Upload
vandang
View
277
Download
20
Embed Size (px)
Citation preview
DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN(DAPODIK)
KEBIJAKAN PENGELOLAANDATA PAUD DAN DIKMAS
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017
DisampaikanDalam Kegiatan Workshop Pemutakhiran
Dapodik PAUD dan Dikmas Tingkat Kabupaten/Kota 2017Hotel Aerotel Smile Makassar, 11—14 Juli 2017
MATERI SAJIAN
B
C
PENGINTEGRASIAN DATA PAUD DAN DIKMAS
PENERBITAN IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN, KETENAGAAN, & PESERTA DIDIK
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAND
A KONSEP PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
KONSEP PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
A
MENGAPA DIPERLUKAN PENDATAAN
1. Alat bantu pengambilan keputusan Pimpinan dalam penetapankebijakan dan perencanaan;
2. Pedoman dalam pelaksanaan dari implementasi program pembangunan pendidikan;
3. Mencegah terjadinya perencanaan program yang tidak tepat gunadan tepat sasaran;
4. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan pendidikan;
5. Evaluasi hasil akhir pelaksanaan program pembangunanpendidikan.
DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Permendikbud Nomor : 11/2015,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud
TUGAS
FU
NG
SI
Melaksanakan Pengelolaan Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud Nomor 79/2015Bab V, Pasal 12
a. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu
menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
b. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang
diperlukan untuk tiap entitas pendidikan;
c. Membangun suatu pusat data Kementerian untuk menampung dan
mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data;
d. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan
melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan
dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator;
e. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam
berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar
tersebut;
f. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga
kerahasiaan data pendidikan; dan
g. Mengoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik guna
terciptanya kegiatan pengumpulan Dapodik yang terintegrasi dalam satu
sistem pendataan yang efektivitas dan efisien.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakanpengkodean referensi satuan pendidikan;
b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodeanreferensi peserta didik;
c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakanpengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodeanreferensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.
Data Referensi untuk nomor identitas yang terverifikasi dan tervalidasikeabsahannya meliputi:
Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PDSPK.
PENGELOLAAN DATA REFERENSI
(Permendikbud 79/2015)
PENGARUH DATA DALAM KEBIJAKAN DI K/L
MENTERI
ESELON I
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
OPERATOR
Data
analysis
Data
collecteor
Information
analysis
Knowledge
analysis
Policy
analysis
Policy
decision
OK?
OK?
OK?
OK?
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
Full responsibility
All out
Perfectly done
Hirarki Struktur Kerja
KRONOLOGIS SISTEM PENDATAAN
KEMENDIKBUD
Pendataan dilakukan secara manual danmasing2 daerah melakukan pendataan
(belum menggunakan sistem)
Pendataan kodifikasi“DAPODIK” NISN, NPSN, NSS,
NUPTK padatiweb
DAPODIK, Padati, LI, PAS, BOS, LIDI
DAPODIK danPadamu Negeri
DAPODIK
<2006
2006-2011
2008-2012
2013 - 2014
s.d sekarang
Kebutuhan data belummenjadi prioritas
Penomoran Entitas data danStatistik pendidikan (BPKLN)dan PMPTK
Pengembangan system pendataan Oleh masing-masing Direktorat Mengarahke data indivdual
Mengkerucut Pada 2 sistem pendataan
Satu istem pendataanterpadu
DAPODIKData Pokok Pendidikan-Kebudayaan
Merupakan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan yang
Terintegrasi, untuk menunjang Tata Kelola Data dan Informasi yang
terpadu.
DATA POKOK PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN
SATU DATA
Tran
sact
ion
al S
yste
mD
SSEI
S
Menurut fungsi
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, sehingga program-program pembangunan pendidikandapat terarah dan akan mempermundah dalammenyusun perencanaan, monitoring dan evaluasipembangunan pendidikan dalam rangka peningkatanMutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.
Acuan pembangunan pendidikan nasional adalahterpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikan.
