Upload
haduong
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2018
KEBIJAKAN KEMENDAGRI BIDANGPENGAWASAN
Disampaikan oleh :
Ir. SUTEJO,MMSEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
UNSUR PENGAWAS FUNGSIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS :
MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
1. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA PROVINSI
- PENGAWASAN UMUM : OLEH KEMENDAGRI
- PENGAWASAN TEKNIS : OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA SESUAI BIDANGNYA
2. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA KABUPATEN/KOTA- PENGAWASAN UMUM DAN PENGAWASAN TEKNIS : OLEH GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
-PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS
1. Pembagian urusan pemerintahan;2. Kelembagaan daerah;3. Kepegawaian pada perangkat daerah;4. Keuangan daerah;5. Pembangunan daerah;6. Pelayanan publik di daerah;7. Kerja sama daerah;8. Kebijakan daerah;9. Kepala daerah dan DPRD; dan10. Bentuk pengawasan lain
Lingkup Pengawasan Umum:
1. Capaian SPM2. Ketaatan terhadap NSPK3. Dampak Pelaksanaan
Urusan Konkuren4. Akubntabilitas
pengelolaan APBN didaerah
Esensi Pengawasan Teknis
DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
APA YANG MENJADI MASALAH KITA?
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA
Sumber: Transparency International Indonesia: 2018
SKOR DAN PERINGKAT IPK INDONESIA TAHUN 2017
Source Data ICP 2017
POTRET KORUPSI DI INDONESIA
JUMLAH KORUPTOR
Kasus Korupsi Seluruh Indonesia s.d Tahun 2018
SWASTA BIROKRAT DPRD26 % 44% 19%
KDH3%
Sebagian besar (82%) kasus korupsi merupakan kasus dengan nilai biaya korupsi di atas 100 juta. Kasus korupsi
terbanyak (40%) merupakan kasus korupsi dengan biaya korupsi sedang, antara 100 juta hingga 1 milyar.
Sebagian besar (44%) terpidana kasus korupsi berasal dari PNS. Terpidana terbanyak kedua adalah dari swasta (26%)
Sebagian kecil terpidana berasal dari lembaga independen (2%) dan kepala daerah (3%).
AREA RAWAN KORUPSI
PERENCANAAN DAN ANGGARAN
APBD/KEUANGAN
DAERAHPERIZINAN
INKONSISTENSI DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN
Hal tersebut tergambar dari besarnya perbedaaan (inkonsistensi) antaraprogram dan pagu yang direncanakan dengan yang dianggarkan.
• 17,07% program dan 85,84% pagu program yang ditetapkan dalam Perda ttgRPJMD Provinsi tidak dijabarkan kedalam peraturan gubernur tentang RKPD
• RPJMD dgn PPAS, inkonsistensi program mencapai 25,03% dengan paguanggaran mencapai 97,49%
• RPJMD dengan APBD, inkonsistensi program menurun menjadi hanya14,70% tetapi pagu anggaran semakin meningkat menjadi 103,04%.
Inkonsistensi RPJMD-RKPD-PPAS-APBD Provinsi
INTEGRASI E-PLANNING & E-BUDGETING
HASIL YANG DIHARAPKAN (e-planning + e-budgeting)
MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENDAGRITANGGAL 10 OKTOBER 2016
PENERAPAN E-PLANNING PEMDA
Regulasi
DOKUMENPERENCANAAN BERSIH
DARI INTERVENSIKEPENTINGAN
KONSISTENSIANTARA
DOKUMEN
PERENCANAANBERORIENTASI SASARAN;
TIDAK TERDAPATDUPLIKASI PROGRAM/
KEGIATAN
ADANYA KEJELASANSTRUKTUR KINERJA
NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNANDAERAH WAKTU
PERENCANAAN
1 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota Desember thn sebelumnya
2 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Provinsi Minggu ke-2Januari
3 Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota Minggu ke-2Januari
4 Musrenbangdesa/kelurahan Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Januari
5 Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD Minggu ke-1Februari
6 MusrenbangKecamatan Minggu ke-2Februari
7 Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPDkabupaten/kota Minggu ke-3 s.d ke-4 Februari
8 Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Provinsi Minggu ke-4Februari
9 Penyusunan rancangan RKPDkabupaten/kota Minggu ke-1 s.d ke-2 Maret
10 Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret
11 Pelaksanaan Musrenbang RKPDkabupaten/kota Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret
12 Penyusunan rancangan RKPDProvinsi Minggu ke-1 s.d ke-2 April
13 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Minggu ke-3April
14 Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Minggu ke-2Mei
15 Perumusan Rancangan Akhir RKPDkab/kota Minggu ke-1 April s.d Minggu ke-4 Mei
16 Reviu RKPDProvinsi Minggu ke-2Mei
17 Penetapan Perkada RKPD Provinsi Minggu ke-3Mei
18 Reviu Renja-SKPDProvinsi Minggu ke-4Mei
19 Penetapan Renja SKPDProvinsi Minggu ke-4Mei
20 Reviu RKPDkabupaten/kota Minggu ke-2Mei
21 Penetapan Perkada RKPD kabupaten/kota Minggu ke-4Mei
22 Reviu Renja-SKPD kabupaten/kota Minggu ke-1Juni
23 Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota Minggu ke-2Juni
PENGANGGARAN
24 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Minggu ke-4Mei
25 Reviu Rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/Kota
26 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH Minggu ke-1Juni
27 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD Minggu ke-2Juni
28 Pembahasan KUA dan PPAS 1bulan
29 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Minggu ke-4Juli
30 Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD 1minggu
31 Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Minggu ke-1Agustus
33 Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD Minggu ke-2Agustus
s.d Minggu ke-4 September34 Reviu RKA-SKPDProvinsi/Kabupaten/Kota
36 Penyiapan Raperda APBD AkhirSeptember
37 Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada
DPRD
Minggu ke-1Oktober
39 Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH AkhirNovember
40 Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kab/kota 15 harikerja26
INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN DALAMNEGERI
SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUNAN PERUBAHAN APBD
NO TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH WAKTU
PERENCANAAN
1 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-1Juli
2 Reviu Perubahan RKPDProvinsi Minggu ke-3Juli
3 Penetapan Perubahan RKPDProvinsi Minggu ke-3Juli
4 Reviu Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Minggu ke-3Juli
5 Penetapan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Minggu ke-4Juli
6 Reviu Perubahan Renja-SKPDProvinsi Minggu ke-4Juli
7 Penetapan Perubahan Renja-SKPDProvinsi Minggu ke-1Agustus
8 Reviu Perubahan Renja-SKPDKabupaten/Kota Minggu ke-1Agustus
9 Penetapan Perubahan Renja-SKPDKabupaten/Kota Minggu ke-2Agustus
PENGANGGARAN
10 Reviu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-4Juli
11 Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepadaDPRD Minggu ke-1 Agustus
12 Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu ke-2 Agustus
13 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD PerubahanAPBD Minggu ke-3 Agustus
14 Penyusunan RKA-SKPDPerubahan Minggu ke-4 Agustuss.d
Minggu ke-1 September15 Pembahasan RKA-SKPD Perubahanantara TAPD dengan SKPD
16 Reviu Rancangan RKA-SKPD Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota Minggu ke-1 September
17 Penyusunan rancangan raperda tentang Perubahan APBD dan rancangan
raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD
Minggu ke-2 September
18 Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada DPRD Minggu ke-2 September
19 Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 3 bulan sebelum TAberakhir
20 Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur utk dievaluasi 3 harikerja
21 Evaluasi oleh Mendagri bagi Perubahan APBD provinsi dan oleh Gubernur
bagi Perubahan APBDkabupaten/kota
15 harikerja
22 Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi 7 hari
23 Penetapan Perda tentang PerubahanAPBD Minggu ke-4 Oktober27
Target Tahun 2019 Rank
40
“PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA
PTSP”
EASY OF DOING BUSINESS INDONESIA
Tahun 2017: ........ Rank 91Tahun 2018: ........ Rank 72
PERIZINAN
EVALUASI PERIZINAN
Sebanyak 31 Provinsi telah melimpahkan seluruh kewenanganperizin kepada DPMPTSP, masih terdapat sebanyak 3 Provinsi yangbelum melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada PTSP(melalui Peraturan Gubernur).Sebanyak 359 Kabupaten/Kota telah melimpahkan seluruhkewenangan perizinan kepada PTSP, masih terdapat 149Kabupaten/Kota yang belum melimpahkan seluruh kewenanganperizinan kepada PTSP (melalui Peraturan Bupati/Walikota)Dari 31 Provinsi yang telah melimpahkan seluruh
kewenangan perizinan kepada DPMPTSP, terdapat 21Provinsi yang telah efektif mengintegrasikanperizinan dan penerimaan daerah. Sedangkan 10Provinsi belum efektif mengintegrasikan perizinandengan penerimaan daerah
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
Dari 359 Kabupaten/Kota yang telah melimpahkan seluruhkewenangan perizinan kepada DPMPTSP, terdapat 284Kabupaten/Kota yang telah efektif mengintegrasikan perizinandengan penerimaan daerah. Sedangkan 75 Kabupaten/Kota belumefektif mengintegrasikan perizinan dengan penerimaan daerah
PENGINTEGRASIAN PERIZINAN DENGANPENERIMAAN DAERAH
* sumber: Data capaian Aksi PPK Pemda Tahun 2019-2017
EVALUASI PERIZINAN SEKTOR MINERBAKRITERIA EVALUASI PERIZINAN
Administratif
Finansial
Lingkungan
TeknisKewilayahan
IUP PENYESUAIAN DARI KP KP YANG BELUM BERAKHIR JANGKA WAKRU DAN BELUMDISESUAIKAN MENJADI IUP
Terhadap:
Pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatanKP atau IUP;
Pencadangan dan permohonan KP sebelum UU4/2009;
KP Eksploitasi berupa peningkatan dari KP; Tidak memiliki lebih dari 1 KP atau IUP bagi badan
usaha yang tidak terbuka; Jangka berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi
ketentuan UU 4/2009; Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan
pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masihaktif dan sama komoditas; dan
KP yang masih berlaku setelah UU 4/2009
IUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang samakomoditas;
WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; Tidak tumpeng tindih dengan wilayah administratif
kab/kota atau provinsi lain; Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat
pencadangan wilayah; Koordinat IUP Operasi Produksi berada dalam
koordinat IUP Eksplorasi; dan/ atau Koordinat IUP sejajar dengan garis lintang bujur.
Laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasiyang belum memasuki tahapan kegiatan StudiKelayakan; atau
Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagipemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasukitahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegangIUP Operasional Produksi.
Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan olehinstansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan
Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahunterakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUPEksplorasi; atau
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi(royalti) sampai dengan tahun berakhir saatpenyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi
EVALUASI PERIZINAN MINERBA
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukanoleh Gubernur terdapat lebih dari satu IUP bagi badan usaha tidakterbuka, Gubernur:a. Mengubah WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki
komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkanIUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau
b. Memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUPkepada badan usaha baru dengan ketentuang pemegang IUPmemiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham padabadan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasilpemindahtanganan atas nama badan usaha baru
STATUS EVALUASI
Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi terhadappenerbitan IUP paling lambat 90 hari sejak BASTDok. Perizinan dari Bupati/Walikota
- IUP memenuhi kriteria Andministratif dan Kewilayahan.................... Clear and Clean
- IUP/KP yang tidak memenuhi kriteria Andministratif danKewilayahan ........... Dicabut
- IUP/KP yang memenuhi kriteria Teknis dan Lingkungan...........Clear and Clean
- IUP yang dikenakan Sanki Administratif
- IUP Operasi Produksi yang dicabut
- Hasil Evaluasi terhadap penerbitan KP
KEWENANGAN EVALUASI
KEBIJAKAN
PENGAWASAN1
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TEMA :APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSIISI : KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN YANG DISUSUN BERBASIS
PRIORITAS DAN RESIKO.
- UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM APBD, KEPALA DAERAH WAJIB MENCANTUMKAN KEGIATAN PENGAWASAN DIMAKSUD DALAM RKPD
Pasal 1Defenisi Operasional
Pasal 2Ruang Lingkup
Pasal 3Tema “APIP Bekerja
MencegahKorupsi”
Pasal 4Lampiran
Pasal 5
Pendanaan
APBN
APBD Pasal 6Peralihan GWPP belum terbentukoleh perangkat
daerah
Pasal 7Penutup
33 Kegiatan Pengawasan
1. Kapasitas APIP (3)
2. Asistensi (5)
3. Reviu (8)
4. Monev (15)
5. Pemeriksaan (2)
Sasaran Pengawasan
1. Pengawasan Umum (6)
2. Teknis (2)
Fokus Pengawasan
A. WAS UMUM
1.Perencanaan & Anggaran(5)
2.Pajak & Retribusi (4)
3.Hibah & Bansos (3)
4.PBJ (3)
5.Perizinan (3)
6.Perjalanan Dinas (3)
B. Teknis
32 urusan concurrent + Urusan
PUM
Binwas KDH
kepada Perangkat
Daerah (6)
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA
1. Peningkatan Kapasitas APIP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASISTENSI/ PENDAMPINGAN
Penyusunan dok
perencanaan dan
penganggaran
PBJ
Pengawalan pengamanan Pemerintahan
dan Pembangunan
Daerah; Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
Kegiatan asistensi lainnya
KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA
2. Asistensi/Pendampingan
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA
3. Reviu
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Reviu penyerapan pengadaan barang
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu laporan kinerja
Reviu penyerapan anggaran
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
• Dana desa
• Dana Bantuan Operasional Sekolah
• Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP
• Penilaian mandiri reformasi birokrasi
• Penanganan laporan gratifikasi
• Penanganan Whistle Blower System
• Penanganan benturan kepentingan
• Penilaian internal zona integritas
• verifikasi LHKPN/LHKASN
• verifikasi pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
• Penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Perencanaan dan pengganggaran responsif gender;
• Pelayanan publik
KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA
4. Monitoring dan Evaluasi
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RIK • Pemeriksaan kinerja
RIK• Pemeriksaan dengan TujuanTertentu
KEGIATAN PENGAWASAN GAR PEMDA
5. Pemeriksan
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FOKUS PENGAWASAN UMUM
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
1. Implementasi e-planning dan e-budgeting;
2. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
3. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan
pembangunan Daerah); dan
5. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
B. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi e-reporting;
2. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan
sosial; dan
4. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
C. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Implementasi e-procurment dan e-katalog;
3. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan
(ULP).
E. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR MINERAL DAN
BATU BARA, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
1. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
2. Bagi hasil pajak daerah;
3. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
4. Sumbangan pihak ketigaF. PERJALANAN DINAS
1. Tertib administrasi dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas ke
luar negeri kepala daerah, wakil kepala
daerah dan anggota DPRD;
2. Rasio anggaran perjalanan dinas terhadap
APBD; dan
3. Analisis kewajaran standar biaya satuan
perjalanan dinas
D. PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Inventarisasi izin yang dikeluarkan;
2. Pemenuhan persyaratan pemberian izin
(kesesuaian dengan tata ruang, analisis
dampak lingkungan, analisis dampak lalu
lintas, keputusan izin lingkungan, dan
SOP); dan
3. Kewajiban pemegang izin (jaminan
finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca
tambang dan penutupan tambang).
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INDIKATOR KINERJA“APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI”
Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019
Perencanaan &
Anggaran
Implementasi e-planning &
e-budgeting
Monitoring e-planning & e-
budgeting efektif
Konsistensi dan ketepatan
waktu
Reviu
Monitoring
RPJMD – RKPD – KUA
PPAS – RKA - APBD
konsisten
Capaian target Monitoring
Audit
Konsisten target dan
realisasi
Transparansi Monitoring Terpublikasi SIKPD
Ketepatan waktu
penetapan APBD
Monitoring
Reviu
APBD tepat waktu
INDIKATOR KINERJA“APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI”
Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019
Pajak &
Retribusi
Penetapan target Reviu Perhitungan target
pajak realistis
Capaian target &
Pemberian insentif
Monitoring Target tercapai
Sumbangan pihak ke tiga Audit Sumbangan memiliki
dasar hukum
Pajak & Retribusi
Daerah
INDIKATOR KINERJA“APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI”
Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019
Hibah & Bansos Verifikasi penetapan
penerima
Reviu Tidak ada penerima
fiktif dan tidak tepat
sasaran
SOP Evaluasi SOP Handal
Pertanggungjawaban Audit Tidak ada realisasi
fiktif
PBJ Perencanaan pengadaan Reviu BMD sesuai kebutuhan
bukan keinginan
e-proc dan e-katalog Evaluasi Terdapat katalog lokal
Kelembagaan ULP Evaluasi ULP mandiri dan jafung
pengadaan
HIBAH &
BANSOS
PENGADAAN
BARANG & JASA
INDIKATOR KINERJA“APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI”
Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019
Perizinan
Minerba, kebun
dan hutan
Inventariasi izin Audit Tersedia jumlah izin
yang dikeluarkan
Pemenuhan syarat izin Audit Seluruh izin clean and
clear
Kewajiban pemegang izin Audit Pemegang izin
melaksanakan
kewajiban jaminan
finansial, pelaksanaan,
reklamasi, pasca dan
penutupan tambang
INDIKATOR KINERJA“APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI”
Sasaran Fokus Peran APIP Indikator 2019
Perjalanan
Dinas
Tertib administrasi dan
pertanggung-
jawaban dinas LN
Audit KDH ke luar negeri
dengan izin dan
menyampaikan
laporan
Rasio anggaran
perjadin dengan APBD
Reviu Trend cenderung
menerun
Anbalisis kewajaran
standar harga
Audit Standar Harga
disusun secara
realistis dan
kebutuhan
FIKTIF
Perjalanan Dinas
PENGUATAN APIP
2
IDENTIFIKASI KELEMAHAN & USULAN PERUBAHAN
SUMBER DAYA INDEPENDENSI
TENAGA FUNGSIONAL
ANGGARAN
PELAPORAN
KEPATUHAN STANDAR
QUALITY CONTROL
STRUKTUR
TATA KELOLA
Unifikasistandar
Penyusunanstandar
Pimpinan APIP non
pengawasan
Pengawasanberjenjang
Langsung kpdKDH
Utk Pidana kpdGWPP dan MDN
StandarPerencanaan
danPenganggaran
PenambahanTenaga APIP
Penyetaraaneselonering
dng SekdaQuasi vertikal
: garis komando
: persetujuan pengangkatan/pemberhentian &
Pelaporan berindikasi KKN dan/atau penanganan Dumas
: koordinasi dalam penjaminan kualitas LHP
: Pelaporan hasil pengawasan non KKN dan Laporan
keuangan dan kinerja sbg SKPD
ALUR PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PEJABAT INSPEKTORAT,
POLA PELAPORAN DAN PENJAMINAN KUALITAS
Wakil Presiden
Menteri DalamNegeri
Gubernur
BPKP
BPKP Perwakilan
MENTERI K/L
Inspektorat Provinsi
ITJEN K/L
Bupati/Walikota
InspektoratKab/Kota
INDEPENDENSI
Persepsi Responden Dampak Pemeriksaan
Terhadap KarierQuick survey Langkah Mewujudkan
Inspektorat Daerah
Quasi vertical Revisi PP 18/2016
Penyetaraan
Eselon dng Sekda
INDEPENDEN ADALAH SALAH SATU FAKTOR UTAMA AGAR AUDIT INTERNAL DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI NILAI
Tidak ada jaminan dan perlindungan karier APIP dalam melakukan
pengawasan dengan mudahnya di non job kan
• tidak leluasa melakukan pengawasan (ewuh pakewuh + fatsun birokrasi)
bawahan melakukan pemeriksaan kepada atasan
ANGGARAN
Proporsi Belanja Langsung Pengawasan
(Provinsi)
BAHWA ANGGARAN MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MANAJEMEN UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA
Rata-rata anggaran pengawasan tidak lebih 1% dari total APBD
Proporsi Jumlah Anggaran APIP dan
Anggaran Pemda
Besaran Anggaran Inspektorat sebagaian besar untuk BTL
KINERJA RUTIN
1 Reviu RPJMD Surat Menteri Dalam Negeri No 050/781/B/IJ
2 Reviu RKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ
3 Reviu RKA Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ
4 Reviu LKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 900/795/B.3/IJ
5 Reviu Lapkin Permenpan No 12 Tahun 2015
6 Reviu Penyerapan Anggaran Keputusan Presiden No 20 tahun 2015
7 Reviu Penyerapan PBJ Keputusan Presiden No 20 tahun 2015
8 Pemeriksaan Reguler OPD Permendagri No 23 Tahun 2007
9 Pemeriksaan Urusan Kab/Kota Permendagri No 23 Tahun 2007
10 Pemeriksaan Tujuan Tertentu Permendagri No 23 Tahun 2007
11 Pemeriksaan Kas Opname Permendagri No 23 Tahun 2007
12 Evaluasi SPIP PP No 60 Tahun 2008
13 Monev Penyelesaian TLHP BPK Perka BPK No 2 Tahun 2010
14 Monev Penyelesaian TLHP APIP PP No 79 Tahun 2005
15 Evaluasi EPPD Permendagri No 73 Tahun 2009
PRIORITAS NASIONAL
1 Monev Dana Desa Surat Menteri Dalam Negeri No 700/1281/A.1/IJ
2 Pemeriksaan BOS Surat Irjen Kemendikbud kepada KDH
3 Evaluasi PPRG Permen PP dan PA No 4 Tahun 2014
4 Operasionalisasi Saber Pungli Inpres No 87 Tahun 2016
5 Koordinasi TP4D Kejaksaan Instruksi Jaksa Agung No: INS-001/A/JA/10/2015
REFORMASI BIROKRASI
1 Pemeriksaan Khusus Provinsi PP No 18 Tahun 2016
Permendagri No 25 Tahun 20072 Pemeriksaan Khusus Kab/Kota
3 Monev Reformasi Birokrasi Permenpan No 1 Tahun 2012
4 Evaluasi Pelayanan Publik Permenpan No 1 Tahun 2005
PENEGAKAN INTEGRITAS
1 Monev Laporan Gratifikasi Per. KPK No 2 Tahun 2014
2 Monev Pencegahan Korupsi MoU Pemda dan KPK
3 Verifikasi Laporan RAD PPK Perpres Nomor 55 Tahun 2012
4 Verifikasi LHKASN SE Menteri PAN RB No 1 Tahun 2015
5 Penilaian Zona Integritas (ZI) Permenpan No 52 Tahun 2014
6 Benturan Kepentingan Permenpan No 37 Tahun 2012
7 Penanganan WBS Perka LKPP No 7 Tahun 2012
STANDAR PERENCANAAN & ANGGARAN
PERSONILUNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF HARUS DIMULAI DARI INDIVIDU YANG EFEKTIF
Proporsi Jumlah APIP dan Obrik Proporsi Jumlah APIP dan Jumlah
Paket PBJ
KoordinasidenganAAIPI
penempatanlulusan
Praja IPDN
InpassingJafung
P2UPD danAuditor
Kebutuhan APIP secara
nasional, untuk P2UPD adalah
sebanyak 26.000 baru terisi
sebanyak 2.300 dan kebutuhan
Auditor sebanyak 46.560 baru
terisi sebanyak 12.755.
TATA KELOLA
APIP UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA PIHAK YANG TEPAT
Responden adalah SKPD selaku obrik, dan hampir
semua menyatakan setuju atas temuan yang
berindikasi KKN untuk diungkap dalam LHP, namun
ada kekhawatiran akan adanya intervensi Karena
laporan melalui Sekda
Disusun Permendagri PedomanPelaporan PengawasanInspektorat Daerah
Laporan berindikasi KKN disampaikan ke BPK danAPH
Persepsi Responden Terhadap Hasil
Pemeriksaan Berindikasi KKN
SUBSTANSI PERUBAHAN REVISI PP 18Provinsi
URAIANKab/Kota
Pasal Pasal
Pasal 11 ayat (5) e Penambahan Fungsi Inspektorat dalam pencegahan KKN Pasal 33 ayat (5) e
Pasal 11 A Inspektorat Provinsi melakukan binwas ke Kab/Kota
Pasal 11 B PDTT yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah, tanpa harus
menunggu persetujuan KDH
Pasal 33 A
Pasal 11 C LHP PDTT penyalahgunaan wewenang dan kerugian daerah disampaikan kepada
Mendagri dan bersama BPKP melakukan supervisi
Pasal 33 B
Pasal 72 Tambahan 2 (dua) unit kerja Inspektur Pembantu Pasal 89
Pasal 73 A Skor variable 900 untuk penambahan Irban Pasal 90A
Pasal 94 Kenaikan Eselonering Inspektur Provinsi I.b; Sekretaris dan Irban II.b
Kenaikan Eselonering Inspektur Kab/Kota II.a; Sekretaris dan Irban III.a Pasal 95
Pasal 99A ayat (1) Pemberhentian Inspektur wajib persetujuan tertulis Mendagri dan GWPP Pasal 99A ayat (2)
Pasal 99 B • Mendagri melakukan supervisi pengisian Inspektur dan Irban
• Panitia Seleksi ditetapkan KDH setelah mendaptkan persetujuan Mendagri dan MenPAN
Pasal 99 B
Pasal 124 A Pengukuhan kepada Inspektur, Sekretaris dan Irban yang telah memenuhi syarat jabatan
paling lambat 6 bulan
Pasal 124 A
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu
dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka
jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”
“KORUPTOR ADALAH PENGHIANAT BANGSA !!!”
(Bung Karno)
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI