KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN …bpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Buletin Edisi 4 th 2015.pdf · dan terbuka dalam mengerjakan proyek konstruksi di Aljazair. Kinerja baik

1Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Edisi IV / 2015

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A

BULETIN DWI WULAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Edisi IV / 2015

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Pemenang I Kategori Arsitektur, Judul Karya Maya sanur resort and spa Pengaju : Ir. Budiman Hendropurnomo, IAI,FRAIA / PT. Duta Cermat Mandiri

Dalam Rangka Konstruksi Indonesia 2015

FORUM EKSPOR KONSTRUKSI INDONESIA

PENYETARAAN BADAN USAHA

JASA KONSTRUKSI ASING(BUJKA)

PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

2

Salam Redaksi

>> Salam Redaksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> Forum Ekspor Konstruksi Indonesia ...................................................................>> Hasil kunjungan market Sounding Investasi Infrastruktur ke Malaysia dan

Korea Selatan ................................................................................................>> Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka

Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan ....................................................>> Penyetaraan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ......................................>> Aturan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Butuh

Perlakuan Khusus .........................................................................................>> Ditjen Bina Konstruksi mendorong 7,2 juta Tenaga Kerja Konstruksi di

Indonesia untuk di sertifikat ........................................................................>> Inovasi Terbaru Dari Semen ..........................................................................>> Introduksi Produktivitas Tenaga Kerja .............................................................>> Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam Menghadapi Pasar Bebas .............>> Status Perubahan Rancangan dalam Menghadapi Pasar Bebas ...........................>> Pentingnya Penerbitan Formulir Standar Perjanjian Kerja Sama Operasi demi

menjamin kesetaraan Kedudukan antara Negara Pemberi Pinjaman dengan Negara Penerima Pinjaman dalam Konstrak Konstruksi ........................................

>> Risha : Bangun Cepat, Biaya Hemat ......................................................................>> Evaluasi dan Implementasi Sistem Keselamatan dan kesehatan

Kerja (SMK3) .......................................................................................

2

3

5

6

8

10

13

15

16

19

22

24

31

33

R E D A K S I

D a f t a r I s i

BULETIN DIREKTORATJENDERAL BINA KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung:

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dewan Redaksi:

Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi;Direktur Bina Investasi Infrastruktur;Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber

Daya Jasa Konstruksi;Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas

Konstruksi;Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan.

Pemimpin Umum:

Nanan Abidin

Pemimpin Redaksi:

E. Hardiansyah P. Putra

Penyunting / Editor:

Dendy RahadianKunthi Adinegoro

Maria UlfahIndri Eka Lestari

Redaksi Sekretariat:

Dicki Rinaldi Gigih AdikusomoBagus Wicaksono

Nurasih AsriningtyasYunita Wulandari

Gama Ayuningtyas

Administrasi dan Distribusi:

M. AldennyMerti Kristina Bastari

Agus Firngadi

Desain dan Tata Letak:

Nanang Supriadi

Fotografer:

Sri Bagus HerutomoGanep Pratomo Aji

Alamat Redaksi:

Gedung Utama Lt. 10

Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Tlp/Fax. 021-72797847

E-Mail : [email protected]

Infrastruktur mempunyai peran strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara ditandai oleh kondisi infrastruktur di negara tersebut karena aset infrastruktur yang handal akan memungkinkan terjadinya diversifikasi produksi, pengem-bangan perdagangan, pemerataan pembangunan dan pengentasan

kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum.

Oleh karena itu, infrastruktur yang diselenggarakan dengan memperhatikan semua isu tersebut di atas sangat mendesak untuk diterapkan. Dengan de-mikian, praktek-praktek penyelenggaraan konstruksi yang lebih efisien dan ra-mah lingkungan akan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Hal inilah yang disebut dengan konstruksi berkelanjutan (sustain-able construction).

Selain itu dalam edisi ini kami menghadirkan Forum Ekspor Konstruksi Indo-nesia (FEKI) yang dideklarasikan oleh stakeholder 11 Juni 2014 merupakan media utama untuk menkonsolidasikan seluruh stakeholder dalam rangka menghasilkan kebijakan terobosan berupa Strategic Actions bagi tercapainya kinerja ekspor konstruksi tersebut.

Serta Penyetaraan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sertifikasi yang harus diselesaikan ditengah tantangan pembangunan infrastruktur yang makin masif dan arus liberalisasi perdagangan gencar berjalan. Selamat membaca!

Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Edisi IV / 2015


Latar Belakang Terbentuknya Forum Ekspor Konstruksi IndonesiaPosisi Indonesia sedang mengalami lib-eralisasi perdagangan, yang dimana tentunya Indonesia memerlukan pen-ingkatan ekspor konstruksi. Peningkatan ekspor sangat mungkin dilakukan jika di-lihat banyak kontraktor Indonesia sudah memasuki banyak negara seperti United Arab Emirates, Arab Saudi, Aljazair, Myanmar dan Timor Leste.

Industri konstruksi adalah kegiatan ekonomi produksi yang mengolah ba-han alam atau bahan pabrikan menjadi produk bangunan (Infrastruktur) melalui kegiatan rancang bangun dan pereka-yasaan serta penyelenggaraan proyek tertentu melibatkan seluruh rantai pasok mulai dari konsultan, arsitek, insinyur, kontraktor, subkontraktor, vendor, sup-plier, distributor dan pabrikator. Dan, Ekspor Konstruksi merupakan kegiatan pengembangan pasar ke luar negeri oleh

pelaku usaha Indonesia yang terlibat da-lam industri konstruksi.

Salah satu kontrak Kinerja dalam masa Pemerintahan Jokowi-JK adalah mening-katkan nilai ekspor 2015-2019, banyak berbagai pihak terus mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya strategis dari stakeholder melalui kebijakan transfor-matif untuk mecapai target kinerja terse-but. Forum Ekspor Konstruksi Indonesia (FEKI) yang dideklarasikan oleh stake-holder 11 Juni 2014 merupakan media utama untuk menkonsolidasikan seluruh stakeholder dalam rangka menghasilkan kebijakan terobosan berupa Strategic Actions bagi tercapainya kinerja ekspor konstruksi tersebut.

FEKI berperan sebagai wadah komu-nikasi dan koordinasi bagi upaya-upaya pengembangan ekspor konstruksi In-donesia ke berbagai negara. Forum Ek-spor Konstruksi Indonesia (FEKI) seba-

gai media untuk mengkonsolidasikan kekuatan bangsa agar berhasil dalam ekspor konstruksi. Keberhasilan ekspor konstruksi tidak hanya dilihat dari pers-pektif mendapatkan proyek (to get pro-jects), tetapi juga mendapat keuntungan (to get profits) serta mendapatkan nilai tambah (to get values).

Forum Ekspor Konstruksi IndonesiaForum Ekspor Konstruksi Indonesia telah melaksanakan kegiatan yang pertama pembahasan dan perumusan strategic actions oleh berbagai stakeholders diper-lukan agar terjadi konvergensi perspektif dan sinergitas tindakan dalam mewu-judkan keberhasilan ekspor konstruksi. FEKI_1 memiliki maksud dan tujuan se-bagai evaluasi kinerja ekspor konstruksi 2010-2014 dan tindakan strategis untuk fasilitasi ekspor konstruksi 2015-2019. Dan, membahas dan merumuskan stra-tegic actions oleh berbagai stakeholders agar terjadi konveregensi perspektif dan sinergitas tindakan dalam mewujudkan keberhasilan ekspor konstruksi. Kegia-tan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di Hotel Amos Cozy Jakarta.

Target peserta pada FGD “ Forum Eks-por Konstruksi Indonesia (FEKI) 1 Tahun 2015: Fasilitasi Pemerintah dalam Men-ingkatkan Nilai Ekspor Konstruksi 2015-2019” berdasarkan undangan adalah sebanyak 40 orang. Peserta ini berasal dari Kementerian PUPR, Kementerian terkait, dan pemangku kepentingan sek-tor ekspor konstruksi Indonesia serta khususnya para deklarator FEKI.

Kegiatan Forum Ekspor Konstruksi Indo-nesia (FEKI) 1 Tahun 2015: Fasilitasi Pe-merintah dalam Meningkatkan Nilai Eks-por Konstruksi 2015-2019 dibuka oleh Kepala Subdit Bidang Pasar Infrastruktur Darwis Daraba, ST, M.Si. Kemudian lang-sung dilanjutkan dengan diskusi panel;

FORUM EKSPOR KONSTRUKSI INDONESIA

LAPORAN KHUSUS

4 Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Edisi IV / 2015

Konstruksi Indonesia melakukan per-temuan dengan pihak Kementerian Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Chambre Algerienne de Com-merce et d’Industrie (KADIN), National Agency of Investment Development (ANDI), perusahaan konstruksi Aljazair Al Hadad, Konsorsium Kontraktor Jepang (COJAAL) dan PT Wijaya Karya termasuk tenaga kerja konstruksi Indonesia di Al-jazair, Seperti halnya Arab Saudi, sektor konstruksi di Aljazair merupakan sektor ekonomi yang terbesar kedua setelah sektor minyak.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan Al-jazair untuk melakukan pembangunan infrastruktur, baik jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan maupun perumah-an dan perkantoran di seluruh 48 wilayah Aljazair. Pemerintah Aljazair secara se-rius mengundang perusahaan konstruksi Indonesia untuk segera masuk di sektor konstruksi Aljazair (tidak hanya PT Wi-jaya Karya).

Bukti bentuk keseriusan ini antara lain: Delegasi Konstruksi Indonesia saat per-temuan di Kementerian PU diterima oleh Sekretaris Jenderal dan di Kemente-rian Perumahan diterima oleh Sekretaris Jenderal dan dua orang Direktur Jen-deral. Para pejabat tinggi kedua kemen-terian tersebut menjanjikan perlakuan khusus, yaitu berupa kemudahan bagi perusahaan konstruksi Indonesia untuk mendapatkan proyek di Aljazair.

Indonesia memiliki keunggulan tenaga kerja muslim dan sikap kerja yang baik dan terbuka dalam mengerjakan proyek konstruksi di Aljazair. Kinerja baik terse-but telah dibuktikan oleh salah satu perusahaan konstruksi Indonesia yang sudah masuk ke Aljazair, yaitu PT Wijaya Karya, yang telah menyelesaikan peker-jaan pembangunan East – West Motor-way Project sepanjang 150 km dari total proyek 800 km. Saat ini, PT. Wijaya Karya telah membentuk perusahaan Joint Venture dengan perusahaan konstruksi lokal Aljazair untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan perumahan sebanyak 3.100 unit di An-naba dan Constantine. Sebagai informa-si, pekerjaan pembangunan perumahan tersebut didapatkan melalui penunjuk-kan langsung. v

1. Darwis Daraba, ST, M.Si (Kasubdit Pasar Investasi Infrastruktur)

2. Bapak Adrianus Hadiwinata (Ketua Bidang Internasional AKI)

3. Ir. Oding Hirawan, MBA (Praktisi) Dengan fasilitator adalah Ir. Akhmad Suraji MT, PhD.

Untuk mendorong kegiatan ekspor maka yang menjadi ujung tombak adalah unit kerja di negara tujuan ekspor dengan melakukan market intelligence. Penda-pat para peserta dari instansi-instansi tertentu mengungkapkan pendapat dan masukan untuk FEKI ke depan, seperti memanfaatkan Kemenlu semaksimal mungkin sebagai Market Intelligence di luar negeri, atau melakukan penge-nalan, percobaan, pemeliharaan dalam pelaksanaan Market Intelligence, tentu dengan peran Kemelu sebagai tombak. FEKI memiliki seifat berkesinambungan seperti melakukan pameran ke negara-negara tujuan ekspor.

Indonesia perlu mengambil strategi mengurangi ketergantungan impor kon-struksi sambil terus menerus mening-katkan dan memperluas ekspor. Strategi ini memerlukan prasyarat utama yaitu peningkatan daya saing industri kon-struksi Indonesia secara terus menerus, pengetahuan pasar konstruksi di negara

tujuan ekspor serta dukungan pemerin-tah terhadap pelaku industri konstruksi yang melaksanakan ekspor.

Ekspor konstruksi sebagai ekspor non-migas dapat dipilih sebagai terobosan In-donesia untuk menin-gkatkan nilai perda-gangan. Hal ini juga diharapkan untuk dapat menciptakan perubahan cara pan-dang atau persepsi terhadap Indonesia yang selama ini lebih banyak dikenal hanya sebagai pengekspor tenaga kerja kons-truksi saja. Indonesia menargetkan negara-negara tujuan ekspor sebagai sasaran un-

tuk meningkatkan jasa konstruksi ialah Timur Tengah, Afrika Utara dan ASEAN.

Negara-negara Timur Tengah dan pe-luang pertumbuhan pasar konstruksi di ASEAN, tentu saja ini bisa menjadi peluang ekspor bagi pelaku usaha di semua rantai pasok dalam industri kon-struksi Indonesia. Disamping tentu saja Indonesia harus memiliki daya saing menghadapi ekspansi para pelaku usaha asing. Dengan nilai pasar ekspor sebesar lebih dari US$ 2 Triliun di negara-negara Timur Tengah dan ASEAN, tentu saja peluang ini tidak bisa dibiarkan saja jika Indonesia ingin mengurangi defisit per-dagangan jasa dan menjadikan sektor konstruksi sebagai andalan ekspor.

Tujuan misi konstruksi Indonesia ini ada-lah meningkatkan kerjasama bilateral guna memperluas akses pasar bagi ek-spor konstruksi Indonesia di Saudi Ara-bia dan Aljazair. Ekspor konstruksi meru-pakan salah satu pilihan ekspor barang / jasa arsitektur, rekayasa dan konstruksi (architecture, engineering & construc-tion) serta industri bahan bangunan untuk menghasilkan produk bangunan infrastruktur maupun properti (peruma-han) oleh perusahaan Indonesia.

(1) Penerbitan Surat Perintah Tentang Pembentu-kan Tim Transisi Di Lingkungan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi

(2) Melakukan koordinasi dengan narasumber dan moderator terkait kesediaan serta kesiapan ma-teri paparan

(3) Membuat rancangan jadwal acara dengan daftar materi yang sebelumnya dikoordinasikan deng-an masing- masing narasumber

(4) Penerbitan surat undangan kepada peserta(5) Melakukan koordinasi dengan peserta terkait

jumlah total peserta yang dapat hadir(6) Mempersiapkan proses pengadaan mencakup

tempat, konsumsi, seminar kit, dan sebagainya.

Kegiatan Forum Ekspor Konstruksi Indonesia (FEKI) 1 Tahun 2015: Fasilitasi Pemerintah dalam Meningkat-kan Nilai Ekspor Konstruksi 2015-2019 adalah seba-gai:


Kuala Lumpur, Malaysia 21-23 Oktober 2015Tujuan misi kunjungan Market Sound-ing ialah mengetahui ketertarikan in-vestor Malaysia terhadap investasi in-frastruktur di Indonesia. Tim Delegasi Bina Investasi melakukan diskusi khusus dengan UKAS_JPM, KBRI, CIDB Malaysia dan MBAM. Malaysia telah menerapkan PPP sejak tahun 1983 dan telah berhasil membangun jalan tol, powerplant, ru-mah sakit dan universitas. Investor Ma-laysia sedang mencari peluang investasi di Indonesia, sehingga contoh investor Malaysia di cipali menjadi hal menarik para investor Malaysia ke Indonesia.

Investor malaysia sangat berminat ber-investasi powerplant di Indonesia. Para investor Malaysia menyatakan pembe-basan lahan dan isu sosial menjadi faktor kritikal dalam investasi infrastruktur, dan hal perijinan kerja dan persyaratan bagi para profesional Malaysia di Indonesia serta kekurangan tenaga kerja di kon-struksi menjadi isu kritikal berinvestasi di Indonesia

Seoul, Korea Selatan 27-29 Oktober 2015Tujuan misi Market Sounding di Korea adalah mempromosikan atau memasar-kan potensi investasi infrastruktur di In-donesia melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengem-

Hasil Kunjungan Market SoundingInvestasi Infrastruktur

ke Malaysia dan Korea Selatan

bangkan peluang kerjsama antara in-stitusi di Korea dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Para delegasi Indonesia melaku-kan pertemuan dengan 6 institusi di Ko-rea yaitu KBRI Korea, Directorate Gener-al of Construction Policy Berau, Ministry of Land, Infrastructure dan Transporta-tion (MOLIT), Korean Trade Promotion Agency (KOTRA), Macquire Korea In-frastructure Fund (MKIF), International Contractors Association of Korea (ICAK) dan Construction Management Associa-tion of Korea (CMAK).

Pada prinsipnya Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi oleh para

pelaku usaha Korea. Faktor ketertarikan para investor Korea terhadap peluang investasi infrastruktur di Indonesia me-liputi : (a) ptensi pasar yang besar (b) stabilitas ekonomi.

Secara umum, investor Korea tertarik pada investasi air minum (water supply) meskipun juga tertarik untuk investasi jalan tol serta jalan rel (railways). Ber-dasarkan pengalaman dan praktek baik (best practices) di Korea tentang imple-mentasi kerjasama pemerintah dan ba-dan usaha dalam investasi infrastruktur, pola investasi dengan BOT, BOO dan BLT sangat diminati oleh investor Korea. v

LAPORAN KHUSUS


KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

LAPORAN UTAMA

Infrastruktur mempunyai peran strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara ditandai oleh kondisi infrastruktur di negara

tersebut karena aset infrastruktur yang handal akan memungkinkan terjadinya diversifikasi produksi, pengembangan perdagangan, pemerataan pembangu-nan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum.

Namun, pada setiap pembangunan in-frastruktur, dapat dipastikan akan men-gubah kondisi dan fungsi lingkungan hidup, baik alam maupun kehidupan sosial dalam siklus hidupnya mulai ta-hap konstruksi hingga pemeliharaan dan demolisi, mengkonsumsi energi serta menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, infrastruktur yang diselenggarakan dengan memper-hatikan semua isu tersebut di atas san-gat mendesak untuk diterapkan. Dengan demikian, praktek-praktek penyelengga-raan konstruksi yang lebih efisien dan ra-mah lingkungan akan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Hal inilah yang disebut den-gan konstruksi berkelanjutan (sustain-able construction).

Dengan penerapan pendekatan kon-struksi berkelanjutan, maka penyeleng-garaan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh, sehingga semua tahapan kegiatan akan menghasilkan infrastruk-tur berkelanjutan dan memberikan kontribusi tercapainya tujuan akhir dari

infrastruktur berkelanjutan itu sendiri berupa pembangunan berkelanjutan. Selain itu, setiap kegiatan terkait penye-lenggaraan infrastruktur berkelanjutan akan lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, dan lebih ramah lingkungan.

Pemerintah memiliki kewenangan da-lam hal regulasi yang sifatnya wajib (mandatory) bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membuat industri infrastruktur berkem-bang ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pene-litian, industri konstruksi memiliki sumbangsih terhadap peningkatan ekonomi, kerusakan ling-kungan dan kesejahter-aan masyarakat, sehingga harus dicari jalan tengah agar pembangunan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Da-lam suatu studi kelaya-kan maka manfaat harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Manfaat yang diterima tidak hanya manfaat langsung bangu-nan infrastruktur tersebut tapi juga manfaat akibat lingkungan yang terjaga.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi pada saat ini telah menerbitkan perangkat kebijakan mengenai konstruksi berkelanjutan (sus-tainable construction) yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru-mahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penye-lenggaraan Infrastruktur Bidang Peker-jaan Umum dan Permukiman.

Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyelenggara in-


frastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman dalam mengimplemen-tasikan konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bertujuan mendorong terwujudnya in-frastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang memenuhi persyara-tan keandalan teknis dan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Tahapan Penyelenggaraan InfrastrukturHal-Hal penting yang diatur:

Penerapan prinsip-prinsip konstruksi • berkelanjutan wajib diterapkan pada setiap tahapan penyelenggaraan in-frastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Kewajiban Unit Organisasi Teknis me-• nyelenggarakan infrastruktur dengan penerapan konstruksi berkelanjutan. Rencana penyelenggaraan infrastruk-• tur berkelanjutan tertuang dalam Renstra atau dokumen perencanaan lain. Jika belum tercantum dalam Renstra, • Unit Organisasi Teknis wajib men-etapkan paling sedikit 1 (satu) keg-iatan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan di unit kerjanya. Petunjuk teknis dalam penyeleng-• garaan infrastruktur berkelanjutan pada setiap tahapan penyeleng-garaan mengacu kepada persyara-tan teknis dan persyaratan teknis in-frastruktur berkelanjutan yang harus ditetapkan oleh masing-masing Unit Organisasi Teknis. Petunjuk Teknis yang dimaksud me-• muat persyaratan teknis, persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan, target umum pengurangan emisi karbon minimal, dan kriteria penila-ian (rating tools). Dalam hal Unit Organisasi Teknis be-• lum mempunyai peraturan persyara-tan teknis infrastruktur berkelan-jutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat berpedoman pada peraturan dan praktek penye-lenggaraan infrastruktur berkelanju-tan yang sudah ada (best practices),

sampai ditetapkannya persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan. Dalam hal Unit Organisasi Teknis te-• lah mempunyai persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini ber-laku, maka persyaratan teknis terse-but harus disesuaikan dengan Pera-turan Menteri ini. Penyelenggaraan infrastruktur yang • sudah atau sedang dilaksanakan, setelah ditetapkan oleh Menteri, da-pat ditingkatkan fungsi/kinerjanya menjadi infrastruktur berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Kegiatan pada setiap tahap penye-• lenggaraan infrastruktur berkelanju-tan. Langkah-langkah dan teknik pengelo-• laan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan. Menteri membentuk Komisi Imple-• mentasi Konstruksi Berkelanjutan, yang terdiri atas Unit Organisasi Es-elon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembinaan oleh Menteri Peker-• jaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Unit Eselon 1 yang melaku-kan pembinaan konstruksi.

Dengan terselenggaranya infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permuki-man yang sesuai dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan, maka akan terciptalah infrastruktur berkelanjutan. Terciptanya infrastruktur berkelanjutan di bidang pekerjaan umum dan per-mukiman ini pada akhirnya merupakan kontribusi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pemban-gunan berkelanjutan. v

Penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dalam pembangu-nan infrastruktur PU, sesuai den-gan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No-mor: 05/PRT/M/2015 dilaksana-kan dengan prinsip berkelanjutan yaitu:1. Kesamaan tujuan, pemahaman

serta rencana tindak; 2. Pengurangan penggunaan

sumber daya, baik berupa la-han, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce);

3. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;

4. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);

5. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);

6. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;

7. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;

8. Orientasi kepada siklus hidup (life cycle);

9. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;

10. Inovasi teknologi untuk perbai-kan yang berlanjut; dan

11. Dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manaje-men implementasi.

Sumber daya yang di-maksud adalah:a. Lahan,;b. Energi;c. Air;d. Material, dan e. Ekosistem.


Filosofi yang mendasari amanat untuk melakukan sertifikasi penyetaraan bagi Badan Usa-ha Jasa Konstruksi Asing (BU-JKA) yang terlibat dalam pasar

konstruksi Indonesia sesungguhnya un-tuk memberikan perlindungan Kepada Masyarakat Jasa Konstruksi Nasional. Se-bab, proses penyetaraan ini merupakan saringan untuk memastikan bahwa BUJK Asing yang masuk ke Indonesia adalah pelaku usaha jasa konstruksi yang mam-pu memberikan added value bagi BUJK Nasional yang menjadi mitra kerjanya.

Sesuai dengan kesepakatan antara Indo-nesia dan negara-negara anggota WTO yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), akses pasar jasa konstruksi untuk badan usaha jasa konstruksi asing yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi di Indonesia dilakukan melalui 2 cara, yaitu joint venture dan joint operation.

Melalui mekanisme Joint Venture, BUJK Asing bersama BUJK Nasional memben-tuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berbadan hukum (PT) seh-ingga dikenal dengan sebutan PT. PMA atau BUJK PMA. Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dinyatakan bahwa maksimal kepemilikan saham asing un-tuk perusahaan penanaman modal asing bidang pelaksana jasa konstruksi adalah sebesar 67%, dan untuk bidang jasa kon-sultan sebesar 55%.

Melalui mekanisme Joint Operation, BUJK Asing yang akan berpartisipasi dalam pekerjaan konstruksi di Indone-sia wajib mendirikan kantor perwakilan (Representative Office) di Indonesia dan melakukan joint operation (kerjasama operasi) dengan BUJK Nasional untuk se-tiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pedoman persyaratan pemberian Izin Perwakilan BUJK Asing sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Men-teri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/

M/2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Per-syaratan Pemberian Izin Perwakilan Ba-dan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Dengan terbukanya pasar jasa kon-struksi nasional terhadap pelaku usaha jasa konstruksi asing, pemerintah Indo-nesia telah menetapkan beberapa kebi-jakan sehingga kehadiran pelaku usaha jasa konstruksi asing ini dapat mem-

PENYETARAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)Oleh :DR. Ir. Putut MarhayudiJuli Simangungson, ST

INFO UTAMA


berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat jasa konstruksi nasional.Salah satu kebijakan tersebut adalah bah-wa BUJK Asing hanya diijinkan mengerja-kan pekerjaan konstruksi yang beresiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya tinggi sehingga dipastikan pelaku usaha jasa konstruksi asing yang masuk dalam pasar jasa konstruksi nasional adalah pelaku usaha yang memiliki kualifikasi besar yang dapat mengaplikasikan Trans-fer of Knowledge kepada BUJK Nasional dan tenaga kerja konstruksi nasional yang terlibat dalam proyek-proyek yang ditangani oleh BUJK Asing.

Khusus untuk pelaku usaha jasa konstruk-si asing yang masuk melalui skema joint operation dengan mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia, pemerintah Indonesia mewajibkan untuk mendapat-kan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemam-puan usaha di bidang jasa konstruksi. Pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi BUJK Asing ini menjadi sangat penting karena akan menunjukkan ke-mampuan dari BUJK Asing tersebut.

Sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 ten-tang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 ten-tang usaha dan peran masyarakat jasa

konstruksi, menu-gaskan kepada lembaga (LPJK) untuk melakukan registrasi Badan usaha jasa kon-struksi yang me-liputi klasifikasi dan kualifiaksi. Registrasi yang dilaksanakan LPJK khususnya LPJK Nasional bukan hanya badan usa-ha jasa konstruksi nasional, namun termasuk BUJK Asing.

Lebih lanjut Pasal 9 Peraturan Men-teri Pekerjaan Umum Nomor 10 /PRT/M/2014 tentang Pedo-man Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing juga telah mempersyaratkan kepa-da BUJK Asing untuk mendapatkan Izin kantor perwakilan di Indonesia harus di awali dengan melakukan sertifikasi pe-nyetaraan klasifikasi dan kualifikasi di LPJK Nasional..

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengaturan terkait penyetaraan sertifikat BUJK Asing tersebut di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bekerjasama dengan LPJK Nasional telah memberikan pembekalan kepada BUJK Asing yang ke-mudian dilanjutkan dengan proses peny-etaraan sertifikasi.

Tarif PPh final di atas juga berlaku bagi BUJK Asing. Jika BUJK Asing tidak memi-liki sertifikat penyetaraan maka dari sisi aturan perpajakan, BUJK Asing tersebut dianggap tidak memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha, sehingga PPh Final yang dikenakan sebesar 4 % (empat persen) untuk pelaksana konstruksi dan sebesar 6 % (enam persen) .

Jadi jelas bahwa nilai yang diusung untuk melakukan penyetaraan sertifikasi BUJK Asing ini disamping merupakan filter akses terhadap BUJK Asing guna memas-tikan kemampuan dan kompetensinya juga sekaligus sebagai terobosan untuk menarik minat usaha di sector jasa kon-struksi karena adanya perlakuan tariff PPh lebih rendah (3 %) jika BUJK Asing tersebut memiliki sertifikat penyetaraan. Momen ini merupakan peluang yang pastinya ditunggu-tunggu oleh BUJK As-ing, sehingga beban pajak penghasilan yang mereka tanggung berkurang cukup signifikan. v

Proses penyetaraan terhadap sertifikat BUJK Asing ini berkaitan erat dengan PPH final yang menjadi kewa-jiban BUJK Asing. Sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008, tariff PPH final untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut :a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi kecil

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memi-liki kualifikasi usaha

c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh selain Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha

e. 6% (enam persen) untuk Perecanaan Konstruksi dan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.


ATURAN PENGADAAN BARANG/JASA BIDANG PEKERJAAN KONSTRUKSIBUTUH PERLAKUAN KHUSUS

INFO UTAMA

Kompleksitas pekerjaan yang tinggi di sektor Konstruksi berbeda apabila disanding-kan dengan sektor lain, tidak jarang dalam hal pengadaan

barang / jasa di sektor ini menimbulkan perdebatan yang berimplikasi pada tun-tutan perubahan dari Peraturan Presi-den tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang ada saat ini. Perbedaan timbul dalam sudut pandang kalangan stakeholder konstruksi khususnya di Pe-merintahan, “karakteristik pengadaan barang/jasa yang dilakukan di pekerjaan konstruksi butuh special treatment”,

ujar Dirjen Bina Konstruksi. Untuk itu dibutuhkan pengaturan pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang ter-pisah dengan pengaturan penyelengga-raan Pekerjaan Konstruksi, bisa berupa Perpres tersendiri dan atau bab khusus dari aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada saat ini.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Ke-menterian PUPR, Yusid Toyib berbin-cang dengan para kalangan pemangku kepentingan khususnya pada Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam sebuah fo-

rum diskusi yang juga dihadiri dengan Anggota Komisi V DPR RI, Kepala LKPP, para pakar / ahli konstruksi, serta LPJK Nasional dan Provinsi, terkait kajian pengembangan iklim usaha nasional da-lam perluasan kesempatan usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemer-intah khususnya Bidang Pekerjaan Kon-struksi, Selasa (2/12), di Jakarta.

Kemudian, dikatakan oleh Direktur Jen-deral Bina Konstruksi, dibutuhkan kes-epahaman pemeriksa dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait pengawasan yang harus memiliki pema-


haman yang sama tentang kerugian neg-ara, misal pada jenis kontrak lump sum.Salah satu audience, perwakilan LPJK Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Dien, mengutarakan, “Karena adanya perbedaan pemahaman antara penye-dia jasa dan pemeriksa, dalam hal ini pe-meriksaan BPK, banyak yang sebenarnya pekerjaan kontraktor tersebut “benar” dari sisi ilmu ke-teknik-an tapi, nasibnya tragis harus masuk tahanan karena di-anggap telah merugikan Negara karena perhitungan yang tidak sepaham, ini tidak bisa dibiarkan karena banyak pen-gusaha / penyedia jasa yang ketakutan dan gulung tikar hanya karena masalah aturan yang seperti ini. Bagaimana usa-ha penyedia jasa didaerah bisa maju dan berkembang?”, ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Syukur Naba-ban, mengiyakan fakta tersebut, “Sebai-knya ada dewan khusus, atau semacam komite etik yang menilai jika terjadi kegagalan bangunan, atau wanprestasi, harus diselesaikan dengan cara khusus dengan melibatkan tim ahli konstruksi yang independen, sebelum masuk ke pihak berwajib”, kata Syukur.

DJBK, Kementerian PUPR, mendorong jika ada kegagalan bangunan pengaduan dari masyarakat maka proses pemer-iksaan oleh aparat penegak hukum di-lakukan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dari lembaga Negara (APIP) yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuan-gan Negara. Ketentuan tersebut dikecua-likan jika terjadi kerugian keamanan dan keselamatan akibat kegagalan bangunan

dan kegagalan pekerjaan konstruksi, ser-ta tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

KONTRAKTOR SPESIALIST DIDORONG UNTUK TERUS TUMBUH Tantangan lain pengembangan iklim usaha nasional dalam perluasan kesem-patan usaha bidang pekerjaan konstruk-si yaitu mengenai kontraktor specialist. Data LPJKN menunjukan jumlah kontrak-tor kualifikasi kecil saat ini sebesar 87 % dan pada umumnya berada di daerah, di mana perbandingan Kontraktor General dan kontraktor spesialis tidak porpo-sional. “Kami sepakat untuk mendorong tumbuhnya kontraktor spesialis dengan mengarahkan kontraktor kualifikasi ke-cil menjadi kontraktor spesialis, perlu ada pengaturan yang sifatnya jaminan bahwa kontraktor umum ketika mengi-kuti tender sudah menggandeng kon-traktor spesialis sehingga pekerjaan spe-sialis akan diberikan kepada kontraktor, Pekerjaan spesialis di tenderkan untuk kontraktor spesialis”, kata Yusid.

Selain itu dibutuhkan pengaturan un-tuk memperbesar pasar bagi kontrak-tor spesialis, dimana kontraktor general tidak boleh menjadi kontraktor spesialis, serta Pengembangan pasar konstruksi spesialis dengan cara membolehkan kontraktor spesialis untuk menjadi kon-traktor utama.

Akhmad Suraji, pakar dari Universitas Andalas mengatakan, “pasar untuk kon-traktor specialist harus diciptakan, serta pemberian reward berupa repeat order kepada kontraktor yang berkinerja baik diperlukan.”

Selama DJBK ini melalui kegiatan Kon-struksi Indonesia telah diberikan reward kepada BUJK yang memiliki kinerja baik berdasarkan kinerja proyek yang sedang dilaksanakan. Ke depan akan diperhati-kan juga proses kualifikasi dan evaluasi penilaian perlu dipertimbangkan untuk diatur melalui metode penilaian ber-dasarkan “best value”, bukan berdasar-kan lowest Bid. Selain itu ke depan di-harapkan ada aturan dimana harus ada pengalaman kontraktor yang terdoku-mentasi dengan baik dan terverifikasi, serta diusulkan untuk diatur terkait reg-istrasi pengalaman BUJK dalam RUU JK


REMUNERASI TENAGA KERJA KONSTRUKSISementara itu tentang tenaga kerja konstruksi, pakar dari ITB, Prof. Rizal Tamin, sempat mengemukaan kepada forum bahwa Indonesia yang kekurangan tenaga ahli dari sektor konstruksi merupakan pekerjaan rumah yang harus segera di bereskan, khususnya dalam hal penetapan standar mini-mal remunerasi untuk para tenaga ahli tersebut.

“jangan salahkan para tenaga terbaik sektor konstruksi kita malah memilih berkarir di sektor perbankan, atau migas, karena di jasa konstruksi ia hanya menerima Rp.3-4 juta per bulan, dengan tanggungjawab pekerjaan yang tinggi dan berat, yang seharusnya ia berpendapat 80-100 jt per bulan”, Ujar Tamin.

“Sebenarnya sudah ada pengaturan terkait renumerasi Ten-aga Ahli seperti yang tertuang dalam Biling rate”, tambah Dirjen Bina Konstruksi. Namun pengaturan tersebut dalam implementasinya belum berjalan dengan baik dikarenakan standar remunerasinya maksimal. Dalam aturan ke depan diusulkan untuk pengaturan remunerasi terhadap tenaga kerja konstruksi meliputi : Pengaturan standar renumerasi minimal, Pengguna dan penyedia jasa memberlakukan standar remunerasi minimal.

Sempat mengemuka isu bahwa tenaga kerja ahli / akade-misi dari perguruan tinggi, dalam hal ini para dosen, se-bagaimana fungsi tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, kalangan akademisi akan dituntut berkontribusi langsung, “ba-gaimana caranya para akademisi yang memiliki ilmu yang selalu update ini dapat berpraktek langsung ke dunia pem-bangunan infrastruktur, tentu dengan cara yang dilegal-kan, karena selama ini selalu berbenturan dengan aturan bahwa para akademisi khususnya aparatur negara tidak bisa bekerja di proyek, kita komunikasikan hal ini dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya da-lam hal tenaga kerja konstruksi terampil, dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dalam proses pemagangan di proyek strategis.

Hal ini juga sempat dikemukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bahwa Kementerian PUPR mendorong per-cepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan menger-ahkan seluruh potensi engineer idle di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi, asosiasi, lembaga penelitian untuk memenuhi kebutuhan engineer di Indonesia”, terangnya.

PEMBERDAYAAN BUJK DAERAHDalam RUU Jasa Konstruksi yang diinisiasi DPR RI, diupaya-kan pemerintah daerah diberikan peluang untuk membuat kebijakan khusus dalam upaya memberdayakan BUJK (Ba-dan Usaha Jasa Konstruksi) di daerah. Kebijakan khusus tersebut, Join operation dengan BUJK lokal, Subkon dengan kontraktor lokal, Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini akan terjadi transfer knowledge. BUJK yang ada di daerah kami dorong agar lebih bisa bersaing dengan BUMN karena fung-si BUMN didirikan itu memang khusus, mereka adalah per-intis jangan orientasi profit, namun juga harus dapat mem-bimbing para kontraktor kecil dan menengah khususnya di daerah untuk lebih berkembang.

Dalam diskusi ini pun membicarakan juga tentang harus adanya regulasi yang berpihak pada BUJK Kecil dan Menen-gah. Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 sudah mengatur terkait segmentasi pasar untuk BUJK kualifikasi Kecil, Me-nengah dan Besar. Terkait segmentasi pasar untuk kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar diusulkan pengaturan yang lebih tegas meliputi: BUJK kualifikasi Kecil hanya dapat menye-lenggarakan jasa konstruksi yang beresiko kecil, teknologi sederhana dan biaya kecil, BUJK kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi yang beresiko me-nengah, teknologi madya dan berbiaya sedang, BUJK kuali-fikasi Besar hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi yang beresiko Besar, teknologi tinggi dan berbiaya tinggi.

Selain itu, butuh partisipasi Kementerian Keuangan, khusus-nya jenis pajak yang dikenakan kepada para penyedia jasa, secara tidak langsung, sehingga dapat mendorong percepa-tan pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Diperlukan payung regulasi dari Kementerian keuangan kepada perbankan untuk memberikan dukungan financial dengan bunga yang rendah bagi kontraktor yang menang tender. Misalkan dalam hal pengadaan peralatan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan”, Kata Dirjen Bina Konstruksi.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan be berapa poin yang menjadi tindaklanjut untuk kebijakan LKPP ke depan, yaitu pengadaan barang/jasa sektor konstruksi tidak cocok dilakukan full e-tendering, khususnya pada proses aanwijz-ing, selain itu pada, jasa konsultansi tidak cocok untuk dit-erapkan kontrak lum sump. Selain itu masukan-masukan lain juga akan menjadi perhatian LKPP untuk membuat ke-bijakan ke depan.

Agus pun menyampaikan harapannya terkait revisi UU Jasa Konstruksi yang sedang dibahas oleh DPR, bahwa Undang-Undang ini pun harus memperhatikan output terkait Qual-ity Assurance atas produk infrastruktur yang dihasilkan. “Di-harapkan ada sebuah badan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam menilai sebuah produk yang dihasilkan, bahwa produk itu sangat aman dan terjamin dari segi kuali-tas, kita benchmarking dari industri konstruksi penerbangan di dunia”, Tutupnya (Dnd).


Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi hanya men-capai 6% per tahun, semen-tara pertumbuhan rata-rata nilai konstruksi sebesar 21 %

per tahun, hal ini menjadi perhatian kar-ena pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia seharusnya dapat menyerap seluruh tenaga kerja konstruksi Indo-nesia. Khusus dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), SDM Sektor Konstruksi di Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman semakin berkurang lahan pekerjaan karena diam-bil oleh orang asing, karena berbagai up-aya dan strategi disiapkan, diantaranya rencana mensertifikasi seluruh tenaga kerja konstruksi yang sedang bekerja pada proyek-proyek di Indonesia, den-gan ketentuan jika mereka melakukan kesalahan atau dikomplain oleh para

pengguna jasa maupun penyedia jasa karena tidak cakap dalam bekerja, mere-ka akan ditarik dan diberikan pendidikan dan pelatihan.

Demikian diutarakan Ditjen Bina Kon-struksi, Yusid Toyib, dihadapan para anggota DPR Provinsi dan Kota, Asosiasi Profesi & Badan Usaha, Pengurus LPJK Provinsi Sumsel, Pakar Perguruan Tinggi, Asessor & Ahli, serta anggota DPR di wilayah Sumatera Selatan, hari Senin (16/11) di Palembang.

Pembangunan infrastruktur di Indone-sia sangat masif dilakukan termasuk di wilayah Sumatera Selatan, terdapat 2 (dua) proyek besar yang harus segera dilaksanakan, diantaranya, Jalan Tol Palembang Indralaya, Jalan Tol Kayu Agung – OKI – Betung yang akan men-

jadi jalan tol terpanjang di luar jawa, disamping proyek pembangunan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games pada tahun 2018. Atas hal-hal terse-but selain dukungan regulasi, metode, penyedia jasa yang handal, dukungan kompetensi tenaga kerja nasional sangat dibutuhkan, tak terkecuali SDM Sektor Konstruksi wilayah Sumatera Selatan, karena dengan SDM Konstruksi yang handal dan produktif menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan in-frastruktur.

SDM Pelatihan Konstruksi di wilayah Su-matera Selatan harus memiliki ciri khas, sebagai contoh, Jawa Timur, diarahkan untuk menjadi tempat spesialist terbaik bidang pengelasan (welding), dukun-gan atas fasilitas untuk menjadi tempat pelatihan Las terbaik di Indonesia akan

DITJEN BINA KONSTRUKSI MENDORONG 7,2 JUTA TENAGA KERJA KONSTRUKSIDI INDONESIA UNTUK SEGERA DI SERTIFIKAT

INFO UTAMA


di berikan ke Surabaya, sedangkan di Sumatera Selatan, didukung untuk men-jadi specialist di bidang perkayuan, jadi ketika para penyedia jasa, atau penggu-na jasa mencari tempat pelatihan yang memiliki fasilitas bidang perkayuan yang terbaik di Indonesia, Palembang yang di-tuju. “kami akan memberikan dan meny-iapkan semua fasilitas yang dibutuhkan jika itu dikehendaki oleh masyarakat”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Adanya sinergi antara para pelaku dan pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi merupakan hal yang mutlak untuk mewujudkan infrastruktur yang handal dan berkualitas di Indonesia, juga termasuk salah satu indikatornya adalah melakukan percepatan sertifikasi kepada para SDM sektor Konstruksi. Kondisi Indonesia yang luas dan berag-am, mengharuskan keterlibatan seluruh stakeholder jasa konstruksi, melalui ker-jasama. Kerjasama dibangun dengan 9 (sembilan) mitra kerja Ditjen Bina kon-struksi, diantaranya, 1) Kementerian/Lembaga (misalnya: Kementerian Pen-didikan dan Kebudayaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lain-lain); 2) Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melalui Tim Pem-bina Jasa Konstruksi Daerah; 3) Asosiasi Profesi; 4) Asosiasi Perusahaan; 5) Badan Usaha; 6) Instansi Pendidikan (SMK dan Politeknik); 7) Pemerintah/Organisasi luar negeri; 8) Kelompok masyarakat;

dan 9) Lembaga Pengem-bangan Jasa Konstruksi.

“Hal ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan para mitra kerja, dan jangan hanya mengandalkan APBN saja, melainkan dibutuhkan du-kungan APBD, para Badan Usaha, milik Negara mau-pun swasta, termasuk dida-lamnya industri terkait kon-struksi, seperti perusahaan Semen, Baja, dll, semua harus bersatu padu beker-jasama”, seru Yusid.

Dahulu pemerintah dalam melaksanakan program ker-janya melaksanakan sendiri kegiatan pelatihan/serti-fikasi dengan keterbatasan anggaran, hal ini berdampak

pada capaian yang sempit dan sedikit. Dengan kondisi sekarang tidak mungkin lagi pola pelaksanaan seperti itu dilak-sanakan namun lebih kepada penerapan pola kerjasama dan sharing yang terus digalakan. “Eranya kerjasama untuk menciptakan sinergi pelaksanaan pro-gram”, Ujar Dirjen Bina Konstruksi.

Proses sertifikasi yang berlangsung cuk-up beragam baik dari segi biaya, proses, maupun lamanya waktu yang dibutuh-kan untuk mendapatkan sebuah serti-fikat. Beberapa kendala/hambatan para SDM sektor konstruksi untuk mendap-atkan pengakuan kompetensinya akan berdampak pada terhambatnya proses pelelangan untuk mendapatkan peker-jaan, selain itu dapat memperlambat penciptaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar. T e r o b o s a n LPJK ProvinsiSumateraSelatanS e m e n t a r a itu, Ketua LPJK Provinsi, Sas-tra Suganda, mengutarakan bahwa bu-tuh dukungan penuh dari seluruh stake-

holder karena proses sertifikasi kepada para SDM sektor konstruksi di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sastra berujar, “Kami mengupayakan untuk bisa mendorong pensertifikatan sebanyak-banyaknya untuk para SDM sektor Konstruksi ba-gaimanapun caranya, jika diperlukan pemangkasan dari sisi biaya untuk tidak mempersulit untuk kemajuan sektor jasa konstruksi nasional khususnya di Sumat-era Selatan”.

Link and Match Dunia Pendidikandengan Dunia Jasa KonstruksiDari sisi dunia pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi di Sumatera Sela-tan, Rektor Terpilih Universitas Sriwi-jaya, Anis Saggaff, mengakui bahwa terobosan-terobosan untuk melakukan program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja terus mengalami perkembangan yang baik, seiring dengan disahkannya UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Ting-gi yang mewajibkan kepada para lulu-san perguruan tinggi, pada tahun 2016 / 2017, selain memiliki ijazah kelulusan harus memiliki sertifikat kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian yang digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu, Perguruan Tinggi akan bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Selain itu dosen dosen praktisi akan diberdayakan lebih banyak lagi dengan porsi sekitar 20 – 40 % pada syarat SKS yang wajib dipenuhi untuk jenjang pendidikan tinggi (DND). v


INOvASI TERBARU DARI SEMEN

INFO UTAMA

Anda tentu tahu Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah atau Piramida di Mesir. Kedua situs ber-sejarah tersebut rupanya

dibangun dengan menggunakan semen sebagai material pengikatnya. Ya, sejak dulu semen sudah menjadi material uta-ma dalam membuat sebuah bangunan.

Davy Sukamta, Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), mengung-kapan penggunaan semen sudah diakui bahkan jauh sebelum serbuan gedung-gedung pencakar langit yang saat ini memenuhi ibu kota. Hanya saja, kompo-sisi material pembentuk semen dulu dan sekarang cukup berbeda.

Dulu, semen diperoleh dari hasil pen-campuran abu vulkanik dan batu kapur. Saat ini, semen terbuat dari campuran silika (sejenis mineral berbentuk pasir), aluminium oksida (alumina), dan oksida besi. Seluruh bahan tersebut kemudian diolah untuk dapat menghasilkan par-tikel-partikel kecil.

Untuk dapat membuat sebuah bangu-nan yang kokoh, semen harus dicampur dengan air dan pasir, lalu bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti spasi antarbata, plesteran dinding, lantai, dan trasraam. Jika ingin dibuat beton untuk stuktur kolom, lantai, dan dak beton, se-men harus dicampur air, pasir, dan batu kerikil. Untuk dapat menghasilkan sebuah adon-an semen yang kuat dan kokoh dibutuh-kan produk semen yang berkualitas. Tak heran jika para produsen terus melaku-kan riset guna mendapatkan kualitas se-men yang lebih baik dan menciptakan inovasi semen baru sesuai permintaan pasar. Setelah kita diperkenalkan dengan semen konvensional dan semen instan, kini ada inovasi terbaru lagi di dunia se-men. Apa sajakah inovasinya?

Kabar bahagia datang bagi dunia kontruksi Indonesia. Campur tan-gan teknologi di dunia bahan bangunan melahirkan inovasi baru di

bidang material, khususnya semen. Inovasi apakah itu?

1. Semen Tahan Panas Semen tahan panas ini adalah inovasi yang dilakukan oleh salah satu produsen se-

men. Menurut salah satu manager perusahaan tersebut semen tahan panas diran-cang khusus untuk beton kontruksi besar yang rentan terjadi keretakan. Misalnya pembangunan jembatan, pondasi rakit atau mat foundation (pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak di tanah lunak), dan gelagar (konstruksi baja atau beton yang membentuk bentangan jembatan, dermaga, atap).

Semen tahan panas ini dapat mencegah keretakan yang diakibatkan oleh panas hi-drasi yang terjadi akibat perubahan suhu pada proses pembuatan beton. Biasanya, proses keretakan akan berlangsung bersamaan dengan proses pengerasan beton ini. Selain itu, semen ini memberikan keunggulan lain, seperti menghemat waktu penger-jaan, mengurangi biaya pembangunan, kuat tekan lebih tinggi di atas 56 hari, dan mengurangi permeabilitas (daya resap) air ke dalam beton.

2. Semen Anti-air Semen anti-air ini merupakan jawaban atas segala permasalahan konstruksi yang

rentan terhadap air. Diproduksi oleh salah beberapa produsen semen di Indone-sia, semen anti-air ini merupakan semen yang dirancang khusus untuk melindungi bagian-bagian tertentu yang sering bersinggungan dengan air, seperti area luar, atap dak beton, kamar mandi, dan kolam renang. Setelah semen diproses jadi sebuah ben-da (atap, dinding, plat lantai, kolom struktur, balok struktur, dan masih banyak lagi), maka benda tersebut akan memiliki kerekatan pori-pori yang sangat bagus sehingga mampu menahan intensitas air yang masuk. Semen dengan teknologi waterproofing berfungsi untuk mengurangi daya serap air ke dalam tembok sehingga mencegah tim-bulnya bercak dan rembes.

Bila semen sudah diaplikasikan ke tembok, mungkin airnya masih akan terserap tapi

jumlahnya akan jauh lebih sedikit sehingga tidak akan muncul bercak atau rembes. Bahan pengikat khusus yang terdapat di dalam semen ini menjadi salah satu faktor yang membuat air tidak mudah masuk ke dalam beton. Semen ini dapat diaplikasikan di semua sudut yang rawan terkena air, seperti dinding kamar mandi dan fasad ban-gunan.

3. Semen Kering 1 Jam Biasanya, adukan semen membutuhkan waktu pengeringan 28—30 hari hingga siap

dilakukan proses berikutnya. Semen dapat langsung digunakan atau dibebankan da-lam waktu 1 jam setelah proses pemberian adukan semen. Racikan semen khusus membuat semen ini dapat gunakan dalam waktu singkat.

Namun, keunggulan tersebut justru menjadi kelemahannya. Waktunya yang begitu cepat kering, membuat semen ini tidak bisa digunakan pada bidang yang lebih luas. Pasalnya, sifat adonan semen yang mudah mengeras membuat proses pengerjaan dikhawatirkan akan mengering sebelum pekerjaan selesai dilakukan. Hal ini lebih co-cok digunakan sebagai material untuk perbaikan, seperti perbaikan retak, perbaikan lantai/dinding, perbaikan beton, perbaikan retak beton, pengisian kekeroposan, dan segala jenis perbaikan lainnya.


PendahuluanMemasuki penghujung tahun 2015, wa-cana mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin membahana. Peringkat Indonesia berdasarkan Lapo-ran World Economic Forum pada Tahun 2015 berada pada posisi 37 (turun 3 per-ingkat) masih berada di bawah Singapura (2), Malaysia (18), Thailand (32), sedang-kan Filipina (47) dan Vietnam (56) masih berada dibawah Indonesia. Peringkat Daya Saing tersebut disusun berdasar-kan 113 indikator yang mempengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain, infrastruktur, ino-vasi, dan lingkungan makro ekonomi. Pilar Infrastruktur yang menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung Daya Saing berada pada peringkat 62 perlu mendapatkan perhatian khusus dengan menjaga agar kondisi Sektor Konstruksi Nasional lebih siap menghadapi arus jasa dan arus tenaga terampil yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.

Meningkatkan kemampuan Daya Sa-ing Indonesia dengan berfokus kepada Infrastruktur dengan menciptakan ke-tahanan Masyarakat Jasa Konstruksi yang mendukung target pembangunan Infrastruktur Pemerintah merupakan suatu keniscayaan yang membutuhkan dukungan semua pihak. Pasar jasa kon-struksi di Indonesia pada 2014 mencapai 278 miliar dollar AS atau senilai Rp 3.530 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 12.700 per dollar AS tidak boleh jatuh ke tangan negara lain.

Defenisi Produktivitas Secara umum Produktivitas dapat diar-tikan sebagai Keluaran (Output) dibagi dengan Masukan (Input). Produktivitas di Sektor Konstruksi sebagai industri pa-dat karya lebih umum diartikan sebagai Produktivitas tenaga kerjanya. Sum-

INTRODUKSI PRODUKTIvITASTENAGA KERJAOleh :Ir. Indra Sjafei, M.SiImmanuel Bonardo H, ST, MT

bangsih faktor lainnya seperti peralatan dan modal dirasakan memiliki bagian yang lebih kecil. Menurut Sumbodo (2010), OECD mendefinisikan daya sa-ing sebagai tingkat kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar in-ternasional dan bersamaan dengan itu kemampuan menciptakan suatu kese-jahteraan berkelanjutan bagi warganya. Michael Porter secara tegas menyatakan produktivitas merupakan akar penentu

tingkat daya saing baik baik pada level individu, perusahaan, industri maupun pada level negara. Produktivitas sendiri merupakan sumber standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun

perkapita. Jadi terdapat hubungan yang sejalan antara tingkat produktivitas dan tingkat daya saing.

Produktivitas dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria pengukuran. Perbe-daan kriteria pengukuran ini bergantung kepada tujuan dari pengukuran terse-

but. Thomas (1990) membagi penguku-ran Produktivitas ini menjadi beberapa bagian :

a. Model Ekonomi Model ekonomi menggunakan

Produktivitas sebagai suatu nilai To-tal Productivity Factor (TFP)

b. Model Proyek Defenisi yang lebih akurat yang digu-

nakan oleh Lembaga Pemerintah un-tuk perencanaan program yang lebih spesifik dan estimasi konseptual.

c. Model Berorientasi Aktivitas Defenisi yang sering digunakan oleh

Kontraktor dengan menggunakan versi lebih detail dari persamaan Model Proyek.

INFO UTAMA

TPF

Total Putput

Tenaga Kerja + Material + Peralatan + Energi + Modal=

Gambar 1 : TFP menggunakan satuan nilai uang (Rupiah)

OutputProduktivitas = Tenaga Kerja + Peralatan + Material

Meter PersegiProduktivitas = Rupaih


III. Kondisi Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia

Produktivitas Tenaga Kerja dapat diar-tikan sebagai Output dari tenaga kerja dibagi dengan Input dari tenaga kerja tersebut. Dalam melakukan peningkatan dan pengembangan, tentunya diper-lukan pengetahuan mengenai kondisi dasar. Kondisi dasar adalah kondisi yang menjadi baseline sebelum dilakukannya penanganan. Untuk mengetahui kondisi dasar ini maka perlu dilakukan penguku-ran dengan menggunakan kriteria pen-gukuran yang diinginkan. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organiza-tion (APO) Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia yang dihitung dari nilai GDP pada Tahun 2012 sebesar 20.000 dollar AS dan jauh berada dibawah Singapura dan Malaysia. Data lebih lengkap dise-diakan oleh tabel dibawah ini :

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia dan Singapura yang secara peringkat GCI memang berada diatas Indonesia. Terli-hat juga bahwa pertumbuhan produktiv-itas Tenaga Kerja Sektor Konstruksi be-rada pada angka 1,1% per tahun (belum memenuhi target Outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 2% pertahun dan 27% dalam lima tahun).

Dampak dari Produktivitas Tenaga Kerja yang rendah adalah menurunkan ef-esiensi dan efektivitas pekerjaan kon-struksi yang berakibat pada lambat dan menurunnya kualitas pekerjaan. Dengan melihat pentingnya Produktivitas Tenaga kerja maka pengukuran Produktivitas Tenaga kerja dilakukan secara berkesi-nambungan. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja adalah indikator kinerja waktu konstruksi. Nilai Produktivitas ten-aga kerja digunakan dalam perencanaan dan penjadwalan konstruksi, pengenda-lian biaya dan performa pekerja, serta estimasi dan akunting. Apabila sebuah perusahaan ingin mengurangi resiko, meningkatkan keuntungan atau menda-patkan pangsa pasar, maka data yang akurat akan Produktivitas Tenaga Kerja sangat diperlukan sebagai dasar penen-tuan strategi dan kebijakan peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut.

IV. Metode Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja dibagi menjadi dua jenis yaitu berbasis akuntansi dan berbasis rekayasa teknik. Pengukuran dengan metode akuntansi mengandalkan analisis dari data histo-ris akuntansi untuk menentukan per-syaratan jam kerja bagi jenis pekerjaan spesifik. Pengukuran dengan metode

rekayasa teknik dilakukan dengan me-neliti proses pekerjaan kompleks men-jadi bagian-bagian kecil dan menganali-sis bagian tersebut untuk mendapatkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Pengu-kuran dengan metode akuntansi cukup mudah dilaksanakan namun tidak me-motret variasi lingkungan kerja.

Pengukuran dengan metode rekayasa teknik melibatkan pengukuran peker-jaan, pengambilan sampel pekerjaan, Analisa Time and Motion, serta Pe-modelan. Pengukuran pekerjaan adalah pengamatan individu dalam bekerja dan mengklasifikasikan hasil pekerjaan terse-but sebagai produktif atau tidak produk-tif, Hal ini berguna untuk menentukan tingkat produktivitas dengan tujuan se-bagai perbandingan. Analisis Time and Motion dikatakan sebagai metode pal-ing akurat untuk menghasilkan standar produktivitas. Pemodelan berdasarkan faktor produktivitas disebutkan sebagai metode paling mudah diterapkan untuk industri Konstruksi dan memiliki potensi untuk menghasilkan data yang berguna.

V. Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta ser-tifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen. Untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dapat dilakukan dengan pelatihan/ pendidikan dan uji kompetensi dengan mengacu ke-pada standar kompetensi (SKKNI) yang telah ditetapkan. Kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi, tentunya akan meningkatkan nilai tambah yang dihasil-kannya, lalu akan semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja yang bersang-kutan, dan akhirnya akan semakin tinggi daya saing tenaga kerja yang bersangku-tan. Selanjutnya apabila dilihat secara agregat, semakin tinggi kompetensi ra-ta-rata tenaga kerja, maka akan semakin tinggi PDB per kapita, yang berarti se-makin tinggi produktivitas rata-ratanya, akhirnya semakin tinggi daya saingnya. Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dapat menjamin pening-katan Produktivitas yang akan bermuara pada peningkatan Daya Saing.

Sumber : APO Productivity Databook, 2014

OutputProduktivitas Tenaga Kerja = Biaya Tenaga Kerja

atau OutputProduktivitas Tenaga Kerja = Jam Kerja


Berdasarkan banyak penelitian sebelum-nya, terlihat bahwa peningkatan Upah/Billing Rate tidak semerta-merta menin-gkatkan produktivitas tenaga kerja da-lam suatu Proyek Konstruksi. Soekiman dkk (2011) menyatakan bahwa Produk-tivitas Tenaga Kerja konstruksi dipengar-uhi oleh beberapa faktor utama yaitu pengawasan, material, dan pelaksan-aan rencana kerja. Faktor lain yang juga memberikan pengaruh cukup signifikan adalah peralatan, pemilik perusahaan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kebijakan dalam meningkatkan Produk-tivitas Tenaga Kerja seyogianya mem-pertimbangkan pembahasan diatas. Pe-rumusan kebijakan terkait Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Konstruksi diperlu-kan dalam menciptakan sistem terstruk-tur yang memiliki tujuan akhir “Menin-gkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional” sesuai den-gan Nawacita Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang sinergis dan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan Industri Konstruksi harus dirumuskan sesegera mungkin mengingat sudah terikatnya Indonesia dengan komitmen MEA 2015. Kementerian PU-PERA dalam merumuskan kebijakan dapat berkoor-dinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai partner bersama terkait Ketena-gakerjaan dan Badan Pusat Statistik se-bagai instrumen penyedia data Produk-tivitas secara makro.

Strategi AIM (Awareness, Improve-ment dan Maintenance) yang selama ini diterapkan oleh Kemenaker sebagai Liason Officer dari APO (Asian Productiv-

Peningkatan Produktivitas BerkesinambunganSumber : Payaman (2015)

ity Organization) dapat diterjemahkan menjadi rencana kerja yang disesuai-kan dengan keunikan Sektor Konstruksi dibandingkan dengan Sektor lainnya. Pelaksanaan strategi juga perlu diikuti dengan monitoring secara langsung dan pendampingan terhadap Stakeholder

sebagai perwujudan hadirnya keterli-batan Pemerintah dalam meningkatkan Produktivitas Sektor Konstruksi.

Menerjemahkan dan melaksanakan strategi yang mampu diimplementasi-kan menjadi kegiatan terarah dan terlak-sana dengan baik membutuhkan Komit-men, Kapabilitas dan Kontinuitas dari seluruh pihak. Pembangunan Aware-ness Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Konstruksi sebagai inisiasi awal menjadi tugas perdana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fokus pada tenaga kerja diharapkan dapat menjadi Leverage bagi Industri Konstruk-si yang berkarakter padat karya secara keseluruhan dengan tetap melakukan inisiasi terhadap pengembangan di fak-tor pendukung Produktivitas Konstruksi lainnya. v


Jika dulu pemerintah hanya kons-en memperkuat ketahanan di be-berapa bidang saja, seperti ketah-anan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial budaya, kini

semua aspek sudah mulai memperkuat dan berbenah diri. Tak terkecuali den-gan ketahanan di bidang jasa kontruksi. Perkuatan ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor liberalisasi perdagangan dan jasa dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai per awal Jan-uari 2016. Artinya, waktu menuju lib-eralisasi perdagangan dan jasa tinggal menunggu hitungan bulan.

Di komandoi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Kon-truksi (Dirjen BK), pemerintah mem-beri perhatian yang sangat serius da-lam menyiapkan diri agar Ketahanan masyarakat Jasa Kontruksi (KMJK) tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri. KMJK ini menjadi perhatian serius dikarenakan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terwujudnya ketahanan pangan, pening-katan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada akhirnya berujung pada peningka-tan kualitas hidup masyarakat.

Apalagi, diketahui bahwa sektor kon-struksi di Indonesia rata-rata menga-lami pertumbuhan sekitar 7% per tahun dan berkontribusi signifikan terhadap

KETAHANAN MASYARAKAT JASA KONTRUKSIDALAM MENGHADAPI PASAR BEBASOleh :M. IRFAN H

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaluiDirektorat Jenderal Bina Kontruksi semakin memberi perhatianserius terhadap Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi (KMJK) agar siap menghadapi liberalisasi perdagangan barang dan jasa dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016

PDB (Product Domestic Bruto) Nasional sebesar 10%. Selain itu, sektor konstruk-si berkontribusi terhadap pembentukan modal, tenaga kerja, dan memberikan banyak efek yang berkaitan dengan sek-tor lain. Mengingat pentingnya peran jasa kontruksi di Indonesia, jangan sam-pai jasa kontruksi menjadi bidang yang terpinggirkan dan harus dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Tantangan BesarIr. Yusid Toyib, M.Eng.Sc, Direktur Jen-deral Bina Kontruksi Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa untuk membuat jasa kontruksi menjadi bidang yang tak terpinggirkan dan tetap men-jadi tuan di rumahnya sendiri merupa-kan pekerjaan rumah yang besar. “Tapi saya percaya, tantangan besar ini tidak mustahil untuk ditaklukan sehingga Ket-ahanan Masyarakat Jasa Kontruksi tetap bertahan dan berkembang,” ucap Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc.

Tantangan dunia jasa konstruksi saat ini terkait dengan banyak aspek yang mana semuanya harus segera diperbaiki seh-ingga Ketahanan Masyarakat Jasa Kon-truksi menjadi lebih baik lagi. Berbagai aspek itu seperti meminimalisir dishar-moni antara pelaku jasa konstruksi dan meningkatkan daya saing bagi semua Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), memperbaiki sistem rantai pasok, mem-

prioritaskan penggunaan teknologi dan produksi dalam negeri, menjaga mutu konstruksi, memperbaiki sistem penye-lenggaraan konstruksi, memberi du-kungan akses permodalan/pembiayaan bagi para pelaku usaha sektor jasa na-sional, membuka akses selebar-lebarnya berkaitan dengan informasi konstruksi, meningkatkan jumlah tenaga kerja kon-struksi yang bersertifikat, meminimalisir tingginya angka kecelakaan kerja, dan meningkatkan efisiensi serta produktivi-tas dalam penyelenggaraan konstruksi.

Tentu semua ini perlu kerjasama yang baik antar-banyak pihak secara berke-sinambungan. Karena, Ketahanan Masyarakat Jasa Kontruksi ini akan ber-hasil jika adanya swadaya gotong royong dan kebersamaan dari masyarakat jasa kontruksi, yang dalam hal ini meliputi para stakeholder, pemilik proyek atau pengguna jasa, penyedia jasa—bisa berasal dari sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, Lembaga Pelatihan Jasa Kontruksi (LPJK), asosiasi, serta SDM— yang bekerja di sektor kontruksi harus memiliki produk-tifitas yang tinggi, ulat, dan tangguh, se-hingga mampu menghadapi dan menga-tasi segala tantangan yang ada.

Ini Dia Strateginya!Pemerintah selaku pembina jasa kon-struksi di Indonesia juga telah menyiap-kan beberapa strategi dalam membuat

INFO UTAMA


pengaturan, pemberdayaan, dan penga-wasan, terhadap bidang kontruksi. Hal ini tertuang dalam Permen PU no.10/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pembe-rian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”.

Isinya adalah untuk semua pekerjaan konsultansi, yaitu kerja sama operasi antara Badan Usaha Jasa Kontruksi As-ing (BUJKA) dengan Badan Usaha Jasa Kontruksi (BUJK) Nasional, dilakukan dengan persyaratan seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri dan paling sedikit 50% (lima pu-luh persen) dari nilai pekerjaan peren-canaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK. Bisa juga dibuat regulasi, pekerjaan kon-sultansi di bawah Rp750 juta diperun-tukkan hanya khusus bagi usaha kecil.

“Regulasi dalam menghadapi liberalisasi perdagangan barang dan jasa, tentu-nya tidak dibuka secara 100%. Ini untuk menjaga Ketahanan Masyarakat Jasa Kontruksi Indonesia agar tetap kuat,” kata Yusid Toyib. Ia mencontohkan, un-tuk pergerakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia tetap dibatasi hanya di level manajemen dan ahli, serta dibatasi pada tiga status: business visitor, intra-corporate (dalam satu peru-

sahaan), dan contracted person (tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusa-haan asing yang telah mendapat kontrak kerja). Selebihnya, pekerjaan di luar itu masih dipegang oleh orang Indonesia.

Selain itu, harus adanya Mutual Rec-ognition Agreement, yaitu pengakuan penyetaraan kompetensi antarnegara anggota ASEAN. Tujuannya, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal standar pekerjaan untuk posisi yang sejajar. Jika semua program ini konsisten dijalankan dengan baik, maka KMJK Indonesia akan tetap jadi tuan di rumahnya sendiri.

Perbanyak Tenaga AhliBeberapa program juga dijelaskan Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc mengenai target yang ingin dicapai pemerintah untuk mendukung Ketahanan Masyarakat Jasa Kontruksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019. Program yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu meliputi pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi sebe-sar 40%, penggunaan beton pracetak sebesar 30%, peningkatan 125 BUJK ke klasifikasi besar B2, dan nilai ekspor jasa konstruksi ke luar negeri sebesar Rp15 triliun.

Dari sisi masyarakat jasa kontruksi, pe-merintah juga melakukan pembekalan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga terampil yang diwujudkan dalan 200 kerjasama strategis antara kemen-terian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Pelatihan Jasa Kontruksi (LPJK), asosiasi, Badan Usaha Jasa Kon-truksi (BUJK), proyek, dan masyarakat jasa konstruksi. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan menggunakan me-tode plasma.

Total tenaga ahli yang rencananya diberi pelatihan hingga memiliki sertifikat keahlian jumlahnya ditargetkan sebagai berikut: 50.000 insinyur, 200.000 teknisi, 500.000 tenaga terampil, 10.000 instruk-tur atau asesor pelatihan konstruksi, 10.000 tenaga ahli atau manajer proyek terlatih, dan 40.000 supervisor atau fore-man terlatih. Ini dapat Anda lihat ditabel berjudul “Kebijakan dan NSPK”.

Pentingnya SertifikasiBerkaitan dengan sertifikasi yang sedang digalakkan pemerintah dan Lembaga Pelatihan Jasa Kontruksi (LPJK), menurut Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc bahwa memiliki tenaga kerja yang berkompeten dan ber-


sertifikat itu penting. “Namun, yang in-gin saya tekankan, bukan sertifikat saja, tetapi lebih kepada kompetensi tenaga kerja itu sendiri. Percuma sertifikat dimi-liki, jika kemampuan yang diujikannya itu tidak dipergunakan,” ucapnya. Seba-gai contoh, tenaga kerja terampil yang telah dilatih, lalu diuji, dan akhirnya lulus dapat sertifikat, tetapi ia malah bekerja sebagai tukang parkir. Ini percuma!

Seperti yang diutarakan, poinnya adalah kompetensi. Sedangkan sertifikat adalah tanda bukti yang dimiliki atas sebuah kompetensi, baik dari sisi kognitif dan psikomotorik. Dari sisi kognitif tenaga kerja memiliki pengetahuan khususnya tentang teknik pekerjaan, lalu pemaha-man akan material dan peralatan yang dipergunakan. Jangan sampai pekerja menggunakan bahan dan alat yang asal dan tidak standar. Selain itu, dari sisi psikomotorik/pratek tenaga kerja har-

us cakap dalam bekerja, terampil, dan memiliki keahlian.

Optimis Bisa!Tak hanya sebatas strategi dan wacana, langkah maju pun sudah mulai dilakukan Direktorat Jenderal Bina Kontruksi den-gan membuat pembaharuan program baru ke arah pembangunan infrastruk-tur nasional berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada program pengenalan Rumah Instan Sederhana (RISA), con-tohnya. Dulu, pelatihan RISA sempat diperkenalkan dan dibangun di Jogjakar-ta, tetapi pekerja bangunan yang dibawa bukan berasal dari Jogjakarta. Yang ada, tak hanya program ini yang tidak berkem-bang, tetapi pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.

Kini, setiap ada pengenalan dan pemban-gunan RISA, tukang yang dilatih adalah masyarakat sekitar yang sudah memiliki

dasar menukang, sehingga program ini pun diharapkan akan lebih maksimal. Masyarakat jadi mengenal programnya, mengaplikasi, dan menerapkannya. Se-lain itu, pemerintah tak canggung untuk turun tangan mencari tukang dan mem-beri pelatihan agar sertifikasi benar-be-nar terealisasi.

Dengan semua usaha yang telah dilaku-kan dan perencanaan matang, dunia jasa konstruksi dengan segala problema-tika dan tantangannya, Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc optimis bahwa Ketahanan Masyarakat Jasa Kontruksi tetap bisa bertahan menghadapi liberalisasi perda-gangan dan jasa dari Masyarakat Ekono-mi ASEAN (MEA) 2016. “Siap tidak siap kita harus hadapi, untuk itu Ditjen Bina Konstruksi ada,” tutupnya. v

Ada beberapa dukungan kebijakan yang dikeluarkan pe-merintah untuk melindungi Ketahanan Masyarakat Jasa Kontruksi (KMJK) agar terus dapat bertahan dan tidak hanyut terbawa arus liberalisasi perdagangan dan jasa, khususnya dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Du-kungan itu berupa peraturan-peraturan yang tertuang se-bagai berikut.

1. Revisi Permen PU 05/2011 Isinya adalah sebagai berikut. “Untuk pekerjaan konsultansi, kerja sama operasi

antara BUJKA dengan BUJK Nasional dilakukan dengan persyaratan:

seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di • dalam negeri; dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai • pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

2. PERMEN PU 08/2011 Isinya adalah sebagai berikut.

Mendorong Agar Usaha Jasa Konsultan Nasional • Memiliki Spesialisasi Melalui Persyaratan Penang-gung Jawab Subklasifikasi Adalah Tenaga Ahli Tetap Dengan Bidang Keahlian Yang Sesuai.

Penyelarasan subklasifikasi dengan standar in-• ternasional (CPC). Penambahan Subklasifikasi Usaha Jasa Enjiniring • Terpadu untuk kualifikasi besar dan pekerjaan kompleks, berisiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.(rencana revisi PERMEN OU 08/2011

3. SE Menteri PU Nomor: 03/SE/M/2013 Isinya tentang: Remunerasi tenaga ahli konstruksi.

4. Permen PU 14/2013 Isinya tentang: Pekerjaan konsultansi di bawah

Rp750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil.

5. UU KEINSINYURAN Isinya adalah sebagai berikut.

Memberikan jaminan bagi praktik keinsinyuran • yang berazaskan profesionalisme dan bertang-gung jawab, serta meningkatkan daya saing in-sinyur Indonesia. Meningkatkan jumlah Insinyur Indonesia.•

Dukungan Kebijakan PemerintahDalam Menghadapi MEA


Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan stat-egis, karena menghasilkan produk akhir berupa bangu-nan atau bentuk fisik yang menunjang prasarana dan sarana sebagai pendukung terhadap bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selama ini sektor jasa konstruksi na-

sional berjalan menggunakan Undang-undang Nomor 18 Ta-hun 1999, dalam perjalanan kurang lebih 16 tahun tersebut, memang telah banyak hasil dan manfaat yag dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi nasional. Namun, hal tersebut tidak selalu berjalan mulus, terdapat be-berapa hambatan yang kerap kali terjadi dalam implementasi Undang-undang tersebut beserta produk statuternya. Hingga akhirnya melakukan revisi atau bahkan penggantian undang-undang jasa konstruksi.

Pembahasan mengenai undang-undang jasa konstruksi me-mang masih terus berlanjut. Hal tersebut memang memakan waktu cukup lama, pasalnya rancangan undang-undang jasa konstruksi memiliki peranan penting dan stategis. Saat ini ma-teri rancangan undang-undang jasa konstruksi (RUUJK) sudah lengkap, termasuk kepentingan dari asosiasi sudah terako-modir dengan baik. Dimana, rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi sudah terakomodir secara universal kepentingan jasa konstruksi nasional ynag sudah mensetarakan antara pe-nyedia jasa dengan pengguna jasa. Hanya saja hal tersebut be-lumlah cukup, butuh pengawasan pemerintah guna mengatur aspek-aspek khusus didalamnya.

Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Dewan perwakilan Rakyat RI bukanlah revisi dari UU No-mor 18 tahun 1999, melainkan produk undang-undang baru yang judulnya jasa konstruksi. Sedangkan terminologi atau ru-ang lingkupnya berubah dan paling dominan adalah hilangnya peran masyarakat di dalam rancangan undang-undangyang baru tersebut isinya bukan jasa konstruksi melainkan sektor konstruksi. Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Dewan perwakilan Rakyat RI bukanlah revisi dari UU No-mor 18 tahun 1999, melainkan produk undang-undang baru yang judulnya jasa konstruksi. Sedangkan terminologi atau ru-ang lingkupnya berubah dan paling dominan adalah hilangnya peran masyarakat di dalam rancangan undang-undang yang baru tersebut isinya bukan jasa konstruksi melainkan sektor konstruksi

Beberapa waktu lalu diadakan diskusi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dihadapan para pekerja dan penyedia jasa konstruksi, hadir sebagai narasumber Yusid Toyib, Dirjen

STATUS PERUBAHAN RANcANGAN

UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

Bina Konstruksi di dampingi oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Yaya Supriyatna. Menurut Yaya Supriyatna, pemerintah saat ini tengah mendiskusikan dengan stakeholders jasa konstruksi yakni asosiasi, pakar/perguruan tinggi agar dapat menghasilkan usulan kosilidasi. Stakehold-ers tersebut juga diharapkan akan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang rencananya akan dilaksanakan di 3 provinsi yakni Bali, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sekali-gus mendampingi kunjungan kerja komisi V DPR ke Korea dan Kanada. Mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK), Gapensi, gapek-sindo, Gapenri, AKI, Inkindo, dan Perkindo.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib juga menambah-kan perlu untuk mengadakan FGD dengan tenaga ahli, penel-iti, dan legal drafting, bersama sekretariat Komisi V DPR serta berbagai pemangku kepentingan seperti internal satminkal, Kementerian PUPR, Asosiasi, perguruan tinggi, dan LPJK. Baru, setelah itu semua terlaksana sidang paripurna dan me-netapkan RUUJK insiatif DPR pada minggu ke II bulan Oktober 2015. Para perwakilan dari beberapa kontraktor BUMN sep-erti Wijaya Karya, WASKITA, Hutama Karya, Adhi Karya, Yodya Karya, Indah Karya, Brantas, Istaka Karya, AKA, PP, dan Amarta karya berkumpul bersama mendiskusikan terkait rancangan undang-undang jasa konstruksi yang tengah digodok bersama pemerintah melalui Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi dan DPR RI Komisi V.

Timeline Penyusunan RUUJK

Gambar 1

Saat ini, penyelengaraan jasa konstruksi memiliki tantangan yang tidak mudah, investasi konstruksi yang semakin besar dan pasar jasa konstruksi yang semakin terbuka secara global khususnya dengan terbentuknya pasar Masyarakat Ekonomi

INFO UTAMA


Asean 2016 hal inilah yang melatarbelakangi penyusunan ran-cangan undang-undang jasa konstruksi. Tidak hanya itu faktor lingkungan yang strategis telah berubah secara signifikan seh-ingga memerlukan harmonisasi antara pemberlakuan Undang-undang ketenagakerjaan dan terbentuknya BNSP dan LSP, pem-berlakuan standar internasional terkait usaha jasa konstruksi, pemberlakuan Undang-undang keprofesian seperti Insinyur dan arsitek, pemberlakuan terkait sektor jasa konstruksi (ESDM). Keperluan mendesak dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan berdasarkan hasil pembelajaran dalam penerapan UU 18/1999 yang mencakup antara lain: as-pek pembinaan, penyelenggaraan, penegakkan ketertiban/hu-kum, partisipasi masyarakat, dan keamanan keselamatan dan kesehatan konstruksi.

Kerangka Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksiversi DPR RI

Gambar 2

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina pekerja dan penyedia jasa konstruksi mengharapkan perubahan subatansi dalam rancangan undang-undang jasa konstruksi seperti pem-binaan dan pembagian tugas pembinaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperjelas. Seiring dengan berkembangnya sektor konstruksi di Indonesia, perkembangan pekerja dan pe-nyedia konstruksi pun menjadi meningkat, haltersebut ditandai dengan maraknya pekerja dan penyedia jasa konstruksi asing yang masuk ke Indonesia. Melihat fenomena tersebut, menjadi alasan perlunya pengaturan badan usha jasa konstruksi asing.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam setiap jenis pekerjaan konstruksi harus terintregasi dengan jelas (DB, EPC,PBC). Sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharmonisasikan dengan undang-undang keprofesian dan undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting kar-ena banyak sarjana muda jurusan teknik atau arsitek yang tidak melanjutkan pekerjaannya dalam bidang konstruksi setelah lulus perguruan tinggi. Sertifikasi hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina para tenaga kerja konstruksi yang berkom-peten. Dalam memberikan sertifikasi kepada pekerja kon-struksi Pemerintah, melalui Ditjen Bina Konstruksi tidak bisa sendiri melainkan perlu kerja sama dari para asosiasi untuk memberikan sertifikasi bagi tenaga kerja yang berkompeten. Dari beberapa pokok-pokok perubahan substansi RUUJK, yang terakhir adalah pencegahan terjadinya kriminalisasi dalam pengikatan kontrak.

Tidak Hanya para stakeholders, masyarakat jasa konstruksi juga diharapkan dapat ikutserta dalam perancangan undang-undang jasa konstruksi. Karena masyarakat jasa konstruksi da-pat berperan sebagai forum penyampaian aspirasi. Masyarak-ta jasa konstruksi juga diharapkan dapat menjadi dewan pengurus LPPJK, melalui asosiasi usaha penyelangaraan ser-tifikasi badan usaha dapat terlaksana. Asosiasi profesi dapat membentuk USTK untuk menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, LPPJK juga dapat melakukan pengembangan jasa konstruksi termasuk meregristasi Sbu/SKA/SKKT.

Gambar 3

Dengan adanya sinergitas antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, pekerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi, dan masyarakat konstruksi dapat terus berkerjasama dalam mewujudkan rancangan undang-undang jasa konstruksi agar dapat segera disahkan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat RI, melalui sidang paripurna dan ditetapkan sebagai Undang- un-dang Jasa Konstruksi. v


PENDAHULUANSesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Pera-turan Menteri Pekerjaan Umum No-mor 10/PRT/M/2014, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yang selanjutnya akan disingkat BUJKA, wajib memben-tuk ikatan kerja sama operasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang selanjutnya akan disingkat BUJK, untuk setiap pekerjaan konstruksi. Da-lam hal proyek konstruksi memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, BUJKA wajib menunjuk

PENTINGNYA PENERBITAN FORMULIR STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI DEMI MENJAMIN

KESETARAAN KEDUDUKAN ANTARA NEGARA PEMBERIPINJAMAN DENGAN NEGARA PENERIMA PINJAMAN DALAM

KONTRAK KONSTRUKSI

Oleh: Lya Trisnawati, SH

JURNAL

Agar kehadiran dan aktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang notaben sebagai negara pemberi pinjaman pada kegiatan jasa konstruksi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Kon-struksi Asing. Selain dari peraturan yang telah ada, ternyata diperlukan juga formulir standar perjanjian kerja sama operasi (joint operation) agar dapat terindikasi acuan yang jelas dalam mengendalikan kegiatan badan usaha jasa konstruksi asing di Indonesia sehingga cita-cita bangsa untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional dapat tercapai.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan tidak adanya formulir standar perjanjian kerja sama operasi dapat me-nyebabkan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional di Indonesia tidak memiliki kedudukan yang setara dalam hal melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Ketidaksetaraan kedudukan ini diakibatkan karena Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing memiliki modal yang besar sehingga Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional harus memenuhi keinginan dan persyaratan yang dibuat oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing untuk dapat memberikan pinjaman dalam melaksanakan kegiatan kontsruksi di Indonesia. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjamin kesetaraan kedudukan antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Ba-dan Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah dengan menerbitkan formulir standar perjanjian kerja sama operasi.

Kata Kunci : Joint Operation, Joint Operation Agreement, Pemerintah, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Pinjaman luar negeri.

BUJK yang memiliki SBU dan IUJK. Dalam Peraturan Menteri ini juga diatur bahwa BUJKA yang telah membentuk ikatan kerja sama operasi dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai den-gan APBN/APBD, pinjaman dan/atau hi-bah luar negeri, penanaman modal asing dan dalam negeri, atau dana swasta ses-uai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan. Selain itu, BUJKA hanya diizinkan mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi.

Pada umumnya, pemerintah Repub-lik Indonesia lebih melihat bahwa joint operation lebih baik karena kontraktor nasional akan bersanding dan seting-kat dengan mitranya dari luar negeri. Lain halnya dengan posisi subkontraktor yang hanya mengerjakan perintah peru-sahaan asing yang menjadi kontraktor utama dan sangat terlihat jelas bahwa posisi subkontraktor tidak setingkat dengan kontraktor luar negeri sebagai mitra. Biasanya pada saat pengajuan penawaran tender, dilampirkan suatu

ABSTRAKSI


tohnya, Pasal kesatu, kedua pihak sepa-kat menunjuk mitra perusahaan asing dengan porsi saham 60 persen sebagai leading institution dan project manager. Pasal kedua, mitra perusahaan asing tersebut berhak menunjuk seorang gen-eral super intendant yang dapat ber-tindak sendiri dengan tanggung jawab yang sifatnya sole responsibility, den-gan catatan dalam beberapa hal khusus yang sangat substansial harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Komite Pen-gawas dengan komposisi keanggotaan 2 berbanding 1. Dari sini dengan mudah dapat dipahami bahwa tindakannya pas-tilah demi keuntungan sepihak, yakni kontraktor luar negeri. Pasal ketiga, para pihak memberikan kuasa kepada mi-tra perusahaan asing tersebut sebagai leader dan pengelola proyek (project manager) untuk dan atas nama joint op-eration sebagai penandatangan tunggal dari kontrak-kontrak dengan semua sub-kontraktor, pemasok, dan lain sebagain-ya. Dari ketiga pasal di atas, jelas terlihat bahwa mitra perusahaan asing, kontrak-tor luar negeri, menjadi mitra utama (leader) dan pengelola proyek yang mempunyai hak penuh untuk mengada-kan hubungan dengan pihak ketiga dan seterusnya. Pengelola proyek bertang-gung jawab kepada komite manajemen yang anggotanya adalah 3 berbanding 1, sehingga apa pun usulan pengelola proyek, dalam kaitannya dengan hubun-gan kemitraannya, dapat dipastikan akan disetujui operation committee. Pasal

lainnya biasanya dikemukakan bahwa kontraktor nasional dengan saham 40 persen berhak mengusulkan seseorang sebagai wakil manajer proyek, den-gan tugas pokok "patuh, mendukung, dan membantu pengelola proyek" dan bertanggung jawab kepada pengelola proyek dalam pelaksanaan pekerjaan. Hampir semua pasal penuh dengan pa-gar-pagar pengaman yang membatasi gerak dari kontraktor nasional. Bahkan, dalam hal kontraktor nasional lalai atau melakukan penyimpangan, pihak yang lain tidak ikut bertanggung jawab. Jadi, posisi kontraktor nasional sebagai mitra suatu joint operation dengan kontrak-tor luar negeri di bidang jasa konstruksi tidak lebih sebagai pelengkap untuk me-menuhi aturan perundangan yang akan sangat merugikan. Kontraktor nasional wajib menyetorkan bagiannya sebe-

affidavit bahwa telah dilakukan kes-epakatan joint operation dalam pelak-sanaan proyek yang akan didapat, yang ditandatangani di atas materai. Affidavit dalam hal ini adalah pernyataan tertulis mengenai telah dilakukannya kesepaka-tan joint operation di atas sumpah oleh pemilik BUJKA, di hadapan penguasa yang berwewenang. Pada kenyataan-nya, dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama operasi yang ada selama ini, jika perjanjian kerja sama operasi sejenis ini terus dilakukan ke depan, keberadaan kontraktor nasional yang menjadi mitra kontraktor asing akan terus dirugikan akibat dari tidak adanya standar dalam pembuatan perjanjian kerja sama op-erasi yang dapat mengindikasikan kes-etaraan kedudukan antara BUJKA atau kontraktor luar negeri dengan BUJK atau kontraktor dalam negeri.

PEMBAHASANBentuk Utama Kemitraan dalam Suatu Perjanjian Kerja sama Operasi Bidang Jasa Konstruksi di Indonesia.

Dalam suatu perjanjian kerja sama op-erasi bidang jasa konstruksi di Indonesia dikenal dua bentuk utama kemitraan, yaitu semua pekerjaan di bawah mitra utama (leading party) atau dibagi den-gan setiap mitra (sharing party) untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pada bentuk perjanjian kerja sama operasi pertama, yakni leading party, banyak terdapat pasal sangat unilateral. Con-


sar 40 persen tanpa hak apa pun da-lam pengelolaan proyek sehingga tidak lebih sebagai pemberi modal bagi joint operation. Hal ini sesuatu yang penulis yakini bukanlah keinginan pemerintah saat mewajibkan kontraktor luar negeri bermitra dengan kontraktor nasional. Penulis meyakini bahwa dengan bentuk perjanjian kerja sama operasi semacam ini, tidak ada nilai tambah apa pun bagi kontraktor nasional.

Perjanjian kerja sama operasi bentuk kedua, yakni dimana setiap pihak melak-sanakan bagian tertentu dari pekerjaan, biasanya terdapat pula suatu pasal yang merupakan tambahan pasal yang ada pada hampir semua perjanjian kerja sama operasi bentuk ini, yang menye-butkan bahwa kerugian akibat kelalaian setiap pihak merupakan tanggung jawab sendiri.

Melihat kedua bentuk dasar perjanjian kerja sama operasi di bidang jasa kon-struksi di atas, sebenarnya joint opera-tion dengan pihak asing tak punya nilai tambah bagi kontraktor nasional. Pem-belajaran teknis maupun pembelajaran manajemen kontrak tidak akan didapat oleh kontraktor nasional dengan bentuk perjanjian kerja sama operasi semacam ini.

Kerja Sama Operasi (Joint Operation).Kerja sama operasi (joint operation) adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, ber-sifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bentuk kerja sama operasi atau istilah yang lebih dikenal di masyarakat jasa konstruksi yakni joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menye-lesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek terse-but selesai.

Pada dasarnya kerja sama operasi dapat terbagi menjadi dua tipe yaitu Admin-istrative dan Non-Administrative Joint Operation.1. Administrative Joint Operation Tipe kerja sama operasi ini yang ser-

ing disebut sebagai Kerja Sama Op-erasi (KSO) dimana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau Project Owner ditandatangani atas nama Joint Operation. Dalam hal ini kerja sama operasi dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpi-sah dari perusahaan para anggotan-ya. Tanggungjawab pekerjaan ter-hadap pemilik proyek berada pada entitas Joint Operation, bukan pada masing-masing anggota Joint Opera-tion. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersa-ma (joint cost) serta pembagian hasil (profit sharing) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan (scope of work) mas-ing-masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement.

2. Non-Administrative Joint Operation Kerja sama operasi dengan tipe ini

dalam prakteknya di kalangan pen-gusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di mana kontrak dengan pihak Project Owner dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini kerja sama operasi hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap Project Owner berada pada masing-masing anggota.

Pentingnya Pemerintah Mengatur For-mulir Standar Kerja sama Operasi untuk Menjamin Keadilan Berbasis Hukum Perjanjian dan Keseimbangan.

Sangat penting untuk diteliti bahwa pengguna jasa dalam hal ini pemerintah masuk lebih dalam lagi dan tak hanya percaya pada affidavit yang dilampirkan saat penyampaian tender, tetapi juga menelaah joint operation yang dibuat. Hak pengguna jasa untuk mendalami perjanjian kerja sama operasi yang dibuat oleh penyedia jasa tidak dilarang. Bahkan, dalam rangka kesetaraan hak dan kewajiban, Federasi Internasional Konsultan Engineering (Federation In-ternationale des Ingenieurs-Conseils/FIDIC) yang diakui di dunia internasion-al sebagai lembaga yang menerbitkan standar kontrak internasional (dikenal sebagai FIDIC Conditions of Contract for Construction) menyatakan dengan jelas bahwa kontraktor harus mendapatkan

kejelasan dari pengguna jasa, tentang kemampuan membayar mereka yang tentunya dapat ditafsirkan bahwa pihak pengguna jasa juga punya hak menge-tahui bahwa kontraktor akan dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai kon-trak dengan baik atau tidak.

Perjanjian ini berusaha untuk memaha-mi perjanjian kerja sama operasi antara negara pemberi pinjaman modal dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan negara penerima pinjaman secara yurid-is, yang artinya adalah memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-per-aturan yang berkaitan dengan masalah hukum perjanjian.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan berbasis hukum perjanjian dan teori keseimbangan. Hal ini menyebutkan bahwa keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian. Dimana asas keadilan dipilih bersama dengan kes-epakatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak, secara bebas, ra-sional dan sederajat.

Melalui pendekatan perjanjian dari sebuah teori keadilan mampu untuk menjamin pelaksanaan hak dan sekali-gus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya suatu konsep keadilan yang baik harus-lah bersifat kontraktual agar sisi kepas-tian hukum dapat tercapai. Konsekuen-sinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesamp-ingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Sedangkan pendekatan perjanjian dari sebuah teori keseimbangan dipakai un-tuk mendukung prinsip dari keadilan itu sendiri, bertujuan untuk memperoleh adanya kepastian hukum para pihak yang berkedudukan setara atau seim-bang dalam melakukan perjanjian kerja sama agar dapat memenuhi prestasi yang dikehendaki kedua belah pihak.

Perikatan yang Diatur dalam Buku III KUH Perdata.Perbuatan hukum yang mengikat antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak


penerima pinjaman memakai dasar hu-kum yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yaitu pengaturan perikatan pada umumnya. Kontrak kerja sama yang di-lakukan ini adalah berjenis kontrak tidak bernama (innominaat) yang diatur dilu-ar KUH Perdata, tetapi dapat dicari dasar hukumnya dari perbuatan perjanjian kerja sama ini dengan menafsirkan asas kebebasan berkontrak. Hal mana hukum kontrak innominaat merupakan bagian dari hukum kontrak pada umumnya yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Hukum kontrak innominaat merupakan hukum yang khusus karena adanya per-janjian kerja sama antara pihak pem-beri pinjaman dengan pihak penerima pinjaman, sedangkan pengaturan kon-trak merupakan ketentuan hukum yang umum. Dikatakan bersifat umum karena hukum kontrak mengkaji dua hal yaitu mengkaji kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Sedangkan hukum kontrak innominaat mengkaji kontrak-kontrak yang sering timbul dan berkembang di kalangan masyarakat, salah satunya karena adan-ya perjanjian kerja sama operasi terse-but.

Sistem pengaturan kontrak innominaat juga sama dengan sistem pengaturan hukum kontrak yaitu open system, arti-nya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang su-dah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat ditegaskan dan disimpulkan dari keten-tuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-buatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Per-data memberikan kebebasan kepada para pihak untuk;1. Membuat atau tidak membuat per-

janjian;2. Mengadakan perjanjian dengan sia-

papun;3. Menentukan isi perjanjian, pelaksan-

aan dan persyaratannya; dan4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu

tertulis maupun lisan.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kem-bali kecuali dengan kesepakatan kedua

belah pihak, atau karena selain adanya alasan-alasan oleh undang-undang din-yatakan cukup untuk itu. Adapun yang menjadi objek hukum perjanjian kerja sama operasi ini berupa suatu proyek konstruksi dengan dana pinjaman yang berasal dari kontraktor luar negeri di-mana persyaratan untuk dapat men-jalankan proyek konstruksi di Indonesia adalah dengan melakukan kerja sama operasi dengan kontraktor dalam negeri berdasarkan syarat-syarat penunjukan kerja sama operasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Re-publik Indonesia.

Perjanjian Menurut Para Ahli.Sebagian pakar hukum menerjemahkan verbintenis menjadi perutangan, ada juga yang menerjemahkannya seba-gai perjanjian. Makna dari kata verbin-tenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Jadi verbintenis menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan hukum. Istilah verbintenis lebih tepat digunakan perikatan dalam kamus hukum overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang arti-nya setuju atau sepakat.

Jadi overeenkomst mengandung arti kata sepakat sesuai dengan asas konsen-sualisme yang dianut oleh KUH Perdata dalam bidang hukum perjanjian. Oleh karena pengertian overeenkomst sesuai dengan asas kata sepakat, lebih tepat diterjemahkan atau digunakan istilah persetujuan, adalah suatu perjanjian.

Menurut Subekti, mengemukakan bah-wa: “Suatu perjanjian adalah suatu per-istiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan ses-uatu hal, dikatakannya bahwa dua per-kataan (perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya)”

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada satu bentuk tertentu saja tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, andaikata perjanjian itu dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Selanjutnya menurut teori yang dike-mukakan oleh Van Dunne, mengartikan tentang perjanjian yaitu suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih ber-dasarkan kesepakatan untuk menimbul-kan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebe-lumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap membuat perjanjian per-lu diperhatikan yaitu :1. Tahap pra contractual, yaitu adanya

penawaran dan penerimaan.2. Tahap contractual, yaitu adanya

persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Tahap post contractual, yaitu pelak-sanaan perjanjian.

Setelah subjek hukum dalam perjan-jian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi asas dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal yang penting dalam perjanjian ada-lah masalah objek perjanjian dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang telah disepakati.

Dalam membuat perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubun-gan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab dian-tara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menang-gung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

Berdasarkan rumusan perjanjian dia-tas, menurut R. Subekti dapat dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian yaitu :1. Hubungan hukum (perikatan).2. Subyek hukum.3. Isi (hak dan kewajiban).4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta

kekayaan).Dengan demikian kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilaku-kan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkrit, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak kerja sama tersebut yang menyebabkan


orang atau para pihak terikat untuk me-menuhi apa yang diperjanjikan.

Perjanjian Baku dalam Joint Operation Agreement.Pada dasarnya kontrak kerja sama harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersa-ma sesuai dengan syarat-syarat sah per-janjian didalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu pemenuhan syarat subjektif dan syarat objektif, bertujuan untuk melak-sanakan prestasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Namun adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam bernegosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu pihak yang tergolong lemah. Hal ini terjadi dalam perjanjian kerja sama operasi antara negara pemberi pinjaman dengan negara penerima pin-jaman dalam pelaksanaan kegiatan kon-struksi.

Bentuk kerja sama ini terdapat adanya klausula dalam pasal perihal penunjukan mitra perusahaan asing leading institu-tion dan project manager, penunjukan seorang general super intendant yang dapat bertindak sendiri dengan tang-gung jawab yang sifatnya sole respon-sibility, pemberian kuasa kepada leader dan pengelola proyek (project manager) untuk dan atas nama joint operation se-bagai penandatangan tunggal dari kon-trak-kontrak dengan semua subkontrak-tor, pemasok, dan lain sebagainya. Dari ketiga pasal di atas, jelas terlihat bahwa mitra perusahaan asing dan kontraktor luar negeri menjadi mitra utama (leader) dan pengelola proyek yang mempunyai hak penuh untuk mengadakan hubun-gan dengan pihak ketiga dan seterusnya. Dari sini dengan mudah dapat dipahami bahwa tindakannya pastilah demi keun-tungan sepihak, yakni kontraktor luar negeri. Dengan demikian dapat dikata-kan bahwa perjanjian yang dibuat kon-traktor luar negeri dengan kontraktor dalam negeri dapat digolongkan dalam jenis perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan kontraktor luar negeri me-

nyatakan kehendak dalam menjalankan kegiatannyanya. Setiap individu be-bas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah, yang dalam hal ini negara pemberi pinjaman memi-liki kekuatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara penerima pinjaman.

Salim HS mengatakan bahwa : “Istilah perjanjian baku berasal dari terjema-han dari bahasa inggris, yaitu standard contract”. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir kontrak. Kontrak inilah telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.

Mariam Darus Badrulzaman juga menge-mukakan ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh

pihak yang posisinya (ekonominya) kuat.

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentu-kan isi dalam perjanjian tersebut.

3. Terdorong oleh kebutuhannya deb-itur terpaksa menerima perjanjian itu.

4. Bentuk tertentu (tertulis).5. Dipersiapkan secara massal dan

kolektif.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan per-janjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonominya yang lebih kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi per-janjiannya. Apabila pihak penerima pin-jaman menerima isi perjanjian maka ia menandatangani perjanjian kerja sama operasi dengan pemberi pinjaman terse-but, tetapi apabila menolak maka per-janjian itu dianggap tidak pernah ada, karena penerima pinjaman tidak me-nandatangani perjanjian tersebut. Pada kenyataan yang sering terjadi kontraktor dalam negeri menerima isi perjanjian karena adanya dorongan atau paksaan untuk memenuhi kebutuhannya, se-hingga pihak kontraktor dalam negeri

tersebut menerima adanya tawaran dari pihak yang lebih kuat yaitu kontraktor luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah unsur-unsur dalam perjanjian baku itu yaitu: (1) diatur oleh kreditur atau ekomoni kuat, (2) dalam bentuk formulir (tertulis), dan (3) adanya klausul-klausul eksonerasi atau pengecualian. Oleh kar-ena itu agar para pihak yang mengada-kan perjanjian menjadi seimbang, perlu adanya penyesuaian kehendak para pihak, kepercayaan para satu sama lain, pernyataan para pihak karena hal san-gat mempunyai keterkaitan yang sangat penting untuk hubungan kontraktual.

Bentuk Perjanjian Baku.Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam be-berapa jenis, antara lain:1. Perjanjian baku sepihak, adalah per-

janjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur (BUJKA) yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur (BUJK).

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum terten-tu. Hal ini yang diharapkan penulis dapat ditindaklanjuti oleh pemer-intah dikarenakan ketidaksetaraan kedudukan antara BUJKA dengan BUJK.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Ada-lah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Secara sederhana, klausula baku mem-punyai ciri berikut.

1. Sebuah klausula dalam suatu perjan-jian yang dibuat secara sepihak oleh BUJKA, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan BUJK;

2. BUJK sama sekali tidak dilibatkan da-lam menentukan isi klausula terse-but;

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan

4. BUJK terpaksa menerima isi perjan-jian karena didorong kebutuhan.


Bentuk perjanjian kerja sama operasi yang ada selama ini merupakan per-janjian baku yang dibuat oleh BUJKA dan akan sangat sulit bagi BUJK untuk menolak perjanjian kerja sama operasi yang telah dibuat oleh BUJKA. Dengan demikian diperlukan campur tangan pemerintah untuk menyeimbangkan kedudukan negara pemberi pinjaman/BUJKA dengan negara penerima pinja-man/BUJK dengan membentuk suatu formulir standar perjanjian kerja sama operasi antara BUJKA dengan BUJK.

Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Umum dalam Kontrak.Dalam kehidupan masyarakat sering ter-jadinya hubungan kontrak kerja sama, yang sebagaimana dalam penelitian ini membahas kontrak kerja sama antara kontraktor luar negeri dengan kontrak-tor dalam negeri, harus memperhati-kan segala ketentuan yang berlaku dan perlu dijaga segala prinsip umum dalam hukum kontrak tersebut. Dengan de-mikian hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Jika antara kepentin-gan hak dan kewajiban para pihak tidak dijalankan dengan ketidakseimbangan, maka akan terjadinya suatu konflik atau perselisihan kepentingan para pihak tersebut, sehingga menimbulkan per-buatan wanprestasi atau perbuatan me-langgar hukum.

Sistem hukum kontrak memiliki sejum-lah prinsip umum sebagai berikut: a. Kebebasan Berkontrak (Freedom of

Contract) Prinsip kebebasan berkontrak terda-

pat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kebebasan dalam mem-buat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati. Menurut Subekti, kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh mem-buat kontrak (perjanjian) yang berisi apapun asal tidak bertentangan den-gan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Prinsip kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip yang memberikan ke-bebasan para pihak untuk:

• Membuat atau tidak membuat perjanjian,

• Mengadakan perjanjian dengan siapapun,

• Menentukan isi perjanjian, pelak-sanaan, dan persyaratannya, dan

• Menentukan bentuknya perjan-jian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Mengikat Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda)

Prinsip ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak da-lam kontrak tersebut”. Perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengada-kannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Semua perjan-jian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

c. Konsensualisme (persesuaian ke-hendak)

Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak da-lam kontrak sejak terjadi kata sepa-kat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formali-tas tertentu.

d. Itikad Baik/Moral (good will) Prinsip itikad baik dalam suatu per-

janjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyata-kan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam prakteknya, itikad baik ser-ing ditafsirkan sebagai hal yang ber-hubungan dengan kepatuhan dan kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak.

e. Kepercayaan (vertrouwensbeginsel) Seseorang yang mengadakan per-

janjian dengan pihak lain, menum-buhkan kepercayaan (trust) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain, akan memenuhi prestasin-ya di belakang hari. Tanpa adanya ke-percayaan tersebut, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mem-punyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

f. Persamaan Hukum Prinsip ini menempatkan para pihak

di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada per-bedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.

g. Keseimbangan/Proporsionalitas/Ke-setaraan

Prinsip ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Prinsip keseimban-gan/proporsionalitas/kesetaraan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Da-pat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kred-itur dan debitur seimbang.

h. Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figur hu-

kum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

i. Kepatutan Prinsip ini dituangkan dalam Pasal

1338 KUH Perdata. Prinsip kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut hemat penulis, asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui


prinsip ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

j. Kebiasaan Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 jo.

1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat un-tuk apa yang secara tegas dinyata-kan.

Prinsip-prinsip hukum bersifat ab-strak, yang terdiri dari nilai yang merupakan akar dari hukum positif lembaga legislatif dan pengadilan wajib berupaya menentukan bahwa hukum positif berupa perundang-undangan dan putusan wajib mampu mewujudkan prinsip-prinsip terse-but.

KESIMPULAN DAN SARANTidak adanya formulir standar perjan-jian kerja sama operasi antara negara pemberi pinjaman yang dalam hal ini dalam bentuk kontraktor luar negeri/Ba-dan Usaha Jasa Konstruksi Asing dengan negara penerima pinjaman yang dalam hal ini dalam bentuk kontraktor dalam negeri/Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional menyebabkan ketidaksetaraan kedudukan/pengaruh/kekuatan dalam melaksanakan proyek konstruksi. Kes-etaraan tidak dapat diwujudkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang sangat berpengaruh besar dalam proyek.

Sehingga untuk menghindari terjadinya ketidaksetaraan kedudukan dalam keg-iatan konstruksi ini, Pemerintah harus turun tangan dalam menerbitkan formu-lir standar perjanjian kerja sama operasi untuk dipakai oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang akan memberikan pinjamannya dalam proyek konstruksi di Indonesia.

Perlu segera diterbitkannya Formulir Standar Perjanjian Kerja Sama Operasi Antara Badan Usaha Jasa Konstruksi As-ing dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Selain itu diperlukan juga Petunjuk Teknis Penilaian Indikasi Sleeping Part-ner antara BUJKA dan BUJK Nasional se-hingga Pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap kondisi Joint Opera-tion yang terjadi di berbagai pekerjaan konstruksi yang melibatkan BUJKA.

DAFTAR REFERENSI :Sarwono Hardjomuljadi, Perlindungan Kontraktor Nasional, Kompas 31 Maret 2015.Agus Yudha Hernoko. 2008. Hukum Per-janjian Asas Proporsionalitas Dalam Kon-trak Komersial, Laksbang Mediatama, YogyakartaSatjipto Rahardjo. 1985. Ilmu Huku. Mandar Maju, Bandung.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Perdata ‘Hukum Perutangan (Bagian A&B) Seksi Hukum Perdata. FH UGM, Yogyakarta.M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hu-kum Perjanjian. Alumni, Bandung.R. Subekti. 1995. Aneka Hukum Perjan-jian. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Ane-ka Hukum Bisnis. Alumni, Bandung.Lely Nirwan. 1987. Hukum Perjanjian. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perda-ta, Yogyakarta.

Salim HS. 2002. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Direk-torat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mat-aram. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999. Balai Pustaka, Jakarta.R. Subekti. 1984. Hukum Perjanjian. In-termassa, Jakarta.Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Adtya Bakti, Bandung. R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta. Abdulkadir Muhammad. 1986. Hukum Perjanjian. Penerbit Alumni, Bandung.Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Putra Abardin, Jakarta.Bambang Waluyo. 1998. Penelitian Hu-kum. Ghalian Indonesia, Jakarta.Priyanto Rustadi. 1989. Perpajakan Join Operation Usaha Jasa Konstruksi.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No-mor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. v

Staf Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi


Dirjen Pembiayaan Peruma-han, Kementerian Peker-jaan Umum dan Peruma-han Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus menuturkan, sektor

perumahan Indonesia masih mengh-adapi tantangan serius. “Saat ini, back-log perumahan sebesar 13,5 juta unit berdasarkan kepemilikan. Sebanyak 7,6 juta unit berdasarkan kepenghunian, dan terdapat rumah tidak layak huni se-banyak 3,4 juta unit. Sementara, kebutu-han perumahan per tahunnya mencapai 800.000 unit,” kata Maurin.

Tentunya, kebutuhan akan rumah ini harus dijawab dengan percepatan pem-

bangunan rumah dengan yang harganya terjangkau.

Dengan latar belakang ini, Pemerintah melalui Puslitbang Permukiman, yang bernaung di bawah Balitbang Kemente-rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merasa memiliki tang-gung jawab dalam menghadirkan ino-vasi produk membangun rumah yang ce-pat dengan harga terjangkau. Inovasi ini dapat diaplikasi langsung pemilik rumah (end user) atau pengembang peruma-han. Bentuk inovasi ini terwujud dalam sebuah produk bernama RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

RISHA menjadi begitu istimewa karena rumah ini bisa dirakit di lokasi dengan sangat cepat atau dikenal dengan isti-lah knockdown. Sistem knockdown atau rakit ini sebenarnya bukan sistem baru di dunia desain. Sistem ini biasanya di-aplikasi di furnitur, lalu dikembangkan ke dalam skala yang lebih luas, yaitu mem-bangun rumah. Untuk masalah keaman-an, Anda tidak perlu khawatir. Semua elemen yang digunakan dalam memban-gun RISHA ini sudah diuji terlebih dahulu sehingga kualitasnya terjamin.

Berstandar SNI dan Tahan GempaMeski bersifat knockdown, konstruksi RISHA terbilang kuat dan tahan dihan-

RISHA:BANGUN CEPAT, BIAYA HEMAT

Pemerintah melalui Puslitbang Permukiman, yang bernaung di bawah Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat sebuah produk inovasi membangun rumah yang dikenal dengan nama RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc, Direktur Jenderal Bina Kon-truksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu takut menerapkan RISHA sebagai hunian. Masyarakat bahkan akan banyak diuntungkan karena secara pengerjaan dan biaya, menggunakan RISHA jauh lebih hemat. “Hemat waktu, hemat biaya, rumah pun bisa cepat dihuni,” ucap Yusid Toyib.

Demi lebih memperkenalkan produk inovasi dari Bal-itbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Kontruksi (Dirjen BK) siap mendukung program ini. Bahkan, mereka mulai membuat terobosan baru da-lam hal memperkenalkan produk ini agar masyarakat lebih yakin lagi bahwa produk ini adalah solusi bagi se-mua orang yang ingin segera memiliki rumah, tetapi terkendala biaya.

Realisasinya, jika dulu Dirjen BK hanya memperkenalkan RISHA melalui seminar dan pengenalan produk dengan menggandeng para ahli kontruksi saat membangun rumah, hal ini tidak berlaku lagi. Dirjen BK langsung menggandeng masyarakat sekitar untuk membuat ma-terial, melihat proses kerja, melaksanakan proses pem-bangunan, hingga akhirnya mereka bisa melihat hasil karya mereka sendiri dalam wujud rumah jadi.

“Jika dulu, kami bangun rumah di Balikpapan, tetapi orang yang membangun rumah itu orang Jawa. Kini, kami membuat strategi baru. Dimanapun RISHA dibangun, maka kami akan memaksimalkan penggunaan orang sekitar rumah. Jadi, masyarakat bisa mengaplikasi lang-sung produk ini saat membangun rumah,” ucap Yusid Toyib. Dengan semua inovasi ini, semoga masyarakat makin terbantu dalam mewujudkan mimpinya mem-bangun rumah.

Strategi Baru

Oleh : M. IRFAN H

INFO UTAMA


tam gempa. Bahkan, materialnya sudah diuji dan disesuaikan dengan standar nasional Indonesia (SNI). “Sistemnya su-dah diuji dengan skala penuh. Hasilnya, RISHA aman dibangun pada kawasan rawan gempa yang memiliki zonasi 6, yang merupakan daerah yang paling tinggi risiko gempanya,” ucap Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES., Peneliti Madya Bidang Perumahan dan Permukiman Pusat Lit-bang Permukiman Kementerian Peker-jaan Umum.

Saat ini, RISHA sudah dibangun dan di-huni di beberapa wilayah Indonesia, seperti lokasi bencana tsunami Nangroe Aceh Darussalam, Medan, Pariaman (Sumatera Barat), Parung Bogor (Jawa Barat), dan Bandung. Konstruksi RISHA terbaru diaplikasikan pada pembangu-nan kampung deret di Petogongan, Ja-karta Selatan.

Panel Beton Untuk StrukturKeunggulan RISHA terletak pada sistem strukturnya. Tidak seperti rumah pada umumnya, komponen struktur utaman-ya berupa panel beton bertulang yang terdiri dari 3 ukuran, yakni panel P1 berukuran 10cm x 30cm x 120cm, panel P2 berukuran 10cm x 20cm x 120cm, dan panel P3 (simpul) berbentuk “L”, dengan ukuran 10cm x 30cm x 30cm. Ketiga jenis panel beton itulah yang digunakan un-tuk membuat konstruksi sebuah rumah. Bahkan, untuk pondasi dan sloof, panel-panel itu juga yang dimanfaatkan.

Panel-panel ini kemudian digabungkan dengan baut biasa yang banyak ditemu-kan di pasaran. Baut yang digunakan untuk merakit panel-panel struktur ini berdiameter 12mm, sedangkan un-tuk bagian non-struktural berdiameter

Tak hanya murah. Rumah berkonstruksi RISHA juga ramah lingkungan. Rumah knockdown ini menggunakan bahan bangunan utama (semen, pasir, kayu, dan baja tulangan) 40—50% leb-ih sedikit dibandingkan dengan teknologi konvensional. Ini artinya, dengan konsumsi bahan bangunan yang sama, jumlah konsumsi bahan bangunan untuk 1 unit rumah konvensional dapat membuat 2 unit RISHA tipe yang sama. Inilah yang menjadikan teknologi RISHA lebih ramah lingkungan.

10mm. Khusus untuk pondasi, disara-nkan untuk menggunakan jenis baut gal-vanis agar tak berkarat.

Material Lantai, Dinding, AtapSetelah struktur utamanya berdiri, ba-rulah atap, dinding, dan lantai dipasang. Untuk dinding tersedia 3 komponen. Pertama, partisi masif yang merupakan pembatas tidak tembus padang, terbuat dari panel gipsum. Berikutnya adalah panel pintu dan jendela. Ketiga partisi (panel) ini memiliki ukuran sama, yaitu 120cm x 140cm.

Untuk atap, bisa menggunakan rangka atap biasa dari material kayu atau baja ringan dan penutup atap dari seng atau fiber semen bergelombang. Sedangkan lantai, bisa menggunakan bahan lantai yang dikembangkan para peneliti RISHA, seperti ubin PC abu-abu. Tetapi, material

ini bisa Anda modifikasi kembali dengan menggunakan penutup lantai lainnya yang dijual di pasaran. Semua komponen pembentuk RISHA dirancang sedemikian rupa agar mudah dibongkar pasang. “Pola pembangunannya mengacu pada permainan anak, Lego dan Tamiya,” ujar Arief Sabaruddin.

“Jika semua komponennya sudah terse-dia, pengerjaan satu unit rumah seluas 36m2 hanya membutuhkan waktu 3 hari,” tambah Arif Sabaruddin. Tidak hanya itu, secara hitungan biaya per m2-nya pun, harga rumah knockdown san-gat murah. “Hanya Rp1,4 juta per m2. Untuk rumah siap huni seluas 36m2, biayanya Rp50,4 juta,” ujar pencetus RISHA ini. Dengan proses pembangunan yang cepat dan biaya hemat ini, semoga masyarakat makin terbantu dan segera memiliki rumah. Menarik, kan? v

Ramah Lingkungan


Sistem Manajemen Keselama-tan Kesehatan Kerja (SMK3) masih saja dipandang sebelah mata. Tidak heran, belakangan kecelakaan pekerja konstruksi

terus bertambah dan hal tersebut men-jadi perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahaan Rakyat tidak bosan untuk selalu mengingatkan para pengusaha konstruksi untuk men-erapkan SMK3 bagi pekerja konstruksi dilapangan. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indone-sia, pekerjaan konstruksi merupakan pi-lar penting dalam mewujudkan program tersebut.

Beberapa waktu lalu Kementerian PUPR, melalui Ditjen Bina Konstruksi melaku-kan peninjauan lapangan pada 3 proyek konstruksi yang sedang berlangsung di daerah Jakarta seperti paket proyek jalan tol Bekasi-Cawang-kampung Melayu, paket pembangunan jalan layang non tol Tendean - Ciledug, dan proyek konstruk-si di tanjung priok. Dalam pengamatan langsung oleh perwakilan Kementerian PUPR, para pekerja konstruksi masih be-lum memenuhi standar sistem manaje-man keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan terlihat dalam salah satu proyek kurang mendapat pengawasan dari tim pengawas perusahaan.

Melihat hasil dilapangan yang mengece-wakan, Direktorat Jenderal Bina Kon-struksi menyelengarakan pertemuan secara langsung dengan para kontraktor dan konsultan bidang konstruksi yang bertajuk Evaluasi Pelaksanaan Imple-mentasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan

di dampingi oleh Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib dan Sesditjen Bina Konstruk-si, Panani Kesai.

Dalam laporannya Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Panani Kesai mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ada-lah untuk memotret kondisi terhadap implementasi Sistem manajemen Kes-elamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bidang Kontruksi yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat.

Dikesempatan yang sama Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib menyampaikan beberapa permasalahan yang muncul terkait implementasi SMK3 yakni, Kasus kecelakaan kerja sektor konstruksi, re-alita Implementasi SMK3 di Lapangan, Target Implementasi SMK3 konstruksi Kementerian PUPR, serta Model Praktik Baik (Good Practice) Implementasi SMK3 Konstruksi.

Tingkat kepedulian terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Dan Keseha-tan Kerja (SMK3) dibidang Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat masih rendah. Berbagai upaya bersama baik dari pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sangat diperlukan untuk dapat menekan kecelakaan kerja kon-truksi. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-han Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya pada acara Evalu-asi Pelaksanaan Sistem Manajemen Ke-selamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek-proyek infrastruktur di Kan-tor Kementerian PUPR, Jakarta (13/10), lalu.

Beberapa kali Menteri PUPR melakukan kunjungan ke lapangan, didapati bahwa di lapangan sudah mulai tidak tertib dalam pengimplementasian SMK3. Hal tersebut membuat Menteri PUPR, se-cara pribadi merasa nelongso. Beliau sangat mengharapkan agar kita bangga sebagai penyedia jasa konstruksi sipil. SHE (safety healthy environment) dalam bidang migas itu sangat ketat, namun berbanding terbalik dengan pekerja di sektor civil works.

Contoh di proyek MRT, bekerja untuk civil works, semua kontraktor yang bek-erja sama, ada Wijaya Karya dan Utama Karya, tapi performancenya jauh berbe-da dengan yang bekerja di MRT. Target-nya adalah ingin memperbaiki dan ada kesepakatan antara kementerian dan kontraktor. “Kalau sampai ada penyedia jasa yang bekerja di PU dan meninggal, pasti tidak akan saya proses hukumnya, tapi saya blacklist dan saya sudah buk-tikan itu”. Tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

“Kemarin di Jawa Timur, saya langsung menelepon Direkturnya dan blacklist. Jadi nanti kita bicarakan bagaimana mengimplementasikannya dengan baik dan benar. Mari kita pegang teguh SHE di civil works. Kalau kontraktor-kontrak-tor besar saja tidak menerapkan SHE, bagaimana dengan yang lainnya. Untuk kontraktor dan konsultan, saya mohon dengan sangat betul, nanti akan saya ubah dengan sanksi yang keras. Memang kalau disiplin itu harus dengan paksaan, saya ingin keras supaya kita bisa maju. Kontraktor harus diperhatikan betul K3nya. Pekerjaan yang di Jakarta saja, saat saya berhenti di Kuningan, ada proyek yang pipanya tidak diikat ditaruh

EvALUASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM KESElAMATAN DANKESEHATAN KERJA (SMK3)

INFO UTAMA


diatas, dan bawahnya itu perempatan Kuningan, ini sangat sembrono. Jangan main-main dengan SHE. Kami sebagai Pembina jasa konstruksi tidak hanya sebagai pengguna jasa konstruksi, tapi juga Pembina jasa konstruksi. Kita ada-lah satu tim, harusnya kita malu dengan ini.” Tutur Pak Basuki di hadapan para konsultan dan kontraktor.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib juga memapar mengenai upaya pe-merintah untuk mengatasi hal terse-but yaitu dengan diterbitkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi Bidang Peker-jaan umum yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2008 sebagai tindak lanjuut Per-aturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Men-teri tentang Penerapan Sistem Manaje-men Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 ini merupakan tantangan bagi para pe-nyelenggaran dan pelaksana konstruksi di Indonesia khususnya di lingkungan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat menerap-kan pelaksanaan konstruksi yang aman dari terjadinya kecelakaan kerja kon-struksi dan penyakit akibat kerja

Untuk proyek-proyek di lingkungan Ke-menterian PUPR sendiri, sampai den-gan tahun 2014 penerapan SMK3 baru terlaksana pada 19% proyek konstruk-si yang ada. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap K3 masih sangat rendah. Den-gan pertemuan ini mulai dari pemerin-tah, dunia usaha dan pemangku kepent-ingan terkait lainnya, diharapkan dapat menekan kecelakaan kerja konstruksi.

Menanggapi pernyataan tegas dari Men-teri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, para kontraktor pun memiliki tanggapan yang positif seperti :

Budaya SMK3 harus didorong terus menerus, supaya dapat membudaya, bukan hanya mengibarkan bendera K3. Ada tiga cara untuk membudayakan hal ini, yang pertama yaitu untuk terus mengingatkan akan pentingnya K3. Kedua, harus ada contoh bagaimana untuk melaksanakan penerapan SMK3. Ketiga yaitu menerapkan aturan dan sanksi yang benar. (Hari Sudarto)

Membangun budaya itu diperlukan suatu komitmen yang tinggi. Pihak yang bersangkutan harus dapat menepati janji. Peringatan harus terus menerus dilakukan, perlu dilihat adanya pelatihan yang rutin dan setiap disiplin ilmu harus mencakup K3. Hal ini agar pengimplementasian K3 mencakup semua aspek pekerjaan. Selanjutnya, untuk membangun kebudayaan K3 harus dim-ulai dari yang kecil. Mungkin hal seperti ini perlu dilakukan secara kontinu. Perlu dilihat apakah evaluasi yang dilakukan sudah diperbaiki, dengan de-mikian dapat dilihat keseriusan para kontraktor. (Ahmad Khairi)

Peraturan ini harus segera diganti, yaitu tujuannya jangan hanya untuk kesela-matan pekerja dan kesehatan, selain itu keadaan lingkungan dan masyarakat umum harus diperhatikan. Sanksi yang ada hanya sanksi administrasi, jika ingin menghukum, peraturan juga harus diubah. Sanksi yang disarankan adalah pencabutan Sertifikat Badan Usaha, nanti kalau ada tender dicabut sertifikat, kemudian baru di black list. (Burhanuddin)

Sangat mengapresiasi acara ini dan dengan keterlibatan Menteri langsung menunjukkan keseriusan dalam lembaga ini. Pengimplementasian SMK3 pada jasa konstruksi harus seketat migas. Harus disamakan dengan migas, dalam konteks seperti migas memiliki sanksi administrasi dimana aturan-aturan tersebut yang harus dipatuhi semua oran dan bukan hanya sanksi, tapi juga apresiasi. Sebelum tender, mereka harus menyerahkan nilai proyek sebelumnya, track record harus menjadi rekam jejak yang digunakan peru-sahan tersebut. Dari hal hal tersebut, kita harus melihat kedalam, dimana faktor pemberi kerja itu sangat kuat, pemberi kerja yang menentukan bu-daya kerjanya seperti apa. Seperti contoh-contoh tadi, seharusnya lokasi harus ditertibkan sebelum pekerjaan dimulai lagi. Pertama penerapannya, kedua, konsekuensinya, dan yang ketiga konsistensi. Konsistensi dari pen-erapan harus jelas, dari sisi pemberi kerja jika dalam waktu jam kerja tidak ada kecelakaan, maka bisa diberikan apresiasi dengan menambahkan skor. (Hasan Dinata) (dri)

27Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Edisi III / 2015


DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT

KOMPETENSI INTEGRITAS TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

Documents

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN …bpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Buletin Edisi 4 th 2015.pdf · dan terbuka dalam mengerjakan proyek konstruksi di Aljazair. Kinerja baik