KEBIJAKAN PENGGUNAAN TKADI INDONESIA

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TKADI INDONESIA

KEPENTINGANKEPENTINGANNASIONALNASIONAL GLOBALISASIGLOBALISASI

Selective PolicySelective PolicyStandar Standar

KompetensiKompetensi

• Aspek security / keamanan• Aspek Prosperity / manfaat (perluasan Kesempatan kerja

• JOB DESCRIPTION & JOB REQUIREMENT

• Mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Ps.27 ayat (2) Ps.27 ayat (2) UUD 1945UUD 1945

UU No. 13 UU No. 13 Tahun 2003Tahun 2003

RPTKARPTKA IMTAIMTA

ASPEK MANFAATASPEK MANFAAT(PROSPERITY)(PROSPERITY)

ASPEK KEAMANANASPEK KEAMANAN

(SECURITY)(SECURITY)

• Perluasan Kesempatan Kerja

• Alih Teknologi dan Ketrampilan

• Pertumbuhan Ekonomi

• Ketertiban dan Keamanan

• Tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat.

TENAGA KERJA ASING DAPAT TENAGA KERJA ASING DAPAT BEKERJA di INDONESIABEKERJA di INDONESIA

TENAGA KERJA ASING DAPAT TENAGA KERJA ASING DAPAT BEKERJA di INDONESIABEKERJA di INDONESIA

1.Berdasarkan sponsor atau pengguna (orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA)

2.Dalam hubungan kerja3.Memenuhi kualifikasi yang

telah ditetapkan

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

1. Memiliki ijin tertulis dari Menteri2. Memiliki RPTK yang disahkan oleh

Menteri3. Menunjuk tenaga kerja indonesia

sebagai pendamping tenaga kerja asing

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja indonesia

5. Membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan

6. Memulangkan TKA kenegara asalnya setelah hubungan kerja berakhir

Surat Keputusan Pengesahan RPTKA dilakukan oleh :

Dirjen Binapendagri untuk permohonan penggunaan TKA 50 orang atau lebih ;

Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 orang.

Jangka waktu berlakunya IMTA

• Maksimal sama dengan jangka waktu berlakunya ijin tinggal

• IMTA dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA

• Permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhirnya IMTA

Kewenangan penerbitan IMTA• IMTA baru oleh Direktur• IMTA perpanjangan yang lokasi kerja TKA

lebih dari satu Propinsi oleh Direktur • IMTA perpanjangan yang lokasi kerja TKA

dalam satu Propinsi di terbitkan oleh Kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan tingkat Propinsi

Kemudahan dalam Investasi

TKA sebagai investor dapat menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris pada lebih dari satu Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

Perpanjangan IMTA dapat langsung diberikan (IMTA perpanjangan sebagai dasar untuk mendapatkan KITAS)