang menangani urusan terhadap pelayanan administrasi dan
pemerintahan. Faktor Pendukung untuk unsur kedua yang mendapat nilai tinggi adalah
dari unsur Kejelasan Petugas Pelayanan yaitu dengan nilai 68,37. Kenapa?, Kecamatan
Cakranegara pada unsur kejelasan petugas pelayanan mendapat nilai tinggi, hal itu
dikarenakan di kecamatan Cakranegara menunjukkan identitas sebagai petugas setiap
hari, mampu mengarahkan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan jenis pelayanan
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 21
yang dibutuhkan, semua petugas harus mampu memberikan informasi dan menjelaskan
dengan rinci dari setiap proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian Kecepatan
Pelayanan dan Kejelasan Petugas Pelayanan, adalah tetap menyampaikan
informasi kepada warga masyarakat bahwa semua unsur/jenis pelayanan
yang diberikan tidak dikenakan biaya (Gratis) dan pemerintah kecamatan
harus mampu memberikan kepuasan terhadap pelayanan . Selain memberikan
informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada
masyarakat, Kecamatan Cakranegara pun membuat brosur pelayanan,
pemasangan aklirik pelayanan dimasing-masing kelurahan dan banner
sebagai sarana informasi sehingga masyarakat mampu mendapatkan
informasi dengan baik.
3.4 Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik
Versi Ombudsman RI
Capaian kinerja nyata indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan public versi
ombudsman RI adalah sebesar 830 dari target sebesar 975 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya dalam zona hijau.
Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi
Ombudsman RI diperoleh dari hasil penilaian mandiri berdasarkan jumlah
fasilitas/pemenuhan standar Kinerja Pelayanan Kec.Cakranegara sebagaimana berikut ini :
EVALUASI KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CAKRANEGARA TAHUN 2017
NO VARIABEL PENILAIAN BOBOT NILAI
CAPAIAN %
I PELAYANAN TERPADU KECAMATAN/APLIKASI 60 60 100
II STANDAR PELAYANAN
a. DASAR HUKUM 50 50 100
b. PERSYARATAN PELAYANAN 50 50 100
c. SOP PELAYANAN 50 50 100
d. BAGAN ALUR PELAYANAN 50 50 100
e. PRODUK LAYANAN/BROSUR 100 100 100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 22
f. JANGKA WAKTU PELAYANAN 100 100 100
III SARANA,PRASARANA /FASILITAS
a. RUANG TUNGGU 20 20 100
b. PENDINGIN RUANGAN/AC/KIPAS ANGIN 10 10 100
c. TEMPAT DUDUK 20 20 100
d. SARANA ANTRIAN 10 10 100
e. TOILET 10 10 100
f. TV 10 10 100
g. LOKET/MEJA PELAYANAN 10 10 100
h. TEMPAT PARKIR 10 10 100
i. FROFILE PETUGAS/PERSON INCHARGE/JUMLAH PELAKSANA 20
- -
j. TATA TERTIB LAYANAN 10 - -
k. KODE ETIK LAYANAN 10 - -
IV MAKLUMAT PELAYANAN 50 50 100
V SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) 100 100 100
VI SARANA BAGI BERKEBUTUHAN KHUSUS
a. RAM 5 - -
b. JALUR PEMANDU 5 - -
c. PEGANGAN RAMBATAN 5 - -
d. TOMBOL LIFT TIMBUL DAN SUARA DIUNIT LAYANAN 0
- -
e. TOILET KHUSUS DIUNIT PELAYANAN 5 - -
f. RUANG KHUSUS DIUNIT PELAYANAN 5 - -
g. RUANG KHUSUS IBU MENYUSUI DAN ANAK 5 - -
h. LOKET KHUSUS 5 - -
VII PENGELOLAAN PENGADUAN
a. DEKS/UNIT/FUNGSI PENGADUAN 10 - 100
b. PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN 20 - -
c. LOKET PENGADUAN/RUANG PENGADUAN 10 - -
d. SARANA PENGADUAN 20 20 100
e. PROSEDUR/TATA CARA PENGADUAN 10 - -
f. INFO HASIL PENGELOLAAN PENGADUAN 10 - -
VIII
SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN/KUISIONER 20 20 100
IX VISI DAN MISI PELAYANAN 20 20 100
X MOTO PELAYANAN 10 10 100
XI ISO 90001-2008 20 - -
XI ATRIBUT 20 -
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 23
-
-PAKAIAN SERAGAM 10 10 100
-ID CARD 10 10 100
TOTAL NILAI 975 800
ZONA KEPATUHAN Hijau
Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Hasil Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik versi Ombudsman RI
yang masih mendapat penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah sarana bagi
berkebutuhan khusus.
Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung dapat dianggarkan pada
tahun berikutnya, sehingga masih kurangnya Hasil indikator nilai standar kepatuhan
pelayanan publik versi ombudsman RI yang mendapatkan penilaian baik harus
dipertahankan.
3.5. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Evaluasi Kinerja kegiatan menunjukkan pencapaian kinerja suatu unit instansi
pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya
menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam kerangka Rencana Strategi.
Terkait dengan itu Laporan tidak hanya memuat tingkat keberhasilan / kegagalan
yang dicerminkan dari hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang di tuangkan
dalam pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran, tetapi juga menyajikan data
dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat
menentukan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam. Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja sasaran strategis Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram tahun 2017, maka
evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 24
Tabel 3.5 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Di Kecamatan Cakranegara Tahun 2017
NO
VARIABEL PENIALIAN
BOBOT
NILAI
CAP
%
FOTO
I
APLIKASI PELAYANAN
60
60
100
II STANDAR
LAYANAN
1
Dasar Hukum
50
50
100
KEPUTUSAN CAMAT CAKRANEGARA
NOMOR : /Ktr-Ckr/ /2017
Ttg
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN CAKRANEGARA KOTA
MATARAM TAHUN 2017
2
Persyaratan Pelayanan
50
50
100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 25
3
SOP Pelayanan
50
50
100
4
Bagan Alur Pelayanan
50
50
100
5
Produk Pelayanan
50
50
100
6
Jangka Waktu Pelayanan
100
100
100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 26
7
Biaya/Tarif Pelayanan
100
100
100
III SARANA, PRASARANA/ FASILITAS
1
Ruang Tunggu
20
20
100
2
Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin R. Pelayanan
10
10
100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 27
3
Kursi Tunggu/Tempat Duduk
20
20
100
4
Toilet
10
10
100
5
TV
10
10
100
6
Loket/Meja Pelayanan
10
10
100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 28
7
Tempat Parkir
10
10
100
8
Profile petugas / Person In Charge / Jumlah Pelaksana
20
20
100
9
Tata Tertib Pelayanan
10
0
0
10
Kode Etik Pelayanan
10
0
0
IV
MAKLUMAT PELAYANAN
50
50
100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 29
V
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
100
100
100
VI
SARANA BERKEBUTUHAN KHUSUS
1
Ram
5
0
0
Jalur Pemandu 5 0 0 Pegangan
Rambatan 5 0 0
Toilet khusus di unit layanan
5 0 0
Ruangan Khusus ibu menyusui
5 0 0
Loket Khusus 5 0 0 VII PENGELOLAAN
PENGADUAN
1 Deks/Unit/Fungsi pengaduan
10 0 0
2
Pejabat Pengelola Pengaduan
20
0
0
3 Loket/Ruang Pengaduan
10 0 0
4 Sarana pengaduan
20 20 100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 30
5 Prosedur/Tata Cara Pengaduan
10 0 0
6 Informasi hasil Pengelolaan Pengaduan
10 0 0 Email : [email protected]
VIII
SARANA PENGUKURAN KEPUASAN MASY.
IX
VISI DAN MISI PELAYANAN.
20
20
100
X
MOTTO PELAYANAN.
10 0 0
XI ISO 9001-2008 20 0 0 XII ATRIBUT
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 31
1 Pakaian Seragam
10 10 100
2 ID Card 10 10 100
TOTAL NILAI 800 ZONA
KEPATUHAN HIJAU
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a. Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
yang masih mendapat penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah dari Sarana
untuk berkebutuhan Khusus,diantaranya adalah Ruang Khusus Ibu Menyusui dan
anak.
Hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Cakranegara belum memiliki Ruang Khusus
untuk Ibu Menyusui dan Anak, yang mengakibatkan apabila ada Warga masyarakat yang
membutuhkan ruangan tersebut jadi terhambat.
Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum tersedianya
Ruang Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2018 Kecamatan Cakranegara
akan menganggarkan untuk menyediakan ruangan untuk ibu menyusui dan anak,
agar warga yang memiliki balita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di
kecamatan Cakranegara.
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 32
Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
yang mendapat penilaian baik dan harus tetap dipertahankan.
Solusi untuk mempertahankan & meningkatkan Penilaian Ombudsman yaitu
tentang unsur penilaian, maka di tahun 2017 Kecamatan Cakranegara akan selalu
memberikan pelayan yang baik kepada warga masyarakat dan selalu memberikan
informasi kepada warga masyarakat bahwa semua pelayanan yang ada di
Kecamatan
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam tahun anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Aanggaran Kantor
Camat Cakranegara Kota Mataram sebesar Rp. 14.105.596.324 dari keseluruhan anggaran
tahun 2017 tersebut telah terserap sebesar Rp. 13.889.279.963 atau terserap sebesar 98.47
%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.017.313.674 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 7.088.282.650 Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.6.885.486.121 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.003.793.842
No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 Belanja Tidak Langsung 7.017.313.674 6.885.486.121 98.12 2 Belanja langsung 7.088.282.650 7.003.793.842 98.80
Anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran strategis kecamatan cakranegara tahun 2017 sebesar Rp.
