Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdesaan
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Disampaikan pada:
Sosialisasi Penerapan Teknologi Konstruksi PUPR Infrastruktur Perdesaan
Banyuwangi, 05 Juli 2018
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesaia
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA
STRUKTUR ORGANISASI
( PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NO.06 TAHUN 2015)
Direktorat Jenderal
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Sekretariat Direktorat
Jenderal
Direktorat Pelayanan
Sosial Dasar
Direktorat
Pengembangan Usaha
Ekonomi Desa
Direktorat
Pendayagunaan Sumber
Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna
Direktorat Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Desa
Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TUGAS DAN FUNGSI
Tugas
Melaksanakan penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana PermukimanDesa, Transportasi Desa, Pendukung Ekonomi Desa, Elektrifikasi Desa, dan Telekomunikasi Desa.
Fungsi
- Penyiapan perumusan kebijakan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan ;
- Penyiapan penyusunan NSPK;
- Pemberian bimbingan teknis dan
supervisi ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga;
- Fungsi lain yang diberikan Dirjen.
3DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5.000 DESA BERKEMBANG
1. MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET KINERJA DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA 2015-2019
• Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa• Pengelolaan Datin Sarana dan Prasarana Desa• Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Program Kegiatan• Bintek, Supervisi, Monev
2. MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KHUSUSNYA DI BIDANG SARANA DAN
PRASARANA DESA
KEBIJAKAN TEKNISDIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA DESA
2.000 DESA MANDIRI
5DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEGIATAN PRIORITAS SARPRAS DESA
DUKUNGAN APBN-PUSAT
PJUJALANHOMESTAY DAN
GAZEBOTOILET
1. EMBUNG DESA
2. SARPRAS PENDUKUNG DESA WISATA
RENOVASI BALAI KESENIAN
EMBUNG DESA
DASAR PEMBERIAN BANTUAN EMBUNG
Pilot Project APBN Ditjen PPMD Anggaran Dana Desa
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun2015 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun2016 tentang Indeks Desa Membangun (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor300);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun2016 tentang Pedoman Umum Dalam RangkaPenyaluran Bantuan Pemerintah diKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi
1. Inpres No.1/2018 tentang PercepatanPenyediaan Embung Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya di Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2017 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018Bab III Pasal 4 ayat(3).Prioritas Penggunaan Dana Desa di Utamakanuntuk Membiayai Pelaksanaan Program danKegiatan yang Bersifat Lintas Bidang, antaraLainnya Prudes/Prukades, BUMDES atauBUMDES Bersama, EMBUNG dan SaranaOlahraga Desa dengan Kewenangan Desa
7DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Lanjutan................
DASAR PEMBERIAN BANTUAN EMBUNG
Pilot Project APBN Ditjen PPMD Anggaran Dana Desa
5. Keputusan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 46Tahun 2015 tentang Pendelegasian WewenangKepada Direktur Jenderal Tentang PenetapanLokasi dan Alokasi Dana Desa Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, BantuanSosial, dan Bantuan Stimulan dari KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi;
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa,dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaranpembangunan Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 Tentang MekanismePelaksanaan Anggaran Bantuan PemerintahPada Kementerian/ Lembaga jo. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.
8DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN
Proposal kegiatan pembangunan Embung Desa melalui dukungan APBN Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibuat oleh Kepala Desa dan diajukan
kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten. Proposal tersebut disertai hasil survei
identifikasi kebutuhan pembangunan embung Desa yang dilakukan oleh daerah atau desa
memuat informasi:
1. Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan
menggunakan Global Positioning System/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang
tersedia.
2. Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
3. Luas layanan yang akan diairi
4. Rencana Kerja (ukuran dan kapasitas/volume embung, kebutuhan material, jumlah
kebutuhan tenaga kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan waktu pelaksanaan
pekerjaan).
Proposal pembangunan Embung Desa dibuat 2 (dua) rangkap terdiri dari asli dan foto copy
dan disertai lampiran berupa :
1. Surat Usulan Kepala Desa.
2. Berita Acara Musrenbangdes.
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis.
