Kebijakan Nasional Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman – Kementerian PPN/Bappenas

Your Text Here

Integrasi IndikatorKementerian PPN/Bappenas telah mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024

SDGs dan Tujuan NasionalPelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional

Integrasi PerencanaanSDGs dan RPJMN bukan merupakan tujuan yang berbeda. Pencapaian SDGs sama dengan Pencapaian RPJMN 2020-2024.

R PJ M N d a n S DGs

© 2018 Slidefabric.com All rights reserved.

S L I D E 3

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANM A K R O K E B I J A K A N

Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan

akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

ditandaioleh

KOTA YANG INKLUSIF TANPAPERMUKIMAN

KUMUH

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN 2005-2025 Hunian layakyang

terjangkau

Lingkungan danpelayanan

infrastrukturdasar

permukimanyang layak

KepastianBermukim

(secure tenure)

UNDANG- UNDANG DASAR Pasal 28 (h) UNDANG- UNDANG PKP 1/2011UNDANG- UNDANG 39/2009

Hal Asasi Manusia

Sustainable Development Goals (SDGs)

National Urban Agenda

© 2018 Slidefabric.com All rights reserved.

S L I D E 4R A N C A N G A N

R PJ M N 2 0 2 0 – 2 0 2 4 : P E R U M A H A N D A N P E R M U K I M A N

Terbatasnya akses pembiayaan perumahan dimana ratio outstanding KPR terhadap GDP masih sekitar 2,9 %

Perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl)

61,7% rumah tangga menempati hunian yang memenuhi minimal satu aspek ketidaklayakan dan sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh (2018)

Masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan

ISUSTRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh

SASARAN/ INDIKATORTerpenuhinya perumahan dan permukiman layak untuk

rumah tangga

Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (52,78%)• Ratio outstanding KPR terhadap GDP (%)• Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan

kecukupan luas lantai per kapita (%)• Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan

ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding (%)• Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas

tanah (%)• Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses

sanitasi layak dan aman (air limbah) (%)• Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses

sampah yang terkelola dengan baik (%)• Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses

air minum layak (%)

STRATEGI

1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangkamewujudkan pembiayaan perumahan yang efisien, termasuk optimalisasipermanfaatan sumber pembiayaan jangkapanjang seperti dana jaminansosial/pensiun serta pengembanganoperasionalisasi Badan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

2. Reformasi subsidi perumahan yang lebihefisien dan berkelanjutan melalui skemasubsidi yang progresif termasuk phasing out skema subsidi yang tidak tepat sasarandan membebani keuangan negara dalamjangka panjang; dan

3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang membangun/memperbaiki rumah secara swadaya.`

1. Pengembangan sistem penyediaanperumahan dan permukiman yang serasidengan tata ruang dan terpadu denganlayanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;

2. Pengembangan sistem perumahan publik di perkotaan, termasuk kawasan industri;

3. Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaanperumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangkamewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;

4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untukmendukung penyediaan perumahan bagimasyarakat berpenghasilan menengah kebawah;

5. Pengembangan peran BUMN/BUMD dalampenyediaan perumahan..

1. Penguatan implementasistandar keandalan dan tertibbangunan;

2. Penguatan implementasikemudahan perizinan danadministrasi pertanahanuntuk perumahan;

3. Peningkatan kapasitaspemerintah/pemerintahdaerah, masyarakat dan duniausaha;

4. Peningkatan kolaborasi dankemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

5. Pengembangan sisteminsentif dan disinsentif dalampenyediaan perumahan.

Sisi Permintaan Sisi Pasokan Enabling Environment

CukupRuang

Konstruksi/ BahanBangunan

Air Minum Sanitasi

SecureTenure

SISTEM PERKOTAAN

PERMUKIMAN

PERUMAHAN

5

Penyediaan akses masyarakat

terhadap perumahan dan

permukiman yang layak

dalam rangka mewujudkan

kota tanpa permukiman

kumuh

PERENCANAAN &

PENGEMBANGAN

SECARA HOLISTIK

SDG’s GOAL

Serasi dengan Ruang

Affordable

M A N D A T S U S T A I N A B L E D E V E L O P M E N T G O A L S ( S D G s )

I N D I K A T O R D A N D E F I N I S I O P E R A S I O N A L

Global 11.1.1 Nasional 11.1.1 (a)

Target Global 11.1:Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, danpelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh

Proportion of urban population living in slums, informal settlements, or inadequate housing

Slum households are defined as those

that lack one or more of the following

1. Durable housing

2. Sufficient living space

3. Access to improved water

4. Access to adequate sanitation

5. Security of tenure

Proporsi rumah tangga yang memilikiakses terhadap hunian yang layak danterjangkau

1. Ketahanan bangunan

2. Kecukupan luas tempat tinggal

3. Akses air minum layak

4. Akses sanitasi layak

Indikator

Definisi Operasional

TARGET INDIKATOR

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

6.1.1 (A) Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

6.2.1. (B) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Tujuan 11: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak

11.1.1. (A) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan Terjangkau

T U J U A N D A N I N D I K A T O R S D G S T E R K A I T P E R U M A H A N D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N

RUMAH LAYAK HUNI

Ketahanan BangunanSeluruh material atap-lantai-dinding masuk kriteria layak

Kecukupan Luas Tempat TinggalLuas bangunan ≥7,2 m2

Akses Air Minum(mengikuti definisi operasional target 6.1)

Akses Sanitasi Layak(mengikuti definisi operasional target 6.2)

AIR MINUM LAYAK

Sumber Air Minum Utama TerlindungiLedeng/air hujan/sumur bor pompa/sumur terlindung/mata air terlindung

Jarak ke Penampungan Kotoran/Limbah≥ 10 m

AKSES SANITASI LAYAK

Bangunan AtasKlosetnya menggunakan leher angsa

Bangunan Bawah• Tangki Septik; • SPAL

Pengguna Fasilitas Sanitasi• Digunakan oleh rumah tangga sendiri; atau• Bersama dengan rumah tangga lain

tertentu

D e f i n i s i O p e r a s i o n a l S D G s d a n K e t e r k a i t a n n y a S a t u S a m a L a i n

Komponen Bobot

Ketahanan Bangunan 35%

Luas Per Kapita <7,2 m2 35%

Air Minum 15%

Sanitasi 15%

Perhitungan dilakukan dengan pembobotan komponen-komponen, sebagai berikut:

Asumsi: ada komponen yang lebih penting dari komponen lainnya dalam mengukur kelayakan suatu bangunan hunian.

P e r h i t u n g a n M D G s P e r h i t u n g a n S D G ss e s u a i M a n d a t G l o b a l

Perhitungan dilakukan dengan menjadikan standar kelayakan seluruh komponen harus terpenuhi 100%.

Salah satu komponen tidak layak, maka hunian dinilai tidak layak huni.

Asumsi: seluruh komponen adalah palingl dasar untuk dipenuhi kelayakannya.

U s u l a n P e r h i t u n g a n R u m a h T i d a k L a y a k H u n i

KETAHANAN BANGUNAN

LUAS BANGUNAN

SANITASIAIR

MINUM

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI RUMAH LAYAK HUNI

Memenuhi semuakriteria Aladin > 7.2 m2 LAYAK

LAYAK

Salah satu bahanatau lebih, tidak

layak

< 7.2 m2 TIDAK LAYAK

TIDAK LAYAK

P E N G U K U R A N N D I K A T O R D A S A R P E R U M A H A N D A N P E R M U K I M A N L AYA K

62 % populasi menempati rumah dengan minimal satu aspek ketidaklayakan mendasar (bahan bangunan, luas per kapita, air minum, sanitasi

34,24%37,20% 36,58%

38,30%

89,97% 90,70% 91,55% 91,09%

77,47% 78,43% 79,60%80,04%

58,92%61,12%

59,07%61,29%

67,95%71,78% 73,07% 74,58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018

Rumah Layak Huni Luas Bangunan Fisik Bangunan Air Minum Sanitasi

Rumah tangga yang menempati rumahlayak huni (nasional) tahun 2018 hanyasebesar 38,30%

Aspek dengan tingkatkelayakan paling rendah adalah air minum

01

02

*Air Minum denganmemperhatikan jarak sumber air tanah dengan tangki septiksesuai dengan SNI PedomanRumah Sehat

9/24/2019 12

KONTRIBUSI BERBAGAI FAKTOR DALAM

KETIDAKLAYAKAN

IndikatorJumlah Persentase

Fisik Bangunan Luas BangunanAkses Air Minum

Akses Sanitasi

RL H ✓ ✓ ✓ 26,851,412 38.30%

RTL

H

1 in

dik

ato

r

✓ ✓ ✓ 4,409,209 6.29%

✓ ✓ ✓ 1,425,961 2.03%

✓ ✓ ✓ 14,473,356 20.65%

✓ ✓ ✓ 6,043,831 8.62%

2 in

dik

ato

r

✓ ✓ 975,808 1.39%

✓ ✓ 4,835,361 6.90%

✓ ✓ 768,172 1.10%

✓ ✓ 2,850,867 4.07%

✓ ✓ 2,225,911 3.18%

✓ ✓ 748,215 1.07%

3in

dik

ato

r

✓ 734,586 1.05%

✓ 2,165,173 3.09%

✓ 494,081 0.70%

✓ 543,990 0.78%

4in

dik

ato

r

556,262 0.79%

Total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 43,250,783 61.70%

Total Rumah Tangga 70,102,195 100%

Sumber: Susenas 2017, diolah

K o n s e k u e n s i d a r i P e n g u n a a n I n d i k a t o r S D G s

Program perumahan dan permukiman, baik di pusat ataupun daerah, harus memenuhi seluruh indikator minimal rumah layak dalam SDGs, termasuk dalam penanganan permukiman kumuh.

✓ Dibutuhkan mainstreaming target nasional ke target daerah

✓ Remodelling program eksisting agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian indikator SDGs

“Permukiman kumuh adalah bentuk kegagalan kebijakan, pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar lahan yang

tidak berfungsi, sistem pembiayaan yang tidak responsif dan kekurangan kemauan politik yang mendasar. Setiap kegagalan ini menambah beban

pada masyarakat yang sudah terbebani kemiskinan dan menghambat potensi

pembangunan manusia yang dapat ditawarkan oleh kehidupan kota” (http://web.mit.edu)

PERMUKIMAN KUMUH SEBAGAI KEGAGALAN SISTEM PENYEDIAAN PERUMAHAN

Aspek Penting

Tidak dapat berdiri sendiri

Meningkatkan akses MBR

terhadap rumah layak huni.

Penyediaan Perumahan

Menjamin keamanan

bermukim.

Lahan

Menghubungkan penataan permukiman kumuh dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan kehidupan sosial penghuninya.

Sosial Ekonomi

- Penegakan tata ruang - Penyediaan ruang bagi

perumahan MBR dalam rencana tata ruang

Rencana Tata Ruang

Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan agar dapat mengakses rumah layak huni

Pembiayaan Perumahan

Jalan lingkungan, drainase,

Air Minum, Sanitasi.

Persampahan,

Perlindungan Kebakaran

Infrastruktur DasarMasih menjadi fokus

penanganan kumuh

program eksisting saat iniKumuh adalah produk dari belum berjalannya delivery system Keseluruhan 6 aspek tersebut

A S P E K D A L A M M E N C A PA I K O TA TA N PA K U M U H

Du

al T

rack

s P

en

anga

nan

P

em

ruki

man

Ku

mu

h

SLUM UPGRADING SLUM PREVENTION

Komponen dalam Peningkatan KualitasStrategi terkait Perumahan dan Permukiman

Membuka Akses Jalan

Menyediakan Infrastruktur

Perencanaan Permukiman

Land Regularization

Peningkatan Kualitas Hunian

Penyediaan Lahan

Perencanaan yang MenantisipasiPertumbuhan Kebutuhan Hunian

Investasi dalam Infrastruktur

Pembiayaan Perumahan

Reformasi Regulasi/Peraturan

Etc.Membangun Kapasitas Industri

Perumahan

Rumah Baru Rumah Eksisting

T R A N S F O R M A S I U N T U K M E N C A PA I K O TA TA N PA K U M U H

Butuh bertansformasi dari Slum Upgrading ke Slum Alleviation

Fokus dalam menangani

permukiman kumuh eksisting sekaligus juga mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru.

S l u m A l l e v i a t i o n

▪ Fokus terhadap peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

▪ Menangani isu/persoalan eksisting melalui penyediaan infrastruktur

S l u m U p g r a d i n g

Bertransformasi

Menuju Slum Alleviation, maka dibutuhkan penanganan perumahan dan permukiman secara komprehensif

Slum Upgrading yang

Komprehensif

Urban RenewalPenataan

Permukiman Kumuh Ilegal

Penyediaan Perumahan dan permukiman baru termasuk

Public Housing

H A R A PA N P E N G E M B A N G A N K O TA K U K E D E PA N

BA

Mengarah ke pendekatan komprehensif yang menuju ke

perubahan signifikan dan peningkatan akses masyarakat ke rumah layak beserta infrastruktur

dasar pendukungnya.

Fokus ke penanganan skala besar-menengah dan juga penanganan illegal settlement serta peremajaan (urban renewal).

KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA/KAB

A

UU no 17 Tahun 2007

RPJPN 2005-2025

PerPres No 2 Tahun 2015

RPJMN 2015-2019

PERDA RPJPD & RPJMD Provinsi & Kota

UU no 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

PP no 15 2010Penyelanggaraan Penataan Ruang

PERDA RTRW Provinsi& RDTR Kota

UU no 1 Tahun 2011 Perumahan & Kawasan

Permukiman

RP3KP Provinsi

PP no 88 tahun 2014 Penyelenggaraan Perumahan

& Kawasan Permukiman

RP2KPKP

Rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kota

RPLP

Keterangan:

Diturunkan

Mengacu

PERMEN PUPR no 02 tahun 2016Peningkatan Kualitas Perumahan &

Permukiman Kumuh

SK KUMUH KOTA/KAB

RKPD

CONTOH MODEL PENANGANAN: KOTA SURAKARTA

C o n t o h M o d e l P e n a n g a n a n : K o t a S u r a k a r t a

02Kawasan

Permukiman Ilegal

Rencana akanditangani denganmelakukan konsolidasilahan dan pemberianhak pemanfaatanlahan bagi wargasetempat.

01Kawasan

Permukiman Legal

Kepadatan tinggi dan banyak bangunan tidaklayak huni

Pemkot Surakarta mengkolaborasikanberbagai sumber dayauntuk membantumeningkatkan aksesrumah dan infrastrkturdasar yang layak

Ada 5 kawasan permukiman kumuh di Surakarta, namun penanganan prioritas sejak tahun 2018 adalah Kawasan Semanggi dengan luas kumuh 76,03 Ha

Persoalan Utama Kawasan SemanggiGenangan banjir dan permukiman illegal (squatter) di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo.

Status Legalitas Lahan

Permukiman padat penduduk dengan status lahan illegal (milik BBWS/Pemda) dan legal/milik sendiri.

Karakteristik Sosial-Ekonomi KawasanSebagian besar dihuni oleh MBR denganfasilitas permukiman yang kurang memadai.

C o n t o h M o d e l P e n a n g a n a n : K w s . S e m a n g g i ,

K o t a S u r a k a r t a

Karakteristik Rencana Penanganan Hal yang Sudah Dilaksanakan

RW 23 Permukiman di lahan illegal bantaran sungaimilik BBWS

- Penataan permukiman melaluikonsolidasi tanah bantaran sungai.

- Pemberian hak atas tanah BBWS kepada masyarakat.

- Pemindahan penduduk ke huniantransit yang disediakan Pemdamelalui APBD.

- Negosiasi kepada Kementerian PUPR dan Kemenkeu terkait pengalihanhak lahan BBWS.

Bekas Bangunan Warga RW 23 yang Sudah Dibongkar

Bantaran Sungai Sepanjang RW 23 pasca pembongkaran bangunan liar

Hunian Transit Warga RW 23

C o n t o h M o d e l P e n a n g a n a n : K o t a S u r a k a r t a

Karakteristik Rencana Penanganan Hal yang Sudah Dilaksanakan

RW 07 Permukiman di lahanillegal bantaransungai milik BBWS

- Memindahkan masyarakat ke lokasi HP 16 dengan pemberian kavling dan bangunan seluas 45m2

- Lahan bantaran sungai dijadikan ruangterbuka publik.

- Pemindahan penduduk ke huniantransit RISHA yang disediakan oleh Pemda bekerjasama denganPuslitbangkim PUPR

- Mengubah bantaran sungai bekaslokasi permukiman illegal menjadiRuang Terbuka Publik atas bantuanKOTAKU-PUPR

Bantaran Sungai RW 07 yang Sudah DitataPasca Pembongkaran Hunian Transit RISHA bagi Eks Warga RW 07

C o n t o h M o d e l P e n a n g a n a n : K o t a S u r a k a r t a

Karakteristik Rencana Penanganan Hal yang Sudah Dilaksanakan

HP 16 Permukiman di lahan illegal seluas5 Ha milik Pemda

- Penataan permukiman denganskema konsolidasi lahan.

- Masyarakat diberikan kavling dan bangunan seluas 45m2.

Proses advokasi kepada masyarakatsetempat dan relokasi ke hunian transit.

Kondisi Eksisting HP 16Rencana Konsolidasi Tanah HP 16

Mengkolaborasikan seluruh sumber daya yang ada dari berbagai aspek untuk

bersama-sama menangani permukiman kumuh.

Kolaborasi

Adanya kebijakan afirmatif yang jelas dari kepala daerah terkait penanganan

permukiman kumuh yang diikuti oleh kolaborasi seluruh sektor.

.

Kebijakan Afirmatif

Memberikan hunian dan hak pemanfaatan di atas tanah pemda dan BBWS untuk MBR

permukiman kumuh illegal, yang terletak tidak jauh dari lokasi hunian semula.

Security of Tenure

Upaya Pemkot Surakarta

Kawasan Semanggi adalah salah satu dari banyak Kawasan serupa di perkotaan seluruh wilayah Indonesia, namun belum banyak Pemerintah Kota/Kab yang berani mengambil langkah nyata.

TERIMA KASIH