Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Biro Keuangan dan Umum

Kebijakan PenyelesaianKerugian Negara

Biro Keuangan dan Umum

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum Pelaksanaan Penyelesaian KerugianNegara1Pengertian Kerugian Negara2Informasi Kerugian Negara3Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bendahara4Penyelesaian Kerugian Negara oleh PNS bukanBendahara, Pegawai Lain atau Pejabat Lain5

Tugas dan Peran Kepala Satker dan Upaya PencegahanTerjadinya Kerugian Negara

6 Perangkat Penyelesaian Kerugian Negara

7Rekomendasi BPK terhadap Hasil PemantauanPenyelesaian Kerugian Negara8

Outline

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 2, 3, 4, 32,33, dan 34);

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 35);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka22, pasal 59 s.d. 67);

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (pasal 22, 23, dan 27);

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 1angka 12, 15, dan 16, pasal 10, pasal 11 huruf c);

Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara PenyelesaianKerugian Negara terhadap Bendahara;

PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti KerugianNegara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau PejabatLain;Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelesaianKerugian Negara di Lingkungan kemenristekdikti (dalam prosespengundangan di Kemenkumham).

Dasar Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara

Pengaturan Ganti Kerugian dalamhukum Administrasi Negara,Hukum Pidana, dan Hukum Perdata

MEKANISMEPENYELESAIAN

KERUGIAN NEGARA

MEKANISMEPENYELESAIAN

KERUGIAN NEGARA

TGR terhadap PNS non Bendahara

(Psl. 63 (2) UU 1/2004 --- diatur dlm PP 38/2016)

TGR terhadap PNS non Bendahara

(Psl. 63 (2) UU 1/2004 --- diatur dlm PP 38/2016)

TGR terhadap Bendahara

(Ps 22 (4) UU 15/2004 jo. Ps --- diatur dalamPeraturan BPK No.3/2007)

TGR terhadap Bendahara

(Ps 22 (4) UU 15/2004 jo. Ps --- diatur dalamPeraturan BPK No.3/2007)

Hukum

Administrasi

Negara

Hukum

Administrasi

NegaraTGR terhadap Pengelola BUMN

(Psl. 22 (5) UU 15/2004, Ps 67 UU 1/04, Ps 10(1) UU 15/06 ---ditetapkan BPK)

TGR terhadap Pengelola BUMN

(Psl. 22 (5) UU 15/2004, Ps 67 UU 1/04, Ps 10(1) UU 15/06 ---ditetapkan BPK)

Gugatan Ganti Rugi kepada Pihak Ke-3 melalui Pengadilan Perdata --- Pasal1365 KUHPer

Gugatan Ganti Rugi kepada Pihak Ke-3 melalui Pengadilan Perdata --- Pasal1365 KUHPer

Tuntutan Uang Pengganti kepada paraPihak yg Terlibat melalui PengadilanTipikor

Tuntutan Uang Pengganti kepada paraPihak yg Terlibat melalui PengadilanTipikor

Hukum

Pidana

Hukum

Pidana

Hukum

Perdata

Hukum

Perdata

KERUGIAN NEGARA(PASAL 1.22 UU 1/2004)

UNSUR-UNSUR:1. PELAKU2. KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/

BARANG3. JUMLAH NYATA & PASTI4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)5. HUB. KAUSALITAS ANTARA PMH DENGAN

KERUGIAN YG TERJADI

PENGERTIAN:KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA,

DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTIJUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN

HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI

Pengertian Kerugian Negara

BENDAHARAPenanggungJawabKerugian

Pegawai NegeriNon

Bendahara

Pihak Ketiga

Penanggung Jawab Kerugian Negara

• Ditetapkan berdasarkan harga pasar resmi pada saat hilang, yaitu nilai jualkendaraan untuk menghitung BBNKB di instansi yang berwenang(Dispenda/Samsat)

Kendaraan

• Ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang hilang/rusak dengan referensi harga pasaryang dibuktikan dengan brosur atau price list dari distributor resmi untuk barang sejenis

BMN Non Kendaraan

• Ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku

Ikatan Dinas (Tugas Belajar)

• Jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedomanpada NJOP yang diterbitkan oleh DJP, juga memperhatikan pedoman harga tanah dariPemda setempat pada tahun yang bersangkutan

Tanah

Dasar Penetapan Nilai Kerugian Negara

Perbuatan Melawan Hukum

Pencurian, perampokan, kecelakaan, penggelapan,penghilangan, pengrusakan, force majure(kebakaran, bencana alam);

Pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tugasbelajar PNS yang mendapat beasiswa; dan/atau

Pelanggaran perjanjian/kontrak pemboronganpekerjaan dan konstruksi/jasa satuan kerja denganpihak swasta.

Perbuatanmelawan hukumyang dapatmenimbulkanKerugian Negarameliputi:

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

Laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal ataueksternal;

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Laporan tertulis dari yang bersangkutan;

Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;

Perhitungan ex officio; dan/atau

Pelapor secara tertulis.

Informasi Kerugian Negara

Info

rmas

i ker

ugia

nne

gara

Pene

litia

n TP

KN

Pem

erik

saan

BPK

Proses di SatkerSKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak +jaminan, bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual

/mencairkan barang/kekayaan)

Proses di Kementerian

SKPS (Surat Keputusan Pembebanan Sementara)

Proses di BPK

SKPBW (Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu)

SKP (Surat Keputusan Pembebanan)

Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bendahara(Per. BPK No. 3 Tahun 2007)

Info

rmas

i ker

ugia

nne

gara

Proses di SatkerSKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak + jaminan, bukti kepemilikandan surat kuasa menjual/mencairkan bar

ang/kekayaan)

Verifikasi Atasan Langsung /Kepala Satker

Pemeriksaanoleh

Tim Ad Hoc

Proses di Kementerian

SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara)

SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian)

Sidang Majelis PenyelesaianKerugian Negara

Pemeriksaan oleh TPKN

Penyelesaian Kerugian Negara oleh PNS Non Bendahara, Pejabat Lain,dan PegawaiLain (Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019)

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Tim Ad Hoc Penyelesaian Kerugian Negara

Majelis Penyelesaian Kerugian Negara

Perangkat Penyelesaian Kerugian Negara oleh PNS Non Bendahara,Pejabat Lain, Pegawai Lain (Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019)

dibentuk di Kementerian oleh Menteri

TPKN mempunyai tugas untuk membantu Menteridalam memproses penyelesaian KerugianNegara.Wewenang TPKN: menghitung jumlah kerugian negara; menyelesaikan kerugian negara; dan menatausahakan kerugian negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Dalam hal yang diperlukan, Direktur Jenderal, InspekturJenderal, Sekretaris Jenderal, Koordinator LLDIKTI,Rektor, dan Direktur dapat membentuk Tim Ad Hoc.

Tugas Tim Ad Hoc terdiri atas:

menghitung jumlah kerugian negara; menyelesaikan kerugian negara; dan melaporkan penyelesaian kerugian negara.

Tim Ad Hoc Penyelesaian Kerugian Negara

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh dan kerugian Negara bukandisebabkan karena perbuatan melanggar hukum, PPKN membentukmajelis penyelesaian kerugian Negara.

Jumlah anggota Majelis terdiri atas 5 (lima) orang

Anggota Majelis terdiri atas:

• Sekretaris Jenderal;• Inspektur Jenderal; dan• 3 (tiga) orang pimpinan tinggi madya di Kementerian

Majelis Penyelesaian Kerugian Negara

Langkah-langkah penanganan penyelesaian kerugian negara :1. Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah dalam hal menyusun kronologis terjadinya Kerugian; mengu

mpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian; menghitung jumlah Kerugian; menginventarisasi hartakekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian; dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

2. Apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Satker mengupayakan penyelesaian kerugian negara secara damai melalui Surat Keterangan Tanggung JawabMutlak (SKTJM);

3. Membuat laporan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal dengan disertai kelengkapan dokumen;4. Memantau pelaksanaan SKTJM/penagihan pemulihan kerugian dan melaporkan perkembangannya

kepada Biro Keuangan dan Umum;5. Menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada penanggung jawab kerugian negara apa

bila kerugian negara telah terpulihkan sepenuhnya.

Langkah-langkah penanganan penyelesaian kerugian negara :1. Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah dalam hal menyusun kronologis terjadinya Kerugian; mengu

mpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian; menghitung jumlah Kerugian; menginventarisasi hartakekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian; dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

2. Apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala Satker mengupayakan penyelesaian kerugian negara secara damai melalui Surat Keterangan Tanggung JawabMutlak (SKTJM);

3. Membuat laporan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal dengan disertai kelengkapan dokumen;4. Memantau pelaksanaan SKTJM/penagihan pemulihan kerugian dan melaporkan perkembangannya

kepada Biro Keuangan dan Umum;5. Menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada penanggung jawab kerugian negara apa

bila kerugian negara telah terpulihkan sepenuhnya.

PP 38 Tahun 2016PP 38 Tahun 2016

Tugas dan Peran Kepala Satuan Kerja

Upaya Pencegahan Terjadinya Kerugian Negara

1. Kepala Satker memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai tanggung jawab atas BMN yang diserahterimakan

2. Menaati prosedur tetap (protap) dalam penggunaan BMN.

3. Pengguna BMN melaksanakan tertib administrasi dalam hal peminjaman BMN.

1. Kepala Satker memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai tanggung jawab atas BMN yang diserahterimakan

2. Menaati prosedur tetap (protap) dalam penggunaan BMN.

3. Pengguna BMN melaksanakan tertib administrasi dalam hal peminjaman BMN.

Segera melakukan serah terima dokumen kerugian negara dengan Kemendikbudatas kasus kerugian negara pada eks Ditjen Dikti Kemendikbud;

Memerintahkan TPKN Kemenristekdikti untuk segera melakukan penetapankerugian negara yang berasal dari informasi/indikasi kerugian negara yangberasal dari BPK;

Melaporkan seluruh kasus kerugian negara berupa informasi/indikasi kerugiannegara yang berasal dari APIP dalam pemantauan penyelesaian kerugian negara;

Segera menerbitkan SK Pembebanan dan menagih secara intensif kepadapegawai yang terkena TGR dan menyampaikan copy bukti setor ke kas negarakepada BPK;

Rekomendasi BPK dalam Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian –Semester II Tahun 2018

Menertibkan penatausahaan dan pengadministrasian kasus-kasus kerugian negara yangberada di bawah tanggung jawab Kemenristekdikti;

Menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja untuk melaporkan kepada pimpinaninstansi apabila terjadi kerugian negara selambat-lambatnya tujuh hari setelah kerugiannegara Diketahui;

Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada BPKsesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 60 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 23ayat (1)

Rekomendasi BPK dalam Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian –Semester II Tahun 2018

Pengumpulan Laporan Kerugian Negara

TERIMA KASIH

Biro Keuangan dan Umum