4. Surat Ketersediaan lahan/asset Desa tidak dalam sengketa dan tidak ada ganti rugi yang
dilengkapi dengan pernyataan.
5. Surat Dukungan Program (bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan).
9DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Lanjutan.......
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN
6. Surat Pernyataan Bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung
jawab dalam operasional pembangunan Embung Desa.
7. Surat Pernyataan Bupati / Instansi teknis yang berwenang tentang kesesuaian peruntukan
lokasi pembangunan Embung Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten.
8. Rekomendasi kesesuaian lokasi untuk pembangunan Embung Desa dari Dinas Pertanian.
9. Dokumentasi/Foto Lokasi, Peta Desa (menunjukkan titik koordinat lokasi embung).
10. Surat Pernyataan Kepala Desa bersedia menerima hibah.
11. Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes. Surat pernyataan
BUMDes bersedia mengelola Embung Desa.
Surat usulan Bupati/Kepala Dinas PMD Kabupaten kepada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dengan tembusan Gubernur dan Kepala Dinas PMD Provinsi.
10DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA
Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:
1. Terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran
permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak
diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis.
2. Jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi
tersebut harus terdapat daerah tangkapan air.
3. Volume embung desa yang dilaksanakan di desa 500 - 3000 m³
Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:
1. Lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat
mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan.
2. Lokasi Pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun
pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila
terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung desa
harus dilapisi material terpal/geomembran.
3. Embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada
areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke
petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang
berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi
teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman
pangan dan palawija.
11DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Lanjutan ..........
PERSYARATAN TEKNIS EMBUNG DESA
4. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber
air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi.
5. Ukuran pembangunan Embung Desa di masing masing desa
disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area
lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan
pertanian tanaman pangan/palawija yang ada.
12DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEMANFAATAN EMBUNG DESA
13DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENCIPTAAN
LAPANGAN
KERJA
KEMISKINAN
KETIMPANGAN
• Pertanian
• Pariwisata
• Olah Raga
• Air Bersih
• Menciptakan
Lapangan Kerja
• Membangun Nilai
Ekonomi
• Pengelolaan
embung yang
profesional
PERSPEKTIF
1. Pembangunan embung harus
memiliki dampak atas
tumbuhnya produk unggulan
kawasan perdesaan (Prukades)
2. Pembangunan embung
dilakukan dengan sustainable
dan product market approach.
3. Pembangunan dan
pengelolaan embung desa
dilakukan dengan partisipasi
masyarakat melaluai Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Ada manajemen kohesitas
sosial antara Embung,
Prukades, dan BUMDes untuk
menjamin terwujudnya
kemandirian desa.
BUDIDAYA PERIKANAN
WISATA DESA
KONSERVASI TANAH
SUPLESI IRIGASI PERTANIAN
EMBUNG DESA
PEMANFAATAN EMBUNG DESA
14DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
INPRES NO.1 TAHUN 2018
Memenuhi Kebutuhan Air Baku Pertanian untuk
Meningkatkan Produksi Pertanian melalui
pembangunan embung kecil dan bangunan
penampung air lainnya dengan sumber pembiayaan
berasal dari Dana Desa
Mengambil langkah – langkah sesuai tugas, fungsi
dan kewenangan untuk melakukan penyiapan
perencanaan implementasi Inpres 1/2018
16
11 Januari 2018
Instruksi Presiden No.1 Tahun 2018
tentang Percepatan Penyediaan
Embung Kecil dan Bangunan
Penampung Air Lainnya di Desa
yang ditujukan kepada 9
Kementerian, 1 Lembaga, dan
Pemerintah Daerah.
INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2018
16DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN & PENDAMPINGAN
SINKRONISASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN
IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2018
17DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis, dan
perhitungan standar harga satuan
1. Koordinasi penyiapan rencana lokasi desa/kawasan
pedesaaan dan pemantauan implementasi Inpres 1/2018
2. Menetapkan pedoman pelaksanaan Inpres 1/2018
3. Mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan dana
desa untuk penyediaan embung kecil dan bangunan
penampung air lainnyaPERENCANAAN
Menyediakan data mengenai penyaluran dana desa oleh
Bupati/Walikota dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan
Inpres 1/2018
Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk
percepatan pelaksanaan Inpres 1/2018
IMPLEMENTASI INPRES 1/2018
Sumber : Inpres
1/2018
Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah
yang memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan
bangunan penampung air lainnya.
Menyiapkan potensi lokasi yang terintegrasi dengan area
pertanian
IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2018
17DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Melakukan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan
memberikan sanksi apabila Gubernur dan Bupati/Walikota tidak
memberikan dukungan
PELAKSANAAN
1. Pemantauan pelaksanaan Inpres 1/2018 Sekretariat Bersama
2. Memfasilitasi pendampingan pembentukan BUMDes/BUMDes
bersama sebagai pengelola embung kecil dan bangunan penampung
air lainnya
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk pemanfaatan air yang
berasal
dari embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan:
a. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota
b. Fasilitasi
Sumber : Inpres 1/2018
Melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata
ruang
Mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan
1. Wajib mendukung percepatan pelaksanaan Inpres 1/2018
2. Memfasilitasi pembentukan/pembinaan BUMDes/BUMDes Bersama
dalam manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan
penampung air lainnya
19
Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan implementasi
Inpres 1/2018
IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2018
19DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENGAWASAN &
PENDAMPINGAN
SINKRONISASI,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
Melakukan sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Inpres 1/2018
Sumber : Inpres 1/2018
20
1. Melakukan pengawasan intern atas tata kelola
(governance) atas pelaksanaan Inpres 1/2018
2. Melakukan pendampingan dalam Inpres 1/2018 atas
permintaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2018
20DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN/LEMBAGA TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR Menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan
bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area
pertanian
Kementerian PUPR 1. Menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis dan
perhitungan standar harga satuan
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan
pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
1. Mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan dana
desa
2. Memfasilitasi pendampingan pembentukan BUMDes
3. Mengkoordinasikan penyiapan rencana lokasi desa/kawasan
pedesaan dan pemantauan penyediaan embung kecil dan
bangunan penampung air lainnya
4. Menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan dan
pengelolaan embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
21DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN/LEMBAGA TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian Pertanian 1. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyediaan sarana
dan prasarana pertanian
2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka
pemanfaatan air yang berasal dari embung kecil dan bangunan
penampung air lainnya
Kementerian Keuangan Menyediakan data mengenai penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota
dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa
Kementerian Dalam Negeri 1. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah yang
memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan bangunan
penampung air lainnya
2. Melakukan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta
memberikan sanksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak
memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
undang-undang
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
22DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN/LEMBAGA TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian Lingkungan Mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk
penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya
Kementerian ATR/BPN Fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang sesuai
dengan ketentuan dalam perundang-undangan
Gubernur dan atau Bupati/Walikota 1. Wajib mendukung percepatan pelaksanaan penyediaan embung kecil
dan bangunan penampung air lainnya
2. Mendorong pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung
air lainnya
3. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDes dalam
manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan penampung
air lainnya
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
1. Melakukan pengawasan intern atas tata kelola (governance)
penyediaan embung kecil dan bengunan penampung air lainnya
2. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyediaan embung
kecil dan bangunan penampung air lainnya
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
23DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN/LEMBAGA TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian ATR/BPN dan Bupati/Walikota Tidak melakukan alih fungsi lahan yang digunakan untuk embung
kecil dan bangunan penampung air lainnya
Kementerian PPN/Bappenas Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk
percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya
Kemenko Perekonomian Melakukan sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden
dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 kali dalam 6
bulan/sewaktu-waktu diperlukan.