2.871.167.650,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
TABEL :
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CAKRANEGARA TAHUN 2017
NO SASARAN PAGU ANGGARAN REALISASI %
1 Meningkatnya Kwalitas
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
155,677,500.00 153,702,500.00 98.73
2
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan Tugas
Umum
Pemerintahan Kecamatan
6,932,610,150.00 6,850,091,342.00 98.81
7,088,287,650.00 7,003,793,842.00 98.81
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 33
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh
Kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada Tahun 2017.Untuk mengetahui efektifitas
anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Cakranegara, dapat diketahui dari capaian
kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Keluarahan
1 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan
83.562.500 83.562.500 100
2 Pelaksanaan STQ Kecamatan dan Pawai Takbiran
246.535.000 245.630.000 99.63
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisifatif
1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM)
50.612.500 50.612.500 100
2 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kelurahan 10.906.250 10.906.250 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik
1 Peningkatan stándar Pelayanan Kecamatan 155.677.500 153.702.500 98.73
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pengembangan Data dan Informasi
1 Pemutakhiran Data Kependudukan 124.623.000 123.673.000 99.24
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 Pembinaan Administarsi Kepala Lingkungan
1.273.850.000 1.273.850.000 100
2 Pembinaan Administarsi Pemerintahan Kelurahan
14.162.500 14.040.000 99.14
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 34
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan kesetaraan gender dan kepemudaan
1 Pembinaan pemuda dan olahraga 12.985.000 12.985.000 100 2 Pembinaan dan pemberdayaan org.perempuan 20.612.500 20.612.500 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
1 Pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan
17.192.500 17.192.500 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil
2.388.455.000 2.381.144.000 99.69
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan : 10 Kelurahan
1 Peningkatan kapasitas kel & masy kelurahan
1,068,880,500.00
1,038,417,261.00
97.15
2 Pemberdayaan SDM Kelurahan 394,430,000.00
386,594,500.00
98.01
3 Peningakatan sarana dan prasarana
masy.kel
158,220,000.00
124,073,161.00
78.42
4 Pemberdayaan pemerintahan umum kelurahan
78,469,500.00
73,594,500.00
93.79
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
17.953.800 15.337.230 85.65
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
5.185.000 3.585.000 69.14
3 Penyediaan Administrasi Keuangan 354.337.500 353.837.500 99.86 4 Penyediaan alat tulis kantor 18.365.600 18.365.000 100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 35
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.750.000 6.750.000 100 6 Penyediaan komponen instalasi listrik /
Penerangan bangunan kantor 4.286.000 4.286.000 100
7 Penyediaan bahan bacaan& peraturan perundang-undngn
2.080.000 2.220.000 97.37
8 Penyediaan makan dan minum 12.750.000 12.750.000 100 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah 40.000.000 40.000.000 100
10 Penyusunan Dokumen Perencanaan 15.837.500 15.837.500 100 11 Peny.data base potensi info bid.teknis skpd 32.215.000 32.215.000 100 12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 7.737.500 7.737.500 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pembangunan gedung kantor 342.000.00 331.677.500 96.98 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000 14.000.000 100 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 19.318.000 10.796.090 55.89 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.935.000 20.935.000 100 5 Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas
operasional 32.973.500 31.535.500 95.64
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.460.000 5.460.000 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 17.150.000 17.150.000 100 2 Pengklasifikasian arsip pola baru 12.857.500 12.857.500 100
No
Program & Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Real Program Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan inventaris kekayaan 6.716.500 6.716.500 100
LAKIP 2017 KECAMATAN CAKRANEGARA
[Kasubag.Perenc & Keu] Halaman 36
BAB IV
P E N U T U P
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat
sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cakranegara selaku SKPD di
lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pelayanan dan pertanggung jawaban
terhadap masyarakat, guna mewujudkan Kota Mataram yang Ibadah, Maju, Religius dan
Berbudaya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bukti komitmen
kami untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang bertanggung jawab untuk
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana
INPRES No. 7 Tahun 1999.
Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran
dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaannya sangat kami harapkan.
Mataram,23 Januari 2018
CAMAT CAKRANEGARA,
M.SALMAN,R.SIP
Pembina (IVb) NIP : 19600610 198103 1 012