KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2016

PEKANBARU, 24 MARET 2015

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

2

A. Perencanaan Kebijakan Bangkes B. Perencanaan Penganggaran

OUTLINE PAPARAN

3

RPJP NASIONAL RPJPK

RPJM NASIONAL

RPJMN/ RENSTRA

KL (Kemkes)

RKP RENJA-KL

Nasional Kementerian Daerah

RPJPD

RPJMD/

RENSTRA

SKPD

RENJA

SKPD

HIRARKI PERENCANAAN

4 4

Strategi Pembangunan: Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

5

Agenda Kelima – Nawa Cita

“Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”

Program Indonesia Pintar Melalui Wajib Belajar 12 Tahun Bebas Pungutan

Program Indonesia Sehat Melalui Layanan Kesehatan Masyarakat

Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Melalui Reformasi Agraria 9 Juta hektar Untuk Rakyat Tani dan Buruh Tani, Rumah Susun Bersubsidi dan Jaminan Sosial

Program

Indonesia

Sehat

6

PROGRAM INDONESIA SEHAT

Paradigma Sehat

Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan

Prom prev sebagai pilar utama upaya kesehatan

Pemberdayaan masyarakat

Penguatan Yankes

Peningkatan Akses

Peningkatan Mutu

Regionalisasi Rujukan

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

Jaminan Kesehatan Nasional

• Benefit

• Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong

• Kendali Mutu dan Kendali Biaya

• Sasaran: PBI dan Non PBI

Total coverage Mutu pelayanan peserta Kab/Kota Sehat

Kecamatan Sehat

6

Kerangka Kebijakan

Pembangunan Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan

Jaminan Kesehatan

(KIS)

Promosi dan Pember-dayaan

Masyarakat

Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Farmasi dan Alat

Kesehatan

Peningkatan Status Kesehatan

Ibu dan Anak

Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pengendalian Penyakit Menular

dan Tidak Menular

7

Sasaran RKP 2016

No Indikator Sasaran RPJMN

2015-2019

Sasaran

2016

Baseline

2014

1 Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak

a Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 85 77 70,4 (2013)

b Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal

ke empat (K4)

80 74 70,0 (2013)

c Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 90 78 71,3 (2013)

2 Meningkatnya status gizi masyarakat

a Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 18,2 22,7 24,2 (2013)

b Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang

mendapatkan PMT

95 50 -

c Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI

eksklusif

50 42 38 (2013)

d Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah

(TTD) 90 tablet selama masa kehamilan

98 85 -

e Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 90 75 -

8

Sasaran RKP 2016

No Indikator Sasaran RPJMN

2015-2019

Sasaran

2016

Baseline

2014

3 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya

penyehatan lingkungan

a Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 245 271 297 (2013)

b Persentase kasus HIV < 0,5 < 0,5 0,46 (2013)

c Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 300 245 212 (2013)

d Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

50 20 7

e Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (persen) 5,4 6,4 7,2

f Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan

40 25 15,3

g Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi

dasar lengkap pada bayi

95 80 71,2

4 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan

a Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

5.600 700 -

b Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional

481 190 10

9

No Indikator Sasaran RPJMN

2015-2019

Sasaran

2016

Baseline

2014

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial

a Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan

iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

107,2 99,6 86,4

6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

a Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan

5.600 2.000 1.015

b Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang

60 35 25

c Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 56.900 21.510 25.000

7 Memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan

a Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas 90 80 75,5

b Persentase obat yang memenuhi syarat 94 92,5 92,0

c Persentase makanan yang memenuhi syarat 90,1 88,6 87,6 (2013)

Sasaran RKP 2016

10

11

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES

2015-2019

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer

(primary health care)

2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan

pelayanan mengikuti siklus hidup manusia

(continuum of care)

3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health

risk) seperti kelompok rentan, daerah

bermasalah kesehatan, DTPK

12 12

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2015 , BASELINE RENSTRA DAN RPJMN 2016

No Program 2015 BASELINERPJMN 2016

BASELINE RENSTRA

2016

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

1.051,3 2.080,0 4.109,9

2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

20.476,9 27.132,0 28.069,1

3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN

69,2 220,0 111,3

4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 552,4 1.450,0 14,5

5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 2.621,4 5.400,0 9.263,7

6 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 9.994,2 18.750,0 22.841,4

7 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1.714,6 3.300,0 3.300,0

8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1.739,6 3.100,0 2.828,2

9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)

1.612,2 6.808,0 6.505,1

TOTAL 39.831,8

40.358,0

77.043,2

Dalam Milyar Rupiah

13 13

ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN 2016 YANG HARUS DIPERHATIKAN UNIT UTAMA

NO UNIT UTAMA ISU KESEHATAN

1 DITJEN BINA GIZI DAN KIA - Pelaksanaan BOK Kab/Kota - Pemberian Makanan Tambahan

2 DITJEN P2PL - Pengendalian Neglected Diseases (minimal 2 penyakit dalam 2 tahun dapat tereliminasi)

- Kelanjutan ATM - Keterjaminan mutu cold chain di Puskesmas - Pelaksanaan surveilans/ IHR

3 DITJEN BUK - Penguatan Sistem Rujukan (Regional, Provinsi) - Dokter Layanan Primer - Sertifikasi/ standarisasi

4 DITJEN BINFAR DAN ALKES - Ketersediaan obat & vaksin

5 BADAN PPSDM - Pelaksanaan Team based 2016 - Pelaksanaan PTT - Peningkatan kompetensi pendidikan <D3 bagi

147.000 nakes PJJ

14 14

ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN 2016 YANG HARUS DIPERHATIKAN UNIT UTAMA

NO UNIT UTAMA ISU KESEHATAN

6 BADAN LITBANGKES - Pelaksanaan Riskesnas

7 ITJEN - WTP

8 SETJEN - Pelaksanaan JKN (cakupan dan premi PBI)

NO ANGGARAN KESEHATAN ALOKASI (Rp)

1. DANA DEKONSENTRASI 33.272.608.248

2. DANA TUGAS PEMBANTUAN 4,294,770,000

3. DANA UPT PUSAT 47,194,612,000

4. DANA ALOKASI KHUSUS 16,573,920,000

TOTAL 100,835,910,000

GAMBARAN UMUM

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2015

1

NO PROGRAM ALOKASI (Rp)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya 5,775,596,000

2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 14,424,828,000

3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3,029,809,248

4. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 8,475,009,000

5. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1,567,366,000

TOTAL 33.272.608.248

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI

2

NO DANA TP ALOKASI (Rp)

1 TP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 26,284,682,000

2 TP BINA UPAYA KESEHATAN 64,814,482,000

3 TP PP dan PL 4,294,770,000

TOTAL 95,393,934,000

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

3

NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI

PUSKESMAS

ALOKASI

MANAJEMEN DI

KAB./KOTA

JUMLAH

1 Kab. Kuantan Singingi 2,672,748,000 419,000,000 3,091,748,000

2 Kab. Indragiri Hulu 2,027,764,000 329,000,000 2,356,764,000

3 Kab. Indragiri Hilir 3,017,949,000 455,000,000 3,472,949,000

4 Kab. Pelalawan 1,362,219,000 221,000,000 1,583,219,000

5 Kab. Siak 900,000,000 275,000,000 1,175,000,000

6 Kab. Kampar 4,021,391,000 563,000,000 4,584,391,000

7 Kab. Rokan Hulu 2,439,940,000 383,000,000 2,822,940,000

8 Kab. Bengkalis 660,000,000 203,000,000 863,000,000

9 Kab. Rokan Hilir 2,023,444,000 311,000,000 2,334,444,000

10 Kab. Kepulauan Meranti 958,559,000 167,000,000 1,125,559,000

11 Kota Pekanbaru 1,802,668,000 365,000,000 2,167,668,000

12 Kota Dumai 540,000,000 167,000,000 707,000,000

TOTAL 22,426,682,000 3,858,000,000 26,284,682,000

Sumber: Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

ALOKASI DANA TP BOK PROGRAM BINA GIZI DAN KIA

4

NO PROV/KAB/KOTA

ALOKASI (Rp)

NO PENERIMA TP

APBN APBN-P

1 Kab. Benkalis 1,600,000,000 3,907,000,000 1 Dinkes Kab. Benkalis

2 RSUD Bengkalis

2 Kab. Rokan Hilir 3,911,482,000 - 1 Dinkes Kab. Rokan Hilir

3 Kab. Kepulauan Meranti 4,450,000,000 - 1 Dinkes Kab. Kepulauan Meranti

4 Kota Dumai - 7,784,000,000 1 RSUD Dumai

5 Kab. Kampar - 6,393,000,000 1 RSUD Bangkinang

6 Kab. Pelalawan - 14,769,000,000 1 RSUD Selasih

7 Kota Pakanbaru - 22,000,000,000 1 RSUD Arifin Achmad

TOTAL 9,961,482,000 54,853,000,000 8 (3 Dinkes 5 RSUD)

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN

5

Sumber: Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi

dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)

1 Kab. Indragiri Hilir 1,431,590,000

2 Kab. Rokan Hulu 1,431,590,000

3 Kab. Kampar 1,431,590,000

TOTAL 4,294,770,000

ALOKASI DANA TP

PROGRAM PP dan PL

Sumber: Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi

dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

6

NO PROGRAM/SATKER ANGGARAN

1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- KKP Kelas III Dumai 6,114,025,000

- KKP Kelas III Tembilahan 6,340,637,000

- KKP Kelas II Pekanbaru 9,169,522,000

3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

4 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia

- Poltekkes Pekan Baru 25,570,428,000

TOTAL 47,194,612,000

ALOKASI ANGGARAN SATKER UPT PUSAT

7

NO KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN

1 Pelayanan Kesehatan Dasar 7,808,390,000

2 Pelayanan Kesehatan Rujukan 5,920,270,000

3 Pelayanan Farmasi 2,845,260,000

TOTAL 16,573,920,000

ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN

8

NO KAB/KOTA

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR

PELAYANAN

KESEHATAN

RUJUKAN

PELAYANAN

KEFARMASIAN TOTAL

1 Kab. Indragiri Hilir 3,974,650,000 3,302,780,000 1,644,030,000 8,921,460,000

2 Kab. Pelalawan 3,833,740,000 2,617,490,000 1,201,230,000 7,652,460,000

TOTAL 7,808,390,000 5,920,270,000 2,845,260,000 16,573,920,000

ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN PER KABUPATEN

9

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun 2015

GAMBARAN PENYERAPAN DANA

KESEHATAN PUSAT DI PROVINSI RIAU

TAHUN 2014

NO KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI

(Rp)

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya 5.049.594.000 3.783.078.626

2 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 9.455.388.000 7.926.336.688

3 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 994.029.000 854.332.500

4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan 6.330.542.000 4.940.383.750

5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.459.047.000 1.412.497.220

6 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 118.472.000 109.640.000

TOTAL 23.407.072.000 19.026.268.784

ALOKASI DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2014

Sumber : e-monev DJA tanggal 2 Januari 2015

10

ALOKASI REALISASI

DEKON PROVINSI RIAU TA 2014

(Dalam Juta Rp)

Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015

SETJEN BGKIA BUK P2PL BINFAR PPSDMK

ALOKASI 5.049.594.000 9.455.388.000 994.029.000 6.330.542.000 1.459.047.000 118.472.000

REALISASI 3.783.078.626 7.926.336.688 854.332.500 4.940.383.750 1.412.497.220 109.640.000

% 74,9% 83,8% 85,9% 78,0% 96,8% 92,5%

74,9%

83,8% 85,9%

78,0%

96,8% 92,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Rata-rata 81,3%

11

NO KAB/KOTA

TUGAS PEMBANTUAN (TP)

BOK BUK PP dan PL

ALOKASI REALISASI ALOKASI REALISASI ALOKASI REALISASI

1 KAB. KAMPAR 2.506.350.000 2.506.301.000 - - 845.380.000 670.988.600

2 KAB. BENGKALIS 980.850.000 962.230.000 - - - -

3 KAB. INDRAGIRI

HULU 1.580.700.000 1.520.985.000 1.750.000.000 1.453.480.000 - -

4 KAB. INDRAGIRI HILIR 2.169.750.000 2.100.998.000 4.979.724.000 4.482.801.500 859.880.000 858.479.000

5 KAB. PELALAWAN 1.065.000.000 1.064.829.000 1.000.000.000 944.670.000 - -

6 KAB. ROKAN HULU 1.833.150.000 1.815.829.400 420.000.000 382.132.000 853.280.000 656.724.600

7 KAB. ROKAN HILIR 1.496.550.000 1.513.005.000 1.600.000.000 1.125.452.335 - -

8 KAB. SIAK 1.328.250.000 1.327.254.700 1.250.000.000 1.178.802.600 - -

9 KAB. KUANTAN

SINGINGI 1.833.150.000 1.814.635.000 1.950.000.000 1.847.660.000 - -

10 KAB. KEPULAUAN

MERANTI 832.550.000 818.247.500 - - - -

11 KOTA PEKANBARU 1.749.000.000 1.745.653.000 3.550.000.000 3.110.514.252 - -

12 KOTA DUMAI 832.550.000 804.731.400 1.750.000.000 1.721.495.000 - -

JUMLAH 18.207.850.000 17.994.699.000 18.249.724.000 16.247.007.687 2.558.540.000 2.186.192.200

ALOKASI DAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014

Sumber : e-monev DJA tanggal 2 Januari 2015 12

ALOKASI REALISASI

TP BIGKIA PROVINSI RIAU TA 2014

(Dalam Juta Rp)

100,0%

98,1%

96,2%

96,8%

100,0%

99,1%

101,1%

99,9%

99,0%

98,3%

99,8%

96,7%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

102,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

ALOKASI

REALISASI

%

Rata-Rata 98,8%

Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015 13

ALOKASI REALISASI

TP BUK PROVINSI RIAU TA 2014

(Dalam Juta Rp)

83,1%

90,0% 94,5%

91,0%

70,3%

94,3% 94,8%

87,6%

98,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

KAB.INDRAGIRI

HULU

KAB.INDRAGIRI

HILIR

KAB.PELALAWAN

KAB. ROKANHULU

KAB. ROKANHILIR

KAB. SIAK KAB. KUANTANSINGINGI

KOTAPEKANBARU

KOTA DUMAI

ALOKASI

REALISASI

%

Rata-rata 89,0%

Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015 14

ALOKASI REALISASI

TP PPPL PROVINSI RIAU TA 2014

(Dalam Juta Rp)

79,4%

99,8%

77,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

KAB. KAMPAR KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. ROKAN HULU

ALOKASI

REALISASI

%

Rata-rata 85,4%

Sumber : e-Monev DJA per 2 Januari 2015 15

Target capaian RKP 2016

Target Renstra Kemenkes

Hasil Rakerkesnas 2015

Penguatan Pelayanan Kesehatan pada daerah terpencil

perbatasan

Pelaksanaan JKN

MASUKAN UNTUK PERENCANAAN BANGKES

PROV.RIAU 2016

Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal

RKD dan pagu Indikatif Daerah

Sidang kabinet Rancangan Awal

RKP dan Penetapan Pagu

Indikatif

Penyusunan Awal RKP utk Kemenkes •Evaluasi RKP t-1

•Pertemuan Kord awal tingkat Kemenkes

•Koordinasi dan Pert, Internal Unit Utama

•Sinkronisasi tingkat Kemenkes

Penyusunan Awal Renja Pemda

•Penyusunan ditingkat Prov dan Kab/Kota

• Sinkronisasi Prov dgn kab/kota

PU

SAT

Sinkronisasi Awal Kemenkes dan

Dinkes

(Rakerkesnas)

Rakorbangda Propinsi dan Kab/Kota Rancangan Awal RKD dan Pagu Indikatif Daerah

Rakorbangpus

Trilateral Meeting

Pertemuan Bappenas

Dan Bappeda

Rapat Teknis

Kemenkes

Peny & Penelaahan Renja Kemenkes

Pra Musrenbangnas

& Musrenbangnas

Pasca

Musrenbang

dan

Rakorbangpus

Sidkab Penetapan RKP

Pembahasan Pemerintah

Dgn DPR RI

Penetapan Pagu Anggaran

RDP RKA KL Kemenkes dengan Komisi IX DPR

Pembahasan RAPBN t+1 Kemenkes dg Kemenkeu & DPR

Penetapan Alokasi Anggaran

RDP RKA KL

Kemenkes dng

Komisi IX DPR

Pembahasan RKA KL Kemenkes Dng

Kemenkeu

DA

E R

AH

Musrenbangda

Prov dan Kab/Kota)

KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH

Peran Utama Kemenkes Peran Utama Bappenas/Kemenkeu Peran Utama Daerah

Jan - Peb

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

April

Mei

Mei

Mei

Juni-Juli

Juli

Agst

Okt

Nov

Nov

Jan - Peb Maret April

Mei - Des

Penyiapan RKAKL APBN

Pagu Anggaran Dinkes/RSUD

Prov, Kab/Kota

Penyiapan RKAKL APBN

Pagu

Definitif Dinkes/RSUD

Prov, Kab/Kota

Penyusunan dan Reviu RKA KL Pagu Anggaran

Reviu Pagu Indikatif

Maret-April

Maret-April

Maret-April Penelaahan RKA KL Kemenkes dng

Kemenkeu

Juni-Juli

Juli-Agst Penelaahan RKA KL Kemenkes dng

Kemenkeu

Penyusunan dan Reviu RKA KL Alokasi

Anggaran

JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2016

KANTOR PUSAT (DIREKTORAT/PUSAT/BIRO)

DINKES PROV

LSM/ORGANI-

SASI PROFESI BALAI/

LABKES RS DINKES

KAB/KOTA

LSM/ORGANI

SASI

PROFESI

UNIT UTAMA Cq.

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

JENDERAL Cq.

RORENGGAR

BALAI/

LABKES

PENETAPAN PAGU

INDIKATIF INTERNAL

KEMENKES

Verifikasi

Verifikasi

Proses

Proses

Proses Verifikasi

TRILATERAL PAGU

INDIKATIF (SEB)

Aplikasi elektronik

Aplikasi elektronik

Aplikasi elektronik

KD/UPT

Aplikasi

elektronik

Verifikasi Proses

PAGU ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN

SATKER KEMENKES SATKER DAERAH

Proses

Proses

Persetujuan DPR (RDP)

Persetujuan DPR (RDP)

Reviu/Penelitian (Itjen/Rorenggar)

Reviu/Penelitian (Itjen/Rorenggar)

Seluruh usulan perencanaan dari satuan kerja (satker)

harus melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes,

dan diacu untuk penentuan alokasi anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang mendesak (spt: KLB, wabah,

epidemi, bencana, direktif presiden yang belum diusulkan

melalui aplikasi elektronik perencanaan Kemenkes, dapat

diusulkan oleh pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota)

kepada Menteri Kesehatan.

Memberikan kewenangan kepada Dinkes Provinsi untuk

melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap usulan

satker di wilyah kerjanya

Pembahasan di tingkat Provinsi dilakukan dalam suatu

forum

YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN