KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Disampaikan Oleh

Direktur Jenderal Cipta Karya

Bidakara, 9 – 10 Februari 2011

Outline

Umum Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan

Bagian 1

Umum

Strategi Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 -2014

1. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN) serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah dibelakangnya (perdesaan).

2. Mengembangkan PS permukiman yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan prioritas pada pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan.

3. Mengembangkan PS dikawasan agropolitan, minapolitan dan KTM sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus mengendalikan pesatnya laju urbanisai.

4. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang memenuhi SPM, berbasis pemberdayaan dan membuka kesempatan kerja.

5. Mengembangkan PS permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green building serta mengantisipasi perubahan iklim (climate change) untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan, termasuk RTH.

6. Mengembangkan PS permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi lokal serta mendorong peran serta BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.

Rencana Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 –2014

Kegiatan/ SasaranTarget

Renstra 2010-2014

Realisasi 2010

Target 2011

Alokasi (Trilyun Rp)

2010-2014

2010 2011

1. Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa Infrastruktur permukiman di Kws.Kumuh PPIP Pengembangan Kawasan Agropolitan,

Minapolitan dan KTM

270 TB207 Kws

8.803 desa205 Kws.

40 TB96 Kws

3.900 desa

55 Kws.

70 TB112 Kws

3.987 desa70 Kws.

11.677 2.277 4.082

2. PBL, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung Revitalisasi Kws dan RTH PNPM Perkotaan (P2KP)

33 Prov517 Kws

10.948 Kel

33 Prov136 Kws

8.230 Kel

33 Prov207 Kws

10.948 Kel

9.570 2.157 2.459

3. Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pembangunan Persampahan

TPA 3R

Pembangunan Air Limbah (Off Site) Pembangunan Drainase

210 TPA250 3R

11 Kab/Kota26 Kab/Kota

69TPA49 3R

9 Kab/Kota

39 Kab/Kota

60 TPA77 3R

13 Kab/Kota20 Kab/Kota

14.074 1.517 3.016

4. Pengembangan SPAM Pembangunan SPAM untuk MBR Pembangunan SPAM IKK Pembangunan SPAM Kws. Perbatasan Pembangunan SPAM Kws. Pel Perikanan Pembangunan SPAM Pedesaan

577 Kes820 Kws100 Kws

53 Kws4.650 desa

65 Kes169 Kws

18 Kws-

1.472 desa

81 Kes170 Kws

23 Kws10 Kws

1.283 desa

12.187 1.790 3.092

5. Pelayanan Manajemen 1.817 0.129 0.204

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama LN, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

0.441 0.501 0.228

7. Pengembang SPAM,Satitasi dan Persampahan 0.234 0.025 0.039

Total 50.00 8.397 13.133

PENCAPAIAN INDIKATOR MDG’s DAN IPM

No IndikatorPencapaian Target MDG’s

2007 2008 2009 2015 2020

A

(%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih

Sumber air terlindungi (Perkotaan) 54,10 50,20 49,82 75,29

Sumber air terlindungi (Pedesaan) 43,90 43,00 45,72 65,81

Rata-rata 48,30 46,50 47,71 68,87

B

(%) Penduduk Dilayani Perpipaan

Air Minum perpipaan (Perkotaan) 30,80 43,96 68,32

Air Minum perpipaan (Pedesaan) 9,00 11,54 19,76

Rata-rata 25,56 41,03

C

(%) Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah Tangga (Perkotaan) 66,70 69,51 76,82

Rumah Tangga (Pedesaan) 31,40 33,96 55,55

Rata-rata 48,60 51,19 62,41

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan : 4,54% per tahun

Pertumbuhan penyediaan air minum: 2% pertahun

Sumber: BPS/Susenas

Bagian 2

Rencana Pelaksanaan KegiatanTA 2011

Kegiatan PrioritasDitjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 TwinBlock Pengembangan infrastruktur permukiman di 112 Kws Kumuh Pengembangan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di

2.000 desa yang terdiri dari 1.000 desa PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung Daerah Tertinggal, termasuk pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang dibiayai ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, serta kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di 115 kawasan

2. Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung di 65 kabupaten/kota Peningkatan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 240 kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui PNPM

Perkotaan (P2KP) di 10.948 Kel/desa

3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Dan Persampahan Peningkatan TPA di 130 kab/kota, Pengembangan persampahan

terpadu 3R di 92 lokasi Pembangunan Air limbah sistem offsite dan sistem onsite di 160

Kawasan Pembangunan drainase di 78 kabupaten/kota

4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 kawasan Pembangunan SPAM IKK di 164 kawasan Pembangunan SPAM di 57 kawasan Khusus (perbatasan,

pemekaran, KAPET) Pembangunan SPAM di 10 kawasan Pelabuhan perikanan Pembangunan SPAM di 1.530 desa Pembinaan 98 PDAM dalam rangka penyehatan PDAM

Kegiatan PrioritasDitjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011

PROGRAM PEMBERDAYA

AN

BERDASAR KEWILAYAHA

N

BERDASAR SEKTOR

PERKOTAAN (P2KP)

PEDESAAN(RIS PNPM

dan PISEW)

PNPM MANDIRI

PPIP

PAMSIMAS

SANIMAS

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Ruang Lingkup Program Pemberdayaan Bidang Cipta Karya

Kegiatan

2010 2011

TargetBLM

Kota/Kab

Safeguard

Total TargetBLM

Kota/Kab

Safeguard

Total

Berdasar Kewilayah

an

PERKOTAAN

P2KP 8.230 Kel 879.691 570.049 1.449.7

40 10.948 Kel

1.021.534

648.466 1.670.0

00

PERDESAAN

PISEW/RISE

237 Kec 419.500 79.100 498.600 237 Kec 423.500 96.617 520.117

RIS-PNPM

1.700 Desa 425.000

200.7431.175.7

43

1.987 Desa

480.600 82.248 562.848

PPIP 2.200 Desa 550.000 2.000 Desa

515.000 95.533 610.533

Berdasarkan Sektor

PAMSIMAS 1.320 Desa 254.100 234.235 488.335 1.251 Desa

254.417 166.535 420.952

SANIMAS - - - - - - - - - -

Total 2.528.2

91 1.084.1

27 3.612.4

18 2.695.0

51 1.089.3

99 3.784.4

50

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Strategi pemberdayaan masyarakat kedepan ditekankan pada: Penyiapan masyarakat untuk pasca konstruksi (operasi dan

pemeliharaan) yang berkelanjutan.

Penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana.

Kampanye peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan budaya masyarakat perlu terus dilanjutkan dan diintensifkan.

Pemanfaatan dana masyarakat dalam mendukung dan mengoptimalkan output dan outcome pekerjaan pembangunan infrastruktur permukiman.

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Bagian 3Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang

representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal

Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat;

Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, kepelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan dan lain-lain.

Sasaran Kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan

(P2KP) adalah warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga.

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat & Penguatan Pemda Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x) Fasilitasi Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs (terima BLM > 3x) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

b. Komponen 2 : Stimulan BLM

Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur

Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi, pengembangan kapasitas menuju channelling program

c. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring & evaluasi, SIM, dll;

d. Komponen 4 : Contingency Activities

Disaster Risk Reduction (DRR) untuk wilayah yang dibiayai oleh World Bank dan Livelihood Development untuk wilayah yang dibiayai oleh IDB

15

Komponen Program P2KP

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan

Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014

NoSubstansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Pembelajaran(2007-2009)

Kemandirian(2010-2012)

Keberlanjutan(2013-2014)

Exit Strategy(2015-..)

Sasaran

1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)

Penguatan Kelembagaan BKM

Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda

BKM menjadi asset Pemda

2 Penyusunan perencanaan masyarakat (PJM Pronangkis)

Integrasi perencanaan masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Proses musrenbang berbasis perencanaan masyarakat

Pelembagaan musrenbang secara partisipatif

3 Peran Pemda dalam DDUB dan monitoring PNPMM

DDUB, monitoring dan penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan

Alih kelola PNPM ke Pemda termasuk pengelolaan faskel

Pemda sebagai executing agency PNPMM

Input/Tools

1 BLM setiap tahun Channeling program sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan koordinasi chaneling program

Pemberian program –program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan

DAK Kemiskinan, Program Sektoral dan Program Pemda

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan (sesuai

dengan PMK 168/2009); Kriteria kelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa dengan

penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM; Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% dan

maksimal30%; Mengenai realisasi DDUB akan dikenakan reward and punishment.

Sumber Pendanaan IDB (US$ 83 juta) World Bank (US$ 1,04 milyar) APBN Murni, APBD, Swadaya Masyarakat

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan

TujuanProgram Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan

masyarakat dan infrastruktur dasar.

Sasaran Kabupaten dan kecamatan mengikuti Menko Kesra Desa Lanjutan RIS-2 Kinerja baik (sedang dievaluasi) Desa Baru (RIS-3) dengan tingkat kemiskinan di atas 20% (sebanyak 297 desa, masih terdapat 113 desa belum didistribusikan

dalam SK Menko Kesra tetapi exercisenya sudah diusulkan dalam draft Loan Agreement). Pembahasan Desa Sasaran dengan ADB Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.

Sumber Pendanaan RIS I ADB 2575-INO (US$ 48,354 juta) RIS II ADB 2575-INO (US$ 83,240 juta) APBN Murni, APBD (BOP)

2. RIS PNPM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. PISEWTujuan Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk: Pengentasan kemiskinan Pengembangan ekonomi lokal Mengurangi kesenjangan antar wilayah Memperbaiki pengelolaan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupate/Kecamatan, dan Desa (local governance) Penguatan Institusi Lokal di tingkat desa.

Sasaran Masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (kelompok yang sudah ada seperti karang taruna, PKK, kelompok tani) dan

kelompok masyarakat yang mempunyai potensi usaha di desa, dan Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa

Sumber Pendanaan JBIC IP-543 (Yen 23,519 juta) APBN Murni, APBD Kab/Kota

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. PPIP TujuanProgram Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.

Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sasaran Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan hasil audit BPKP) dan kabupaten tertinggal yang

belum dapat program pemberdayaan Cipta Karya Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak mengulang) Usulan Bupati Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25% berdasarkan data PPLS. Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.

Sumber Pendanaan APBN Murni

5. PamsimasTujuanMeningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

SasaranKelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Sumber Dana IDA Credit 4204-IND (US$ 37,5 juta) IBRD Grabt TF 094792 (US$ 23,611 juta) APBN Murni APBD Kabupaten/Kota Swadaya Masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6. Sanitasi (USRI)Tujuan1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan

layanan sanitasi yang berkelanjutan.2. Tersedianya sarana sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

Sasaran3. 5 propinsi terpilih, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara4. 34 Kabupaten/kota yang terletak di 5 propinsi terpilih5. Jumlah kelurahan sasaran sebanyak 1.350 kelurahan, yang sebelumnya menjadi lokasi PNPM Mandiri

Perkotaan (P2KP) dan telah menerima 3x siklus BLM, dengan pentahapan sbb:• 151 kelurahan di tahun pertama• 302 kelurahan di tahun ke dua• 397 kelurahan di tahun ke tiga• 500 kelurahan di tahun keempat

Sumber Pendanaan6. Sanitasi USRI (US$ 100 juta)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7. Air Minum dan Air Limbah (AUSAID dan USAID)

TujuanMeningkatkan akses sambungan air minum perpipaan dan pengolahan air limbah dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan dan pengolahan air limbah

SasaranKabupaten/Kota yang capaian kinerjanya baik dalam pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru yang dilakukan terlebih dahulu oleh PDAM dan berfungsi baik minimal selama 2 bulan berdasarkan hasil verifikasi, serta kabupaten kota yang telah melakukan investasi prasarana persampahan dan air limbah serta kepastian pengalokasian dana untuk sektor ini

Sumber Pendanaan Hibah Air Minum AUS-AID (Aus$ 20 juta) Hibah Air Minum US-AID (US$ 10 juta) Hibah Air Limbah AUS-AID (Aus$ 20 juta)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terima kasih...