Untuk mewujudkan pembangunan pendidikantersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapanyaitu:
1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)2. Satuan Pendidikan3. Peserta Didik, dan4. Substansi Pendidikan.
Didalam implementasinya keempat faktor pendidikanharus tergambarkan atau didukung dengan Data Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.
Acuan Program Pembangunan/Pembinaan
Sumber Data yang sama(DAPODIK)
EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK
Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.)
Program Pembangunan/Pembinaan
KELOMPOK DATA POKOK PENDIDIKAN
PENGINTEGRASIAN DATA PAUD DAN DIKMAS
B
PENGUMPULANPENGELOLAAN DATA(QUALITY CONTROL) PENDAYAGUNAAN DATA
• Integrasi• Verifikasi-Validasi• Kompilasi• Analisis/Protret
Pendidikan
Masing-masingDirektorat Jenderal• PAUD DAN
DIKMAS• DIKDASMEN• KEBUDAYAAN
• PerencanaanProgram/PembinaanPembangunan Dikbud
• Sertifikasi dan Tunjangan• Monitoring Program• Evaluasi Program• Penelitian
SatuanPendidikan
SUMBER DATA
Feedback (Dalam rangka pembinaan)
Untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjagakualitas data, disusun tiga tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda:1. Tahapan pengumpulan2. Tahapan Pengelolaan (Quality Control)3. Tahapan Pendayagunaan
Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariatmasing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan StatistikPendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan untuk pembangunan.
Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:1. INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN)2. INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN3. INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.
PUSAT – Provinsi - Kab/Kota
ALUR SISTEM PENGELOLAAN DATA DIKBUD
PENGUMPULAN
PENGELOLAAN DATA(QUALITY CONTROL)
PENDAYAGUNAAN DATA
MEDIA KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PENGELOLA
DATA
SUMBER DATA
ALUR DATA DALAM MEKANISME PENGELOLAAN DATA
Aplikasi DapoPAUD dan Dikmas
Business Intelligence
1. Business Intelligence (BI) Arus Data
2. Business Intelligence (BI) Kualitas Data
3. Business Intelligence (BI) Pendayagunaan Data
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) YANG DIBANGUN
Berfungsi untuk memastikan bahwa aliran data dapat berjalan dengan baik, dari Dapodikdasmen, Dapopauddikmas, Dapobud, dan Dapobahasa ke PDSPK, dan dari PDSPK ke unit lain, Provinsi, LPMP, dan Kab-Kota, setelah melalui proses verifikasi-validasi terlebih dahulu.
Berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas data tetap terjaga, dengan memunculkan fungsi-fungsi Quality Control (Verifikasi dan Validasi) untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kab-Kota, dan Satuan Pendidikan dan Kebudayaan.
Berfungsi untuk menghasilkan potret pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab-Kota; yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, analisis, dan monitoring-evaluasi sampai dengan tingkat mikro.
Lembaga (Satuan Pendidikan + Kebudayaan + Kebahasaan)
PAUDdikmas/GTK
Dikdasmen/GTK
Kebudayaan Bahasa
Data Mart
Data Warehouse
Operational Data Store
(ODS)
Referensi
• NPSN• NISN• NUPTK• NPYP• Wilayah
UNESCO dll
K/L Lain
Unit Lain
Kab-Kota
• Proses Sinkronisasi• Proses Integrasi• Proses Verifikasi• Proses Validasi
Proses Pendayagunaan• Perencanaan• Analisis• Monitoring-Evaluasi
Business Intelligence
Provinsi+LPMP
KONFIGURASI PENGELOLAAN DAPODIK
Master Referensi
Pengelolaan Data1. Pengumpulan2. Integrasi3. Kompilasi
Program Pembangunan(Pembinaan)
• SP dan PTK(Quality Control Dinas)
• Peserta Didik(Quality Control Sekolah)
Program Pembangunan1. BOS SD-SMP-SMA-SMK2. Ujian Nasional (UN)3. SNMPTN (masuk Perguruan Tinggi Negeri)4. Bidikmisi5. Rehab Sekolah6. Unit Sekolah Baru (USB)7. Integrasi dengan program KIP8. Tunjangan Profesi Guru9. dll
Data Awal
Data Awal Data Awal
Konsep Data Berkualitas dan Terintegrasi
Memastikan Entitas Data
2011 20132012 20152014
DIKDAS
DIKMEN
PAUDNI
Kronologis Integrasi dan Pengelolaan Data Dikdbud
KEBUDAYAAN
• Struktur data• Data Master Referensi• Data Operational Referensi
• Mekanisme Pengumpulan Data• Mekanisme Pengelolaan Data
1. Quality Control Data2. Integrasi Data3. Komunikasi Data
Tahun
Update Data
BACKBONE
• Mekanisme Pengelolaan Data1. Quality Control Data2. Integrasi Data3. Komunikasi Data
SISTEM PENGELOLAAN DATA PAUD
Pengelolaan Data PAUD, menggunakanMetoda Sinkronisasi dengan rincian :
1. Sekolah menginstall Aplikasi, setiapLembaga Pendidikan diharuskanmenginstall aplikasi DapodikPAUD
2. Download prefill, setelah menginstallharus melakukan prefill data untukdapat melanjutkan isian
3. Input data menggunakan aplikasi yang sudah terinstall tanpa perlu koneksiinternet
4. Sinkronisasi, hanya dapat dilakukandatalam posisi online tujuannya agar data antara lokal dengan server sama
Sekolah SekolahSekolah
Server PAUD
ETL
1 Hari
1 Hari
Sinkronisasi
Keterangan:ETL (Extract Transform Load) merupakan proses penggabungan data DAPODIK PAUD danDikmas ke dalam ODS yang ada di PDSPK, karena Versi Database antara PAUD Dikmasdengan PDSPK sedikit berbeda.
SISTEM PENGELOLAAN DATA DIKMAS
Sekolah SekolahSekolah
Server DIKMAS
ETL
Server PDSPK
(Operasional Data Store, ODS)
12 Jam
12 Jam
ONLINE
Pengelolaan Data DIKMAS, menggunakan Metoda Online, dimanasetiap pengguna (Lembaga yang didata) tidak perlu melakukan installasiaplikasi, cukup dengan browser yang dimiliki.
Setiap kali entry data harus memilkikoneksi internet yang terhubungdengan Server DIKMAS.
DATA ATRIBUT DAPODIK PAUD DAN DIKMAS
Attribut Sekolah : 1. Identitas Sekolah2. Longitudinal Sekolah3. Longitudinal Lembaga PAUD
a. Jadwal Kesehatanb. Jadwal PMTASc. Jadwal Parenting, dll
4. Sanitasi5. Blockgrant6. Prasarana7. Prasarana Longitudinal8. Sarana9. Sarana Longitudinal10. Buku Alat11. Rombongan Belajar
Attribut PTK : 1. Identitas PTK2. Pembelajaran3. Riwayat Sertifikasi4. Riwayat Pendidikan Formal5. Riwayat Gaji Berkala6. Riwayat Kepangkatan7. Riwayat Pekerjaan8. Riwayat Gaji9. Diklat10. Inpasing
Attribut Peserta Didik1. Identitas Peserta didik2. Identitas, Penghasilan Orang Tua / Wali3. Longitudinal Peserta Didik4. Rombongan Belajar5. NIK
CPENERBITAN IDENTITAS
SATUAN PENDIDIKAN, KETENAGAAN, DAN
PESERTA DIDIK
PENERBITAN NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal satuan pendidikan (Sekolah)
yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya dan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan.
NPSN merupakan kode pengenal yang ditetapkan oleh PDSPK dan diberikan kepada satuan
pendidikan (Sekolah) berdasarkan pada SK Operasional yang dikeluarkan oleh unit/lembaga
yang berwenang, yaitu (kondisi tahun 2016):
1. PAUD Dikmas oleh Kantor Dinas Kabupaten dan Kota
2. Dikdasmen (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) oleh Kantor Dinas Kabupaten Kota
3. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan
melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
4. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan
melalui Direktorat Jenderal masing masing (sesuai dengan jenjang pendidikan)
5. Sekolah di bawah Kementerian Lain oleh Kementerian yang membawahinya.
PENGERTIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
(NPSN)
Definisi:
Penggunaan NPSN dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam
pengelolaan data satuan pendidikan dan memastikan legalitas (produk
hukum) oleh unit berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan:
1. Mengisi formulir pengajuan NPSN baru ke Disdik Kabupaten/Kota;2. Bagi Sekolah Negeri, diajukan oleh Dinas Pendidikan setempat;3. Bagi Sekolah Swasta, harus melengkapi SK pendirian sekolah;4. Melengkapi dengan SK ijin operasional/Ijin prinsip untuk NPSN sementara;5. Menyertakan photo:
a. lokasi yang memperlihatkan tanda/identitas sekolahb. Tampak bangunan sekolah utuhc. Tampak samping kanan dan kiri
6. Khusus bagi PKBM diperlukan NILM;
SYARAT DAN FORMULA NPSN
Syarat-Syarat:
NPSN terdiri atas 8 digit secara acak sehingga tidak terkait dengan status,
jenjang dan jenis pendidikan, wilayah, dan yang lainnya. NPSN diterbitkan 4 X
24 Jam dengan asumsi seluruh persyaratan lengkap dan dipenuhi oleh pihak
pengusul
Formula:
Bagi lembaga pendidikan yang akan mengajukan NPSN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENDIKBUD
MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENAG
PENERBITAN NUPTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
merupakan Nomor Identitas yang resmi sebagai Nomor Induk
bagi seorang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baik yang
berstatus PNS maupun Non-PNS dan memenuhi persyaratandan ketentuan yang telah ditentukan.
NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam proses eksekusi
pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenagakependidikan pada umumnya.
DEFINISI
KEBERMANFAATAN
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap.
NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah
meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat
mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau
terjadi perubahan data lainnya.
STATUS NUPTK
PENGERTIAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK)
FORMULA KODEFIKASI NUPTK
• Sifat Formula NUPTK:
- Numerik
- 16 digit
- unsur formula (diacak):
* tanggal lahir : 2 digit
* bulan lahir : 2 digit
* tahun lahir : 3 digit
* tahun lulus SD : 3 digit
* jenis kelamin : 1 digit
* kode generator : 1 digit (0,1,2,3, dst)
* nomor urutan : 4 digit
Kemendikbud:1 = Laki-Laki dan 2 = Perempuan)
Di Luar Kemendikbud:3 = Laki-Laki dan 4 Perempuan
TEROBOSAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN DATA KETENAGAAN
Terobosan Penerbitan NUPTK bagi:
1. Guru Garis Depan (GGD);2. Guru/Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri;3. Guru Pembelajar;4. Guru berprestasi;5. Guru yang mengikuti program SM3T;6. Guru yang mengajar di daerah 3 T.
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;2. Pelaksanaan Bimtek verval tidak bisa serentak di seluruh Provinsi,
Kabupaten, dan Kota;3. Belum samanya system penomoran NUPTK Kemdikbud dengan Kemenag;4. Pemasukan data PAUD dan Dikmas ke dalam sisten yang dibangun belum
optimal;5. Kualitas data ketenagaan yang ada di dalam system masih rendah;6. Kondisi sarana prasarana pengelolaan data tidak stabil.
MEKANISME PENERBITAN NUPTK GTK KEMENDIKBUD
PROV/KAB/KOTA
PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTLFAN NUPTK 1. Guru Kemendikbud
A. Pemohon mengajukan surat pengnonaktifan NUPTK atas namasendiri kepada kepala sekolah;
B. NUPTK yang diusulkan untuk dinonaktifan bukan atas namaorang lain;
C. Pemohon menyampaikan alasan penonaktifan NUPTK;D. Surat pengantar dari Kepala Sekolah;E. Surat Persetujuan dari Disdik.
MEKANISME PENONAKTIFAN NUPTK KEMENDIKBUD
1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan non formal (KB/TPA/SPS,
PKBM/TBM, Kursus dan UPT) 3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan
bukan PNS5. S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang
terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkatsetelah Januari 2006
6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmasdengan ketentuan:
I. Belum memiliki NUPTK setelah melalui proses verval GTK oleh PDSPKII. Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerirna NUPTK melengkapi persyaratandengan memindai (mang-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK:
- Guru dan Tendik PNS --> SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan- Guru dan Tendik Non PNS
1. di sekolah Negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur2. di sekolah Swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus-
menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlakusurut)
SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK BAGI GTK KEMENDIKBUD
Surat Dirjen GTK Nomor 14652/B.B2/PR/2015, Tanggal 28 Desember 2015
PENERBITAN NISN
1. Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitassiswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masayang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiappeserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud.
3. Untuk satuan pendidikan non formal, pemberian NISN diprioritaskan kepada siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional
PENGERTIAN
NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)
FORMULA PENOMORAN NISN
Terdiri atas 10 digit angka
dengan format: xxxyyyyyyy
XXX : 3 digit terakhir tahun kelahiran
yyyyyyy : 7 digit selanjutnya berupa nomor acak
Catatan:
Bagi siswa yang telah memiliki NISN tapi 3 digit pertama tidak sesuai
dengan tahun kelahiran maka NISN tetap, namun data terkait siswa
tersebut bisa diubah.
PERSYARATAN PENERBITAN NISN
1. Peserta Didik tercatat dalam Sekolah/Lembaga penyelenggarapendidikan yang sudah mempunyai NPSN/NILEM dan terdaftar di Referensi Kemendikbud;
2. Peserta Didik mengisi formulir/instrument peserta didik yang telahdisediakan oleh Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan sesuaidengan kondisi sebenarnya dan lengkap;
3. Operator sekolah mengentry data peserta didik ke aplikasi Dapodik
4. Operator sekolah tersebut sudah terdaftar di Jaringan PengelolaanData Pendidikan (sdm.data.kemdikbud.go.id)
5. Melalui aplikasi vervalpd operator sekolah melakukan verifikasi danvalidasi data peserta didik (Panduan aplikasi vervalpd dapatdidownload pada laman sdm.data.kemdikbud.go.id menu Panduan)
ALUR PENGELOLAAN DATA PDKementerian Pendidikan dan Kebudayaan s.d. Tahun 2016
Pendidikan Islam, Kemenag
ALUR PENGELOLAAN DATA PD
MEKANISME PENERBITAN NISNKemendikbud Tahun 2017
Pilah Peserta Didik
berdasarkan
Tingkat
Mulai
Selesai
SERVER
DAPODIK
ODS PDSPK
Integrasi Data
TK Kelompok A , B dan
SD Tingkat 1 ?Penomoran NISN
Ya
Siswa Tingkat 7 dan 10
Tidak
Referensi
Verval data oleh
Sekolah
Match
Not Match
Ya
Mutasi Siswa oleh
Sekolah
Tidak
Pilih Sekolah
Asal
Siswa
DitemukanYaTidak
Verifikasi dan
Validasi Data
PD
Mulai
Selesai
SERVER
EMIS
ODS
PDSPK
Integrasi data
sesuai
Ya
Tidak
Referensi
Not Match
RESIDU
Pencarian
dataMatch
Penomoran
NISN
MEKANISME PENERBITAN NISNKementerian Agama, Bimas Pendidikan Islam
MULAI
PROSES PENOMORAN NISN OLEH SISTEM PDSPK
FORM A1 FORM A1
Keterangan :· Seluruh proses pengajuan NISN dan pengiriman data siswa menggunakan email.· Setiap Pengajuan harus melampirkan file formulir A1 dalam format Excel dan PDF.
Formulir A1 dalam format PDF harus sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dilengkapi stempel sekolah yang mengajukan.· File hasil penomoran NISN oleh PDSPK dalam format Excel akan dikirim ke Bimas kemenag untuk diteruskan kembali ke sekolah.
Email Bimas Kemenag Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) : [email protected] Bimas Kemenag Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen) : [email protected] PDSPK : [email protected]
SELESAI
VERIFIKASI OLEH BIMAS
KEMENAG
DATA SISWA VALID DAN LAMPIRAN LENGKAP
DATA SISWA TIDAK VALID DAN LAMPIRAN TIDAK LENGKAP
FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI
FORMAT ISIAN SESUAI
DOKUMENTASI OLEH BIMAS KEMENAG
FORM A1
VERIFIKASI OLEH PDSPK
SATUAN PENDIDIKAN
MEKANISME PENERBITAN NISNKementerian Agama, Bimas Pendidikan Kristen dan Katholik
FORMULIR A-1
………,………….20…Kepala Sekolah,
( Nama Jelas )
Lulusan Sekolah Dalam Negeri
MULAI
PROSES PENOMORAN NISN OLEH SISTEM PDSPK
IJAZAH SMA/SMK/MA/Sederajat
Keterangan :
·
Operator dinas pendidikan kab/kota/prov setempat mengisi data identitas peserta didik melalui Menu Pengajuan NISN pada aplikasi Vervalpd.
.
· Setiap Pengajuan harus melampirkan hasil scan ijazah asli SMA/SMK/MA/sederajat dalam format pdf. .
· Pengajuan NISN dari operator dinas pendidikan kab/kota/provinsi akan di verifikasi kesesuaian data yang diajukan dengan dokumen terlampir oleh PDSPK. Jika data dan dokumen sesuai maka pengajuan akan disetujui dengan memberikan NISN atas data tersebut. Namun jika data tidak sesuai dengan dokumen makapengajuan akan ditolak dengan memberikan alasan penolakan.
SELESAI
VERIFIKASI DINAS PENDIDIKAN/KEMENAG
KAB/KOTA
DATA SISWA VALID DAN LAMPIRAN LENGKAP
DATA SISWA TIDAK VALID DAN LAMPIRAN TIDAK SESUAI
DATA SISWA TIDAK VALID/LAMPIRAN TIDAK SESUAI
DATA ISIAN DAN LAMPIRAN SESUAI
DOKUMENTASI OLEH DINAS PENDIDIKANKAB/KOTA/PROV
VERIFIKASI OLEH PDSPK
PESERTA DIDIK/ORANGTUA/SEKOLAHMELAPOR KE DINAS
DAN IJAZAH SMA/SMK/MA/Sederajat DAN IJAZAHSMA/SMK/MA/Sederajat
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA/PROV MENGISI MENU PENGAJUAN NISN MELALUI VERVALPD
·
Peserta didik/orangtua/sekolah melapor ke dinas pendidikan Kab/Kota/Prov dengan membawa dokumen asli berupa ijazah SMA/SMK/MA/Sederajat.
MEKANISME PENERBITAN NISN
Verifikasi dan
Validasi Data PD
Mulai
Selesai
ODS
PDSPK
Integrasi Data
Referensi
Penomoran NISN
Pengisian data
Penyetaraan Online
MEKANISME PENERBITAN NISN
Lulusan Sekolah Luar Negeri
Peserta Didik harus memiliki surat keteranganpenyetaraan yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Suratpenyetaraan tersebut dikeluarkan dari DitjenDikdasmen melalui Sekretariatan, yaitu BagianHukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama.
Syarat
KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016-2017(SE Sesjen No. 31966/A/LL/2016 , tertanggal 27 Juni 2016)
1. Seluruh Data Peserta Didik (PD) yang belum memiliki NISN dan telah
mengisikan data ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen pada tahun 2015, akan
secara otomatis diberikan NISN;
2. Penerbitan NISN akan dilakukan oleh PDSPK di setiap tahun ajaran baru
dengan ketentuan:
a. bagi PD tingkat 1 SD, tingkat 7 SMP, dan tingkat 10 SMA/SMK dengan
catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo-Dikdasmen
oleh Operator Sekolah;
b. bagi PD baru di sekolah TK Kelompok A dan B akan diberikan NISN
dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo-
PAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah;
c. bagi PD jenjang kesetaraan Paket A, B, dan C akan diberikan NISN
dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi Dapo-
PAUD-Dikmas oleh Operator Sekolah
3. Waktu pengisian data Peserta Didik baru ke dalam aplikasi Dapodik diatur
sebagai berikut:
a. untuk Dapo-Dikdasmen dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan
September pada tahun ajaran yang sama;
b. untuk Dapo-PAUD-Dikmas dapat dimasukkan sebelum akhir Bulan
November pada tahun ajaran yang sama.
1/2
KEBIJAKAN MULAI TAHUN AJARAN 2016-2017
4. Apabila pengisian data peserta didik baru tersebut, belum selesai dalam
batas waktu seperti yang dimaksud pada butir 3 di atas, maka penomoran
NISN akan diberikan pada tahun ajaran berikutnya;
5. Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN dan/atau pindahan setelah
waktu yang telah ditetapkan seperti dalam butir 3 dan 4 diatur sebagai
berikut:
a. berasal dari sekolah di luar Kemendikbud, dapat menghubungi Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk pengajuan NISN peserta
didik yang bersangkutan;
b. berasal dari sekolah Luar Negeri, dapat melengkapi dokumen melalui
Sekretariat Ditjen Dikdasmen untuk mendapatkan Surat Keterangan
Penyetaraan. Selanjutnya diajukan penerbitan NISN oleh Setditjen
Dikdasmen dan PDSPK akan menerbitkan NISN bagi peserta didik
yang bersangkutan;
6. Hasil pengelolaan data peserta didik dapat dilihat oleh operator sekolah
pada aplikasi VervalPD melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id.
2/2
TINDAKLANJUT KEBIJAKAN PEMBERIAN NISNSurat Kepala PDSPK
PDSPK menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
u.p. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) tentang hal-hal sebagai
berikut:
1. aplikasi Dapodik tahun 2015, dimungkinkan akan terjadi:
a. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda. Apabila hal ini terjadi, maka
operator sekolah agar segera mengajukan perubahan NISN melalui laman
vervalpd.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti dokumen
pendukung;
b. ditemukan perbedaaan NISN peserta didik yang sudah tertera di dalam ijazah
dengan NISN yang ada di laman nisn.data.kemdikbud.go.id, maka operator
sekolah agar segera melakukan:
1) pencarian NISN berdasarkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Jika
ditemukan NISN tersebut atas nama siswa lain, maka NISN dimaksud tidak
dapat digunakan oleh siswa yang bersangkutan;
2) berkaitan dengan butir 1.b.1) di atas, pihak sekolah mengeluarkan Surat
Keterangan yang menyatakan bahwa NISN siswa tersebut adalah NISN
yang terdapat di dalam laman nisn.data.kemdikbud.go.id.
2. persetujuan (approval) perubahan identitas siswa (nama, tempat lahir, tanggal
lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung) sudah menjadi wewenang operator
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id;
3. menu residu yang ada di vervalpd jenjang Sekolah Dasar sudah ditiadakan, hal ini
dikarenakan pemberian NISN bagi siswa baru sudah dilakukan oleh PDSPK.
KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN SATUAN PENDIDIKAN
D
Permendikbud Nomor 79/2015
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA
a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
b. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
c. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
d. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
e. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja
masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data
melalui Dapodik;
f. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung
program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan
g. Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk
mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan
pendidikan maupun tingkat daerah;
h. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah
kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara
berkala; dan
i. Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
SATUAN PENDIDIKAN
a. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui
Dapodik;
b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu semester;
c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi
Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian;
dan
d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran
data yang dikirimkan.
SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA