Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kebijakan dan Aktivasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jakarta , November 2013. LATAR BELAKANG. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASADIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMENKEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I
2013
Kebijakan dan AktivasiPengawasan Barang Beredar
dan Jasa
Jakarta, November 2013
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 2
• Menjamin terpenuhinya Hak-hak konsumen untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yang memenuhi aspek Keselamatan, Kemanan, Kesehatan Konsumen dan Lingkungan Hidup (K3L) dan sesuai dengan yang di perjanjikan;
• Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab;
• Meningkatkan daya saing industri dalam negeri
LATAR BELAKANG
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 3
UNDANG-UNDANG RI NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENUNDANG-UNDANG RI NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 19/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI
PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 19/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/ GARANSI
PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANGSTANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANGSTANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONALPERATURAN PEMERINTAH NO. 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH NO. 19/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG
DALAM PENGAWASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 19/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG
DALAM PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 22/M-DAG/PER/5/2010
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 22/M-DAG/PER/5/2010
DASAR HUKUM
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 4
EKSPOR
5 PILAR KEBIJAKAN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PASAR EKSPOR/MITRA DAGANG
PASAR DOMESTIK PASAR DOMESTIK
IMPOR
PENGEMBANGAN MUTU BARANG
PENINGKATAN TERTIB
UKUR
GERAKAN KONSUMEN
CERDAS
PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR
REGULASI STANDAR DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
EKSPOR
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 5
Barang dan/atau Jasa Yang Beredar
Di Pasar
Barang dan/atau Jasa Yang Beredar
Di Pasar
Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang
Beredar Di Pasar
Barang dan/atau Jasa Yang Dilarang
Beredar Di Pasar
Barang dan/atau Jasa
Yang Diatur Tata Niaganya
Barang dan/atau Jasa
Yang Diatur Tata Niaganya
Perdagangan Barang-Barang
Dalam Pengawasan
Perdagangan Barang-Barang
Dalam Pengawasan
DistribusiDistribusi
Standar, Label, Klausula Baku,
Pelayanan Purna Jual,
Cara Menjual dan
Pengiklanan
Standar, Label, Klausula Baku,
Pelayanan Purna Jual,
Cara Menjual dan
Pengiklanan
Hanya Dapat Didistribusikan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Hanya Dapat Didistribusikan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang
Berlaku
Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang
Berlaku
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Dilakukan hanya terhadap barang dan atau jasa yang
beredar di pasar
PEMERINTAH
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
(LPKSM)
MASYARAKAT
Dilakukan dari terhadap :
•Barang dan jasa yang beredar di pasar
•Barang yang dilarang beredar di pasar
•Barang yang diatur tata niaganya
•Perdagangan barang-barang dalam pengawasan
•Distribusi
6
KEWENANGAN PENGAWASAN
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 7
STANDAR/SNI WAJIB(antara lain: Lampu Swaballast, MCB, Baja
Tulangan Beton, Baja Lembaran Lapis Seng, Tepung Terigu, Helm, Ban untuk Kendaraan
Bermotor Roda 4, Produk Melamin, Regulator Tabung Gas)
STANDAR/SNI WAJIB(antara lain: Lampu Swaballast, MCB, Baja
Tulangan Beton, Baja Lembaran Lapis Seng, Tepung Terigu, Helm, Ban untuk Kendaraan
Bermotor Roda 4, Produk Melamin, Regulator Tabung Gas)
LABEL
(Barang Eletronika, Spare part Kendaraan Bermotor, Bahan Bagunan, Lain-lain; 133 jenis barang, 480 HS)
LABEL
(Barang Eletronika, Spare part Kendaraan Bermotor, Bahan Bagunan, Lain-lain; 133 jenis barang, 480 HS)
DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA
(Borax, Formalin, Rodhamin B, Methanil Yellow)
DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA
(Borax, Formalin, Rodhamin B, Methanil Yellow)
MANUAL KARTU GARANSI
(45 jenis Produk Telematika & Elektronika)
MANUAL KARTU GARANSI
(45 jenis Produk Telematika & Elektronika)
Klausula BakuKlausula BakuPelayanan Purna JualPelayanan Purna Jual Cara MenjualCara Menjual PengiklananPengiklanan
PARAMETER DAN MEKANISME PENGAWASAN
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
PENGAWASAN PASARPENGAWASAN PASARHasil PengawasanHasil Pengawasan 2011 2011,, 2012 2012, dan 2013, dan 2013 ( (Januari - JuniJanuari - Juni))
8
NO.JENIS
PELANGGARANTahun 2011
Tahun 2012
Jan-Mar 2013
Apr-Jun 2013 TOTAL
1. SNI 28 179 28 77 312
2.Buku Manual
dan Kartu Garansi
51 87 36 42 216
3. Label 23 247 24 56 350
4.
Produk diawasi distribusinya
(Formalin, Minol)
- 5 - 13 18
5 Penandaan Sesuai 1 12 18 31
* Total 102 519 100 206 927
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
PENGAWASAN PASAR PENGAWASAN PASAR Hasil Pengawasan per Kelompok Produk (Hasil Pengawasan per Kelompok Produk (Apr-Jun 2013Apr-Jun 2013))
9
NoKELOMPOK
PRODUK IMPOR (%) DN (%) JUMLAH (%)
1Elektronika dan Alat Listrik 105 51 8 4 113 55
2Alat Rumah Tangga 9 4 11 5 20 10
3 Bahan Bangunan 0 8 4 8 4
4 Sparepart 16 8 5 2 21 10
5Makanan dan minuman 7 3 3 1 10 5
6 TPT 2 1 3 1 5 2
7 Lain-lain*) 14 7 15 7 29 14
Total 153 74 53 26 206 100
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Sanksi Pidana
PASAL 62 UU - PKPelaku usaha yang melanggar
akan dikenakan sanksi
PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN
ATAU
PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 2 MILYAR
Sanksi Administratif
PEMBAYARAN GANTI RUGI PERINTAH PENGHENTIAN KEGIATAN
TERTENTU YG MENYEBABKAN KERUGIAN KONSUMEN
KEWAJIBAN TARIK BRG DR PEREDARAN PENCABUTAN IZIN USAHA
PASAL 60 UU - PKPelaku usaha yang melanggar
akan dikenakan sanksi
10
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 11
TERIMA KASIHTERIMA KASIHDirektorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jalan M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110Telp : (021) 385 8171 Ext. 38274, 38264
Fax : (021) 385 8189