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA
24DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Kesiapan dokumen/peraturan/pedoman untuk pelaksanaan Inpres
1/2018 sebelum masuk Tahap 2 pencairan Dana Desa (Maret 2018)
1
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesJan
DD I DD II DD III
Pedoman perencanaan,
spesifikasi teknis dan
perhitungan standar
harga satuan
PELAPORAN PELAPORANPenetapan Potensi
Lokasi
Pedoman pelaksanaan
penyediaan dan
pengelolaan
Pemantauan Pelaksanaan Inpres dan Fasilitasi pendampingan pembentukan
BUMDes/BUMDes bersama sebagai pengelola embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya
Percepatan pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan
Fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk pemanfaatan air yang berasal dari
embung kecil dan bangunan penampung air lainnya
HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI
25DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DITINDAKLANJUTI
26DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2
Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 1/2018 kepada
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
3
4 Hal-hal lain yang diperlukan untuk percepatan
pelaksanaan Inpres 1/2018
Kesiapan Dana Desa untuk pelaksanaan
Inpres 1/2018
DESA WISATA
PENGEMBANGAN KONSEP DESA WISATA
28DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Potensi Wisata yang dimiliki Desa dikelola
oleh BUM Desa
Pemanfaatan Dana Desa untuk
Mendukung Pengembangan Desa
Wisata
Pelatihan kepada Masyarakat:
• Pelatihan Pembuatan Sovenir Wisata;
• Pelatihan Bahasa Asing;
• Pelatihan Tour Guide
• Pelatihan Pengelolaan Homestay.
Pembangunan Infrastruktur Dasardalam Mendukung PengembanganDesa Wisata, diantaranya meliputi
pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, Toilet, Homestay,
Tempat Ibadah
POTENSI
DESA
WISATA
29DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
30DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA
MENDORONG PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DESA DENGAN PENINGKATAN KELENGKAPAN SARANA PRASARANA /INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS SEBAGAI BAGIAN DARI ALIH TEKNOLOGI (TRANSFER KNOWLEDGE)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
BERCIRI KHAS
DESA SETEMPAT
PENGEMBANGAN DESA WISATA
TERINTEGRASI DG. PEMUKIMAN MASYARAKAT
(homestay)
BERSTANDAR
INTERNASIONAL
PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
31DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KUALITAS PELAYANAN YANG BAIK
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN
A. Proposal kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa
wisata melalui dukungan APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dibuat oleh Kepala Desa dan diajukan kepada
Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten. Proposal tersebut memuat
informasi sebagai berikut:
1. Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan
bujur dengan menggunakan Global Positioning System/GPS atau
ekstrapolasi dari petatopografiyang tersedia.
2. Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
3. Rencana Kerja (Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Design Engineering
Detail (DED), dan waktu pelaksanaan pekerjaan).
32DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Lanjutan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN
B. Proposal pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata dibuat 2
(dua) rangkap terdiri dari asli dan foto copy dan disertai lampiran berupa:
1. Surat Usulan Kepala Desa
2. Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah tentang penetapan Desa Wisata
3. Berita Acara Musrenbangdes yang disertai daftar hadir
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis
5. Surat Ketersediaan lahan (tidak dalam sengketa dan tidak ada ganti rugi yang
dilengkapi dengan pernyataan) atau surat perjanjian kontrak jangka panjang
(minimal 20 tahun) antara pemilik dan pengelola bantuan.
6. Surat Dukungan Program (bersedia mengelola, memelihara dan memanfaatkan)
7. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata tentang kesesuaian lokasi Desa
Wisata.
33DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASARAKAT DESA
Lanjutan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENERIMA BANTUAN
8. Dokumentasi/Foto Lokasi, Peta Desa (menunjukkan titik koordinat lokasi yang
akan dibangun)
9. Surat Pernyataan Kepala Desa bersedia menerima hibah
10. Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes. Surat
pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa
wisata
11. Desa sudah pernah mendapatkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana
dari Kabupaten/Kota atau Provinsi dan/atau sumber lain, tidak sedang
mengalokasikan anggaran Pengembangan Desa Wisata dalam bidang/ kegiatan
yang sejenis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa),
C. Surat usulan Bupati/Kepala Dinas PMD Kabupaten kepada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tembusan Gubernur
dan Kepala Dinas PMD Provinsi.
34DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASARAKAT DESA
PERSYARATAN TEKNIS
Memiliki potensi wisata:
1. Potensi alamiah (fisik dan geografis);
2. Potensi budaya (kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya);
3. Wisata Edukasi (nilai tambah edukasi);
4. Jumlah pengunjung minimal 10.000 orang per tahun;
5. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana diupayakan pada sentran daerah wisata;
6. Status kepemilikan lahan harus jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi;
7. Jalan menuju objek wisata diupayakan kelandaian kurang dari 30 %;
8. Lokasi homestay harus memiliki jalan yang baik.
35DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERAN DAN DUKUNGAN DAERAH
36DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERENCANAAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN DESA WISATA, melalui :
1. Studi umum kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan;
2. Data mengenai aspek-aspek design : seperti tehnik bangunan tradisional dan bahan
bangunan lokal;
3. Data keadaan prasarana dan sarana yang ada;
4. Potensi pariwisata yang dimiliki;
5. Lokasi yang mungkin akan dikembangkan;
6. Karakteristik wisatawan ;
7. Identifikasi potensi-potensi yang dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi desa
wisata;
8. Pengusulan Lokasi Yang Mempunyai Skala Prioritas Tertinggi;
9. Rencana pengembangan akomodasi yang optimum pada lokasi desa wisata; dan
10.Pembuatan Rencana Tapak Kawasan (SITE PLAN) Lokasi yang akan dikembangkan
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN
MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN
PMK 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian/Lembaga
Jo. PMK 173/PMK.051/2016
37DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MEKANISME PENYALURAN
38DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
39DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERJANJIAN KERJASAMA MEMUAT :
1. Hak dan Kewajiban kedua belah
2. Jumlah bantuan yang diiberikan
3. Tata cara dan syarat penyaluran
4. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan
bantuan sesuai rencana yang telah disepakati
5. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan
sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara
6. Sanksi
7. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
sesuai tahapan pencairan dan setelah pekerjaan selesai atau akhir
tahun anggaran
PADAT KARYA TUNAI
( CASH FOR WORK)
40DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MANDAT SKB 4 MENTERI
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
Penguatan pendamping profesional untuk: a. Mengawal
pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
b. Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
Refocusing penggunaan Dana Desa pada 5 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen
DEFINISI PADAT KARYA TUNAI
41DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
“Padat karya tunai merupakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif
dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber daya, tenaga kerja, dan
teknologi lokal untuk memberikan
tambahan upah/ pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Pemanfaatan Dana Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke
Desa harus dilakukan dengan model padat karya.
Rapat
Terbatas
Tanggal 18
Oktober 2017
• Penciptaan kesempatan kerja di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi
masyarkat desa dilakukan dengan Padat Karya Tunai (cash for work), dan swakelola.
• Pelaksanaan program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung
Padat Karya Tunai Di Desa.
• Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan potensi Desa.
• Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.
Rapat
Terbatas
Tanggal 3
November
2017
Rakor Tingkat
Menteri
Tanggal 8
Desember 2017
• Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100
kabupaten yang diusulkan oleh Bappenas bersama TNP2K.
• Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan memberikan
tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa.
• Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
Padat Karya Tunai di Desa.
• Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemeirntah Kabupaten/Kota diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa.
• Program Padat Karya Tunai di Desa tidak hanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur,
tetapi juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan
pelibatan BUMDes, Koperasi dan UMKM.
• Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di
Desa.
• Optimalisasi peran aparat Pemerintah Provinsi, Pemeirntah Kabupaten/Kota, perangkat
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam perencanaaan dan pengawasan pelaksanaan
padat karya tunai di Desa
LATAR BELAKANG
42DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEWENANGAN
YANG
DITUGASKAN
KEPADA DESA
11. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang
pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus
memiliki dampak positif dan nyata bagi
peningkatan produksi dan produktivitas,
upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa.
1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat
Karya Tunai di Desa berdasarkan kebutuhan
masyarakat dengan mempertimbangkan
ketenagakerjaan (penganggur, setengah
penganggur), masyarakat marginal/miskin, kondisi
geografis, sosial, budaya dan ekonomi, serta
mempertahankan daya dukung dan keseimbangan
lingkungan.
2. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa
berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK
masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai
fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa,
BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan
pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong
royong.
3. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa
dilakukan dengan mengutamakan prinsip
transparan dan akuntabel baik secara moral,
teknis, legal maupun administratif kepada semua
pihak.
5. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan
dengan mendorong keswadayaan dengan
berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga,
material, dan asset bergerak dan/atau tidak
bergerak dari warga desa yang berkecukupan.
6. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan
dengan mendahulukan kepentingan sebagian
besar masyarakat Desa yang berdampak pada
terciptanya lapangan kerja, teratasinya
kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
7. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan
secara mandiri oleh Desa dengan
mendayagunakan tenaga kerja, bahan material,
serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada
di Desa.
EFEKTIF
INKLUSIF
PARTISIPATIF
DAN
GOTONG
ROYONG
TRANSPARAN
DAN
AKUNTABEL
SWADAYA
SWAKELOLA
8. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan
dengan memastikan adanya rencana pengelolaan,
pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
PRIORITAS
KEBERLANJUTAN
BERBASIS
KEWENANGAN
LOKAL DESA
DAN HAK ASAL
USUL
DISEPAKATI
DALAM
MUSYAWARAH
DESA
9. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan
disepakati dalam musyawarah desa yang
diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan
kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa
melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak
bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.
10. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang
pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus
menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.
PENENTUAN UPAH
12. Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa
mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi.
Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.
PRINSIP PADAT KARYA TUNAI TAHUN 2018
43DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1Penganggur:
Penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak,
yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja, dan
yang sedang mencari pekerjaan.
2Setengah Penganggur:
• Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam
seminggu).
• Petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
3Penduduk miskin:
Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis
kemiskinan.
4Stunting:
Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.
SASARAN
44DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KERANGKA PIKIR MODEL CASH FOR WORK:
Menciptakan
kegiatan yang
berdampak pada
peningkatan
pendapatan (income
generating activities)
tanpa sepenuhnya
menggantikan
pekerjaan yang
lama.
Ditujukan bagi
masyarakat kurang
mampu.
Penyediaan
lapangan kerja
sementara.
Mekanisme dalam
penentuan upah dan
pembagian upah
dibangun secara
partisipatif dalam
musyawarah desa.
Berdasarkan
rencana kerja yang
disusun sendiri oleh
Desa sesuai dengan
kebutuhan lokal.
Difokuskan pada
pembangunan prasarana
dan sarana perdesaan atau
pendayagunaan sumberdaya
alam secara lestari berbasis
pemberdayaan masyarakat.
2
1 3
4
5
6
MODEL PADAT KARYA TUNAI ( CASH FOR WORK)
19DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 2
Menciptakan kesempatan
kerja untuk penganggur,
setengah penganggur,
penduduk miskin, dan
penduduk dengan masalah
stunting di Desa.
Meningkatkan produksi dan
produktivitas,
upah/pendapatan dan daya
beli masyarakat Desa.
MANFAAT
46DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 2 3
Pelaksanaan Kegiatan
Padat Karya Tunai di Desa
bersifat swakelola dengan
tetap dimungkinkan adanya
pengadaan barang/jasa
sebagian oleh penyedia
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Upah kerja diberikan
secara langsung kepada
warga Desa yang terlibat
kegiatan Padat Karya
Tunai. Upah kerja
dimaksud diberikan secara
harian, namun apabila tidak
memungkinkan diberikan
secara mingguan.
Mengutamakan
penggunaan tenaga kerja
dan material/bahan baku
yang berasal dari Desa
setempat, sehingga bisa
menyerap tenaga kerja dan
memberikan pendapatan
bagi warga Desa yang
terlibat di kegiatan Padat
Karya Tunai.
APBDes TPK
Swakelola
Penyedia
Seluruhnya
Sebagian
SIFAT KEGIATAN
47DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pelaksanaan
pekerjaan
dilaksanakan
secara
berkelompok,
dengan seorang
pengawas di dalam
setiap kelompok.
Pekerjaan dapatdikerjakan oleh
masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa
memiliki keterampilanpertukangan serta
diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal
dari unsur masyarakatDesa untuk memastikan
hasil pekerjaanberkualitas.
Kegiatan dilakukan
dengan
menggunakan
peralatan,
pengetahuan dan
teknologi tepat guna.
KRITERIA KEGIATAN
48DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesaia