Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAITAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 iii
DAFTAR ISI
Nota Kesepakatan ........................................................................................ iDaftar Isi ................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................11.1 Latar Belakang......................................................................................11.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .......................................21.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD .............................3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .........................................62.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah ...........................................................6
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai .....................62.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................62.1.1.2 Pendapatan Per Kapita ...................................................92.1.1.3 Inflasi ........................................................................... 11
2.1.2 Prospek Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai ................... 132.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... 14
BAB III ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ......16
3.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ............................................... 163.2 Asumsi-Asumsi Lainnya ......................................................................18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................ 20
4.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .................... 214.1.1 Pendapatan Daerah....................................................................214.1.2 Belanja Daerah ..........................................................................234.1.2 Pembiayaan Daerah ...................................................................28
BAB V PENUTUP....................................................................................... 32
NOTA KESEPAKATANANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 050/69/HUK-2015NOMOR : 172/15/NK-DPRD/X-2015TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan di bawah ini:1. a. Nama : YUDAS SABAGGALET
Jabatan : Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat
b. Nama : RIJEL SAMALOISAJabatan : Wakil Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : YOSEP, A.Md.Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
b. Nama : KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
c. Nama : NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBDyang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untukselanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap KebijakanUmum APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang meliputi asumsi–asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Kebijakan pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah menjadi dasar dalam penyusunan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Tahun Anggaran 2016.
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan MentawaiTahun Anggaran 2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalampenyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2016.
Tuapejat, Oktober 2015
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku,PIHAK PERTAMA
YUDAS SABAGGALETBUPATI
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku,PIHAK KEDUA
YOSEP, A.Md.KETUA
RIJEL SAMALOISAWAKIL BUPATI
KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.WAKIL KETUA
NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.WAKIL KETUA
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 1
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU‐
APBD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun
oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) setiap tahunnya. Penyusunannya merupakan amanat Undang‐
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang
bersifat makro serta merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah
dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan
mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan pemerintah pusat
serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai upaya
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 2
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
KUA‐APBD disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah
kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu,
KU‐APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang telah disusun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2016 memuat program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan
daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi
yang mendasarinya.
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan KU‐APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
Anggaran 2016 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen
perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi
makro daerah, asumsi‐asumsi yang mendasari penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sebagai dokumen
perencanaan maka KU‐APBD merupakan bagian dari mekanisme
penyusunan rencana APBD, sehingga prosesnya melibatkan Pemerintah
Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2016 adalah:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 3
1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
pada tahun 2016 agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam
memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan
akuntabel.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
Hasilnya dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang selanjutnya menjadi dasar atau
acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) untuk tahun anggaran 2016.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2016 disusun dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan peraturan
perundang‐undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah;
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 4
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 5
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai No 18 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;
22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2016.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 6
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan
perbaikan pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013, secara
keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009-2013)
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan
trend yang terus mengalami kenaikan yaitu dari level 4 persen hingga
menembus 5,5 persen atau rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu
tersebut adalah 5,05 persen.
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2013
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2014
4.67
4.884.92
5.25
5.51
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
2009 2010 2011 2012 2013
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 7
Gambar 2.1 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Kepulauan Mentawai pada tahun 2010-2011 sebesar 4,88 persen dan 4,92
persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut tidak begitu
signifikan dibandingkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun
2012-2013. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya proporsi belanja
pemerintah daerah, khususnya dalam bidang infrastruktur.
Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2013
Sumber: Sumatera Barat dalam Angka, 2009-2013
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan trend
yang positif dari 4,58 persen (tahun 2009) ke 5,51 (tahun 2013) ternyata
dalam skala regional dan nasional terdapat ketimpangan/kesenjangan (gap)
pertumbuhan ekonomi. Gambar 2.2 menunjukkan adanya kesenjangan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat
mencolok di tahun 2009-2010. Namun, kesenjangan pertumbuhan ekonomi
4.674.88 4.92
5.25
5.51
4.27
5.94
6.256.35
6.2
4.58
6.22
6.49
6.85
6.25
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00
6.40
6.80
2009 2010 2011 2012 2013
Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 8
ini mulai berkurang di tahun 2013 dan terus bertumbuh positif yang
semakin mengejar pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional.
Dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai,
kontribusi perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh
empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri
pengolahan, sektor perdagangan/hotel/restoran, serta sektor pengangkutan
dan komunikasi. Kontribusi keempat sektor ini mencapai 87,66%.
Kontribusi terbesar tetap disumbangkan oleh sektor pertanian dan diikuti
oleh sektor industri pengolahan.
Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2013
No Sektor 2010 2011 2012 2013
(juta Rp) (%) (juta Rp) (%) (juta Rp) (%) (juta Rp) (%)
1 Pertanian 786.132,86 54,62 880.194,67 54,08 983.746,04 53,61 1.096.786,96 52,81
2 Pertambangan
& Penggalian 8.428,93 0,59 9.906,10 0,61 11.461,39 0,62 13.094,79 0,63
3 Industri
Pengolahan 101.146,65 7,03 112.035,61 6,88 122.993,85 6,70 134.021,35 6,45
4 Listrik, Gas &
Air Bersih 1.703,70 0,12 1.818,45 0,11 1.980,65 0,11 2.292,50 0,11
5 Konstruksi 61.102,31 4,25 73.686,00 4,53 88.466,59 4,82 106.212,78 5,11
6
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
281.387,04 19,55 321.000,03 19,72 364.024,61 19,84 426.202,42 20,52
7 Pengangkutan
& Komunikasi 95.084,07 6,61 109.468,65 6,73 125.123,67 6,82 142.192,54 6,85
8
Keuangan,
sewa & jasa Perusahaan
18.679,01 1,30 20.385,90 1,25 23.266,61 1,27 26.058,18 1,25
9 Jasa-jasa 85.553,47 5,94 99.009,93 6,08 113.809,57 6,20 130.188,89 6,27
PDRB 1.439.218,02 1.627.503,35 1.834.890,96 2.077.050,42
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2014
Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih
didominasi oleh sektor pertanian, ini disebabkan oleh mayoritas
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 9
masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai umumnya masih
mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian sehari-hari.
2.1.1.2 Pendapatan Per Kapita
Salah satu indikator ekonomi untuk melihat gambaran perkembangan
dan pertumbuhan pembangunan suatu daerah atau negara adalah
pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata
penduduk suatu negara/wilayah regional ataupun daerah. Variabel yang
digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita suatu daerah atau
negara adalah PDB/PDRB dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita
selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan
kesejahteraan masyarakat juga dapat menggambarkan perubahan corak
perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara
pelbagai negara atau daerah regional.
Gambar 2.3
Keadaan Pendapatan Per Kapita Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2013
Sumber: BPS, 2009-2013
6837351.087076205.99
7188853.717376488.93
7606049.437028208.23
7330022.85
7669920.97
8039050.91
8433109.51
7994083.16
8488596.72
9027335.72
9665117.07
9798899.43
6500000
7000000
7500000
8000000
8500000
9000000
9500000
10000000
2009 2010 2011 2012 2013
Kab. Kep. Mentawai Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 10
Pendapatan per kapita, merupakan gambaran dari kemampuan daya
beli masyarakat. Makin tinggi tingkat daya beli masyarakat suatu
daerah/negara maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut bagi
investor untuk berinvestasi.
Gambar 2.3 menunjukkan keadaan pendapatan per kapita Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Gambar 2.3
secara umum memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan perndapatan per
kapita kurun waktu 2009-2013 di Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia. Namun, prestasi kenaikan
pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai jika
dibandingkan dengan skala regional bahkan nasional terjadi
ketimpangan/kesenjangan (gap) yang besar. Ini menunjukkan bahwa masih
jauhnya tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat di Kabupaten
Kepulauan Mentawai jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara regional di Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional.
Ketimpangan ini merupakan ancaman serius dalam pembangunan
manusia, terutama untuk menghindari jebakan kepuasan pada tingkat
terendah atau low equilibrium welfare trap. Hal ini menjadi tugas
pemerintah daerah terkhususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Mentawai dalam memperkecil ketimpangan pendapatan per kapita daerah
dan pendapatan per kapita di wilayah regional bahkan nasional dengan
pelbagai program dan terobosan yang langsung menyentuh persoalan riil
masyarakat.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 11
2.1.1.3 Inflasi
Salah satu analisa kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah
adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Inflasi adalah proses
kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus.
Kenaikan harga tersebut diukur dengan menggunakan indeks harga.
Pengukuran tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain
dapat dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen) dan dapat
dihitung dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) PDRB tahun
berjalan dari tahun sebelumnya pada tingkat produsen. Penghitungan
inflasi dari sisi produsen lebih dikenal dengan inflasi sektoral. Indeks Harga
Implisit (IHI) adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat
perkembangan harga di tingkat produsen (producer price index). Indeks ini
digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa
secara keseluruhan atau yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi. Dengan
menggunakan Indeks Harga Implisit akan diketahui nilai PDRB deflator,
PDRB deflator ini akan digunakan untuk menghitung seberapa besar
tingkat inflasi di suatu daerah.
Secara umum, keadaan inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai
masih baik, karena nilai inflasi kurun waktu 2009-2013 masih dalam
kategori inflasi rendah (<10 persen). Keadaan inflasi di Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami
penurunan, yaitu dari 9,56 pada tahun 2009 turun menjadi 7,14 di tahun
2012 walaupun sedikit ada kenaikan di tahun 2013 dengan tingkat inflasi
sebesar 7,29.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 12
Gambar 2.4 Keadaan Inflasi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2013 menunjukkan bahwa tingkat
inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum masih berada diatas
rata-rata tingkat inflasi Indonesia.
Gambar 2.4 Keadaan Inflasi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2009-2013
Sumber: BPS, 2009-2013
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mampu
mengendalikan dan menekan tingkat inflasi di daerah dengan memperbaiki
distribusi barang melalui penyediaan sarana transportasi. Selain itu,
meningkatkan produksi terutama produksi tanaman pangan dengan
memberi pelbagai insentif dan subsidi serta mendorong berdirinya Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat menjaga harga pada tingkat yang
normal, dan mengadakan operasi pasar pada saat-saat diperlukan.
9.56
8.81
7.76
7.14 7.29
3.73
7.27
6.78
4.66
8.648.27 8.26 8.07
4.38 4.35
2009 2010 2011 2012 2013
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Kab. Kep. Mentawai Sumatera Barat Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 13
2.1.2 Prospek Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Perkembangan perekonomian global, nasional dan regional akan
memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, isu-isu nasional dan bahkan isu
global yang sedang berkembang saat ini perlu mendapatkan perhatian
daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada
tahun 2016 mendatang.
Perekonomian global akan sedikit mengalami gangguan dengan krisis
ekonomi Eropa dan rencana FED untuk menaikkan suku bunga akan
berdampak pada perekonomian nasional.
Proyeksi indikator ekonomi nasional di tahun 2016 antara lain
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, inflasi nasional yang
diproyeksikan di tahun 2016 sebesar 4 persen dan tingkat kemiskinan
nasional diproyeksikan tahun 2016 turun hingga 9-10 persen.
Isu-isu nasional yang perlu diantisipasi dalam perencanaan
pembangunan daerah diantaranya adalah pembatasan subsidi BBM,
kenaikan tarif dasar listrik, dan fluktuasi harga pangan. Salah satu contoh
permasalahan ekonomi nasional seperti terjadinya kelangkaan BBM
bersubsidi khususnya perlu mendapatkan perhatian karena akan menjadi
pemicu peningkatan inflasi yang berdampak pada berkurangnya
kemampuan daya beli masyarakat. Begitu juga dengan letak geografis di
Kabupaten Kepulauan Mentawai berbentuk kepulauan sangat
mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat terutama dalam hal
distribusi barang dan manusia.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 14
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik, penyediaan
transportasi publik terkhususnya angkutan laut antar pulau yang menjadi
prioritas pembangunan akan menjadi penentu dalam proyeksi
pertumbuhan ekonomi masyarakat di tahun 2016.
Untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan kelautan serta
pembangunan infrastruktur masih memiliki peluang untuk bertumbuh
dimana minat turis mancanegara terus meningkat. Disamping itu, potensi
perikanan dan kelautan yang belum tergali masih menyimpan potensi
untuk dikembangkan. Sektor konstruksi dengan kebutuhan pembangunan
infrastruktur akan mendorong sektor ini untuk tumbuh dan akan
memberikan multiplier effect pada pertumbuhan sektor-sektor lain.
2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016
ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan
peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun arah kebijakan ekonomi
diuraikan sebagai berikut:
1 Optimalisasi pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2 Penyediaan prasarana infrastruktur publik yang berkualitas.
3 Pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan pendekatan
community base.
4 Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan dengan
pendekatan agribisnis dan minapolitan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 15
5 Penguatan keberdayaan UMKM, optimalisasi daya saing koperasi serta
pengembangan kewirausahaan.
6 Mengembangkan program-program bagi usaha produktif berskala mikro
dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan
pemberian pinjaman kelompok (group lending approach) dalam rangka
membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan
pembentukan modal lokal.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 16
BAB III
ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
Asumsi-asumsi yang digunakan dalan merumuskan kebijakan
ekonomi daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) tahun 2016 mengacu pada
perkembangan riil ekonomi daerah yaitu pertumbuhan ekonomi, laju
inflasi, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan
manusia, pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur publik.
Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
sangat dipengaruhi oleh kondusifitas perekonomian nasional dan regional.
Arah dan kebijakan pembangunan nasional dan regional akan memberikan
pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan di daerah.
Asumsi makro di tingkat nasional yang menjadi tolok ukur daerah
dalam memproyeksikan indikator perekonomian di daerah adalah sebagai
berikut:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 17
Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia, 2016
Indikator 2015
2016 APBN-P Outlook
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 5,2-5,7 5,8-6,6
Inflasi (%) 5,0 4,0-5,0 3,0-4,0
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,2 5,0 - 7,0 4,0-6,0
Nilai Tukar (Rp/US$) 12.500 12.500-13.000 12.800 - 13.200
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 60 55-60 60-80
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 825 825 830 – 850
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per
hari) 1.221 1.221 1.100 - 1.200
Sumber: Kementerian Keuangan RI
Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera
Barat juga memproyeksikan peningkatan indikator ekonomi di tahun 2016.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan
indikator ekonomi ini didasarkan pada program pembangunan
infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Adapun
asumsi dasar ekonomi makro Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun
2016 dijelaskan melalui tabel berikut:
Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat, 2016
Indikator 2015 2016
Indeks Pengembangan Manusia 75,84 76,20
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,20 6,28
PDRB berdasarkan ADHB (triliun rupiah) 183,71 205,45
PDRB Per Kapita (juta rupiah) 31,39 35,11
Inflasi (%) 6,87 7,24
Tingkat Kemiskinan (%) 6,49 6,02
Tingkat Pengangguran (%) 6,59 6,38
Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera
Barat tahun 2016 yang terus meningkat, kondisi perekonomian daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 pun diproyeksikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 18
mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang searah dengan
pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Atas dasar itulah APBD
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 menjadikan beberapa
indikator ekonomi makro sebagai asumsi dalam penyusunannya mencakup
indikator makro perekonomian daerah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016
Indikator 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,72 5,75-6
PDRB berdasarkan ADHB (juta rupiah) 2.611.107,61 2.937.114,92
PDRB berdasarkan ADHK (juta rupiah) 694.127,48 735.681,49
Pendapatan Per Kapita (Rp) 7.768.226,35 7.870.930,07
Inflasi (%) 6,17 6,13
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 12.921 12.755
Tingkat Pengangguran 0,46 0,44
3.2 Asumsi-Asumsi Lainnya
Asumsi lain yang digunakan sebagai indikator penentu arah kebijakan
pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan menjadi salah satu
pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritas
pembangunan tahun 2016 antara lain:
1. Tidak adanya kejadian luar biasa seperti bencana alam, cuaca buruk
berkepanjangan, wabah penyakit.
2. Sebagai bagian dari komitmen berkehidupan berbangsa dan bernegara,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melaksanakan pesta
demokrasi Pemilukada tahun 2016 memfasilitasi penyelenggaraan
Pemilu Gubernur Sumetara Barat agar dapat berjalan dengan aman dan
lancar, serta LUBER, jujur dan adil yang diharapkan tidak terjadi
gejolak yang dapat menyebabkan terganggunya kondusifitas daerah.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 19
3. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mengakses sumber
daya yang ada dan dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien.
4. Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur publik seperti
jaringan jalan, jembatan termasuk prasarana dan sarana transportasi,
untuk meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan
perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan
dan ekonomi lokal.
5. Pembiayaan lain yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai masih akan dialokasikan dengan berprinsip pada
kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.
6. Realisasi anggaran pemerintah daerah pada akhir tahun dapat terserap
90 persen.
7. Pelaksanaan APBD tahun berjalan dilaksanakan dengan prinsip efektif,
efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 20
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan
pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 secara umum
ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important)
dan mendesak (urgent) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit
(leverage sector) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime
move) pembangunan guna tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan
tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan,
kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.
APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 disusun dengan
pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, dalam
merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan
keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna
menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan
(pengganggaran terpadu/unified budgeting). Oleh karena itu, kebijakan
APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai diarahkan sebagai berikut:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 21
4.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Kepulauan Mentawai tahun 2016 merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
terfokus pada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam
menggali sumber sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini
diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan
sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya
pencapaian kesejahteraan masyarakat.
4.1.1 Pendapatan Daerah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan, dengan berpedoman pada:
a. Pajak daerah (Perda No 6 Tahun 2013, Perda No. 7 Tahun 2013, Perda
No.2 Tahun 2014, Perbup No. 22 Tahun 2013)
b. Retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 22
2. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi Hasil Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
d. Dana Alokasi Desa
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Hibah
b. Dana darurat
c. Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
e. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
f. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah adalah sebagai berikut:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 23
Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2016
No Uraian
Jumlah (juta rupiah)
Realisasi
Tahun
2014
Tahun
Berjalan
2015
Proyeksi /Target
pada Tahun
2016
(1) (2) (4) (5) (6)
1.1 Pendapatan asli daerah 33.752,514 47.819,890 52.577.220
1.1.1 Pajak daerah 1.154,993 3.234 3.730
1.1.2 Retribusi daerah 1.141,016 5.217,789 9.925,300
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan 18.320,739 18.520 19.215
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah 13.135,764 20.848,091 19.706,920
1.2 Dana perimbangan 633.608,412 692.610,283 815.088,845
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan
pajak 24.682,708 33.714,884 37.624,255
1.2.2 Dana Alokasi Umum 531.389,939 546.798,618 597.919,262
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 77.535,765 104.806,810 145.964,330
1.2.4 Dana Alokasi Desa - 7.289,970 33.580,998
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 25.550,179 35.593,419 30.166,101
1.3.1 Hibah - - -
1.3.2 Dana darurat - - -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari
pemerintah daerah lainnya 21.694,105 21.030,330 25.166,101
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 3.856,074 14.563,09 5.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
- - -
JUMLAH PENDAPATAN 692.911,106 776.023,592 897.832,166
4.1.2 Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan
anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah,
dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang
kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 24
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran
yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung direncanakan seefisien mungkin guna
mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
umum kepada masyarakat:
a. Belanja pegawai
a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 25
maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan.
b. Belanja bunga
c. Belanja subsidi
d. Belanja hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya dengan
prinsip: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib,
tidak mengikat, tidak terus menerus dan memenuhi persyaratan
menerima hibah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.
e. Belanja bantuan sosial
Bantuan sosial diberikan dengan kriteria: selektif, memenuhi
persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus
menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan
sesuai dengan tujuan penggunaan. Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 26
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah
desa
g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
h. Belanja tidak terduga
Belanja Tidak Terduga dialokasikan secara rasional dengan
mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran
2016.
2. Belanja Langsung
Penyusunan kegiatan APBD tahun anggaran 2016 mengacu pada
Standar Satuan Harga tahun anggaran 2016. Penganggaran belanja
langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 27
Adapun kebijakan perencanaan belanja langsung, pada tahun 2016
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, selalu
mempedomani dan mempertimbangkan Standar Satuan Harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
b. Penganggaran honorarium non PNSD hanya disediakan bagi Pegawai
Tidak Tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta
terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-
masing SKPD, termasuk tenaga ahli/narasumber dari luar instansi
pelaksana kegiatan;
c. Melakukan penyesuaian dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan jumlah pegawai dan
volume pekerjaan dalam menetapkan jumlah anggaran belanja barang
pakai habis;
d. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas
luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan
dinas luar negeri dilakukan secara selektif, serta membatasi frekuensi
dan jumlah harinya;
e. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta yang akan melakukan
kunjungan kerja dan studi banding, serta melaporkan hasil kunjungan
secara transparan dan akuntabel;
f. Penyelenggaraan rapat dilaksanakan di kantor, kecuali alasan tertentu
dilaksanakan diluar kantor;
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 28
g. Belanja modal diarahkan untuk membangun infrastruktur yang
menunjang investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai;
h. Melakukan rasionalisasi terhadap tambahan penghasilan PNS;
i. Melakukan selektivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD
dalam menetapkan anggaran pengadaan barang inventaris;
j. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan
minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja (di luar belanja
pegawai), maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara
konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap;
k. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat
dalam forum Musrenbang;
l. Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris
yang tersedia baik kondisi maupun umur ekonomisnya.
Memperhatikan hal-hal tersebut maka pada tahun 2016 direncanakan
belanja daerah sebesar Rp.1.145.799.039.951,67 yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.380.802.529.856,67 (33,23 persen) dan belanja
langsung sebesar Rp.764.996.510.095,00 (66,77 persen).
4.1.3 Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan dimanfaatkan untuk melakukan transfer ke
persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 29
lebih perhitungan anggaran tahun berjalan serta pembentukan dana
cadangan apabila terjadi surplus. Sementara jika APBD dalam keadaan
defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang
berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Pembiayaan
disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Secara rinci kebijakan pembiayaan Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan disiplin anggaran untuk menjamin agar pelaksanaan
APBD tepat waktu dan benar sesuai dengan prosedur dan teknis
pengganggaran pada pengelolaan kas daerah serta aspek
penatausahaan dan pertanggungjawaban yang tertib azas;
b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan
daerah meliputi penyusunan perencanaan dan penganggaran
pembangunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan daerah;
c. Revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk
peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal daerah.
1. Penerimaan Pembiayaan
Apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami defisit,
dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka
untuk menutupi defisit tersebut dapat didanai dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang merupakan selisih lebih
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 30
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran. Komponen penerimaan pembiayaan antara lain:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
2. Pengeluaran Pembiayaan
Apabila defisit anggaran APBD pada tahun berjalan sudah ditutupi oleh
sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), apabila masih ada
kelebihan anggarannya, maka kelebihan tersebut digunakan untuk
penyertaan modal (investasi) ataupun komponen pengeluaran
pembiayaan lainnya. Komponen pengeluaran pembiayaan antara lain:
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
Rencana Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016
yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
seperti terlihat pada tabel berikut.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 31
Tabel 4.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2016
No Uraian
Jumlah (Juta Rupiah)
Realisasi
Tahun
2014
Tahun
Berjalan
2015
Proyeksi
/Target pada
Tahun 2016
(1) (2) (4) (5) (6)
3 Pembiayaan
3.1 Pembiayaan Penerimaan Daerah 213.677,010 195.487,043 251.966,873
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
213.677,010 195.487,043 251.966,873
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - -
3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
- - -
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 213.677,010 195.487,043 251.966,873
3.2 Pembiayaan Pengeluaran Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
18.000 4.000 4.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 18.000 4.000 4.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 195.677,010 191.487,043 247.966,873
Sumber: DPPKAD
Kabupaten Kepulauan Mentawai
KU-APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 32
BAB V
PENUTUP
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016.
Tuapejat, 2015
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YOSEP, A.Md
KETUA
PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALET
BUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan MentawaiJl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera BaratE-mail: [email protected]