Kebijakan Mengenai K3 Rumah SakitQomariyatus Sholihah

PendahuluanRS mrp institusi yg sifatnya kompleks dan sifat organisasi yg majemuk. Perlu manajemen yg jelas dan modern untuk setiap unit kerja Contoh : pada bidang manajemen hiperkes dan keselamatan kerja

UU no. 23 thn 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa tempat kerja wajib menyelenggarakan upaya kesehatan kerja apabila tempat kerja tersebut memiliki risiko bahaya kesehatan yaitu mudah terjangkitnya penyakit atau memiliki paling sedikit 10 orang karyawan. RS sbg industri jasa,shg wajib menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit (K3RS)

Risiko bahaya potensial di RSBerhubungan dgn faktor biologis (kuman patogen) Faktor kimia (bahan kimia, obat-obatan) Faktor ergonomi (cara duduk, mengangkat pasien) Faktor fisik (kebisingan, getaran, pencahayaan, kelembaban, iklim kerja) Faktor psikososial (ketegangan dikamar bedah, shift kerja, hubungan kerja)

Pengendalian penyakit dan kecelakaan akibat kerja di RS/sarana kesehatan1. Pencegahan primer : pengenalan hazard, pengendalian pajanan (monitoring, penggunaan APD) 2. Pencegahan sekunder : screening penyakit, pemeriksaan kesehatan berkala, pemerikasaan kesehatan bagi pekerja yang berpotensi terpajan hazard tertentu) 3. Pencegahan tersier : upaya disability limitation, rehabilitasi

Dasar hukum manajemen hiperkes dan keselamatan kerja di RSUU no. 14/ 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja UU no. 1/1970 tentang keselamatan kerja UU no. 23/ 1992 tentang kesehatan Permenkes RI No. 986/92 dan Kep Dirjen PPM dan PLP no. HK.00.06.6.598 tentang kesehatan lingkungan RS

Dasar hukum manajemen hiperkes dan keselamatan kerja di RSPermenkes RI no. 472/menkes/per/V/96 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Kepmenkes no. 261/menkes/SK/II/1998 dan Kep Dirjen PPM dan PLP no. HK.00.06.6.82 tentang petunjuk teknis pelaksanaan persyaratan kesehatan lingkungan kerja Kepmenkes no. 1335/menkes/SK/X/2002 tentang standar operasional pengambilan dan pengukuran sampel kualitas udara ruang RS

Dasar Pengorganisasian K3 di RSSurat edaran direktur jendral pelayanan medik no. 00.06.6.4.01497 tanggal 24 februari 1995 tentang PK3-RS Optimalisasi fungsi PK3-RS dalam pengelolaan K3 RS Akreditasi RS Audit manajemen K3 RS SK Menkes no. 351/menkes/SK/III/2003 tanggal 17 maret 2003 tentang komite kesehatan dan keselamatan kerja sektor kesehatan SKB no. 147 A/Yanmed/Insmed/II/1992 kep 44/BW/92 tentang pelaksanaan pembinaan K3 berbagai peralatan berat non medik dilingkungan RS

TERIMA KASIH