DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Pelaksanaan UN 2019

di Ditjen PAUD dan Dikmas

Disampaikan pada Sosialisasi Pedoman Operasional Standar Ujian Nasional

Jakarta, 21 Desember 2018

Oleh:

Harris Iskandar

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

2DITJEN PAUD DAN DIKMAS

3DITJEN PAUD DAN DIKMAS

KESETARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN ALTERNATIF

KETERBATASAN AKSES PENDIDIKAN

1. KONDISI GEOGRAFIS2. KONDISI PSIKOLOGIS (kenyamanan belajar)3. KONDISI BUDAYA (komunitas adat khusus)4. KONDISI SOSIAL EKONOMI

PENDIDIKAN ALTERNATIF

PERSYARATAN PESERTA UJIAN

1. Terdaftar di PKBM/SKB dan mempunyai NISN

2. Telah menuntaskan seluruh program pembelajaran

3. Memiliki rapor semester 1 sampai semester pertama tahun terakhir

4. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan 1 tingkat lebih rendah, dengan usia minimum ijazah tiga tahun

5. Peserta UN pada satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapatmengikuti UN pada satuan pendidikan yang sudah terakreditasi

DITJEN PAUD DAN DIKMAS

81,5% 81,5% 81,5% 85,1% 77,6% 80,6% 97,0% 98,3%

PARTISIPASI PESERTA UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN 2015-2018

20172016

13

2.9

42

16

3.1

70

PAKET B TERDAFTAR

PARTISIPASI PAKET B

PAKET C TERDAFTAR

PARTISIPASI PAKET C

PESERTA UNBK PENDIDIKAN KESETARAAN 2018 DAN 2019

JENJANG UNBK % UNKP % JUMLAH

PAKET B 114,772 93 7,990 7 122,762

PAKET C 206,471 95 9,925 5 216,396

JUMLAH 321,243 95 17,915 5 339,158

JENJANG UNBK % UNKP* % JUMLAH

PAKET B 133,198 100.00 0 0.00 133,198

PAKET C 274,557 100.00 0 0.00 274,557

JUMLAH 407,755 100.00 0 0.00 407,755

PESERTA UN KESETARAAN 2018 PROYEKSI PESERTA UN KESETARAAN 2019

Data Per 17 April 2018 Data per 19 Desember 2018

*UNKP : peserta didik di Lapas dan daerah remote

TANTANGAN PENYELENGGARAAN UNBK PENDIDIKAN KESETARAAN

• Satuan Penyelenggaran Ujian Kesetaraan 4.791 lembaga• Dari 4.791 lembaga hanya sekitar 5% UNBK Mandiri, selebihnya menumpang

di SMK/SMA dan SMP• Biaya UN Pendidikan kesetaraan bersumber dari BOP Kesetaraan 2019• Kurangnya dukungan dari APBD • Pada tahun 2018 masih ada beberapa sekolah yang memungut biaya sewa

komputer bagi peserta didik yang menumpang UNBK• Pemerintah daerah belum merespon secara maksimal aplikasi e-proposal

untuk BOP Kesetaraan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN 2019

Perlunya sosialisasi program dan mekanisme dan pengajuan BOP untuk daerah-daerah yang baru mendapatkan kuota.

Perlu adanya sosialisasi untuk e-proposal dan DAK.

Peningkatan bantuan sarana dan prasarana PNF.

DAK Fisik dan DAK Kesetaraan tahun 2019.

48

LANGKAH KONKRIT DAN STRATEGIS

1. Sosialisasi ujian nasional sampai ke penyelenggara ujian di tingkatsatuan pendidikan

2. Dinas pendidikan kab/kota harus memetakan pelaksana UNBK dan menetapkan satuan pendidikan yang bergabung, alokasi peserta UN dan UNBK yang dituangkan dalam keputusan kepala dinaspendidikan.

3. Mengoptimalkan berbagi sumber daya (resource sharing) antarsatuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal

4. Koordinasi yang baik dengan PLN dan penyedia jaringan internet

5. Bagi peserta ujian di Lembaga pemasyarakatan dan di daerah 3T menggunakan moda remote printing

DANA TRANSFER DAERAH PROGRAM PAUD-DIKMAS TAHUN 2019

19

NO PROGRAM SATUAN JUMLAH SASARAN ANGGARAN (000)

1 DAK Fisik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembaga 332 380,821,342

2 DAK Fisik PAUD (TK Negeri) Lembaga 1,998 212,370,835

3 DAK Non Fisik BOP PAUD Peserta Didik 7,459,167 4,475,500,200

4 DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Peserta Didik 925,000 1,546,225,000

JUMLAH 6,614,917,377

12DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 5 (3): Pasal 4 (2):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM

pendidikan daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar; dan

c. pendidikan kesetaraan.

Materi muatan SPM mencakup:

a. Jenis Pelayanan Dasar;

b. Mutu Pelayanan Dasar; dan

c. penerima Pelayanan Dasar.

13DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah

• Penerbitan juknis; NSPK• Penguatan mutu• Akreditasi• Pembinaan dan pengawasan

• Pendataan dan rekrutmen• Penyiapan anggaran, PTK, dan sarpras• Koordinasi dan pembinaan

Pembelajaran• Evaluasi

• Rekrutmen peserta didik dan pendidik• Penyiapan perangkat pembelajaran• Pelaksanaan pembelajaran dan motivasi• Administrasi pembelajaran• Evaluasi pembelajaran dan laporan

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Satuan Pendidikan

14DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Kebijakan Mendukung Penerapan PP No. 2 Tahun 2018

Pemerintah Pusat 1. Perbaikan data layanan (satuan pendidikan) dan penerima layanan (peserta didik)

dalam Dapodik2. Penyiapan dukungan pendanaan:

a. DAK Fisik SKB sebagai penyelenggaran PAUD dan Kesetaraanb. DAK Fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri)c. BOP DAK Nonfisik PAUD untuk >7 juta anakd. BOP DAK Kesetaraan untuk > 600.000 Anak usia 7-18 tahun

3. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD dan Standar Kesetaraan

3. Penyiapan Permendikbud tentang Juknis SPM PAUD dan Kesetaraan4. Sosialisasi penerapan SPM PAUD dan Kesetaraan

15DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Pemerintah Daerah 1. Rekrutmen dan pendataan peserta didik, pendidik, tenaga

kependidikan segera di masukkan ke Dapodik2. Penertiban satuan pendidikan: legalitas dan kelayakan (akreditasi)3. Perencanaan dana dukungan APBD untuk insentif pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana serta dukungan operasionalpembelajaran

4. Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPM 5. Mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan untuk mendukung

pelaksanaan SPM

Kebijakan Mendukung penerapan PP No. 2 Tahun 2018

17DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Alamat laman: setara.kemdikbud.go.id

18DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Terima Kasih