Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PROGRAM BP PAUD DAN DIKMAS
TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA TIMUR
MARIA B. ADVENSIA, SH, M.HumKEPALA BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
NUSA TENGGARA TIMUR
BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA PAUD
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKANMASYARAKAT
NUSA TENGGARA TIMUR
21 s.d 24 Mei
Di Kupang
SEKILAS INFO
TENTANG BP PAUD DAN DIKMAS
NUSA TENGGARA TIMUR
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan
sebelum jenjang Pendidikan Dasar yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal,
nonformal, dan informal.
Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada
peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya
cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional
(sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai
dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui
oleh anak usia dini.
LATAR BELAKANG
PERMENDIKBUD RI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
DASAR KELEMBAGAAN
2
1
Pasal 28 b ayat 2 UUD 1945Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi
Pasal 28 c ayat 1 UUD 1945Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia
LANDASAN HUKUM
4
3
Lanjutan…
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945
Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan
Pasal 31 ayat 2 UUD 1945
Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya
6
5
Lanjutan…
Pasal 31 ayat 3 UUD 1945
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan Undang-undang.
Pasal 31 ayat 4 UUD 1945
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.
7
Lanjutan…
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
Pasal 26 tentang Pendidikan Nonformal menyatakan bahwa :
(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung
pendidikan sepanjang hayat;
(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan
keaksaraan, 8 pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus,
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan
yang sejenis.
(5)Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi,
bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara
dengan hasil program pendidikan formal setelah
melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan;
(7)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Lanjutan…
8
Lanjutan…
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional :
Pasal 27 tentang Pendidikan Informal
menyatakan bahwa :
(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan
oleh keluarga dan lingkungan berbentuk
kegiatan belajar secara mandiri;
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan
formal dan nonformal setelah peserta didik
lulus ujian sesuai dengan standar nasional
pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil
pendidikan informal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Gambaran umum BP PAUD & Dikmas NTT
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut
BPPAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang
pengembangan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2017.
BP-PAUD dan Dikmas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
VISI DAN MISI BP PAUD DAN DIKMAS NTT
A. VISI :Terwujudnya PAUD dan DIKMAS yang bermutu, berkarakter, dinamis melalui
pelibatan publik dan gotong royong.
B. MISI :a.Memetakan mutu satuan PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan
b.Melaksanakan supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan
Dikmas
c.Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas
yang efektif dan efisien
d.Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan
berkomitmen tinggi
e.Mengelola sistem informasi Paud dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat,
dan bermanfaat
f. Melakukan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling
menguntungkan
g.Memberikan layanan PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat
h.Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan
bermanfaat
Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017, BP PAUD dan Dikmas
NTT memiliki beberapa Tugas dan Fungsi.
1. Tugas :
“Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan
anak usia dini dan pendidikan Masyarakat”.
2. Fungsi BP PAUD dan Dikmas antara lain :
a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
TUGAS DAN FUNGSI BP PAUD DAN DIKMAS NTT
Amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintah
Pusat :
1. Penerbitan Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK)
2. Pembinaan dan
Pengawasan
3. Pengembangan Mutu
Kewenangan Pemerintah Daerah :
PAUD dan Pendidikan Masyarakat
1. Satuan Pendidikan : PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga
Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Sanggar
Kegiatan Belajar, Rumah Pintar, Kelompok Bermain, Taman
Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Sejenis lainnya
2. Program PAUD dan Dikmas : Keaksaraan, Kesetaraan (paket
A, B, C), Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga,
Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender,
Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan lain yang dibutuhkan
masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan PAUD dan Dikmas
sangat besar, sehingga membutuhkan kesungguhan, kreatifitas dan
penganggaran dari daerah, penganggaran dari Pusat sudah didaerahkan
melalui dana alokasi khusus (DAK).
a. Pasal 26 tentang pendidikan nonformal, ayat (3) dan
(4),
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik.
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga
kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim,
serta satuan pendidikan yang sejenis.
Sesuai dengan amanat ayat (3 dan 4) posisi PAUD
adalah program (jenjang dan jenis layanan
pendidikan) yang diselenggarakan di satuan
pendidikan nonformal sesuai tersebut di atas.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan
pendidikan berdasarkan Permendikbud No 4 tahun
2016, tentang alih fungsi SKB menjadi satuan
pendidikan, sehingga SKB berhak dan sah
menyelenggarakan program PAUD.
Satuan dan Program
Jenjang dan jenis pendidikan (program)
dilaksanakan oleh satuan Pendidikan, jadi
PAUD dilaksanakan di satuan pendidikan
nonformal
Satuan
Pendidikan
Nonformal:
1. Lembaga
kursus
2. Lembaga
pelatihan
3. Kelompok
belajar
4. PKBM
5. Majelis
taklim
6. SKB
Diselenggar
akan di
PAUD (0-6
thn)
sebagai
jenjang dan
jenis
pendidikan
UU no 20 tahun 2003 Bab I ayat 1:
Satuan pendidikan adalah kelompok
layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
a. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini,
(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan
sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat
diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal, nonformal, dan/atau informal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-
kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau
bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan nonformal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak
(TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan informal berbentuk pendidikan
keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleh lingkungan.
Sesuai amanat pasal 28 ini bahwa PAUD sebagai
program dapat diselenggarakan oleh satuan
Pendidikan Formal dalam bentuk TK dan RA,
Nonformal dalam bentuk kelompok bermain, dan
TPA serta bentuk lain, dan Informal dalam
bentuk pendidikan keluarga.
Satuan
Pendidikan
Nonformal,
Pasal 26:
1. Lembaga
kursus
2. Lembaga
pelatihan
3. Kelompok
belajar
4. PKBM
5. Majelis
taklim
6. SKB
Pasal 28:
1. Kelompok
Bermain
2. TPA
Disele
nggar
akan
di
PAUD (0-
6 th)
sebagai
Jenjang
dan jenis
pendidik
an
Satuan
Pendidikan
Formal:
1. Taman
Kanak-
Kanak
(TK)
2. Raudlatul
Atfal (RA)
disel
eng
gara
kan
SD/MI
SMP/Mts
SMA/MA/
SMK
Paket B
Paket APendidikan
Dasar
Pendidikan
MenengahPaket C
Jenjang
Pendidikan dan
Jenis Pendidikan
Peraturan Mendikbud dalam proses penyusunan dan NISN segera
menjadi NIK
Satuan
Pendidikan
Formal
1. Pengembangan Model
Ada 6 (enam) model yang akan dikembangkan oleh BP-
PAUD dan DIKMAS NTT di 6 (enam) Kabupaten yaitu :
Kabupaten Sikka;
Kabupaten Sumba Tengah;
Kabupaten Sumba Barat Daya;
Kabupaten Manggarai Barat;
Kabupaten Manggarai;
Kabupaten Malaka;
2. Pemetaan Mutu Satuan PAUD dan Dikmas
Sasaran dari Program Pemetaan Mutu adalah sebanyak 450
Satuan Pendidikan yang tersebar di 22 Kab/Kota di NTT yang
dipersiapkan untuk memenuhi Standar Nasional.
3. Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas
Sasaran dari supervisi adalah semua satuan pendidikan yang
telah dilakukan pemetaan mutu yakni sebanyak 450 satuan
pendidikan.
PROGRAM DAN KEGIATAN BP PAUD DAN DIKMAS NTT
TAHUN 2019
Lanjutan…
4. Peningkatan Kompetensi SDM PAUD dan Dikmas
Sasaran dari Program ini adalah Penguatan PTK PAUD dan
Dikmas di 22 Kab/Kota.
5. Rapat koordinasi Program
6. Rakor Pemetaan Mutu
7. Seminar tentang wajib PAUD pra SD
8. Pengembangan Kemitraan PAUD dan Dikmas dalam
bentuk bantuan sarana dan prasarana (22 Lembaga)
9. Unit Layanan Terpadu (ULT).
10. Memiliki Lembaga Binaan BP PAUD dan Dikmas (4
Lembaga)
11. Kegiatan Tambahan : memfasilitasi Bantuan dari Direktorat
lainnya antara lain terkait Program PKK, PKW, PKG PAUD,
BOP SKB, Bantuan Alat dan Bahan Penguatan
Kelembagaan.
ALOKASI PEMETAAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS
BP PAUD DAN DIKMAS NTT
TAHUN 2019
TARGET BP PAUD DAN DIKMAS NTT SESUAI TUPOKSI
.TUGAS POKOK
PENGEMBANGAN MODEL
Berapa banyak model yang dikembangkan
dapat di validasi oleh Direktorat teknis dan
diterapkan di masyarakat
PENGEMBANGAN
MUTU
Berapa banyak satuan pendidikan di wilayah
kerja dibina dan mencapai standar nasional
pendidkan (SNP)
Indikator utama Hasil Kerja
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2019
Perluasan
Akses
Secara Masif
Peningkatan
Mutu
Penguatan
Sinergi
Upgrading
Program
Penguatan
Tata Kelola
• Prioritas Buta
Aksara di
Daerah 3 T
• DAK Nonfisik
berbasis
Dapodik
• Prioritas
Pendidikan
Keluarga untuk
daerah rawan
TPPO, Stunting
dsb
• Prioritas Kursus
dan pelatihan
untuk
mengurangi
pengangguran
dan kemiskinan
• Percepatan
pemenuhan SNP,
Akreditasi,
perbaikan
berkelanjutan
• Memperbanyak
sertifikasi peserta
didik
• Dukungan DAK
Fisik, Bantuan
Sarpras dalam
upaya pemenuhan
SNP
• Peningkatan mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
• Penguatan
daerah dalam
penyelenggaraa
n program dan
satuan
• Sinergi dalam
pembelajaran di
Formal dengan
Nonformal.
• Sinergi dengan
berbagai K/L,
DU/DI, Ormit
secara nasional
dan
Internasional
• Pemanfaatan TI
dalam
pelaksanaan
program PAUD
dan Dimas
(MOOC, Setara
Daring, Anggun,
Sahabat
Keluarga)
• Pemanfaatan TI
dalam evaluasi
kesetaraan dan
uji kompetensi
• Pemanfaatan IT
dalam
manajemen
• Pembentukan
tim monev DAK
dan
pendampingan
UPT
• Penetapan
wilayah bebas
dari korupsi
• Penerapan
kontrak kinerja
dan standar
kinerja pegawai
dan
1. Perluasan akses yang tepat sasaran dan adil
2. Mendorong terwujudnya budaya mutu di setiap Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas
3. Pemanfaatan IT sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, dan kearifan lokal
4. Mempererat sinergi dengan berbagai pihak
5. Mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola
DAK PAUD 2019
(Rp 4,714 T)
2016
Rp. 2,281 T
2017
Rp. 3,581 T
Naik
36%
Naik
12%
2019
Rp. 4,475 T
2018
Rp. 4,070 T
DAK BOP
Nonfisik untuk
3,816 juta anak
DAK BOP
Nonfisik untuk
5,968 juta
anak
DAK BOP
Nonfisik
untuk
6,783 juta
anak
DAK BOP
Nonfisik
untuk
7,4 juta anak
2019Rp. 239 M
DAK Fisik
untuk
5.232 item
Naik
9,9 %
DAK Kesetaraan 2019
(Rp 1,915 T)
DAK BOP
Nonfisik untuk
925.000 peserta
didik
DAK Fisik
SKB untuk
293 SKB
Bantuan
Pemerintah
(Transfer
Daerah) untuk
150.000 Peserta
didik
DAK Fisik
SKB untuk
192 SKB
2017
Rp. 225 M
BOP Non DAK
kesetaraan
untuk 413.094
peserta didik
2019
Rp. 1,54 T
2018
Rp. 625
Milyar
2019Rp. 375 M
2018
Rp152 M
Naik
140 %
Naik
178 %
Naik
150 %
PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Bantuan PKK bagi 80.000 Angkatan
Kerja Muda Rp. 187.997.046
Bantuan PKW bagi 72.000
Angkatan Kerja Muda Rp.
212.170.158
Bantuan Penguatan bagi 2.500
Lembaga Kursus Rp. 14.637.827
NSPK Kursus dan Pelatihan
Sebanyak 70 Jenis Rp.
8.637.928
Bantuan Peningkatan
Kompetensi bagi 15.000 Peserta
didik/Penguji/ pengelola kursus
dan pelatihan
Rp. 12.661.345
Total Anggaran: Rp 456.036.824
PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA
Bantuan Penyelenggaraan Dikkel dan
Pend. Karakter bagi 36.157 lembaga
Rp. 66.650.621
Bantuan Penyelenggaraan Dikkel untuk intervensi
Permasalahan Sosial Tertentu bagi 33.859 Lembaga
Rp. 33.548.805
Bantuan layanan informasi dan penguatan
Dikkel bagi 8 layanan
Rp. 10.656.008
Total Anggaran: Rp 136.382.613
